The Indonesia Tionghoa ethnic historic Collections(Koleksi Etnik Tionghoa)

 

MUSEUM DUNIA MAYA DR IWAN S.

Dr IWAN ‘S CYBERMUSEUM

 THE FIRST INDONESIAN CYBERMUSEUM

  MUSEUM DUNIA MAYA PERTAMA DI INDONESIA

   DALAM PROSES UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT MURI

     PENDIRI DAN PENEMU IDE

      THE FOUNDER

    Dr IWAN SUWANDY, MHA

                     

     WELCOME TO THE MAIN HALL OF FREEDOM               

  SELAMAT DATANG DI GEDUNG UTAMA “MERDEKA

The Driwan’s  Cybermuseum

                    

(Museum Duniamaya Dr Iwan)

Showroom :

The Driwan’s 

Tionghoa Ethnic Cybermuseum

Showcase:

Koleksi sejarah Etnis tionghoa Indonesia(Indonesian tionghoa Ethnic Historic Collections)

A.Kata Pengantar        

Informasi yang terkait dengan Etnis tionghoa Indonesia selama ini kurang dipublikasikan, untuk kepentingan generasi muda masa mendatang saya beranggapan fakta postif dan negatif Etnis Tiongha menurut pendapat etnis Tionghoa atau etnis lainnya di Indonesia perlu dihimpun dalam suatu wadah tersendiri.

Seluruh Informasi ini berasal dari eksplorasi Google, nama penulisnya tidak dicantumkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah membaca informasi ini, mulailah generasi muda etnis tionghoa dan etnis lainnya di Indonesia segera menyesuaikan diri dengan adalnya perubahan kenijakan orde informasi di mulai oleh Almarmuh prdseident Abdulrachman Wabid alias Gus dur , sedemikian rupa dapat mberkembang suatu kerjasma diantara etnis di Indonesia.

Demikianlah harap saya

Jakarta Juni 2011

Dr Iwan suwandy

INFORMASI NOMOR SATU :

Tionghoa-Indonesia

.
Akurasi Terperiksa
 
Suku Tionghoa-Indonesia
Nikita with you jo juan.jpgMari Pangestu at the World Economic Forum on East Asia 2008.jpgCiputra.jpg
Christianjohn.jpgRudy hartono kurniawan.jpgAngelique Widjaja.jpg
COLLECTIE TROPENMUSEUM Studioportret van Tjong A Fie Majoor der Chinezen in Medan TMnr 10018656.jpgSoehokgie.jpg
Natashia Nikita · Mari Elka Pangestu · Ciputra
Chris John · Rudy Hartono Kurniawan · Angelique Widjaja
Tjong A Fie · Soe Hok Gie
Jumlah populasi
1.739.000 (sensus 2000)[1]
7.670.000 (perkiraan 2006)[2]
Kawasan dengan jumlah penduduk yang signifikan
Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Bangka-Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Bahasa
Hokkien, Hakka, Tiochiu, Mandarin, Jawa, Indonesia dan bahasa-bahasa daerah lainnya.
Agama
Kong Hu Cu, Kristen, Buddha, dan Islam.
Kelompok etnis terdekat
Mayoritas suku Han dan minoritas suku Hui di Cina.

Suku bangsa Tionghoa (biasa disebut juga Cina[3]) di Indonesia adalah salah satu etnis di Indonesia. Biasanya mereka menyebut dirinya dengan istilah Tenglang (Hokkien), Tengnang (Tiochiu), atau Thongnyin (Hakka). Dalam bahasa Mandarin mereka disebut Tangren (Hanzi: 唐人, “orang Tang”). Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa-Indonesia mayoritas berasal dari Cina selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sementara orang Cina utara menyebut diri mereka sebagai orang Han (Hanzi: 漢人, hanyu pinyin: hanren, “orang Han”).

Leluhur orang Tionghoa-Indonesia berimigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia, bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. Catatan-catatan dari Cina menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Cina ke Nusantara dan sebaliknya.

Setelah negara Indonesia merdeka, orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia, sesuai Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.[4]

Daftar isi

Asal kata

Kata Tionghwa telah digunakan dalam surat setia kepada tentara Nippon ini.

Tionghoa atau tionghwa, adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang keturunan Cina di Indonesia, yang berasal dari kata zhonghua dalam Bahasa Mandarin. Zhonghua dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa.

Wacana Cung Hwa setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Cina untuk terbebas dari kekuasaan dinasti kerajaan dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini sampai terdengar oleh orang asal Cina yang bermukim di Hindia Belanda yang ketika itu dinamakan Orang Cina.

Sekelompok orang asal Cina yang anak-anaknya lahir di Hindia Belanda, merasa perlu mempelajari kebudayaan dan bahasanya. Pada tahun 1900, mereka mendirikan sekolah di Hindia Belanda, di bawah naungan suatu badan yang dinamakan “Tjung Hwa Hwei Kwan“, yang bila lafalnya diindonesiakan menjadi Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK). THHK dalam perjalanannya bukan saja memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Cina, tapi juga menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda, seiring dengan perubahan istilah “Cina” menjadi “Tionghoa” di Hindia Belanda.

 Populasi di Indonesia

Berdasarkan Volkstelling (sensus) di masa Hindia Belanda, populasi Tionghoa-Indonesia mencapai 1.233.000 (2,03%) dari penduduk Indonesia di tahun 1930.[5] Tidak ada data resmi mengenai jumlah populasi Tionghoa di Indonesia dikeluarkan pemerintah sejak Indonesia merdeka. Namun ahli antropologi Amerika, G.W. Skinner, dalam risetnya pernah memperkirakan populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia mencapai 2.505.000 (2,5%) pada tahun 1961.[6]

Dalam sensus penduduk pada tahun 2000, ketika untuk pertama kalinya responden sensus ditanyai mengenai asal etnis mereka, hanya 1% dari jumlah keseluruhan populasi Indonesia mengaku sebagai Tionghoa. Perkiraan kasar yang dipercaya mengenai jumlah suku Tionghoa-Indonesia saat ini ialah berada di antara kisaran 4% – 5% dari seluruh jumlah populasi Indonesia.[7]

Daerah asal di Tiongkok

Peta distribusi daerah asal leluhur suku Tionghoa-Indonesia

Ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara Cina, menyebabkan banyak sekali orang-orang yang juga merasa perlu keluar berlayar untuk berdagang. Tujuan utama saat itu adalah Asia Tenggara. Karena pelayaran sangat tergantung pada angin musim, maka setiap tahunnya para pedagang akan bermukim di wilayah-wilayah Asia Tenggara yang disinggahi mereka. Demikian seterusnya ada pedagang yang memutuskan untuk menetap dan menikahi wanita setempat, ada pula pedagang yang pulang ke Cina untuk terus berdagang.

Orang-orang Tionghoa di Indonesia, umumnya berasal dari tenggara Cina. Mereka termasuk suku-suku:

Daerah asal yang terkonsentrasi di pesisir tenggara ini dapat dimengerti, karena dari sejak zaman Dinasti Tang kota-kota pelabuhan di pesisir tenggara Cina memang telah menjadi bandar perdagangan yang ramai. Quanzhou pernah tercatat sebagai bandar pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia pada zaman tersebut.[rujukan?]

Daerah konsentrasi

Sebagian besar dari orang-orang Tionghoa di Indonesia menetap di pulau Jawa. Daerah-daerah lain di mana mereka juga menetap dalam jumlah besar selain di daerah perkotaan adalah: Sumatera Utara, Bangka-Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok, Kalimantan Barat, Banjarmasin dan beberapa tempat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Di Tangerang Banten, masyarakat Tionghoa telah menyatu dengan penduduk setempat dan mengalami pembauran lewat perkawinan, sehingga warna kulit mereka kadang-kadang lebih gelap dari Tionghoa yang lain. Istilah buat mereka disebut Cina Benteng. Keseniannya yang masih ada disebut Cokek, sebuah tarian lawan jenis secara bersama dengan iringan paduan musik campuran Cina, Jawa, Sunda dan Melayu.

 Sejarah

Masa-masa awal

Seorang pria Tionghoa berkuncir (toucang) di jalanan Batavia pertengahan tahun 1910-an.

Orang dari Tiongkok daratan telah ribuan tahun mengunjungi dan mendiami kepulauan Nusantara.

Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fa Hien melaporkan suatu kerajaan di Jawa (“To lo mo”) dan I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar bahasa Sansekerta dahulu. Di Jawa ia berguru pada seseorang bernama Jñânabhadra.

Dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, para imigran Tiongkok pun mulai berdatangan, terutama untuk kepentingan perdagangan. Pada prasasti-prasasti dari Jawa orang Cina disebut-sebut sebagai warga asing yang menetap di samping nama-nama sukubangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara dan anakbenua India. Dalam suatu prasasti perunggu bertahun 860 dari Jawa Timur disebut suatu istilah, Juru Cina, yang berkait dengan jabatan pengurus orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Beberapa motif relief di Candi Sewu diduga juga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera Tiongkok.[8]

Catatan Ma Huan, ketika turut serta dalam ekspedisi Cheng Ho, menyebut secara jelas bahwa pedagang Cina muslim menghuni ibukota dan kota-kota bandar Majapahit (abad ke-15) dan membentuk satu dari tiga komponen penduduk kerajaan itu.[9] Ekspedisi Cheng Ho juga meninggalkan jejak di Semarang, ketika orang keduanya, Wang Jinghong, sakit dan memaksa rombongan melepas sauh di Simongan (sekarang bagian dari Kota Semarang). Wang kemudian menetap karena tidak mampu mengikuti ekspedisi selanjutnya. Ia dan pengikutnya menjadi salah satu cikal-bakal warga Tionghoa Semarang. Wang mengabadikan Cheng Ho menjadi sebuah patung (disebut “Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sam Po Kong”), serta membangun kelenteng Sam Po Kong atau Gedung Batu.[10] Di komplek ini Wang juga dikuburkan dan dijuluki “Mbah Jurumudi Dampo Awang”.[11]

Sejumlah sejarawan juga menunjukkan bahwa Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, memiliki darah Tiongkok selain keturunan Majapahit. Beberapa wali penyebar agama Islam di Jawa juga memiliki darah Tiongkok, meskipun mereka memeluk Islam dan tidak lagi secara aktif mempraktekkan kultur Tionghoa.

Kitab Sunda Tina Layang Parahyang menyebutkan kedatangan rombongan Tionghoa ke muara Ci Sadane (sekarang Teluknaga) pada tahun 1407, di masa daerah itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda (Pajajaran). Pemimpinnya adalah Halung dan mereka terdampar sebelum mencapai tujuan di Kalapa.

Ilustrasi pedagang Tionghoa di Banten

Era kolonial

Di masa kolonial, Belanda pernah mengangkat beberapa pemimpin komunitas dengan gelar Kapiten Cina, yang diwajibkan setia dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan komunitas Tionghoa. Beberapa di antara mereka ternyata juga telah berjasa bagi masyarakat umum, misalnya So Beng Kong dan Phoa Beng Gan yang membangun kanal di Batavia[rujukan?]. Di Yogyakarta, Kapiten Tan Djin Sing sempat menjadi Bupati Yogyakarta.[12]

Pembantaian orang Tionghoa tanggal 9 Oktober 1740 di Batavia

Sebetulnya terdapat juga kelompok Tionghoa yang pernah berjuang melawan Belanda, baik sendiri maupun bersama etnis lain. Bersama etnis Jawa, kelompok Tionghoa berperang melawan VOC tahun 1740-1743.[rujukan?] Di Kalimantan Barat, komunitas Tionghoa yang tergabung dalam “Republik” Lanfong[rujukan?] berperang dengan pasukan Belanda pada abad XIX.

