KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1954(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1954

File:Ali Sastroamidjojo Suara Indonesia 2 Aug 1954 p1.jpg

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

1954

 

Pada tahun 1954, Andi Mattalatta imendirikan Persatuan Olahraga Perahu Motor dan Ski Air (POPSA) di Makassar dan membangun rumah klub di depan Fort Rotterdam, tepi pantai Kota Makassar

 

Republik Indonesia

1954 Issue

 

P72 – 1 Rupiah
Serial Number: BKD074719
Front: Portrait of Javanese girl
Back:
Garuda Pancasila at center
Size: 128 x 59 mm

 

P73 – 2½ Rupiah
Serial Number: APQ046874
Front: Portrait of Rotinese man at left
Back:
Garuda Pancasila at center
Size: 130 x 60 mm

 Lewat Djam Malam (1954), yang kesemuanya terpusat pada militer dan perjuangan bersenjata  untuk
menyatukan bangsa Indonesia.
Baik pada film maupun pembuatnya, kita temukan prinsip-prinsip film nasional. Pertama-tama, ia nasionalis dalam ruang lingkupnya, menceritakan perjuangan militer yang merupakan inti pembentukan Indonesia modern,melawan tidak hanya Belanda, tetapi juga ancaman persatuan bangsa(katakanlah gerakan separatis Islam dan Komunisme). Salim Said, dengan nada yang tidak dapat dibantah, mengatakan bahwa film-film Usmar Ismail adalah “film Indonesia karena ceritanya tentang manusia Indonesia di bumi Indonesia” (1991a: 192). Sosok Usmar Ismail sendiri juga krusial dalam status  film tersebut mengingat ia adalah pribumi pertama yang secara independen membuat film pada masa pasca Indonesia merdeka. Sebagai konsep film nasional etno-nasionalis, hal ini merupakan kriteria esensial. Pernyataannya yang terkenal tentang Darah dan Doa bahwa ia “dibikin tanpa perhitungan komersial apa pun, dan semata-mata hanya didorong oleh idealisme” (1983: 58) semakin mengukuhkan reputasi film tersebut dan membedakannya dari produksi-produksi lain yang berorientasi komersial.

Walaupun dihormati pada zamannya, penghormatan kepada Usmar Ismail disuarakan secara retroaktif di tahun-tahun setelah kekacauan politik pada periode tahun 1960-an. Meskipun dalam tulisan Ismail sendiri dapat kita temukan kekaguman di antaranya terhadap Dr. Huyung, mantan perwira propaganda Jepang yang tinggal di Indonesia, dan kepada Basuki Effendi, seorang pembuat film Lekra, tokoh-tokoh ini hampir seluruhnya terhapus  dalam sejarah film setelah tahun 1965. Dr. Huyung yang kelahiran Korea ini, menunjukkan sejarah film yang kompleks dan transnasional, dan karena itu merupakan tantangan bagi etno-nasionalisme yang sempit. Baik Dr. Huyung maupun Basuki Effendi, tidak cocok dengan narasi ideologis film nasional.
Ditempatkan berdampingan dengan Ismail, alih-alih keduanya, adalah produser Persari, Djamaluddin Malik, dan bersama-sama mereka dinobatkan sebagai bapak pendiri film Indonesia.  Malik agak mengganggu kategori film nasional karena orientasi komersialnya. Persari-nya Malik merupakan perusahaan komersial yang dibangun dengan mengikuti contoh studio-studio besar Amerika. Pada masa produser-produser keturunan Cina dikritik karena dianggap tidak
lebih dari sekadar pedagang dan pebisnis, komersialisme Malik tidak sepenuhnya disalahkan:
”Djamaluddin Malik yang dalam tujuannya juga ingin mendukung cita-cita kebudayaan, tetapi yang dalam praktiknya lebih banyak terbawa arus komersial golongan Tionghoa. Hal ini tidaklah mengherankan benar karena Djamaluddin Malik pada asalnya adalah seorang pedagang yang tentunya memperhitungkan segala sesuatu juga dari sudut itu” (Ismail, 1983: 58).

Pada tahun 1954, Djamaluddin Malik mendirikan Festival Film Indonesia (FFI) untuk mendorong produksi lokal dan juga mendukung film-film Ismail beserta aspirasi organisasinya4. Pada FFI pertama, ketika film produksi Persari,
Tarmina (sutradara: Lilik Soedjio) memenangkan film terbaik bersama dengan Lewat Djam Malam karya Ismail, banyak yang melihatnya sebagai promosi diri yang egois. Untuk membuat film Indonesia berwarna pertama, Persari “mencuri cerita yang populer dari Filipina” (Mohamad, 2005: 34). Hal itu juga bukan tindakan terhormat seorang nasionalis.
Di saat yang sama, para produser Cina terus-menerus dikritik karena membuat “film murahan yang dibuat hanya untuk memenuhi selera pasar” (Biran, 2005: 6). Lebih jauh Salim Said menunjukkan bahwa “dosa asal” dalam industri film, dominasi film-film komersial atas film-film idealisnasionalis, bisa dirunut jejaknya pada pola kerja yang dimantapkan oleh etnis Cina pada masa industri sebelum kemerdekaan. Tetapi, merupakan hal yang ironis bahwa Darah dan Doa hanya dapat diselesaikan dengan bantuan dana dari pemilik bioskop keturunan Cina, Tong Kim Mew (Said, 1991b: 51). Satu-satunya  warga etnis Cina yang mendapatkan tempat terhormat dalam sejarahfilm—adalah Teguh Karya alias Steve Liem Tjoan Hok—dan hal ini dicapai lewat penolakan atas jejak asal-usul Cinanya dan mereproduksi ideologi film
nasional (Karya, 1988; Sen, 2006). Alasan mengapa Malik dapat mencapai status seperti yang dimilikinya sekarang, tokoh seperti Tong terlupakan, danKarya membentuk ulang dirinya, adalah karena supremasi yang diberikan kepada pribumi, bukan warga non-pribumi, sebagai pencipta paling sah kebudayaan nasional.

Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia

Pidato sebagai laporan Sentral Komite kepada Kongres Nasional ke-V PKI dalam bulan Maret 1954

D.N. Aidit (1954)


Sumber: Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia, Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1955. Scan PDF Brosur

Diedit dan dimuat oleh Ted Sprague (5 April, 2013)


Kawan-kawan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Partai kita, yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan laporan umum ini kepada Kongres Nasional Partai ke-V, Kongres yang bersejarah ini.

Kawan-kawan, banyak hal-hal yang sudah terjadi sejak Kongres Nasional Partai yang ke-IV, yang dilangsungkan 7 tahun yang lalu di Kota Solo. Tentang ini pokok-pokoknya sudah saya laporkan dalam pidato pembukaan Kongres. Saya tidak perlu mengulanginya lagi.

Bahan-bahan untuk Kongres Nasional ke-V sudah dimuat dengan lengkap dalam penerbitan resmi Partai, dalam PKI-Buletin nomor istimewa maupun dalam majalah “Bintang Merah” beberapa bulan yang lalu. Bahan-bahan ini juga sudah dibrosurkan, dalam Bahasa Indonesia maupun dalam bahasa-bahasa daerah. Kawan-kawan mendapat waktu yang cukup untuk memperlajarinya. Tidak itu saja, seluruh Partai kita sudah membicarakannya dan mendiskusikannya, dan juga sudah diusahakan menyampaikannya kepada Rakyat banyak. Dengan demikian, kawan-kawan datang ke kongres ini tidak hanya membawa suara anggota dan calon anggota Partai, tetapi juga membawa pikiran dan kritik yang langsung datangnya dari Rakyat banyak. Ini adalah penting, karena dengan begini kepercayaan anggota, calon anggota, dan Rakyat banyak kepada Partai kita menjadi lebih besar. Saya kira pada tempatnya jika saya, atas nama Kongres kita ini, menyatakan terima kasih Partai kepada semua golongan dan orang yang sudah menyatakan pendapat dan kritiknya terhadap material Kongres kita, terutama terhadap Rencana Program Partai.

Dari sidang ini dapat kita bayangkan, betapa gembiranya anggota, calon anggota, pecinta-pecinta Partai, dan semua orang progresif menyambut tiap-tiap putusan yang nanti diambil oleh Kongres ini.

Sentral Komite menyampaikan bahan-bahan kepada Kongres ini dengan keyakinan, bahwa bahan-bahan yang dihidangkan itu akan membikin terang semua masalah yang pokok dan yang penting dari revolusi Indonesia dan semua masalah yang pokok dan yang penting mengenai pembangunan Partai kita. Dengan bahan-bahan ini diharapkan Kongres akan dapat mempersenjatai anggota-anggota dan fungsionaris-fungsionaris Partai dengan pengertian yang tepat tentang Program, tentang taktik, dan tentang garis organisasi Partai. Dengan ini berarti akan terbukalah jalan yang lebar bagi perkembangan gerakan kemerdekaan Rakyat Indonesia dan bagi perkembangan Partai Komunis Indonesia.

Sentral Komite berpendapat bahwa Rencana Program yang sekarang dihidangkan sebagai material yang terpenting kepada Kongres ini perlu diberi pendahuluan sebagai penjelasan. Oleh karena itulah, laporan umum yang akan saya sampaikan ini mempunyai 2 fungsi: pertama, sebagai laporan umum tentang keadaan politik dan organisasi, dan kedua, sebagai penjelasan mengenai pokok-pokok yang dimuat di dalam Rencana Program PKI. Dengan demikian, fungsi daripada laporan umum, yang oleh Sentral Komite diberi nama “Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia”, menjadi jelas. Mengenai bahan-bahan Kongres yang lain akan diberi penjelasan tersendiri.

 

I

SITUASI INTERNASIONAL

1. Situasi Internasional Sesudah Perang Dunia ke-II

Perang dunia ke-II berakhir dengan kemenangan demokrasi atas fasisme. Keadaan internasional sesudah perang menunjukkan perkembangan yang menguntungkan perjuangan kemerdekaan Rakyat dan perjuangan untuk perdamaian dunia.

Pada pertengahan tahun 1945, imperialisme dunia berada dalam kedudukan yang jauh lebih lemah daripada ketika sebelum perang, berhubung dengan hancurnya tiga negara imperialis besar Jerman, Italia, dan Jepang, berhubung dengan bangkrutnya ekonomi negara-negara imperialis di Eropa seperti Inggris dan Perancis, berhubung dengan bertambah tingginya prestise internasional dari Uni Soviet, berhubung dengan beberapa negeri Eropa Timur dan Asia melepaskan diri dari dunia kapitalis dan mendirikan negara-negara Demokrasi Rakyat, berhubung dengan bertambah menghebatnya perjuangan kemerdekaan Rakyat jajahan dan setengah jajahan untuk mengusir kekuasaan-kekuasaan asing dan untuk mendirikan negara nasional sendiri yang merdeka dan berdaulat.

Pembebasan diri beberapa negeri Eropa Timur dan Asia dari dunia kapitalis dan bertambah menghebatnya perjuangan kemerdekaan Rakyat jajahan dan setengah jajahan telah mempersempit pasar dunia kapitalis. Akibatnya, mereka kehilangan sumber-sumber bahan yang bukan kecil, kesempatan penjualan di pasar dunia makin bertambah jelek, dan industri-industri mereka terpaksa bekerja di bawah kapasitas. Keadaan ini lebih memperdalam krisis umum kapitalisme dunia.

Rakyat Indonesia juga ambil bagian yang penting dalam pergolakan besar dari tanah jajahan dan setengah jajahan sesudah perang, dengan memproklamasikan Republik Indonesia yang merdeka, yang kemudian diikuti oleh peperangan yang sengit melawan tentara Jepang, Inggris, dan Belanda yang mendapat bantuan sepenuhnya dari imperialisme Amerika.

Selama perang dunia berjalan, imperialisme Amerika dapat menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dari darah dan jiwa berpuluh-puluh juta manusia yang menjadi korban selama perang. Oleh karena itulah, Amerika keluar dari perang dunia yang dahsyat itu sebagai negeri imperialis yang paling kaya, yang kemudian menyebabkan negara-negara imperialis lainnya terpakda tunduk di bawah kekuasaan dan pimpinan imperialisme Amerika.

Uni Soviet, pelopor dari kamp perdamaian dan Sosialisme, sekalipun menderita sangat banyak korban jiwa, putra-putranya yang terbaik dan korban harta benda selama perang, keluar dari kancah perang dunia ke-II dengan tenaga yang luar biasa besarnya sebagai negara yang mendapat kemenangan yang gilang-gemilang. Kekuatan tentara dan Rakyat Soviet, tidak hanya bisa mengusir dan membersihkan kaum fasis dari negeri sendiri, tetapi juga dengan gagah berani telah membebaskan negeri-negeri di Eropa Timur dan beberapa negeri di Asia, dan memberikan kepada negeri-negeri itu keleluasaan untuk berkembang menurut keinginan Rakyatnya masing-masing.

Jadi jelaslah, bahwa sesudah perang, dunia terbagi sebagai berikut: di satu pihak, bagian dunia yang terdiri dari negara-negara yang dikuasai oleh kaum imperialis dengan Amerika sebagai kepalanya. Di pihak lain, bagian dunia yang terdiri dari Uni Soviet dan negara-negara Demokrasi Rakyat di mana dinyatakan dalam undang-undang dan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sumber segala kekuasaan ada pada Rakyat dan di mana kaum imperialis dan tuan tanah dianggap sudah tidak sah lagi. Ini ialah bagian dunia sosialis dan dunia Demokrasi Rakyat.

Sifat perkembangan di negeri-negeri kapitalis, yang dipelopori oleh Amerika Serikat, berlainan sekali dengan perkembangan di negeri sosialis dan di negeri-negeri Demokrasi Rakyat. Dunia kapitalis yang terdiri dari negeri-negeri imperialis dengan segenap jajahan dan daerah-daerah pengaruhnya yang dikuasai dan dipimpin oleh imperialisme Amerika, adalah masyarakat yang penuh dengan pertentangan-pertentangan dan permusuhan-permusuhan, baik permusuhan antara kaum kapitalis yang berkuasa dengan kaum buruh yang dihisap dan ditindas, permusuhan antara negeri imperialis dengan tanah-tanah jajahannya, maupun permusuhan antara kaum kapitalis sendiri satu sama lain. Di bagian dunia kapitalis ini, permusuhan-permusuhan itu sedang berjalan dengan hebatnya. Oleh karena itu, kekuatan dunia kapitalis bukannya kekuatan yang kokoh dan kompak berhubung dengan adanya pertentangan di kalangan imperialisme sendiri, pertentangan antara kekuatan imperialisme yang berkuasa dengan gerakan kaum buruh yang demokratis dan yang bersatu dengan kekuatan yang kompak dari dunia demokratis dalam kamp dunia antiimperialisme dan antiperang. Pertentangan dan permusuhan antara negara-negara imperialis satu sama lainnya lebih-lebih lagi melemahkan kamp dunia imperialisme dan perang. Salah satu bentuk pertentangan dan permusuhan antara negara-negara imperialis ialah perang imperialis yang membawa kemiskinan, kesengsaraan, dan kematian berjuta-juta manusia.

Dalam bukunya Masalah-Masalah Ekonomi Sosialisme di Uni Republik-Republik Soviet Sosialis, Jusuf Stalin membantah pendapat yang mengatakan bahwa yang menjadi basis hukum kapitalisme modern adalah keuntungan dalam ukuran biasa. “Itu tidak benar”, kata Stalin. “Bukan keuntungan dalam ukuran biasa, tetapi keuntungan maksimumlah yang dituntut oleh kapital monopoli, yang dibutuhkannya untuk sedikit atau banyak meluaskan produksinya.” Kapitalisme monopoli akan lebih cepat sampai pada kehancurannya, jika tidak ada jaminan mendapat keuntungan yang maksimum. Oleh karena itu, perjuangan untuk mendapat keuntungan yang maksimum adalah perjuangan hidup atau mati bagi imperialisme. Menurut Stalin, sifat-sifat dan syarat-syarat yang penting daripada hukum ekonomi yang pokok daripada kapitalisme modern dapat secara garis besar diformulasi sebagai berikut: “Jaminan keuntungan kapitalis yang maksimum dengan jalan eksploitasi, kerusakan, dan kemelaratan daripada sebagian besar dari Rakyat negeri yang bersangkutan, melalui perbudakan dan perampokan yang sistematis daripada Rakyat negeri-negeri lain, terutama negeri-negeri yang terbelakang, dan akhirnya dengan jalan peperangan dan militerisasi daripada ekonomi nasional yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya.

Sebaliknya dunia demokrasi tidak membutuhkan perang dan tidak mengandung benih-benih perang, ia maju terus atas dasar politik yang cinta damai. Uni Soviet dan seluruh dunia demokrasi tidak membutuhkan perang, tidak menghendaki, tidak mempunyai niat, dan tidak menyetujui perang, seperti yang dijelaskan oleh Kawan Malenkov di muka sidang Soviet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953. Kawan Malenkov antara lain mengatakan: “Kita tetap berpegang teguh pada pendirian bahwa sekarang tidak ada pertikaian atau soal-soal yang belum diselesaikan, yang tidak bisa dipecahkan secara damai dengan persetujuan bersama antara negara-negara yang bersangkutan.” Selanjutnya dikatakannya: “Ini juga berlaku mengenai soal-soal yang bertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kita dulu berpendirian dan sekarang juga berpendirian perlunya kedua sistem hidup berdampingan secara damai. Kita berpendapat bahwa tidak ada dasar-dasar objektif yang mengharuskan adanya bentrokan-bentrokan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kepentingan keamanan kedua negara dan kepentingan keamanan internasional, kepentingan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bisa dijamin atas dasar hubungan normal antara kedua negara.

Stalin dalam bukunya yang telah disebutkan di atas menyatakan, bahwa sifat-sifat dan syarat-syarat yang penting daripada hukum yang pokok daripada Sosialisme bisa secara garis besar diformulasi sebagai berikut: “Jaminan kepuasan secara maksimum daripada kebutuhan-kebutuhan materiil dan kultural yang terus-menerus meningkat daripada seluruh masyarakat melalui perluasan dan penyempurnaan produksi sosialis yang terus-menerus atas dasar teknik yang lebih tinggi.” Dengan formulasi ini, menjadi jelas bahwa Sosialisme tidak mengenal keuntungan maksimum bagi segolongan kecil manusia, tidak mengenal krisis, tidak mengenal perkembangan teknik yang terputus-putus berhubung dengan adanya krisis yang timbul periodik, tidak mengenal penghancuran tenaga-tenaga produktif daripada masyarakat yang juga disebabkan oleh krisis. Sosialisme hanya mengenal kepuasan maksimum mengenai kebutuhan-kebutuhan materiil dan kultural, hanya mengenal perluasan produksi yang tak terputus-putus dan kemajuan penyempurnaan produksi yang terus-menerus atas dasar teknik yang lebih tinggi.

Kenyataan internasional seperti tersebut di atas jelas menunjukkan adanya perjuangan sengit antara kekuatan reaksioner yang mempertahankan penindasan kapitalisme dan perang dengan kekuatan Rakyat sedunia yang memperjuangkan kemerdekaan nasional yang penuh bagi semua bangsa, memperjuangkan demokrasi, perdamaian, dan Sosialisme.

Propaganda palsu kaum imperialis dan kaki tangannya selalu memutarbalikkan kenyataan dan menggambarkan kenyataan dunia sekarang hanya berputar di sekitar “pertentangan antara Amerika dan Rusia yang tidak kenal damai”, seolah-olah yang berkepentingan dan terlibat dalam perjuangan ini hanya kedua negara besar itu saja dan seolah-olah Uni Soviet juga menjalankan politik imperialis seperti pemerintah Amerika Serikat. Inilah yang dipropagandakan oleh kaum sosialis kanan dan oleh kaum reaksioner lainnya di seluruh dunia, dan inilah juga yang dipropagandakan oleh kaum sosialis kanan Indonesia, oleh pemimpin-pemimpin Masyumi, dan oleh kaum reaksioner lainnya.

Kenyataannya adalah tidak seperti yang dipropagandakan oleh kaum reaksioner di dalam dan di luar negeri. Dari luar memang kelihatan seolah-olah hubungan antara Amerika dengan negeri-negeri kapitalis yang dikuasainya adalah berjalan dengan baik dan lancar saja. Tetapi kita akan salah jika kita hanya melihat dari luarnya saja, jika kita tidak melihat kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan yang ada di dalamnya. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Stalin, bahwa walaupun negeri Eropa Barat, Jepang, dan negeri-negeri kapitalis lainnya sudah jatuh ke dalam kekuasaan Amerika Serikat, tetapi adalah keliru sekali jika mengira bahwa negeri-negeri ini akan membiarkan saja kekuasaan dan tindasan yang terus-menerus dari Amerika Serikat, jika mengira bahwa mereka tidak akan mencoba melepaskan diri dari ikatan Amerika dan menempuh jalannya sendiri, jalan perkembangan yang bebas. Hal ini sudah dibuktikan dalam perkembangan sehari-hari daripada hubungan Amerika Serikat dengan negeri-negeri yang dikuasainya, yang makin hari makin tampak dan makin keras “pemberontakan-pemberontakan” negeri-negeri yang dikuasai dan dipimpin oleh Amerika terhadap Amerika sendiri. Ini bukti tentang tidak benarnya keterangan yang mengatakan bahwa tidak mungkin timbul perang antara negeri-negeri kapitalis sendiri. Secara teoritis, tentu saja pertentangan-pertentangan antara kaipitalisme dan sosialisme adalah lebih tajam daripada pertentangan-pertentangan antara negeri kapitalis. Ini adalah benar, sebelum maupun sesudah perang dunia kedua. Tetapi sejarah telah membuktikan kepada kita, bahwa perang dunia kedua tidak dimulai sebagai perang dengan Uni Soviet, tetapi dimulai sebagai perang antara negeri-negeri kapitalis.

Di dunia kapitalis tidak ada ketenteraman hidup karena pertentangan dan permusuhan kelas tidak menjamin adanya hidup tenteram dan damai bagi manusia. Penghisapan, penindasan, permusuhan, pengrusakan, dan perang adalah kenyataan-kenyataan yang spesifik daripada masyarakat dunia kapitalis. Sebaliknya, kemajuan yang terus-menerus dalam kekuatan ekonomi nasional dan dalam kehidupan materiil dan kultural daripada Rakyat adalah kenyataan-kenyataan yang spesifik daripada dunia Sosialis dan Demokrasi Rakyat. Saling membantu secara jujur dan persamaan hak antara bangsa-bangsa, dan persatuan yang kokoh antara pemerintah dan Rakyatnya, membikin dunia Sosialis dan Demokrasi Rakyat menjadi benteng raksasa yang tidak mungkin dihancurkan.

Terbaginya dunia dalam dua kamp, yaitu kamp kapitalis di satu pihak dank amp Sosialis dan Demokrasi Rakyat di pihak lain, berarti juga adanya dua macam kesatuan ekonomi dan dua macam pasar dunia. Di satu pihak, pasar dunia kapitalis yang terdiri dari negara-negara imperialis dengan daerah pengaruhnya dan negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan yang dikuasainya, dan di pihak lain pasar dunia demokratis yang terdiri dari Uni Soviet, RRT, dan negara-negara Demokrasi Rakyat lainnya.

Kedua pasar di atas mempunyai sifat dan perkembangannya sendiri.

Pasar dunia kapitalis makin lama makin dikuasai oleh imperialisme Amerika yang paling kaya dan oleh karena itu paling kuasa. Dengan jalan menekan atau mematikan imperialisme negeri-negeri lain dan dengan memperhebat penghisapan dan penindasan terhadap kaum buruh dan Rakyat di negeri-negeri imperialis lainnya, kaum imperialis Amerika berusaha untuk lebih memperkaya diri lagi. Apa yang dinamakan “bantuan” oleh Amerika kepada negeri-negeri yang ekonominya lemah, tidak menimbulkan kerja sama yang baik antara Amerika dengan negeri-negeri yang “dibantu”, tetapi sebaliknya malahan menimbulkan perlawanan dan “pemberontakan”. Seorang anti-Komunis seperti Clement Attlee, pemimpin Partai Buruh Inggris, menentang politik “bantuan” Amerika dengan slogannya “Dagang, bukan bantuan” (“Trade, not aid”). Slogan Attlee bukan ditimbulkan oleh karena persetujuannya pada politik Komunis yang melawan politik “bantuan” Amerika, tetapi adalah semata-mata timbul karena kepentingan ekonomi imperialisme Inggris sendiri, yang oleh politik “bantuan” Amerika mendapat tekanan-tekanan yang keras sehingga tidak bisa berkembang dengan bebas.

Apa yang dinamakan “bantuan” Amerika itu bukanlah untuk memulihkan ekonomi damai, ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup Rakyat daripada negeri yang menerima “bantuan” itu, akan tetapi digunakan untuk memperluas ekonomi perang dan pembikinan alat-alat pembunuh secara besar-besaran. Bukan itu saja! Dengan “bantuan” itu, Amerika menguasai negeri-negeri yang “dibantu”, bukan saja menguasai lapangan ekonomi dan politik, tetapi juga militer. Pengangguran, kenaikan harga barang-barang, kenaikan pajak, merosotnya upah riil, dan lain-lain adalah kejadian-kejadian yang lumrah dan merajalela dalam dunia imperialis.

Sebaliknya daripada apa yang terjadi dalam kamp kapitalisme, kerja sama yang jujur dan sukarela antara semua bangsa di lapangan kebudayaan dan perdagangan, di lapangan pembangunan ekonomi nasional masing-masing negeri, makin lama bertambah erat sehingga makin memperkokoh dan menguatkan persekutuan lahir dan batin antara negara-negara dari kamp Sosialis dan Demokrasi Rakyat.

Imperialisme Amerika, dengan politik embargo dan blokadenya melarang negeri-negeri dari dunia kapitalis untuk mengadakan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan dunia Sosialis dan Demokrasi Rakyat. Sebaliknya, Uni Soviet dan negara-negara Demokrasi Rakyat mengambil tindakan-tindakan yang nyata untuk memperbaiki kembali dan memperluas hubungan dagang internasional yang normal dengan semua negeri manapun juga, termasuk dengan Amerika Serikat. Amerika takut adanya persaingan secara damai, dan oleh karena itu terus-menerus melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap negeri-negeri yang dikuasainya dan terus-menerus memprovokasi timbulnya perang dunia baru.

Demikianlah perkembangan dunia sesudah perang dunia ke-II, perkembangan yang sudah terang tidak menguntungkan kaum kapitalis monopoli dan seluruh kaum reaksi, tetapi sebaliknya, sangat menguntungkan gerakan kemerdekaan Rakyat, gerakan demokrasi dan perdamaian.

2. Beberapa Kemenangan Besar daripada Keinginan Damai Umat Manusia atas Kaum Agresor

Dalam keadaan sekarang situasi internasional sangat dikarakterisasi oleh kemenangan-kemenangan besar dari Uni Soviet, dari RRC dan dari seluruh kamp perdamaian dan demokrasi dalam perjuangan untuk meredakan keadaan internasional yang tegang, untuk perdamaian, dan untuk mencegah perang dunia baru.

Rakyat di seluruh dunia menyambut dengan gembira gencatan senjata di Korea sebagai hasil pekerjaan perdamaian yang sudah lebih dari tiga tahun. Ini adalah suatu kemenangan besar daripada gerakan perdamaian sedunia, satu kemenangan dari keinginan damai dari berjuta-juta Rakyat yang sudah demikian besar kekuasaannya sehingga dapat memaksa kaum agresor menghentikan perbuatan-perbuatannya yang di luar batas perikemanusiaan. Dengan ini, keinginan imperialisme Amerika untuk menundukkan Rakyat Korea yang gagah berani menjadi impian kosong belaka. Perjuangan Rakyat Korea terhadap kaum intervensionis dan orang-orang sewaan klik Syngman Rhee telah menunjukkan bahwa kesetiaan kepada kemerdekaan nasional dan perdamaian dari sesuatu negeri telah melahirkan kekuatan raksasa, melahirkan keberanian dan heroisme yang meliputi massa yang sangat luas. Rakyat Korea telah menarik perhatian seluruh dunia kemanusiaan untuk berdiri di pihaknya. Sangat mengharukan dan tak mungkin dilupakan oleh sejarah umat manusia tentang kekesatriaan dan keperwiraan Tentara Sukarela Tiongkok yang berjuang mati-matian dan dengan gagah berani untuk kemerdekaan tanah air tetangganya dan untuk perdamaian dunia.

Bersama-sama dengan Rakyat seluruh dunia, Rakyat Indonesia menyambut gencatan senjata di Korea dengan penuh rasa kegembiraan dan penuh rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Rakyat Korea, kepada Tentara Rakyat Korea dan Tentara Sukarela Tiongkok. Pidato Profesor Dr. Priyono dan pidato beberapa pemuka Rakyat lainnya pada malam Menyambut Gencatan Senjata di Korea dalam bulan Agustus 1953, adalah pernyataan rasa gembira, rasa terima kasih, dan rasa hormat Rakyat Indonesia kepada Rakyat Korea. Sebagaimana juga di negeri-negeri lain, di Indonesia hanya kaum reaksioner yang sangat jahat yang tidak ikut bergembira dengan tercapainya gencatan senjata di Korea.

Dengan kemenangan gemilang dari dunia damai di front Korea, Kawan Malenkov antara lain berkata dalam sidang Soviet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953: “Kami, Rakyat Soviet, mengharap dengan sangat agar kehidupan Rakyat Korea yang gagah berani bisa berkembang dalam keadaan damai. Uni Soviet akan membantu Rakyat Korea untuk menyembuhkan luka yang berat yang disebabkan oleh perang. Pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan satu milyar rubel (1.000.000.000 rubel; 1 rubel sama dengan kira-kira 3 rupiah) untuk membangunkan kembali ekonomi Korea yang rusak.” Sebagaimana kita ketahui usul pemerintah Uni Soviet ini diterima dengan suara bulat oleh Soviet Tertinggi.

Apa yang terjadi di Korea adalah kejadian di bagian Timur dari dunia.

Di bagian Barat dari dunia, keinginan damai juga telah mendapat kemenangan dengan menggagalkan avontur provokatif dari imperialisme Amerika di Berlin dalam bulan Juni 1953. Organisator-organisator dari perbuatan provokatif di Jerman bertujuan menghancurkan kekuatan demokrasi di Jerman, menghancurkan benteng kekuatan cinta damai dari Rakyat Jerman, yaitu Republik Demokrasi Jerman. Mereka mau mengembalikan Jerman menjadi Jerman di zaman Hitler, menjadikan Jerman suatu negara militer dan menghidupkan kembali biang keladi peperangan di jantung Eropa. Hal ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu ia harus ditindas dan akhirnya memang dapat ditindas. Kalau tidak segera ditindas maka kejadian di Berlin akan mempunyai akibat internasional yang besar dan akan membawa bencana, tidak hanya bagi Rakyat Jerman, tetapi juga bagi seluruh dunia. Kejadian di Berlin bulan Juni 1953 hanyalah satu cara imperialisme Amerika memprovokasi perang baru.

Makin banyak kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai oleh gerakan demokrasi dan perdamaian untuk meredakan kegentingan internasional, makin terjepitlah kedudukan kaum penghasut-penghasut perang dan ini membikin mereka makin bertambah mata gelap. Dengan segenap kekuatannya, mereka mencoba menggagalkan usaha-usaha untuk meredakan kegentingan internasional. Inilah yang menjadi sebab mengapa gencatan senjata di Korea tadinya terus-menerus diundur, yang menjadi sebab diciptakannya batu loncatan perang dunia baru di Jerman dan di Jepang, yang menyebabkan terjadinya coup atau percobaan coup di beberapa negeri, yang menyebabkan provokasi-provokasi di negeri-negeri yang termasuk kamp demokrasi dan yang menyebabkan digunakannya politik bom atom yang bersifat santase (pemerasan).

Golongan agresor dengan keras melawan tiap-tiap usaha untuk meredakan kegentingan internasional. Mereka takut pada keredaan internasional, karena jika ini terjadi maka mereka akan terpaksa mengurangi perdagangan senjata mereka yang memberi keuntungan luar biasa pada raja-raja meriam mereka. Mereka takut kehilangan keuntungan mereka yang luar biasa besarnya.

Untuk mencegah keredaan kegentingan internasional, Amerika tidak hanya tidak menarik kembali tentaranya dari daerah-daerah yang didudukinya, seperti Jerman, Austria, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya, tetapi juga malahan memperkuat pendudukannya di negeri-negeri tersebut dan menempatkan pasukan-pasukannya di negara-negara seperti Inggris, Perancis, dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Amerika berbuat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam PBB, perjanjian Potsdam, dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang dimaksudkan untuk memperkokoh perdamaian. Lebih jauh lagi, Amerika malahan terang-terangan melanggar semua perjanjian perdamaian dengan mendirikan blok-blok agresif seperti blok Pakta Atlantik (NATO) yang dimaksudkan untuk mempersiapkan agresi baru terhadap Uni Soviet, seperti apa yang mereka namakan “Masyarakat Pertahanan Eropa” dengan “Tentara Eropa”-nya yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali tentara fasis Jerman bagi keperluan agresinya di Eropa, dan seperti ANZUS dan Pakta Pasifik yang dimaksudkan semacam NATO bagi daerah Asia. Semua blok itu dinyatakan kepada dunia sebagai blok-blok yang mempunyai tujuan defensive, tetapi yang sebenarnya adalah merupakan pengkhianatan yang besar terhadap perdamaian. Kegiatan Amerika tampak di front Vietnam dengan menjual senjatanya kepada imperialisme Perancis untuk membunuh Rakyat Vietnam yang cinta damai. Kegiatan-kegiatan Amerika di Iran telah menimbulkan ketegangan yang besar di dalam negeri Iran, dan akhirnya menimbulkan perebutan kekuasaan oleh agen imperialis Amerika, seorang penganut fasisme, Fazlollah Zahedi. Peristiwa ini terjadi ketika sedang ada pembicaraan antara pemerintah Uni Soviet dengan pemerintah Mossadeq. Kawan Malenkov dalam pidatonya di muka Soviet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953 antara lain mengatakan tentang ini: “Kami harap pembicaraan ini akan berhasil. Tidak berapa lama yang lalu telah tercapai persetujuan yang saling menguntungkan dalam soal memajukan perdagangan antara kedua negeri. Adalah bergantung kepada pemerintah Iran apakah hubungan Soviet – Iran akan maju melalui jalan hubungan tetangga yang baik, jalan perluasan hubungan ekonomi dan kebudayaan.” Takut akan adanya hubungan sukarela antara kedua bangsa ini, pemerintah Amerika menyiapkan dan akhirnya memerintahkan perebutan kekuasaan.

Menjadi jelaslah sekarang, bahwa di samping kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kekuatan perdamaian dunia, bekerjalah satu kekuatan lain untuk mempertegang situasi internasional guna kepentingan beberapa gelintir raja-raja meriam dan avonturir-avonturir politik internasional. Mereka melihat keredaan kegentingan internasional sebagai suatu bencana bagi dirinya. Mereka memilih jalan avontur dan melanjutkan politiknya yang agresif. Provokasi-provokasi internasional dan apa yang dinamakan “siasat perang dingin” dan segala macam lagi adalah untuk mengabdi politik ini. 

Dalam pidatonya di muka Soviet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953, Kawan Malenkov berhubung dengan kegiatan kekuatan-kekuatan agresif sekarang ini, antara lain mengatakan: “Sejarah hubungan internasional belum pernah mengenal aktivitas subversif yang demikian luasnya, campur tangan yang begitu kasar dalam soal-soal intern negara-negara dan provokasi yang begitu sistematis sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan agresif.”

Demikianlah secara singkat keadaan internasional pada saat-saat yang terakhir ini. Perkembangan keadaan internasional pada saat-saat yang terakhir ini adalah sangat baik bagi kemajuan demokrasi dan perdamaian, tetapi di samping itu kekuatan reaksioner terus-menerus dan dengan segenap tenaganya berusaha untuk mencegah perkembangan ke arah yang sehat ini. Keadaan ini mengharuskan kita untuk lebih waspada lagi. Kita harus ingat, bahwa musuh-musuh Rakyat dan musuh-musuh kemanusiaan tidak akan menyerah secara sukarela, sebaliknya, mereka akan meneruskan pekerjaannya yang anti-Rakyat dan antidamai yang keji dan jahat. Mereka tidak segan-segan untuk mengadakan teror dan provokasi dan untuk mengulanginya berkali-kali seperti yang telah terjadi dengan provokasi fasis di Berlin dalam bulan Juni 1953 dan seperti yang banyak mereka lakukan untuk mengacaukan ekonomi dan hidup damai Rakyat Uni Soviet dan negara-negara Demokrasi Rakyat. Kekejian dan kejahatan mereka dibuktikan oleh perbuatan agen-agen imperialis Amerika seperti Tito di Yugoslavia, Rajk di Hongaria, Slanski di Cekoslovakia, Gomulka di Polandia, Kostov di Bulgaria, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan mereka yang keji dan kotor. Belakangan ini agen terbesar dari imperialisme dunia, yaitu pengkhianat Beria, telah terbongkar rahasianya beserta kaki tangannya yang tersebar di mana-mana. Di mana-mana, perbuatan agen-agen imperialis yang jahat ini dapat dilikuidasi. Berhasilnya pekerjaan melikuidasi perbuatan kaum pengkhianat ini merupakan pukulan besar bagi kaum imperialis, berarti kaum imperialis kehilangan kakitangannya yang penting. Semuanya harus menjadi peringatan bagi gerakan Rakyat, nasional maupun internasional.

Kaum reaksi yang di mana-mana berada dalam keadaan terjepit tidak bisa mengambil jalan lain, kecuali jalan intimidasi, provokasi, sabot, santase, teror, dan akhirnya coup d’état. Ini kita lihat di luar negeri dan kita lihat di Indonesia sendiri. Oleh karena itulah semuanya bukan soal teoritis lagi bagi Rakyat Indonesia, tetapi sudah menjadi soal praktis.

3. Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Perdamaian

Keadaan internasional seperti tersebut di atas meletakkan kewajiban yang berat di atas pundak tiap-tiap bangsa yang cinta demokrasi dan perdamaian, jadi juga di atas pundak Bangsa Indonesia.

Rakyat Indonesia tidak boleh bersikap “netral” terhadap soal damai dan perang. Sikap “netral” adalah menguntungkan penghasut-penghasut perang dan melemahkan perjuangan untuk perdamaian, karena dengan bersikap “netral” kita tidak mungkin memobilisasi massa untuk menentang perang dan membela perdamaian dengan mati-matian.

Di Indonesia ada dua macam sikap “netral” atau “bebas” terhadap kekuatan perdamaian yang dipelopori oleh Uni Soviet dan kekuatan yang hendak menimbulkan perang dunia yang baru yang dipelopori oleh imperialisme Amerika Serikat.

Sikap “netral” atau “bebas” yang pertama ialah yang dilakukan dengan sadar untuk menipu oleh agen-agen imperialis, seperti oleh pemimpin-pemimpin sosialis kanan dan pemimpin-pemimpin Masyumi. Mereka mengetahui, bahwa mereka akan mendapat tentangan yang keras dari Rakyat Indonesia, jika mereka terang-terangan menyetujui perang dan terang-terangan memihak Amerika Serikat. Oleh karena itu, mereka memakai kedok “netral” atau “bebas”. Pemimpin-pemimpin Masyumi Sukiman-Subarjo-Wibisono yang melakukan Razia Agustus atas perintah imperialisme Amerika mencantumkan dalam program pemerintahnya politik luar negeri yang “bebas”. Demikian juga kaum sosialis kanan ngomong tentang politik “netral”, politik “bebas”, atau politik “kekuatan ketiga” untuk menutupi pengabdiannya yang setia kepada imperialisme. Makin lama makin jelas bagi Rakyat Indonesia apa artinya politik luar negeri yang “netral” atau “bebas” daripada pemimpin-pemimpin PSI, Masyumi, dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya. Sikap “netral” atau “bebas” semacam ini harus kita telanjangi dan kita kupas maksud-maksud yang sesungguhnya, agar tidak menjadi racun bagi Rakyat.

Sikap “netral” atau “bebas” yang kedua ialah sikap dari orang-orang yang karena tidak mengerti, karena naif, mengira bahwa ada kekuatan gaib yang bisa berdiri di antara damai dan perang. Golongan yang bersikap “netral” atau “bebas” karena tidak mengerti atau karena naif itu sangat banyak di kalangan bangsa kita, juga banyak terdapat di kalangan Rakyat biasa. Terhadap golongan yang tidak mengerti atau naif ini, kaum Komunis harus bersikap sabar dalam meyakinkan mereka. Kita harus menyakinkan mereka, bahwa sikap mereka yang bimbang adalah merugikan perdamaian dan merugikan Indonesia. Dengan sikap bimbang, kekuatan raksasa daripada Rakyat tidak mungkin dibangunkan untuk membela perdamaian dunia dan membela suasana damai di Indonesia. Tiap-tiap akibat sikap mereka yang bimbang yang sudah terbukti merugikan perdamaian dunia dan merugikan suasana damai di Indonesia harus segera dikupas dan sikap mereka yang ternyata keliru itu harus dikritik.

Politik perdamaian, sebagaimana dikatakan oleh Kawan Malenkov, sekali-kali bukanlah soal “taktik” atau “manuver diplomatik”, melainkan garis umum kita di lapangan politik luar negeri, jadi satu-satunya garis yang benar bagi Partai kita di saat sekarang dan seterusnya.

Apakah tujuan gerakan perdamaian itu? Jusuf Stalin dalam bukunya Masalah-Masalah Ekonomi Sosialisme di Uni Republik-Republik Soviet Sosialis menjelaskan bahwa “tujuan gerakan perdamaian sekarang ini ialah membangkitkan massa Rakyat untuk berjuang guna memelihara perdamaian dan mencegah perang dunia yang lain”, dan bahwa “tujuan gerakan ini bukanlah untuk menumbangkan kapitalisme dan mendirikan Sosialisme — ia membatasi diri kepada tujuan demokratis untuk memelihara perdamaian”. Maka itu gerakan perdamaian mesti merupakan gerakan yang seluas-luasnya, yang meliputi seluas-luasnya golongan dari aliran dan kepercayaan apapun.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia kita harus insaf, bahwa bahaya perang lebih mengancam Indonesia daripada mengancam Uni Soviet dan negeri-negeri Demokrasi Rakyat, karena dalam menyiapkan kekuatan perangnya, imperialisme Amerika berkepentingan terlebih dulu untuk menguasai negeri-negeri lain yang lemah. Maka itu gerakan perdamaian adalah pertama-tama untuk kita sendiri, untuk Indonesia dan Rakyat Indonesia.

Di atas segala-galanya, Rakyat Indonesia harus dengan sekuat tenaga mencegah timbulnya bahaya perang yang baru. Kita harus mencegah Indonesia terseret ke dalam peperangan. Kita harus berpegang teguh pada prinsip, bahwa tidak ada persoalan dan pertikaian internasional yang tidak dapat diselesaikan secara damai dengan perundingan antara negara-negara yang bersangkutan.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, kita harus meluaskan dan mengonsolidasi perdamaian yang telah tercapai di Korea dengan menuntut supaya semua tentara asing yang ada di wilayah Korea ditarik dan supaya seluruh wilayah Korea dipersatukan secara damai menjadi satu negara di bawah pimpinan satu pemerintah nasional Korea yang demokratis. Kita harus memperjuangkan supaya apa yang sudah tercapai di Korea juga dilaksanakan di front Vietnam, agar seluruh Rakyat Vietnam yang cinta damai dapat hidup bebas dan sejahtera.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, kita harus menentang dan mencegah timbulnya kembali militerisme Jepang dan Jerman yang sekarang sedang dibangunkan oleh imperialisme Amerika. Dalam menentang timbulnya kembali militerisme di Jepang, kita menyatakan diri bersatu dengan Rakyat Jepang yang menentang pendudukan tentara Amerika di tanah airnya, yang berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan politik dan ekonomi dari imperialisme Amerika, untuk mengadakan hubungan diplomatik dan hubungan dagang yang normal dengan semua negeri, terutama dengan Uni Soviet dan RRC, yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi Jepang, untuk mencapai kemerdekaan yang penuh bagi Jepang. Untuk mencegah timbulnya kembali militerisme di Jerman, seluruh wilayah dan Rakyat di Jerman harus dipersatukan secara damai dalam satu Negara Jerman yang demokratis dengan satu pemerintah nasional dari Bangsa Jerman sendiri sonder campur tangan negara asing manapun juga. Dengan Negara Jerman yang demokratis ini harus segera diadakan perjanjian perdamaian yang sudah delapan tahun terus-menerus ditunda-tunda saja oleh politik imperialisme Amerika di Jerman. Dengan demikian, Bangsa Jerman akan menempati tempat yang sewajarnya dalam pergaulan bangsa-bangsa yang demokratis dan cinta damai.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, Indonesia harus memperjuangkan terselenggaranya hubungan dagang internasional yang normal dan bebas antara Barat dan Timur, antara semua negara di dunia berdasarkan persamaan dan saling menguntungkan serta sonder campur tangan dalam soal-soal intern negara lain. Untuk memperkuat hubungan persaudaraan dalam suasana damai antara bangsa-bangsa, pertukaran delegasi-delegasi Rakyat antara negara-negara mesti diperbanyak.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, Rakyat Indonesia harus menyokong tiap-tiap perjuangan Rakyat untuk mencapai kemerdekaan yang penuh seperti yang dilakukan oleh Rakyat Malaya, Filipina, Birma, Siam, India, Maroko, Tunisia, Kenya, Iran, dan lain-lain, karena kemerdekaan nasional tiap-tiap bangsa adalah mempunyai arti yang penting bagi perdamaian dunia dan bagi Indonesia sendiri.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, kita harus menentang keras politik Belanda yang tidak tahu malu terhadap Irian Barat, wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Laporan tahunan Kementerian Luar Negeri Belanda dan keterangan Ratu Juliana yang disampaikan dalam pembukaan parlemen Belanda tanggal 15 September 1953 menyatakan, bahwa pemerintah Belanda tidak melihat faedahnya untuk memulai lagi perundingan dengan Indonesia mengenai status Irian Barat. Dengan perkataan lain, pemerintah Belanda tidak lagi menganggap Irian Barat sebagai daerah sengketa antara Belanda dan Indonesia. Ini adalah bukti yang senyata-nyatanya bahwa imperialisme Belanda seenaknya saja melanggar perjanjian yang sudah dibikinnya dengan Indonesia, bahwa imperialisme Belanda dengan bantuan sepenuhnya dari imperialisme Amerika tetap mau meneruskan kolonialisme model lama di Irian Barat. Padahal bagi Indonesia, jika Belanda terus berkuasa di Irian Barat adalah merupakan ancaman pistol yang terus-menerus ditujukan kepada Republik Indonesia.