Dalam perjalanan sejarah pra kemerdekaan, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan, seperti pembantaian di Batavia 1740 dan pembantaian masa perang Jawa 1825-1830. Pembantaian di Batavia tersebut [13][14][4] melahirkan gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di beberapa kota di Jawa Tengah yang dibantu pula oleh etnis Jawa. Pada gilirannya ini mengakibatkan pecahnya kerajaan Mataram. Orang Tionghoa tidak lagi diperbolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan Wijkenstelsel ini menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau pecinan di sejumlah kota besar di Hindia Belanda.

Daerah Pecinan di Banjarmasin.

Kelenteng Tua Pek Kong di Ketapang.

Pendidikan

Kebangkitan nasionalisme di Hindia Belanda tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi pada komunitas Tionghoa. Tanggal 17 Maret 1900 terbentuk di Batavia Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang mendirikan sekolah-sekolah, seperti di kota Garut dirintis dan didirikan pada tahun 1907 oleh seorang pengusaha hasil bumi saat itu bernama Lauw O Teng beserta kedua anak lelakinya bernama Lauw Tek Hay dan Lauw Tek Siang,dengan maksud agar orang Tionghoa bisa pintar, (kemudian jumlahnya mencapai 54 buah sekolah dan di tahun 1908 dan mencapai 450 sekolah tahun 1934). Inisiatif ini diikuti oleh etnis lain, seperti keturunan Arab yang mendirikan Djamiat-ul Chair meniru model THHK. Pada gilirannya hal ini menyadarkan priyayi Jawa tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda sehingga dibentuklah Budi Utomo.

Perekonomian

Target pemerintah kolonial untuk mencegah interaksi pribumi dengan etnis Tionghoa melalui aturan passenstelsel dan Wijkenstelsel itu ternyata menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa paling siap berusaha dengan spesialisasi usaha makanan-minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek dan transportasi. Tahun 1909 di Buitenzorg (Bogor) Sarekat Dagang Islamiyah didirikan oleh RA Tirtoadisuryo mengikuti model Siang Hwee (kamar dagang orang Tionghoa) yang dibentuk tahun 1906 di Batavia. Bahkan pembentukan Sarekat Islam (SI) di Surakarta tidak terlepas dari pengaruh asosiasi yang lebih dulu dibuat oleh warga Tionghoa. Pendiri SI, Haji Samanhudi, pada mulanya adalah anggota Kong Sing, organisasi paguyuban tolong-menolong orang Tionghoa di Surakarta. Samanhudi juga kemudian membentuk Rekso Rumekso yaitu Kong Sing-nya orang Jawa.

Pergerakan

Pemerintah kolonial Belanda makin kuatir karena Sun Yat Sen memproklamasikan Republik Cina, Januari 1912. Organisasi Tionghoa yang pada mulanya berkecimpung dalam bidang sosial-budaya mulai mengarah kepada politik. Tujuannya menghapuskan perlakukan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan, hukum/peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak dan bertempat tinggal.

Dalam rangka pelaksanaan Politik Etis, pemerintah kolonial berusaha memajukan pendidikan, namun warga Tionghoa tidak diikutkan dalam program tersebut. Padahal orang Tionghoa membayar pajak ganda (pajak penghasilan dan pajak kekayaan). Pajak penghasilan diwajibkan kepada warga pribumi yang bukan petani. Pajak kekayaan (rumah, kuda, kereta, kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga) dikenakan hanya bagi Orang Eropa dan Timur Asing (termasuk orang etnis Tionghoa). Hambatan untuk bergerak dikenakan bagi warga Tionghoa dengan adanya passenstelsel.

Pada waktu terjadinya Sumpah Pemuda, ada beberapa nama dari kelompok Tionghoa sempat hadir, antara lain Kwee Tiam Hong dan tiga pemuda Tionghoa lainnya. Sin Po sebagai koran Melayu Tionghoa juga sangat banyak memberikan sumbangan dalam menyebarkan informasi yang bersifat nasionalis. Pada 1920-an itu, harian Sin Po memelopori penggunaan kata Indonesia bumiputera sebagai pengganti kata Belanda inlander di semua penerbitannya. Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak harian lain. Sebagai balas budi, semua pers lokal kemudian mengganti kata “Tjina” dengan kata Tionghoa. Pada 1931 Liem Koen Hian mendirikan PTI, Partai Tionghoa Indonesia (dan bukan Partai Tjina Indonesia).

Masa Revolusi dan Pra Kemerdekaan RI

Pada masa revolusi tahun 1945-an, Mayor John Lie yang menyelundupkan barang-barang ke Singapura untuk kepentingan pembiayaan Republik. Rumah Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok, dekat Karawang, diambil-alih oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA), kemudian penghuninya dipindahkan agar Bung Karno dan Bung Hatta dapat beristirahat setelah “disingkirkan” dari Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merumuskan UUD’45 terdapat 4 orang Tionghoa yaitu; Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, dan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdapat 1 orang Tionghoa yaitu Drs.Yap Tjwan Bing. Liem Koen Hian yang meninggal dalam status sebagai warganegara asing, sesungguhnya ikut merancang UUD 1945. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, pun pertama kali dipublikasikan oleh Koran Sin Po.

Dalam perjuangan fisik ada beberapa pejuang dari kalangan Tionghoa, namun nama mereka tidak banyak dicatat dan diberitakan. Salah seorang yang dikenali ialah Tony Wen, yaitu orang yang terlibat dalam penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya.

Pasca kemerdekaan

Selama beberapa dasawarsa, aksara Tionghoa atau Hanzi sempat dilarang atau “tidak dianjurkan penggunaannya” di Indonesia. Namun bahkan kandidat presiden dan wakil presiden Megawati dan Wahid Hasyim menggunakannya pada poster kampanye Pemilu Presiden 2004.

[sunting] Orde Lama

Pada Orde Lama, terdapat beberapa menteri Republik Indonesia dari keturunan Tionghoa seperti Oei Tjoe Tat, Ong Eng Die, Siauw Giok Tjhan, dll. Bahkan Oei Tjoe Tat pernah diangkat sebagai salah satu Tangan Kanan Ir. Soekarno pada masa Kabinet Dwikora. Pada masa ini hubungan Ir. Soekarno dengan beberapa tokoh dari kalangan Tionghoa dapat dikatakan sangat baik. Walau pada Orde Lama terdapat beberapa kebijakan politik yang diskriminatif seperti Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibukota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965 dan lainnya.

[sunting] Orde Baru

Selama Orde Baru dilakukan penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang “masih dipertanyakan”.

Pada Orde Baru Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan[rujukan?].

Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Pada masa akhir dari Orde Baru, terdapat peristiwa kerusuhan rasial yang merupakan peristiwa terkelam bagi masyarakat Indonesia terutama warga Tionghoa karena kerusuhan tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban bahkan banyak di antara mereka mengalami pelecehan seksual, penjarahan, kekerasan, dan lainnya.

 Reformasi

Reformasi yang digulirkan pada 1998 telah banyak menyebabkan perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Walau belum 100% perubahan tersebut terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan adanya tren perubahan pandangan pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Bila pada masa Orde Baru aksara, budaya, ataupun atraksi Tionghoa dilarang dipertontonkan di depan publik, saat ini telah menjadi pemandangan umum hal tersebut dilakukan. Di Medan, Sumatera Utara, misalnya, adalah hal yang biasa ketika warga Tionghoa menggunakan bahasa Hokkien ataupun memajang aksara Tionghoa di toko atau rumahnya. Selain itu, pada Pemilu 2004 lalu, kandidat presiden dan wakil presiden Megawati-Wahid Hasyim menggunakan aksara Tionghoa dalam selebaran kampanyenya untuk menarik minat warga Tionghoa.

   

 Kerusuhan Rasial terhadap Warga Tionghoa di Indonesia

 
 

Kerusuhan-kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa antara lain pembunuhan massal di Jawa 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di Jakarta, Kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Solo ,dll. serta berbagai kerusuhan rasial lainnya.[rujukan?]

Beberapa contoh kerusuhan rasial yang terjadi yaitu :

Bandung, 10 Mei 1963 Kerusuhan anti suku peranakan Tionghoa terbesar di Jawa Barat. Awalnya, terjadi keributan di kampus Institut Teknologi Bandung antara mahasiswa pribumi dan non-pribumi. Keributan berubah menjadi kerusuhan yang menjalar ke mana-mana, bahkan ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Medan.

Pekalongan, 31 Desember 1972 Terjadi keributan antara orang-orang Arab dan peranakan Tionghoa. Awalnya, perkelahian yang berujung terbunuhnya seorang pemuda Tionghoa. Keributan terjadi saat acara pemakaman.

Palu, 27 Juni 1973 Sekelompok pemuda menghancurkan toko Tionghoa. Kerusuhan muncul karena pemilik toko itu memakai kertas yang bertuliskan huruf Arab sebagai pembungkus dagangan.

Bandung, 5 Agustus 1973 Dimulai dari serempetan sebuah gerobak dengan mobil yang berbuntut perkelahian. Kebetulan penumpang mobil orang-orang Tionghoa. Akhirnya, kerusuhan meledak di mana-mana.

Ujungpandang, April 1980 Suharti, seorang pembantu rumah-tangga meninggal mendadak. Kemudian beredar desas-desus: Ia mati karena dianiaya majikannya seorang Tionghoa. Kerusuhan rasial meledak. Ratusan rumah dan toko milik suku peranakan Tionghoa dirusak.

Medan, 12 April 1980 Sekelompok mahasiswa USU bersepeda motor keliling kota, sambil memekikkan teriakan anti suku peranakan Tionghoa. Kerusuhan itu bermula dari perkelahian.

Solo, 20 November 1980 Kerusuhan melanda kota Solo dan merembet ke kota-kota lain di Jawa Tengah. Bermula dari perkelahian pelajar Sekolah Guru Olahraga, antara Pipit Supriyadi dan Kicak, seorang pemuda suku peranakan TiongHoa. Perkelahian itu berubah menjadi perusakan dan pembakaran toko-toko milik orang-orang TiongHoa.

Surabaya, September 1986 Pembantu rumah tangga dianiaya oleh majikannya suku peranakan TiongHoa. Kejadian itu memancing kemarahan masyarakat Surabaya. Mereka melempari mobil dan toko-toko milik orang-orang TiongHoa.

Pekalongan, 24 November 1995 Yoe Sing Yung, pedagang kelontong, menyobek kitab suci Alquran. Akibat ulah penderita gangguan jiwa itu, masyarakat marah dan menghancurkan toko-toko milik orang-orang Tiong Hoa.

Bandung, 14 Januari 1996 Massa mengamuk seusai pertunjukan musik Iwan Fals. Mereka melempari toko-toko milik orang-orang TiongHoa. Pemicunya, mereka kecewa tak bisa masuk pertunjukan karena tak punya karcis.

Rengasdengklok, 30 Januari 1997 Mula-mula ada seorang suku peranakan Tiong Hoa yang merasa terganggu suara beduk Subuh. Percekcokan terjadi. Masyarakat mengamuk, menghancurkan rumah dan toko TiongHoa.

Ujungpandang, 15 September 1997 Benny Karre, seorang keturunan Tiong Hoa dan pengidap penyakit jiwa, membacok seorang anak pribumi, kerusuhan meledak, toko-toko TiongHoa dibakar dan dihancurkan.

Februari 1998 Kraksaan, Donggala, Sumbawa, Flores, Jatiwangi, Losari, Gebang, Pamanukan, Lombok, Rantauprapat, Aeknabara: Januari – Anti Tionghua

Kerusuhan Mei 1998 Salah satu contoh kerusuhan rasial yang paling dikenang masyarakat Tionghoa Indonesia yaitu Kerusuhan Mei 1998.

Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa — terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Bandung, dan Solo. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang terbunuh, terluka, mengalami pelecehan seksual, penderitaan fisik dan batin serta banyak warga keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia.

Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama besar yang dianggap provokator kerusuhan Mei 1998. Bahkan pemerintah mengeluarkan pernyataan berkontradiksi dengan fakta yang sebenarnya yang terjadi dengan mengatakan sama sekali tidak ada pemerkosaan massal terhadap wanita keturunan Tionghoa disebabkan tidak ada bukti-bukti konkret tentang pemerkosaan tersebut.

Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun demikian umumnya orang setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian orang-orang tersebut.

5-8 Mei 1998 Medan, Belawan, Pulobrayan, Lubuk-Pakam, Perbaungan, Tebing-Tinggi, Pematang-Siantar, Tanjungmorawa, Pantailabu, Galang, Pagarmerbau, Beringin, Batangkuis, Percut Sei Tuan: Ketidakpuasan politik yang berkembang jadi anti Tionghoa.

Jakarta, 13-14 Mei 1998 Kemarahan massa akibat penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang dikembangkan oleh kelompok politik tertentu jadi kerusuhan anti Cina. Peristiwa ini merupakan persitiwa anti Cina paling besar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sejumlah perempuan keturunan Tionghoa diperkosa.

Solo, 14 Mei 1998 Ketidakpuasan politik yang kemudian digerakkan oleh kelompok politik tertentu menjadi kerusuhan anti Tionghua.

Peran Warga Tionghoa Bagi Republik Indonesia

Peran Ekonomi

   

Peran Sosial Budaya dan Pendidikan

Didirikannya sekolah-sekolah Tionghoa oleh organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) sejak 1900, mendorong berkembangnya pers dan sastra Melayu Tionghoa. Maka dalam waktu 70 tahun telah dihasilkan sekitar 3000 buku, suatu prestasi yang luar biasa bila dibandingkan dengan sastra yang dihasilkan oleh angkatan pujangga baru, angkatan 45, 66 dan pasca 66 yang tidak seproduktif itu. Dengan demikian komunitas ini telah berjasa dalam membentuk satu awal perkembangan bahasa Indonesia.

Sumbangsih warga Tionghoa Indonesia juga terlihat dalam koran Sin Po, dimana koran Sin Po menjadi koran pertama yang menerbitkan teks lagu Indonesia Raya setelah disepakati pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Nama Sie Kok Liong memang sangat jarang didengar oleh masyarakat Indonesia, namun Sie Kok Liong merupakan seorang warga Tionghoa yang menyewakan rumahnya bagi para pemuda dalam menyelenggarakan Sumpah Pemuda. Hanya sedikit catatan mengenai Sie Kok Liong, seiring dengan tumbuhnya sekolah-sekolah pada awal abad ke-20 di Jakarta tumbuh pula pondokan-pondokan pelajar untuk menampung mereka yang tidak tertampung di asrama sekolah atau untuk mereka yang ingin hidup lebih bebas di luar asrama yang ketat. Salah satu di antara pondokan pelajar itu adalah Gedung Kramat 106 milik Sie Kok Liong. Di Gedung Kramat 106 inilah sejumlah pemuda pergerakan dan pelajar sering berkumpul. Gedung itu, selain menjadi tempat tinggal dan sering digunakan sebagai tempat latihan kesenian Langen Siswo juga sering dipakai untuk tempat diskusi tentang politik para pemuda dan pelajar. Terlebih lagi setelah Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) didirikan pada September 1926. Selain dijadikan kantor PPPI dan kantor redaksi majalah Indonesia Raya yang diterbitkan oleh PPPI, berbagai organisasi pemuda sering menggunakan gedung ini sebagai tempat kongres. Bahkan pada 1928 Gedung Kramat 106 jadi salah satu tempat penyelenggaraan Kongres Pemuda II tanggal 27 – 28 Oktober 1928.

Universitas Trisakti yang kini menjadi salah satu universitas terkenal di Indonesia juga merupakan salah satu sumbangsih warga Tionghoa di Indonesia. Pada tahun 1958, universitas ini didirikan oleh para petinggi Baperki yang kebanyakan keturunan Tionghoa salah satunya yaitu Siauw Giok Tjhan, pada tahun 1962 oleh Presiden Soekarno nama universitas ini diganti menjadi Universitas Res Publika hingga 1965, dan sejak Orde Baru, universitas ini beralih nama menjadi Universitas Trisakti hingga sekarang.

Di Medan dikenal kedermawanan Tjong A Fie, rasa hormatnya terhadap Sultan Deli Makmun Al Rasyid diwujudkannya pengusaha Tionghoa ini dengan menyumbang sepertiga dari pembangunan Mesjid Raya Medan. Rumah peninggalan Tjong A Fie sampai sekarang masih ada di kota Medan walaupun bangunannya terlihat tidak terurus lagi.

Di Bagansiapiapi terdapat festival atau upacara bakar tongkang sebagai ucapan rasa syukur masyarakat Tionghoa Bagansiapapi atas perlindungan Dewa Ki Ong Ya. Upacara bakar tongkang sangat diandalkan pemerintah daerah setempat sebagai daya tarik wisata daerah dimana setiap tahunnya menyedot puluhan ribu kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Saat ini di Taman Mini Indonesia Indah sedang dibangun taman budaya Tionghoa Indonesia yang diprakarsai oleh PSMTI. Pembangunan taman ini direncanakan akan selesai sebelum tahun 2012 dengan biaya kurang lebih 50 milyar rupiah.[rujukan?]

   

 

Wiki letter w.svg  

Catatan kaki dan referensi

  1. ^ Definisi “etnis” yang dipakai BPS didasarkan atas pengakuan orang yang disensus. Atas dasar ini, jumlah ini dapat dianggap sebagai batas bawah (“lowerbound”) karena banyak warga Tionghoa yang enggan mengaku sebagai “Tionghoa” dalam sensus. Menurut Perpustakaan Universitas Ohio [1], jumlah suku Tionghoa di Indonesia mencapai 7.310.000 jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbesar di luar Cina.
  2. ^ (Tionghoa)“印尼2006 年華人人口統計推估 (Perkiraan Statistik Jumlah Penduduk Tionghoa-Indonesia Tahun 2006)” (PDF). Overseas Compatriot Affairs Commission, R.O.C (Taiwan). http://www.ocac.gov.tw/download.asp?tag=P&file=DownFile/File_9894.pdf&no=9894. Diakses pada 10 Mei 2010. “本會以人口增加率1.38%估計,2006 年印尼華人人口約有767 萬人,約占印尼總人口的3.4%,尚屬合理。” 
  3. ^ Lihat pula Penggunaan istilah Cina, China dan Tiongkok#Di Indonesia
  4. ^ Trisnanto, AM Adhy (Minggu, 18 Februari 2007), “Etnis Tionghoa Juga Bangsa Indonesia”, Suara Merdeka, http://www.suaramerdeka.com/harian/0702/18/nas04.htm,
  5. ^ Vasanty, Puspa (2004). Prof. Dr. Koentjaraningrat. ed. “Kebudayaan Orang Tionghoa Di Indonesia”, Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Penerbit Djambatan. hlm. hal. 359. ISBN 979-428-510-2
  6. ^ Skinner, G.W. (1963). R.T. McVey. ed. “The Chinese Minority”, Indonesia. New Haven, HRAF. hlm. hal. 99. 
  7. ^ Kusno, Malikul (Sabtu, 9 Desember 2006), “UU Kewarganegaraan dan Etnis Tionghoa”, Harian Umum Sinar Harapan, http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/09/opi01.html,
  8. ^ Rustopo 2008. Jawa Sejati. Otobiografi Go Tik Swan. Penerbit Ombak Yogyakarta
  9. ^ Arismunandar A 2007. Kerajaan Majapahit abad XIV dan XV. Artikel pada laman Majapahit Kingdom
  10. ^ Ada yang berpendapat kelenteng ini dibangun oleh orang dari Tuban, suatu pelabuhan penting di pantai utara Jawa Timur pada masa lalu.[2]
  11. ^ Zulkifli AA. Laksamana Cheng Ho pernah singgah di Surabaya[3]
  12. ^ Setiono, Benny G. “Tionghoa Dalam Pusaran Politik”, hal. 167, Transmedia
  13. ^ http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/chinezenengels.htm
  14. ^ http://www.obor.co.id/DetailBuku.asp?Bk_ISBN=979-461-556-0

 

INFORMASI KEDUA:

ETNIS TIONGHOA ERA ORDE BARU

Selama tiga puluh dua tahun pemerintahan soeharto, WNI keturunan Tionghoa  diisolasi dari kegiatan politik. Penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang berindikasi G30S/PKI termasuk tokoh,anggota dan simpatisan Baperki dan organisasi-organisasi Tionghoa  lainnya, telah menimbulkan trauma yang berkepanjangan di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa.
Baperki dijadikan stigma untuk menakut-nakuti WNI keturunan Tionghoa  agar menjauhi wilayah politik.

Setelah menghancurkan harga diri etnis Tionghoa dengan mengganti sebutan Tionghoa menjadi Tionghoa , melarang perayaan agama, kepercayaan dan adat istiadat Tiongkok  secara terbuka, melarang penggunaan bahasa dan cetakan dalam bahasa Tiongkok  dan anjuran agar mengganti nama yang berbau Tionghoa, WNI keturunan Tionghoa  hanya diberi ruang untuk melakukan bisnis semata.

Sekalipun WNI keturunan Tionghoa diakui hak hidupnya oleh pemerintah ORBA dan istilahnya diperlunak menjadi ‘Non-Pri’ dan memperoleh kembali kebebasan bergerak di sektor ekonomi, disektor-sektor lainnya kesempatan itu kecil sekali. Dalam karier di ABRI maupun menjadi Pegawai Negeri kesempatan itu kecil apalagi memang dari kalangan keturunan sendiri dorongan untuk memasukinya juga kecil. Sempitnya kesempatan itu juga terjadi pada Sekolah Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri dimana porsi untuk non-pri dibatasi.

Dalam hal Perguruan Tinggi Negri, saya pun mengalami sendiri, hanya sekitar 5-10 orang keturunan Tionghoa  yang diijinkan masuk ke Perguruan Tinggi Negri untuk tiap jurusan, sehingga efeknya ialah semua keturunan Tionghoa yang masuk Perguruan Tinggi Negri terlihat sangat jauh lebih pandai dari mayoritas teman seangkatannya yang non-Tionghoa.

Kalaupun ada segelintir WNI keturunan Tionghoa yang terjun dalam politik praktis, mereka hanya dijadikan bendahara atau mesin penghasil uang saja.

Memang ada beberapa orang etnis Tionghoa yang aktif terjun dalam aksi-aksi melengserkan Presiden Soekarno seperti dua bersaudara Liem Bian Kie dan Liem Bian Koen, Harry Tjan dan Soe Hok Gie.

Namun dalam perkembangannya Soe Hok Gie yang merasa kecewa kepada pemerintahan otoriter Jenderal Soeharto malahan menjadi oposisi dan meninggal dalam usia muda karena kecelakaan, menghirup gas beracun di gunung Semeru.

Sementara itu kedua saudara Liem dan Harry Tjan ikut mendirikan CSIS yang pada dekade pertama dan kedua pemerintahan Orde Baru, di masa jayanya Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal Soedjono Hoemardani, memainkan peranan penting dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan Orde Baru.

Liem Bian Koen sendiri akhirnya beralih profesi menjadi pengusaha (konglomerat) dan menjadi juru bicara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Yayasan Prasetya Mulia.

Sebaliknya beberapa tahun sebelum lengsernya Presiden Soeharto, secara mengejutkan Drs.Kwik Kian Gie meninggalkan Yayasan Prasetya Mulia dan menggabungkan diri dengan PDI, selanjutnya dalam konflik internal partai, ia berpihak kepada Megawati Soekarnoputeri yang mendapatkan tekanan keras dari rejim yang berkuasa.

Sering terdengar, dalam konotasi kurang positif, bahwa peran keturunan Tionghoa di Indonesia adalah terutama di bidang ekonomi. Bahkan, ada anggapan memvonis bahwa kegiatan ekonomi nasional Indonesia dikuasai kaum keturunan Tionghoa. Memang, ada beberapa perusahaan manufaktur, seperti rokok (Gudang Garam, Jarum, Sampoerna) dan jamu (Jago), dikelola secara berhasil oleh para pengusaha keturunan Tionghoa.