Pelaksanaan daripada semua tindakan-tindakan ke arah perdamaian akan lebih mudah apabila badan internasional PBB selekasnya dapat dipulihkan kembali kepada fungsinya yang semestinya seperti yang tersebut dalam Piagam Bangsa-Bangsa. Badan internasional ini harus bisa kembali menjadi alat dan tempat untuk menyelesaikan semua persoalan dan pertikaian internasional secara damai. Praktik sampai sekarang, di mana PBB praktis menjadi embel-embel dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, harus dihentikan selekas-lekasnya. Seorang anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, D. Jay namanya, karena melihat kedudukan PBB yang dikangkangi oleh Amerika, telah mengatakan kepada koresponden AFP, dalam hubungan dengan gencatan senjata di Korea dan pemasukan RRC ke dalam PBB, bahwa “Rakyat Inggris umumnya telah memutuskan untuk tidak ikut serta dalam suatu peperangan umum melawan RRC. Mereka menghendaki agar PBB menjadi mimbar untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian dan untuk mempertegak hukum, tapi bukan untuk menjadi ‘club anti-Komunis’” (berita AFP tanggal 17 September 1953). Ucapan anggota Partai Buruh ini tidak boleh kita pandang sebagai persetujuannya kepada Komunisme, tetapi semata-mata didorong oleh keadaan ekonomi di Inggris yang makin lama makin bangkrut karena ditekan terus-menerus oleh Amerika. Syarat yang penting bagi PBB, jika ia hendak kembali kepada kedudukannya yang semestinya, yang sesuai dengan Piagam Bangsa-Bangsa, ialah memberikan kedudukan yang sewajarnya sebagai anggota PBB kepada RRC yang mewakili lebih dari 600 juta manusia, dan mengeluarkan klik Kuomintang yang sampai sekarang dengan tidak sah duduk dalam badan internasional itu.

Satu faktor yang menentukan bagi terlaksananya semua cita-cita umat manusia ialah, jika mengenai semua soal internasional ada kata sepakat antara negara-negara besar Amerika Serikat, Uni Soviet, RRC, Inggris, dan Perancis. Oleh karena itu, perjuangan untuk mencapai Pakta Perdamaian antara Lima Besar adalah perjuangan yang penting dan bersifat menentukan.

Rakyat Indonesia akan mendapat manfaat yang besar jika pemerintah Indonesia —yang sekarang sampai batas-batas tertentu mendapat sokongan Rakyat— konsekuen menjalankan politik perdamaian dan konsekuen menjalankan “good neighbour policy” (politik hubungan baik dengan negeri tetangga) yang telah dipraktikkan dengan Filipina, Birma, India, dan lain-lain, serta juga meluaskan prinsip ini dengan tetangga kita yang besar, yaitu RRC, dan dengan tetangga kita yang gagah berani Republik Demokrasi Rakyat Korea dan Republik Demokrasi Vietnam. Pelaksanaan dari politik luar negeri ini hanya akan menguntungkan Rakyat Indonesia dan menempatkan Republik Indonesia pada tempatnya yang terhormat dalam pergaulan dan hubungan internasional.

Kewajiban Partai di Lapangan Politik Luar Negeri Sekarang adalah Sebagai Berikut:

            1) Melanjutkan perjuangan untuk perdamaian, untuk mencegah timbulnya perang dunia yang baru dan memperjuangkan supaya semua pertikaian internasional diselesaikan dengan perundingan secara damai; memperjuangkan adanya kerja sama antara Indonesia dengan semua negeri yang cinta damai dengan tujuan mempertahankan perdamaian dan mencegah peperangan.

            2) Memperjuangkan adanya kerja sama di lapangan ekonomi dan kebudayaan antara Indonesia dengan semua negara atas dasar saling menguntungkan dan persamaan sepenuhnya; menyokong tiap-tiap perjuangan Rakyat untuk kemerdekaan nasional yang penuh.

            3) Ikut mengonsolidasi kemenangan perdamaian di Korea dan memperjuangkan agar gencatan senjata yang sudah tercapai di front Korea juga tercapai di front Vietnam; menentang timbulnya militerisme di Jepang dan Jerman dan melawan provokasi-provokasi untuk menimbulkan perang baru di Jerman.

            4) Memperjuangkan supaya kedudukan PBB sesuai dengan Piagam Bangsa-Bangsa, yaitu sebagai alat umat manusia untuk perdamaian; memperjuangkan masuknya RRC sebagai anggota PBB, dan memperjuangkan tercapainya Pakta Perdamaian antara Lima Besar (Amerika Serikat, Uni Soviet, RRC, Inggris, dan Perancis).

            5) Memperjuangkan pembatalan perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan yang diadakan antara Indonesia dengan negara-negara lain yang merusak kemerdekaan dan suasana damai di Indonesia.

 

II

Situasi Dalam Negeri Indonesia

1. Indonesia Setengah Jajahan Membawa Akibat Krisis Ekonomi yang Terus-Menerus. Jalan untuk Mengatasinya ialah Melikuidasi Keadaan Setengah Jajahan dan Menggantikannya dengan Sistem Demokrasi Rakyat

Sudah tiga setengah tahun PKI menerang-nerangkan kepada Rakyat dengan terus-menerus dan dengan tidak jemu-jemunya, bahwa persetujuan KMB yang dibikin oleh Hatta dan Sultan Abdul Hamid dengan pemerintah Belanda adalah persetujuan kolonial, persetujuan yang tidak dibikin atas dasar kedudukan yang sama antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Pada permulaannya, banyak orang yang percaya pada Hatta yang mengatakan, bahwa persetujuan KMB berarti “lenyapnya kekuasaan kolonial atas Indonesia”. Tetapi lama-kelamaan tipu daya kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri ini terbongkar juga, berkat penerangan-penerangan yang diberikan oleh kaum Komunis dan oleh golongan-golongan demokratis lainnya dan berkat pengalaman Rakyat sendiri yang pahit menanggung akibat persetujuan KMB. Akhirnya seluruh bangsa mengetahui, bahwa “penyerahan kedaulatan” yang diberikan berdasarkan persetujuan KMB oleh Kerajaan Belanda kepada Indonesia adalah hanya lamunan belaka, adalah sandiwara sebesar-besarnya yang pernah terjadi dalam sejarah Bangsa Indonesia.

Dengan persetujuan KMB, imperialisme Belanda berhasil dalam mempertahankan pengawasannya di Indonesia, Indonesia menjadi anggota dari apa yang dinamakan Uni Indonesia-Belanda. Politik luar negeri dan perdagangan luar negeri Indonesia dikontrol oleh Pemerintah Belanda. Irian Barat, bagian yang sah dari Republik Indonesia, masih sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Sumber-sumber ekonomi yang penting tetap dalam kekuasaan negeri-negeri imperialis. Pegawai-pegawai sipil dan militer Belanda masih tetap mengontrol alat-alat negara dan tentara Indonesia.

Persetujuan KMB telah membikin Indonesia yang merdeka dan berdaulat menjadi negeri setengah jajahan, yaitu negeri yang kelihatannya mempunyai “hak memerintah diri sendiri”, tetapi dalam kenyataannya, kekuasaan yang sesungguhnya, terutama kekuasaan di lapangan ekonomi, masih tetap di tangan kaum imperialis, terutama kaum imperialis Belanda.

Bermacam-macam demagogi oleh kaum reaksioner telah dilakukan untuk mengabui mata Rakyat, antara lain demagogi tentang pembangunan, industrialisasi, dan kesejahteraan negeri. Semuanya ini adalah demagogi, omong besar tetapi tidak ada buktinya, selama ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh kaum kapitalis monopoli asing. Dengan demagogi ini, Indonesia bukannya makin dekat kepada pembangunan, industrialisasi, dan kesejahteraan, tetapi makin lama makin jauh. Malahan sebaliknya, Indonesia sekarang berada di dalam cengkeraman krisis ekonomi yang terus-menerus dan sudah dekat pada keruntuhannya.

Bahwa Indonesia berada di dalam cengkeraman krisis ekonomi, ini dibuktikan oleh angka-angka pemerintah sendiri dan oleh kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat. Pemerintah Ali Sastroamijoyo, yang memikul akibat politik ekonomi dan keuangan dari pemerintah Hatta, Natsir, Sukiman, dan yang terakhir politik Sumitro ketika kabinet Wilopo, menerangkan dalam jawaban pemerintah kepada parlemen pada tanggal 2 September 1953, bahwa ketekoran (defisit) untuk 7 bulan pertama tahun 1953 sudah berjumlah sampai 1.600 juta rupiah. Menurut taksiran pemerintah Ali Sastroamijoyo, untuk tahun 1953 kekurangan anggaran belanja akan berjumlah lebih kurang 2.500 juta rupiah. Jumlah ini hampir sama besarnya dengan jumlah yang harus dibayar ke luar negeri untuk “jasa-jasa” (invisibles), yaitu untuk tahun 1953 melebihi 2.300 juta rupiah. Sebagian besar dari jumlah ini merupakan pembayaran untuk modal asing yang ditanam di waktu yang lampau, demikian pengakuan pemerintah Ali Sastroamijoyo. Pembayaran “jasa-jasa” ke luar negeri yang besar jumlahnya pada waktu sekarang, menurut pemerintah Ali Sastroamijoyo sendiri, adalah sebagai akibat dari struktur ekonomi Indonesia sekarang dan sebagai akibat dari politik penanaman modal asing (foreign investment policy) di zaman kolonial, yang sampai sekarang masih berlaku. Di samping ketekoran anggaran belanja Republik Indonesia yang besar, dengan berbagai jalan modal monopoli asing menggondol keuntungan yang luar biasa besarnya ke luar negeri!

Mengenai ekspor dikatakan oleh pemerintah Ali Sastroamijoyo, bahwa kemundurannya di tahun 1953 tidak disebabkan oleh jumlah volume ekspor, akan tetapi disebabkan oleh jumlah harganya. Jadi ekspor tetap besar, tetapi yang merosot ialah harganya. Ini disebabkan oleh politik menekan harga dari imperialisme Amerika dengan melalui politik pembeli tunggal (single buyer), politik blokade dan embargo. Jumlah volume ekspor Indonesia, dan bersamaan dengan itu juga dengan sendirinya jumlah harga barang-barang yang diekspor, bisa berlipat ganda lebih besar jika Indonesia bebas dalam menentukan hubungan dagang dengan luar negeri, jika Indonesia tidak terikat oleh politik blokade dan embargo Amerika. Sebagai contoh sangat mencolok sekali diktator harga dari Amerika dengan lewat Rubber Study Group yang dengan tidak tahu malu menetapkan, bahwa untuk harga karet baru dapat diharapkan perbaikan harga dalam tahun 1957. Padahal, di luar pasar blok Amerika ada negeri-negeri yang bersedia membeli karet Indonesia dan karet negeri-negeri lain dengan harga yang pantas.

Juga politik impor sangat merugikan ekonomi nasional, berhubung politik imperialisme Amerika yang memaksa Indonesia membeli barang-barang yang mereka tentukan macamnya maupun harganya, berhubung masih tetap berkuasanya importer-importir asing, berhubung penurunan nilai rupiah dan berhubung peraturan devisen Sumitro. Berdasarkan persetujuan KMB, Indonesia harus membayar komisi untuk semua ekspor maupun impornya kepada negeri Belanda.

Untuk mengalihkan perhatian orang dari eksploitasi besar-besaran dan keuntungan-keuntungan raksasa yang digondol ke luar negeri oleh kaum kapitalis monopoli asing, oleh kaum reaksioner dilakukan demagogi tentang koperasi. Dalam pidato radio, Drs. Mohammad Hatta, berkenaan dengan Hari Koperasi ke-III pada tanggal 12 Juli 1953 dengan bangga disebutkannya, bahwa jika dibandingkan angka-angka tahun 1951 dengan tahun 1952, maka kelihatan jumlah koperasi bertambah 2.000 buah (semua 7.700), jumlah anggota bertambah kira-kira 179.000 orang (semua 1.180.000 orang), sedangkan uang simpanan meningkat sampai lebih dari Rp. 56 juta. Dalam pidato sambutan Hatta itu terlalu dibesar-besarkan arti dari koperasi kaum pertengahan ini. Padahal tidak ada artinya ribuan perusahaan koperasi kecil-kecilan dengan modal Rp. 56 juta jika dibanding dengan besarnya kapital kaum monopolis asing yang tidak diganggu gugat di Indonesia ini. Nasib daripada koperasi-koperasi ini tidak beda dengan nasib “ikan teri yang ditempatkan dalam satu kolam kecil bersama-sama dengan ikan kakap”. Kalau ikan kakap mau, dalam sekejap mata saja ikan teri itu habis ditelannya. Dalam negeri yang terus-menerus diancam oleh krisis ekonomi, koperasi tidak mempunyai hari depan yang baik, pada waktunya ia akan dihancurkan oleh kapital-kapital monopoli asing, apalagi jika koperasi-koperasi itu berani melangkah ke lapangan operasi kapital-kapital monopoli asing. Tetapi, untuk melangkah ke lapangan operasi kapital-kapital monopoli asing adalah satu lamunan bagi koperasi-koperasi ala Hatta. Jadi koperasi ala Hatta bukanlah obat yang mujarab untuk mengatasi krisis ekonomi, ia hanya untuk memindahkan perhatian, agar perjuangan Rakyat tidak ditujukan kepada melikuidasi kekuasaan kapital monopoli asing di Indonesia.

Dalam Indonesia yang dicengkeram oleh krisis ekonomi, dengan sendirinya tingkat hidup Rakyat sangat merosot dan makin lama makin merosot lagi. Upah kaum buruh Indonesia sangat rendah, sedang upah riilnya terus merosot berhubung dengan harga barang-barang terus meningkat. Jumlah penganggur makin lama makin bertambah banyak. Kaum tani Indonesia yang merupakan 70 % daripada penduduk masih tetap berada dalam kedudukan budak, hidup melarat dan terbelakang di bawah tindasan tuan tanah dan lintah darat. Kaum inteligensia Indonesia juga tidak mempunyai hari depan yang gemilang di dalam Indonesia yang terus-menerus berada dalam cengkeraman krisis ekonomi, karena Indonesia yang tidak makmur tidak memungkinkan perkembangan ilmu dan kebudayaan. Kemerosotan tingkat hidup Rakyat merupakan tanah yang subur bagi musuh-musuh Republik Indonesia untuk meluaskan gerakan terornya yang berupa DI, TII, dan sebagainya.

Kenyataan-kenyataan di atas makin lama makin dalam meyakinkan Rakyat Indonesia, yaitu kaum buruh, kaum tani, kaum inteligensia, kaum borjuis kecil dan borjuis nasional, bahwa sistem ekonomi kolonial harus dihapuskan dan diganti dengan sistem ekonomi nasional. Penghapusan ekonomi kolonial dan penggantiannya dengan ekonomi nasional hanya mungkin dengan menghapuskan persetujuan KMB seluruhnya, karena justru isi pokok daripada persetujuan KMB ialah mengenai kekuasaan ekonomi. Dengan demikian, sebagian besar dari Bangsa Indonesia menjadi yakin, bahwa satu-satunya jalan untuk pembangunan, industrialisasi, dan kesejahteraan ialah jalan kemerdekaan nasional yang penuh dan perubahan-perubahan demokratis, yaitu dengan mewujudkan sistem Demokrasi Rakyat.

2. Perkembangan Front Persatuan Nasional

Dalam keadaan sekarang, di mana persetujuan KMB harus dibatalkan, di mana intervensi Amerika dan negeri-negeri lain harus dilawan, di mana militerisme Jepang yang dibangunkan oleh imperialisme Amerika sekali lagi harus ditentang, di mana Indonesia harus dilepaskan dari Uni Indonesia-Belanda, di mana Irian Barat harus dipertahankan sebagai wilayah Republik Indonesia, dan di mana gerombolan-gerombolan DI, TII, dan gerombolan teror lainnya harus dihancurkan, adalah tugas yang sangat urgen dari kelas buruh untuk lebih memperkuat persatuannya. Persatuan kaum buruh Indonesia makin hari makin kuat. Resolusi Politbiro CC PKI bulan Maret tahun 1952 tentang Kewajiban Front Persatuan Buruh merupakan stimulator yang penting bagi perjuangan kaum buruh Indonesia untuk tuntutan-tuntutan ekonomi dan politiknya yang langsung, untuk mempersatukannya, dan untuk mengonsolidasi organisasinya.

Bersamaan dengan memperkuat persatuannya, kelas buruh memelopori terbentuknya front persatuan nasional yang tumbuh dengan sewajarnya di mana-mana di seluruh Indonesia. Semua orang Indonesia lelaki dan wanita yang setuju dengan kemerdekaan nasional yang penuh bagi tanah air Indonesia dan setuju dengan perdamaian, dengan tiada pandang keyakinan politik, kepercayaan agama, dan kedudukan dalam masyarakat, berdiri di belakang front persatuan nasional ini.

Di bawah pimpinan Partai mulai diadakan propaganda, bahwa perjuangan massa tidak hanya dapat menjamin dipenuhinya sesuatu tuntutan ekonomi, tidak hanya dapat menjamin realisasi daripada sesuatu tujuan politik yang langsung, tetapi juga bisa menjamin kemenangan-kemenangan yang lebih besar. Perjuangan massa tidak hanya bisa mengakibatkan perubahan pemerintah yang tidak mempunyai arti apa-apa karena pemerintah baru tetap menjalankan politik pemerintah yang lama (pemerintah Hatta diganti dengan pemerintah Natsir, dan pemerintah Natsir diganti dengan pemerintah Sukiman), tetapi juga, dan ini adalah penting, perjuangan massa bisa mengakibatkan perubahan dalam politik. Terbentuknya pemerintah Ali Sastroamijoyo membuktikan kebenaran hal ini, dan kejadian ini telah memberi dorongan kepada massa untuk mendapatkan perubahan politik yang lebih besar.

Kepentingan kaum buruh dan kaum tani Indonesia, kepentingan seluruh Rakyat Indonesia lelaki dan wanita, menuntut supaya dilakukan segala sesuatu yang mungkin untuk mengagalkan tindakan-tindakan jahat dari pemimpin-pemimpin Masyumi, PSI, dan kaum reaksioner lainnya, yang atas perintah negeri asing bertindak anti-Rakyat, antidemokrasi, antinasional, dan anti-Indonesia. Kita harus menggagalkan tiap-tiap siasat (manuver) mereka di mana saja, di dalam maupun di luar parlemen, yang legal maupun yang ilegal. Menggagalkan siasat mereka berarti menggagalkan operasi-operasi imperialisme Belanda, Amerika, dan Inggris di lapangan ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan di negeri kita.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa pada saat sekarang masih banyak lelaki dan wanita Indonesia yang belum dapat menerima beberapa bagian daripada program Partai kita, walaupun kita kaum Komunis memandang program Partai kita sebagai satu-satunya program yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan tanah air kita untuk sekarang dan nanti. Tetapi walaupun demikian, sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebagian besar lelaki dan wanita Indonesia sekarang dapat menyetujui beberapa bagian dari program Partai Komunis dan berdasarkan beberapa bagian dari program ini, dapat dibentuk front persatuan nasional yang kuat dan kuasa yang akan menetapkan dan memperjuangkan terlaksananya tujuan-tujuan politik dan ekonomi sesuai dengan tuntutan pada saat sekarang.

Front persatuan nasional yang digalang oleh Partai kita ialah front yang mempersatukan lelaki dan wanita Indonesia dari semua keyakinan politik, semua kepercayaan agama dan kedudukan sosial, dan sudah tentu atas dasar hasrat bersama untuk mengatasi krisis ekonomi yang terus-menerus mencengkeram Indonesia, untuk mencegah diseretnya Indonesia ke dalam pakta agresif oleh imperialisme Amerika, untuk mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia, untuk melawan dipersenjatainya kembali Jepang, untuk menjunjung tinggi panji-panji demokrasi, dan untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional yang penuh bagi Indonesia.

Atas dasar hasrat bersama, front persatuan nasional bisa juga menjalankan politik ekonomi, keuangan dan sosial di dalam bingkai ekonomi damai, yang dapat menjamin perkembangan industri dan pertanian di Indonesia, yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan langsung daripada kaum buruh, dapat memberikan tanah kepada kaum tani tak bertanah atau tak cukup mempunyai tanah, yang dapat mengembangkan perdagangan atas dasar saling menguntungkan dengan semua negeri, dan dapat membangunkan sejumlah besar rumah yang sangat dibutuhkan oleh penduduk.

Berdasarkan bantuan yang sepenuhnya dari Rakyat Indonesia lelaki dan wanita, front persatuan nasional juga berkewajiban membela kebebasan-kebebasan demokratis dari semua serangan kaum reaksi dan fasisme. Perjuangan Rakyat Indonesia waktu tahun-tahun belakangan ini membuktikan bahwa dengan persatuan nasional, walaupun belum begitu kuat, dapat menggagalkan tindakan-tindakan fasis Razia Agustus pemerintah Sukiman-Subarjo-Wibisono tahun 1951, menggagalkan percobaan coup pada tanggal 17 Oktober 1952 oleh golongan sosialis kanan dan kaum militeris, dan juga dapat mendesakkan terbentuknya pemerintah Ali Sastroamijoyo yang programnya agak demokratis dan di dalamnya tidak ikut serta elemen-elemen komprador dan tuan tanah dari Masyumi dan elemen-elemen komprador dari PSI. Demikian juga, dengan persatuan nasional yang belum begitu kuat, gerakan menghancurkan gerombolan-gerombolan DI, TII, dan gerombolan-gerombolan teror lainnya, makin lama makin meluas dan makin bertambah kuat. Jadi, front persatuan nasional yang berakar di kalangan semua sektor daripada bangsa kita, dan yang memobilisasi Rakyat ke dalam perjuangan, akan memudahkan dalam memberikan bukti-bukti yang lebih meyakinkan betapa bohongnya keterangan pemimpin-pemimpin Masyumi, PSI, dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya tentang keharusan Indonesia menjadi bagian dari Kerajaan Belanda atau bagian dari Amerika Serikat, tentang “kesucian” tujuan perjuangan DI dan TII, dan tentang “jasa-jasa” modal monopoli asing untuk pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin Masyumi, PSI, dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya takut setengah mati kepada front persatuan nasional, karena mereka tahu bahwa kekuatan Rakyat yang bersatu dalam front persatuan nasional adalah yang akan menelanjangi perbuatan-perbuatan mereka yang mesum dan yang akan menggagalkan tiap-tiap perbuatan mereka yang antidemokrasi dan anti-Indonesia.

Hanya front persatuan nasional, yang mempersatukan kaum Komunis dengan semua patriot, bisa menetapkan politik yang sesuai dengan kepentingan Tanah Air dan Bangsa Indonesia dan bisa menjamin terbentuknya suatu pemerintah yang sedia menjalankan politik ini. Dan memang sesungguhnya, bahwa perubahan dalam politik hanya mungkin dengan bantuan perjuangan kaum Komunis untuk kesatuan-kesatuan aksi yang seluas-luasnya di dalam bingkai front persatuan nasional yang kuasa, yang mampu mendesakkan perubahan-perubahan semacam itu. Dan pembela-pembela politik anti-Komunis seperti Sukiman, Yusuf Wibisono, Syahrir, Hatta, Natsir, dan lain-lain, akan dianggap oleh semua orang yang berperasaan nasional sebagai badut-badut politik yang menggelikan.

Front persatuan nasional adalah front yang paling demokratis dalam komposisinya maupun dalam cara bekerjanya. Front persatuan nasional mengikat bagian yang sangat terbesar daripada Rakyat. Semua orang lelaki dan wanita Indonesia yang tidak menyukai penjajahan negeri asing atas Indonesia harus bersatu di dalam atau berdiri di belakang front ini. Hanya jika sudah dapat mempersatukan sebagian terbesar dari Rakyat Indonesia, kita bisa berkata tentang front persatuan nasional yang benar-benar, yang luas, dan yang kuat. Oleh karena itulah, kita tidak mungkin berbicara tentang front persatuan nasional yang benar-benar, yang luas, dan yang kuat, sebelum kaum tani dapat ditarik ke dalam front ini, karena kaum tani di negeri kita merupakan lebih dari 70 % daripada penduduk. Dengan tidak ikutnya kaum tani berarti tidak ikutnya bagian yang terbesar daripada Rakyat Indonesia, dan ini merupakan kelemahan yang sangat besar daripada front persatuan nasional kita. Sampai sekarang baru kira-kira 7 % dari kaum tani yang sudah terorganisasi. Jumlah ini adalah jumlah yang masih sangat kecil.

Oleh sebab itulah, kewajiban kaum Komunis yang pertama-tama ialah menarik kaum tani ke dalam front persatuan nasional. Ini artinya, agar kaum tani dapat ditarik, kewajiban yang terdekat daripada kaum Komunis Indonesia ialah melenyapkan sisa-sisa feodalisme, mengembangkan revolusi agraria antifeodal, menyita tanah tuan tanah dan memberikan dengan cuma-cuma tanah tuan tanah kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tani miskin, sebagai milik perseorangan mereka. Langkah pertama dalam pekerjaan di kalangan kaum tani ialah membantu perjuangan mereka untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mendapatkan tuntutan bagian kaum tani. Dengan demikian berarti mengorganisasi dan mendidik kaum tani ke arah tingkat perjuangan yang lebih tinggi. Inilah dasar untuk membentuk persekutuan kaum buruh dan kaum tani, sebagai basis daripada front persatuan nasional yang kuasa.

Revolusi agraria adalah hakikat daripada revolusi Demokrasi Rakyat di Indonesia. Revolusi agraria adalah syarat untuk pembangunan, industrialisasi, dan kesejahteraan ekonomi bagi Indonesia. Dengan kaum tani yang melarat, yang tak bertanah atau tak cukup mempunyai tanah, tidak mungkin mengadakan pembangunan, industrialisasi, dan kesejahteraan ekonomi negeri. Jadi, syarat pertama dan syarat yang tidak boleh tidak untuk pembangunan Indonesia, untuk industrialisasi dan kesejahteraan ekonomi negeri, ialah pelaksanaan semboyan “tanah untuk kaum tani”.

Dengan menitikberatkan pekerjaan pada menarik kaum tani, sama sekali tidak berarti bahwa pekerjaan di kalangan kaum buruh, kaum inteligensia, borjuisasi kecil dan borjuasi nasional di kota dilengahkan. Dan juga sama sekali tidak berarti melengahkan pembikinan blok-blok kerja sama dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain. Pengalaman Rakyat Indonesia sendiri mengajarkan, bahwa pembentukan blok-blok kerja sama di dalam maupun di luar parlemen dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain bisa memberi manfaat yang tidak kecil artinya, misalnya dalam menggagalkan Razia Agustus Sukiman tahun 1951, dalam menggagalkan percobaan coup sosialis kanan dan kaum militeris pada 17 Oktober 1952, dalam membentuk kabinet Wilopo tahun 1952, dan dalam membentuk kabinet Ali Sastroamijoyo tahun 1953, yang atas desakan Rakyat berjanji akan menjalankan program-program yang demokratis sesuai dengan tuntutan-tuntutan rapat-rapat umum dan demonstrasi-demonstrasi Rakyat.

Di antara anggota Partai, sesudah sedikit mempelajari pengalaman revolusi Tiongkok, ada yang berpendapat bahwa karena yang terpenting ialah membangkitkan kaum tani agar turut serta dalam perjuangan, maka semua Komunis mesti meninggalkan kota dan bekerja di kalangan kaum tani. Pendapat ini tentu saja salah. Pertama perlu dinyatakan bahwa kaum Komunis Tiongkok tidak pernah mengecilkan arti bekerja di kalangan kaum buruh. Justru sebaliknya, mereka telah memberikan arti yang besar kepada pekerjaan dalam kota, teristimewa di waktu menjalankan peperangan gerilya di daerah luar kota. Kedua, ada perbedaan-perbedaan tertentu dalam keadaan geografi dan dalam hal perkembangan politik antara Indonesia dan Tiongkok yang harus kita perhatikan.

PKI harus terus tetap menjalankan pekerjaan di kalangan kaum buruh, kaum inteligensia, borjuasi kecil dan borjuasi nasional di kota-kota. Semangat kaum inteligensia dan pemuda pelajar dan tekad mereka untuk mengabdi kepada Rakyat pekerja banyak artinya bagi gerakan revolusioner. Ini sudah dibuktikan oleh pengalaman perjuangan Rakyat Indonesia sendiri.

Dari keterangan di atas jelaslah, bahwa satu-satunya garis politik PKI yang tepat ialah membentuk persekutuan buruh dan tani dan di atas dasar ini mendirikan front persatuan nasional. Berdasarkan keadaan yang nyata di negeri kita, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan Partai kita, adalah kewajiban Partai kita untuk membentuk kedua-duanya sekaligus, yaitu mengorganisasi persekutuan buruh dan tani atas dasar program agraria yang revolusioner dan bersamaan dengan itu memperbaiki dan memperkuat front persatuan nasional dalam bentuk blok-blok kerjasama dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain.

Musuh-musuh Rakyat Indonesia yang pertama, dilihat dari sudut besarnya kekuasaan di berbagai lapangan, terutama di lapangan ekonomi, ialah imperialisme Belanda. Oleh karena itulah front persatuan nasional pertama-tama harus ditujukan kepada melikuidasi kaum imperialis Belanda dan bukan kepada melikuidasi sekaligus semua imperialisme asing di Indonesia. Pertama-tama tujuan front ini mestilah pengusiran kaum imperialis Belanda dan kekuatan-kekuatan bersenjata mereka dari Indonesia, penyitaan dan nasionalisasi milik kaum penjajah Belanda, penarikan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda, dan pernyataan kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Tetapi, bilamana imperialisme Amerika dan imperialisme lainnya memberikan bantuan bersenjata kepada penjajah Belanda dan kaki tangannya bangsa Indonesia, maka perjuangan mesti diarahkan kepada semua imperialisme di Indonesia, milik-milik mereka harus disita dan dinasionalisasi.

3. Pemerintah Ali Sastroamijoyo Dibentuk sebagai Hasil daripada Pertentangan-Pertentangan di Antara Kalangan-Kalangan yang Berkuasa di Dalam Negeri dan Atas Desakan Persatuan Rakyat

Sebagai hasil daripada pertentangan-pertentangan di antara kalangan-kalangan yang berkuasa di dalam negeri dan atas desakan persatuan Rakyat, pemerintah Sukiman yang ultrareaksioner telah jatuh dan digantikan oleh pemerintah Wilopo yang menjanjikan tindakan-tindakan yang demokratis. Kemudian memang terbukti, bahwa pemerintah Wilopo dalam bulan-bulan ketika baru dibentuk telah melakukan beberapa tindakan yang demokratis.

PKI dan seluruh kekuatan demokratis segera menghentikan sokongannya kepada pemerintah Wilopo, setelah ternyata bahwa pemerintah ini bertindak antidemokrasi dan antinasional, berhubung dengan lemahnya elemen demokratis yang ada di dalamnya dan karena politik dari menteri-menteri partai Masyumi dan PSI yang reaksioner. Pemerintah Wilopo kemudian jatuh, sebagai hasil daripada pertentangan-pertentangan di antara kalangan-kalangan yang berkuasa di dalam negeri dan atas desakan kekuatan demokratis.

Sebagai hasil daripada pertentangan-pertentangan di antara kalangan-kalangan yang berkuasa di dalam negeri dan atas desakan persatuan Rakyat, sesudah hampir dua bulan mengalami krisis pemerintah, pada tanggal 30 Juli 1953 terbentuklah pemerintah Ali Sastroamijoyo yang mempunyai program yang lebih demokratis dan lebih tegas daripada program pemerintah Wilopo. Sebagaimana juga kepada pemerintah Wilopo sebelum ia melakukan tindakan-tindakan yang antidemokrasi dan antinasional, maka PKI memberikan sokongannya kepada pemerintah Ali Sastroamijoyo.

Sikap PKI terhadap kabinet Wilopo dan terhadap kabinet Ali Sastroamijoyo adalah sikap yang tepat. PKI memberikan kesempatan bekerja kepada sesuatu pemerintah dengan syarat bahwa pemerintah itu memberi kesempatan berkembang kepada gerakan Rakyat. PKI mendasarkan politiknya atas analisis Marxis mengenai keadaan yang konkret dan perimbangan kekuatan. Adalah satu avonturisme jika PKI, karena mengharapkan terbentuknya pemerintah yang lebih baik, tidak memberikan sokongannya kepada pemerintah Ali Sastroamijoyo yang sekarang ini, sehingga bisa berakibat pemerintah jatuh ke dalam kekuasaan Partai Masyumi-PSI yang ultrareaksioner, yang pasti akan menindas gerakan Rakyat dengan kejam. Tetapi, PKI juga tidak memandang pemerintah Ali Sastroamijoyo sekarang sebagai pemerintah front persatuan nasional atau sebagai pemerintah yang benar-benar progresif.

Keadaan yang tidak stabil di Indonesia sekarang ini bisa berkembang sebagai berikut:

Pertama: Atas desakan massa pemerintah Ali Sastroamijoyo bisa memberikan konsesi-konsesi tertentu kepada Rakyat, gerakan Rakyat bisa mendapat sedikit kemajuan dan pemerintah Ali Sastroamijoyo dengan demikian tetap pada kedudukannya.

Kedua: Pemerintah Ali Sastroamijoyo, jika bertindak antidemokrasi dan antinasional, berhubung dengan lemahnya elemen demokratis dalam pemerintah, bisa mengalami pengalaman pemerintah Wilopo, yaitu dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan demokratis dan atas desakan kekuatan-kekuatan demokratis dibentuk suatu pemerintah yang lebih memenuhi syarat-syarat untuk bertindak lebih demokratis dan lebih tegas.

Ketiga: Kaum reaksioner dan imperialis, dengan mengambil keuntungan dari politik pemerintah yang bertujuan membatasi gerakan Rakyat dan karenanya tidak mendapat sokongan Rakyat, mungkin akan menggulingkan pemerintah Ali Sastroamijoyo dan menggantinya dengan suatu pemerintah reaksioner.

Keempat: Pemerintah Ali Sastroamijoyo, yang menggunakan sokongan Rakyat untuk memperkuat kedudukannya dan karena itu bisa mendesak Belanda untuk memberikan konsesi-konsesi yang tertentu, bersamaan dengan itu karena takut akan meluasnya gerakan Rakyat, bisa mengubah politiknya yang setengah-setengah sekarang, dan bersama-sama dengan kaum imperialis dan kaum reaksioner melakukan serangan terhadap Rakyat.

Partai Komunis Indonesia dan Rakyat Indonesia mesti waspada, mesti sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. PKI dan Rakyat Indonesia harus mendorong maju pemerintah Ali Sastroamijoyo, supaya pemerintah Ali Sastroamijoyo suka memberi konsesi-konsesi kepada Rakyat agar gerakan Rakyat bisa mendapat sedikit kemajuan. Tetapi jika pemerintah Ali Sastroamijoyo menjurus ke kanan, maka PKI dan Rakyat Indonesia juga harus bersedia menghadapinya.

Pembentukan pemerintah Ali Sastroamijoyo adalah pelajaran yang penting bagi Rakyat Indonesia. Ia memberikan pelajaran bahwa perjuangan massa tidak hanya mampu merealisasi tuntutan ekonomi dan tujuan politik yang langsung, tetapi ia juga mengajarkan bahwa dengan perjuangan massa dapat diadakan perubahan di dalam politik, bahwa dengan perjuangan massa dapat dibentuk suatu pemerintah yang agak maju. Pemerintah Ali Sastroamijoyo memecahkan soal tanah di Tanjung Morawa dengan cara yang berlainan dari politik reaksioner Masyumi dan PSI yang mau dipaksakan dengan melewati pemerintah Wilopo. Putusan pemerintah Ali Sastroamijoyo mengenai soal tanah di Tanjung Morawa mendapat sambutan hangat dari kaum tani. Rakyat Indonesia harus terus mendesak, agar bagian-bagian dari program pemerintah Ali Sastroamijoyo yang demokratis dijalankan dengan konsekuen, sesuai dengan keinginan bagian terbesar Rakyat Indonesia. Inilah jaminannya supaya pemerintah Ali Sastroamijoyo bisa dalam waktu yang lama sejalan dengan Rakyat Indonesia. Dan inilah pula jaminannya supaya politik antidemokrasi, antinasional, dan anti-Indonesia dari pemimpin Masyumi, PSI, dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya terus-menerus mengalami kegagalan.

Kekalahan politik dari pemimpin-pemimpin Masyumi, PSI, dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya telah membuat mereka makin lama makin mata gelap. Hubungan politik antara mereka dengan kaum imperialis Belanda dan Amerika, dengan gerombolan DI dan TII, dengan kaum militeris yang tersangkut dalam percobaan coup pada tanggal 17 Oktober 1952, dan ini dipengaruhi lagi oleh kemenangan sementara dari coup yang diorganisasi oleh Amerika di bawah pimpinan fasis Zahedi di Iran, merupakan bahaya yang konkret bagi Indonesia. Keadaan ini meletakkan kewajiban yang lebih berat di atas pundak tiap-tiap Komunis dan tiap-tiap patriot Indonesia. 

Kewajiban Partai di Lapangan Politik Dalam Negeri

Sekarang adalah Sebagai Berikut:

1) Mencegah keruntuhan Indonesia yang disebabkan oleh cengkeraman krisis ekonomi yang terus-menerus dengan berjuang untuk pembatalan persetujuan KMB, untuk kemerdekaan nasional yang penuh dan untuk perubahan-perubahan demokratis; melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda dan mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia.

2) Melakukan pekerjaan sehari-hari di kalangan kaum buruh, kaum tani, dan massa Rakyat lainnya, menggalang persekutuan kaum buruh dan kaum tani dan memperbaiki serta memperkuat front persatuan nasional.

3) Menjunjung panji-panji demokrasi parlementer yang mau dihapuskan oleh pemimpin-pemimpin Masyumi-PSI dan memobilisasi massa untuk membasmi gerombolan-gerombolan DI, TII, Bambu Runcing, Gerayak Merbabu-Merapi, dan gerombolan-gerombolan teror lainnya.

4) Menyokong pemerintah Ali Sastroamijoyo dan mendorong pemerintah ini supaya memberikan kebebasan-kebebasan demokratis kepada Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia sendiri.

5) Meninggikan aktivitas politik Rakyat, memperkuat patriotisme, dan menanamkan kewaspadaan politik terhadap provokasi-provokasi, intimidasi-intimidasi, perbuatan-perbuatan teror dan coup dari kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri.

 

III

PARTAI

1. Hubungan Kebenaran Garis Politik Partai dengan Pembangunan Partai

Rapat Pleno Sentral Komite bulan Januari 1951, di mana diadakan kritik dan selfkritik di kalangan anggota-anggota Sentral Komite berhubung dengan adanya penyelewengan ideologi dan politik daripada beberapa anggota Sentral Komite, dan yang berakhir dengan kemenangan ideologi dan politik proletar atas ideologi dan politik nonproletar, mempunyai akibat yang baik bagi perkembangan Partai kita. Demikian pula lahirnya rencana Konstitusi Partai dalam rapat pleno Sentral Komite bulan April 1951 menjadi dorongan yang besar untuk perkembangan Partai di seluruh Indonesia, untuk meninggikan tingkat politik Partai, untuk kehidupan demokrasi intern Partai, untuk kehidupan kritik dan selfkritik di dalam Partai, untuk memperkuat disiplin Partai, untuk kesatuan ideologi dan kesatuan tenaga daripada Partai.

Banyak yang kejadian sesudah sidang Pleno Sentral Komite yang bersejarah itu. Kejadian-kejadian yang banyak ini memberikan latihan-latihan kepada anggota-anggota, kader-kader, dan pimpinan Partai kita. Partai kita dilatih untuk menggunakan tiap-tiap kesempatan yang ada semaksimum-maksimumnya untuk meluaskan pengaruh Partai dan untuk memperhebat pembangunan Partai. Di tengah-tengah pukulan-pukulan reaksi yang terus-menerus, Partai dihadapkan dengan masalah-masalah yang pokok dan yang paling urgen untuk dipecahkan, yaitu: pertama, masalah menggalang front persatuan nasional yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani, dan kedua, masalah membangun Partai Komunis Indonesia yang dibolshevikkan, yang meluas di seluruh negeri dan yang mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi di lapangan ideologi, politik, dan organisasi.

Razia Agustus Sukiman tahun 1951 merupakan ujian yang berat bagi Partai kita, karena peristiwa ini terjadi ketika Politbiro yang dipilih dalam bulan Januari 1951 baru saja enam bulan mulai dengan pekerjaannya mengonsolidasi Partai dan terjadi dalam keadaan di mana hubungan Partai belum erat dengan massa, terutama dengan massa kaum tani. Kesulitan Partai dalam mengatasi Razia Agustus Sukiman adalah juga karena disebabkan kesalahan-kesalahan cara bekerja di kalangan calon anggota, anggota, dan kader Partai, berhubung masih banyaknya elemen-elemen sektaris dan masih adanya elemen-elemen kapitulator dan avonturis di dalam Partai.

Taktik yang tepat yang digariskan oleh Politbiro Sentral Komite ketika itu, yaitu taktik memisahkan borjuasi nasional dari borjuasi komprador yang ultrareaksioner yang dipelopori oleh Sukiman-Subarjo-Wibisono, adalah bersifat menentukan dalam menggagalkan Razia Agustus Sukiman. Taktik ini, sesudah diadakan penerangan yang intensif, diikuti dengan bulat oleh seluruh Partai dan oleh massa yang di bawah pimpinan Partai. Tulisan-tulisan dalam “Bintang Merah” merupakan petunjuk-petunjuk yang penting bagi kader-kader dan anggota-anggota Partai untuk mengatasi bahaya fasisme ketika itu. Taktik Partai berhasil, pemerintah ultrareaksioner yang dikepalai oleh Sukiman-Subarjo-Wibisono makin lama makin terisolasi dan akhirnya terpaksa turun panggung. Borjuasi nasional sendiri menjadi sedikit condong ke kiri, dan berangsur-angsur mengambil tempatnya yang sewajarnya, yaitu tempat bersama-sama dengan kaum buruh, kaum tani, dan borjuasi kecil kota dalam perjuangan melawan kaum komprador dan imperialisme Belanda.

Kebenaran garis politik Partai sangat besar pengaruhnya pada pekerjaan membangun Partai dan pada perkembangan Partai. Kepercayaan massa makin besar kepada pimpinan dan politik Partai. Beberapa anggota yang pada permulaan Razia Agustus agak panik karena ingat kembali akan keganasan kaum reaksioner ketika “Peristiwa Madiun”, yang dikiranya akan terulang lagi dengan Razia Agustus, timbul kembali keberanian dan kegembiraannya. Sukiman tidak berhasil menciptakan “Peristiwa Madiun” kedua, karena di mana-mana ia tertumbuk pada kekuatan demokratis.

Atas petunjuk-petunjuk Politbiro Sentral Komite, dihidupkan demokrasi intern Partai serta kritik dan selfkritik. Sesudah melalui proses kritik dan selfkritik dalam grup, resort, fraksi, dan komite Partai, keberanian dan kegembiraan bekerja timbul kembali di semua organisasi Partai. Usaha memperkuat ideologi anggota Partai untuk pertama kalinya dalam sejarah Partai kita dimulai dalam Razia Agustus dengan apa yang dinamakan “diskusi teori” yang diadakan secara periodik, di samping apa yang dinamakan “diskusi tentang pekerjaan praktis” yang juga dilakukan secara periodik di dalam grup, resort, fraksi, dan komite Partai. Demokrasi intern Partai, kritik dan selfkritik, dan diskusi-diskusi tentang soal-soal teori dan soal-soal pekerjaan sehari-hari sekarang sudah menjadi kebiasaan di dalam Partai kita. Satu kemajuan yang tidak ternilai artinya bagi perkembangan Partai kita. Di samping itu, semangat Partai dari calon anggota, anggota, dan kader Partai terus tumbuh sesuai dengan perkembangan Partai di segala lapangan. Hal ini tidak mungkin kejadian di waktu-waktu yang lampau, berhubung tidak adanya kebulatan dalam pimpinan dan karena sifat liberal daripada pimpinan.

Kejadian yang penting yang terjadi pada akhir Razia Agustus ialah Konferensi Nasional Partai yang dilangsungkan pada permulaan tahun 1952. Dalam Konferensi Nasional ini dibicarakan dengan mendalam politik Partai terhadap pemerintah Sukiman-Subarjo-Wibisono, soal membasmi gerombolan teror DI dan TII, soal menggalang front persatuan dengan borjuasi nasional, soal memperkuat ideologi Partai, masalah perluasan anggota dan masalah-masalah organisasi lainnya. Diskusi mengenai semua acara yang dibicarakan dalam Konferensi Nasional ini sampai kepada kesimpulan perlunya melenyapkan sektarisme, kapitulator, dan avonturisme, sebagai jaminan terlaksananya putusan-putusan Konferensi.

Dalam Konferensi Nasional sangat dirasakan betapa erat hubungannya antara masalah garis politik Partai dengan masalah pembangunan Partai. Garis politik Partai yang menitikberatkan kewajiban Partai pada tugas menggalang front persatuan nasional antipemerintah-Sukiman yang ultrareaksioner, hanya bisa dipecahkan jika masalah organisasi yang terpenting ketika itu dipecahkan, yaitu perluasan keanggotaan dan perluasan organisasi Partai. Dengan anggota dan calon anggota yang ketika itu jumlahnya hanya 7.910 dan dengan organisasi Partai yang ketika itu kecil dan sempit, adalah tidak mungkin melaksanakan kewajiban politik yang luas dan berat seperti di atas, yaitu menjatuhkan pemerintah Sukiman yang mendapat sokongan penuh dari imperialisme Amerika.

Mengingat banyaknya pekerjaan yang dihadapi oleh Partai sehingga banyak kader-kader yang mesti merangkap sampai tujuh macam pekerjaan dalam pimpinan Partai dan organisasi massa, dan mengingat pula bahwa kebenaran politik Partai dan makin berkurangnya elemen-elemen sektaris di dalam Partai telah menarik massa yang luar biasa besarnya yang ingin masuk ke dalam Partai, maka Politbiro merencanakan perluasan keanggotaan. Konferensi Nasional menyetujui rencana Politbiro untuk meluaskan keanggotaan dari 7.910 menjadi seratus ribu dalam 6 bulan.

Rencana perluasan keanggotaan menimbulkan aktivitas yang besar di kalangan calon anggota, anggota, dan kader Partai. Rencana perluasan keanggotaan ditutup dengan hasil 126.671 anggota dan calon anggota, artinya hasil yang melebihi rencana. Bersamaan dengan berjalannya rencana perluasan anggota ini juga dipecahkan soal-soal mengorganisasi calon anggota dan anggota, soal pendidikan politik, soal memperkuat ideologi, soal menempatkan kader, dan soal kewaspadaan politik. Kampanye pendidikan untuk calon anggota, untuk anggota, untuk kader, dan juga untuk massa diadakan dengan rencana tertentu.

Kegiatan-kegiatan Partai selama Razia Agustus dalam hal menggalang front persatuan nasional dan dalam pembangunan Partai, telah menjadi faktor yang terpenting bagi perkembangan kekuatan demokrasi. Pertentangan di antara kalangan yang berkuasa sendiri dan desakan daripada kekuatan demokratis telah menyebabkan jatuhnya pemerintah Sukiman dan diganti dengan pemerintah yang agak maju, yaitu pemerintah Wilopo. Partai memberi kesempatan bekerja kepada pemerintah ini, sebagai usaha untuk mencegah agar pemerintah tidak jatuh kembali ke tangan Sukiman-Hatta cs dan supaya terbuka kesempatan bagi Partai dan bagi kekuatan-kekuatan demokratis lainnya untuk berkembang memperkuat diri.

Selama pemerintah Wilopo, Partai telah memperbaiki dan memperkuat pekerjaan menggalang front persatuan nasional. Pekerjaan Partai yang makin baik untuk front persatuan nasional membawa perbaikan-perbaikan bagi perkembangan Partai, dan demikian pula sebaliknya, bertambah baik pekerjaan untuk pembangunan Partai menjadi bertambah baik pula pekerjaan untuk front persatuan nasional.

Anggota dan calon anggota Partai yang tadinya kurang dari 10 ribu yang organisasinya tadinya hanya meluas di Jawa dan Sumatera dan yang terisolasi dari kelas-kelas dan golongan-golongan demokratis lainnya dalam tahun 1952 telah mendapat kemungkinan meluaskan keanggotaannya menjadi lebih dari 100 ribu, telah meluaskan diri di Madura, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku, telah mendapat simpati dan sokongan dari elemen-elemen demokratis yang luas di luar Partai.

Taktik Partai yang tepat terhadap pemerintah Wilopo telah memperbaiki dan melapangkan jalan bagi pekerjaan Partai menggalang persatuan dengan borjuasi nasional, persatuan yang pecah sejak pertengahan tahun 1948, dengan memihaknya kaum borjuasi nasional ke pihak kaum komprador yang dipelopori oleh Hatta-Sukiman-Natsir yang menyatakan perang terhadap kaum buruh, kaum tani, dan elemen-elemen demokratis lainnya (Peristiwa Madiun). Kembalinya borjuasi nasional ke dalam front persatuan nasional antiimperialisme berarti tambahan kekuatan yang penting pada front ini. Jika Partai tidak cepat dan tepat mengadakan hubungan kembali dengan borjuasi nasional, maka tidak akan secepat sekarang perkembangan front persatuan nasional dan perkembangan, perkokohan, dan pembolshevikkan Partai kita.

Berkat front persatuan nasional dan Partai Komunis yang bertambah kuat inilah, percobaan coup dari kaum sosialis kanan pada tanggal 17 Oktober 1952 dapat digagalkan. Kegagalan percobaan coup 17 Oktober ini telah memberi kekuatan yang baru kepada front persatuan nasional dan kepada PKI serta partai-partai demokratis lainnya.

Perkembangan front persatuan nasional dan pembangunan Partai mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar dengan terbentuknya pemerintah Ali Sastroamijoyo yang komposisi dan programnya lebih maju dari pemerintah Wilopo, dan oleh karena itu mendapat sokongan dari PKI dan dari partai-partai dan golongan-golongan demokratis lainnya.

Kelemahan yang serius dari Partai sekarang ialah, bahwa anggota-anggota dan kader-kader Partai belum mengerti benar tentang hubungan-hubungan agraria dan tentang tuntutan serta penghidupan kaum tani. Oleh karena itu, Partai belum dapat menarik sebagian besar dari kaum tani ke dalam front persatuan nasional dan jumlah keanggotaan Partai dari kalangan kaum tani, menurut perbandingan, adalah masih sangat sedikit. Sekarang baru kira-kira 7 % dari kaum tani yang sudah terorganisasi di bawah pimpinan Partai dan keanggotaan Partai tidak sampai 50 % datangnya dari kalangan kaum tani. Program Agraria Partai yang dibikin dalam Razia Agustus dan kemampuan bekerja dari anggota-anggota Partai, tenyata belum dapat menarik dan memobilisasi kaum tani secara besar-besaran. Dengan ini berarti, bahwa front persatuan nasional kita belum mempunyai basis yang kuat, dan dalam keadaan sulit, misalnya jika borjuasi nasional sekali lagi tidak setia kepada perjuangan melawan imperialisme asing seperti di tahun 1948, maka Partai tidak mempunyai sandaran kaum tani yang kuat.

Front persatuan nasional kita sekarang, walaupun sudah bisa mencapai beberapa kemenangan-kemenangan dalam perjuangannya, masih tetap belum berdiri di atas fundamen yang kuat. Keadaan ini akan terus selama Partai belum bekerja yang benar untuk massa kaum tani dan selama belum banyak orang-orang dari kalangan kaum tani, terutama tani miskin dan tani tak bertanah, masuk Partai dan menjadi kader Partai kita.

2. Dua Kewajiban Partai yang Sangat Urgen

Jelaslah, bahwa masalah yang sangat urgen bagi Partai kita sekarang ialah: pertama, masalah penggalangan front persatuan nasional antiimperialisme yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani antifeodalisme; kedua, meneruskan pembangunan PKI yang dibolshevikkan, yang meluas di seluruh negeri, dan yang mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya dikonsolidasi di lapangan ideologi, politik, dan organisasi.

Syarat subjektif dan syarat objektif cukup untuk membangun front persatuan nasional yang luas dengan basis persekutuan buruh dan tani dan cukup untuk membangunkan Partai Komunis yang dibolshevikkan, Partai Komunis tipe Lenin-Stalin.

A. Masalah Menggalang Front Persatuan Nasional

Sejak Partai kita berdiri pada tahun 1920, front persatuan dari proletariat dengan borjuasi nasional Indonesia telah melalui beberapa keadaan yang berlainan dan dalam beberapa periode yang berlainan pula.

Periode pertama (1920 – 1926) ialah periode di mana Partai masih gelap sama sekali tentang perlunya bersatu dengan borjuasi nasional, di mana slogan Partai ialah “sosialisme sekarang juga”, “Soviet Indonesia”, dan “diktator proletariat”. Penyelewengan ke kiri daripada Partai ini dikritik secara tepat dan kena oleh Stalin dalam pidatonya di muka pelajar Universitas Rakyat Timur pada tanggal 18 Mei 1925, di mana dikatakannya bahwa penyelewengan ke kiri ini mengandung bahaya mengisolasi Partai dari massa dan mengubah Partai menjadi sekte. Stalin mengatakan, bahwa perjuangan yang teguh melawan penyelewengan ini adalah syarat yang penting untuk melatih kader-kader yang sungguh-sungguh revolusioner bagi tanah-tanah koloni dan negeri-negeri tergantung di Timur.

Periode kedua (1935 – 1945) ialah periode front persatuan dengan borjuasi nasional melawan fasisme. Partai mendapatkan garis politiknya yang benar ini, terutama ialah berkat pimpinan Kawan Musso yang dalam tahun 1935 datang ke Indonesia secara ilegal dari luar negeri. Kedatangan Kawan Musso tidak hanya dapat memberikan pimpinan politik kepada Partai, tetapi di bawah pimpinan Kawan Musso lah dibangunkan kembali Partai yang sejak teror pemerintah kolonial Belanda tahun 1926 – 1927 banyak mengalami kerusakan-kerusakan dan tidak bisa segera terhimpun kembali. Walaupun PKI ketika itu bekerja ilegal, tetapi dengan melewati GERINDO dan organisasi-organisasi lain, PKI ambil bagian yang aktif dalam menggalang front antifasis, sebelum Jepang menduduki Indonesia maupun selama zaman pendudukan Jepang. Front antifasis tidak hanya berhasil menarik borjuasi nasional, tetapi juga sebagian dari borjuasi komprador, merupakan tambahan kekuatan dalam front anti-Jepang. Tetapi setelah bala tentara Jepang menduduki Indonesia, sebagian besar borjuasi nasional dan boleh dikata semua borjuasi komprador menjalankan politik bekerja sama dengan Jepang. Borjuis nasional menjalankan politik kerja sama dengan Jepang, setelah mereka melihat bahwa kekuatan Rakyat melawan Jepang tidak begitu besar dan mereka mempunyai ilusi bahwa Jepang akan memberikan “kemerdekaan” kepada Indonesia.

Periode ketiga (1945 – 1948) ialah periode front persatuan nasional bersenjata melawan imperialisme Belanda. Borjuasi nasional kembali masuk ke dalam front persatuan nasional setelah melihat bahwa kekuatan Revolusi Rakyat adalag besar. Revolusi Rakyat yang mempunyai kekuatan besar telah membikin borjuasi nasional pada tahun-tahun permulaan revolusi mempunyai sikap yang teguh. Kelemahan Partai di lapangan politik, ideology, dan organisasi menyebabkan Partai tidak mampu memberikan pimpinan kepada keadaan objektif yang sangat baik ketika itu. Dalam revolusi ini, Partai telah meninggalkan kebebasannya dalam politik, ideologi, dan organisasi, dan Partai tidak mementingkan pekerjaannya di kalangan kaum tani, dan inilah sebab-sebab pokok daripada kegagalan revolusi. Lemahnya pimpinan revolusi menyebabkan revolusi terus-menerus mengalami kekalahan-kekalahan di lapangan militer, politik, dan ekonomi, dan kekalahan-kekalahan ini telah membikin ragu borjuasi nasional dan akhirnya mereka memilih pihak kaum komprador dan imperialis. Resolusi “Jalan Baru Untuk Republik Indonesia” yang disahkan oleh Konferensi PKI bulan Agustus 1948 adalah jalan keluar dari keadaan sulit yang dihadapi oleh Republik Indonesia ketika itu. Tetapi pelaksanaan resolusi ini didahului oleh provokasi pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir yang menelurkan “Peristiwa Madiun”.

Periode keempat (1948 – 1951) ialah periode di mana borjuasi nasional memisahkan diri dari front persatuan antiimperialisme dan memihak pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir yang memprovokasi “Peristiwa Madiun”. Borjuasi nasional ikut berkapitulasi kepada imperialisme dengan menyetujui persetujuan KMB yang khianat, yang diciptakan oleh Hatta, Sultan Abdul Hamid, dan Mohammad Roem. Politik borjuasi nasional yang memisahkan diri dari front persatuan terasa sangat berat bagi Partai, karena Partai, berhubung kelemahan pekerjaannya di kalangan kaum tani, belum dapat bersandar kepada kaum tani. Keadaan ini memaksa Partai menjalankan taktik untuk mendapatkan waktu guna menarik kembali borjuasi nasional ke dalam front persatuan antiimperialisme dan untuk memperbaiki serta memperkuat pekerjaan Partai di kalangan kaum tani. Kebenaran taktik Partai ini dibuktikan oleh perkembangan politik dalam negeri yang baru yang dimulai pada permulaan tahun 1952.

Periode kelima (1951 sampai sekarang) ialah periode di mana persatuan dengan borjuasi nasional makin bertambah erat, tetapi persekutuan  kaum buruh dan kaum tani masih belum kuat. Dengan perkataan lain, Partai masih tetap belum mempunyai fundamen yang kuat. Dalam tingkat ini, Partai dengan keras harus melawan penyelewengan ke kanan yang memberi arti berlebih-lebihan kepada persatuan dengan borjuasi nasional dengan mengecilkan arti pimpinan kelas buruh dan arti persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Bahaya ini ialah bahaya melepaskan sifat bebas daripada Partai, bahaya meleburkan diri dengan borjuasi. Di samping itu, sudah tentu Partai juga harus dengan keras mencegah penyelewengan ke kiri, mencegah sektarisme, yaitu sikap yang tidak mementingkan politik front persatuan dengan borjuasi nasional dan memelihara front persatuan itu dengan sekuat tenaga. Karena klik borjuasi komprador bersandar pada imperialisme yang berlainan, dan karena politik Partai sekarang ini pertama-tama ditujukan kepada imperialisme Belanda dan bukan kepada semua imperialisme asing, maka telah timbul pertentangan yang bertambah tajam di kalangan kaum imperialis sendiri dan pertentangan-pertentangan ini dengan sendirinya juga timbul di kalangan komprador-kompradornya. Terbentuknya front persatuan dengan borjuasi nasional ini telah membukakan kemungkinan-kemungkinan baru bagi perkembangan dan pembangunan Partai dan bagi pekerjaan Partai yang terdekat, yaitu menggalang persekutuan kaum buruh dan kaum tani antifeodalisme. Pembangunan Partai dan penggalangan persekutuan kaum buruh dan kaum tani adalah jaminan bagi pimpinan proletariat atas front persatuan nasional.

Dari pengalaman-pengalaman di atas, dapat kita tarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Borjuasi nasional Indonesia, karena juga tertekan oleh imperialisme asing, dalam keadaan tertentu dan sampai batas-batas tertentu, dapat turut serta dalam perjuangan melawan imperialisme. Dalam keadaan tertentu demikian proletariat Indonesia harus menggalang persatuan dengan borjuasi nasional dan mempertahankan persatuan itu dengan sekuat tenaga. Dalam keadaan yang lebih tertentu lagi, jika politik Partai pada suatu waktu hanya ditujukan kepada sesuatu imperialisme, maka sebagian daripada borjuasi komprador bisa juga merupakan tambahan kekuatan dalam melawan imperialisme yang tertentu itu. Tetapi walaupun demikian, borjuasi komprador masih tetap sangat reaksioner dan masih tetap bertujuan untuk menghancurkan Partai Komunis, menghancurkan gerakan proletariat, dan gerakan demokratis lainnya.

2. Karena lemahnya borjuasi nasional Indonesia di lapangan ekonomi dan politik, maka dalam keadaan sejarah yang tertentu, borjuasi nasional yang wataknya bimbang itu bisa goncang dan mengkhianat. Oleh karena itu, proletariat dan Partai Komunis Indonesia harus senantiasa berjaga-jaga akan kemungkinan bahwa dalam keadaan yang tertentu, borjuasi nasional tidak ikut dalam front persatuan, tetapi dalam keadaan lain lagi mungkin ikut kembali.

3. Dengan tidak ikutnya kaum tani, front persatuan nasional tidak mungkin kuat dan kuasa. Dengan tidak ikutnya kaum tani, front persatuan paling banyak hanya bisa menghimpun 20 % sampai 25 % Rakyat, yaitu kaum buruh, borjuasi kecil kota, dan borjuasi nasional. Sedangkan kaum tani jumlahnya lebih dari 70 % daripada Rakyat Indonesia. Oleh karena itulah, front persatuan nasional yang kuat dan kuasa, ialah front persatuan nasional yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Di samping kaum tani adalah sekutu proletariat yang teguh, maka borjuasi kecil kota yang jumlahnya tidak kecil adalah sekutu proletariat yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, pekerjaan di kalangan borjuasi kecil kota adalah juga pekerjaan yang penting.

4. Dalam perjuangan untuk terciptanya front persatuan nasional, baik dengan kerja sama dengan berbagai partai politik maupun dengan kerja sama dengan orang-orang dari berbagai aliran dan ideologi, Partai tidak boleh menjadi terlebur dengan mereka. Partai mesti tetap memegang kebebasannya dalam lapangan politik, ideologi, dan organisasi. Untuk ini, Partai mesti mempersenjatai fungsionaris-fungsionarisnya dengan pengertian yang terang tentang program dan taktik Partai. Front persatuan dengan partai-partai politik dan dengan kelas-kelas yang lain adalah merupakan suatu persekutuan atas dasar tuntutan-tuntutan bersama dan aksi bersama. Bersamaan dengan ini, jika perlu, kaum Komunis mesti mengkritik tindakan-tindakan yang reaksioner dari sekutunya, mesti menentang sikap mereka yang bimbang. Di samping itu, Partai mesti memperingatkan anggota-anggotanya terhadap sektarisme.

Jelaslah bagi kita, bahwa Partai kita harus secara benar memecahkan masalah front persatuan, masalah bersatu dan berpisah dengan borjuasi nasional, dan masalah persekutuan kaum buruh dan kaum tani sebagai basis front persatuan nasional.

B. Masalah Pembangunan Partai

Jika Partai sudah mempunyai garis politik yang benar, maka soalnya ialah bagaimanakah supaya garis politik Partai yang benar itu bisa dijalankan dengan konsekuen dan menjadi garis massa? Bagaimanakah supaya semua kemungkinan-kemungkinan yang digariskan oleh Partai menjadi kenyataan? Ini adalah bergantung kepada keadaan Partai. Dalam hal ini yang menjadi pusat masalah ialah masalah mengenai Partai sendiri, masalah pembangunan Partai.

Kawan Stalin terus-menerus mengajar kita, bahwa kalau kita mau menang dalam revolusi, kita harus mempunyai Partai revolusioner tipe Lenin, atau sebagai yang dikatakan oleh Kawan Mao Tse-tung, Partai tipe Lenin-Stalin. Dengan tiada Partai revolusioner yang demikian, yang dibangun menurut teori revolusioner dan menurut style Marx-Engels-Lenin-Stalin, yang bebas dari oportunisme, adalah tidak mungkin memimpin kelas buruh dan memimpin massa Rakyat yang luas untuk menghapuskan imperialisme dan kaki tangannya dari bumi Indonesia. Dengan perkataan lain, kalau kita mau menang dalam revolusi, kalau kita mau mengubah fisionomi (wajah) masyarakat yang setengah jajahan menjadi Indonesia yang merdeka penuh, kalau kita mau ambil bagian dalam mengubah fisionomi dunia, maka kita harus mempunyai Partai model Partai Komunis Uni Soviet dan model Partai Komunis Tiongkok.

Dengan tiada teori Marxisme-Leninisme, tidak mungkin kita mempunyai Partai demikian. Peranan pelopor daripada Partai hanya mungkin jika Partai dipimpin oleh teori yang maju. Hanya Partai yang menguasai teori Marxisme-Leninisme yang bisa dipercayai memelopori dan memimpin kelas buruh dan massa Rakyat banyak lainnya. Agar Partai kita mampu sepenuhnya memikul beban sejarah yang besar dan berat dan agar mampu memimpin Rakyat Indonesia dari kemenangan yang satu ke kemenangan yang lain, pertama-tama Partai kita harus menciptakan kesatuan ideologi Marxis-Leninis di dalam barisannya sendiri, meninggikan tingkat ideologi Marxis-Leninis dari seluruh Partai dan mengonsolidasi pimpinan Marxis-Leninis yang tepat. Partai kita hanya mungkin kuat dengan jalan meninggikan tingkat ideologi Marxis-Leninis daripada segenap anggota Partai. Hanya apabila kita menguasai ilmu Marxisme-Leninisme dan mempunyai kepercayaan kepada massa, berhubungan erat dengan massa dan memimpin massa maju ke depan, hanya dengan demikian kita bisa mendobrak semua rintangan dan mengatasi semua kesulitan, dan dengan demikian kekuatan kita akan menjadi tak terkalahkan.

Partai kita hanya bisa memenuhi kewajiban sejarahnya yang besar dan berat jika Partai terus-menerus melakukan perjuangan yang tidak kenal ampun terhadap kaum oportunis kanan maupun “kiri” di dalam barisannya sendiri, jika Partai terus-menerus membersihkan kaum kapitulator (penyerah) dan pengkhianat dari kalangannya sendiri, dan jika Partai terus-menerus memelihara kesatuan dan disiplin di dalam barisannya sendiri. Partai adalah barisan pimpinan daripada kelas buruh, adalah benteng yang terkuat, adalah jenderal staf. Kemenangan tidak mungkin tercapai jikalau di dalam jenderal staf ini duduk kaum kapitulator, kaum oportunis dan pengkhianat. Jika ini terjadi, Partai mudah dihancurkan, dihancurkan tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam.

Partai kita hanya mungkin memenuhi kewajiban sejarahnya yang besar dan berat, jika Partai tidak menjadi sombong karena kemenangan-kemenangan yang dicapainya, jika Partai melihat kekurangan-kekurangan di dalam pekerjaannya, jika Partai berani mengakui kesalahan-kesalahannya dan dengan terang-terangan dan jujur memperbaikinya. Partai akan menjadi tak terkalahkan jika Partai tidak takut pada kritik dan selfkritik, jika Partai tidak menyembunyikan kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam pekerjaannya, jika Partai mengajar dan mendidik kader-kadernya menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahan pekerjaan Partai dan pandai memperbaikinya tepat pada waktunya.

Indonesia adalah negeri borjuis kecil, artinya negeri, di mana perusahaan pemilik-pemilik kecil masih sangat banyak terdapat, terutama pertanian perseorangan juga kurang produktif. Partai kita dilingkupi oleh kelas borjuis kecil yang sangat besar ini, dan banyak anggota-anggota Partai kita datang dari kalangan kelas ini dan tidak dapat tidak, bahwa mereka yang masuk Partai kita ini membawa sedikit atau banyak pikiran-pikiran dan kebiasaan-kebiasaan borjuis kecil. Borjuasi kecil inilah yang menjadi basis sosial daripada dua macam penyakit subjektivisme di dalam Partai kita, yaitu dogmatisme yang empirisisme. Dua macam subjektivisme inilah yang merupakan dasar ideologi daripada mereka yang bersalah menjalankan oportunisme kanan dan “kiri” di dalam Partai di waktu-waktu yang lampau.

Dogmatisme dan empirisisme timbul dari dua ujung yang bertentangan. Kedua macam ideologi ini adalah sama-sama berat sebelah. Kaum dogmatis mendasarkan sesuatu hanya kepada buku dan kepada dalil-dalil teori yang terpisah-pisah, dan tidak melihat sesuatu sebagai yang hidup, berubah, dan berkembang. Mereka membikin teori menjadi mati tak berdaya karena dilepaskan hubungannya dengan praktik, dengan massa. Sebaliknya kaum empirisis, mereka bekerja, mungkin kerasnya seperti kuda beban, tetapi dengan tidak mengetahui dari mana asal semua yang dikerjakannya dan tidak mengetahui ke mana tujuannya dan bagaimana cara yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Mereka membikin praktik menjadi gelap karena tidak dipimpin oleh suatu teori, karena mereka meremehkan teori. Jelaslah, bahwa kedua-duanya adalah tidak objektif, dan atas dasar berat sebelah inilah kedua macam ideologi itu dalam menghadapi sesuatu soal praktis pada waktu yang tertentu, akan saling berhubungan dan bertemu pada titik pertemuan yang sama. Oleh karena itulah bukan jarang kita melihat, bahwa orang yang “kiri” di dalam dan di luar Partai kita, dalam menghadapi masalah-masalah praktis saling berhubungan dan bertemu dalam titik pertemuan yang sama dengan orang kanan di dalam dan di luar Partai kita. Demikian juga sering kita melihat, bahwa orang seorang itu juga, bisa dari seorang yang tadinya “kiri” tiba-tiba menjadi seorang kanan, atau sebaliknya, dengan tidak mengalami perjuangan batin yang berat, terjadi dengan sewajarnya saja.

Bagi Partai kita adalah sangat penting soal melawan subjektivisme, yaitu melawan dogmatisme maupun empirisisme. Kedua-dua macam subjektivisme ini sama berbahayanya bagi Partai kita, dan yang paling berbahaya ialah subjektivisme yang tidak kita lawan dan kita serang. Pengalaman Partai kita menunjukkan, bahwa kekalahan-kekalahan Partai dan kerusakan-kerusakan di dalam Partai (misalnya kekalahan dan kerusakan tahun 1926, kekalahan Revolusi 1945 – 1948, kekalahan dalam melawan Provokasi Madiun serta kerusakan yang disebabkan olehnya) adalah disebabkan oleh kedua subjektivisme yang tersebut di atas, yaitu dogmatisme dan empirisisme. Oleh karena itu, anggota dan calon anggota Partai yang dihinggapi penyakit ini harus mengisi kekurangan yang ada pada dirinya masing-masing. Mereka yang mempunyai pengetahuan buku harus pergi ke kenyataan yang hidup, supaya bisa maju dan tidak mati dalam mengeloni buku, supaya tidak menjalankan kesalahan dogmatisme. Mereka yang berpengalaman bekerja supaya pergi ke studi dan supaya membaca dengan sungguh-sungguh, agar dapat menyusun pengalaman-pengalamannya secara sistematis dan membikin sintesis tentang pengalaman-pengalamannya agar dengan demikian meningkatkan diri di lapangan teori. Inilah jalan baginya untuk tidak menganggap pengalaman dirinya sendiri yang terputus-putus dan terbatas sebagai kebenaran umum, agar dengan demikian tidak menjalankan kesalahan empirisisme.

Pokoknya ialah, supaya kita dalam pekerjaan kita dipimpin oleh pandangan Marx, Engels, Lenin, dan Stalin. Stalin menentang teori sonder praktik dengan ucapannya, bahwa: “Teori menjadi tidak bertujuan jika tidak dihubungkan dengan praktik revolusioner.” Stalin juga menentang praktik sonder teori dengan ucapannya, bahwa: “Praktik meraba dalam gelap jika jalannya tidak disinari oleh teori revolusioner.”

Sifat sempit borjuis kecil mendapat bentuk sektarisme dalam kehidupan politik dan dalam organisasi, sebagai tambahan pada sifat sempit dalam ideologi. Subjektivisme berarti isolasi ideologi dari massa, di dalam maupun di luar Partai. Sedangkan sektarisme berari isolasi politik dan organisasi dari massa di dalam dan di luar Partai. Kedua-duanya adalah dua segi dari barang yang satu dan sama, yaitu sifat sempit borjuis kecil.

Untuk melawan subjektivisme di dalam Partai kita adalah sangat perlu kita lakukan: pertama, mengajar anggota-anggota Partai untuk memakai metode Marxis-Leninis dalam menganalisis situasi politik dan dalam menghitung kekuatan kelas. Dengan demikian kita menentang analisis dan perhitungan secara subjektif. Kedua, memimpin perhatian anggota-anggota ke arah penyelidikan dan studi di lapangan sosial dan ekonomi, agar dengan demikian bisa menentukan taktik perjuangan dan metode kerja, dan dengan demikian membikin Kawan-Kawan kita mengerti bahwa kesalahan dalam penyelidikan sesuatu keadaan yang nyata akan menyebabkan mereka tenggelam dalam fantasi dan avonturisme. Dua cara inilah juga yang dipakai oleh kaum Komunis Tiongkok sejak tahun 1929 untuk melawan subjektivisme di dalam Partai. Berhubung dengan dua hal inilah, menjadi sangat penting arti daripada konferensi-konferensi yang diadakan oleh Partai kita dalam tahun 1952 di mana tiap-tiap wakil Komite diwajibkan membikin laporan tentang keadaan politik, sosial, dan ekonomi daripada daerahnya masing-masing, penting juga artinya persetujuan Politbiro atas uraian Rakyat Indonesia Berjuang untuk Kemerdekaan Nasional yang Penuh (Menuju Indonesia Baru) sebagai pidato untuk memperingati ulang tahun ke-33 Partai dan lebih penting lagi putusan Sentral Komite tentang Rencana Program PKI yang diajukan kepada Kongres Nasional ke-V sekarang ini. Dengan demikian dapat kita harapkan, bahwa di waktu-waktu yang akan datang, anggota dan kader-kader Partai akan lebih mengetahui tentang sejarah, tentang keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan negerinya sendiri. Pengetahuan tentang semuanya ini adalah syarat bagi Partai yang sudah dibolshevikkan.

Bagaimana cara yang paling berhasil untuk mengatasi subjektivisme dan sektarisme secara besar-besaran di dalam Partai kita? Karena Partai kita, berhubung dengan keadaan sejarah, sebagian besar anggotanya adalah dari kalangan borjuasi kecil, maka untuk mengatasi bermacam-macam kesalahan dan untuk mengonsolidasi kesatuan daripada Partai, kita harus mengambil sikap yang serius dan hati-hati, dan sama sekali bukan sikap yang liberal dan kesusu. Dengan tidak kenal ampun kita harus mengupas tiap-tiap kesalahan, menganalisis dan mengkritiknya secara ilmu, agar dengan demikian kita akan lebih hati-hati lagi dalam pekerjaan-pekerjaan kita di kemudian hari dan akan bekerja lebih baik lagi. Tetapi, di samping mengkritik keras tiap-tiap kesalahan, kita harus berusaha memperbaiki yang bersalah. Dengan demikian kita melakukan tugas kita secara benar, yaitu membikin bersih ideologi Partai dan memelihara persatuan di kalangan kawan-kawan.

Gerakan yang diadakan oleh Partai kita dalam tahun 1952 untuk mempelajari tulisan Kawan Mao Tse-tung Tentang Praktik dan Membasmi Liberalisme dalam Partai dan tulisan Kawan Liu Sau-tsi Tentang Garis Massa mempunyai arti yang sangat besar bagi usaha meninggikan tingkat ideologi Partai kita. Demikian juga kemajuan yang pesat dari penerbitan lektur Partai, terutama dengan terbitnya seperti tulisan Lenin Komunisme “Sayap Kiri”, Suatu Penyakit Kanak-Kanan, dan akan terbitnya tulisan Stalin Sejarah Partai Komunis Uni Soviet, dan Masalah-Masalah Ekonomi Sosialisme di Uni Republik-Republik Soviet Sosialis, tulisan Kawan Malenkov Laporan Pada Kongres ke-19 Tentang Pekerjaan Sentral Komite Partai Komunis Uni Soviet, dan tulisan Kawan Mao Tse-tung Tentang Kontradiksi, akan lebih meninggikan tingkat ideologi daripada Partai kita.

Kewajiban Kita untuk Memperkuat Partai adalah Sebagai Berikut:

1. Meninggikan tingkat politik para calon anggota, anggota, dan kader Partai, dan meyakinkan mereka akan eratnya saling hubungan antara kebenaran garis politik Partai dengan pembangunan Partai.

2. Meyakinkan seluruh Partai tentang dua kewajiban Partai yang sangat urgen, yaitu pertama, penggalangan front persatuan nasional antiimperialisme yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani antifeodalisme dan kedua, meneruskan pembangunan PKI yang dibolshevikkan, yang meluas di seluruh negeri dan yang mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya dikonsolidasi di lapangan ideologi, politik, dan organisasi.

3. Melanjutkan perluasan keanggotaan dan organisasi Partai, menarik lebih banyak kaum tani ke dalam barisan Partai —terutama kaum tani miskin dan tani tak bertanah—, menempatkan anggota-anggota dan kader-kader Partai pada tempat yang lebih tepat, mengurangi rangkapan pekerjaan anggota dan kader-kader Partai. Mengadakan kontrol yang lebih baik atas tiap-tiap pekerjaan Partai. 

4. Mementingkan pekerjaan di lapangan ideologi di dalam Partai dengan lebih banyak mempelajari tulisan-tulisan Lenin, Stalin, Malenkov, Mao Tse-tung, Liu Sau-tsi, dan pemimpin-pemimpin Partai lainnya, meneruskan perjuangan terhadap dogmatisme, empirisisme, oportunisme, sektarisme, dan liberalisme.

5. Lebih banyak mempelajari sejarah Indonesia, mempelajari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan Indonesia sebagai dasar untuk menentukan taktik perjuangan dan metode kerja Partai.

6. Memperlengkapi Partai dan mempersenjatai fungsionaris-fungsionaris Partai dengan garis taktik yang tepat, garis organisasi yang tepat, dan dengan program baru yang terang dan singkat mengenai semua masalah penting dan pokok daripada revolusi Indonesia. Membikin program yang memenuhi keinginan massa ini menjadi program massa.

Kawan-kawan, dari laporan umum ini sekarang menjadi terang bagi kita beberapa segi yang pokok daripada keadaan internasional, keadaan dalam negeri, dan keadaan Partai kita, dan juga menjadi terang kewajiban Partai di lapangan politik luar negeri, di lapangan politik dalam negeri, dan kewajiban kita untuk memperkuat front persatuan nasional dan memperkuat Partai. Dengan demikian juga menjadi jelas, apa yang menjadi dasar daripada Rencana Program PKI yang menjadi acara terpenting dalam Kongres ini.

Sesudah sidang Pleno Sentral Komite dalam bulan Oktober yang lalu, ada beberapa kejadian luar negeri dan dalam negeri yang penting. Kejadian luar negeri, misalnya konferensi empat besar di Berlin yang antara lain memutuskan untuk mengundang RRC dalam konferensi yang dihadiri oleh lima besar untuk membicarakan ketegangan-ketegangan di Timur Jauh. Sedang kejadian-kejadian dalam negeri antara lain ialah mulai digulungnya komplotan kolonialis Belanda anti-Republik, adanya tindakan-tindakan pemerintah Indonesia yang konkret untuk mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia dan untuk membatalkan Uni Indonesia-Belanda. Semua kejadian ini memperkuat apa yang sudah dicantumkan dalam laporan umum, menambah bukti bahwa gerakan perdamaian yang bertambah kuat dapat memaksa imperialisme Amerika untuk datang ke meja perundingan, dan bahwa dorongan Rakyat Indonesia yang terus-menerus terhadap Pemerintah telah memaksa Pemerintah mengambil sikap yang agak tegas terhadap kolonialisme Belanda.

Kita semuanya sadar, bahwa kewajiban yang dihadapi oleh kita kaum Komunis Indonesia adalah berat. Tentang ini juga dijelaskan oleh laporan umum ini. Tetapi kita juga sadar, bahwa kewajiban ini akan dapat kita penuhi, karena kita dalam pekerjaan sehari-hari disinari oleh teori-teori Marx, Engels, Lenin dan Stalin, dan pikiran Mao Tse-tung yang mahajaya, dan karena kita dalam pekerjaan kita mendapat inspirasi dan teladan dari pengalaman-pengalaman dua Rakyat dan dua Partai yang besar, yaitu Uni Soviet dan Tiongkok.

Di bawah panji-panji Lenin dan Stalin yang abadi, dengan bersatu dengan Rakyat dan percaya kepada kekuatan Rakyat Indonesia yang gagah berani, kita pasti akan maju terus sampai kepada kemenangan kita, kemenangan sistem Demokrasi Rakyat atas kekuasaan setengah jajahan dan setengah feodal di Indonesia. Ini adalah tujuan Rakyat dan oleh karena itu ia akan menjadi milik

AGUSTUS 1954

Ali Sastroamidjojo Suara Indonesia 2 Aug 1954 File:Ali Sastroamidjojo Suara Indonesia 2 Aug 1954 p1.jpg

 

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1955(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1955

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

1955

1 Mei 1955

Merasa terjepit, KSAD Jenderal Mayor Bambang Soegeng memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan Angkatan Darat kepada

 

 Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis.

 Kolonel bermarga Lubis ini masih terbilang sepupu Kolonel Nasution, namun kerapkali bersilang jalan dalam beberapa peristiwa karena berbeda pendapat dan sikap.

(gungun Gunawan)

21 Juni 1955

Tanggal 21 Djuni 1955 adalah hari ulang tahun ke-4 Teritorial I “Bukit Barisan”. Empat tahun juang lalu pada tanggal 21 Djuni 1951 oleh panglima Tentara Teritorium I(Bukit barisan) diresmikan ,kewadjiban pemakaian lentjana”Bukit barisan” untuk anggota Angkatan darat Territorium I.

(SK Penerangan,koleksi Dr Iwan)

 

Peristiwa 27 Juni 1955

Pemerintah mengisi kekosongan jabatan KSAD itu dengan mengangkat

 

 Kolonel Bambang Utojo

 pada 27 Juni 1955, yang tadinya adalah Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya.

Namun ketika Kolonel Bambang Utojo dilantik oleh Presiden Soekarno, tak seorangpun perwira teras dan pimpinan Angkatan Darat yang hadir, mengikuti apa yang diinstruksikan Wakil KSAD Zulkifli Lubis, untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka –yang tadinya tidak digubris oleh pemerintah.

 Zulkifli Lubis sekaligus menolak melakukan serah terima jabatan KSAD dengan Bambang Utojo yang telah berpangkat Jenderal Mayor.

 Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa 27 Juni, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan sipil Kabinet Ali-Wongso

(gungun Gunawan)

 

Foto pelantikan Bambang utoyo diIstana Megara

(Nugroho Notosutanto)

Saya pernah membaca disurat kabar(sayang belum ketemu dimana menaruhnya,sedang dicari),saat pelantikan diistana Negara para tamu yang bersalaman dengan Bambang Utoyo binggung  saat mengajukan tangan kanan untuk bersalaman ternyata  tanggannya bunting(akibat ledakan franat) sehingga bersalaman dengan kedua tangan saja ,tak mungkin dengan tangan kiri kurang etis.

(Dr Iwan)

12 Agustus 1955

Masalah penggantian pimpinan Angkatan Darat ini akhirnya diselesaikan oleh kabinet baru – koalisi Masjumi dengan beberapa partai, dengan PNI sebagai partai oposisi – yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap yang dilantik 12 Agustus 1955, hanya 38 hari sebelum Pemilihan Umum 1955 untuk DPR.

(gungun Gunawan)

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956) dan Sumitro kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan.(iluni)

 

 

 

 

 

29 September 1955

 

pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 1955 –yakni pemilihan 272 anggota DPR 29 September

(gungun Gunawan)

Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota MPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu

(wiki)

Koleksi dokumen Kampanye Pemilu Pertama

 

Brosur sebaran PSI Pada Pemilu I

 

Kartupos Partai Pada Pemilu I

(Dr Iwan)

Kampanye Pemilu Pertama

 

 

 

 

 

Sutan Syahrir kampanye PSI pada Pemilu Pertama 1955

Sukarno saat Pemilu pertama

 

 

 

 

 

 

Suasana Pemilu Pertama

 

 

Koleksi Kartu Suara Pemilu Pertama Indonesia 29 September  1955

 

Koleksi Dr Iwan suwandy

 

1. bagian atas kartu suara

2. (Tanda gambar Partai Peserta PEMILU

a. Seluruh Partai)

 

 

 

 

 

 

b. tanda Gambar beberapa Partai

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dr Iwan)

 

 

 

 

 

 

Pemilihan Umum Indonesia 1955

 

adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.

Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan Konstituante. Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi MPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi MPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi MPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi MPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi MPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).

Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD (bukan PRD modern), ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso).

DPR[sunting]

No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 57
2. Masyumi 7.903.886 20,92 57
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 2,66 8
7. Partai Katolik 770.740 2,04 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 1,99 5
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 1,43 4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 1,28 4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 2
12. Partai Buruh 224.167 0,59 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 219.985 0,58 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 2
16. Murba 199.588 0,53 2
17. Baperki 178.887 0,47 1
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 178.481 0,47 1
19. Grinda 154.792 0,41 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 149.287 0,40 1
21. Persatuan Daya (PD) 146.054 0,39 1
22. PIR Hazairin 114.644 0,30 1
23. Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) 85.131 0,22 1
24. AKUI 81.454 0,21 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,21 1
26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 64.514 0,17 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 53.306 0,14 1
29. Lain-lain 1.022.433 2,71 -

Jumlah

37.785.299 100,00 257

 

(wiki)

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan reaksi atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 Nopember 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia. Pemilu pun – menurut Maklumat – harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundangan dan logistik (juga kericuhan politik dalam negeri seperti pemberontakan), Pemilu tersebut baru diadakan tahun 1955 dari awalnya direncanakan Januari 1946.

Landasan hukum Pemilu 1955 adalah Undan-undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah proporsional. Menurut UU nomor 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:[3]

o Jumlah anggota konstituante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas;

o Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 150.000; Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 6, dibulatkan menjadi 6; Sisa jumlah anggota konstituante dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;

o Jika dengan cara poin ke dua di atas belum mencapai jumlah anggota konstituante seperti di poin ke satu, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan yang memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 6 kursi itu;

o Penetapan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas;

o Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 300.000; Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 3, dibulatkan menjadi 3; Sisa jumlah anggota DPR dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;

o Jika dengan cara poin ke lima di atas belum mencapai jumlah anggota DPR seperti di poin ke empat, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 3 kursi itu.

Pemilu 1955, sebab itu, ada dua putaran. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955.[4] Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118 parpol atau gabungan atau perseorangan dengan total suara 43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 37.837.105 suara.

 

parpol peserta pemilu 1955

Hasil akhir Pemilu 1955 adalah sebagai berikut:

DPR

No. Partai > Jumlah Suara > Persentase > Jumlah Kursi

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)> 8.434.653> 22,32> 57
2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)> 7.903.886> 20,92> 57
3. Nahdlatul Ulama (NU)> 6.955.141> 18,41> 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) > 6.179.914> 16,36> 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)> 1.091.160>2,89 >8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)> 1.003.326>2,66 >8
7. Partai Katolik >770.740> 2,04> 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) >753.191> 1,99> 5
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)>541.306>1,43>4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)> 483.014>1,28>4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN)>242.125>0,64>2
12. Partai Buruh> 224.167> 0,59> 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)>219.985 >0,58> 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)> 206.161>0,55>2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)>200.419>0,53 >2
16. Murba> 199.588 >0,53> 2
17. Baperki> 178.887> 0,47> 1
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro>178.481>0,47>1
19. Grinda> 154.792> 0,41> 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)>149.287>0,40>1
21. Persatuan Daya (PD)>146.054>0,39>1
22. PIR Hazairin> 114.644 >0,30> 1
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)>85.131>0,22>1
24. AKUI> 81.454> 0,21> 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)> 77.919 >0,21 >1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)>72.523 >0,19 >1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) >64.514 >0,17> 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso >53.306 >0,14> 1
29. Lain-lain> 1.022.433> 2,71 >-
Jumlah > 37.785.299> 100,00 > 257

 

Konstituante

No. Partai/Nama Daftar>Jumlah Suara>Persentase>Jumlah Kursi

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) >9.070.218> 23,97> 119
2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) >7.789.619> 20,59 >112
3. Nahdlatul Ulama (NU)> 6.989.333> 18,47> 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)> 6.232.512> 16,47> 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)> 1.059.922>2,80 >16
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)> 988.810 >2,61> 16
7. Partai Katolik >748.591>1,99> 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) >695.932>1,84> 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)>544.803>1,44>8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)> 465.359>1,23>7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN)>220.652>0,58>3
12. Partai Buruh> 332.047 >0,88> 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)>152.892>0,40> 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)> 134.011 >0,35> 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)>179.346>0,47>3
16. Murba> 248.633 >0,66> 4
17. Baperki >160.456>0,42> 2
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro>162.420>0,43>2
19. Grinda >157.976> 0,42> 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)>164.386>0,43>2
21. Persatuan Daya (PD)>169.222>0,45>3
22. PIR Hazairin> 101.509> 0,27> 2
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)> 74.913 >0,20> 1
24. AKUI> 84.862> 0,22> 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)> 39.278 >0,10> 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)>143.907>0,38 >2
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma)> 55.844> 0,15> 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso >38.356 >0,10> 1
29. Gerakan Pilihan Sunda> 35.035> 0,09> 1
30. Partai Tani Indonesia >30.060 >0,08 >1
31. Radja Keprabonan >33.660 >0,09 >1
32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)>39.874>0,1>
33. PIR NTB >33.823 >0,09> 1
34. L.M.Idrus Effendi> 31.988> 0,08> 1

35. Lain-lain> 426.856 >1,13>-
Jumlah > 37.837.105 > 514

(saripedia web blog)

Pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Daerah-daerah di luar Jawa merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga di beberapa daerah muncul gerakan-gerakan menuntut otonomi luas.

Di bidang ekonomi dan perdagangan hasil ekspor yang sebagian berasal dari daerah-daerah luar Jawa, pembagian penggunaan di Pulau Jawa dianggap tidak adil.

Di samping kekecewaan-kekecewaan tersebut, ada suatu masalah yang cukup serius yang mendorong Letnan Kolonel Ahmad Husein di Sumatera Barat bertekad menentang pemerintah Pusat, yaitu adanya penilaian bahwa Bung Karno dianggap mulai dipengaruhi Partai Komunis Indonesia.(Ventje Samual)

1. Pemilu 1955 menghasilkan 4 partai yang mendapat suara terbanyak: yaitu PNI, Masjumi, NU dan PKI.
Masyumi menang di luar Jawa sedangkan PNI, NU dan PKI mendapat suara terbanyak di pulau Jawa.

2. Presiden Soekarno memilih PNI untuk memimpin kabinet/pemerintah dengan mengikutsertakan/merangkul PKI.
Hal semacam ini ditentang oleh Masyumi karena kaum Komunis anti Tuhan dan menghalalkan kudeta untuk meraih kekuasaan, ….. dengan kata lain PKI anti demokrasi.

Ketika itu Masyumi tidak menuntut agar PKI dibubarkan,

(Nagari com)

Pemilihan Umum 1955 di satu pihak memang menjadi contoh keberhasilan demokrasi, karena dilangsungkan dalam suasana bebas. Namun jumlah peserta pemilihan umum yang terlalu banyak, agaknya bagaimanapun pada sisi lain menjadi satu masalah tersendiri. Tapi bagaimanapun itu berkaitan pula dengan tingkat kematangan dan kesiapan rakyat dari suatu negara yang baru merdeka 8 tahun namun penuh pergolakan. Rakyat Indonesia dianggap pandai bergotong-royong, namun para politisi sipil yang tergabung dalam puluhan partai besar dan kecil ternyata tak punya kepandaian untuk berkoalisi. Meneruskan pola jatuh bangun kabinet, sesudah pemilihan umum kebiasaan jatuh bangun juga berlanjut. Tetapi sebagai proses politik, semua itu selalu ada penjelasannya, dalam satu rangkaian pola sebab dan akibat, yang akarnya ada dalam budaya bangsa.