Demikian pula jaringan distribusi produk, banyak (tidak semua!) digarap para grosir sampai pengecer keturunan Tionghoa. Namun, dibandingkan dengan potensi perusahaan-perusahaan non-Tionghoa seperti para BUMN, jelas perusahaan keturunan Cina tidak unggul. Yang pasti, industri minyak bukan monopoli usahawan Tionghoa, melainkan Humpuss, Arifin Panigoro, dan lainnya. Demikian pula jaringan distribusi BBM tidak berada di cengkeraman keturunan Tionghoa.

Industri jurnalistik, baik media cetak maupun eletronik, juga tidak dikuasai keturunan Tionghoa . Perusahaan kosmetik Indonesia terbesar juga bukan milik orang Tionghoa. Sayang, fakta peta potensi ekonomi Indonesia itu sering diabaikan, agar leluasa menggelitik rasa kecemburuan sosial secara generalisasi, pukul-rata terhadap warga keturunan Tionghoa, demi membenarkan rasa dan perilaku membenci warga keturunan Tionghoa. Padahal, peran keturunan Tionghoa di Indonesia sebenarnya bukan hanya mendominasi apalagi memonopoli potensi ekonomi nasional Indonesia.
Mungkin hanya Liem Sioe Liong bisa memonopoli distribusi tepung terigu, atas dukungan dari Soeharto, namun itu di masa lalu, sudah lampau.

Memang, karena kurang memiliki kesempatan dan akses, warga Indonesia keturunan Tionghoa kurang berperan di bidang militer. Namun, konon, tokoh seperti Tong Djoe telah tidak sedikit berjasa bagi TNI di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Di dalam BPPKI tahun 1945 yang bertugas menyiapkan naskah proklamasi, terdapat 3 orang wakil dari golongan Asia Timur (keturunan Tionghoa).
Terkenal peristiwa pemberontakan terhadap Jepang dan pembantaian massal etnis Melayu dan Tionghoa  di Pontianak waktu PD II (Peristiwa Mandor)

Pada 8 Oktober 1740 orang-orang keturunan Tionghoa  berontak melawan Belanda di kota Batavia. Perlawanan itu menjadi alasan bagi tentara dan pegawai-pegawai VOC untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap etnis Cina. Jam malam pun diberlakukan di Batavia. Pada tanggal 10 Oktober 1740, gubernur jenderal Adrian Volckanier mengeluarkan surat perintah: bunuh dan bantai orang-orang Tionghoa.
Suasana kota sangat kalut. Para prajurit VOC, bahkan kelasi-kelasi yang kapalnya bersandar di Bandar Sunda Kalapa, diminta untuk melakukan pembantaian. Mereka merampok, membakar dan menjarah toko-toko, serta tanpa mengenal malu memperkosa wanita-wanita Tionghoa
Begitu biadabnya pembantaian itu, hingga para pasien termasuk bayi-bayi yang berada di RS Cina (kira-kira di depan Stasion KA Beos), juga dibunuh. Orang-orang Tionghoa  di penjara bawah tanah di Balaikota (stadhuis) yang berjumlah 500 orang, semuanya juga dibunuh.

Selain itu, banyak juga muslim keturunan Tionghoa berperan penting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia, situs-situs bersejarah membuktikan kebenaran pandangan tersebut.

Jangan lupa, betapa besar peran para olahragawan yang kebetulan keturunan Tionghoa, Seperti Tan Yoe Hok (pertama menjuarai All England, dan ikut pertama kali merebut Piala Thomas), Rudy Hartono (delapan kali juara All England), serta Susi Susanti dan Alan Budikusuma yang hampir bersamaan merebut medali emas pertama dan kedua Olimpiade bagi Indonesia. Juga Liem Swie King, Hendrawan, dan lain-lain berjasa ikut menjunjung tinggi pamor dan mengharumkan nama Indonesia.

Di dunia politik Indonesia ada para tokoh kritis seperti Kwik Kian Gie dan Arief Budiman.
Di dunia teater dan sinematografi Indonesia, keturunan Cina seperti Teguh Karya (almarhum) memegang peran utama.

Dan jangan lupa masa keemasan kesebelasan nasional Indonesia di arena internasional, ketika mereka yang keturunan Cina seperti Liong Hauw dan Kiat Sek masih ikut berperan.

Yap Thiam Hien sepanjang masa lestari dikenang sebagai teladan penegak hukum sejati.

Dalam tragedi Trisakti sebetulnya ada Hendriadi, seorang mahasiswa Muslim keturunan etnis tionghoa yang tertembak mati oleh penembak TNI, tetapi media masa tak pernah menyebutkan sebagai warga keturunan tionghoa

2informasi nomor dua

Tionghoa

 

Tionghoa (dialek Hokkien dari kata 中华 [中華], yang berarti Bangsa Tengah; dalam Bahasa Mandarin ejaan Pinyin, kata ini dibaca “zhonghua”) merupakan sebutan lain untuk orang-orang dari suku atau ras Tiongkok di Indonesia. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk menggantikan kata “Cina” yang kini memiliki konotasi negatif karena sering digunakan dalam nada merendahkan.

Kata ini juga dapat merujuk kepada orang-orang keturunan Cina yang tinggal di luar Republik Rakyat Cina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan.

Wacana Tionghoa (zhonghua atau cung hwa) setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Tiongkok untuk terbebas dari kekuasaan dinasti dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Kata ini pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Dr. Sun Yat-sen, yang merupakan Bapak Revolusi Cina dengan mendirikan Republik Cina (中華民國, Zhonghua Minguo) pada tahun 1911, setelah menggulingkan Dinasti Qing. Kemenangan Revolusi Cina ini memberi inspirasi terhadap perjuangan dan kebangkitan nasional di Indonesia. Mao Zedong juga meneruskan penggunaan kata Zhonghua untuk negara Republik Rakyat Cina (中華人民共和國, Zhonghua Renmin Gongheguo) yang diproklamasikan pada tahun 1949.

Pembicaraan mengenai Tionghoa di Indonesia biasanya meliputi percaturan orang-orang Tionghoa dalam politik, sosial dan budaya di Indonesia. Kebudayaan Tionghoa merupakan salah satu pembentuk dan bagian integral yang tak terpisahkan dari kebudayaan nasional Indonesia sekarang ini. Kebudayaan Tionghoa di Indonesia walau berakar dari budaya leluhur, namun telah sangat bersifat lokal dan mengalami proses asimilasi dengan kebudayaan lokal lainnya.

Akibat tekanan rezim Orde Baru, banyak dari antara orang Tionghoa telah menanggalkan nama aslinya dan menggunakan nama-nama lokal, meskipun secara diam-diam masih memakainya untuk kegiatan di kalangan mereka. Namun seiring dengan terjadinya Reformasi, tanpa rasa takut mereka kembali menggunakan nama Tionghoa mereka, meskipun masih banyak yang enggan memakainya kembali.

Selain itu Tionghoa dapat mengacu kepada beberapa hal berikut:

Tionghoa

Tokoh dan organisasi

Tionghoa Unique Collections

SHOWCASE : CHINESE OVERSEAS COLLECTIONS EXHIBITION

FRAME ONE : INTRODUCTION

During My Advnetrura around Indonesia and eastasia Countries, I had found some  rare and amizing collections related with the chinese overseas In Indoneia the overseas china were called Tionghoa, in Malaysia and singapore were called Pecina, in Vietnam they have special hometown in Ho Chi Minh City called Cholon, in north vietnam Haiphong, in Korea called  chinese choosen, in china they called hoa kiao, singapore also called Nanyang.

This special exhibiton dedicated to all Tionghoa citizen in Indonesia

, nanyang citizen in Singapore, Pecinan babah dan nonyah in Malaysia, Cholon

 and haipong city citizen in Vietnam

, also Chinese choosen in Korea, I hope they will ejoy to look this versy interesting collectiosn exhibitions. This exhibitions also for all chinese mandari school.s student in Indonesia and all asia countries which very important for them to study the mandaring languangue with this special mandarin callygraphy and book collections.

I hope the chinese mandarin student and expert would kind to translet the callygraphy in english language for the non mandarin collectors, thank you very much.

Greeting from the cybermuseum’s founder

Dr Iwan suwandy @copyright 2010.

PS If the collectors want to have more info please asked via comment only for the premieum member, please subscribe via comment.

FRAME TWO: THE CHINESEOVERSEAS CALYGRAPHY COLLECTIONS

FRAME THREE: THE INDONESIA TIONGHOA CHINES OVERSEAS NATIVE BOOK COLLECTIONS

FRAME FOUR: THE CHINESE OVERSEAS INDONESIA TIONGHOA  COLLECTIONS

1. THE OLD TIONGHOA KUNG FU BOOK (CERSIL)

2. THE OLD TIONGHOA MEMORABLE SCHOOL ‘S BOOKS

3.THE VINTAGE TIONGHOA LABEL PROMOTION COLLECTIONS

4. THE  VINTAGE TIONGHOA SMOKING COLECTIONS

1) PIPE

2)CIGARETTER LABEL COLLECTIONS

5.) THE VINTAGE TIONGHOA MEUBELUER  COLECTIONS

6.) THE  VINTAGE TIONGHOA POSTAL HISTORY

7.) THE OLD TIONGHOA KONGSI TOKEN

(1) THE OLD TIONGHOA BANGKA BELITUNG KONGSI TOKEN

(2) THE OLD TIONGHOA SAMBAS-MONTRADO-PONTIANAK WEST BORNEO TOKEN

FRAME FIVE : THE CHINESE OVERSEAS INDONESIA  TIONGHOA HISTORIC COLLECTIONS

Chinese Indonesian

 

From Wikipedia, the free encyclopedia

 

Jump to: navigation, search

 

This article may require cleanup to meet Wikipedia’s quality standards. Please improve this article if you can. The talk page may contain suggestions. (August 2009)
This article may be too long to read and navigate comfortably. Please consider splitting content into sub-articles and using this article for a summary of the key points of the subject. (August 2009)
Chinese Indonesian
印度尼西亞華人
印度尼西亚华人
Yìndùníxīyà Huárén
Tionghoa Indonesia
Mari Pangestu at the World Economic Forum on East Asia 2008.jpgCOLLECTIE TROPENMUSEUM Studioportret van Tjong A Fie Majoor der Chinezen in Medan TMnr 10018656.jpg
Angelique Widjaja.jpgChristianjohn.jpg
110pxMr. Tong.jpg
Mari Pangestu · Tjong A Fie · Angelique Widjaja
Chris John · Agnes Monica · Stephen Tong
Total population
1,739,000 (2000 census)[1]
Note: it has been suggested that these figures are a significant under-estimate due to reluctance by many to identify themselves as ethnically Chinese.[2]
Regions with significant populations
Jakarta (460,000), West Kalimantan (352,900), East Java (191,000), Riau (176,900), Central Java (165,500), West Java (163,300), Bangka-Belitung (103,700), Banten (90,000)[1]
Languages
Indonesian, Mandarin, Hakka, Min Nan (Hokkien, Teochew), Hsinghua, Cantonese, and other local and Chinese dialects[3]
Religion
Predominantly Buddhism, Confucianism with Taoism. Minority Christianity and Islam.[4]
Related ethnic groups
Overseas Chinese

Chinese Indonesians (simplified Chinese: 印度尼西亚华人; traditional Chinese: 印度尼西亞華人; pinyin: Yìndùníxīyà Huárén, Hakka: Thong ngin, Min: Teng lang, Indonesian: Tionghoa Indonesia, or (derisively) Cina totok) are ethnically Chinese people living in Indonesia, as a result of centuries of overseas Chinese migration.

Chinese Indonesian people are diverse in their origins, timing and circumstances of immigration to Indonesia, and level of ties to China. Many trace their origins to the southern parts of China, such as Fujian, Guangdong and Hainan provinces.