Pemilihan Umum 1955, tidak menghasilkan –dan memang takkan mungkin dalam satu pola ideologis di negara yang plural seperti Indonesia– partai pemenang yang mayoritas yang dapat memerintah sendirian dalam suatu stabilitas politik. Kendati misalnya dikatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam, mencapai 90 persen, nyatanya partai-partai Islam secara bersama-sama bahkan tak mencapai separuh dari perolehan suara. Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam.

Selain itu, pada pihak lain sebagian dari rakyat Indonesia yang resmi memeluk agama Islam, sesuai penelitian Clifford Geertz, sesungguhnya adalah kaum abangan. Pembagian masyarakat di pulau Jawa atas kaum santri di satu pihak dan kaum abangan di pihak lain yang dilontarkan Clifford Geertz ini paling banyak dirujuk dalam berbagai uraian sosiologis hingga kini. Penelitian Geertz itu sendiri dilakukan di Pulau Jawa, tetapi dianggap berlaku untuk Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia juga punya kenyataan dan catatan tersendiri, tentang keanekaragaman persepsi, penafsiran dan realitas dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan kultur Hindu dan kultur animistis yang telah berakar berabad-abad lamanya, sebelum Wali Songo menyebarluaskan Islam di Indonesia.

Masjumi sebagai partai modern berbasis Islam hanya memperoleh 60 kursi DPR dari 272 kursi yang ada. NU memperoleh 47 kursi, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) memperoleh 8 kursi dan Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia) 4 kursi. Bersama Masjumi jumlahnya hanyalah 119 yang tidak mencapai separuh dari 272. Sementara itu, harus pula dicatat fakta tentang rivalitas berkepanjangan yang terjadi antara Masjumi dan NU dengan suatu latar belakang historis dan perbedaan persepsi secara kualitatif di awal kelahiran mereka, termasuk dalam menyikapi masalah kekuasaan. Dan karena itulah para politisi Islam ini tak pernah padu dalam sepakterjang mereka sebagai satu kekuatan politik. Itulah pula sebabnya sebagian dari politisi Islam ini dalam menjalani political game, dalam perseteruannya dengan kekuatan politik lainnya kerapkali menggunakan faktor emosional yang terkait dengan agama sebagai senjata politik, tatkala kehabisan argumentasi rasional.

“Tentara dalam masa SOB adalah tentara yang berkuasa. Eksesnya juga ada. Beberapa perwira tentara atau menjadi makin otoriter, atau menikmati benefit lainnya, atau sekaligus kedua-duanya”. “Dari posisi-posisi di institusi ekonomi, tentara berhasil menghimpun dana-dana yang kemudian difaedahkan dalam berbagai aktifitas yang sesungguhnya tak lain adalah kegiatan politik praktis dan tak terlepas dari skenario kekuasaan, selain untuk ‘kenyamanan’ hidup bagi sejumlah perwira”.

 

Pada kutub-kutub yang berbeda, dua besar lainnya dalam Pemilihan Umum 1955, juga tidak mencapai suara yang dominan. PNI memperoleh 58 kursi di DPR sedang PKI meskipun cukup mengejutkan, hanya memperoleh 32 kursi (ditambah beberapa kursi, 7 kursi, yang diperoleh oleh calon-calon afiliasinya).

Kursi-kursi untuk PNI dipercayai terutama diperoleh di daerah-daerah pemilihan yang mayoritasnya adalah kaum abangan atau dibeberapa daerah tertentu dimana kaum bangsawan masih cukup kuat pengaruhnya, serta di kalangan non partisan namun merupakan pengagum pribadi Soekarno.

 Pada sejumlah rakyat di berbagai pelosok tanah air, Soekarno yang orator ulung yang seakan tak tertandingi siapa pun pada zaman itu, memang adalah tokoh nan mempesona dan nyaris menjadi legenda seumur hidup bila ia kemudian tak tertahan oleh suatu insiden sejarah.

Sementara itu PKI yang mendasarkan diri pada suatu ideologi internasional yang menggunakan retorika perjuangan kelas, memperolehnya di kalangan masyarakat yang merasa dirinya tak tercapai oleh keadilan sosial dan keadilan hukum –seperti perilaku tak menyenangkan dari aparat negara dan tentara yang pada masa itu mulai sangat gemar akan tindakan-tindakan kekerasan kepada rakyat kecil.

Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa pendukung PKI berasal pula dari mereka yang tidak memiliki hubungan baik atau karena tidak senang terhadap sikap tertentu dari kaum santri yang mencampuri kehidupan pribadi yang berkaitan dengan agama.

Kelak memang terbukti bahwa dua hal yang paling dimusuhi PKI sebagai partai adalah kelompok tentara sebagai kekuatan politik de facto dan kelompok Islam sebagai kekuatan masyarakat –di antaranya para kyai dan haji-haji yang menguasai tanah-tanah luas di pedesaan– maupun sebagai kekuatan politik.

Partai-partai Kristen dan Katolik memperoleh 9 dan 8 kursi, begitu pula PSI yang hanya menempatkan 5 anggota di DPR.

Partai-partai lainnya di luar itu hanya memperoleh kursi yang bisa dihitung dengan jari pada satu tangan, bahkan banyak yang tak memperoleh kursi sama sekali di tingkat nasional untuk kemudian hilang dalam peta politik Indonesia seterusnya.

(gungun Gunawan)

 

 

1955

 

Tahap pertama operasi intelijen dengan membantu dana dua partai politik besar yang disebutnya antikomunis, agar bisa merebut suara dalam Pemilu 1955. Perolehan suara ini diharapkan akan mengurangi dukungan bagi Soekarno.

Perkiraan ini meleset. PKI yang paling tidak disukai AS dan dianggap loyal terhadap Soekarno, justru memperoleh jumlah suara mengejutkan, hingga menempatkannya di urutan kelima. Padahal tujuh tahun sebelumnya, atau tahun 1948, PKI sudah dihancurkan dalam peristiwa Madiun.

Peristiwa Madiun yang diprakarsai Muso tidak lama setelah kembali dari pengembaraannya di dunia Marxisme-Leninisme di Uni Soviet, mustahil dapat dipadamkan tanpa sikap tegas Bung Karno.

CIA tidak memahami ini. Bung Karno tetap dianggap condong ke blok komunis. Itu sebabnya setelah gagal mendanai dua partai politik dalam pemilu, CIA kemudian mencoba cara lain yang lebih keras, yaitu “menetralisir” Bung Karno.

(penasukarno)

 

 

 

7 Nopember 1955

Paada  tahun 1955 Bung Karno memanggil kembali Nasution menjabat KASAD untuk kedua kalinya

(baratamedia web blog)

 

Pada penyelesaian akhir, berdasarkan musyawarah para perwira senior dan pimpinan Angkatan Darat, diajukan enam calon KSAD, salah satunya adalah Kolonel Abdul Harris Nasution.

 

 

 Kabinet memilih Nasution. Soekarno ‘terpaksa’ mengangkat kembali

 

 Nasution sebagai KSAD dan melantiknya 7 Nopember 1955

 dengan kenaikan pangkat dua tingkat menjadi Jenderal Mayor.

(gungun Gunawan)

 

 

15 Desember 1955

       Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

        

Konstituante

No. Partai/Nama Daftar Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218 23,97 119
2. Masyumi 7.789.619 20,59 112
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 18,47 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.232.512 16,47 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.059.922 2,80 16
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 988.810 2,61 16
7. Partai Katolik 748.591 1,99 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 695.932 1,84 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 544.803 1,44 8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 465.359 1,23 7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 220.652 0,58 3
12. Partai Buruh 332.047 0,88 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 152.892 0,40 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 134.011 0,35 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 179.346 0,47 3
16. Murba 248.633 0,66 4
17. Baperki 160.456 0,42 2
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 162.420 0,43 2
19. Grinda 157.976 0,42 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 164.386 0,43 2
21. Persatuan Daya (PD) 169.222 0,45 3
22. PIR Hazairin 101.509 0,27 2
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 74.913 0,20 1
24. AKUI 84.862 0,22 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 39.278 0,10 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 143.907 0,38 2
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 55.844 0,15 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 38.356 0,10 1
29. Gerakan Pilihan Sunda 35.035 0,09 1
30. Partai Tani Indonesia 30.060 0,08 1
31. Radja Keprabonan 33.660 0,09 1
32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) 39.874 0,11 1
33. PIR NTB 33.823 0,09 1
34. L.M.Idrus Effendi 31.988 0,08 1
35. Lain-lain 426.856 1,13 -

Jumlah

37.837.105   514

 

(wiki)

 Pemilihan 542 anggota Konstituante 15 Desember 1955.

Anggota-anggota angkatan bersenjata turut serta dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum yang diikuti puluhan partai berskala nasional maupun berskala lokal itu. Militer tidak ikut untuk dipilih, namun ada Partai IPKI yang dibentuk Nasution dan kawan-kawan yang dianggap membawakan aspirasi militer.

 IPKI dan kelompok sefraksinya di DPR hanya memperoleh 11 kursi (untuk IPKI sendiri hanya 4 kursi), suatu posisi yang secara kuantitatif amat minor. Sementara Fraksi Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia berada di DPR dengan 2 kursi perwakilan.

Dalam masa jabatan Nasution sebagai KSAD, terjadi sejumlah krisis politik yang dalam beberapa peristiwa juga melibatkan tentara yang berujung pada terjadinya peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta.

Pasca Pemilihan Umum 1955, tercatat peristiwa-peristiwa politik yang menyebabkan berlanjutnya krisis seperti yang dialami sebelumnya.

 

 Desember 1955 terjadi insiden internal menyangkut kepemimpinan di tubuh angkatan udara. Dan beberapa bulan setelah terbentuknya Kabinet Ali yang kedua, sebagai kabinet pertama yang terkait dengan hasil pemilihan umum,

(gungun Gunawan)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1956(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1956

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

 

1956

19 56 waktunya lupa

 

Natsir bicara apa adanya
Ummat Islam menghadapi bahaya
Inilah cobaan Allah ta’ala

Akan diindang, ditampi teras
Biar terpisah padi dan beras
Kaum muslimin haruslah tegas
Orang Komunis sedang mengganas

Dengan serius Natsir berqalam
Ibarat Ikan di dalam kolam
Dilempar batu jatuh ke dalam
Ummat Islam sedang terancam

 

Akan terjadi suatu drama
Ummat Islam harus waspada
Maju kena, mundurpun kena
Kepada Allah kita berdoa

Tiada perlu berpikir lama
Ummat Islam siaplah segera
Membela negeri, tanah tercinta
Diancam Komunis anti agama

Ada ditulis di koran koran
D.N. Aidit pernah mengatakan
Orang P.K.I anti Tuhan
Hatiku geram tiada tertahan

Membaca syair mungkin bosan
Tapi cerita perlu diteruskan
Eseipun ditulis dalam karangan
Silakan dibaca untuk dipikirkan

Nagari Com

1956

 

 

The Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) Rebellion
In late 1956, there were demands by Regional Commanders in Sumatra for more autonomy in the Provinces.

.

 

Akan tetapi kekekecewaan daerah terhadap kebijakan nasional lebih dari sekedar merupakan akumulasi anekaragam masalah yang timbul paska Pemilu 1955.

Di antaranya ialah:
(i) tuntutan otonomi daerah luas dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi serta tuntutan perimbangan keuangan yang wajar, layak dan berkeadilan antara daerah dan pusat.
Erat kaitannya dengan ini penguasaan sumber daya ekonomi luar Jawa, khususnya Sumatera Tengah (perkebunan, tambang dan sektor moneter dan ekonomi manufaktur) berada di bawah kendali pusat dan hanya sedikit yang disisakan untuk daerah.
(ii) masalah integrasi berbagai kesatuan bersenjata lokal menjadi angkatan darat regular, termasuk masalah akseptabilitas tokoh kepala staf angkatan darat; campur tangan parlemen terhadap masalah intern angkatan darat; hubungan antara Presiden Soekarno dengan kabinet parlementer dan kepemimpinan angkatan darat; (iii) masalah keretakan Dwitunggal Soekarno-Hatta yang berakhir dengan pengunduran diri Wakil Presiden Hatta bulan Desember 1956;
(iv) masalah ideologis pasca Pemilihan Umum I tahun 1955 sehubungan dengan penyusunan konstitusi baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950; masalah konsepsi Soekarno sejak tahun 1957 dan last but not least ialah come-back-nya PKI sebagai salah satu partai besar pemenang Pemilu 1955 yang berlindung di balik gezag Presiden Soekarno.

Yang lebih menyakitkan lagi bagi daerah ialah bahwa selama perang kemerdekaan mereka telah memperlihatkan loyalitas dan pengorbanan tanpa batas untuk kemerdekaan.
Namun banyak kebijakan pemerintah pusat yang sewenang-wenang, yang membuat para pemimpin dan rakyat di pulau itu merasa diperlakukan tidak adil.

Mereka memandang rejim Jakarta tak tahu berterima kasih dan diskriminatif.
Dalam kaitan ini tidak heran jika jajaran kelompok tentara di daerah paling merasakannya.
Terlebih lagi tatkala upaya pembonsaian satuan tentara Divisi Banteng yang di masa perjuangan kemerdekaan sangat kuat dan andal dalam pertempuran melawan Belanda dipandang sebagai tindakan pecah-belah.

Divisi ini kemudian dipecah-belah, beberapa unit dikirim ke daerah lain di Indonesia dan sisanya ditempatkan di bawah komando teritorial Sumatera Utara di Medan; pemindahan komandan terbaik mereka, keharusan menerima bekas tantara KNIL masuk ke tentara Republik, dikeluarkannya sebagian tentara pejuang dari kedinasan.

Faktor-faktor ini meninggalkan pengalaman pahit dan menimbulkan perasaan dendam terhadap pusat yang diidentikkan dengan Jawa.

(DR Mestika Zed)

Februari 1956

 Soekarno mengumumkan apa yang disebut “Konsepsi Presiden” yang menyatakan bahwa sistem demokrasi parlementer ala Barat tidak sesuai dengan Indonesia seraya memperkenalkan dan mengusulkan apa yang disebutnya Demokrasi Terpimpin. Untuk itu ia menyatakan perlu dibentuk kabinet baru yang bersifat gotong royong yang terdiri dari semua partai dan organisasi demi perimbangan dalam masyarakat. Ia menyebut Kabinet Kaki Empat yang ditopang terutama oleh 4 besar Pemilu 1955 yakni Masjumi, PNI, NU dan PKI.

Presiden Soekarno juga mengintrodusir Dewan Nasional yang berisi wakil-wakil fungsional dalam masyarakat untuk membantu dan memberi nasehat kepada kabinet. Dua dari empat kaki yang diharapkan turut serta, yakni Masjumi dan NU bersama beberapa partai lain –PRI, Partai Katolik dan PSII– menolak konsep presiden itu, karena menganggap perubahan radikal seperti itu keputusannya hanya boleh diambil dalam Konstituante. Konsepsi presiden ini memberi efek meningkatnya pergolakan di daerah.

(gungun Gunawan)

24 Februari 1956

 

Surat keputusan Komisaris Polisi TK I Soetan Soeis,Kepala Bagian urusan Pegawai Bukittinggi  Kepolisian Negera  RI Sumatera tengah yang kemudian menjadi Kepala Polisi PRRI  Padang Pariaman (DrIwan)

14 Maret 1956

Ali Sastroamidjojo SH yang menghadapi masalah yang beruntun-runtun akhirnya memilih untuk mengembalikan mandatnya 14 Maret 1956 apalagi ada isyarat kuat dari Soekarno untuk pembentukan suatu kabinet baru.

(gungun Gunawan)

 

9 April 1956

 

Penegasan Perdana Menteri Mr. A l i Sastroamidjojo dalamsidang Parlemen 9 April 1956, sebagai jawaban Pemerintahmengenai program Kabinet, yang antara lain berbunyi: “Bahwa terhadap gerombolan illegal, Pemerintah tidak akan menjalankan politik melemahkan diri, tetapi dengan demikian itutidak berarti Pemerintah menutup mata terhadap usaha-usahapreventif yang dapat dijalankan untuk memulihkan keamanan itu. Misalnya di antara kalangan pemberontak itu ada tandatandayang nyata…”

(Syamaun Gaharu)

 

13 Agustus 1956

Peristiwa 13 Agustus 1956, pada waktu ini beberapa Kolonel AD berusaha menjatuhkan  Pemerintah  dengan jalan  Aksi Anti Korupsi .

Soal ini kita tidak bisa selesaikan  dengn jalan hokum  ssaja dengan  tegas mengingat banyak factor-faktor , akan tetapi  bagi mereka  yang dalam soal itu cukup diikut sertakan  sebagai orang-orang  dalam  dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya dari pada peristiwa 13 Agustus itu, begitu juga peristiwa pada waktu itu  untuk mengagalkan  bermacam-macam timbang terima  Kepanglimaan .(Kol Bambang Utoyo)

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Fen 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

 

Hanya satu setengah jam setelah Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat, Soekarno mengumumkan negara dalam keadaan darurat perang.

Sejak saat itu Indonesia menjadi negara SOB (Staat van Oorlog en Beleg), suatu situasi yang memberi tentara begitu banyak keleluasaan yang konsesif dan mencipta satu sinergi kekuasaan dengan Soekarno setahap demi setahap pada masa-masa berikutnya.

 Kabinet Ali II kemudian diganti dengan Kabinet Karya yang dipimpin  Ir Juanda. Dua militer turut dalam kabinet, salah satunya Jenderal Mayor Nasution dan lainnya Kolonel Azis Saleh.

Peristiwa demi peristiwa itu membuka berbagai momentum dengan serba kemungkinan. Suatu momentum terbuka. Jenderal Nasution menjalankan peranan sebagai tentara pusat yang loyal kepada pemerintahan sipil Jakarta dan Soekarno, dan militer menjadi salah satu kaki yang tangguh penopang tegaknya kekuasaan Soekarno yang lebih besar.

Apalagi ketika kemudian keadaan berkembang ke arah krisis dengan terjadinya Pemberontakan PRRI dan Permesta, di Sumatera dan Sulawesi. Namun pada saat yang bersamaan kancah tersebut telah melahirkan bintang baru bernama Ahmad Yani yang dikenal tidak dekat dengan Nasution, namun punya kedekatan hubungan pribadi yang lebih erat dengan Presiden Soekarno. Ahmad Yani yang terjun ke daerah-daerah operasi penumpasan dengan pangkat Letnan Kolonel menjadi ‘bintang’ baru yang meluncur karirnya hingga jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat. Ia berada di posisi puncak itu dengan pangkat Letnan Jenderal, hingga 1 Oktober 1965.

Tentara dalam masa SOB adalah tentara yang berkuasa. Eksesnya juga ada. Beberapa perwira tentara atau menjadi makin otoriter, atau menikmati benefit lainnya, atau sekaligus kedua-duanya.

(gungun Gunawan)

 

16 Agustus 1956

 

Sepanjang karirnya di militer, Zulkifli Lubis pernah menjabat sebagai wakil KSAD dan pejabat KSAD. Namun, tak ada yang lebih menghebohkan ketika dia (saat itu wakil KSAD) dan Kolonel A.E. Kawilarang memerintahkan penahanan terhadap Menlu Roeslan Abdul Gani pada 16 Agustus 1956. Roeslan dituduh terlibat perkara korupsi yang dilakukan Lie Hok Thay (wakil direktur Percetakan Negara). Saat itu Roeslan hendak menghadiri konferensi tingkat tinggi mengenai pengambilan Terusan Suez oleh Mesir.

Namun, istri Roeslan keburu menelepon Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo untuk memberitahukan penangkapan itu. Ali segera mengabarkan ke KSAD Nasution yang tidak tahu-menahu peristiwa tersebut.

Kemudian, Nasution memerintahkan Garnizun Jakarta Mayor Djuchro untuk membebaskan Roeslan. Hari itu juga Roeslan bertolak menuju London (Kompas, 25 November 1987).

Karena memang ”musuhan”, Kolonel Zulkifli Lubis langsung menuding Ali Sostroamidjojo dan Nasution membantu dan melindungi kejahatan dengan meloloskan Roeslan dari penangkapan. Koran Indonesia Raya dan Pedoman langsung menyerang kebijakan Nasution.

(musprast web blog)

sejak Agustus 1956 , KSAD sudah menetapkan Simbolon harus menyerahkan Tongkat Komandonya di Medan kepada Kolonel Lubis tetapi tidak terlaksana karena Kol Lubis menghilang dan colonel Simbolon tidak mau melapor ke jakarta

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

Tahun 1956,

hal serupa terulang. Pimpinan AD (Nasution-Zulkifli Lubis, mungkin salah satu ikhtiar untuk rujuk pasca 1952) menaruh nama Supeno sebagai Panglima Divisi Diponegoro. Warta penunjukan ini bocor ke daerah. Letkol Soeharto, sebagaimana diakui Yoga Sugama dalam memoarnya, akhirnya men-set mosi penolakan perwira terhadap penunjukan Supeno. Alasannya, kepemimpinan Supeno berpotensi menimbulkan konflik internal kodam.

Adalah peristiwa 1952 yang dijadikan dasar. Oleh Yoga Cs, Supeno dianggap sebagai pemecah TNI. Pada waktu itu, Supeno memang tampil garang. Ia menunjukkan ketidakpuasannya pada KSAD Nasution di depan umum. Bukan itu saja, ia juga menghadap presiden dan mengirim surat ke DPR soal uneg-unegnya. DPR pun jadi turut campur. Akibatnya, Nasution marah besar. Supeno dipecat dan Nasution mengumpulkan perwira pendukungnya balas menghadap Bung Karno.

Saat itu tanggal 17 Oktober 1952. Bersamaan dengan menghadapnya Nasution Cs, di luar istana ada demontrasi yang direkayasa kubu Nasution, ditambah lagi pasukan artileri dengan meriam terkokang yang dipimpin Letkol Kemal Idris, mereka menuntut parlemen dibubarkan. Gantian, aksi ini yang membuat Soekarno murka. Nasution dicopot dan diganti dengan Kol Bambang Sugeng yang dianggap netral, sementara Supeno dipulihkan dinas militernya. Krisis ini akhirnya berakhir tahun 1955, dengan dikembalikannya jabatan KSAD kepada Nasution oleh Soekarno.

Kembali ke Supeno, hadangan Yoga Sugama cs tersebut lagi-lagi membuatnya gagal menjadi panglima. Setelah itu posisinya tidak cukup jelas, sekadar mengisi posisi staf pimpinan. Nasution pun meski mengaku secara pribadi tak punya dendam pada Supeno (Ia mengaku pernah meminjamkan mobilnya pada Supeno saat Supeno butuh untuk menjemput mertuanya), pada prakteknya tak pernah menaikkan pangkat Supeno. Padahal banyak perwira yunior menjadi jenderal.

(anusapati)

 

 

1 September 1956

 

Setelah  sembilan bulan Ahmad Yani  Tugas Belajar keluar negeri yaitu Kursus di London Inggris dan di Fort Leavenworth Kansas,USA mengikuti  Sekolah Komando dan  Staf  (Command General Staff Collage ), Ia dipindahkan Ke Jakarta, dan di tempatkan di Markas TNI Angkatan Darat sebagai staf

Assisten -2 KASAD Mayor Sueb terhitung tanggal 1 September 1956.

 

(Ahmad Yani Sebauh Kenang-Kenangan,oleh Ibu Ahmad Yani,TNI AD,Jakarta,1981)

 

 

21 September 1956

Gagasan membentuk Dewan Banteng saat reuni eks Devisi banteng di Jakarta

Gagasan membentuk Dewan Banteng timbul di Jakarta pada 21 September 1956 dari sejumlah Perwira Aktif dan Perwira Pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah dulu setelah mereka melihat nasib dan keadaan tempat tinggal para prajurit yang dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam perang Kemerdekaan melawan Belanda tahun 1945 -1950, keadaan Kesehatan amat sederhana, anak-anak mereka banyak yang menderita penyakit dan kematian.

Ada asrama yang ditinggalkan oleh KNIL (tentera Belanda), akan tetapi tidak mencukupi, karena jumlah mereka yang banyak

(banyak bangunan gereja katolik di Padang digunakan sebagai asrma seperti SMA Don Bosco asrama Polisi, dan bagunan sebalah gerjea  katedral Theresia ,saat ini jadi aula,digunakan tentara termasuk SMP negri 2 bundokandung ,bekas sekolah Siti Nurbaya disamping markas Dewan Banteng  ,saat ini Detasmen POM -Dr iwan ).

Para perwira aktif dan perwira pensiunan dari eks. Divisi Banteng juga melihat nasib masyarakat yang semakin jauh dari janji-janji dalam perang Kemerdekaan, hidup mereka semakin susah,tidak bertemu janji keadilan dan kemakmuran bersama itu.

Pemerintah Pusat lebih mementingkan Daerah Pulau Jawa ketimbang Daerah diluar pulau Jawa dalam hal pembagian “kue” pembangunan, sedang daerah di luar pulau Jawa adalah penghasil devisa yang terbanyak.

Sejumlah perwira bekas Divisi Banteng yang masih bertugas menggugah berbagai tokoh politik dan swasta yang pernah bergabung dengan Divisi Banteng. Keprihatinan ini melahirkan gagasan mencari penyelesaian dengan mengadakan pertemuan pada 21 September 1956 di kompleks perumahan Persari milik Jamaludin Malik di Jakarta

(Ventje Samual)

 

Info terkait

21 September 1956

 

Gagasan pertama untuk membentuk Dewan Banteng muncul pada pertemuan para perwira aktif maupun pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Jakarta pada tanggal 21 September 1956

(Seeloeh Melajoe)

 

Komando Daerah Militer Sumatera Tengah didirikan pada tahun 1956 dengan singkatan KDMST dibawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Husein dengan kedudukan Markas Komandonya dijalan Samudera Padang

10 oktober 1956

 

 

Pada 11 Oktober 1956, ada desas-desus kudeta. Zulkifli Lubis dituding melakukan makar

 

11 Oktober 1956

 

Reuni  Ex Divisi Banteng di Padang 11 Oktober 1956 dan menyusul pertemuan-pertemuan yang lain.

 

Reuni divisi Banteng ini menghasilkan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah negara terutama perbaikan progressive di tubuh angkatan darat diantaranya adalah dengan menetapkan peabat-pejabat daerah yang jujur dan kreatif, menuntut agar diberi otonomi luas untuk daerah Sumatra tengah serta menuntut ditetapkannya eks Divisi Banteng Sumatra Tengah yang diciutkan menjadi kesatuan pelaksana Proklamasi sebagai satu korps dalam Angkatan Darat(Ventje Samual)

 

16 Oktober 1956

 

Saya ingin peringatan  soal-soal ini kembali ,yang ini meningkat kepada Peristiwa 16 Oktober di Jakarta pada waktu RPKAD dan sebagian Pasukan  didalam kota tersangkut  untuk melakukan pula  suatu tindakan yang melanggar hokum , yaitu Menagkap Pimpinan Angkatan darat  dan ingin memaksakan perubahan Pemerintah.

Syukurlak soal ini semua yang terutama  berlangsung dikalangan Markas Besar angkatan Darat TT III dan Jakarta Raya sendiri dapat diatasi walaupun tindakan-tindakan ini tidak diselesaikan sebagimana sesuatu tentara, tapi dapat diselesaikan dalam arti kita kembali kepada pendirian sebagai Negara dan sebagai Alat Negara yang sebagaimana mustinya.

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

20 Oktober  1956

Setelah peristiwa ini(13 agustus dan 16 oktober 1956), mka pada bulan Desember Peristiwa di daerah-daerah , saya mengingatkan  kepada para Panglima  yang terakhir pad tanggal 20 Oktober dimana memang  jelas dikalangan Pimpinan Angkatan darat timbul suatu  pendapat yang sama  bahwa  keadaan Negara  banyak sekali  tidak memuaskan menurut  apa yang dicita-citakan  dan dalam saat ini sejumlah  dari teman-Teman kita dengan tegas  menyatakan  satu-satunya jalan ialah bahwa  Tentara  mengambil tindakan  untuk mempelopori yang akhir ini dan tidak bisa diharapkan lagi dalam rangka Tata Negara yang berlaku sekarang ini.

 

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

 

 

November 1956.

 

Salah satu yang dibahas adalah kekecewaan atas kepemimpinan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dia dianggap kurang memiliki perhatian kepada prajurit.Kawan-kawan di Korps SSKAD itu bersepakat, situasi ke depan bakal semakin gawat.

 

Keretakan di tubuh TNI tak terbendung. Apalagi pengaruh komunisme semakin merajalela. Dalam reuni itu diputuskan, “Bila kami terpaksa berhadapan, tidak akan saling menembak.”

 

 

Ventje samual dan Bung Karno

 

Keresahan di sejumlah daerah di Sumatera akhirnya melahirkan pergolakan.

( Ventje Samual )

Pada bulan November 1956 Rombongan Alumni SSKAD(Sekolah Staf Komando Angkatan Darat)  TT Bukit Barisan kembali dari reuni Alumni SSKAD di bandung, Tim TT Bukit Barisan, yang dipimpin Mayor Wahab Makmour memberi penjelasan panjang lebar kepada Palingmanya . Intinya adalah masalah Pemimpin Angkatan darat dan kekacauan yang terjadi dalam jajaran Alat Negara ini,

 

KOl Simbolon berkesimpulan situasi Negara sudah sangat gawat karenya,sesuai desakan para stafnya, ia menunda berangkat ke Jakarta padahal KSAD ingin ia segera ke Jakarta hendak mengantinya dengan Kolonel Lubis sebagai Panglima TT Bukit Barisan, sementara itu Kolonel Lubis pun telah menghilang. Berbagai lasan perlu dikemukakan karena Kolonel Yani datang ke Medan, menanyakan mengapa Simbolon belum ke Jakarta.

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

 

10 November 1956

 

Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. 

 

 

20-24 November 1956

Pertemuan sejumlah perwira aktif dan perwira pensiunan eks. Divisi Banteng di Jakarta itu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan Reuni di Padang dari perwira-perwira aktif dan pensiunan eks. Divisi Banteng pada tanggal 20 –24 Nopember 1956 yang pada pokoknya membahas masaalah politik dan sosial ekonomi rakyat di Sumatera Tengah.

Reuni yang dihadiri oleh sekitar 612 orang perwira aktif dan pensiunan dari eks. Divisi Banteng itu akhirnya membuat sejumlah keputusan yang kemudian dirumuskan di dalam tuntutan Dewan Banteng

(Ventje Samual)

Info terkait

Reuni Padang November 1956

Reuni Jakarta  dilanjutkan dengan Reuni  di Padang pada tanggal 20-24 November 1956. Reuni ini dihadiri oleh 612 orang perwira aktif maupun pensiunan.

(oetoesan melajoe)

 

 

 

26 November 1956

Dua hari setelah deklarasi yang dikeluarkan Dewan Banteng di Padang, Kolonel Maluddin Simbolon di Sumatera Utara mengeluarkan deklarasi serupa namun lebih radikal dari Deklarasi Dewan Banteng.

 Simbolon langsung menyatakan tidak mengakui pemerintahan PM. Djuanda dan menyatakan daerahnya berada daam Darurat Perang (SOB).

Akibatanya Simbolon digantikan dengan Djamin Ginting, akibatnya Simbolon beserta pasukannya melarikan diri ke Padang.

Sangat aneh sekali, kenapa Kol. Maluddin Simbolon memutuskan membangkang terhadap pusat?

Sebab kondisi pasukan dan daerahnya tidak serupa dengan di Sumatera Tengah. Selain itu, deklarasi Simbolonpu lebih radikal, tidak seperti Dewan Banteng. Salah satu penyebab kenapa Simbolon tidak berhasil di Sumatera Utara ialah karena keragaman etnis dan agama. Sehingga tempat berpijaknya kurang kokoh. Kondisi ini berlainan dengan yang berlaku du Sumteng.

Lalu kenapa Simbolon yang seorang Nasrani memutuskan melarikan diri ke Padang? Kenapa bukan ke Singapura ataupun Sulawesi Utara? Kenapa Ahmad Hussein menerimanya di sana, padahal Simbolon sedang bermasalah dengan pusat? Bukankah hal tersebut dapat mempersulit posisi Ahmad Husein di hadapan pemerintahan pusat?

(Oetoesan Melajoe)

20 November 1956

Adalah juga pada bagian kedua tahun 1956 itu di masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo, bermunculan gerakan-gerakan yang berdasar kepada ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat.

Gerakan-gerakan daerah ini secara signifikan diperlopori oleh kalangan militer di daerah. Dalam reuni eks Divisi Banteng di Padang pada 20 Nopember, muncul inisiatif pembentukan Dewan Banteng yang diketuai oleh Komandan Resimen IV Tentara dan Teritorium (TT) I, Letnan Kolonel  Achmad Husein. Dewan ini menuntut otonomi daerah yang lebih luas.

(gungun Gunawan)

 

On December 1, 1956, Mohammad Hatta had resigned as vice president in protest against Sukarno’s growing authoritarianism. Hatta’s exit from the political scene did not improve the relations among the central government, Sumatra, and the eastern archipelago, where Hatta was very popular.

4 Desember 1956

 

Melihat situasi yang gawat, simbolon mengadakan rapat perwira yang disebut “Ikrar 4 Desember 1956

(kolektor sejarah Web Blog)

 

Ikrar 4 Desember 1956

Situasi Negara yang gawat mendorong Simbolon mengadakan Rapat dengan Perwira-Perwira Utama dalam TT I pada 4 Desember 1956 di Medan.Disini  Keputusan reuni Korps SSKAD di bandung kembali dibicarakan.

Dalam kesempatan ini Kolonel Simbolon mengajukan pandangan  Politiknya seperti yang eprnah dikemukakannya kepada Bung Karno di jkarta beberapa tahun sebelumnya.

Baginya, langkah yang tepat adalah mengubah seluruh Sistem Pimpinan Negara, bukan hanya Pimpinan Angkatan darat.Yang diperlukan adalah koreksi menyeluruh yang mencakup keiingan Korps SSKAD,Keputusan Dewan banteng, dan gagasan Kolonel Simbolon  sendiri.

Kesimpulan Rapat ini disebut “Ikrar 4 Desember”, yang realisasinya ,menurut pemahaman Simbolon dan disepakati semua Perwira yang hadir saat ini, dipercayakan kepadanya.

Gelaspun diangkat untuk memperkuat tekad mereka, isinya diminum dan gelas dilemparkan sampai pecah sebagai simbol , mereka bersatu padu, membuang semua perselisihan dan perbedaan yang pernah timbul pada masa lalu.

Pertemuan 4 Desember 1956 ini dihadiri seluruh Staf Pimpinan T & T I dan kemudian Komandan resimen, berberapa Perwira Menengah dan Para Komandan Btalyon Cadangan T & T I .

Para Penanda Tangan Naskah Ikrar 4 Desember 1956 anatar lain : Kolonel simbolon Panglima TT I Bukit Barisan, Letkol Djamin Gintings,KS TT I BBB, Letkol Sjamaun Gaharu Komadan Resimen I(Aceh),Mayor Wahab Makmour,Dan Resimen (Sumatera Timur), Mayor Junis Samosir,Dan Resimen III(Tapanuli), Letkol Ahmad Husein Dan resimen Sumatera tengah.

Persamaan Ikrar 4 Desember 1956 dengan Gagasan dewan Banteng memang banyak, namun sangat banyak perbedaan Politis dan Kemasyarakatn anatara Wilayah sumatera timur dan sumatera tengah. Selan itu, selain ada kesamaan cita-cita gerakan itu, dalam pelaksanaannya tampak perbedaan yang besar, perbedaan yang menyebabkan pelaksanaa”Ikrar 4 desember” tersebut mengalami kegagalan.

Ada beberapa hal perbedaan:

Kedudukan Kolonel Simbolon tidak sekokoh kedudukan Letkol Ahmad Husein.sejak Agustus 1956 , KSAD sudah menetapkan Simbolon harus menyerahkan Tongkat Komandonya di Medan karena itu perannya dalam  Gerakan “Ikrar 4 Desember” merupakan pembangkangan langsung.Pada pihak lain, posisi Letkol Ahmad Husein,yang didukung para perwira eks Divisi Banteng diberbgai daerah Indonesia lebih kuat sehingga kedudukannya sebagai Ketua Dewan Banteng tidak mendapat kecaman terbuka dari pihak MBAD,juka ketika ia mendapat mandat dari Gubernur Sumatera tengah untuk menjalankan tugas Kepala Daerah sejak 21 Desember 1956, kedudukannya bahkan diperkuat setelah MBAD meningkatkan Komandonya Daerah sumatera Tengah(KDMST) sehingga ia pun mendapat predikat Panglima.

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

 

 

9 Desember 1956

Tatkala KASAD pada tanggal 9 Desember 1956 mengeluarkan larangan bagi perwira-perwira tentara melakukan kegiatan politik, reaksi balik yang muncul justru adalah meningkatnya ‘pembangkangan’.

(gungun Gunawan)

Berita Pers National tentang Gerakan Subversif  menurut Bung karno termasuk PRRI

 

 

 

Revolusi Nasional Belum Selesai

Dalam Ceramahnya dihadapan Mahasiswa dan Pelajar di Jogya bulan Desember 1956 ,Presiden Sukarno menekankan, jalan keluar dari kesulitan –kesulitan sekarang ini harus dicari oleh segenap tenaga disegenap lapisan  masyarakat dengan persatuan yang kuat.

Bahwa keadaan sekarang tidak memuaskan, adalah disebabkan revo.lusi nasioanl belum selesai. Sebab revolusi Nasional belum selesai karena Imperialis Barat, Gerembolan D.I. dan  Gerembolan subversif lainnya masih merajalela, masih ada Kontrarevolusi yang hendak menumbangkan Republik Indonesia

.(info lengkap baca dalam E-Book dalam CD Rom  Koleksi Sejarah Indonesia 1956,edisi terbatas pribadi Dr Iwan Suwandy,MHA)

.

 

 

3 Desember 1956

Keputusan sidang di Istana Negara, 3 Desember 1956, yangdihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri danWakil Perdana Menteri I dan II, KSAD, KSAL, KSAU dan

lain-lain; yang kemudian disetujui oleh Kabinet antara lainberbunyi: “Dalam hubungan ini (Operasi Militer) perlu diperbaikisikap tindakan alat negara dan agar pasukan-pasukan jugabanyak digerakkan untuk tugas-tugas pembangunan daerah…”

(syamaun Gaharu)

 

9 Desember 1956

 KASAD Mayor Jendral  A.H.Nasution mengeluarkan Perintah  No.PRIN-537/10/1956 yang melarang setiap Anggota TNI  ikut aktif  dalam Partai Politik

 

(Ahmad Yani)

 

18 Desember 1956

Keresahan di sumatera tengah rupanya melanda Sumatera selatan, disini pun berema ketidakpuasan  atas jalannya pembangunan.

Hal ini terutama terasa dalam konperensi dinas di Palembang yang diadakan pada 18 Desember 1956 ,dua hari sebelum peralihan kekuasaan di sumatera tengah dari Gubernur kepada Ketua dewan Banteng.

(R.Z.Leirissa)

 

20 Desember 1956

Dewan Banteng yang dibentuk tanggal 20 Desember  1956 dan Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Banteng. Dewan Banteng dibentuk bertujuan untuk membangun Daerah

 

Untuk melaksanakan keputusan-keputusan Reuni itu,maka dibentuklah suatu Dewan pada tanggal 20 Desember 1956 yang dinamakan “ Dewan Banteng”mengambil nama Banteng dari Divisi Banteng yang sudah dibubarkan.

 

Pada tanggal 20 Desember 1956 Dewan Banteng dibentuk dengan susunan kepengurusan ialah:

  1. 1.      Ketua: Kol. Ahmad Hussein
  2. 2.      Sekjen: Jendral Mayor (Purn) Suleman yang menjabat sebagai Kepala Biro  Rekonstruksi Nasional Sumteng.
  3. 3.      Anggota:

1)    Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa (Kepala Polisi Sumteng)

2)    Sutan Suis (Kepala Polisi Kota Padang)

3)    Mayor Anwar Umar (Komandan Batalion 142 Resimen 4)

4)    Kapten Nurmatias (Komandan Batalyon 140, Resimen Infantri 4)

5)    Darwis Taram Dt. Tumangguang (Bupati 50 Kota)

6)    Ali Luis (Bupati d/p Kantor Gubernur Sumatera Tengah)

7)    Syech Ibrahim Musa Parabek (Ulama)

8)    Datuak Simarajo (MTKAAM)

9)    Kolonel (Purn) Ismael Lengah

10) Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau)

11) Letnan Sebastian (Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau)

12) A. Abdul Manaf (Bupati Kab. Merangin, Jambi)

13) Kapten Yusuf Nur (Akademi Militer Jakarta)

14) Mayor Suib (Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta)

Selain itu Dewan Banteng juga didukung oleh segenap partai politik di Indonesia masa itu kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI). Juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, ulama, cerdik pandai, dan kaum adat. Sehingga masa itu lahirlah semboyan “Timbul Tenggelam Bersama Dewan Banteng”

Dewan ini juga mengluarkan beberapa tuntutan kepada pemerintah pusat, yang isinya ialah:

  1. 1.      Menutut pemberian dan pengisian otonimi luas bagi daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar, layak, dan adil.
  2. 2.      Menuntu dihapuskannya segera Sistem Sentralisme yang dalam kenyataannya mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat dan menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.
  3. 3.      Menuntut Komando Pertahanan Daerah dalam artian Teritorial, Operatif, dan Administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan Komandi Utama dalam Angkatan Darat. Juga menuntut ditetapkannya eks Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai Kesatuan Militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.
  4. 4.      Menuntut pengembalian daerah Irian Barat ke dalam wilayah NKRI
  5. 5.      Menuntut ikut memperjuangkan pemulihan keutuhan Dwi Tunggal Soekarno Hatta.
  6. 6.      Mempercepat realisasi Pemerintahan Otonom Tingkat I Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

(Oetoesan Melajoe)

Pidato Wakil Perdana Menteri K. H. Idham Khalid, yang disampaikan

pada waktu menyatakan bahwa daerah Aceh danKabupaten Langkat dijadikan daerah bantuan militer, padatanggal 20 Desember 1956 di gedung DPRD Sumatera Utara,

yang antara lain berbunyi: “Kita ulur tangan kanan kita untukmenyambut kembalinya saudara-saudara kita yang mempunyaijalan pikiran lain dalam memperjuangkan cita-cita merekaseperti yang telah terjadi sekarang ini, sehingga merekakembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak negara kitayang demokratis ini.

 

Sementara itu kita kepal tangan kiri kitaseperti persiapan diri untuk memukul mereka jika mereka masihberkeras hati untuk tidak menerima uluran tangan kita

yang kita ulurkan dengan tulus dan ikhlas,

 

 

 

 

Info dari majalah Terang Bulan  1 mei 1958 tentang Dewan Gajah dibawah pimpinan Simbolon tahun 1956

 

 

Mayat-mayat bergelimpangan

Oleh  Eddy elizon

 

 

 

 Foto kanan atas  Major W.F.(Boyke) Naingolan

.Gara-gara rencananya ,maka  banyak darah mengalir secara sia-sia.

Foto kiri atas Lts Friets Hutabarat yang memimpin serangan ke kota Pematangsiantar  kini tewas,

 

 

dari sakunya diperoleh dokumen .Ketika revolusi dia korbankan jiwanya untuk kemerdekaan,tetapiakhirnya dia tewas sebagai pemberontak

 

Foto kanan bawah Eddyson Elizon

 

Meskipun peristiwa di Medan itu sudah lewat sedikit,tetapi kegetirannya masih melekat dihati Ibu Pertiwi dan penyesalnnya hingga kini belum ada.Untuk inilah maka kami muat laporan pembantu TB di Medan, Eddy Elyzon . dan selanjutnya kami mencoba terus menghubunginya untuk mendapatkan bahan operasi-operasi didaerah Sumatera Barat. Peristiwa ini perlu kami muatkan ,guna bahan renungan bahwa suatu tindakan serampangan akan buruk akibatnya.                (terang Bulan 1958)

 

 

20 Desember 1956

 Achmad Husein pada 20 Desember malah mengambilalih pemerintahan dari tangan sipil, dari Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo.

 Berturut-turut terbentuk Dewan Gajah di Sumatera Utara di bawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorium I Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan di bawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorium II Letnan Kolonel Barlian serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Panglima Tentara dan Teritorium VII Letnan Kolonel Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual. Berbagai musyawarah yang diselenggarakan sepanjang tahun 1956, di antara para panglima tentara maupun antara tentara dan kalangan pemerintah pusat, tak berhasil menyelesaikan persoalan.

(gungun gunawan)

 

20 Desember 1956

Pada akhir bulan Desember 1956 dan permulaan tahun 1957 terjadi pergolakan menentang pemerintah Pusat, di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi.

Pergolakan ini dimulai dengan pembentukan “Dewan Banteng” di Sumatera Barat tanggal 20 Desember 1956 dipimpin Letnan Kolonel Achmad Hussein. Tindakan pertama dilakukan dengan mengambil alih pimpinan pemerintah Sumatera Barat dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dua hari kemudian, tanggal 22 Desember 1956 di Medan (Sumatera Utara) terbentuk “Dewan Gajah”, dipimpin Kolonel Maludin Simbolon, yang menyatakanbahwa Sumatera Utara melepaskan diri untuk sementara dari hubungan dengan pemerintahPusat.

 

Pada akhir 1956 dan awal 1957,

 

 lahirlah Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Selatan. Hawa perlawanan merembet ke Sulawesi. Para pemuda Bugis dan Minahasa menuntut pendirian dewan serupa di Sulawesi.

 

Gubernur Andi Pangerang dan para pejabat daerah menangkap keresahan ini. Mereka menyusun konsep tuntutan otonomi daerah yang akan dibawa ke Jakarta. Sejumlah perwira membahas hal serupa. (Ventje Samual)

 

21 Desember 1956

Let Kol Ahmad Husein  mendapat mandat dari Gubernur Sumatera tengah untuk menjalankan tugas Kepala Daerah sejak 21 Desember 1956, kedudukannya bahkan diperkuat setelah MBAD meningkatkan Komandonya Daerah sumatera Tengah(KDMST) sehingga ia pun mendapat predikat Panglima

(Leirizza)

Pada tanggal 21 Desember(satu hari sebelum Simbolon memisahkan diri dari Pemerintah) Peristiwa di Sumatera Tengah, dimana Dewan Banteng dikomandoi oleh Komandan Resimen 4  mengoper kekuasaan dari Gubernur

 

(A.H.Nasution,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

22 Desember 1956

 

Kota Medan sudah ditempatkan untuk menjadi sebuah kota yang harus melalui peristiwa-peristiwa militer.Tanggal 22 Desember 1956, meletuslah peristiwa yang pertama kali, hingga munculah SOB ( Negara dalam keadaan Darurat Perang-Dr Iwan)

 

Kolonel Simbolon yang yang ketika itu menjadi Panglima TT I membahanakan suara melalui RRI Medan , menyatakan bahwa seluruh eilaya TT I Sumatera Utara melepaskan diri dari Pemerintah Pusat.