Broadly speaking, there were three waves of immigration of ethnic Chinese to Southeast Asia in general and Indonesia in particular. The first wave was spurred by trading activities dating back to the time of Zheng He‘s voyage in the early 15th century, the second wave around the time of the Opium War, and the third wave around the first half of the 20th century where the Warlord era, Second Sino-Japanese War and Chinese Civil War took place.

Chinese Indonesians whose ancestors immigrated in the first and second waves, and have thus become creolised or khiau-seng (in Hokkien) by marriage and assimilation, are called Peranakan Chinese. The more recent Chinese immigrants and those who are still culturally Chinese are called Cina Totok.

Most Chinese who migrated to Indonesia came as traders or labourers. Colonial policies made it difficult for Chinese to acquire land, and the only region with a significant Chinese farmer population was West Kalimantan. The largest populations of Chinese Indonesians today are in the cities of Jakarta, Surabaya, Medan, Pekan Baru, Semarang, Pontianak, Makassar, Manado, Jayapura, Magelang, Palembang, Bangka, Belitung and Bandung.

//

[edit] History

[edit] Pre-colonial interaction

There was little direct Chinese involvement in what is now Indonesia before the fifteenth century. Trade between China and the Indonesian archipelago was in the hands of Indonesians, rather than Chinese.[disputed] The standard word for a Chinese trading vessel, junk, is derived from the Javanese word jong, which described large teak vessels that trekked north from Southeast Asia to southern China.[disputed] Chinese sources, however, are useful external sources of information on early Indonesia, including the records of a few emissaries such as Fa Hien, a Buddhist monk who passed the region in the fifth century on his way to India. Kingdoms of Indonesia and China had some relationships that thrived during the Tang dynasty.

Ironically, though most of the present Chinese Indonesians are not Muslims, some of the earliest Islamic evangelists in Java (Wali Songo, or the Nine Ambassadors) were of Chinese ancestry. At least four of those nine were original Chinese or Chinese descendants: Sunan Ampel, Sunan Bonang (son of Ampel and a Chinese woman), Sunan Kalijaga, and Sunan Gunungjati.[5] <This shouldn’t actually be ironic since those Islamic evangelists are actually Hui Chinese, a Chinese ethnic group who are Muslim. In contrast, most of the present Chinese Indonesians are mainly not Hui Chinese. Rather, they are mostly Han Chinese, another Chinese ethnic group which is the majority ethnic group in mainland China, coming from Fujian, Guangdong, etc.> One theory suggests that Chinese traders were among the first to bring Islam to Indonesia, including those who came to Semarang under the leadership of Admiral Zheng He, or Sam Po Kong, in the fifteenth century. Zheng He himself was a Muslim from the Hui minority ethnic group in China. Other theories based on documented accounts of Indian Gujarati traders and merchants, long familiar with Java, suggest they introduced Sufism there and the Malay Peninsula.[citation needed]

Since the voyages of Zheng He, many Chinese considered the region as an attractive trading partner.

[edit] Dutch colonial era

[edit] Favored position under the Dutch

Portrait of the Chinese kapitein of Rembang, Central Java (ca. 1913)

The largest waves of Chinese migration happened during early to middle Dutch colonial era (sixteenth to nineteenth centuries) seeking to find new opportunities of trade.

Race relations between the Chinese Indonesians and native Indonesians (pribumi) have always been problematic, and remain so up to the present. Some commentators trace this to the Dutch era when colonial policy favored the ethnic Chinese, and in so doing established the economic dominance of the Chinese over the region.[citation needed]

The caste system established by the Dutch also made it disadvantageous for ethnic Chinese to assimilate into the native population. Assimilation would mean being placed in the lowest estate together with the natives. Ethnic Chinese, together with Arabs and other “foreign orientals” were members of the second estate. The first estate was reserved for Europeans.[6]

As such, the Dutch were among the early practitioners of a classic colonial strategy practiced in many other times and places by displacing and destroying native systems of authority through favoring specific ethnic or religious minorities. They become props of colonial rule and a buffer between itself and the majority indigenous population. (France and Britain would eventually use the local Christian and Jewish communities in the Arab world in the same way.)

Having the favor of the Dutch and being considered by “intelligent, diligent, and capable of overseeing Dutch plantations”, many ethnic Chinese supported colonial rule[citation needed]. Indeed, in the early years of the Dutch East Indies, ethnic Chinese actively helped strengthen Dutch domination in the region. Souw Beng Kong, the Kapitan Cina (“Captain of the Chinese”) of Banten, for example, organized a large-scale immigration of Chinese under his rule to Batavia in the seventeenth century. This significantly destabilized the regional economy and facilitated Dutch conquest of the Sultanate of Banten.

As a reward, Souw was made the first Kapitein der Chinezen of Batavia in 1619. His successors and later, the Majoors der Chinezen, were given landed fiefdoms and the Dutch-invented hereditary title of Sia by the colonial government.

Among them, these aristocratic Peranakan families controlled a great deal of Java’s land and wealth, confiscated by the Dutch from the native (pribumi) aristocracy. Through the officership system they governed the Peranakan and ethnic Chinese populations of Batavia. The system was later extended to other centers of Dutch power in Java and the rest of the archipelago.[7] Deprived of land, the native aristocracy lacked the economic resources (income via agricultural, livestock and timber products, alluvial and subterranean mineral resources, most particularly gold and gemstones) vital to fund their kingdoms, princedoms and dukedoms. Essentially bankrupted by theft of their land and forced transition to Chinese ownership, the aristocracy was hamstrung to raise military force against the usurpers.

Both the Dutch and the Chinese participated in the trade of thousands of Javanese slaves. Javanese considered problematic were shipped off to Chinese plantations in Sumatra.[citation needed]

[edit] Massacre of 1740

Main article: 1740 Batavia massacre

In their position, the Chinese often did not receive friendly attitudes from the Dutch. In the early decades of the eighteenth century, tensions began to build. In some ways, it resulted from the fact that having settled in and around Batavia ever since its foundation, the Chinese had come to be a major element in its economic life.

Chinese workers were greatly involved in building Batavia and cultivating the adjacent agricultural areas. And Chinese traders, who were arriving in growing numbers, made the Dutch East India Company (VOC) increasingly dependent on them.

The VOC came to make most of its profits from trade among different Asian destinations rather than back to the Netherlands themselves – and it was naturally the Chinese traders residing in Batavia who had the best contacts in China.

Dutch and Chinese needed each other – which in theory should have ensured a good relationship. But an element among the Dutch colonists came to increasingly resent the situation of the Chinese being their effective social equals and economic rivals. The Chinese traders, like the Dutch ones, were tax-payers – which was an economic burden but also conferred considerable privileges (a phenomenon comparable to the later resentment of French settlers in Algeria to local Christians and Jews being legally their equals).

What set off a cataclysm of hatred and bloodshed was not only cliquish Chinese trading but the other major branch of their economic activity on Java: agricultural work carried out by poor Chinese coolies who were imported and employed by rich Chinese entrepreneurs. Such coolies were, for example, the dominant part of the labor force employed in the sugar plantations at the Ommelanden of Batavia, a major field of economic activity.

The importation of ever more coolies caused an enormous increase in the Chinese population in the VOC-ruled area of Batavia and its environs, and they came to constitute nearly half of the total population just before 1740. Already in 1690, the colonial authorities had imposed severe limitations on further immigration from China. This did not have, however, the effect of stopping the importation of more coolies. Rather, they continued to be imported through the payment of bribes to the authorities, and were all the more dependent on their employers (usually Chinese themselves) and susceptible to lucrative exploitation.

From about 1720 the sugar market went through a deepening crisis, with the markets in Europe becoming saturated, and the plantations of Java facing sharp competition from cheaper Brazilian sugar. Many of the sugar planters went bankrupt, and the authorities took no step to alleviate the situation of the workers thrown out of their jobs – with the result being bands of unemployed, hungry and desperate coolies turning to brigandage.

Belatedly, at July, 1740 the colonial authorities, c.q. Adriaan Valckenier and Gustaaf Willem van Imhoff decreed that all the coolies of the Ommelanden were to be transferred to Dutch-run plantations at Galle in Southern Ceylon. That might or might not have been the true intention, but rumors rife among the coolies were that the Dutch actually intended to throw them overboard once out of sight of the shore. Instead of boarding the ships, the coolies burst into an all-out revolt, with roaming bands robbing and killing in the countryside and some even attempting to attack Batavia itself.

There is no evidence that the better off Chinese living inside the walled area of Batavia, some five thousand in number, were planning to join the rebellious coolies outside. However, many of the Dutch inhabitants did have such suspicions. On October 9, 1740, the order was issued to search the houses of all the Chinese residents in Batavia. This soon degenerated into an all-out, three-day long massacre – with Chinese being massacred in their homes, and earlier captured Chinese being killed out of hand in prisons and hospitals.

A preacher fanned the flames from the pulpit, declaring that the killing of Chinese was “God’s Will”, and the colonial government itself reportedly posted a bounty for decapitated Chinese heads. The number of victims in these three days is variously estimated at between five thousand and ten thousand. The name Kali Angke (traditional Chinese: ; literally, “Red River”) is said to date from that time, recalling the blood flowing into the river.[8][9]

Afterwards, the “restoration of order” was proclaimed, with surviving Chinese henceforth ghettoized in specific quarters of Batavia and other Dutch-ruled cities. The Chinese area of Batavia was designated Glodok, where many Chinese still live in present-day Jakarta.

Following the massacre, the Dutch Governor-General Adriaan Valckenier was arrested and required to account for himself to the Heeren XVII (“Seventeen Lords”, the VOC directors in Amsterdam). He died in prison, however, and the charges against him were declared “annulled by death”.

The affair continued to crop up in later periods, especially in times of tension.[10]

[edit] Continued Immigration and division into three sub-communities

Chinese family portrait (ca. 1870)

Even such bloody events did not put an end to the continued Chinese emigration to the Indies, where economic opportunities not available in China itself outweighed the dangers of discrimination or persecution.

Earlier Chinese immigrants had much closer ties toward mainland China. This was manifested in their strong desire to return home and consideration of the Indies as yet another temporary settlement.

Attitudes started changing from the middle eighteenth century when the Qing emperor of the time, Qian Long, considered these expatriates to be “turncoats” and thereby a threat to China. Still, while Emperor Qian Long adopted a general “closed-door policy”, there was no evidence that Chinese expatriates were banned from returning to their original homeland.

Many of them, however, found the Indies an increasingly attractive abode. The hostile and oppressive Manchu government of the Qing dynasty brought even more migrants from China. Lured by comfortable lives, some of them no longer associated themselves with mainland China. They were called Cina Babas or Peranakans. Some Cina Babas intermarried with indigenous Indonesian (pribumis), often the slave-girl of a coollie.

Most, however, identified themselves as Dutchmen, embraced Christianity, generally enjoyed higher education and social status, and mimicking Western lifestyles considered themselves the more refined. They got to be called Qiao Sheng (literally, “foreign-born”). Beginning in the late Nineteenth Century, most of the Dutch-invented aristocratic “Sia” families underwent rapid westernization. By the early decades of the twentieth century, many of them—especially those domiciled around Batavia—had become “more Dutch than the Dutch themselves”. The Sias were consequently some of the strongest proponents of colonial rule.

Those who still maintained ties toward China, whose main belief was Confucianism, considered Cina Babas and Qiao Shengs unfilial, all the more so because Cina Babas and Qiao Shengs typically shunned Chinese tradition. The ones who still maintained “purity” were called Cina Totoks.

These three groups of Chinese Indonesians had starkly different nationalistic views and tendencies. At the time

  • Qiao Shengs were more inclined toward the Dutch;
  • Cina Totoks were more inclined toward mainland China;

and

  • Cina Babas were more toward the indigenous population of the Indies.

[edit] Changing Dutch policies and decline of the Sia aristocracy

Chinese paifang in Bandung on the occasion of the marriage of Princess Juliana and Prince Bernhard in 1937

By the 1920s and 1930s, the long standing hold over the economy of the old Sia families, Qiao Sheng par excellence, was systematically destroyed by the very Dutch colonial government they supported . Following Queen Wilhelmina‘s speech to the Estates General (the Dutch Parliament) in which she insisted that a “moral debt” was owed to the people of the East Indies, the colonial government implemented its so-called “social policy”. This was aimed at ending feudalism in Java and breaking up the large estates of the Peranakan pretender aristocracy.

It was the Chinese Sias, more than the native aristocracy, who suffered from this measure. The native aristocracy did not own much land, due to the fact that the Dutch had generations prior forcibly confiscated and split the former Kingdom of Majapahit into four. The Dutch, to remedy the unfavourabale and indeed racist treatment of the natives, initiated a program of civil service employment for suitably pliable upper middle-class semi-aristocratic families, known as priyayi.

Dutch compulsory acquisition of Peranakan fiefdoms destroyed many of the older Chinese landowning families. While some successfully managed to get into business, most former Sias—their title becoming obsolete by the 1940s—were swamped in economic power by Totok Chinese. This latter group remains, even today, the most powerful economic group in Indonesia.[11]

Concomittant with the decline of the feudal-type Sias, Chinese Indonesians underwent a process of modernization and of building up Western-type political and social institutions. Chinese Indonesians built the first of their schools in Surabaya in the 1920s—one of the first non-Western schools in Java—and by the 1960s, many Chinese schools had been established in the major cities. The first Chinese newspapers were also printed during this era, and several Chinese political parties were established. These parties ranged from those who saw themselves as part of the Indonesian nationalist movement, and those who felt that Chinese Indonesians were still Chinese citizens – a question that was left unresolved for many decades.[citation needed]

[edit] Nationalism and revolution (1900–1945)

[edit] Reflections of Chinese mainland politics

Later waves of migrants still maintained ties to China, mainly by supporting Chinese nationalistic movements to overthrow the Qing dynasty. Although the support was mainly monetary, some Chinese Indonesians were actively involved in the inside politics, especially so during the Sun Yat Sen era. Cina Totoks were particularly active.

Although the Chinese Communists were largely unsupported at first, from the 1930s on the Communists’ effort to drive the Japanese occupants out of China gained the support of many Cina Totoks and even some Qiao Shengs. Thus, Indonesian Chinese manifestations of support towards mainland China became divided into two camps, parallel with the civil war sides in China itself: Nationalistic (Kuomintang or Guómíndǎng) and Communistic (Gòngchǎndǎng).

[edit] Sympathy for Indonesian nationalism

At the turn of the 20th century, however, Cina Babass were increasingly assimilated into Indonesian culture. Younger generations of Cina Totoks still tried to maintain ties with China.

Although the Dutch had given the Chinese Indonesians a special status, they were becoming increasingly oppressive and discriminative against all Chinese Indonesians. So, all three groups – Qiao Shengs, Cina Babas, and Cina Totoks – were more and more cooperative toward the Indonesian national movement, especially in providing monetary support.

This comment is disputed as much documentary evidence amply illustrates overwhelming Chinese support for Dutch paramilitary attempts to crush the Independence movement thereby incurring long-standing enmity of the Indonesian native.

More and more Chinese Indonesians were involved in Indonesian politics. Cina Totoks typically set up specific Chinese political parties which aimed at an Indonesia-China alliance and established newspapers. Cina Babas and Qiao Shengs typically joined nationalist parties jointly with pribumis. Some of them, serving as officers in the Dutch Army and later the Japanese one, but never used their positions to help the national movement.

On 10 November 1928, the Chinese weekly Sin Po published what is now known as Indonesia Raya, Indonesia’s national anthem.

They were also among the pioneers of Indonesian newspapers. In their fledgling publishing companies, they published their own political ideas along with contributions from other Indonesian writers. In November 1928, the Chinese weekly Sin Po (traditional Chinese: 新報; pinyin: xīn bào) was the first paper to openly publish the text of the national anthem Indonesia Raya. On occasion, those involved in such activities ran a concrete risk of imprisonment or even of their lives, as the Dutch colonial authorities banned nationalistic publications and activities.

Chinese Indonesians were active in supporting the independence movement during the 1940s Japanese occupation, when all but the Overseas Chinese Association (traditional Chinese: ; pinyin: Huáqiáo Zhōnghuì) were banned by the Japanese military authorities. Some notable pro-independence activists were Siauw Giok Tjhan and Liem Koen Hian, but the latter died as a People’s Republic of China citizen (Kusuma,2004:27). Yap Tjwan Bing, a member of Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, became a US citizen in the 1960s.

[edit] Indonesian National Revolution

During the Indonesian National Revolution following World War II, many Chinese Indonesians supported the Independence movement. BPUPKI’s (Body for Investigating Preparation Attempts of Indonesia’s Independence) membership included six ethnic Chinese members who contributed to the drafting of the Indonesian Constitution in 1945.[citation needed] The formation of all-Chinese Indonesian units in the Revolution was discussed,[12] similar to the formation of the all-Japanese American Nisei units in World War II. This suggestion was ultimately rejected, and the ethnic Chinese were advised to instead join their local pro-Independence groups. Due to the lack of such clearly-defined ethnic unit, the precise number of Chinese Indonesians who took part in the Indonesian National Revolution, and their percentage of the Chinese Indonesian community as a whole, remains disputed. It is a sensitive issue due to it sometimes being linked to the post-war status of Chinese Indonesians and their equal status (or lack of one) in the Indonesia created by that war.

In 1946, the Consul General of the Republic of China, Chiang Chia Tung, expressed in Malang the ROC’s support for Indonesia’s independence.

[edit] Post-independence unrest (1945–1965)

A Chinese Indonesian family and their child caretaker, a pribumi

During the 1945–1950 National Revolution to secure independence from the Dutch, few Chinese Indonesians were involved in the Indonesian Republican army. At that time, the economy plummeted and the taxes increased dramatically. Everyday goods, such as soap and cutlery, were rare; much and had been confiscated by the Japanese and Dutch for their own armies. Chinese Indonesians contributed in the smuggling of these goods. However, smuggling became increasingly difficult as the Dutch continued to re-establish their foothold in Indonesia and armed conflicts were inevitable.

Following independence, the Japanese and Dutch companies were deserted. The new government sold the companies at very cheap prices, and Chinese Indonesians quickly assimilated these companies. However, many pribumis sought to curb this effort, and they were successful in accusing Chinese Indonesians of unpatriotic ways during the war (as they were rarely involved in armed conflicts). The fledgling Indonesian government forced many to relinquish acquired properties. This would be the first of many Chinese Indonesian restrictions on personal rights (see list). Political activity was greatly reduced, but not eliminated.

Discrimination worsened as the economy became increasingly dominated by Chinese Indonesians. The pribumis decried the government’s lackluster effort to provide a level playing field and sought even more aggressive predicaments. This further escalated the tension of the already uneasy relationship between pribumis and Chinese Indonesian, as pribumis always considered Chinese Indonesians as the agents of the colonials. The tendency of Chinese Indonesians to flock together in Pecinan or Chinatowns, segregated from the pribumis, exacerbated the situation.

In 1959, President Soekarno approved PP 10/1959, a directive that forced Chinese Indonesians to close their businesses in rural areas and relocate to urban areas. Enforcement was brutal; in one 1967 incident in Western Kalimantan, 42,000 accused separatists were slaughtered.

In protest, many Cina Totoks returned to either mainland China, Hong Kong, or Taiwan, only to find that they were not welcomed there either. Ironically, they were not regarded as “pure Chinese”, regardless of their effort of maintaining a “pure Chinese breed”. The unfortunate news of the early migrants was widespread among the Chinese Indonesians. They soon found themselves as neither Indonesian nor Chinese. Some decided to move to some other places, like Singapore, Malaysia or even as far afield as Brazil.

Group divisions among Cina Babas, Qiao Shengs, and Cina Totoks were blurred because Soeharto treated them alike. They were all forced to change their names to Indonesian sounding ones. This law is considered as one of the most humiliating ones to those in the Chinese community in Indonesia since by doing so, they are forced to lose their family name. Between 1965 and 1975, army and police officers were rampant in abusing Chinese Indonesians, such as openly robbing and raping their families. During this time, police could abuse any people using Chinese language. The only way to survive during this harsh period was by using bribes.

In addition, those who were considered as heroes of Indonesian independence, such as Siauw Giok Tjhan and Liem Koen Hian, were either brutally executed, exiled, or jailed. Those who protested were silently murdered. None of them were bestowed national hero status. It effectively discouraged any Chinese Indonesian of the time to dedicate their lives for Indonesia.

Since Chinese Indonesians were banned from all aspects of life except from the economy and industry, they concentrated their effort in those areas and became remarkably successful. It opened opportunities for government and military officers to levy bribes from Chinese Indonesian businessmen. Bribes and corruption soon became a norm. This widened the gap between them and pribumis. The pribumi accused Chinese Indonesians with colluding with the government and thereby poisoning the entire political system. On the other hand, Chinese Indonesians felt that they were treated unfairly and the government was much more lenient toward the pribumis.

As more and more discrimination and enmity accumulated, Chinese Indonesians increasingly identified themselves as a separate group and did not like to be referred to as “Indonesians”. Although younger generations did not as strictly follow traditions as the older ones did, they still felt they were different from Indonesians.

During this era, younger generations adopted western culture more and more as they perceived it as being more superior. They were more aligned toward western countries such as the United States or the United Kingdom. The westernization became popular as many parents sent their children abroad to western countries.

The Jakarta riot of 1998 targeted many Chinese Indonesians. The riot itself drew condemnations from Chinese speaking countries. Suharto was allegedly the mastermind of this riot, but it misfired. Suffering from lootings and arsons, many Chinese Indonesians fled from Indonesia. Ironically, they found western countries were more accepting than Indonesia, their country of birth. Even after the riot subsided, many of them did not want to return.

Those who decided to stay in Indonesia found relief when Suharto stepped down as president. They hoped that the new president would restore their status and end the enmity of centuries long.

Early in the reformation era, the government focused on stabilizing the economy and security. Discrimination was still rampant. However, Chinese Indonesians gained courage to express themselves in limited ways, which were otherwise impossible in the Soeharto era for fear of his heavy-handed tactics. Unfortunately, there were still many officers loyal to Soeharto who enforced the discriminatory laws. It was not for the sake of ideology, but rather for their own benefits.

[edit] Assimilation into the New Order (1965–1998)

In the 1960s, many government regulations, such as PP 10/1959, restricted Chinese Indonesians from the rural areas and forced many to relocate to big cities.

President Suharto became a strong advocate for Chinese assimilation rather than integration. As part of 1967’s ‘Basic Policy for the Solution of the Chinese Problem’ and other measures, all but one Chinese-language papers were closed, all Chinese religious expressions had to be confined to their homes, Chinese-language schools were phased out, Chinese script in public places was banned, and Chinese were encouraged to take on Indonesian-sounding names.[13] Most of this legislation were revoked following Suharto’s resignation in 1998.[citation needed]

Political pressures in the 1970s and 1980s restricted the role of the Chinese Indonesian in politics, academics, and the military. As a result, they were thereafter constrained professionally to becoming entrepreneurs and professional managers in trade, manufacturing, and banking. In the 1970s, following the failed alleged Communist coup attempt in 1965, there was a strong sentiment against the Chinese Indonesians, who were accused of being Communist collaborators.

Most Chinese Indonesians are not Muslim, further generating negative sentiments from the mostly Muslim natives. This is ironic in light of the fact that some of the earliest Muslim evangelists in Java (who were called the Wali Songo or ‘The Nine Ambassadors’) were of Chinese ancestry. A historical theory even suggests that the first people who brought Islamic faith to Indonesia were the Chinese traders, especially those who came to Semarang under the leadership of Sam Po Kong or Admiral Zheng He. Zheng He was not a Han, but a Muslim from a minority ethnic group in China.