 

 

Dengan adanya ini Pemerintah Pusat membalas tindakan  tersebut dan diucapkan oleh Presiden Sukarno sendiri  meminta bawahannya  Kol Simbolon yaitu Kepala Staf TT I Letkol Djamin Gintings  dan Komandan Res-II  Letkol Wahab Macmour  mengambil alih  kekuasaan dari tangan Simbolon.Setelah Simbolon berkuasa selama lima hari  dengan menukar nama RRI Medan ,Kotaraja dan Sibolga menjadi Radio Komando Gajah.

 

Pasukan APRI di Medan

(Terang Bulan ,1958)

 

 

 

 Djamin Gintings

 

Pada tanggal 22 Desember 1956 Kolonel Simbolon pemimpin Dewan Gajah melalui RRI Medan mengumumkan pemutusan hubungan wilayah bukit barisan dengan pemerintah pusat. Ia mengubah nama kodam TT I menjadi Kodam TT I Bukit Barisan. Dia melihat pada permasalahan kesejahteraan dan perumahan prajurit yang sangat memprihatinkan.Karena keterbatasan dana dari pusat maka Kolonel Simbolon mencari jalan sendiri membangun asrama dan perumahan prajurit. Dia mencari dana sendiri namun sayang cara yang digunakan adalah cara illegal. Dia menjual secara illegal hasil perkebunan di wilayah Sumatra Utara.

 

Ekspor hasil perkebunan dijual melalui Teluk Nibungh di Muara Sungai Asahan Tanjung Balai. Namun, pers ibukota memberitakan penyulundupan itu dan kasad memerintahkan pemeriksaan pada kasus ini. Kasad pun bermaksud menggantikan panglima TT I Bukit Barisan dengan kolonel Lubis

(kolektorsejarah web blog)

 

 

 

22 Desember 1956

Foto Simbolon memisahkan diri dari Pusat

(Nugroho Notosutanto)

 

 

Tidak lama kemudian mulailah meletus  peristiwa  di Medan  dimana Panglima TT I memisahkan diri dari pusat dan tidak mengakui Pemerintah lagi tetapi menyatakan tetap taat kepada Panglima Tertinggi(Sukarno).

Disusul pula oleh peristiwa daerah-Daerah lain seperti sumatera tengah satu hari sebelumnya, daerah lain seperti Sumatera Selatan atas dasar putusan DPR Peralihan maka diputuskan supaya Panglima TT II memimpin Pemerintahan di Sumatera Selatan.

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

24 Desember 1956

Menyusul tindakan simbolon di medan tanggal 22 Desember 1956, Let Kol Barlian Panglima TT II (Sriwijaya) pada tanggal 24 Desember 1956 juga menyatakan memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat.

(R.Z.Leirissa)

 

26 Desember 1956

Pada tanggal 26 Desember, di Pematang Siantar, yang menjadi Ibu Kota RES.II , Letkol Wahab Macmour  menyatakan mengambil alih kekuasaan.Letkol Franz Hutabat menyerang  Pematang siantar dan tewas sebagai pemberontak , Let Kol Wahab Makmoer telah mengambil alih kekuasaan Resort II Pematang siantar.karena ketika Pusat merintahkan untuk mengambil alih kekusaan disini, Let Kol djamin Gintings  menyatakan tidak sanggup dan baru bertindak  Letkol Wahab Macmour Kolonel Simbolon melarikan diri  ke Tapanuli , keadaan di  TT –I  boleh dikatakan tenang kembali serta Kol Simbolon dibiarkan berkeliaran di Sumatera Tengah sesuak hatinya

 

 

.(Majallah Terang Bulan Medan 1958)

 

Pada tanggal 26 Desember malam,

Kol Simbolon masih mengadakan Perayaan Natal ditempat Kediaman Panglima yang dihadiri seluruh Perwira Garnizun Medan, termasuk Djamin Gintings. Perayaan ini berlangsung meriah dan tidak ada tanda-tanda bakal terjadi sesuatu.

 

(R.Z.Leirissa)

 

 

27 Desember 1956

Pada tanggal 27 Desember 1956 menjelang pagi, Simbolon menerima berita bahwa Pasukan Mayor Wahab Makmour sedang berusaha menangkapmnya. Tindakan Komandan Rseimen Sumatera timur itu rupanya berhubungan dengan berita bahwa ia diangkat KSAD mengantikan Simbolon di sumatera Utara.

 

 Keadaan semakin gawat karena Kepala staf TT I Bukit Barisan Let.Kol. Djamin gintings pun mendapat berita bahwa dirinyalah yang diunjuk menjadi penganti Simbolon sebagai Panglima. Simbolon sendiri tidak mendengar berita itu,juga tidak ad laporan dari Perwira Stafnya.

 

Perwira Staf TT I yang ikut memimpin Penyergapan ke rumah Panglima Kol.Simbolon adalah mayor Ulung Sitepu (yang kemudian terlihat dalam G 30 S PKI dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahmilub,), Mayor Wahab Makmour kemudian ternyata sudah dibina PKI.

 

 

 

Dalam situasi yang serba mendadak itu Kolonel Simbolon hanya bisa mengandalkan satu batalyon di Kota Medan yang tetap setia padanya, Batalyon 132 yang dipimpin Kapten Sinta Pohan, yang merupakan Batalyon cadangan yang tidak dimasukkan dalam salah satu resimen langsung berapa dibawah Panglima.

Batalion 131 yang dipimpin  Mayor Henry Siregar pun sebenarnya batalion cadangan tetapi  ketika itu Batalyon tersebut sedang bertugas ke Aceh .

 

Setelah mempertimbangkan secara matang, Kol Simbolon memutuskan untuk tidak menghadapi Pasukan Wahab Makmour  yng dibantu Kesatuan Kavaleri, ia mengundurkan diri ke Tapanuli  menuju tempat Resimen III yang dipimpin Mayor J.Samosir yang masih bisa diandalkan.

 

Tindakan ini diambilnya  karena bila bertahan dalam kota,pasti akan terjadi pertempuran dan yang akan paling menderita  adalah rakyat umum..Keputusan ini disampaikan juga kepada Gubernur Komala Pontas ,selain itu  ia juga menyarankan  Gubernur  supaya menghubungi pasukan Wahab Makmour  agar gerakan  Pasukan  yang mengawalnya  jangan dihalang-halangi karena suatu provokasi kecil saja akan mengakibatkan pertempuran.

 

(R.Z.Leirissa)

 

 

27 Desember 1956

Pada tanggal 27 Desember 1956 dinyatakan melalui RRI Medan bahwa Let Kol Djamin Ginting  telah mengambil alih kekuasaan dari Kolonel Simbolon dan hubungan ke Pusat dibuka kembali. Kemudian diangkatlah Letkol Djamin Gintings sebagai Panglima TT I .

 

(Terang Bulan,1958)

 

 

 

Foto Jamin Ginting

 

 Tahun 1975, let jen Jamin ginting meninggal di Canada sebagai sebagai Duta besar RI di Canada.

(Dr Iwan)

 

Pada 27 Desember 1956 subuh, Simbolon menerima berita ada pasukan yang diperintahkan menangkapnya. Dengan perlindungan dari Batalyon 132 dibawah Kapten Sinta Pohan, dia bergerak ke Tapanuli bergabung dengan Resimen III Mayor J Samosir

 

(kolektorsejarah web blog)

 

 

Kira-kira sekita jam 09.00 pagi tanggal 27 Desember Kolonel Simbolon dikawal Batalion Sinta Pohan bergerak meninggalkan Medan menuju Tapanuli, melalui wilayah yang dikuasai Pasukan Wahab Makmour.

 

Sejak di Prapat sampai tarutung Rombongan Simbolon selalu diamati oleh Pesawat tempur AURI, yang bahkan sering menukik tanpa menembak, keadaan ini menyadarkan Simbolon  bahwa ia tidak dapat berdiam di tapanuli karena sewaktu-waktu wilayah itu bisa diserang, ia memutuskan bertolak ke Padang tanpa pasukan. Hanya Mayor Rambe  ,ajudan Letda K.Sinaga dan Lettu  Zulkifli Nasution yang menyertainya ke Padang. Ketiga perwira ini kemudian diperintahkan ke Jakarta dan melapor kepada KSAD.

 

Pasukan sinta Pohan diperintahkan bergabung dengan mayor Samosir di Tapanuli,sejak itu Kolonel Simbolon berada di Padang dan mengikuti per-kembangan selanjutnya dari Kota dewan banteng itu dengan mendapat segala fasilitas dari resimen 4 yang kemudian menjadi KDMST.

 

(R.Z.Leirissa)

 

Pada 27 dsember 1956 Gubernur Sumatera selatan Wianrno mengajukan permohonan berhenti  kepada menteri dalam negeri.

(R.Z.Leirissa)

 

 

 

 

 

19 56 waktunya lupa
Natsir bicara apa adanya
Ummat Islam menghadapi bahaya
Inilah cobaan Allah ta’ala

Akan diindang, ditampi teras
Biar terpisah padi dan beras
Kaum muslimin haruslah tegas
Orang Komunis sedang mengganas

Dengan serius Natsir berqalam
Ibarat Ikan di dalam kolam
Dilempar batu jatuh ke dalam
Ummat Islam sedang terancam

Akan terjadi suatu drama
Ummat Islam harus waspada
Maju kena, mundurpun kena
Kepada Allah kita berdoa

Tiada perlu berpikir lama
Ummat Islam siaplah segera
Membela negeri, tanah tercinta
Diancam Komunis anti agama

Ada ditulis di koran koran
D.N. Aidit pernah mengatakan
Orang P.K.I anti Tuhan
Hatiku geram tiada tertahan

Membaca syair mungkin bosan
Tapi cerita perlu diteruskan
Eseipun ditulis dalam karangan
Silakan dibaca untuk dipikirkan

(Burhanuddin St Kayo)

In late 1956, there were demands by Regional Commanders in Sumatra for more autonomy in the Provinces. When these demands were not met by the Central Government, they began to rebel and by early 1957, they had taken control of Governance in Sumatra by force. Then, on 15th February 1958, Lieutenant Colonel Ahmad Hussein declared the establishment of the PRRI (Revolutionary Government of the Republic of Indonesia).
This prompted the Central Government to deploy troops
.(sukarnoyeras)

KISI INFO INDONESIA 1957(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1957

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Dr IWAN SUWANDY,MHA

PENEMU DAN PRESIDEN PERTAMA

PERHIMPUNAN

KISI

(KOLEKSTOR INFORMASI SEJARAH INDONESIA)

TAHUN 2013-2020

SEJEN KISI

LILI WIDJAJA,MM

DEWAN KEHORMATAN

KETUA

Dr IWAN SUWANDY,MHA

ANGGOTA

ALBERT SUWANDY DJOHAN OETAMA,ST,GEA

ANTON JIMMI SUWANDY ST.MECH.

 

ANNGOTA KEHORMATAN

GRACE SHANTY

ALICE SUWAMDY

ANNABELA PRINCESSA(CESSA(

JOCELIN SUWANDY(CELINE)

ANTONI WILLIAM SUWANDY

ANNGOTA

ARIS SIREGAR

HANS van SCHEIK

 

MASA JABATAN PREDIDEN DAN SEKJEN HANYA SATU KALI SELAMA TUJUH TAHUN, PENGANTINYA AKAN DIPILIH OLEH DEWAN KEHORMATAN

BAGI YANG BERMINAT MENJADI ANGGOTA KISI

MENDAFTAR LIWAT  EMAIL KISI

iwansuwandy@gmail.com

dengan syarat

mengirimkan foto kopi KTP(ID )terbaru dan melunasi sumbangan dana operasional KISI untuk seumur hidup sebanyak US50,-

HAK ANGGOTA

SETIAP BULAN AKAN DI,KIRIMKAN INFO LANGSUNG KE EMAILNYA

DAPAT MEMBELI BUKU TERBITAN KISI YANG CONTOHNYA SUDAH  DIUPLOAD DI

hhtp”//www. Driwancybermuseum.wordpress.com

dengan memberikan sumbangan biaya kopi dan biaya kirim

TERIMA KASIH SUDAH BERGABUNG DENGAN KISI

SEMOGA KISI TETAP JAYA

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

1957

In 1957, President Eisenhower, his secretary of state, John Foster Dulles, and the CIA–unbeknownst to Congress or to the American public–launched a massive covert military operation in Indonesia. Its aims were to topple or weaken Indonesia’s populist President Sukarno, viewed as too friendly toward Indonesia’s Communist Party, and to cripple the Indonesian army.(sukarnoyears)

 

Pada tahun 1957 Jakarta  belum ramai benar, saat itu banyak orang asing memberikan julukan Desa Besar ,belum banyak mobil dan masih banyak orang kekantor naik sepeda.

 

Ahmad Yani  Pindah dari  tempat tinggalnya setelah kembali dari  luar negeri di Hotel Des Indes (saat ini Gajahmada Plaza-Dr Iwan) ke tempat tinggal di Jalan Lembang (menteng) walaupun belum slesai dibangun, mau beli perabot uang tidak ada sehingga dipinjam dari ke Jawatan Kesejahteraan TNI AD dan pinjam uang dari koperasi , PUSKOPAD TNI AD .

Saat ini Ahmad Yani ia masih diberi “Meja Kosong” sebagai Staf di  Markas besar TNI AD, staf Assisten I KASAD.

(Ahmad Yani)

Kunjungan Bung Hatta Ke Sawahlunto Tahun 1957

Pada tahun 1957 ada pesta adat di Sawahlunto, dimana kedua orang tuaku ikut aktif, dengan berpakaian adat kebesaran, lengkap dengan payung kuning.

Pesta adat dilaksanakan dalam menyambut kedatangan Bung Hatta ke Sawahlunto pada saat memperingati hari jadi Dewan Banteng.

 

Pada waktu itu kami sangat senang dan bangga, rasanya banyak kemajuan yang diperolah.Masyarakat bergembira ria, merasakan perkembangan atau kemajuan pembangunan selama Dewan Banteng ada.Bapak saya berfoto dengan berpakaian adat, saat penyambutan Bung Hatta yang datang ke Sawahlunto.

Kami berasal dari Talawi ibu kota Kecamatan Talawi, waktu itu masuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.Bapak saya bernama Djamaluddin gelar Dt. Padoeko Labiah, penghulu suku Caniago di Sijantang Talawi.
Selain tokoh adat di negerinya Bapak saya waktu itu seorang Camat Talawi.
Ibu saya bernama Syamsiri anak Muhammad Dt. Sampanghulu, penghulu suku Patapang di Talawi.

Ibu saya kemenakan Dt. Indosati adalah penghulu pucuak di Talawi, secara otomatis menjadi Bundo Kanduang.Pada waktu itu Bapak saya pengurus MTKAAM (Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, saya tidak tahu jabatannya.

Melihat foto Bapak yang dipayungi dalam upacara adat waktu upacara penyambutan Bung Hatta berkunjung ke Sawahlunto, mungkin saja Bapak saya sebagai ketua MTKAAM Sawahlunto Sijunjung.

Waktu itu Kecamatan Talawi adalah yang paling maju di kabupaten Sawahlunto Sijunjung.Sebenarnya saya tidak begitu paham apa yang akan terjadi, apalagi bicara politik.
Masih terngiang-ngiang di telinga saya ada kata-kata Bapak ke ibu.
Beliau berdiskusi dan Bapak mengatakan bahwa sepertinya ada ketidak cocokan antara Bung Hatta dan Bung Karno.
Bapak saya mengatakan kepada ibu bahwa Bung Hatta telah berhenti jadi Wakil Presiden.

 

Kata Bapak… yah semoga nanti bila ada pemilihan umum, Bung Hatta bisa terpilih menjadi presiden…….??

Ketika itu, ibu saya sebagai isteri seorang pegawai negeri atau isteri Camat, maka beliau disebut juga seorang Bundo Kanduang.Selain itu beliau ikut pula jadi anggota Aisyiah.
Banyak sekali kesibukannya.
Saya tahu bahwa ibu saya, sering kumpul dengan ibu-ibu di kampungnya.
Saya ingat, ibu saya meminta kepada ibu ibu lainnya, bahwa sebelum memasak nasi, beras yang akan dimasak itu diambil 2 genggam dan ditabung (disimpan terpisah) untuk bantuan.
Bila sudah terkumpul kira-kira sebuntil, ada ibu lainnya yang mengumpulkannya.Kegiatan ini dilakukan oleh organisasi ibu-ibu yaitu yang disebut seksi G.Memang organisasi ibu-ibu ini aktif dan sangat efektif, dan ibu saya adalah ketuanya.
Seperti sebelumnya saya sering menemani dan mengantar ibu saya setelah magrib dengan mengggunakan
suluah (semacam obor yang terbuat dari daun kelapa tua yang disusun and diikat kuat, dibakar ujungnya sebagai penerang dijalan).

Ibu mengajak ibu-ibu lainnya, bersama saya, dan saya berteriak memanggil ibu-ibu itu.
Maklum kalau di kampuang memang harus berteriak agar terdengar, karena gelap dan juga halamannya luas-luas.Kemudian ibu-ibu dikumpulkan dan diajak ke surau yang ada di kampung saya, yang disebut
surau Gadang.

Surau di kampung saya banyak dan tiap suku ada yang punya.
Surau Gadang ini adalah surau yang menampung santri-santi dari mana saja, ada yang dari daerah lain.Dengan menggunakan lampu minyak tanah, ibu saya mengajarkan ibu-ibu belajar membaca di surau itu.Waktu itu di kampung saya belum masuk listrik.

(Prof. DR. Ir. Zoer’aini Djamal Irwan)

Kisah lengkap baca  lampiran Kisah Masa PRRI

 

Dewan Banteng Tetap Mengakui Sukarno, Juanda dan Nasution

TUNTUTAN Dewan Banteng yang terpenting diantaranya adalah:

• Menuntut pemberian serta pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangja pelaksanaan sistem Pemerintahan desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar,layak dan adil.

• Menuntut dihapuskan segera sistem sentralisme yang dalam kenyataannya mengkaibatkanb birokrasi yang tidak sehat dan juga menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.

• Menuntut suatu Komando Pertahanan Daerah dalam arti Teritorial, operatif dan administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan komando utama dalam Angkatan Darat.Juga menuntut ditetapkannya eks. Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai kesatuan militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.

Walaupun Letkol Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng mengambil alih jabatan Gubernur Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Mulyoharjo, namun Ahmad Husein tidak ditindak sebagai Komandan Resimen 4 TT. I. BB, malah sebaliknya tuntutan Dewan Banteng agar dibentuk satu Komando Militer di Sumatera Tengah yaitu Komando Militer Daerah Sumatera Tengah (KDMST) dipenuhi lepas dari TT. I BB dan Letkol, Ahmad Husein diangkat menjadi Panglima KDMST. Dewan Banteng tetap mengakuo Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia, tetap mengakui Pemerintahan Juanda dan tetap mengakui Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Berbeda dengan Dewan Banteng, Kolonel Maluddin Simbolon, Panglima TT. I BB setelah mengumumkan pembentukan Dewan Garuda yang seluruh pengurusnya militer pada tanggal 22 Desember 1956, dua hari sesudah Dewan Banteng, pada hari itu juga Simbolon menyatakan melepaskan diri dari Pemerintahan Juanda dan menyatakan daerah TT. I BB dalam keadaan Darurat Perang (SOB). Pemerintah Juanda cepat memberikan jawaban.

Pada hari itu juga memerintah KSAD memecat Simbolon dari jabatan Panglima TT.I BB dan mengangkat Kepala Stafnya Letkol.Jamin Ginting menggantikan Simbolon menjadi Panglima TT.I BB. Simbolon bersama sejumlah anak buahnya akhirnya melarikan diri ke Sumatera Barat, Padang dan tidak kembali lagi ke Medan.

Setelah Pemerintah Pusat tidak memperhatikan usul alokasi dana untuk pembangunan daerah Sumatera Tengah,maka Dewan Banteng tidak mengirimkan lagi seluruh penghasilan Daerah Sumatera Tengah ke Pusat, ditahan di daerah dan digunakan untuk pembangunan Daerah.

Masalah ini meningkatkan konlik dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Dewan Banteng melakukan “Barter”, pedagang langsung dengan luar negeri, tanpa melalui prosedur yang lazim yaitu melalui Departemen Perdagangan dan Bea Cukai

. Yang dibarter adalah teh, karet dan hasil bumi Sumatera Tengah lainnya. Dana yang diperoleh dari hasil barter itu digunakan untuk mendatangkan alat-alat berat untuk pembangunan jalan seperti traktor, buldozer, aspal dan berbagai alat berat lainnya.

Dalam beberapa bulan saja keadaan pembangunan di Sumatera Tengah meningkat, sehingga ada jalan dinamakan orang “ Jalan Dewan Banteng”.Pembangunan Sumatera Tengah di bawah Dewan Banteng dianggap terbaik waktu itu di Indonesia.

 Untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah Kabupaten dan Kota, Dewan Banteng pernah membagi-bagikan uang Rp. 1juta kepada tiap Kabupaten dan Kota.Kalau sekarang uang Rp.1 juta tidak punya harga,

 

 

 

akan tetapi pada tahun 1957 itu uang Rp. 1 juta punya nilai yang tinggi. Keadaan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun, karena situasi politik di Jakarta bertambah panas disebabkan sikap dan tingkah laku Presiden Sukarno yang membela Partai Komunis Indonesia (PKI) yang waktu itu berakiblat ke Moskow. Waktu itu Sukarno akrab dengan Moskow

 

15 January 1957

 

 Bulan Januari 1957 “Dewan Garuda”  di Sumatera Selatan mengambil alih pemerintahan dari Gubernur  Winarno.

 

 

Pada  tanggal 15 Januari 1957, Kolonel Barlian di Sumatera Selatan mendeklarasikan berdirinya Dewan Garuda. Tidak hanya itu, Kolonel Vence Samual di Indonesia Timur mendeklarasikan Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Tuntutan dari Permesta ialah  otonomi, kontrol atas pendapatan daerah, dan kembalinya Dwi Tunggal.

Dapat kita lihat bahwa tuntutan dari daerah-daerah bergolka ini hampir sama yakni seputar otonomi, hubungan pusat-daerah terutama soal ekonomi, dan pemulihan Dwi Tunggal.

(Oetoesan melajoe)

Pada 15-17 Januari 1957 diadakan Kongres Adat Sumatera Selatan yang mengeluarkan “ Piagam Perjuangan Sumatera Selatan” dan Dewan  Garuda.

Pembentukan dewan garuda di Palembang merupakan upaya tiga tokoh Derah sumatera Selatan Kolonel (purn) Nuh, Kapten(purn) Thalib dan Amin Husein. Kolonel  Nuh adalah orang yang sangat berpengaruh pada masa Perang Kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai kepala staf Komando Sumatera ketika Hardjowardjojo pejabat Panglimanya.

Dengan pangkat Kolonel, ia merupakan salah seorang perwira senior di sumatera selatan, pengaruhnya cukup luas. Thalib pernah menjadi pernah menjabat perwira Intel dari colonel simbolon, tetapi meninggalkan  militer tahun 1951 dan berwiraswasta ,ia dikenal sebagai pengusaha diwilayah ini.

Susunan Dewan Garuda

Ketua Let.Kol Barlian

Dengan anggota

Mayor Nawawi Wakil kepala staf TT II, Mayor Alamsyah Ratuprawira Assisten I, Mayor  Hariman assisetn II, Mayor Asnawi Mangkualam assiten IV, Mayor Jusuf Singadikane assiten V.

Komandan komandan Batalion dan Resimen :Let Kol Pangabean dan Let Worang.

Dewan garuda berhasil menyusun Strategi Pembangunan yang dinamakan Piagam Pembangunan, intinya sama dengan Piagam Dewan Banteng.

 

Sejak awal ada keretakan  ada keretakan dalam tubuh Dewan garuda , secara politis sesungguhnya wilayah Suamtera Selata dikuasai oleh  PNI  sejak Perang Kemerdekaan , peran tokoh A.K.Gani sangat menonjol ,demikan pula tokoh PNI lainnya Dr Moh Isa karena selama Perang Kemerdekaan, tokoh-tokoh militer diwilayah ini seperti Kol Bambang Utoyo dan Lek Kol Ibnu Sutowo sangat dekat dengan tokoh politik di Jakarta, selain itu potensi masyarakat ayng dominan adalah pegawai negeri. Dipihka lain,kepala-kepakla adat yang juga menjadi kepala marga demikian kuatnya organisasi primordial ini sehingga tidak mengherankan kaum kepala adat inilah yang mensponsori langkah-langkah kearah perubahan seperti yang tampak dalam Kongres adat Sumatera Selatan.

Dampak ketidak kompakan Dewan Garuda juga disebabkan tokoh-tokoh militer itu tetap berhubungan dengan KSAD, sehingga segala perkembangan Dewan garuda dapat diketahui di Jakarta.

Sesungguhnya, Dewan Garuda bersifat mendua, disatu pihak ada tokoh seperti Mayor Nawawi yang lebih dekat ke Dewan banteng dan dipihak lain ada yang lebih dekat dengan Jkarta seperti Bambang utoyo dan Ryucudu.

 

(R.Z.Leirissa)

 

Februari 1957

 

Sukarno Penyebab pemberontakan PRRI dan PERMESTA ?

 

Awal kediktatoran rezim Sukarno ini dimulai pada bulan Februari tahun 1957,

Sukarno menelurkan konsepsi “DEMOKRASI TERPIMPIN”,yang pada hakekatnya adalah selubung untuk MEMBERANGUS DEMOKRASI SEJATI.Sukarno juga membentuk sebuah lembaga negara yang baru yang TIDAK ADA DALAM UUD,yang dinamakannya DEWAN NASIONAL.

 

Tugas Dewan Nasional ini adalah untuk memberi nasihat pada kabinet,dan dewan ini diketuai oleh PYM Sukarno sendiri.

 

 

 

Jadi dalam hal ini Sukarno adalah pemimpin daripada DEMOKRASI TERPIMPIN!.Gagasan ini dengan tegas ditolak oleh seluruh komponen demokrasi di Indonesia,Masyumi,Partai Katolik,PSI,NU,PSII,IPKI, PARKINDO……..HANYA PKI yang sangat mendukungnya dengan gigih dan kuat.

 

Daerah -daerah bergolak dan menolaknya mentah mentah, didaerah daerah terbentuk perlawanan bersenjata seperti PRRI dan PERMESTA.

 Jadi Sukarno sendirilah yang menciptakan pergolakan daerah dan ketidak stabilan politik diseluruh Indonesia.

 (Sumber Faried fibez,2012)

 

15 Pebruari 1957

 

 KSAD telah melarang diadakan RE-UNI oleh DEWAN-DEWAN yang lahir didaerah , sebagai akibat  dari situasi Pergolakan  Daerah tersebut.

(Ahmad Yani)

 

 

27 Pebruari 1957

CIA Director Allen Dulles had told the National Security Council on February 27 1957 that if the dissident movement failed, Indonesia would move into the Communist camp. At this point Eisenhower told the council that the United States “would have to go in” to prevent a Communist take-over..

As the situation worsened, Secretary Dulles and other State Department officials had discussed with Eisenhower the possibility of covert assistance to the rebels. The President authorized a confidential message to the rebel leaders, telling them that if they mounted a “stubborn resistance” to the expected attack by government forces, the United States would offer some form of recognition, which would in turn permit overt U.S. support.

In 1957, President Eisenhower, his secretary of state, John Foster Dulles, and the CIA — unbeknownst to Congress or to the American public — launched a massive covert military operation in Indonesia.
it was a covert intervention by the United States in Indonesia in the late 1950s involving among other things the supply of thousands of weapons, creation and deployment ofa secret CIA airforce and logistical support from the Seventh Fleet.
The operation has been kept almost totally secret from the American public for nearly 40 years.
This CIA operation proved to be even more disastrous than the Bay of Pigs.(sukarnoyears)

 

 

28 Februari 1957

 

Pada 28 Februari 1957, Gubernur dan para pejabat daerah di seluruh Sulawesi berusaha berunding dengan Jakarta mengenai tuntutan otonomi pembangunan.

 

Kami bertemu mereka dalam pesawat saat pulang ke Makassar.

 

Lantaran upaya negosiasi tidak digubris Jakarta, begitu tiba di Makassar kami sepakat menggelar rapat menyusun konsep perjuangan otonomi. Rapat hari itu,

 (Ventje Samual)

 

Maret 1957

 

Maka Kabinet  Ali Sastro Atmidjojo Ke _II  yang dibentuk atas dasar Pemilihan Umum menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk menguasai situasi Negara.

Presiden menyatakan Negara dalam keadaan

 SOB (Darurat )

Dan dengan demikian membebankan tugas keamanan Negara sepenuhnya kepada Angkatan Bersenjata republic Indonesia.

(Ahmad Yani)

Begitu pula mulai bulan Maret mulai peristiwa di Bagian Timur Indonesia yang terkenal dengan Proklamasi Permesta yang pada hahekatnya mencari jalan sendirimemutuskan diri dari Pusat dan tidak lagi menjalankan beleid politik ,militer maupun ekonomi dari Pemerintah Pusat.

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

1 Maret 1957

 

Rapat berlangsung hingga menjelang subuh di rumah Gubernur.

 

Pada akhir rapat, 51 orang yang hadir meneken Piagam Perjuangan Semesta.

 

Saya peneken(menanda tangani)  pertama. Penanda tangan lain di antaranya Mayor M. Yusuf dan Sjamsoeddin, ayah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin.

 

 

 

 Kami kemudian membacakan Deklarasi Permesta.

 

Setelah itu, saya sebagai Panglima TT Wirabuana menyatakan Indonesia Bagian Timur dalam keadaan darurat perang. Gubernur Andi Pangerang juga membacakan seruan agar rakyat tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

 

Saya juga menggelar Kongres Bhinneka Tunggal Ika di Makassar,

 (Ventje Samual)

 

 

2 Maret 1957

 

 Pada tanggal 2 Maret 1957 di Manado diumumkan “Piagam Perjoangan Semesta

(PERMESTA)” oleh Letnan Kolonel Ventje  Sumual, menentang pemerintah Pusat.

(ventje Samual)

 

Silahkan lihat info yang lengkap di  CD-Rom Dr Iwan

 Koleksi sejarah Permesta

 

 

 

12 Maret 1957

 

 

 

Foto IPPHOS Penjelasan  mengenai berlakunya  SOB kepada wartawan di Palembang 12 Maret 1957

 

(Nugroho Notosutanto)

 

 

21 Maret 1957

 

Sepanjang tahun 1957, koran komunis dan pers nasional seperti Harian Rakyat dan Bintang Timur melansir pemberitaan buruk tentang Sumitro. Ia dituduh melakukan korupsi besar-besaran.

Pada 23 Maret 1957 Sumitro dipanggil Corps Polisi Militer (CPM) Bandung. Tapi pemeriksa menyatakan, tidak ada alasan untuk menahan Sumitro. Panggilan kedua oleh CPM terjadi pada tanggal 6 – 7 Mei 1957. Kemudian 8 Mei 1957, ia dipanggil lagi.

Sumitro semakin tertekan oleh serangan koran prokomunis dan merasa hendak ditangkap. Atas prinsip “pengabdian dan perlawanan” ia memilih melawan rezim Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan golongan komunis dan mengabaikan pembangunan daerah.(iluni)

 

 

April 1957

 

Pada April 1957, Roeslan Abdul Gani dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap dan melanggar aturan (Ulf Sundhausen, Politik Militer Indonesia 1945-1967, 1986 : 177). Penangkapan itu lantas mendapat dukungan luas dari korps perwira TNI-AD.

Namun, perseteruan Zulkifli dan Nasution berlanjut. Ada kelompok perwira senior yang tergolong menentang pimpinan AD.

 Mereka adalah Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel A.E. Kawilarang, Letkol Warouw, dan Letkol Sumual.

(mustprast web blog)

Permasalahan ketimpangan Pusat – Daerah menuai protes sejumlah perwira di Sumatera dan terbentuklah Dewan Gajah di Sumatera Utara Dewan Banteng di Sumatera Tengah serta Dewan Garuda di Sumatera Bagian Selatan. Tahap awal yang terjadi adalah Dewan Garuda melatih kedisiplinan untuk membantu pembangunan dengan anggota pemuda dari PSI, MASYUMI dan sebagian dari mliter.

Gerakan ini ternyata tercium oleh MBAD atas laporan dari Lettu Sainan Sagiman yang kelanjutanya adalah pada April 1957 Asisten I MBAD Letkol. Achmad Sukendro mengeluarkan perintah kepada Komandan Resimen V Mayor Djuhartono untuk menangkap perwira TT. II/SRIWIJAYA termasuk Panglimanya Letkol Burlian

(KODAM Sriwjaya web blog)

26 April 1957

 

 

Foto IPPHOS

Rapat seluruh Penguasa Militer, Gubernur, Pemerintah Pusat  di Istana Negara, 26 April 1957(Nugroho Notosutanto)

 

 

 

 

 

 

27 April 1957

 

 

Pidato Let Kol Ahmad Husein

Pada Rapat Penguasa militer Pusat Di Istana Negara Jakarta

 

Yang terhormat Ketua Sidang

 

Saudara-saudara para rekan serta hadirin yang terhormat.

Saya merasa berbahagia atas kesempatan yang diberikan oleh ketua Sidang pada Rapat Penguasa Militer seluruh Indonesia pada saat ini.

Untuk mengucapkan satu dan lain hal dimuka para hadirin yang terhormat , yang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas keselamatan Negara di masa sekarang dan dimasa yang akan dating  yang mana oleh karena keadaan , sampai drewasa ini belum pernah dapat dilaksanakan, dan atas pemberian kesempatan ini saya menyatakan penghargaan serta mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga.

 

Izinkanlah saya menyampaikan pernyataan “ maaf saya” dan rombongan, terutama kepada Ketua Rapat dan selanjutnya kepada hadirin yang terhormat, atas terlambatnya kami dating menghadiri rapat ini, hal mana yang menyebabkan terlambat itu telah kami sampaikan kepada KSAD.

 

 

 

 

Saudara Ketua dan hadirin yang terhormat,

Saya tidak berani menyatakan bahwa persoalan-persoalan  yang akan saya k3emukakan pada hadirin akan cukup menarik perhatian para rekan dan hairin yang terhormat, tetapi sungguhnya demikian perkenankanlah saya  dari sini mengemukakan beberapa persolan yang menurut anngapan kami adalah berfaedah sekali untuk ditinjau dan dipahami agara hasild an maksud rapat ini dapat kita peroleh  menurut proporsi yang sewajarnya.

Setelah kami mempelajari acara rapat yang disampaikan kepada kami, timbullah rasa kegembiraan di hati kami , karena rapat ini akan membahas persoalan-persoalan otonomi, ekonomi, keuangan dan keamanan daerah secara teknis, yang akan diekmukakan kelak dalam seksi-seksi yang akan dibentuk untuk memendekkan waktu, tetapi sayang rasa kegembiraan ini segera berkurang , setelah kami perhatiakan bahwa rapat sekarang ini tidak membicarakan soal-soal pokok dari sebab musabab timbulnya pergolakaan di daerah-daerah yang didorong oleh semangat rakyat yang bergejolak , menghendaki perubahan-perubahan radikal dalam taraf pimpinan nasional dan perubahan dari mismajemen yang bersimarajalela dalam segala lapanga.

Ketua siding yang terhormat

Semenjak meletusnya Peristiwa Dewan Banteng pada tanggal 20 Desember 1956, bayaklah hal-hal yang telah terjadi yang pasti menimbulkan pertanyaan : apakah yang sebenarnya menjadi latar belakang dan sebab musabab daris egala rentetan kejadian-kejadian yang dinamakan gerakan daerah tersebut.

Sebagai seorang petugas Negara dan sebagai TNI sejati yang ingin betanggung jawab bersama masyarakat dalam rangka usaha untuk menyelamatkan Nusa dan Bangsa, kami tidak dapat mengesampingkan fakta-fakta , yang tumbuh dan hidup disekeliling kami.

Kami merasa  berkewajiban  untuk menguraikan secara ringkas dan umum apa yang dinamakan sebab musabab gerakan daerah yang tersebut tadi, sehingga jelas b agi kita kedudukan dan tujuan dari pada gerakan daerah itu dan seterusnya terserahlah bagi yang bertanggung jawab untuk memahami.

Yang menjadi latar belakang dari gerakan daerah adalah pada pokoknya bersumber pada pengalaman pahit selama sebelas tahun sampai saat ini dalam melaksanakan apa yang dinamakan “ demokrasi “.

 

 

Penyalahgunaan demokrasi yang telah meningkat kepada politieke verwording dan verwording van het partijwezen (degenerasi dan degenerasi dari Partai)

yang memang diberi kesempatan bertumbuh dan berkembang oleh system-sistem sentralisme yang sudah kita pakai sampai saat ini.

 

Tidak dapat disangkal kiranya , bahwa system sentralisme mengakibatkan birokrasi yang tidak sehata, stagnasi dalam segala lapangan  terutama dalam lapangan pembangunan daerah, sehingga mengakibatkan seakan-akan seluruh rakyat menjadi apatis dan kehilangan inisiatif, apalagi adanya unsur-unsur dan golongan-golongan yang tidak bertangungg jawab yang hendak memaksakaan kemauan mereka yang tidak sesuai dengan alam pikiran rakyat Indonesia yang demokratis dan bersendikan Ke-Tuahanan.

 

Keadaan yang seperfti itulah pada umumnya menjadi latar belakang dan sebab musabab dari tumbuhnya gerakan daerah di Sumatera tengah dan daerah-daerah lain.

Jelaslah bahwa perjuangan atau Gerakan-Gerakan di daerah-daerah tersebut justru bersumber kepada tujuan yang suci kearah pembinaan suatu masyarakat yang adil,makmur dan  berwtaak seperti berbahagia, dibawah pemerintah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat., dimana terkandung unsure-unsur persamaan dalam lapangan ekonomi, social dan kebudayaan.

 

Ketua siding yang terhormat,

Pada tempatnya kiranya, Pimpinan Negara berteriama kasih kepada Gerakan Rakyat di Daerah-Daerah , yang ingin mencegah pembelokan cicta-cita Proklamasi 1945, yang disebabkan oleh usaha yang tidak jujur dari pemimpin-pemimpin yang berkuasa diwaktu-waktu yang lalu, tapi alangkah kecewanya kami mendengar reaksi-reaksi dari beberapa  pemimpin dan Golongan di Ibu Kota ini, sekan-akan Gerakan-Gerakan yang timbul didaerah itu adalah suatu kesalahan yang besar, dan kami menolak dengan keras dan tegas segala provokasi dan propaganda palsu yang dilancarkan oeh siapapun, yang mencap perjuangan suci rakyat didaerah-daerah  untuk mempertahankan  Republik Indonesia sebagai dicita-citakan oleh Proklamasi 1945, sebagai gerakan saparatisme, sukuisme, agen imperialism, dan lain-lain nama, yang hanya hati yang jahat dapat memikirkannya dan mulut yang kotor dapat mengucapkannya.

 

 

 

 

Puncak kesabaran rakyat di daerah-daerah hamper mencapai puncaknya mendengar fitnahan dan tuduhan durhaka dari golongan-golongan demikian itu yang mencap perjuangan dan keinginan luhur dari rakyat sebagai pengkhianatan terhadap Proklamasi 1945.

Apabila kita boleh berkata tentang pengkhianatan, maka sejarahlah yang telah dan akan menentukannya, tetapi yang pasti pada masa yang silam Daerahlah yang telah menyelamatkan kelanjutan hidup Pemerintah Negara Republik Indonesia yang ada sekarang ini , dengan diselamatkannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada waktu masa  Revolusi tengah bergejolak.

 

Jauh berbeda dengan orang-orang yang siang-siang telh menaikkan Bendera merah Putih karena tidak mempunyi kesanggupan untuk melanjutkan perjuangan yang maha berat itu.

 

Ketua Sidang yang terhormat

Kami merasa kasihan bahwa masih ada orang, pemimpin  dan go.longan dalam masyarakat Indonesia  ini, yang belum sanggup mengerti, bahwa perjuangan di daerah-daerah justru bersumber pada kesetiaan terhadap cita-cita proklamasi yang sedang terbengkalai dan terinjak-injak itu.

 

Bagi mereka itu rupanya sulit dapat menginsjafi bahwa perjuangan daerah-daerah ditujukan dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab kepada kebahagiaan dan Kemakmuran yang merata bagi Rakyat Semesta di Tumpah darah Indonesia yang kita cintai ini.

Adalah menjadi keyakinan Rakyat di daerah-daerah bahwa kegiatan yang dinamis did aerah-daerah itu adalah reaksi terhadap kebobrokan Kehidupan Negara dan Kehidupan Politik di Negara kita ini, yang harus dikoreksi dengan jiwa dan cara radikal, dinamis dan revolusioner.

 

Ketua Sidang yang terhormat

Adalah suatu kejadian yang logis, bahwa tenaga-tenaga yang revolusioner dalam masyarakat telah bangkit serentak dengan tenaga-tenaga dalam TNI , apabila kita mau melayangkan pandangan kita kembali kepada sejarah pertumbuhan dan sejarah Perjuanagn TNI serta masyarakat kita.

Unsur yang dua sejoli ini tidak dapat dipisahkan  dalam meninjau , mempelajari dan menilai Pergolakan di daerah-daerah sekarang.

Pikiran-pikiran yang menyatakan :” You are not human being, but only a soldier” adalah perkataan yang tidak tepat dan sangat tidak sesuai sekali dengan prinzip yang sebeanrnya.

 

Harus kianya dapat diinsjafi bahwa Landasan Perjuangan di daerah-daerah adalah tetap Proklamasi 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan tuntutan  serta program Perjuangan di daerah baik dalam taraf Nasional maupun Taraf Regional adalah ditujukan kepada realisasi  yang adil dan luhur dari Bhinneka Tunggal ika.

Justru karena itulah salah satu tuntutan dari pada daerah-daerah yang berjalan sejajar dengan keinginan –keinginan TNI ditujukan kepada utuhnya kembali Dwitunggal Sukarno-Hatta.

 

Menurut pertumbuhan waktunya  walaupun bagaimana bentuknya, guna dapat memelihara Landasan yang kuat dari Persatuan dan Perdamaian Nasional agar tercapai dan terpelihara Stabilitas dalam segala Lapangan , yang menjadi syarat mutlak bagi pembangunan Negara dalam arti yang seluas-luasnya in woord in daad.

 

Demikian pun mengenai tuntutan lain , yang menjadi jaminan pokok bagi Pembangunan yang dicita-citakan oleh Gerakan Daerah , yaitu menitik-beratkan Usaha Negara pada Pembangunan Daerah dalam segala lapangan, dengan segala jaminannya dalam rangka Kenegaraan dan Sistem Pemerintahan, memakai bentuk Negara yang tetap Berbentuk Negara Kesatuan yang bersifat desentralistis anatranya memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah-Daerah sesuai dengan jiwa Bhinneka Tunggal Ika,

 

serta dengan financiele verhoudingen yang layak dan adil, memakai system dan dua-kamar dalam DPR Pusat.

 

Sewajarnyalah bahwa dalam masa Peralihan adanya Dewan Nasional yang bersifat Pra-Senaat ( Perwakilan Daerah Yang Ditunjuk Oleh Daerah sendiri) sementara menunggu terbentuknya Senaat yang sebenarnya.

 

Disamping itu seharusnyalah diutamakan pengisian (besetting) dari controle –organen (organ Pengawas) termasuk Markas Besar Angkatan-Angkatan  dengan orang-orang yang ahli, jujur, dinamis, serta berwataksehingga terhindar adanya klik-klikan dan birokrasi yang tidak sehat serta inmoralitas.

 

Ketua Sidang uang terhormat

Adalah sangat bertentangan dengan cita-cita dan kepentinagn-kepentinagn Rakyat Indonesia yang hidup sekarang da generasi yang akan dating , apabila reaksi daerah terhadap kebobrokan seperti yang diuaraikan tadi disambut oleh sementara Golongan Instansi-instansi yang sedang Berwenang katanya di Ibu Kota dengan suatu Reaksi untuk memadamkan c.q. meniadakkan Pergolakan di daerah-daerah itu dengan mempergunakan kekerasan berupa apapu juga. Apabila hal yang demikian terjadi maka lahirlah Tragedi Nasional yag mungkin akan membawa maut bagi Negara kita.

Baiklah kita sadari benar-benar bahaya kemungkinan yang terkutuk itu  dan berusaha menghindarinya. Marilah kita pertimbangkan tuntutan-tuntutan Daerah itu dengan tenang dan dengan jiwa yang besar, lepas dari nafsu ingin berkuasa sendiri.

 

 

 

 

Ketua Sidang yag terhormat

Adalah kewjiban yang utama daris emua Pemimpin kita baik yang di Pusat maupun yang di Daerah untuk kanaliseer hasrat-hasrat Rakyat ini menurut semestinya dan akan sangat berbahayalah apabila tidak diacuhkan dan diindahkan.

Adalah menjadi kenyataan sekarang akibat dari segala persoalan-persoalan tersebut, timbullah keinginan untuk mencari penyelesaiaan yang konkret , baikpun datangnya dari Pusat maupun suara-suara dari daerah.

Tetapi yang mengelikan sekali segala keinginan itu yang seharusnya disampingkan dan dijadikan bahan untuk menentukan sikap  selanjutnya tidka dilaksanakan, melainkan mengambil  suatu tindakan penyelesaiaan yang dipaksakan menurut keinginan sendiri dengan tidak mengindahkan sma sekali keinginan-keinginan yang jujur dari pihak lain, dengan menonnjolkan semboyan yang hebat dan menarik yaitu Kebijaksanaan, tegas dan cepat, yang sebenarnya adalah kekeliruan, kesalahan dan keserampangan belaka.