Various government policies banned Chinese language teaching, speaking, and publication. Established schools and colleges run by Chinese Indonesian foundations were nationalized and their facilities seized without compensation. They were converted to state or pribumi-run schools such as Universitas Res Publica, which became Universitas Trisakti. A presidential directive forced Chinese Indonesians to abandon their Chinese names and adopt Indonesian names. Anti-Chinese sentiments increased among the pribumi Indonesians and anti-Chinese pogroms were frequent. In identity cards, all Chinese Indonesians were designated as “WNI” (Warga Negara Indonesia, or ‘Citizen of Indonesia’), a euphemism for “ethnic Chinese” as opposed to just “Indonesian” for the pribumi Indonesians. This made it easy for government officials to extract bribes, and has been compared to Jews under Hitler being required to wear the Star of David badge. Ethnic Chinese must also hold certificates that say they have rejected Chinese citizenship, despite being native-born and/or descended from a line that had lived in Indonesia for generations.

These highly discriminatory laws are believed by some as a concerted government effort at cultural genocide. Those Chinese Indonesians who could not stand the discrimination fled. The Totoks returned to mainland China—only to be consequently trapped in the Cultural Revolution — and the Peranakans, to the old masters’ country, the Netherlands. Some of these “Peranakans” (who were not highly educated and therefore found little success in the Netherlands due to their inability to practice their preferred professions as traders and middlemen), expanded their horizon further and made Brazil their home. Until right now, the city of Mogi das Cruzes in São Paulo has the highest concentration of Chinese originally from Indonesia.

In 1998, preceding the fall of Suharto‘s 32-year presidency, large riots targeted the Chinese Indonesians in another series of pogroms. Chinese homes were looted and burned, and many Chinese people were raped or killed.[14] The events in 1998 were significant because unlike earlier pogroms against Chinese Indonesians, due to the Internet, this incident spread worldwide in real-time, and aroused the interest and feelings of the ethnic Chinese around the world,leading to demonstrations against Indonesia in many countries with significant Chinese populations and protests to the government of Indonesia.[14][15] After the tragedy, a large number of Chinese Indonesians fled to other countries, such as the USA, Australia, Singapore, and the Netherlands.[16]

Because of discrimination, most Chinese Indonesians were not politically active and could not lobby for legislation to protect their own interests, despite their economic affluence. The situation is different in neighboring Malaysia where the overseas Chinese have been both politically and economically active despite being a minority in a similar environment — better off economically in a Muslim majority country.

Despite laws and public opinion against the Chinese Indonesians, many have succeeded in fields other than business, most notably in the sport of badminton, the most popular competitive sport in Indonesia. Indonesian athletes dominated the sport from the 1960s to the 1990s. Many of the beloved players and coaches are Chinese Indonesians, such as Tan Joe Hok, Rudy Hartono, Christian Hadinata, Tjun Tjun, Johan Wahjudi, Ade Chandra, Liem Swie King, Ivana Lie, Verawaty, Susi Susanti, Alan Budikusuma, Ardy Wiranata, and Heryanto Arbi.

[edit] Reformasi and beyond (1998–present)

For decades, the use of Chinese characters was banned in Indonesia. But in 2004, even presidential candidates, such as Megawati Sukarnoputri and Hasyim Muzadi, used them in their campaign posters for the presidential election.

After Abdurrahman Wahid was elected president in 1999, he quickly abolished some of the discriminatory laws in efforts to improve race relationships. Wahid released Presidential Decree 6 of 2000—which repealed Presidential Instruction 14 of 1967 on Chinese Religion, Beliefs, and Traditions—and allowed Chinese religion and traditions be practiced freely without the need of a permit. Two years later, President Megawati Sukarnoputri declared that Chinese New Year (known as Imlek in Indonesia) would be marked as a national holiday beginning in 2003.[17]

The teaching of Chinese language was once again permitted following a presidential instruction by B. J. Habibie in 1998. Furthermore, it removed the requirement for ethnic Chinese to produce certificates of citizenship when registering for school or making official applications. Following the removal of the 1978 ban on public display of Chinese characters in 2001, demand for Chinese-language courses increased.[17] To meet the demand, China has sent language instructors who would be teaching at several provinces and universities.[18]

Chinese Indonesians also reentered the political scene. Economist Kwik Kian Gie was appointed Coordinating Minister of Economics under the Wahid administration and State Minister of National Development Planning under the Sukarnoputri administration.[19] In 2004 Yudhoyono administration appointed Mari Elka Pangestu as the Minister of Trade of Indonesia. She is the first female Indonesian Chinese to hold a cabinet position in Indonesia. Although political parties such as the Chinese Indonesian Reform Party (Partai Reformasi Tionghoa Indonesia) and the Indonesian Bhinneka Tunggal Ika Party (Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia) failed to garner much support in the 1999 and 2004 elections, there have been numerous candidates of Chinese descent for political offices. Between 1999 and 2004, the number of candidates standing in national election increased from fewer than 50 to almost 150, and several candidates have won offices in local elections in recent years.[20] Of the 58 candidates of Chinese descent who ran for office in the 2009 legislative election as representatives from Jakarta, two won seats in People’s Representative Council.[21]

Chinese languages were banned from 1965 to 1994 in Indonesian television, but its use did not come until years later. In November 2000, Metro TV would become the first to broadcast news in Mandarin to local television stations since broadcasting began in Indonesia.[22] Radio Cakrawala in Jakarta also added music and news programming in Mandarin at the same time. The station had previously played Mandarin pop songs that were rerecorded with Indonesian lyrics.[23]

According to Citizenship Law 12 of 2006, the distinction between Indonesian natives (pribumi) and non-natives were abolished, and only the distinction between Indonesian nationals (Warga Negara Indonesia, WNI) and foreign national (Warga Negara Asing, WNA) remained. During Chinese New Year celebrations in 2007, President Susilo Bambang Yudhoyono reaffirmed his commitment to replacing the term Cina with Tionghoa (traditional Chinese: ; pinyin: Zhōnghuá) for peoples of Chinese descent and Tiongkok (traditional Chinese: ; pinyin: Zhōngguó) to describe the People’s Republic of China in order to avoid the term’s negative connotations. The changes were also reflected on articles published by the newspaper Suara Pembaruan.[24]

[edit] Geographic distribution

[edit] Origins

Most Chinese Indonesians originate from what are now Guangdong and Fujian provinces and are usually categorized into four dialect groups. However, several variations of the dialects existed within each group.

Most Chinese Indonesians are descended from Han ethnic groups, almost all were from the south-eastern part of China. These Han linguistic subgroups include:

[edit] Ethnic concentrations

[edit] Emigration

Many Chinese Indonesian families left the country after the Jakarta riots of May 1998.

Those who arrived in the United States applied for political asylum, some of which were denied by U.S. immigration judges after several years in the application process. Two cases eventually reached the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. In the 2004 case Sael v. Ashcroft, the court found the couple Taty Sael and Orville Wright Manariangkuba eligible for political asylum after citing the existence of anti-Chinese violence and of laws that prohibit Chinese schools and institution.[25][26] The following year, the court granted Marjorie Lolong eligibility for asylum after finding that she is “a member of [women and Christian] sub-groups that are at a substantially greater risk of persecution than the [ethnic Chinese] group as a whole”.[27] The immigration judge cancelled Lolong’s removal order; however, the Board of Immigration Appeals later overturned it. In a second appeal, the court made an en banc statement that it understood the “decision to preclude a general grant of asylum to Indonesian Chinese Christians” because Lolong had not proven that the Indonesian government was “unable or unwilling to control the groups responsible for the violence”. The court upheld the board’s decision and reversed its findings in the original case.[28]

[edit] Culture

[edit] Society

See also: Regulation of Chinese Indonesians
This article is missing citations or needs footnotes. Please help add inline citations to guard against copyright violations and factual inaccuracies. (December 2007)

Lantern display in Pekanbaru during the Chinese New Year

The economic activities and wealth of the Chinese community in Indonesia is very diverse; many are labourers and small-scale merchants, and others are businessmen. Most are identified as ethnic Chinese in official documents, but many are not, for a variety of reasons. In many parts of Indonesia, however, they are represented among the wealthier classes out of proportion with their small numbers.

According to a survey of corporations listed on the Indonesia Stock Exchange, the Chinese Indonesian community was thought to own or operate a large fraction of major Indonesian corporations. This is a result of a long government restriction for Chinese Indonesians from going into academia, public service, and other governmental occupations.

Chinese stores in Jakarta’s Glodok area

Some, however, believe that this overestimates the influence of Chinese Indonesians on the economy. For example, despite being considered to be under control of Chinese Indonesians in research, the Salim Group is actually controlled by a group of five people: Liem Sioe Liong the only Chinese Indonesian, two pribumi relatives of then President Suharto, and Ibrahim Risaid, an Acehnese associate of one of Suharto’s cousins.

Such simplifications fuel the stereotype that Chinese Indonesian people are extremely wealthy, a common perception in Indonesian society. In part, as a result of this perceived dominance of the economy, the Chinese Indonesian community has frequently been viewed with suspicion by indigenous (Pribumi) Indonesians.

[edit] Language

Please help improve this article by expanding it. Further information might be found on the talk page. (February 2008)

Some of the ethnic Chinese also speak Mandarin and other Chinese dialects. In Medan, on Sumatra Island, many Chinese speak Hokkien. In Kalimantan, the Chinese ethnic community speak Teochew in Pontianak and Hakka (Khe) in Singkawang.[citation needed]

However, the presence of the Chinese language in Indonesia deserves special note. Unlike other local/ethnic languages (“bahasa daerah”), the use of Chinese was prohibited following the Overthrow of Sukarno[citation needed]. As a result, schools did not offer Chinese language courses. The political, legal, and social stigma associated with Chinese language usage and the difficulty of finding Chinese language materials eventually resulted in most of the younger Chinese generation in big cities like Jakarta, Bandung, and Solo losing their parents’ language. Only during the term of President Abdurrahman Wahid did international schools began offering English and Mandarin Chinese courses. Because of these changes, the use of Chinese language materials has seen a resurgence and some TV and radio services were able to start broadcasting material in Chinese again, like in the 1950s and early 1960s.

[edit] Religion

Please help improve this article by expanding it. Further information might be found on the talk page. (February 2009)

Surabaya‘s Muhammad Cheng Hoo Mosque is the first mosque in Indonesia to be built with Chinese architecture. It was designed after Beijing‘s Niujie Mosque.[29]

Chinese Indonesians are members of five state recognized religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Buddhism and Hinduism. Confucianism was added to the list in the early 2000s.