 

Ketua Sidang yang terhormat

Mengenai SOB , berhubung antara Pengumuman SOB dengan Kejadian-kejadian di daerah-daerah jelas maka sebuah pertanyaan apakah SOB itu dimaksud untuk membentug cq memadamkan Perjuanagn Rakyat di Daerah,Dus sebagai Senjata Politik. Kalau itu betul maka jelas kita tidak dapat menyetujui maksud-maksud serupa itu.

 

Apabila SOB diadakan untuk memerangi korupsi dan untuk mencegah anasir-anasir yang ingin menangguk di air Keruh, maka kalau boleh dikatakan kita setuju tidak seratus persen melainkan seribu persen. Hal yang demikian lebih cocok dengan maksud dan tujuan SOB sebagai Undang-Undang dalam alam Kemerdekaan kita.

Kita juga sangat setuju untuk mempergunakan SOB  itu dipergunakan oleh Pwnguasa-Penguasa Militer untuk Pembangunan dan dalam pengertian ini sudah termasuk umpamanya Pengerahan Tenaga rakyat,Pembatasan Hak Mogok untuk mempertinggi Produksi dan Pembrantasan Penyalahgunaan da lain-lain.

 

Kita juga sangat setuju untuk mengunakan SOB dlam arti meneliti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Sipil serta Jawatan Sipil untuk melancarkan Jalannya Roda Pemerintahan.

Tegasnya janganlah kita pergunakan SOB sebagai momok terhadap Rakyat dan janganlah SOB dipergunakan sebagai Senjata Politik untuk menghancurkan sesuatu Golongan dalam Masyarakat, sebab pasti akan menimbulkan Ketagnagan-Ketegangan cq Permusuhan-Permusuhan yang akan merember-rembet dan sulit diselesaikan.

 

Tentang soal lain seperti finaciel otonomi,Pembangunan Daerah dan sebagainya akan diamsukkan nati ke dalam seksi-seksi yang akan dibentuk untuk ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Ketua pada pembukaan siding.

Sekian dan terima kasih.

 

(sumber  buku PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis ,R.Z.Leirissa,Jakarta,  1991)

 

 

 

Mei 1957.

 Wakil dari semua kabupaten di empat provinsi Indonesia Timur hadir sekaligus menyatakan dukungan kepada Permesta. Belakangan, Nasution dan Ahmad Yani setuju dengan konsep itu.

 

 Sekitar Mei 1957, saat berkunjung ke Makassar, Nasution menyatakan sepakat dengan isi Permesta.

(Ventje Samual)

 

 

Pada Mei 1957 ia ke Sumatra, bertemu

 

 

 

Letkol Barlian

 

dan Mayor Nawawi di Palembang. Ia sempat menyamar sebagai Letnan Dua Rasyidin

 

 

 

 Pada 13 Mei 1957, ia tiba di Padang, bertemu Panglima Divisi Banteng,

 

 

 

 

 

Letkol Achmad Husein.

Malamnya Sumitro menuju Pekanbaru, menemui Kapten Yusuf Baron. (iluni)

Dari Jakarta, Sjahrir menugaskan Djoeir Moehamad dan Djohan Sjahruzah menghubungi dewan-dewan militer di daerah. Sekaligus menghubungi Sumitro Djojohadikusumo.

 

Mereka “mengejar” Sumitro hingga ke Padang. Tapi Sumitro keburu ke Pekanbaru, kemudian ke Bengkalis, sempat menyamar jadi kelasi kapal menuju Singapura.

 “Ia ternyata menempuh jalan sendiri dan diumumkan menjadi salah seorang menteri PRRI,” tulis Djoeir dalam bukunya, Memoar Seorang Sosialis (1997, hlm 268)

 

1 Juni 1957

 

 

Andi Matalatta dilantik oleh KASAD May.Jendral A.H. Nasution sebagai Panglima Komando Daerah Militer  Sulawesi selatan dan tengara (KDMSST) pertama tanggal 1 juni 1957

 

Juli 1957

Saya mengikuti Ujian Negara pertama Sekolah Rakyat(saat ini SD sekolah dasar) untuk mata pelajaran Menulis, Berhitung dan Bahasa Indonesia di sekolah lain dibelakan Rumah sakit tentara Padang,saya diantar orang tua, dan akhirnya saya LULUS.

(Dr Iwan)

 

 

 

 

Di dalam bulan Agustus 1957

rumah Kol. Dahlan Jambek di granat, tetapi tidak menimbulkan korban. Akibatnya Kol. Dahlan Jambak dan keluarganya hijrah ke Padang.

Sejak itu Kol.Dahlan Jambek bersama dengan Yazid Abidin menggiatkan kampanye anti komunis di Sumatera Tengah.

Di Padang dibentuk Gerakan Bersama Anti Komunis (Gebak) yang dipimpin langsung oleh Kol Dahlan Jambek bersama Yazid Abidin.

Gerakan anti komunis di Sumatera Tengah itu secara tidak disadari atau mungkin memang disengaja untuk menarik bantuan dari Amerika Serikat, karena sejak tahun 1953, tiga tahun sebelum Dewan Banteng, Amerika telah memperhatikan perkembangan Komunisme di Indonesia.

(kedaikopi web blog)

 

8 September 1957

 

Pertemuan Palembang

 

Di Sumatra Selatan Dewan Garuda menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tokoh-tokoh militer di wilayah tersebut. Ini berlangsung menjelang Musyawarah Nasional September 1957 dan melahirkan Piagam Palembang sebagai dasar perjuangan bersama dari daerah-daerah bergolak.

 

 Namun sebenarnya dalam tubuh Dewan garuda terjadi keretakan. Dewan Garuda bersifat mendua. Ini disebabkan tokoh-tokoh militer masih berhubungan dengan kasad sehingga segala perkembangan Dewan garuda Dapat diketahui oleh pemerintah pusat di Jakarta. Tetapi dilain fihak Dewan Garuda juga memihak pada dewan Banteng. Keretakan ini juga mengakibatkan pada saat konflik bersenjata antara PRRI dengan pemerintash pusat Dewan Garuda memihak pada pemerintah Pusat

 

 

(kolektorsejarah web blog.)

 

 

 

 

 

 

Info terkait

 

pada pertemuan Palembang yang diadakan pada tanggal 8 September 1957, para pemimpin daerah yang bergolak ini dengan berani menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Dalam pertemuan ini diambil kesepakatan untuk membantuk suatu “Dewan Perjuangan” yang akan mengakomodir segala dewan-dewan yang ada.

Adapun dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa keputusan yang dikenal dengan nama Piagam Palembang. Isinya antara lain:

  1. 1.      Memulihkan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta
  2. 2.      Penggantian pimpinan Angkatan Darat
  3. 3.      Pembentukan senat di samping DPR yang akan mewakili daerah-daerah.
  4. 4.      Melaksanakan otonomi daerah.
  5. 5.          Melarang Komunisme di Indonesia.

Pertemuan ini diadakan dua hari sebelum Munas yang telah direncanakan di Jakarta.

Diharapkan Munas ini dapat meredekan ketegengan antara pusat dan daerah.

(oetoesan melajoe)

 

8 September, 1957

 

Pada 8 September, 1957 saya bertemu dengan Letkol Ahmad Husein dan Letkol Barlian di Palembang.Hasilnya, lahir enam pasal tuntutan yang kami bawa ke Munas.

 

 Di antaranya, pemulihan kembali dwitunggal Soekarno-Hatta, penggantian pimpinan TNI-AD (terutama Nasution), desentralisasi dengan otonomi luas bagi daerah, pembentukan senat, penyederhanaan aparatur negara, dan pelarangan komunisme.

 

Namun Jakarta ternyata hanya mengagendakan tiga masalah: pemulihan kembali dwitunggal, pelaksanaan pembangunan nasional, dan perubahan pimpinan Angkatan Darat. Soal komunis tidak dibahas.

 

Para perwira yang “bermasalah” juga tidak diundang. Hasilnya, dwitunggal setuju dipulihkan kembali.

 

Pada saat penutupan Munas, Soekarno berjanji akan segera berbaikan dengan Hatta.

 

Sedangkan urusan keretakan pimpinan AD dibahas tim tujuh yang diketuai Soekarno sendiri.

 

 Anggotanya enam orang: Hatta, Djuanda, Wakil Perdana Menteri Leimena, Sultan Hemengku Buwono IX, Aziz Saleh, dan Nasution. Sewaktu tim itu diumumkan, kami protes.

 

Kami bilang, Nasution itu terlibat masalah, kenapa masuk.

 

Dalam rapat terjadi perdebatan sengit antara Nasution dan saya tentang legalitas dan disiplin militer, hingga akhirnya saya menggebrak meja dan keluar ruangan.

 

Munas rencananya akan dilanjutkan dengan Musyawarah Pembangunan pada akhir November.(Ventje Samual)

 

 

 

 

 

 

 

PIAGAM PERSETUJUAN PALEMBANG

 

 

Z.Lubis

 dan komplotannya ketika sedang bersiap sedia untuk melaksanakan rencana mereka, digempur oleh adanya Kabinet Djaunda  untuk melangsungkan Musyawarah Nasional di Jakarta guna mencari jalan keluar mengatasi kesulitan-kesulitan Negara.

Maka mereka mengadakan pertemuan untuk menghadapi Musyawarah Nasional tersebut.

Pertemuan itu tidak hanya dilangsungkan sekali  melainkan beberapa kali  dan menghasilkan Persetujuan Palembang yang bunyinya sebagai berikut:

 

Kami Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.Let.Kol. Ahamd Husein

2.Lektok H.N.V.Samual

3.Let.Kol Barlian

 Masing-maaing pemimpin daerah yang bergolak, setlah mengadakan perundingan yang mendalam mulai tanggal 012030- sampai 080100 september 1957 bertempat di Staf Kwartier Palembang mengambil keputusan bersama sebagai berikut:

 

1.Tentang Musyawarah Nasional

a.Kami belum mempunyai keyakinan melihat kenyataan-kenyataan  yang berlaku, bahwa Musyawarah Nasional  tanggal 10 September yang akan datang  ini  akan menghasilkan penyelesaian  Nasional.

b.Demi  untuk mengharapkan tiap-tiap usaha kearah Musyawarah ,maka kami mengambil ketetapan untuk memerlukan hadir.

c.Kehadiran kami itu adalah  dengan tujuan sekurang-kurangnya  dapat memperjuangkan tercapainya Musyawarah  Nasional yang sebenarnya.

 

2.Pokok-pokok Tuntutan

a.Menuntut segera dipulihkan nya DWI TUNGGAL  dalam rangka Pimpinan Negara dan Bangsa  dan jika ini tidak mungkin harus mengambil jalan yang tegas.

b.Negara menganti Pimpinanan Angkatan Darat sebagai langkah Pertama  terhadap stabilitas Tentara Nasional Indonesia yang akan menjadi landasan mutlak bagi stabilitas Negara.

c.Dilaksanakannya Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan Negara yang antaranya meliputi antaranya memberi otonomi yang lebih luags bagi Daerah dan Reoranisasi dalam organ-organ Sentral bagi Pusat.

d.Pembentukan Senaat

e.Peremajaan dan Penyederhanaan seluruh  Lapangan dan Angkatan.

f.Dilarang Komunisme yang pada dasarnya berpusat Internasional.

 

3.Koordinasi Perjuangan

a.Solider-konsekwen mengutuk dan menentang segala Jalan Kekerasan fisik maupun administrasi yang mungkin diambil  oleh Pusat terhadap sesuatu Daerah  Pengikut.

b.Mengadakan Koordinasi/Kerjasama Militer dan Finec. Radio.

c. Mengadakan langkah-langkah untuk mempersiapkan perwujudan Komando Sumatra.

 4.Selesai

 

Palembang 081415 September ‘57

 

Ttd                                                                                                      Ttd

Barlian                                                                                      Ahmad Husein

Let.Kol.                                                                                         Let.kol.

Ttd

H.N.V.Samual

Let.kol.

 

 

 

 

(Sekts Massa Des.1958,koleksi Dr iwan)

 

 

9-14 September 1957

Untuk menghindari perpecahan  Nasional serta untuk menyelesaikan pertentangan  antara daerah-daerah yang bergolak dengan  pemerintah secara damai, maka pada tanggal 9 dampi 14 September 1957 di Jakarta diadakan  Musyawarah Nasional (MUNAS)  yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Daerah ,Tokoh – Tokoh Politik dan Militer dari seluruh Indonesia untuk menyelesaikan maslah yang timbul secara Musyawarah.

(Ahmad Yani)

 

Pertengahan September 1957,

 

 

 

Soekarno dan Kabinet Perdana Menteri Djuanda menggelar Musyawarah Nasional (Munas).

 

Sebenarnya ini tawaran kompromi pemerintah atas tuntutan daerah.

 

 

Terlihat sekali Soekarno ingin melakukan rekonsiliasi.

 

Ia bahkan melepaskan 41 anggota Dewan Banteng dan Garuda yang ditahan.

 

Agenda Jakarta ini membuat kami merapat.

(Ventje Samual)

 

 

10-15 September 1957

Munas diadakan selama lima hari yakni dari tanggal 10-15 September 1957, tuntutan Dewan Perjuangan yang termaktup dalam Piagam Palembang disetujui, kecuali point nomor lima.

Dari tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh pimpinan di daerah dapat kita tarik kesimpulan, gerangan apa yang menyebabkan mereka memberontak?

Tak lain dan tak bukan ialah: Komunisme, dimana Soekarno lebih dekat dengan PKI.

hubungan pusat dan daerah dimana pola pemerintahan lebih mengarah kepada Sentralistis. Dan pecahnya Dwi Tunggal, dimana terpetik kabar bahwa Hatta hendak mengundurkan diri dari jabatan Wapres.

Kita juga tidak memungkiri akan keterlibatan kekuatan asing dalam pergolakan ini. Karena walau bagaimanapun juga, dalam tatanan yang lebih besar sedang terjadi ketegangan antara Blok Timur (Komunis) dan Blok Barat (Kapitalis). Dan masing-masing kekuatan berkeinginan untuk menananmkan pengaruh di sebanyak mungkin negara yang berhasil dikuasai oleh ideologi mereka.

(Oetoesan Melajoe)

 

 

Dalam menghadiri Musyawarah Nasional tersebut ketiga sekutu Palembang  tersebut dalam menghadapi masalah Dwi Tunggal  mempunyai bekal berjuang yang isinya sebagai bewrikut :

 

Secara positif harus diperjuangkan

1.Bung Karno sebagai Presidendna Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden

2. Bung karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri suatu zaken cabinet

3. Dibentuk suatu Presidentiel Kaninet dengan Bung Karno sebagai Presiden sebagai Perdana menteri  satu dan Bung Hatta sebagai perdana menteri kedua dengan berpatokan satu program Nasional dimanamaaing-masing mempunya lapangan tugas Pertanggung Jawab yang penuh : Bung Karno bidang politis dan Bung Hatta bidang ekonomi

 

Yang Nagatif Harus diperjungkan ialah:

  1. 1.       Kedua tokoh nasional itu berhenti sama sekali dan atau diadakan Pemlihan Presiden baru atau dibentuk suatu Presidium.

 

Berhubung gagalnya perjuangan mereka dalam Musyawarah Nasional , maka mereka menyusun siasat baru.

 

Ketiga tokoh Militer petualang tersebut , Ahmad Hussein, Samual dan Barlian  mengadakan Pertemuan lagi  dan menentukan  siasat baru dengan dasar Piagam Palembang.

Pertemuan itu tersebut resminya hanya diantara ketiga petulang tersebut , tetapi didukung oleh Z.Lubis sebagai “ dalqang” denga actor intelektualis Natsir.

Adapun wujud dari siasat baru itu  rencana Perjaunagn baru yang menuju proklamasi PRRRI adalah sebagai berikut

 

 

MENETAPKAN DASAR,PEDOMAN DAN PROGRAM BERSAMA  DARI PERJUANGAN DAERAH YANG BERGOLAK

I.DASAR-DASAR PERJUANGAN

Dalam menuju  cita-cita Perjuangan Daerah Yang Bergolak maka Piagam Persetujuan Palembang tetap dijadikan Dasar yang memuat antara lain :

 

1.Justru karena kenyataan menunjukkan bahwa realisasi dari pemulihan  keutuhan Dwi Tunggal  tidak mungkin lagi dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan Daerah-Daerah yang Bergolak maka sesuai dengan Piagam Perjuangan Palembang punt 2a, mulai dari saat ini Mengambil Jalan Yang Tegas yaitu:

a.Melaporkan dan Meniadakan “Mythos Dwi Tunggal”

b.Memperjuangkan terlaksananya Pemilihan Presiden RI Yang baru.

 

2.Tetap memperjuangkan terbentuknya suatu Senaat yang merupakan suatu Instiut Perwakilan Daerah.

 

3.Tetap menghendaki pelaksanaan Pengantian Pimpinan Angkatan Darat (KSAD dan SUAD) yang sekarang.

 

4.Berpendirian secara mutlak bahwa kejelasan soal Angkatan Darat terus dilaksanakan dengan Musyawarah yang lebih luas .dimana Permasalah semua Tokoh-Tokoh Angkatan Darat yang terlibat dalam Pergolakan daerah-Daerah.

 

5.Menganggap mutlak adanya suatu Panitia atau Dewan ( Super-Team) yang akan menampung dan memecahkan persoalan-persoaln yaitu Persoalan-Persoalan Politik yang Pokok, persoalan-persoalan Militer yang pokok yang sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya sebagai yang diinginkan oleh Daerah-Daerah Yang Bergolak.

Panitia atau Deawan(Super-team ) tersebut haruslah merupakan Forum Tertinggi dalam rangka Kenegaraan dalam masa Peralihan.

 

6.Menegaskan harus ada Larangan terhadap Komunisme yang ada Hakekatnya bersifat anti Ketuhanan , anti kebangsaan, bersifat Diktatur, Internasional dan Subversif ,pendeknya berrtentangan dengan Ideologi Negara (Pancasila).

 

7.Tetap menganggap  mutlak terlaksananya Peremajaan ,Penyederhanaan, dalam segala Angkatan dan Lapangan.

 

8.Tetap menganggap mutlak adanya desentralisai dan dekonsentrasi dalam system Pemerintahan  yang anatarnya meliputi otonomi yang seluas-luasnya bagi Daerah-Daerah serta Reorganisasi dalam oragn-oran sentral dari Pusat

 

 

 

II.PEDOMAN PERJUANGAN

 

1.Menyusun Seluruh  Kekuatan dalam segala Bidang dan Tingkatan  untuk menjamin terlaksananya  dari semua Dasar-Dasar Perjuangan tersebut diatas.

 

2.Selama masih bercokolnya PKI di Pusat (Pulau Jawa) selama itu pula Pusat tak dapat diakui sebagai Pusat  dari Negara R.I. dan untuk menampung hal-hal  tersebut haruslah semenjak sekarang dimulai usaha kearah pembentukan suatu Pemerintah Pusat Darurat  Republik Indonesia yang berkedudukan diluar pulau Jawa (Sandaran Piagan Jakarta 22 Juni 1945)

 

3.Dari pada hidup dibawah Penjajahan Komunis ,lebih baik hancur dalam mempertahankan Perjuangan Dearah dalam rangka Menegakan  Negara ( Ketuahan Yang Maha Esa,Kebangsaan) menuju Pembinaan Indonesia Baru.

 

 

III.PROGRAM PERJUANGAN

 

1.Bidang Politik

a.Dalam rangka Kewaspadaan Nasional membentuk dengan segera dan seluas mungkin suatu Front Anti Komunis untuk membasmi bahaya nasional, dan menyelamatkan Peri Kehidupan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Yang Hidup berTuhan ,biasa hidup damai dan demokrasi.

b.Menciptakan Undang-Undang KePartaian, yang akan menyehatkan hidup Kepartaiaan dan menghindarkan Ekses(exes-partijverwording)

c.Tetap meluaskan dan meyakinkan seluruh daerah dan Golongan akan cita-cita Indonesia baru sebagai penyempurnaan bentuk dan isi  dari cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945.

d.Mempergunakan segala bentuk alat komunikasi dalam rangka member Pengertian dan Keyakinan tentang Cita-Cita Indonesia Baru tersebut.

e.Segera mulai persiapan membentuk suatu Pemerintahan Pusat Darurat R.I. yang berkedudukan diluar Pulau Jawa.

 

2.Bidang Militer

a.Segera merealisir Komando Bersama  yang akan menyusun Strategi bersama dalam bentuk Komando Antar daerah sedapat-dapatnya didahului pembentukan Komando Sumatra yang diprcayakan kepada Kol.Simbolon cs.

b.Memakai dasar”Collective Defense” dengan tetap solider,konsekwen, mengutuk dan menentang segela kekerasan fisik maupun administratif yang mungkin diambil oleh Pusat terhadsp daerah Pengikut .

 

 

Dengan demikian apabila tindakan administrative dan Militer/operatif, maupun fiansial ekonomi yang dianggap merugikan Perjuangan Daerah yang Bergolak, maka serentak seluruh Daerah yang menyokong Piagam Perjuahngan Palembang mengadakan Reaksi sebagai Tindakan Balasan.

c.Memperhatikan keperluakan akan adanya suatu ALRI dengan suatu AURI dalam rangka suatu Komando Bersama.

d.Memperhatiak akan adanya “Operation Special”

e.Membentuk Panitia Teknis Antar Daerah untuk segera mewujudkan hubungan Telekomunikasi.

 

3.Bidang Finec.

Dalangan Ekonomi Kuangan, mempertinggi potensi daerah dengan memperhitungkan Putusnya hubungan PUSAT-DAERAH pada suatu waktu.

Membentuk suatau Kerjasama menuju kesatuan Pimpinan secara intergral dalam lapangan FINEC antara daerah-daerah.

 

Demikianlah kami menetapkan bersama

DASAR,PEDOMAN DAN PROGRAM BERSAMA DARI PERJUANGAN DAERAH”(D-P2PB)

Dengan penuh kesadaran Keinsjafan serta rasa tangung jawab terhadap

 

cita-cita murni dalam menyelamatkan Negara dan Bangsa Indonesia menuju kearah Indonesia baru.

 

Ditetapkan Dikota Perjuangan

Pada tanggal 5 Oktober 1957

Pada Jam 24.00 GMT

Pimpinan-Pimpina Dewrah Bergolak

 

Barlian

Let.Kol. NRP 13574

 

Ahmad Hussein

Let.Kol. NRP

 

H.N.V. Samual

Let.Kol. NRP 15958

Dari dasar ,pedoman dan program bersama inilah lahirnya Pemberontakn dengan dikobarkan dan di”nasehati”  oleh Petualang Politik yang gagal serta didudukung gerakan Subversif Asing yang menjanjikan yang menjanjikan mantual material,moril dan Politis, tetapi gagal dan berantakan.sebab Republik Kesatuan Proklamasi 17 agustus 1945 adalah Keramat.

Siapa mencoba dan berusaka mendobraknya, menghancurkankan,pasti hancur lebur sendiri.

SATRYA

Penulis Majalah Skets Masa 1958

 

 

(Skets Masa 1958,koleksi Dr iwan)

September 1957

Beberapa ikhtiar untuk mendamaikan konflik pusat dan daerah telah dilakukan, baik lewat lobi-lobi pribadi maupun lewat forum terbuka nasional seperti Munas kemudian Munap bulan September 1957, Piagam Palembang dan lain-lain.

(DR Mestika Zed)

27 September  1957

 

Pekan Olah Raga Nasional Ke IV dilaksanakan di Makasar dari tanggal 20 september 1957 sampai  6 Oktober 1957

Andi Mattalatta jugalah yang memrakarsai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) IV di Makassar pada 1957

 

Saya batal   ikut dengan Kontingen  Sumatera Tengah ke PON Makasar walaupun saya berhak karena

 

 

 saya  yang berumur 12 tahun telah  merebut juara tunggal  putra tennis meja sumatera tengah

  setelah merebut juara Sumatera Barat,dan menang dari RIAU dan Jambi karena dilang orang tua karena takut ketinggalan sekolah akibat tim berangkat dengan kapal dari Padang tiga bulan lamanya, sebenarnya saya diajak pelatih Perkumpulan sepak bola Padang PSP Tjia Piet Kai untuk berangkat naik pesawat terbang bersama rombongan Let Kol Ahmad Husein tetapi orang tua tetap tidak mengizinkan,prinzipnay sekolah adalah proritas nomor satu.

Kontingen sepak Bola Sumatera tengah yang diperkuat PSP dengan pemainnya yang saya idolakan Arifin menjadi  jaura kedua ,juara pertama tim sepakbola sumatera Utara Medan.

 

 

Foto Dr iwan main Tennis meja

 

(Dr.Iwan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartupos peringatan PON IV Makassar

 

8 Oktober 1957

Letkol Wahab Macmour karean memperdenjatai orang-orang Preman dan membentuk OPD(Organisasi Penjagaan Desa) , pada tanggal 8 Oktober 1957 menyerang kota Pematang Siantar, beberapa waktu kemudian Letkol Wahab Macmour dimutasikan ke Pakistan untuk belajar , sedangkan kedudukannya diganti oleh Mayor  A Manaf Lubis dan Senjata OPD ditarik kembali.

(terang bulan,1958)

 

 

17 Oktober 1957

Pada tanggal 17 Oktober 1957 terjadilah sebuah peristiwa lagi, yang meminta KSAD Jendral  Mayor Nasution harus pulang-pergi Jakarta – Medan .

Peristiwa ini  adalah peristiwa yang ingin menjatuhkan Let.Kol. Djamin Gintings  dari kedudukannya  dan yang menjadi objek peristiwa tersebut adalah Let.KolArto Komanda KMKB  Medan, via radio  dia menyatakan telah mengantikan kedudukan Let Kol Djamin Gintings  sebagai Panglima TT-I  karena itu pulalah Kota Medan  mlam berkeliaran  motor-motor berlap[is Baja  dan mengepung Staf Kwartier  dimana let KolDjamin Ginting bekerja.

Karena Itulah Let.Kol Djamin Ginting  terpaksa mengungsi  pada sebuah desa  didaerah Karo dan Mayor A.Manaf Lubis mengerahkan  anak buahnya dari Pematang Siantar untuk mengempur Kota Medan  pabila Let.Kol. Sugih Arto tidak menyerah ,kembali apa yang dipegangnya .

KASAD muncul dan  berakhirlah peristiwa ini , ia dimutasikan ke  Jakarta.karena mereka terlibat.

Juga Pasukan Sektor FF dibawah komando Kapten Jusuf  dipindahkan ke Jawa, karena terlibat pengepungan Staf Kwartier  untuk menangkap Let.Kol Djamin Ginting dan Let.Kol Sugih Arto kembali menjabat komandan KMKB Medan yang  yag belakangan dipindahkan ke Bandung,  serta Let.Kol.Djamin Gintings  pulang masuk ke Medan kembali setealh pasukan RPKAD didatangkan dari Jakarta.

 

 

 

 

 

 

19 Oktober 1957

 

Saya merasa perlu menyampaikan laporan tentang situasi terakhir di Aceh dan usul-usul mengenai penyelesaian masalahkepada Pemerintah Pusat.

 

Laporan dan usul itu saya buat dalam bentuk Memorandum Mengenai Penyelesaian

Masalah Keamanan di Provinsi Aceh, yang sifatnya sangat rahasia.

 

Konsep Memorandum itu dikerjakan oleh Mayor A.Sani dan Achmid Abdullah berdasarkan petunjuk saya. Memorandumitu diketik di bawah pengawasan ketat SekretarisPenguasa Perang, A. K. Abdullah, dan dibuat sebanyak

5 (lima) eksemplar.

 

Masing-masingnya disampaikan

kepada Presiden Soekarno, Perdana Menteri Ir. Djuanda,KSAD/Penguasa Perang Jendral AH Nasution, Wakil KetuaDewan Nasional Ruslan Abdulgani dan satu eksemplaruntuk saya sendiri.

 

Memorandum itu terdiri dari lima bagian,memuat pendahuluan, laporan keadaan, pendapat-pendapat,kesimpulan dan penutup.

 

Agar memorandum itu sampai ke tempat yang dituju,setelah mempersiapkan segala sesuatunya, maka saya,Gubernur Ali Hasjmi dan beberapa staf berangkat ke Jakarta

menemui Presiden, Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri,KSAD dan beberapa pejabat lainnya. Saya juga harushadir dalam sidang Kabinet Istimewa.

 

 

Dapat saya terangkan juga, bahwa sebelum kamimembuat memorandum itu, Perdana Menteri Ir. Djuanda sudah berkunjung ke Aceh,

 

 yaitu tanggal 19-25 Oktober1957,

 

dengan membawa beberapa Menteri, di antaranyaMenteri Agama K. H. Ilyas, Menteri Sosial Mulyadi JoyoMartono, Menteri PUD Ir. Pangeran M. Noor, dan MenteriAntar Daerah Dr. Ferdinan Lumban Tobing.

 

Waktu itu,

Perdana Menteri Ir. Djuanda tidak hanya berkunjung ke Kutaraja, tetapi beliau sempat berjalan hampir ke seluruhAceh, antara lain ke Takengon, Lhok Seumawe, Langsa,

 

Kuala Simpang dan Rantau Kuala Simpang. Dengandemikian beliau dapat melihat apa yang sedang dialamioleh rakyat Aceh dengan semua penderitaannya. Tidakmengherankan ketika saya membawa missi ke Jakarta, beliau langsung menyuruh memaparkan apa yang terjadi diAceh.

(syamaun Gaharu)

 

Akhir Nopember 1957

MUNAS selanjutnya diikuti dengan Musyawarah Pembangunan Nasional (MUNAP) karena Usaha Pemerintah untuk penyelesaian persengakatan dengan Daerah yang bergolak dalam MUNAS tidak membawa hasil  sehingga  pergolakan-pergolakan didaerah telah meningkat kearah untuk mencetuskan suatu pemberontakan.

 Hal ini terbukti dengan didapatkan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Penolakan Pergolakan di Sumatera telah ditunggangi oleh petualang politik dan militer yang meningkatkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memberontak.

Didaerah yang bergolak telah nampak persiapan-persiapan dibidang militer dengan melakukan barter memasukkan senjata,mengadakan latihan  militer  dikalangan Mahasiswa dan Pegawai negeri, mengadakan kampanye Politik dan menghasut Rakyat  untuk memusuhi Pemerintah Pusat  yang sah serta menghasut untuk mengadakan aksi pemberontakan

(Ahmad Yani)

 

Titik yang tertinggi daripada Musyawarah nasional itu adalah dalam arti penyelesaian antara Dwitunggal danPersoalan Angkatan darat.

Dalam persoalan Angkatan darat dibentuk Panitia 7 dan dalam persoalan Dwitunggal timbulah statement bersama Sukarno-Hatta yang kemudian dioper oleh Parlemen dengan membentuk Panitia 9

Panitia 7 Akan Adakan Amnesti Umum

Panitia 7 pun tidak mempunyai status dalam hokum Negara kita tetapi dalam susunannya dimana duduk Dwitunggal sendiri,diharapkan bahwa keputusannya itu akan ditaati oleh semua.Maka tentu sebagai badan yang timbuldari suatu kompromi ,keputusannyapun merupakan hasil Kompromi.

Oleh aktiviteit dari anngota Panitia 7 akhirnya timbul sesuatu yang disebut Rangka Penyelesaian  yang telah diputuskan dalm bulan November .

 

Dalam rangka penyelesaian itu disebut bahwa kan diadakan Amensti Umum kepada semua Pelangaran Hukum dan Disiplin yang bercorak Politik yang telah terjadi dalam Pergolakan Politik itu akan ditanyakan apakah akan mau menjadi Militer selanjutnya ,apakah akan jadi Politikus.

Kalau akan jadi militer maka pada saat itu kembalilah kepada Disiplin dan Hukum Militer.Kalau mau jadi Politikus silahkan meninggalkan Angkatan Perang dengan Pensiun yang terhormat.

Kemudian berhubung dianggap Pimpinan Angkatan darat dianggap kurang bijaksana selama ini dalam rangka itu diputuskan membentuk suatu Dewan Militer yang dimana akan dibahas hal-hal pokok untuk Kebijkasanaan penyelesaian Angkatan darat, selanjutnya yaitu mengalihkan Tentara itu kepada yang disebut Tenra regu lain.

Dan di Dewan Militer itu dimaksukan akan didudukan mereka yang telah berperistiwa-peristiwa itu  dan yang diberi Amensti dan akan  setia kembali sebagai militer untuk mengabdi kepada tentara kita

Inilah rangka yang telah diputuskan Panitia 7.Keputusan ini tentu sangat berat dan dapat kita ketahui  lebih dulu bahwa Panitia 7 akan menghadapi dalam soal ini Kesulitan-kesulitan dari mereka yang tegas tetap berdiri diatas dasar Hukum dan Disiplin yang tidak bisa menerima ini.

Dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa dipihak lain daripada yang bermula juga tidak dapat menyetujui kepada cara Musyawarah Nasional

yang lalu  juga tidak dapat menerima Keputusan ini sehingga dari pihak hokum yang lainpun sudah dapat kita perhitungkan dengan tegas bahwa sejumlah Perwira-Perwira Menengah tidak dapat menerima keputusan itu.

Jadi dapatlah kita lihat Keputusan Kompromi yang semacam itu berarti mengorbankan suatu pihak ujung dan dilain pihak ujung tidak dapat mengikuti itu.Yang satu karena tegas atas dasar hokum dan disiplin , yang satu karena tegas Musyawarah 100 % .Jadi dapat kita perhitungkan lebih dahulu kemungkinan  yang semacam itu.

(Pidato A.H.Nasution di Garnizun Jakarta Feb 1958)

 

30 November 1957.

 

 

Cover buku peristiwa cikini(Dr Iwan)

(Infomasi lengkap baca pad CD-Rom Dr iwan “Koleksi sejarah Indonesia 1957)

 

Kisah peristiwa cikini dapat dibaca dalam buku peristiwa cikini koleksi Dr Iwan yang ilustrasi sampulnya diatas.

 

 

 

Bung Karno ikut di stand menembak sesaat sebelum terjadinya peristiwa cikini(Dr Iwan)

 

Terjadi Peristiwa Cikini.

 

 Presiden Soekarno digranat ketika sedang menghadiri acara sekolah anaknya di Perguruan Cikini

 

 

Usaha pembunuhan Presiden gagal, tapi banyak siswa jadi korban.Soekarno marah.

 

 Sampai di Istana, ia berkata kepada wartawan, pelakunya adalah kami.

 

Zulkifli Lubis, rekan kami yang dikenal ahli intelijen, dituding sebagai dalang utama.

 

(Ventje Samual)

 

 

 

 

Akhir Nopember 1957

 

Namun niat baik itu menjadi mentah ketika terjadi “Peristiwa Cikini di akhir November 1957, sehingga segala sesuatu yang diupayakan sebelumnya menjadi buyar dan pada saat yang sama teror, intimidasi dan fitnah makin tak terkendali.

 

Sejumlah pemimpin terpaksa menyelamatkan diri keluar Jakarta dan bergabung dengan dewan-dewan perjuanagan di daerah yang dipelopori oleh kelompok militer Sumatera Tengah (Kol. Ahmad Husein) dengan mendirikan Dewan Banteng, kemudian disusul oleh Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Kol. Burlian), Dewan Gajah di Sumatera Utara (Kol. Simbolon), Dewan Lambung Mangkurat dan Permesta di Sulawesi (Kol. Ventje Samual).

Dengan pelembagaan gerakan protes menentang Jakarta ini, polarisasi pertentangan pusat dan daerah dan sebaliknya semakin mendekatkan daerah ke tubir jurang perpecahan yang lebih dalam.

(DR Mestika Zed)

 

1 Desember 1957

 

Panitia 7 Beku Berhubung Peristiwa Cikini

Panoitia 7 dari Musyawarah Nasional beku karena Peristiwa Cikini, peristiwa percobaan pembunuhan  presiden sukarno  dalam rangka usaha-usaha politik Setelah  berlampau 24 jam ditangkap sejumlah dari merekaPelaksana dari pembuhunan tersebut.

Maka sudah dapat jelas bahwa usaha itu bukan satu kali tau usaha yang berdiri sendiri.tetapi rentetan Usaha sejak dulu, yaitu terror dan pengranatan –pengranatan yang telah berlaku di Ibukota ini dan dilakukan oleh Golongan yang sama,orang-orang yang sama, yang dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis.

Inilah ketentuan yang didapat dari pemeriksaan itu, bahkan dari pemeriksaan itu kita dapat melihat  lebih luas apa yang telah kita hentikan.

Seperti telah diketahui Musyawarah Nasional yang telah dihentikan ,penangkapan-penangkapan dan tindakan lebih lanjut dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ,bahkan sejumlah besar dari orang-orang yang telah tersangkut dalam tindakan-tindakan sebelumnya telah dilepaskan.

Yang dengan ini, kita kembali kepada taraf , kit kembali menangkapi, kembali harus bertindak.

Seperti diketahui Panitia 7 maupun Pemerintah berpendirian yang sama bahwa Peristiwa Cikini dan yang bersangkutan dengan itu tidak dimusyawarkan tetapi ditindaki dengan hokum militer,

Tidak ada satu orangpun dari Panitia 7 yang ingin bermusyawarah Peristiwa itu.Tetapi pemeriksaan dari itulah membawa kita kepada perdoalan-persoalan yang lebih luas. Seperti yang saya katakan, dimana kita melihat sejumlah senjata yang ditangkap dari sumatera selatan ke Jakarta yang digunakan dalam teror-teror disini yang sampai sekarang belum dapat kita tentukan siapa-siapa dari sumatera selatan yang bertanggung jawab tentang pembawaan senjata-senjata ke Jakarta.

Begitu juga kemudian  bahwa mereka yang tersangkut dalam komplot ini yang antara lain Kolonel Zulkifli Lubis dm lain-lain  yang bersifat preman, sudah dapat melarikan diri dari jkarta melalui sumatera selatan dan terus ke Sumatera tengah.sehingga menimbulkan persoalan baru dimana KASAD telah mengeluarkan Perintah menankap semua yang tertuduh dalam soal itu, bahwa ada Pejabat-Pejabat didaerah itu yang membantu kepada mereka, ini sehingga menimbulkan persoalan yang baru.

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

Amnesti Umum Tak Jadi Karena Peristiwa Cikini

Pekerjaan Panitia 7 setelah peristiwa Cikini terpaksa dibekukan  dan amnesty umum tidak bisa diteruskan,karena tidak ada dikalangan kita maupun dalam masyarakat yang dapat membenarkan  bahwa jmereka yang berbuat itu akan diamnestikan ,tapi harus ditindaki menurut hokum , yang saya harap setelah itu ditangan Jaksa selekas mungkin memang secara hokum diselesaikan, begitu juga lain-lain peristiwa yang berhu ung dengan itu, karena seperti yang saya katakana semua  satu rentetatan.

Pembunuhan terhadap kepala Negara dan pemeriksaan ternyata bukan sekali itu saja diusahakan.Selama Musyawarah Nasional Pembangunan berkali-kali diusahakan tetapi gagal dan juga pada peristiwa-peristiwa sebelumnya begitu juga dapat  kita ketahui usaha pembununahan terhadap diri saya sendiri.

Dengan demikian timbul kesulitan-kesulitan berhubung dengan penahanan dan pemeriksaan dari mereka yang tersangkut, ini termasuk Lubis Cs.dan Preman-premannya yang kebetulan dapat lolos ke Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah   tidak dapat diurus berhubung adanya pejabat yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka.

Jandi memang dalam hubungan itu kita masih belum dapat melaksanakan tindakan sebagaimana mestinya.

Sementara itu juga Panitia 9 dalam mencari bentuk resmi kerjasama dwitunggal  pada saat Presiden berangkat keluar negeri dalam laporannya yang telah diumumkan  juga disurat kabar belum dapat dicapai sesuatu pendirian dalam soal ini. Memang adalah soal yang sulit dimana kita melihat 2 pendirian yang berbeda pada waktu itu banyak pendirian itu tentu yang berbeda.

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

Saya kaget, dan saya suruh orang mencari Lubis. Dia bilang, ”Bukan saya. Kalau saya, mana mungkin gagal?”

 

Maksudnya, jika Lubis yang merencanakan, Soekarno pasti tewas.

 

Terus terang, tudingan ini lucu. Untuk apa kami mengacaukan sendiri usaha kami di Munas yang sedang di atas angin?

 

Akibat peristiwa itu, kami yang sedang menghadiri Musyawarah Pembangunan sempat ditahan. Rencana mengumumkan pelaksanaan hasil Munas,

 (Ventje Samual)

 

Dokumen Lubis

Satu alternatif adalah yang dikatakan membikin front yang lebar  antara daerah yang bergolak , dimana daerah yang begolak  itu  marterieel berdiri sendiri , artinya tidak bergantung pada Pusat , sambil menyerang  macht concentratie di Pusat dalam dokumen itu adalah Kepala Negara dan Pimpinan Angkatan darat sebagai landasannya, dengan cabinets ebagai landasan hukumny dan Dewan Nasional sebagai landasan  penghimpunan tenaga .

Disitu disebut juga  alternative yang kedua  yaitu membentuk  Negara  yang  lain dan  Pemerintah  yang lain sebagai move tactisch yang maksimum dikatakan.

Dalam suasana  keragu-rahuan dan simpang siur berita itu disitulah Penerangan Angkatan Darat mengumumkan isi daripada dokumen ini yang dokumen  ini didapat dari seorang  penjabat Polisi yang tertangkap  dalam komplot Lubis Cs itu.

Dengan itu memang jelas apa yang akan terjadi  sehingga kemudian  kira mengetahui  adanya rapat di Sungai dareh pada tanggal 9 Januari  dimna hadir Panglima TT II,Komandan KDMST,Overste samual,para Kolonel yang pada waktu itu  berperistiwa seperti Kol simbolon, Dahlan Djambek, Bung Natsir, Sumitro dlll lagi yang tentu sduah banyak kita denagr nama-nama itu dimana persoalan  ini dibicarakan.

Pemerintahdan Pimpinan Angkartan darat tidak mengumumkan  seluruhnya apa yang menjadi pembicaraan disitu dan apa yang menjadi  pembicaraan disitu dan apa telah kita tangkap sebagai laporan.

Akan tetapi dapat kita apsti  bahwa satu hal yang penting disini  denag konsep yang disebut dalam dokumen  tadi itu  diketemukan lagi menjadi acara disitu tentang pembentukan suatu Pemerintahan yang lain.

Rapat itu dimana juga hadir Kol Lubis yang sudah diperintahkan untuk menangkapnya berhubung peristiwa Cikini membawa sesuatu  konflik situstie yang baru di Sumatera Tengah

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

Saya suruh mencari Zulkifli Lubis dan ketika ditanyakan apakah ia terlibat peristiw Cikini, jawabanya bila saya terlibat pasti Presiden sukarno sudah mati

 

(Ventje Samual)

 

 

1957

 

Peristiwa penggranatan tanggal 30 November 1957 atau lebih dikenal dengan sebutan Peristiwa Cikini, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari skenario CIA. Walaupun bukti dalam peristiwa yang menewaskan 11 orang dan 30 lainnya cedera masih simpang-siur, tetapi indikasi keterlibatan CIA sangat jelas.

 

Pengakuan Richard Bissell Jr, mantan Wakil Direktur CIA bidang Perencanaan pada masa Allan Dulles, kepada Senator Frank Church, Ketua Panitia Pemilihan Intelijen Senat tahun 1975, yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, membuktikan itu.

 

Ia menyebut sejumlah nama kepala negara, termasuk Presiden Soekarno, untuk “dipertimbangkan” dibunuh. Bagaimana kelanjutannya, ia tidak mengetahui. Bung Karno sendiri yakin CIA di belakang peristiwa ini. David Johnson, Direktur Centre for Defence Information di Washington, juga membuat laporan sebagai masukan bagi Komite Church.

Peristiwa Cikini yang dirancang Kolonel Zulkifli Lubis, yang dikenal sebagai pendiri intelijen Indonesia, bukanlah satu-satunya upaya percobaan pembunuhan atas Bung Karno. Maukar, penerbang pesawat tempur TNI AU, juga pernah menjatuhkan bom dan menghujani mitraliur dari udara ke Istana Presiden.

 

Presiden Eisenhower sendiri memutuskan dengan tergesa persiapan invasi ke Indonesia sepekan setelah percobaan pembunuhan yang gagal dalam Peristiwa Cikini. Ia makin kehilangan kesabaran. Apalagi peristiwa itu justru makin memperkuat dukungan rakyat pada Bung Karno.

 

 

Ketegangan Bung Karno dengan Gedung Putih mulai mengendur setelah Presiden JF Kennedy terpilih sebagai Presiden AS. Ia malah mengundang Bung Karno berkunjung ke Washington. Dalam pandangan Kennedy, seandainya pun Bung Karno membenci AS, tidak ada salahnya diajak duduk bersama. Kennedy yang mengutus adiknya bertemu Bung Karno di Jakarta, berhasil mencairkan hati proklamator ini hingga membebaskan penerbang Allan Pope.

Begitu Kennedy tewas terbunuh, suatu hal yang membuat duka Bung Karno, hubungan Jakarta-Washington kembali memanas. Penggantinya, Presiden Johnson yang disebut-sebut di bawah “todongan” CIA, terpaksa mengikuti kehendak badan intelijen yang “mengangkatnya” ke kursi kepresidenan. Pada masa ini pula seluruh kawasan Asia Tenggara seperti terbakar.

CIA yang terampil dalam perang propaganda, kembali menampilkan watak sesungguhnya. Fitnah dan berita bohong mengenai Bung Karno diproduksi dan disebar melalui jaringan media massa yang berada di bawah pengaruhnya. Tujuannya mendiskreditkan proklamator itu. Hanya di depan publik menyatakan gembira atas kebebasan Allan Pope, tetapi diam-diam diproduksi berita bahwa kebebasan itu terjadi setelah istri Allan Pope berhasil merayu Bung Karno. Sedang pengeboman istana oleh Maukar, diisukan secara sistematis sebagai tindak balas setelah Bung Karno mencoba menggoda istri penerbang itu.

CIA terus melakukan berbagai trik perang urat syaraf mendiskreditkan Bung Karno. Termasuk di antaranya Bung Karno berbuat tidak senonoh terhadap pramuria Soviet dalam penerbangan ke Moskwa. Jauh sebelum itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan CIA pada masa Allan Dulles, pernah meminta bantuan Kepala Kepolisian Los Angeles untuk dibuatkan film cabul dengan peran pria berpostur seperti Bung Karno.

Dalam satu artikel di majalah Probe, Mei 1996, Lisa Pease yang mengumpulkan berbagai arsip dan dokumen, termasuk dokumen CIA yang sudah dideklasifikasikan, menyebut yang terlibat dalam pembuatan film itu Robert Maheu, sahabat milyarder Howard Hughes, serta bintang terkenal Bing Crosby dan saudaranya.

Lantas apa akhir semua ini?

(penasukarno.web blog

 

1 Desember 1957

 

Moh Hatta

 

Akhirnya yang dicemaskan para pemimpin di daerah terjadi juga, Bung Hatta mengundurkan diri pada bulan Desember 1957

(oetoesan melajoe)

 

 

1 Desember 1957

makin mencuat adanya perbedaan pandangan antara Mohammad Hatta dengan Soekarno yang berujung pada pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1957.

 (gungun Gunawan)

 

2 Desember 1957.

 

Sebagai lanjutan musyawarah Nasional , bulan Desember 1957 di Jakarta diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan.

 

Musyawarah-musyawarah ini tidak berhasil mendapatkan cara penyelesaian masalah daerah-daerah yang membangkang terhadap pemerintah Pusat.

 

Kegagalan ini antara lain disebabkan tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono, tidak diikutsertakan dalam pimpinan pemerintahan.

 

 Selain itu daerah-daerah yang bergolak melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa politik pemerintah Pusat mengarah kepada komunisme.

(ventje Samual)

 

 

Persoalan Barter

Persoalan barter sejak kurang lebih satu tahun ini telah merugikan republic Indonesia rata-rata setiap bulan 40 juta dolar. Memang bafter ini buat taraf pertama kita bisa memberikan perbaikan buat daerah yang tersangkut.

 

 

Harus diakui prosedur untuk memasukkan barang-barang  Pembangunan melalui Birokrasi yang sentral di Pusat selama ini sangat sulit buat  daerah-daerah, sehingga dengan jalan Barter mereka mengharapkan langsung bisa mendapatkan alat-alat  yang dibutuhkan dari luar negeri.

Akan tetapi lambat laun barter itu akan merugikan bukan saja seluruh Negara tapi daerah itu sendiri karena dengan barter  itu devisen hilang sama sekali, salah satu sumber dari Negara.

 

Kedua,macam-macam bea  dan Cukai, TPI,bukti eksport dan lain lain yang merupakan penghasilan dari Negara , yang penting dengan  sendirinya hilang dan buat daerah itu sendiripun,karena ini dijual keluar Negara dengan nama partikulir maka penjual-penjual itulah yang membawa dipasaran diluar negeri sehingga pembelinya dari luar negeri yang mempunyai kedudukan  menentukan  sehingga kita  dapat mengetahui barang-barang yang dimasukkan 

 

akhirnya juga  merugikan  terlalu mahal  kita bawa atay kualiasnya  kurang baik dan lain-lain.

Jadi bagaimanapun  juga barter  itu harus  diakhiri dan kalau dilihat  dari segi Pemerintah  sekian puluh juta dolar  tiap bulan yang  kehilangan,dapat dimegerti bagaimana  merosotnya Pendapatan Negara  sampai sekarang  ini karena itu  Pemerintah memutuskan  melarang Barter  dan Angkatan Perang  dan Polisi  diperintahkan mengambil tindakan

 

Pemerintah Buka Jalan Lain

Pemerintah membuka jalan lain, ialah dengan jalan kecuali melaksanakan perimbangan keuangan  buat daerah,juga memberikan sejumlah daripada hasil bea cukai dan devisen eksport,tiap-tiap daerah langsung  buat keperluan daerah itu. Dengand emikian diberkan satu jalan lain,bahwa secara langsung mereka mendapat hasil-hasil itu karena itulah saya berkeliling kedaerah-daerah untuk menyusun BDP-BDP,kantor import/eksport dan lain lain dengan Kementerian-kementerian yang tersangkut supaya selekas mungkin dipenuhi kebutuhan ini.

 

 Persoalan Baru

Timbul lagi persoalan yang baru yaitu keputusan Pemerintah untuk memecat  perwira-perwira  yang secara  pokok telah melanggar norma-norma militer, sudah diketahui  bahwa ini tidak dapat diterima  oleh sejumlah Perwira  yang berperistiwa itu,karena itu dalam meningkat-ningkatnya itu jelas danlah kita melihat salah satu  ketentuan , baik dalam masalah Dwi Tunggal , baik soal  penyelesaian  Angkatan Darat,baik yang disebut soal Pusat dan Daerah itu, dalam suasana  demikianlah  timbul masalah yang baru, yaitu masalah didesas-desuskannya  pembentukan suatu Negara yang baru atau Pemerintah yang baru di Sumatera.

Berita yang pertama kita terima adalah dari Radio Belanda Hilversum, yang telah mengumumkan keseluruh dunia akan digulingkannya Presiden dan dibentuknya Pemerintah yang baru dan bahkan  timbulnya Negara  Sumatera yang merdeka.

Dengan mulainya  Radio Hilversum mengumumkan ini maka ramailah  masyarakat membicarakan persoalan ini.

Begitu juga suatu interview  daripada Simbolon dengan wartawan Amerika, yang mengatakan kalau komunis mengoper Pemerintahan di jawa, kami akan membentuk  Pemerintahan yang baru di Sumatera.

Berita-berita  ini disebarkan diseluruh dunia dan digunakan oleh musuh-musuh kita untuk menyerang kita  dalam lapangan perang  urat syaraf dan perang politik.

Berita itu tidak segera dapat kita men-evalueer isi yang sebenarnya,akan tetapi kemudian berhubung banyak keragu-raguan , maka pimpinan Angkatan Darat merasa perlu mengumumkan suatu dokumen yang terkenal ,dokumen Lubis,dimana dalam cita-cita nenperhjuangkan tindkan mereka itu telah dengan jelas dirumuskan 2 alternatif yang tentu sudah dibaca disurat kabar.

 

 

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

 3 Desember 1957

 

 

 di forum kabinet, bubar. Wakil Perdana Menteri Leimena mengumumkan bahwa segala keputusan Munas dibekukan.

 

(ventje samual)

 

 

7 Desember 1957

TANGGAL 7 Desember 1957, pukul 19.39, Laksamana Felix Stump, panglima tertinggi Angkatan Laut (AL) AS di Pasifik, menerima perintah melalui radiogram dari Kepala Operasi Angkatan Laut (AL) Laksamana Arleigh Burke. Isinya, dalam empat jam ke depan gugus satuan tugas di Teluk Subic, Filipina, bergerak menuju selatan ke perairan Indonesia. “Keadaan di Indonesia akan menjadi lebih kritis,” demikian salah satu kalimat dalam radiogram tersebut.

 

Kesibukan luar biasa segera terlihat di pangkalan AL AS. Malam itu juga satuan tugas dengan kekuatan satu divisi kapal perusak, dipimpin kapal penjelajah Pricenton, bergerak mengangkut elemen tempur dari Divisi Marinir III dan sedikitnya 20 helikopter. “Berangkatkan pasukan, kapal penjelajah dan kapal perusak dengan kecepatan 20 knots, yang lainnya dengan kecepatan penuh. Jangan berlabuh di pelabuhan mana pun,” bunyi perintah Laksamana Burke.

 

Inilah keadaan paling genting, yang tidak sepenuhnya diketahui rakyat Indonesia. Perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat, antara mereka yang pro dan kontra Jenderal Nasution, serta yang tidak menyukai Presiden Soekarno, mencapai titik didih.

 

 

Pada saat yang sama, beragam partai politik ikut terbelah memperebutkan kekuasaan.

 

 

Kabinet jatuh bangun. Usianya rata-rata hanya 11 bulan. Paling lama bertahan hanyalah Kabinet Juanda (23 bulan), yang merupakan koalisi PNI-NU.

 

Situasi memanas menjalar ke daerah, benteng terakhir para elite politik di pusat. Daerah terus bergolak. Pembangkangan terhadap Jakarta dimulai sejak militer menyelundupkan karet, kopra, dan hasil bumi lainnya.

 

Militer Indonesia yang lahir dan berkembang dari milisi berdasarkan orientasi ideologi pimpinannya, bukanlah jenis pretorian. Mereka tetap kepanjangan dari parpol, entah itu PNI, PSI, Masyumi, PKI, dan seterusnya.

 

Terlalu kekanak-kanakan jika dikatakan tindakan sekelompok perwira mengepung Istana Bogor dan mengarahkan meriam pada 17 Oktober 1952 sebagai ekspresi ketidakpuasan semata, dan bukan percobaan “kudeta” terselubung.

 

Demikian pula ketika Kolonel Zulkifli Lubis mencoba menguasai Jakarta, sebelum kemudian merencanakan pembunuhan atas Presiden Soekarno dalam Peristiwa Cikini, dengan eksekutor keponakan pimpinan salah satu parpol.

 

Bagi Gedung Putih, inilah saat tepat melaksanakan rencana tahap III, yaitu intervensi militer terbuka ke wilayah RI.

 Presiden Soekarno harus tamat segera.

 

 CIA di bawah Allen Dulles telah mematangkan situasi. Melalui jaringannya di Singapura, Jakarta, dan London, sebagaimana dikemukakan Audrey R Kahin dan George McT Kahin dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia,

 

Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, agen-agen CIA berulang kali melakukan kontak khusus dengan Sumitro Djojohadikusumo, pencari dana untuk pemberontakan tersebut. Demikian pula dengan para perwira pembangkang seperti Kolonel Simbolon, Kolonel Fence Sumual, dan sejumlah perwira dan tokoh parpol lainnya.

 

Namun, ketika perintah menggerakkan elemen Armada VII dikeluarkan, keputusan itu tampak tergesa-gesa yaitu kurang dua jam setelah pembicaraan melalui telepon antara Presiden Eisenhower dengan Menlu John Foster Dulles. Itu sebabnya ketika gugus tugas AL di Teluk Subic bergerak, barulah kedua tokoh ini sadar atas alasan apa intervensi nantinya dilakukan.

(penasukarno web blog)

 

 

 

17 Desember 1957

17 Desember 1957,  keadaan itu ditingkatkan menjadi keadaan bahaya tingkat keadaan perang.

(gungun gunawan)

20 Desemb er 1957

Reuni Militer Pejuang Di Salido

 

*ill pemuka  PRRI di Sumatera Barat

Dari kiri  ke kanan Kol Dahlan Djambek, Letkol Ahmad Husein,Burhanuddin Harahap, Kol. Maludin Simbolon,  Syafei dan lain lain.

 

Pada tanggal  20 Desember 1957, di sebuah kota kecil di Pesisir Barat pantai Sumatera yang bernama Salido(ada tambang emas saat masa hindia belanda disana ,dekat kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan SUMBAR-Dr Iwan s),

 berlangsung suatu iding reuni para militer pejuang yang tergabung dalam Resimen IV Divisi Banteng Sumatera Tengah.

 

 Reuni tersebut menghasilkan dan membentuk suatu badan organisasi yang dinamai “Dewan Banteng” dengan tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel M. Simbolon dan lain-lain sebagai para atasan dan penggeraknya.(ventje Samual)

 

 Salido saat ini , dulu terkenal dengan  Tambang Masnya masa Hindia belnda, dan  kemudian Bukit Langkisau dengan lagunya yang diciptakan Lagu ini diciptakan oleh (alm) Huriah Adam dan dulu dipopulerkan oleh penyanyi Lily Syarief dan Elly Kasim

 

23 Desember 1957

Pemerintah Inggris, sekutu terdekat AS, sempat terperanjat dan menolaknya, sehingga kapal-kapal perang tersebut kembali ke pangkalannya.

 

Namun, setelah lobi-lobi intensif, tanggal 23 Desember 1957 PM Harold Macmillan menyetujuinya dan membentuk kerja sama operasi untuk Indonesia.

(penasukarno web blog)

 

 

Akhir Tahun 1957

Di akhir tahun 1957 terjadi pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda dan dinasionalisir menjadi badan-badan usaha milik negara.

Tentara yang dianggap mempunyai sumber daya manusia yang lebih siap, masuk mengambil posisi-posisi penting penanganan badan-badan ekonomi eks Belanda itu.

 Peran dadakan itu menimbulkan banyak ekses. Salah satu eksesnya adalah terjunnya para perwira ke dalam dunia uang dan bisnis, dan saat itu menjadi awal keterlibatan mereka dalam dunia korupsi.

Ekses lain, terjadi saling intrik karena perebutan posisi, di antara para perwira itu sendiri.

Para perwira ini ternyata gagal menjalankan institusi-institusi ekonomi tersebut dengan baik diukur berdasarkan skala kepentingan umum.

Namun pada sisi lain yang pragmatis, harus diakui bahwa dari posisi-posisi di institusi ekonomi itu, tentara berhasil menghimpun dana-dana yang kemudian difaedahkan dalam berbagai aktifitas yang sesungguhnya tak lain adalah kegiatan politik praktis dan tak terlepas dari skenario kekuasaan, selain untuk ‘kenyamanan’ hidup bagi sejumlah perwira.

Salah satu institusi yang paling strategis ialah sektor perminyakan. BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij) diambil alih dan diserahkan kepada perwira-perwira tentara dan akhirnya menjadi cikal bakal Pertamina (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) –yang merupakan hasil peleburan Pertamin dan Permina.

(gungun Gunawan)

Syekh Muhammad Sa’id Al Khalidi Bonjol

Dizaman pergolakan PRRI sekitar tahun1957 beliau pernah berkebun di seberang Lubuk Mantuang, dekat Sawah Nangguang tempat kelahiran beliau.

Diwaktu itu ada sebatang pohon beringin yang dianggap angker oleh masyarakat ditepi Lubuak Mantuang tersebut, ditebang oleh beliau bersama murid2nya dan seterusnya ditanami dengan padi dan sayur sayuran.

 Disamping untuk mendapatkan hasil tani, beliau ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh mempercayai hal hal tahayul karena yang demikian bisa menjurus kepada syirik. Hal itu menurut beliau sangat bertentangan dengan Al qur’an dan Hadits. Berenang juga sering beliau lakukan.

 

Sebelum shalat zuhur, beliau berenang sambil menangkap ikan untuk kebutuhan makan siang di Lubuk Mantuang.

 Pernah suatu hari sesudah shalat Idul Adha di mesjid Padang Baru, sorenya beliau mau pergi ke kampung Sawah Nangguang dimana isteri beliau Hajah Saleha dan anak cucunya tinggal saat itu (pergolakan PRRI).

Beliau membawa daging kurban yang sudah dimasak dalam periuk. Dari siang hari sampai sore hujan sangat lebat, tiba tiba air sungai banjir sangat deras sekali.

Orang tidak ada yang berani menyeberang. Beliau menyuruh mencari batang pisang beberapa potong kepadi muridnya, namanya Rasyu untuk dibuat pelampung.

Setelah rakit tersebut siap dia berenang ke seberang dengan cucu beliau duduk diatas pelampung tersebut yang dibuat seperti rakit sampil memegang periuk berisikan daging. Berkat keterampilan dan keberanian beliau, Alhamdulillah selamat keseberang. Ini menunjukan beliau mempunyai keberanian dan perhitungan yang tinggi wujud daripada kepercayaan beliau kepada Maha Pencipta walaupun saat itu umur beliau sudah lebih 70 tahun.

KELUARGA DAN ANAK – ANAK BELIAU Sebagai imam dan guru besar agama atau seorang shufi yang terkemuka, Syeikh H. Muhammad Said Al Khalidi Bonjol, saat masa kehidupan beliau, penuh dalam masa pergolakan, penjajahan, dan kejahiliyahan sehingga beliau sering berpindah pindah dari suatu daerah ke daerah lain.

(typepad web blog).

 

When these demands were not met by the Central Government, they began to rebel and by early 1957, they had taken control of Governance in Sumatra by force.

 

 

Subversion as a Foreign Policy
The secret Eisenhower and Dulles
debacle in Indonesia
New York: The New Press, 1995.

George Kahin has taught at
Cornell University since 1951 and
is one of the leading scholars
of Southeast Asian history

 
     

Review by Publishers Weekly

 

In 1957,

 President Eisenhower, his secretary of state, John Foster Dulles, and the CIA — unbeknownst to Congress or to the American public — launched a massive covert military operation in Indonesia.

Its aims were to topple or weaken Indonesia’s populist President Sukarno, viewed as too friendly toward Indonesia’s Communist Party, and to cripple the Indonesian army.

The CIA, run by Allen Dulles, the brother of the secretary of state, funneled financial support and weapons to rebel colonels on the islands outside Java, seat of the government. In the ensuing civil war, thousands of civilians were killed; the Indonesian army put down the rebellion and crushed noncommunist political parties;

Sukarno’s centralized regime became more authoritarian and jettisoned parliamentary government. Historian Audrey Kahin, editor of the journal Indonesia, and Cornell professor of international studies George Kahin have written a disturbing, scholarly expose of a major covert operation that paved the way for the Indonesian army’s massacre of half a million people in 1965-66 with Washington’s support. The authors maintain that Indonesia’s communist party was essentially a homegrown nationalist movement and that the Eisenhower administration’s fears were misguided.

Review by San Francisco Chronicle

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1958(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1958

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

KOLEKSI SEJARAH

  PRRI

 

Oleh

 

Dr Iwan Suwandy,MHA

Edisi Pribadi Terbatas Buku Elektronik Dalam CD-ROM

Khusus Untuk Kolektor  Senior. Produser Film documenter  dan Historian

Hak Cipta @ 2013

 

 

Pemilik Koleksi

Dr Iwan Suwandy ,MHA

Kombes Pol (P)

Penemu

Driwancybermuseum web Blog

Hhtp://www.Driwancybermuseum.wordpress.com

Koleksi Sejarah

PRRI

 

1958

Tahun 1958 didirikan organisasi yang bernama Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang diketuai oleh

 

 Letnan Kolonel Achamad Husein.

Gerakan Husein ini akhirnya mendirikan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berkedudukan di Bukittinggi dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai  pejabat presiden.

(Masa ke Masa DEPLU,2005)

 

 

 

 

 

 

Januari 1958

 

 

 

Tak lama kemudian Ahmad Yani Mendapat jabatan  Deputi  I-KASAD Bidang Intel dan pangkatnya naik jadi Kolonel.

 

Pak Yani turut dalam misi pembelian senjata ke Yugoslavia. Yang saat itu dipimpin

 

 

 

Jozeb Broz Tito dan bung Karno

Pada waktu itu bepergian keluar negeri masih sulit  harus ada izin dari Presiden

 (Dr Iwan sebagai perwira POLRI-ABRI tahun 1974 pergi ke Singapura atas biaya sendiri harus ada izin dari Panglima ABRI,setelah melalui perjalanan panjang izin mulai kari Kapolres,Kapolda,Asspers KAPOLRI,KAPOLRI,sampai PANGAB selama satu tahun-Dr Iwan).

 

 

Pada saat ini Presiden Yugoslavia Josef Broz Tito sedang berkunjung ke Indonesia dan saat pesta perjamuan oleh Presiden Sukarno  di Istana Negara, Pak Yani diundang dan mulai dikenal oleh Bung Karno.

(Ahmad yani)

 

 

 

 

4 Januari 1958

 

Sekembalinya ke dari Luar negeri, Pak Yani mendapat tugas lagi ke London, dan saat itu Ibu Ahmad Yani melahirkan anak ke delapan, dan Ibnu Sutowo menirim berita  liwat telex ke Pak Yani.

 

(Ahmad yani)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

15 Januari 1958

 

 

 

Pada tanggal 15 Januari 1958 , Tokoh PSI Prof  Soemitro Djojohadikusumo meninggalkan Sumatera Barat menuju singapura dan kemudian ke  Eropa Barat untuk mengalang dana dan bantuan lainnya termasuk mendapatkan senjata

 

(Audrey Kahin,Dari Pemebrontakan ke Integrasi,yayasan Obor,Jakarta,2008 hal 322)

 

Sumitro lalu ke Saigon juga dengan menyamar sebagai kelasi kapal sebelum ke Manila dan melakukan kontak dengan Perjuangan Semesta (Permesta). Menyamar menjadi cargo supervisor atas nama pemilik kopra, Sumitro masuk ke Bitung. Ia ke Sumatra menggelar pertemuan dan memperluas hubungan dengan pemimpin militer di Sumatra, juga Sumual di Sulawesi.

Subadio, utusan Sjahrir, bertemu Sumitro di Singapura. Sumitro berperan menangani bidang logistik bersama Kolonel Simbolon dan Husein bagi PRRI. Ia sempat mengecek pengadaan senjata. Sebagian senjata dibeli di Phuket (Thailand) dan Taiwan. Dua kali ia masuk Taiwan, dan kembali ke Minahasa dengan pesawat bermuatan amunisi.

Konsep semula, menurut Sumitro, hanya untuk memperbaiki Jakarta. Tidak ada bayangan membuat suatu pemerintahan tandingan. Tuntutan mereka hanyalah ingin otonomi dan pengembangan daerah.

Sumitro mempercayai gagasan persatuan Indonesia. Namun, tatkala PRRI hendak mendirikan Republik Persatuan Indonesia (RPI), dan Pulau Jawa tidak termasuk di dalamnya, ia menolak tegas, “Kalau demikian, saya tidak bisa ikut, sebab negara kita satu.”(iluni)

Informasi terkait dari Prabowo Subianto putra Sumitro

 

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya sekaligus calon presiden untuk pemilihan umum 2014 Prabowo Subianto mengaku pernah menjadi pengungsi di Malaysia dan Singapura sekitar 1960-an. Dia menghabiskan masa kecilnya di dua negara itu.

Karena itu, menurut Prabowo, dia memiliki ikatan emosional dengan dua negara tetangga itu. “Waktu itu keluarga saya menjadi pengungsi karena kalah dalam konflik politik. Singapura dan Malaysia memberi kami tempat berlindung,” kata Prabowo berkemeja batik merah saat menjadi pembicara tunggal dalam acara makan siang digelar oleh Dewan Dagang Singapura bersama Malaysian Club di Ballroom Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).

Selama sepuluh tahun, Sumitro Dojohadikusumo membawa lari keluarganya ke luar negeri setelah rencana PRRI Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta) mendirikan RPI (Republik Persatuan Indonesia) tidak memasukkan Pulau Jawa sebagai wilayahnya.

Dia tidak bisa kembali ke Jakarta lantaran Presiden Soekarno masih menganggap dia sebagai pemberontak. Sumitro bergabung dengan PRRI dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara karena menolak Soekarno terlalu dekat dengan komunis.

 


Meski sudah setengah abad, Prabowo masih ingat kenangan masa kecilnya di Malaysia dan Singapura. “Saya sangat suka nasi lemak, sangat berbahaya (disambut tawa hadirin) dan pergi ke warung makan Uncle Don di Kuala Lumpur.”

Demi keamanan, Sumitro bersama keluarganya tak mau tinggal di suatu negara lebih dari dua tahun. Mereka berpindah mulai dari Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur (Malaysia), Zurich (Swiss), London (Inggris), kemudian pindah ke Bangkok.

Untuk menghidupi keluarganya di pelarian, dia menjadi saudagar mebel dan pengembang perumahan di Malaysia. Juga mendirikan Economic Consultans for Asia and the Far East (Ecosafe) di Hong Kong dan cabangnya di Kuala Lumpur. Dia memakai nama Kusumo.(fas)

(Merdeka Com)

 

Ketidak sepakatan ini mendorong Sumitro mengungsi ke luar negeri, lantaran belum memungkinkan pulang ke Jakarta. Pemerintahan Soekarno masih menganggapnya pemberontak yang harus disingkirkan.

Selama 10 tahun di pelarian, Sumitro menggunakan banyak nama samaran. Para mahasiswa di Jepang mengenalnya sebagai Sungkono. Di Jerman dipanggil Sunarto.

Di luar Frankfurt pakai nama Abdul Karim. Di Hongkong orang mengenalnya Sou Ming Tau (bahasa Kanton) dan Soo Ming Doo (bahasa Mandarin). Warga Malaysia mengenalnya Abu Bakar. Ia dipanggil Henry Kusumo atau Henry Tau di Bangkok.

 

Demi keamanan, Sumitro bersama keluarganya tak mau tinggal di suatu negara lebih dari dua tahun. Mulai dari Singapura, Hongkong, Kuala Lumpur, Zurich-Swiss, London, kemudian pindah ke Bangkok.

Untuk menghidupi keluarganya di pelarian, ia menjadi saudagar mebel dan real estate di Malaysia. Juga mendirikan Economic Consultans for Asia and the Far East (Ecosafe) di Hongkong, dan cabangnya di Kuala Lumpur. Ia memakai nama Kusumo.

Sebagai orang tua, ia dikenal keras dan disiplin dalam mendidik keempat anaknya.

 Buktinya, putri tertua, Ny. Biantiningsih yang istri mantan Gubernur BI J Soedrajat Djiwandono, sampai memiliki dua gelar kesarjanaan.

 

Begitu juga Ny Marjani Ekowati, putri kedua yang menikah dengan orang Prancis. Letjen Prabowo Subianto berhasil meniti karier sebagai Danjen Kopassus dan Pangkostrad.

Lalu si bungsu Hashim Sujono menjadi pengusaha sukses.

(iluni)

 

 

Tanggal 15 Januari 1958, Ahmad Husein memaklumkan

berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

(PRRI)

 

16 Januari 1958

 

Pada 16 Januari 1958 Bung Hatta & Bung Syahrir mengirim seorang utusan ke daerah-derah bergolak seperti Syauman Gaharu  di Palembang dan Dewan Banteng di Sumteng.

Utusan itu ialah Djoeir Moehammad salah seorang anggota dari DPP Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Kok bakisa duduak ja’an kalua di lapiak nan sahalai

Kok bakisa tagak ja’an kalua di tanah nan sabingkah

Kalau bergeser dari duduk jangan keluar dari lapik yeng sehalai

Kalau bergeser berdiri jangan keluar dari paki yang sehelai

Pesan Bung Hatta dan Syarir itu adalah:

 ”Pergolakan-pergolakan daerah di Indonesia dewasa ini (maksudnya: waktu itu) terjadi pada saat-saat sedang hangatnya berlangsung Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Barat ( termasuk Eropa Barat).

 Tidak tertutup kemungkinan, bahwa pergolakan daerah itu merupakan peluang bagi Blok Amerika untuk menungganginya, karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang akrab dengan Blok Uni Soviet”.

 

Djoeir Moehamad juga menyampaikan pesan kepada Letkol Barlian, Ketua Dewan Garuda di Palembang dan Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng di Padang, bahwa suatu pemberontakan untuk membentuk Pemerintahan yang lain akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya akan mengakibatkan perkembangan daerah yang bersangkutan tertinggal selama satu generasi.

 Pesan ini kemudian menjadi kenyataan. Letkol Barlian di Palembang mematuhi nasihat Bung Hatta dan Syahrir ini,

akan tetapi Ahmad Husein semula akan bersedia melaksanakan nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu, tapi tampaknya waktu itu dia telah dikepung oleh teman-teman militernya, sehingga ia mengingkari nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu.

(oetoesan melajoe)

.

 

Menanggapi rapat rahasia di Sungai Dareh itu,

 Bung Hatta mengirim pesan yang kemudian disiarkan Pers di Jakarta: ”Kok bakisa duduak jan bakisa dari lapiek nan salai, kok bakisa tagak jan bakisa dari tanah nan sabungkah”.

Sekitar tanggal 16 Januari 1958 Bung Hatta dan Syahrir mengirim seorang utusan ke daerah-daerah bergolak seperti Dewan Garuda di Palembang dan Dewan Banteng di Padang. Utusan itu adalah Djoeir Moehamad, salah seorang anggota Dewan Pimpinan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

 

Pesan Bung Hatta dan Syarir itu adalah: ”Pergolakan-pergolakan daerah di Indonesia dewasa ini (maksudnya: waktu itu) terjadi pada saat-saat sedang hangatnya berlangsung Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Barat ( termasuk Eropa Barat). Tidak tertutup kemungkinan, bahwa pergolakan daerah itu merupakan peluang bagi Blok Amerika untuk menungganginya, karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang akrab dengan Blok Uni Soviet”.

Ternyata kemudian, bahwa yang disinyalir oleh Bung Hatta dan Syahrir ini benar adanya. PRRI terperangkap ke dalam strategi Amerika Serikat.

Djoeir Moehamad juga menyampaikan pesan kepada Letkol Barlian, Ketua Dewan Garuda di Palembang dan Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng di Padang, bahwa suatu pemberontakan untuk membentuk Pemerintahan yang lain akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya akan mengakibatkan perkembangan daerah yang bersangkutan tertinggal selama satu generasi.

Pesan ini kemudian menjadi kenyataan. Dapat dirasakan sekarang. Letkol Barlian di Palembang mematuhi nasihat Bung Hatta dan Syahrir ini, akan tetapi Ahmad Husein semula akan bersedia melaksanakan nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu, tapi tampaknya waktu itu dia telah dikepung oleh teman-teman militernya, sehingga ia mengingkari nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu.

Isi tulisan itu menyadarkan akan kualitas Bung Hatta sebagai bapak bangsa yang ingin mempertahankan keutuhan NKRI, dan kemampuan beliau untuk membaca apa kira-kira akibat buruk dari sesuatu kebijaksanaan yang akan diambil.

Pertanyaan sejak lama, kenapa TT II Sriwijaya dibawah komando Let Kol Barlian tidak meneruskan perlawanan terhadap pemerintahan pusat. Beliau patuh mengikuti petunjuk dan permintaan dari Bung Hatta tersebut. “Wong Kito Palembang” selamat tanpa korban baik jiwa maupun masa depan daerahnya. Tidak ada trauma pada mereka.

(dokumentasi buya)

Peristiwa Mayor Djuhartono

Apa yang terjadi ternyata diluar kehendak MBAD, malahan Panglima TT. II/SRIWIJAYA memerintahkan menangkap Komandan Resimen V dengan menggerakan pasukan dari KMKB. Hal ini mengakibatkan Mayor Djuhartono membawa pasukannya ke Talang Betutu dalam rangka mengamankan diri.

 KKMB (Garnisun) segera memerintahkan Lettu. Sainan Sagiman, dan dibantu oleh skuadron-skuadron panser pimpinan Lettu. Faisol dan Satu Batalyon Penuh Infrantri pimpinan Kapten. Abdulla yang bersama-sama untuk memimpin pasukan serta meminta penyerahan diri Mayor Djuhartono dan pasukan yang ternyata ditanggapi dingin oleh Mayor Djuhartono.

Mayor Riacudu segera mengambil usulan untuk menempuh jalur diplomasi mengingat kawan dan lawan adalah sesama mantan pejuang kemerdekaan dengan usulan-usulan :

  • Semua pasukan siap ditempat dan tidak boleh bergerak
  • Tidak ada sebutir peluru ditembakkan
  • KSAD dibenarkan mendarat di Talang Betutu

 

Peristiwa semakin rumit dengan mendaratnya tiga flight Dakota yang membawa Pasukan RPKAD

 

di Talang Betutu.

 Mengingat kondisi yang rumit Mayor Nawawi segera diperintahkan untuk membawa pasukan dalam jumlah besar mengepung Talang Betutu.

 Untunglah sebelum front terbuka, Ketengan mulai mencair ketika jalur diplomasi dari TT. II/SRIWIJAYA yang dipimpin oleh Mayor Kastubi mencapai kesepakatan dengan dihadiri oleh Kolonel A.Yani dan Kolonel Ibnu Sutowo sebagai utusan KSAD. Peristiwa ini sangat menggemparkan dan dikenal dengan peristiwa “Djuhartono”.

Setelah dimutasikanya Djuhartono dan disetujuinya tidak ada released ke media massa tentang peristiwa ini, tiba-tiba terdengar issu bahwa akan adanya serangan dari pusat terhadap daerah dan penangkapan tokoh-tokoh pergerakan daerah dari kalangan mliter. Hal ini mengakibatkan ketersinggungan unsur TT. II/SRIWIJAYA dan mensiagakan seluruh kekuatan mliter yang ada.

Untunglah sebelum situasi bertambah panas Lettu Sainan Sagiman diperintahkan untuk mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan dengan Panglima Sumatera Tengah Letkol A. Husain, Panglima Sumatera Utara Letkol. Djamin Ginting serta Panglima Aceh Letkol  Syamaun Gaharu agar memberikan dukungan kepada TT. II/SRIWIJAYA meyakinkan MBAD masalah Sumatera Selatan dibawa ketingkat pusat dan tidak perlu dengan pengerahan kekuatan mliter. Usulan ini didukung secara penuh oleh ketiga panglima wilayah sumatera dengan tujuan mencegah pertempuran sesama kekuatan NKRI

 

(KODAM Sriwjaya web blog)

 

 

 

 

17 Januari 1958

 

 pada tanggal 17 Januari 1958,

LetkolD. J. Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan

Tengah mendirikan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta)

 

Pemerintah RI memutuskan untuk menumpas pemberontak

PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi.

 

Untukwilayah Sumatera dipersiapkan operasi militer gabungan

yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan

Angkatan Udara:

1. Operasi Tegas, di bawah pimpinan Letnan Kolonel

Kaharuddin Nasution. Mereka dapat menguasai Riau,

dan Pekanbaru bisa dikuasai tanggal 12 Maret

1958.

2. Operasi 17 Agustus, di bawah pimpinan Kolonel

Ahmad Yani, untuk menguasai Sumatera Barat.

Tanggal 17 April 1958, Padang dapat dikuasai.

3. Operasi Sapta Marga, dilaksanakan di Sumatera

Utara di bawah pimpinan Brigadir Jendral GPH Jati

Kusumo.

4. Operasi Sadar, dilaksanakan untuk daerah Sumatera

Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Dr.

Ibnu Sutowo. Mereka berhasil menguasai Palembang.

 

 

Pecahnya pemberontakan PRRI/PERMESTA, telah mengakibatkan perundingan antara saya dengan pihak DI/TII terhenti sejenak. Kami mengkonsolidasikan diri sambilmenjaga agar PRRI tidak menjalar ke Aceh. Ini bisa menjadibahaya yang lebih gawat lagi. Apa yang saya kuatirkan itu terjadi. Utusan PRRIpun datang menghadap Teungku Muhammad Daud Beureueh

 

 

di Cangek, yang terletak antara Pante Raja dengan Trieng Gadeng.

 

Utusan mereka itu adalah Mr. BurhanuddinHarahap. Tokoh PRRI ini disambut oleh Hasan Aly danTeungku Sulaiman Daud. DI/TII membuat hubungan lanjut

dengan pihak PRRI.

 

Teungku Sulaiman Daud diberangkatkanke Sumatera Barat dan sebulan kemudian ia kembali keAceh dengan membawa senjata.

 

Markas besarpun dipindahkanke Lubuk. Dengan demikian berarti kekuatan pasukan

DI/TII bertambah dan kini mereka berada di atas angin.

 

Sekembalinya Teungku Sulaiman Daud dari SumateraBarat, Hasan Saleh yang menjabat Menteri PeperanganDI/TII menyusun satu unit pasukan baru untuk menyerang

Kutaraja.

 

 Pasukan ini dinamakan Korps Cadangan. Bersamaan dengan meletusnya peristiwa Boyke Nainggolan danHendri Siregar di Medan, malam itu pula diadakan musyawarah

di Lubuk, untuk menyusun rencana penyerangan Kutaraja

di bawah pimpinan Hasan Saleh.

 

Demikianlah, Kutarajadikepung oleh pasukan DI/TII di bawah pimpinan Ibrahim Saleh dengan 2 batalion,tempurnya.

 

Saya mencari akal untuk meiepaskan Kutaraja dari keadaan itu. Jalan yang harus saya tempuh haruslah jalanyang tidak mengakibatkan pertumpahan darah.

 

Kebetulanwaktu itu pasukan RPKAD berada di Sumatera Utara untukmenumpas Gerakan Sabang Merauke di Medan. Sayamengatur siasat.

 

Saya meminta pasukan RPKAD sebanyaksatu peleton berehat di Kutaraja, sambil mengadakan show

of farce, unjuk kekuatan. Untuk itu saya mengirim MayorRivai Harahap dan Kapten A. Manan S ke Medan mengundangpasukan RPKAD itu.

 

Kemudian siasat itu saya lanjutkan dengan memanggilAyah Pawang Leman dan Ismail ke rumah saya.Kepada mereka saya mengatakan: “Kalau sampai besokpagi batalion DI/TII masih tetap berada pada posisi yang sekarang , saya akan meminta RPKAD menjalankan tugasnyasesuai dengan perintah perang yang akan dikeluarkan.”

 

Ayah Pawang Leman kembali ke tempatnya.

 

Apa yang dikatakannya pada pihak DI/TII  tidak saya ketahui, tapi yang jelas pasukan DI/TII yang mengepung Kutaraja mundur teratur ke pangkalannya di Pidie.

 

 Saya tersenyum,tipu Aceh saya berhasil. Kutaraja terlepas dari kepunganpasukan DI/TII.

 

Ikrar Lamteh telah satu tahun berjalan. PemberontakanPRRI dan Operasi Sabang Merauke bahkan menyulu tapi baru di Aceh.

 

Mereka sempat mengepung Kutaraja. Rasanyasudah tiba waktunya untuk menentukan suatu sikap.

 

Saya merasa perlu menyampaikan laporan tentang situasiterakhir di Aceh dan usul-usul mengenai penyelesaian masalahkepada Pemerintah Pusat.

 

Laporan dan usul itu saya buat dalam bentuk Memorandum Mengenai Penyelesaian

Masalah Keamanan di Provinsi Aceh, yang sifatnya sangat rahasia.

 

 

Konsep Memorandum itu dikerjakan oleh Mayor A.Sani dan Achmid Abdullah berdasarkan petunjuk saya. Memorandumitu diketik di bawah pengawasan ketat SekretarisPenguasa Perang, A. K. Abdullah, dan dibuat sebanyak

5 (lima) eksemplar.

 

Masing-masingnya disampaikan

kepada Presiden Soekarno, Perdana Menteri Ir. Djuanda,KSAD/Penguasa Perang Jendral AH Nasution, Wakil KetuaDewan Nasional Ruslan Abdulgani dan satu eksemplaruntuk saya sendiri.

 

Memorandum itu terdiri dari lima bagian,memuat pendahuluan, laporan keadaan, pendapat-pendapat,kesimpulan dan penutup.

 

Agar memorandum itu sampai ke tempat yang dituju,setelah mempersiapkan segala sesuatunya, maka saya,Gubernur Ali Hasjmi dan beberapa staf berangkat ke Jakarta

menemui Presiden, Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri,KSAD dan beberapa pejabat lainnya. Saya juga harushadir dalam sidang Kabinet Istimewa.

(syamaun Gaharu)

 

18 Januari 1958

Presiden Sukarno Berkunjung ke Jepang

 

Tanggal 29 Januari 1958, Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia yang berkunjung ke Jepang selama 18 hari. Inilah kunjungan kenegaraan pertamanya dan satu-satunya ke Jepang.

 

KISAH TIGA PETUALANG MILITER

Oleh Satrya

Dalam kelicinannya sebagai Organisator gerakan terror dan berusaha merobah struktur Negraa Zulkifli Lubis berhasil mempenaruhi tiga orang Komandan Daerah bergolak yang dengan taat merencanakan usaha merobah struktur Negara menurut Program Z.Lubis dan kalau perlu menganti Bung Karno sebagai Presiden.

 

Barlian,Ventje Samual dan Ahmad Husein

 

Pemberontakan di Suamtera Barat/Tengah dengan Proklamasi Pemerintah Tandingan denagn Nama PRRI dan didukung oleh Dewan Banteng dan Permesta, dalah kelanjutan dan usaha tindakan terachir  dari aktivis Z.Lubis dalam usahanya untuk merubah struktur  Negara.

Dalam kegiatan ini Z.Lubis mendapat kawan sefaham, setujuan dan sealiran serta secita-cita dari mereka kaum Politisi yang menghadapi jalan buntu dalam usaha mereka untuk menjatuhkan Presidden Sukarno untuk dapat menguasaai Negara agar dapat mereka atur sesuai dengan cita-cita mereka

Mereka itu antara lain Mohammad Natsir , ketua Umum Masjumi, Mr Burhanuddin Harahap , Mr Sjafruddin Prawiranegara,Amelz dan sebagainya.

Disamping itu Z.Lubis mendapat bantuan kuat dari kaum Petualang Militer yang telah banayk menjalankan kejahatan memperkaya diri dengan tidak sah dan menyalahguankan kedudukan dan kekuasaan yang mereka miliki.

Mereka itu sedang “ bentanyangan” mencarai jalan kleuar menghindarkan diri dari cengkrmanan hokum.

Maka bertemunya ketiga anasir jahat mengkhianat tersebut merupakan suatu hal yang melapangkan jalan nebuju ketindakan khianat memberontak terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

APAKAH INI BUKAN KEJAHATAN BESAR !

Setalh melalui Pewrgolakan-pergolakan Daswrah-Daerah Sumatera Tengah,Suamtera Utara(baca Medan) dan Sulawesi Utara sebagai siasat  Z.Lubis untuk menjatuhkan Kabinet Ali ke-III dan berhasil membubarkan Kabinet tersebut, makia Z.Lubis sesuai rencana mereka mela njutkan kegiatan mereka. Dan kini lebih nekat.

Rencana Z.Lubis itu diatur secaraplanmatig dan meurut yang disiarkan yang berwajib , dari dokumen-dokumen yang dapat dirampas dari Sekretaris Z.Lubis, SATRIA di Padeglang ,antara lain berbunyi :

“Jalan Menuju Realisasi Cita”

 

1.Cukuplah argumentasi untuk menilai “Negatif” Pusat Pemerintahan  yang sekarang itu, yang menempatkan Presiden Sukarno sebagai alat Sandaran Kekuatan, pimpinan Angkatan Darat ,sebagai alat sandarac hokum, Kbinet Djuanda dan sebagai alat tampungan pada potensi kemasyarakatan Dewan nasional (machtsconcentartie)(kosentrasi masa)

2.Maka dengan demikian jelas bagi kita, bahwa Presiden Sukarno, Pemimpin Besar kita adalah menjadi sasaran utama bagi Z.Lubis dan komplotannya  untuk dijatuhkan  dan setelah Bung Karno tidak berkuasa lagi  barulah mereka dapat berbuat sekehendak hatinya.

Maka diusahakan untuk membunuh Prseiden Sukarno dan diganti dengan lain orang menurut pengakuan Penjahat-penjahat  terorit Cikini dimuka pengadilan, adalah Bung Hatta atau Sulatan (atau lainnya).

Tetapi oleh karena usaha membunuh Bung Karno gagal, maka dipraktekkan rencana mereka yang berbunyi :

Alternatif  yang bertempat jauh dari tujuan adalah:

1.Proklamasi Negara sebagai suatu “Move” taktis yang maksimum

2.Pembentukan Pemerintah Pusat yang la8in.

Foto Samual

Foto Zulkifli Lubis.

( majallah Sektsa Massa 12 Desember 1958 koleksi Dr Iwan)

 

 

Pertemuan Sungai Dareh dari kiri kekanan Letnan Tema,Kol Zulkifli Lubis,Kol Dahlan Djambek, Kolonel Mauludin Simbolon,Letkol Ventje Samual,Letkol Barlian,Letkol Ahmad Husein

 

 

Pertemuan Sungei Dareh

 

Hadir dalam pertemuan itu, selain para panglima yang dianggap memberontak, juga politisi seperti Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Abdullah, Mohammad Natsir, hingga Sumitro Djojohadikusumo.

 

 Di desa itu, kami sepakat membuat wadah perjuangan yang nantinya dinamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

 

Selain menyiapkan logistik perang, saya juga melakukan pembicaraan untuk membantu perjuangan di dalam negeri. Dalam perjalanan ke Taipei, Manila, dan Tokyo, saya sempat mampir ke Hong Kong.

 

Di situ saya bertemu Joop Warouw, mantan Panglima Kodam Wirabuana. Warouw saat itu sudah menjadi atase militer RI di KBRI Beijing.

 

Saya dan Warouw terbang ke Tokyo. Presiden sedang berada di Tokyo, awal Februari. Warouw adalah perwira yang dikenal Soekarno lantaran loyalitas dan integritasnya karena menolak Nasution dalam peristiwa 17 Oktober 1952.

 

 Warouw menemui Soekarno dan menjelaskan perihal krisis yang terjadi setelah peristiwa Cikini.

 

Soekarno setuju perlunya jalan damai. Ia langsung mengirim surat ke Perdana Menteri Djuanda.

Tapi itikad baik Soekarno gagal dilaksanakan. Nasution sudah memerintahkan pengeboman Padang dan Manado.

(Ventje Samual)

 

 Pebruari 1958

Pertemuan Padang

 

 

were not so much attempts to break away from Indonesia as they
were attempts to get more local control over local affairs and resources within Indonesia. Rebellious officers meet in Padang

 

while Sukarno is in Thailand. Masyumi leaders join in, including Natsir

10 Februari 1958

Pertemuan Sungei dareh

 

Ultimatum yang dibacakan Ahmad Husein itu menyebut, ”Dalam tempo 5 x 24 jam kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda.

 

 Presiden membentuk kabinet baru di bawah Bung Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX.”

 

Ultimatum ditolak. Buntutnya, Ahmad Husein dan Maludin Simbolon dipecat. Dua hari berselang Padang dibom oleh AURI. Menyusul kemudian Manado.

(Ventje Samual)

 

 

 

Menyusul ultimatum yang dikirim Jakarta, kami sepakat berkumpul lagi. Saya terbang ke Singapura dan menyewa motor ke Pekanbaru. Dari sana saya langsung meluncur ke Sungai Dareh di perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi,

 

Perintah pengeboman menyusul ultimatum yang dilontarkan Dewan Perjuangan, 10 Februari 1958, di Sungai Dareh.

 

 (Ventje Samual)

 

Info terkait

Saat Bung Karno tahun 1967 diajak mengungsi keluar negeri atau ke jawa timur ia teringat dengan peristiwa PRRI

Soekarno yang semula diam, angkat bicara.

 

 Dia mengingatkan tahun 1957, kapal induk Amerika Serikat sudah berlayar ke perairan Indonesia. AS kala itu membantu pemberontakan PRRI/Permesta di Sulawesi dan Sumatera. AS menyumbang dana dan senjata untuk memecah Indonesia. Kini, jika dirinya pergi, pasti AS akan melakukan hal itu lagi.

 

(Merdeka Com)

 

Akibatnya segenap pemimpin di daerah semakin khawatir dengan perkembangan politik di Jakarta.