According to the 2000 census, an estimated 60% of Buddhists were ethnic Chinese.[4] Although there is no official data, anecdotal evidence suggests that Chinese Buddhists have become more Christian as they became better educated.[30] With ever increasing promotion of the Christian gospel amongst Chinese youngsters, Christianity has become fashionable.[citation needed] The decrease in Buddhists may also be partly because Confucianism has now been recognized. During the New Order era, Confucianism was suppressed. The number of Confucianists can now be more accurately reflected in statistics.[citation needed]

Gereja Kristen Tionghoa, a church for Chinese Indonesians in Jakarta, in 1952

Large numbers of Chinese began converting to Christianity during the 1950s and 1960s. By 2006, it was estimated that 70 percent of the Chinese population belonged to the two denominations of Christianity in Indonesia.[31] Chinese businessman Tee Siem Tat and wife Sie Djoen Nio founded the Muria Christian Church of Indonesia in 1925.[32]

The Chinese Muslim Association of Indonesia (Indonesian: Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), founded in 1961, had to change the meaning of its acronym during Suharto‘s presidency to remain ethnically neutral. Although there is no official number for Chinese Indonesians practicing Islam, they have enjoyed greater freedom since Reformasi.[33] A Jakarta mosque, established in 1994 using Chinese architecture, has drawn and assisted over 1,000 Chinese Indonesian converts to Islam. Institutions

Several organizations took advantage of reformasi policies and began working publicly to end racism and ethnic bias. Three organizations have been identified promoters of cultural and political equality post-Suharto:[35]

Bahasa dan sastra

Subbahasa Bahasa Tionghoa:

Budaya

 

3.Tiong Hoa Hwee Koan

(THHK, 中华会馆 Zhong Hua Hui Guan) atau Rumah Perkumpulan Tionghoa adalah sebuah organisasi yang didirikan tanggal 17 Maret 1900 oleh beberapa tokoh keturunan Tionghoa di Jakarta (waktu itu bernama Batavia). Tujuan utama para pendirinya adalah untuk mendorong orang Tionghoa yang bermukim di Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda) untuk mengenal identitasnya. Mereka menginginkan masyarakat Tionghoa yang sudah bergenerasi hidup di Hindia Belanda mengenal kebudayaan Tionghoa sehingga mereka bisa bersatu sebagai satu kelompok masyarakat yang dihormati oleh penjajah Belanda. Proses pengenalan kebudayaan atau pencarian identitas yang ditempuh oleh para pendiri Tiong Hoa Hwee Kwan adalah penyebarluasan ajaran Kong Hu Cu, yaitu ajaran atau agama yang dijunjung oleh masyarakat Tionghoa baik di dalam maupun di luar Republik Rakyat Cina pada waktu itu.

Kegiatan utama THHK antara lain membangun dan membina sekolah berbahasa Mandarin. Yang paling terkenal adalah THHK Batavia (Bahoa) dan THHK Tegal (Zehoa). Tahun 2006, masyarakat alumni THHK Tegal merayakan 100 tahun sekolah THHK yang ditutup oleh Pemerintah Soeharto pada tahun 1966-67.

Gedung bersejarah yang dipakai sewaktu pendirian Tiong Hoa Hwee Koan berlokasi di jalan Patekoan, Jakarta yang kini menjadi gedung SMUN 19.

Pada tahun 1901, Tiong Hoa Hwee Koan mendirikan sekolah Tionghoa yang disebut Tiong Hoa Hak Tong. Sekolah ini merupakan sekolah swasta modern pertama, bukan saja di Batavia, tapi juga di Hindia Belanda kala itu. Berdirinya sekolah ini merupakan reaksi masyarakat Tionghoa di Batavia terhadap pemerintah Belanda yang tidak pernah memberikan pendidikan kepada anak-anak Tionghoa. Akibat perkembangan yang pesat dari sekolah THHK, pemerintah kolonial Belanda yang khawatir anak-anak akan ‘tersedot’ ke sekolah ini segera mendirikan Hollandsch Chineesche School (HCS), yaitu sekolah berbahasa Belanda bagi anak Tionghoa. Pada perkembangan selanjutnya sekolah THHK Patekoan ini disingkat menjadi Pa Hua.

Setelah terjadinya Gerakan 30 September (G30S), Pa Hua termasuk dalam sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa yang ditutup oleh pemerintah Orde Baru dan bangunannya diambil alih. Kala itu, ratusan sekolah Tionghoa diambil alih dengan adanya larangan pengajaran, penerbitan, dan brosur dengan aksara Tionghoa. Pa Hua sendiri kini menjadi SMUN 19. Untuk Ze Hoa (6°51’38.88″S, 109° 8’25.10″E), kompleks dibagi dua menjadi SMP Negeri IV dan Sekolah Menengah Olahraga Atas yang bisa menikmati satu lapangan tenis lantai beton, satu lapangan sepak bola dan dua lapangan bola basket ditambah beberapa lapangan bola voli serta satu gedung pertunjukan.

Tiong Hoa Kwee Koan juga menjadi perintis pemakaian istilah “Tionghoa” yang mengacu kepada masyarakat keturunan Tionghoa. Sejarah pemakaian kata “Tionghoa” berawal di kalangan perkumpulan Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) Batavia pada tahun 1900. Pada saat itu istilah “Tjina” atau “Tjienna” yang dipakai sejak lama mulai dianggap merendahkan. Pada tahun 1928 Gubernur-Jendral Hindia-Belanda secara formal mengakui penggunaan istilah “Tionghoa” dan “Tiongkok” untuk berbagai keperluan resmi. Penggunaan istilah “Tionghoa” ini hanya bertahan selama 38 tahun, karena di tahun 1966 ketika pemerintah Orde Baru kembali menggunakan istilah “Cina” hingga akhir pemerintahan Orde Baru.

 

4.Daftar tokoh Tionghoa-Indonesia

 

 

Di bawah ini merupakan daftar tokoh-tokoh Indonesia terkenal keturunan Tionghoa (anggota suku Tionghoa atau berdarah Tionghoa). Apabila daftar ini disalahgunakan, dengan memasukkan nama yang tak sesuai, maka nama tersebut akan dihapus.

Daftar diurutkan berdasarkan huruf pertama namanya (baik nama depan – Alan Budikusuma – maupun nama marga – Kho Ping Hoo).

A

B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

J

 K

 L

M

N

 O

 P

 R

 S

 T

 

Tan Gwan Hien

 

Tan Gwan Hien,Kesetiaan Seniman Peranakan.
Kompas 27-1-2009

 
 

 
 
 
 

Tjhin Nen Sin

 

Tjhin Nen Sin,Benteng Terakhir Wayang Gantung.Kps 1-12-2008

 
 

 
 
 
 

Thio Ging Hwie

 
Thio Ging Hwie,Peraih Medali Olimpiade Pertama untuk Indonesia
1952,Meraih Medali Perunggu cabang Angkat Besi di Olimpiade Helsinki Finlandia
(Medali di Ajang Olimpiade,Tiardja Indrapradja-Jl MPR I,Cilandak Barat,Jakarta
Surat Pembaca Kompas 22-8-2008)

 
 

 
 
 
 

Tung”Dahsyat”Desem Waringin

 

Tung”Dahsyat”Desem Waringin=Motivator Terkemuka Indonesia
Kompas 22-12-2007

 
 

 
 
 
 

Tong Djoe

 

Tong Djoe ,
Penyandang Bintang Jasa Pratama karena jasanya menerobos blokade Belanda untuk mensupplai kebutuhan para pejuang kemerdekaan Indonesia dengan tongkangnya.
Kompas 30-8-98

 
 

 
 
 
 

Tjioe Tjie Siang

 

Tjioe Tjie Siang,
Melestarikan Tradisi Melalui Kue Keranjang
Kompas,21-1-04

 
 

 
 
 
 

Tjia May On

 

Prof Tjia May On ,Guru Besar Fisika ITB
Kompas 31-3-2002

 
 

 
 
 
 

Tjeng Tjiam Hwie

 

Tjeng Tjiam Hwie dan Lukisan2 Tak Terpakai
Kompas 9-8-2001

 
 

 
 
 
 

Timothy Soeharyo

 

Timothy Soeharyo putra Bah Oentong =The Thin Moh,
Timothy Soeharyo –Ir Suharto MS Akhiri Tindakan Membodohi Petani
Kompas 11-10-1998

 
 

 
 
 
 

Thung Ju Lan

 

Thung Ju Lan dan Pembangunan Bangsa
Kompas 17-12-05

 
 

 
 
 
 

Thio Tiong Gie

 

Thio Tiong Gie ,
Kegalauan Dalang Wayang Potehi
Kompas 30-6-2001

 
 

 
 
 
 

The Houw Liong

 

The Houw Liong, koordinator pembuat soal olimpiade fisika international 02.
Meneliti Banjir Dengan Fisika
Kompas 7-8-2002

 
 

 
 
 
 

Teguh Karya

 

Teguh Karya = Liem Tjoan Hok ,
Teguh Karya Hidup Untuk Orang Lain ,
Kompas 22-9-1998

 
 

 
 
 
 

Tan Sing Loen

 

Tang Sing Loen,Meneruskan Tradisi Sekolah Gratis
Pengelola Sekolah Kuncup Melati
Kompas 3-8-2007

 
 

 
 
 
 

Tan Liong Houw

 

Tan Liong Houw,
Tan Liong Houw,Ikan Lele dan Dunia Bola
Kompas 17-7-03

 
 

 
 
 
 

Tan Joe Hok

 

Tan Joe Hok,lahir Bandung 11 Agustus 1937
Tahun 1958 bersama Ferry Sonneville,Lie Po Djian,Nyo Kiem Bie,Eddie Yusuf,Olich Solichin,Tan King Gwan merebut Piala Thomas dan mempertahankan pada tahun berikutnya.
Tahun 1959,Usia 22 thn namanya ditulis panjang lebar di majalah sports bergengsi Amerika,Sports Illustrated,berkaitan dengan prestasinya sebagai orang Indonesia Pertama yang menjuarai All England,Kanada dan AS Terbuka
Tahun 1962,meraih medali emas pada Asian Games
Tahun 1984,sebagai Pelatih Indonesia memimpin Team Thomas Cup Indonesia merebut Piala Thomas dari team bulutangkis RRC
(Yakin Piala Thomas ke Indonesia,Suara Merdeka 12-5-2002)
(Tan Joe Hok.Kompas 7-12-2008)

 
 

 
 
 
 

Tan De Seng

 

Tan De Seng,putra Tan Tjing Hong-Ny Yo Wah Kie
Tan Deseng ,Pewaris “Mustika” Sunda
Kompas 27-2-2001

 
 

 
 
 
 

”T”Fuad

 

”T”Fuad,dari Medan Menggapai Yahoo!
Kompas,24 Juni 2008

 
 
 
 
 

Tan Soe Ie

 

FX Tan Soe Ie,SJ
Romo Tan dan Mesin “Kascing”nya
Kompas 22-02-06

 
 

 
 
 
 

Teguh Santoso

 

Prof Dr dr Teguh Santoso SpPD,KKV,SpJP,FIHA,FACC,FESC
“Profidentia Dei” bagi Teguh Santoso
Kompas 22-10-06

 

U

 V

 W

 Y

 Z



Referensi dan bacaan lebih lanjut

 

the end @ copyright Dr Iwan Suwandy 2011

About these ads

4 responses to “The Indonesia Tionghoa ethnic historic Collections(Koleksi Etnik Tionghoa)

  1. This is a place for excellent inspiration, your blog is really interesting..thanks for that post it was really really great… :)

  2. Menarik sekali uraian Pak Iwan, meskipun belum menggambarkan seutuhnya suku Tionghoa di Indonesia. Bisa jadi karena keterbatasan tempat. Yg perlu digaris-bawahi adalah gerakan warga Tionghoa di jaman kolonial yg turut menginsipirasi awal Kebangkitan Nasionalisme Indonesia. Meskipun sebetulnya gerakan masyarakat Tionghoa tsb tidak dimaksudkan seperti itu. Contoh yg jelas adalah tulisan Raden Mas Tirto Adhi Soeryo, seorang Tokoh Pers dan tokoh Kebangkitan Nasional Indonesia (dikenal juga sebagai perintis persuratkabaran dan kewartawanan nasional Indonesia) dalam “Sunda Berita” no. 16, Th. II,19 Juni 1904, hlm 2-3. Dibawah judul “Gerakan Bangsa Cina di Surabaya Memusuhi Handelsverening Amsterdam” beliau menulis, “…Para pembaca pribumi patut memperhatikan, rukun itu pohon kesentosaan. Jika kita anak negeri dapat bersatu seperti etnis Cina maka kita akan mengalami kemajuan yang berarti. Keuntungan yang jauh lebih besar dari etnis Cina bisa didapatkan jika dapat mengambil hikmah dari kerukunan. Bukankan anak negeri punya hak yang sama dengan bangsa asing ? Etnis Cina yang tidak punya hak keleluasaan untuk bergerak dan tinggal, begitu maju karena bersatu !”.
    Mdh2an koment ini bermanfaat…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s