 Pada bulan Januari 1958, atas usul dari Kol. Barlian maka diadakanlah pertemuan di Sungai Dareh. Pertemuan ini berlangsung dari 8-9 Januari 1958. Dihadiri oleh segenap pimpinan sipil daerah dan beberapa pimpinan politik pusat (Masyumi).

Dalam pertemuan ini para pemimpin Masyumi terperangkap dalam persekongkolan dengan AS yang sudah digarap oleh Sumitro, Simbolon, dan Sumual. Menurut Syafruddin, mereka tidak tahu sebelumnya tentang kontak-kontak Kolonel Hussein dengan CIA. Namun mereka terdesak oleh para pemimpin militer yang hadir pada saat itu.

(oetoesan melajoe)

di Palembangpun ada persiapan perang

Banyak hal yang dapat dipelajari dan hikmah yang dapat disimpulkan dari rentetan peristiwa PRRI ini.
Saya sendiri berada di Palembang antara tahun 1950-1958, yang merupakan wilayah dari Dewan Garuda (Teritorium II = TT II Sriwijaya).

 

Sebagai siswa SMP saya mengikuti suasana pergolakan daerah ini melalui cerita orang-orang yang lebih dewasa, koran, siaran radio RRI, dan kemudian Radio PRRI yang disiarkan dari Malaysia dengan suaranya yang sangat jernih dan jelas.

 

Suara bariton penyiarnya sangat khas, dan ada yang mengatakan bahwa penyiarnya itu adalah Des Alwi.

Pada waktu sejumlah pimpinan daerah Sumatera Selatan (Lampung dan Bengkulu masih termasuk Sumsel) masih banyak yang dipegang urang awak, seperti antara lain Dr. Isa, Dr. Adnan Kapau (AK) Gani, Kol. Hasan Kasim.

 

Yang paling terlihat jelas dengan jelas adalah suasana harian yang diwarnai oleh semangat perjuangan yang tampak melalui latihan tentara sukarela Sriwijaya Training Center (STC) yang setiap hari berlangsung di dekat kediaman saya di daerah Bukit Kecil, Palembang.

Acara-acara latihan ini sangat menarik bagi anak-anak, karena dapat mengamati senjata-senjata baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya, dengan para sukarelawan yang memakai pakaian tentara Amerika yang kedodoran (belum sempat divermaak).
Kalau mereka memakai singlet hijau militer, belahan singlet bagian bawah sudah sampai di pinggang mereka.
Walau demikian dengan senjata barunya mereka tetap terlihat gagah.
Semangat kedaerahan sangat menonjol saat itu, yang juga merasuki anak-anak dengan tingkat pemahaman yang masih terbatas

(nagai web blog)

 

10 Pebruari 1958

Hussein demands that the Djuanda goverment step down in five days

On February 10, 1958, when Sukarno was out of the country, a group of Sumatran military officers, Masyumi politicians, and others sent an ultimatum to Jakarta demanding Sukarno’s return to a figurehead role as president and the formation of a new government under Hatta and Yogyakarta sultan Hamengkubuwona IX. Five days later, the group proclaimed the Revolutionary Government of the Indonesian Republic (PRRI).

(sukarnoyeras web blog)

 

Maksud Melo Kaliseer Keadaan

Saya sendiri sebagai kSAD selalu menyatakan tidak akan datang di Padang selama mereka yang harus ditangkap berkeliaran disana dngan leluasa.

Memang sulit buat saya sebagai pimpian Angkatan Darat untuk datang kesuatu tempat  dimana orang-orang  yang diperintahkan ditangkap  tidak ditangkap tapi dengan biasa dapat dipekerjakan .

Hal ini kejadian di Sungai Dareh , maka Pemerintah dan Pimpinan Angkatan  Perang No 1 ditujukan untuk mengusahakan  jangan sampai  terjadi dan kalau terjadi  supaya dilokalisir  karena kita dapat memperhitungkan  kalau kejadian yang semacam itu yang secara militer kurang lebih  sepertiperistiwa Madiun , akan membawa pula suatu peristiwa yang berat yang minta korban yang berat dari tentara dan masyarakat.

Jadi dengan tulus ikhlas baik Pemerintah yang berhubungan dengan pemimpin politik  yang mundar mandir ke Padang, maupun saya yang langsung ke Sumatera Utara dan Sumatera selatan untuk mengusahakan kalau  mereka punya pendirian begitu, tapi lain daerah jangan ikut, supaya dilokalisir  persoalan ini  di Sumatera tengah.Dengan demikian  dapat kita batasi .

Begitu juga saya memanggil  komandan  dari Indonesia bagian Timur  untuk menjaga supaya dilokalisir soal ini, jangan terjadi juga  di Indonesia bagian Timur. Untuk itulah pula diadakan  rapat-rapat.

Saya telah menerima Panglima KDMSST di Jawa Timur , juga saya sampaikan pe4intah-perintah dan mendapat kesanggupan  pelaksanaan perintah itu.

Begitu juga saya menerima Komandan  dari pada Sulawesi Utara dan tengah, uang juga menyanggupi pelaksanaan perintah itu.

Dan terhadap komandan-komandan  Sumatera saya  adakan rapat di bandung berhubung mereka  punya keberatan mengadakan di Jakarta yang dianggap  pada waktu rapat yang dulu  mempunyai suasana yang menekan terhadap jiwa mereka, tapi Komanda KDMST tidak hadir , yang mengusulkan supaya  diadakan ditempat dan waktu lain.

Soal ini saya penuhi  dan saya tugaskan kepada Panglima TT-II untuk mengaadakan rapat di Bangka, supaya dapat kita membicarakan maslah-masalah Sumatera yng seang dihadapi dan mengusahakan menghindari jangan terjadi dan kalau terjadi supaya kita dapat melokalisir.

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

9 Februari 1958

Pada tanggal 9 Februari 1958, Badan Aksi Rakyat Sumatera Tengah (BARST) mengadakan rapat akbar di Padang untuk mendorong Ahmad  Husein mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan kuat terhadap Pemerintah Jakarta.

 

Dalam rapat akbar itu berpidato Kol. Dahlan Jambek

dan Kol. Simbolon yang kemudian rapat akbar itu mengeluarkan sebuah resolusi yang ditujukan kepada Ahmad Husein.

Sebagian besar dari isi resolusi itu yang diadopsi ke dalam ultimatum Dewan Perjuangan yang diumumkan lewat radio tanggal 10 Pebruari 1958:

*    Agar Ahmad Husein mengirim tuntutan kepada Perdana Menteri Djuanda dan Kabinetnya di Jakarta supaya mengembalikan mandatnya dan menunjuk Hatta dan Hamengkubowono IX sebagai formatur pembentukan Kabinet baru.

*    Agar Pemerintah Pusat mencabut larangan terhadap barter.

*    Agar Presiden Soekarno kembali ke UUD 1950 dalam membentuk kabinet. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Ahmad Husein harus mengambil langkah-langkah bijaksana dan kuat

Kol Dahlan Jambek berkata lewat pidato-pidatonya, bahwa keadaan sekarang sudah berada pada titik, ”the point of no return”.

Pada tanggal 9 Februari 1958 Badan Aksi Rakyat Sumatera Tengah (BARST) mengadakan rapat akbar di Padang untuk mendorong Ahmad Husein mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan kuatk terhadap Pemerintah Jakarta.

Dalam rapat akbar itu berpidato Kol. Dahlan Jambek dan Kol. Simbolon yang kemudian rapat akbar itu mengeluarkan sebuah resolusi yang ditujukan kepada Ahmad Husein

(kedaikopi web blog)

 

Dalam Buku Dokumentasi Dinas sejarah TNI Angkatan darat, Ibu Ahmad Yani pernah membaca bahwa bekas Kolonel Dahlan Djambek dalam rapat umum yang yang diadakan tanggal 9 Pebruari 1958 di Padang, mengatakan bahwa kalau tuntutan itu tidak dipenuhi , maka akan dipilih jalan Sjahid dan  kepada Kepala Staf  TNI Angkatan darat, Laut dan Udara diperingatkannya agar jangan mengambil tindakan karena itu berarti  mayat-mayat akan bergelimpangan.

Inilah keadaan yang mencemaskan

 (Ahmad Yani, hal 171-172)

 

Situasi politik berkembang cepat
Orang Minang telah bersepakat
Rezim Soekarno sedang berkhianat
Jauh di hati harapan rakyat

Achmad Husein muncul ke depan
Mengumumkan tuntutan dengan permintaan
Lima hari lima malam waktu diberikan
Pemerintah mundur dari kekuasaan

Dua tuntutan dicatat sejarah
Perlu ditandai tinta merah
Berikan otonomi kepada daerah
Orang Komunis jangan memerintah

(H.Bustanudin St Kayo)

Sesudah Rapat di Sungai Dareh(tepatnya berlokasi dekat tepi sungai ,(Dr Iwan pernah mampir disana saat bertugas sebagai perwira kesehatan dokter polisi POLRES  tahun 1975)

 

Letkol Ventje Samual dan Prof Soemitro Djojohadikusumo berangkat ke Singapura . Pada suatu ketika sedang makan  di sebuah restaurant  seorang yang mereka belum kenal  mendekati mereka  menawarkan sejumlah senjata , sungguh mengherankan  penawaran tersebut adalah orang yang belum dikenal dan  sejata itu tidak usah dibeli  dan akan diberikan cuma-cuma.(Gratis)

Tawaran itu diterima  dengan catatan tanpa persyaratan  dan ikatan apapun.Belakangan baru diketahui  bahwa orang tersebut anngota dinas rahasia Amerika Serikat CIA.

 

(Mauludin Simbolon)

 

10 Februari 1958

 

PRRI membentuk Dewan Perjuangan dan tidak mengakui kabinet Djuanda. Dewan Perjuangan PRRI membentuk Kabinet baru, Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Kabinet PRRI). Pembentukan kabinet ini berlangsung saat Persiden Soekarno sedang berada di Tokyo, Jepang.

Pada tanggal 10 Februari 1958 sebuah Dewan Perjuangan melalui RRI Padang mengeluarkan pernyataan “Piagam Jakarta” yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan pada Persiden Soekarno agar “bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan…”.

Tuntutan tersebut diantaranya adalah:
1. Supaya kabinet Djuanda mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya pada Persiden.
2. Agar pejabat persiden Sartono membentuk kabinet baru Zaken kabinet nasional yang bebas dari pengaruh komunis dibawah Mohammad Hatta dan Hamengkubuwono IX.
3. Agar kabinet baru diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja sampai pemilihan umum yang akan dating.
4. Agar Persiden Soekarno membetasi diri menurut konstitusi.
5. Apabila tuntutan diatas tidak dipenuhi dalam tempo 5×24 jam maka Dewan Perjuangan akan mengambil langkah kebijakan sendiri
.

(kolektorsejarah)

 

 

Tanggal 10 Februari 1958,

 Wakil Komandan Brimob Kepolisan Negara,

 

 Kombes Sutjipto Judodihardjo,

 datang ke Sumatera Tengah. Dia menemui Kaharoeddin dan menyerahkan uang Rp 5 juta untuk bantuan pada Kepolisan Sumatera Tengah. Diharapkan uang ini bisa jadi dana operasional kepolisian jika situasi di Sumatera terus memburuk. Demikian dikutip dalam buku Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan, terbitan Pustaka Sinar Harapan tahun 1998.

Saat itu jumlah uang Rp 5 juta sangat luar biasa. Gaji Kombes Kaharoeddin hanya Rp 1.230. Jadi uang Rp 5 juta itu setara dengan 4.000 kali gaji Kapolda.Jika dihitung, uang ini juga bisa menggaji seluruh anggota polisi di Sumatera Tengah selama enam bulan. Kalau misalnya gaji Kapolda saat ini Rp 10 juta, maka jumlah uang itu kira-kira Rp 40 miliar.

Maka Kaharoeddin kemudian membagikan uang itu ke kepolisian tingkat Kabupaten/Kota serta kecamatan. Setara Polres dan Polsek. Ketika itu, uang tersebut sisa Rp 3,2 juta.Kondisi terus memburuk, Kaharoeddin pun harus bersembunyi di tempat aman.

Di persembunyian dia bersama pasukan TNI AD yang juga tidak memihak PRRI. Pasukan kecil itu dikepung pasukan PRRI yang kuat.

Walau punya dana Rp 3,2 juta, Kaharoeddin tak mau menggunakannya selama dalam pelarian. Uang ini tetap utuh, dan hanya digunakan untuk kepentingan operasional yang sangat mendesak. Kaharoeddin juga menolak saat Kapten Noermathias, pimpinan TNI AD di sana hendak meminjam uang itu untuk keperluan pasukannya.
“Saya pinjamkan nanti uang itu habis begitu saja. Bagaimana nanti menggantinya,” kata Kaharoeddin.
Karena was-was, akhinya Kaharoeddin menitipkan tas berisi uang itu pada istrinya, Mariah. Dia pesan agar menjaga baik-baik tas dan isinya karena merupakan milik kepolisian. Saat dibuka, isinya masih Rp 3,2 juta. Ada juga tanda terima dan kwitansi dari beberapa kepala polisi.

(Merdeka Com)

Keadaan yang berubah

Situasi politik berkembang cepat
Orang Minang telah bersepakat
Rezim Soekarno sedang berkhianat
Jauh di hati harapan rakyat

Achmad Husein muncul ke depan
Mengumumkan tuntutan dengan permintaan
Lima hari lima malam waktu diberikan
Pemerintah mundur dari kekuasaan

Dua tuntutan dicatat sejarah
Perlu ditandai tinta merah
Berikan otonomi kepada daerah
Orang Komunis jangan memerintah

Presiden Soekarno bernafas sesak
Para panglima sedang menggertak
Daerah dianggap sebagai pemberontak
Kaum Komunis lalu bersorak

Nagari Com

 

 

Ultimatum kepada Presiden dan Kabinet

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

Ketika semua upaya rekonsialisasi mengalami jalan buntu, sebuah badan disebut dengan Dewan Perjuangan, yaitu unsur inti dari gabungan dewan-dewan yang disebut sebelumnya, mengeluarkan ultimatum kepada pusat pada 10 Februari 1958, setelah mengadakan rapat di Sungai Dareh, Sumatera Tengah.

Isinya antara lain ialah tuntutan agar Kabinet (Pemerintahan) Djuanda dibubarkan dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden atau Pejabat Presiden; memberikan kesempatan dan bantuan sepenuhnya kepada Hatta dan Sultan Hamengkubuwno IX untuk membentuk “zakenkabinet” sampai Pemilu berikutnya; meminta kepada Presiden Soekarno agar bersedia kembali sebagai Presiden konstitusional dengan membatalkan semua tindakannya yang melanggar konstitusi selama ini.

Apabila dalam tempo 5 x 24 jam Presiden Soekarno dan Kabinet Djuanda tidak mememuhi tuntutan tersebut, maka mereka akan membentuk pemerintahan sendiri yang “terlepas dari kewajiban untuk mentaati pemerintah Jakarta.” Oleh karena kedua belah pihak tidak mau mundur dengan pendirian masin-masing, maka ketika ultimatum itu mencapai tenggat waktu yang ditetapkan,

(DR Mestika Zed)

Ultimatum Kepada Presiden Dan Kabinet

Tapi  ini(upaya melokalisir persoalan) belum dapat berbukti, kita telah membaca yang disebut Ultimatum Dalam tempo Lima Kali Dua Puluh Empat Jam  kepada Presiden Dan kepada Kabinet,  agar Presiden atau Kabinet  membubarkan Kabinet  sekarang ini dan menunjuk Hatta-Hemangkubuwono sebagai pembentuk Kabinet  yang baru.

Kalau ini tidak dipenuhi maka akan memutuskan hubungan  dengan Kepala Negara  dan bahwa dari pada ketaatan kepada Kepala Negara.

Dengan adanya Ultimatum ini terus  terang saja pada saat itu estimasi kita tidak sampai begitu jauh.

Kalau kita lihat peristiwa yang lalu belum  pernah sampai bersedia untuk  tidak mengakui Kepala Negara .

Inilah pertama kali . Paling bnayak tidak mengakui pemerintah,maka dengan demikian kita dapat menghitung reaksi dalam soal ini.

Pemerintah dan Pimpinan Angkatan Perang sependapat bahwa  tindakan dari sejumlah perwira Menengah  ini harus dihukum dan tidak bisa dibenarkan.

Mereka yang pernah turut dalam aksi ini harus dihukum dan tidak bia dibenarkan lagi sebagai Perwira karena itu dengan tegas Dipecat dan diperintahkan penangkapan dari pada mereka yang telah berbuat ini.

Saya perlu menjelaskan tindakan ini lebih lanjut, Pemerintah selalu katakana Pergolakan di Daerah seperti di Sumatera Selatan ada yang disebut Terbukti, artinya mereka mengusahakan stabilitas Pemerintah ,Pembangunan Daerah  dan Keaaman sebagai usaha yang murni dari Daerah, diakui dan disokong sepenuhnya oleh Pemerintah,dibantu  sepenuhnya dengan segala  tenaga yang ada  pada Pemerintah supaya  bisa tercapai.

Tapi soal yang lain seperti yang terjadi ini tidak lagi dalam batas apa yang terjadi, tidak lagi dalam batas apa yang disanggupi oleh Pemrintah.Ini sudah meliwati batas.

Klau sesuatu Pemerintah membiarkan beberapa Komandan bawahan mengultimatum dia, dan kemudian memenuhi  tuntutannya , kita dapat mengerti bahwa selanjutnya tidak aka nada satu Pemerintahanpun. Kemudian  yang bisa berdiri .Bisa setiap waktu oleh seorang Pejabat Angkatan Darat di ultimatum dan  dengan demikian tidak ada lagi norma-norma Militer dsn norma-norma Negara buat itu. Jadi bagaimanapun juga hal yang semacam itu harus dihukum.

Jika kita melihat seorang Komandan Batalion juga mengirim ultimatum kepada Komandan Resimen,kalu tidak dipenuhi tuntutan saya dalam tempo sekian jam ,maka  saya tidak mengakui Komanda resimen lagi.

Kita semua bisa menghadapi keadaan ini ,KSAD bisa menghadapi Panglima, bisa . Komandan resimen  dan setiap Pejabat akan menghadapi kemungkinan-kemungkinan semacam itu.

Bagaimanapun juga tidak ada satu Pemerintahpun atau Pejabat  Militerpun yang dapat mengelakkan diri dari pada kewajiban  untuk mengambil tindakan Penghukuman terhadap kejadian yang sebegaitu jauh.

Kita bisa melanggar hokum dan disiplin dalam batas-batas  yang sering ,saya tidak usah bicara  mengenai Politik

Bolehlah kita katakana pelangaran yang merupakan pelangaran rutin ,akan tetapi pelanggarn seperti tadi bukan ppelangaran rutin lagi, sudah merupakan pelanggaran yang fundamental yang Pemerintah manapun juga,Kepala Negara manapun juga.pimpinan Tentara manapun tidak bisa mengelakkan diri dari pada menghukum dan menindaki kejadian yang semacam itu.

Saya kira dikalangan kita dalam Angkatan darat tidak ada yang berbeda dalam pendapat ini, kalau kita masih mau menyelamatkan Angkatan darat itu sebagai Tentara dan Negara  karena bagaimanapun orang bilang jangan adakan tindakan hokum, musyawarahlah berdengung juga banyak sampai kepada Pimpinan Angkatan Perang, sama  pendirian hal ini harus dihukum dan ditindaki .

Harus juga kita mengerti yang penting buat  kita  pendirin sebagai Negara  yang selalu  menyebut setia kepada Proklamsi 17 Agustus a945.Pada kita cukup sekarang petunjuk-petunjuk bahwa usaha ini juga dibidang lain telah meliwati batas-batas yang bisa kita pakai.Pertama saya berpendapat selaludan  dengan saya juga saya kira sebagian besar  dari pada Angkatan Perang kita bahwa  Pergolakan dalam negeri ini tidak pada tempatnya ada  Militer yang bekerja sama dengan Gerembolan DI.Dalam hal semacam ini kita tidak  dapat sebagai tentara  menyebut ini masih dalam batas pelanggaran rutin, seperti dalam peristiwa Cikini dan lain-lainnya  maupun dalam soal ini .

 

 Kedua kita  tidak bisa membenarkan  bagaimanapun juga bahwa  dalam Pergolakan anatar kita  dengan kita sebagai Negara  yang muda ini kita bersedia  bekerja sama dengan Angkatan Perang Asing.Hal ini sudah melanggar  Tujuh Belas Agustus  Empat Lima Saya tidak usah bicara mengenai  Politik Bebas Yang Aktif  tapi  semua kita  percuma lah berjuang  sejak  45 kalau kita  dalam perkelahian anatar kita dengan kita yang  lumayan sebagai Negara Yang Muda ini, juga bersedia bekerja sama dengan Negara Asing  dan juga alat-alat Senjata asing.Saya tidak akan memberikan satu persatu peristiwa disini,kan tetapi inipun sekarang kita konstantir.

 

TIDAK ADA YANG DAPAT MEMBENARKAN ULTIMATUM

Jadi hal ini jelas sekali tidak ada satupun Pemerintah yang menyebut dirinya Pemrintah atau KSAD yang menyebut dirinya KSAD  atu CPM  yang menyebut dirinya CPM atau Prajurit-Prajurit  yang menyebut dirinya Prajurit  TNI bisa membenarkan bawahan memberikan Ultimatum sedemikian kepada Kepala Negara.

 

Bisa membiarkan dalam pergolakan itu bekerja sama dengan Gerembolan DI yang tidak mengakui Republik lagi dan bersama dengan Kekuatan Angkatan Perang Asing karena itu walaupun kerja sama dengan Asing tidak pada tingkat legal ,akan  tetapi  tingkat Ilegal ,kita tidak bisa membenarkan  itu semua.Dan karena itu  inilah Landasan dari pada keputusan Pemerintah dan  Angkatan Perang selanjutnya dalam menjelaskan soal ini.

Keadaan kita memang sekarang ini pada waktu Cikini mulai dalam satu konflik yang besar sekali dengan belanda yang disebut  Pembebasan Irian Barat.Dimana kita sedang  melikwidasi  Kekuasaan ekonomi Belanda di Indonesia  dan dimana  Belanda  dan lain-lainnya  yang suka membantunya  itu  berusaha  meniadakan tindakan kita  itu yang  dianggap  sebagai lanjutan Kemerdekaan kita  harus  kita laksanakan.Dalam hubungan ini juga  juga tidak dapat kita benarkan pendirian dari mereka yang membentuk Pemrintahan yang baru  itu yang juga tidak membenarkan ini dan  mereka bersedia mengembalikan atau meminta tolong kepada mereka itu kembali.

 

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

11 Februari 1958

Menanggapi ultimatum dari Padang sehari yang lalu, maka pada tanggal 11 Februari 1958 Kabinet Perdana  Menteri Djuanda memerintahakn KSAD untuk memecat Letkol Ahmad Hussein dan Kol. Maludin Simbolon dari dinas kemiliteran. Serta Komando Daerah Militer Sumatera Tengah dibekukan.

Kemudian dilanjutkan dengan membekukan hubungan darat, laut, maupun udara ke Sumatera Tengah. Arti kata, Pemerintah Pusat melakukan blokade terhadap Sumatera Tengah.

(Oetoesan melajoe)

 

Tuntutan-tuntutan ini ditolak oleh pemerintah pusat

 

Tuntutan Dewan Perjuangan ini dikumandangkan saat Persiden Soekarno sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang berada di Tokyo, Jepang.

 

Maka Kabinet Djuanda segera mengambil keputusan. Tuntutan PRRI ini ditolak dan sehari setelah pengambilan keputusan, keputusan disiarkan melalui radio dan perintah-perintah selanjutnya dikeluarkan yakni semua tuntutan Dewan

 

Perjuangan ditolak dan sejalan dengan itu diambil keputusan memutuskan hubungan darat dan udara dengan Sumatra. Kemudian diikuti dengan pembekuan komando militer di Sumatra (TT I Sumatra Utara dan TT II Sumatra Selatan) dan seterusnya

 

(kolektorsejarah.)

 

 

 

Pada 11 Februari 1958 Kabianet menyiarkan Jawaban Penolakannya dan memerintahkan kASAD untuk memecat Ahmad Husein, dan Simbolon. Selain itu , Komado kDMST STTT dibekukan dan hubungan darat maupun udara dengan Sumatera tengah dihentikan sama sekali seperti yang dilakukan di Sulawesi Utara. Kedua belah pihak pada awal Februari 1956 itu berada pada point of no return Konfrontasi adalah akibatnya

(R.Z.Leirissa)

 

 

Tuntutan yang semakin mencemaskan diajukan (pihak PRRI), dialamatkan kepada pemerintah ,mereka menuntut  dalam waktu 5 x 24 jam  sejak diumumkannya Ultimatum  Kabinet Djuanda menyerahkan Mandatnya kepada Prseiden Sukarno  atau Pejabat Presiden.

 

Selanjutnya Presiden atau Pejabat Presiden  member tugas kepada Drs Moh Hatta dan Sri Sultan hemangkubuwono  untuk membentuk Kabinet baru.Anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh yang jujur , berwibawa  dan bebas dari anasir-anasir anti Tuhan.

 

Ultimatum ini tidak dapat diterima oleh Pemerintah ,tidak diterima jelas ! KSAD mengatakan tuntutan ini merupakan perbuatan melanggar  Sumpah Jabatan dan Sumpah Prajurit.

 

Kabinet Djuanda menanggapi Ultimatum sebagai tindakan yang membahayakan disiplin seluruh Angkatan Perang dan Keamanan Negara.

Penolakn ini akhirnya membawa Dewan Perjuangan di Sumatera tengah  itu kepada suatu Keputusan yang mengejutkan .

 

Dari Padang diumumkan  Proklamasi berdirinya PRRI Pemrintah revolusioner republic Indonesia.Inilah yang perlu segera diselesaikan  Pemerintah agar keutuhan Bangsa dapat dijamin .

 

 

 

  KASAD TNI AD Jendral Nasution

 

 

memangil Ahmad yani untuk segera kembali  ke Tanah Air.

Pak Nasution sedang pusing  menghadapi keadaan di tanah Air  yang semakin panas.

 

 

Pada saat ini Jenderal Gatot Subroto menjadi Wakil KASAD  timbul ekseemnya karena situasi Tanah Air Gawat.karena  terlalu prihatin memikirkan Bangsa dan Tanah Air.

 

Ahmad yani dipanggil pulang ke tanah Air ketika sedang menjalankan tugas Negara Kleuar negeri, untuk memimpin Gerakan Operasi Militer untuk memulihkan keamanan di Sumatera Barat yang terganggu karena adanya PRRI.

Sebenarnya Pak Hatta tidak menyetujui gerakan PRRI dan berusaha mencegah Ahmad husein dari tindakan itu.tetapi Ahmad Husein lebih menuruti Simbolon, Sjafruddin Prawira Negara .

Kembali Ahmad yani mendapat tugas memimpin Pasukan Gabungan   TNI Darat, Laut dan Udara untuk mengakhiri Pemberontakan PRRI.

 

 

(Ahmad Yani)

 

   Presiden Soekarno bernafas sesak
Para panglima sedang menggertak
Daerah dianggap sebagai pemberontak
Kaum Komunis lalu bersorak

Soekarno marah bertambah berang
Tentara dikirim untuk berperang
Sumatera Tengah akan diserang
Target utama ke ranah Minang

(H.Bustanuddin St Kayo)

                                                 

15 pebruari 1058

 

Rebels set up rival PRRI government (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) at Bukittingi. Prawiranegara is PRRI President. Natsir and Harahap of Masyumi support the PRRI, as odes Djojohadikusumo of the PSI party.

Permesta rebels in Sulawesi join forces with PRRI.

The USA promises secret aid to the rebels. Sukarno demands a hard response

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Pebruari 1948

 

 

 

 

Foto IPPHOS

Rapat Pejuang-Pejuang Sumatera mempertahankan Kabinet Karya di Jakarta ,14 Pebruari 1958                                                                                                                                       (Nugroho Notosutanto)

 

 

 

 

Foto IPPHOS

Demo mahasiwa Jakarta mengutuk PRRI 14 Pebruari 1958                                                                  (Nugroho Notosutanto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Februari 1958

 

Reaksi dari PRRI adalah dengan mengumumkan pendirian Pemerintahan Tandingan yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) lengkap dengan kabinetnya pada tanggal 15 Februari 1958. Susunan Kabinet PRRI adalah sebagai berikut:
1. Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Mentri dan Mentri Keuangan.
2. M Simbolon sebagai Mentri Luar Negri.
3. Burhanudin Harahap sebagai Mentri Pertahanan dan mentri kehakiman.
4. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai Ment
eri Perhubungan/Pelayaran

 

(kolektorsejarah

 

 

Pada 15 Februari 1958,

 

Kabinet PRRI diumumkan di Bukittinggi, Sumatera Tengah. Sjafruddin Prawiranegara menjadi perdana menteri.

 

Disebut juga pembentukan angkatan perang PRRI.

 

 Sewaktu proklamasi, saya sedang ada di Manila.

 

 Segala perkembangan saya pantau melalui radio, termasuk pemecatan saya oleh Markas Besar Angkatan Darat.

 

Sebetulnya, dengan proklamasi PRRI, terjadi perpecahan di tubuh deklarator Permesta.

 

Ada Permesta yang ikut PRRI, ada yang tidak.

 

Ada pula yang anti-Permesta tapi ikut PRRI.

 

Dari 51 orang deklarator Permesta, hanya 16 yang bertahan. Kebetulan, semuanya berasal dari Sulawesi Utara, yang kemudian meneruskan gerakan.

 

Lantaran itu saya tidak sepakat jika istilah PRRI dan Permesta digabung, karena keduanya berbeda.

 

 Pada 1970-an, ketika bertemu Jenderal M. Yusuf, kami berkelakar. “Ven, kalau aku Permesta saja, kau Permesta perang,” ujarnya.

 

 

Bom yang dijatuhkan di Padang, Manado, dan Ambon memaksa kami tak lagi bertahan, tapi menyerang.

 

Apalagi logistik kami cukup memadai untuk melakukan serangan.

 

Mayor Jenderal Alex Kawilarang juga telah meninggalkan pos Duta Besar nya di Washington dan ikut bergabung.

 

 Posko penyerangan tak lagi berada di Sumatera, tapi sudah berpindah ke Sulawesi Utara.

 

 Inilah awal perang saudara di antara sesama pejuang kemerdekaan.(Ventje Samual)

 

 

 

 

Info terkait

Melihat kekerasan hati dari Kabinet Djuanda, maka tak ada lagi jalan keluar selain melawan sehingga  pada tanggal 15 Februari 1958 Dewan Perjuangan memutuskan untuk membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) untuk menggantikan pemerintahan Jakarta yang dipimpin oleh Perdana Mentri Djuanda.

 Cakupan wilayah kekuasaan dari Pemerintahan Baru yang berpusat di Sumatera ini ialah seluruh wilayah Indonesia.

Dalam artian, dengan dikeluarkannya deklarasi pembentukan pemerintahan baru ini maka Pemerintahan Jakarta yang dikomandoi oleh PM Djuanda tidak berlaku lagi.

Namun sayangnya, pendirian semacam itu hanya berlaku jika berada di pihak yang berkuasa. Nyatanya yang berkuasa dengan segenap alat kekuasaan yang sah ialah orang-orang Jakarta.

 Oleh karena itu, betapapun keras hati orang Minang mengatakan bahwa tindakannya pada hari itu merupakan tindakan koreksi terhadap pemerintah pusat, meraka mau tidak mau harus pasrah dicap sebagai pemberontak.

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) memutuskan untuk menyusun pemerintahan sendiri, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan Soekarno tetap diakui sebagai Kepala Negara. Adapun susunan Kabinet PRRI ialah:

 

 

PM. PRRI Syafruddin Prawiranegara Berpidato Dihadapan Kabinetnya di Padang

Perdana Menter   : Mr. Syafruddin Prawiranegara                                                                                                Menteri Luar Neger  : Kol. Maluddin Simbolon                                                                                                          Menteri Pertahanan & Menteri Kahakiman : Mr. Burhanuddin Harahap                                                             Menteri Perhubungan & Pelayaran : Dr. Soemitro Joyohadikusumo                                                                       Menteri Pendidikan, Pengajaran, & Kebudayaan(PP & K)                                                                                        merangkap Menteri Kesehatan : Mohammad Syafei                                                                                                                                                                                                                             Menteri Perhubungan     : JF. WarouwMenteri Pertanian & Perburuhan    : S. Sarumpait                            Menteri Agama: Mochtar Lintang                                                                                                                               Menteri Penerangan  : M.Saleh Lahade                                                                                                                     Menteri Sosi    : Ayah Gani Usman                                                                                                                                                 Menteri Dalam Negeri* : Kol. Dahlan Djambek kemudian digantikan Mr. Assa                                               tmenteri Pos dan Telekomunikasi*  : Kol. Dahlan Djambek.

Jabatan Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Kol. Dahlan Djambek sampai Mr. Assat Dt.Mudo tiba di Padang.

Setelah kedatangan Mr. Assat tersebut, jabatan Mendagri diserahkan kepada beliau.

 Sedangkan Kol. Dahlan Djambek menjabat sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi.

maka pada tanggal 15 Februari, genderang “perang saudara” segara ditabuh.

Itu ditandai dengan dibentuknya PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indoensia) lengkap dengan susunan kabinet tandingan Jakarta.


Beberapa tokoh utamanya, ialah Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara (bekas Ketua PDRI) sebagai Perdana Menterinya.

Sejumlah tokoh pusat juga bergabung ke dalamnya seperti Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Asa’at, Moh. Natsir, Kol. Zulkifli Lubis dan bekas Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan lain-lain.

Sejak itu meletuslah apa yang disebut oleh Jakarta sebagai ”pemberontakan” oleh PRRI, tetapi sebaliknya para pendukungnya menyebut gerakan mereka sebagai ”pergolakan” daerah menentang rejim Jakarta yang inkonstitusional. amanah konstitusionalnya
( DR Msetika Zed)

TINDAKAN ISOLASI TERHADAP SUMATERA TENGAH

Inilah masalah yang besar  sekali yang tiap hari  kit abaca dan kita dengar  tetapi manjadi kewajiban kita mau tidak mau semua yang memegang uniform TNI ini sudah menjadi  sumpahnya untuk menyelamatkan  Negara.

Kita tidak bisa menghindarkan diri dari pada ini, lebih-lebih Pejabat  seperti  Komandan KDMST ,sepeerti KOMSUT yang 6telah saya sumpah  sendiri dengan  sumaph agama  akan tetap setia kepada Pemerintah republic Indonesia , akan tetap taat  kepada atasan  dengan tidak membantah  perintah atau keputusan  dll.

Saya kira kita dapat mengukur  dalam hati sendiri, saya juga sebagai  pejabat yang disumpah sedemikian  secara agama  tidak ada kita yang  bisa melanggar sumpah  jabatan kita itu dengan tidak hati kecil kita  akan menuduh kita  telah melanggar sumpah kita kepada Tuhan.

Karena sumpah itu bukanlah kita kerjakan terhadap orang-orang  tapi menurut Agama kita kerjakan kepada Tuhan kita sendiri  tentu saja dalam usaha ini mereka akan berusaha dengan macam-macam taktik, taktik ekonomi.

Sekarang mengusahakan supaya  misalnya perkongsian minyak membayar kepada mereka kalau tidak mereka ancam ,memanggil kembali KPM  supaya belayar kembali  buat mereka , memanggil kembali lain-lain dari Asing untuk  bekerja dan mereka tentu akan berusaha  juga dengan sendirinya keluar negeri sebanyak mungkin  membeli senjata.

Di Singapura sudah beli banyak Jeep bekas  panserwagen  ddl yang selekas mungkin ingin diangkut ,berusaha keluar negeri supaya mendapat pengangkutan dari banyak Negara,

 

Berusaha didalam Negeri supaya di Tapanuli,di Aceh,di Sumatera selatan, di Jawa Barat , di Sulawesi , dimana-mana timbul gerakan yang sama memperluas itu dengan  sendirinya dapat kita perhitungkan , Tentu kita menghadapi kesulitan-kesulitan didalam soal ini.

Sebaliknya dapat dimengerti bahwa dari pihak Pemerintah yang harus bertindak dalam  soal ini menutup hubungan-hubungan itu agar supaya jangan diteruskan usaha mereka keluar negeri. Jangan sampai  bekerja sama dengan Angkatan Perang Luar Negeri.

Mengambil tindakan  supaya jangan  mereka meneruskan maksud untuk mengirim  senjata dan pasukan  kedaerah lain , dengan sendirinya  diambil tindakan-tindakan itu  sehingga sekarang dilakukan tindakan –tindakan isolasi  terhadap  Sumatera tengah yang saya harap tidak  bagian yang hubungan baik kembali  sebagaimana mustinya tentu akan dibuka  hubungan dengan yang sudah terurus itu.

 

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

Then, on 15th February 1958, Lieutenant Colonel Ahmad Hussein declared the establishment of the PRRI. This prompted the Central Government to deploy troops.

As Army Chief of Staff, Nasution would have been involved in mobilizing the troops to Sumatra. However, it would be his 2nd Deputy, Colonel Ahmad Yani who would make his name by successfully putting down the rebellions

Pasukan  PRRI

 

 

 

Bersiap mengantisipasi serangan pemerintahan pusat

Sumber: Citizen Jurnalist,2012

 

 

15 Februari 1958

 

Kol Dahlan Djambek, Mr Burhanuniddin harahap, Letkol Ahmad Husein,Mr Sjafruddin Prawira Negara  dan Kol Maludin Simbolon 

Namun, pada 15 Februari 1958, atas prakarsa “Dewan Banteng”, organisasi yang dilahirkan dari hasil reuni militer yang dikepalai oleh Letkol Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek dan Kolonel Maludin Simbolon, “diproklamirkan” sebuah pemerintahan baru yang bernama “Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia” yang disingkat dengan sebutan PRRI, dengan kota Padang sebagai “ibukota negara” dan Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai “Presiden PRRI”.

Kolonel Mauludin simbolon  ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri  dalam pemerintahan ( Kabinet) PRRI. Kedudukan itu sangat penting  bagi PRRI  yang membutuhkan  dukungan diplomatic dan bantuan senjata  dan perlengkapan militer . Penilaian Pers asing atas pribadinya  sebagai jurubicara tak resmi  dari Pemberontah suamteraeletak kebijaksanaan  dan tokoh penting  dibelakang gerakan Sumatera.(maludin Simbolon)

 Proklamasi PRRI ini, menjadi titik awal perlawanan secara terbuka terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Ranah Minang dikuasai oleh oknum-oknum, baik militer maupun sipil, yang tidak merasa puas dengan kepemimpinan Bung Karno, dan membawa rakyat Minangkabau untuk memberontak melepaskan diri dari ikatan persatuan NKRI.

Sementara itu, dalam waktu yang sama, di bagian Timur tanah air, juga timbul satu pemberontakan yang senada, perlawanan terhadap NKRI di bawah pimpinan Letkol Ventje Sumual, dengan membentuk pemerintah tandingan yang bernama PERMESTA (Pemerintah Rakyat Semesta).

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin gerakan-gerakan tersebut sama, tidak lain adalah pemerintah Pusat dianggap kurang memperhatikan keadaan daerah disertai tuntutan menambah anggota kabinet dengan Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Menghadapi tantangan dari daerah-daerah, pemerintah Pusat memprakarsai Musyawarah Nasional di Jakarta yang berlangsung tanggal 9 hingga 11 Februari 1958

Para tokoh dan pentolan PRRI maupun PERMESTA mendapat bantuan dan sokongan kuat dari Imperialis Amerika Serikat yang memang tidak suka atas kepemimpinan Bung Karno. AS memberi support dan bantuan apa saja untuk PRRI/PERMESTA.

 

Persenjataan-persenjataan modern dari Amerika, seperti LMG 12,7 MM, penangkis serangan udara, Bazooka, Granat-semi automatis, persenjataan Infantri, dan lain-lain diturunkan dari kapal terbang pengangkut AS di hutan-hutan Sumatra untuk melengkapi persenjataan militer PRRI guna melawan Pemerintahan NKRI.

Proklamasi berdirinya PRRI menyebabkan Pemerintahan Republik Indonesia  melakukan tindakan disiplin  terhadap anggota tentara, Kepolisian dan Pegawai Negeri  yang terlibat dalam PRRI.  Kol simbolon, Let Kol Ahmad Hoesein, Termasuk AKBP Soetan Soeis dan Des Alwi seta perintah penangkapan  terhadap  H.D.Manopo ,Yan A Toran dan  Saladin sarumpaat.

Dewan –Dewan didaerah yaitu Dewan banteng, DEwan Gajah ,Dewan Garuda  dan Permesta  beserta cabang-cabangnya  dinyatakan sebagai terlarang.

Selain itu dilakukan pembekuan terhadap KDMST(Komando Daerah Militer Sumatera tengah)  dan Penguasa Perang Daerah Swatentara Tingkat I Sumatera barat dan Riau, dan selanjutnya bekas daerah TT I  yang terdiri dari KDMA(komando Daerah Milter Aceh), TT-I  dan KDMST dikonsolidasi  dibawah Brigadir Jenderal Djatikusumo sebagai Deputi KSAD untuk Komando Antar Daerah  Militer Bagian Barat , dan Brigadir jenderal Gatot Subroto sebagai Deputi Kasad untuk Komandio Antar Daerah  Militer Bagian Timur.

Untuk mengambil alih Pemerintahan daerah oleh Ahmad ZHusein maka untuk propinsi Riau diangkat S.M.Amin menjadi Gubernur yang berkedudukan di tanjung Pinang.(Maludin Simbolon)Saya hadir bersama teman-teman dari sekolah  saat itu saya SMP Frater kelas I.

 Proklamasi dibacakan oleh Let Kol Ahmad Hussein di halaman istana  Gubernurjalan Sudirman Padang, saya melihat seoran rohaniwan italia Bruder Tossi mengabil foto dengan kameranya, hanya sayang saya saat itu masih belum mengerti nilai sejarah dari foto tersebut sehingga tidak meminatnya dari bruder tosi yang say kenal baik,banyak rakyat berkumpul disana,

ada sebuah foto  situasi tersebut cukup  jelas lihatlah foto tersebut dibawah ini (Dr Iwan)

 

16 Februari 1958

Setelah liwat lima hari Kabinet memberi tanggapan terhadap ultimatum Ahmad Husein(16 februari 1958)

Dewan Perjuangan membentuk Kabinet Baru dan tidak lagi mengakui Kabinet Djuanda, Kabinet Baru ini dinamakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia.

(R.Z.Leirissa)

 

 

 

 

Bertepatan waktu dengan diumumkannya PRRI pada tanggal 15 Pebruari 1958, di Staf Umum Angkatan Darat oleh Gabungan Kepala-Kepala Staf Angkatan dibentuklah suatu Komando Operasi Gabungan (Task Force) yang diberi nama “TEGAS” dengan Komandannya waktu itu Letkol Inf Kaharudin Nasution (sekarang Mayjen TNI) dari AD, dengan Wakil Komandan I Letkol (U) Wirijadinata dari AU dan Wakil Komandan II Mayor (L) Indra Soebagio dari AL. Komando ini merupakan komando pertempuran expedisionir yang langsung di bawah perintah Kasad dengan ditentukan sebagai kawasan operasi daerah Sumatera Tengah

  1. Kesatuan-Kesatuan yang termasuk dalam susunan Komando Operasi Gabungan “TEGAS” adalah satuan-satuan dari AD, AU dan AL ditambah dengan Jawatan-Jawatan Dinas-Dinas teknis AD yang terdiri dari:
    1. 2 (dua) Kompi RPKAD (1 Ki para troops, 1 Ki Komando),
    2. 1 (satu) Kompi KKO dari Angkatan Laut,
    3. 1 (satu) Kompi PGT dari Angkatan Udara,
    4. 1 (satu) Esquadron Angkatan Udara,
    5. 1 (satu) Kapal Perang dari Angkatan Laut,
    6. 1 (satu) Baterai Altilleri Lapangan Ringan,
    7. 3 (tiga) Batalyon Infanteri yaitu:
      1. Satu Batalyon dari Ter-V (Bn-528),
      2. Satu Batalyon dari Ter-IV (Banteng Raiders),
      3. Satu Batalyon dari Ter-III (Bn-322),
    8. 1 (satu) Kompi Intendans,
    9. 1 (satu) Kompi Peralatan,
    10. 1 (satu) Kompi Kesehatan,
    11. 1 (satu) Kompi Zeni Pionir,
    12. 1 (satu) Kompi Perhubungan,
    13. 1 (satu) Kompi Polisi Militer,
    14. 1 (satu) Kompi Angkutan Bermotor,
    15. 1 (satu) Peleton Perawatan Udara dari DAAD
  2. Untuk pengangkutan seluruh pasukan AD, AU serta peralatan dan perbekalan, diperbantukan 12 (dua belas) kapal angkut dan pemindahan pasukan dalam operasi dipergunakan 38 (tiga puluh delapan) kapal udara yang terdiri dari: 24 (dua puluh empat) buah pesawat Dakota, 4 (empat) buah pesawat B-25, 10 (sepuluh) buah pesawat Mustang. Adapun untuk kebutuhan persediaan logistik disediakan untuk masa waktu 3 (tiga) bulan.
  3. Batalyon 322 dari Ter-III dan Baterai Altilleri Lapangan Ringan dari Jakarta merupakan pasukan cadangan dari Komando Operasi Gabungan “TEGAS”, dan pemberangkatannya ke daerah operasi ditentukan dengan perintah. Untuk melaksanakan operasi menuju sasaran pokok, pasukan dibagi dan disusun dalam team-team taktis sebagai berikut:
    1. Komando X Ray (Airbone) di bawah pimpinan Letkol (U) Wirijadinata,
    2. Komando Kuat (Airground) di bawah pimpinan Mayor Inf Tjiptono,
    3. Komando Kaladjengking (Seaborne) di bawah pimpinan Mayor Inf Soekartojo,
    4. Komando Kantjil di bawah pimpinan Mayor (L) Indra Soebagio,
    5. Team Tempur di bawah pimpinan Letkol Inf Magenda,
    6. Komando Lambung di bawah pimpinan Letkol Inf Bedjo,
    7. Komando Obor (Advance Staf) di bawah Koordinasi Kapten Inf Mohd. Zazoeli,
    8. Komando Rear Area (Rear Staf) di bawah Koordinasi Kapten Inf Kadaroesno

(korem031)

16 Pebruari 1958

Sukarno Kembali dari Luar negeri

Setelah Persiden Soekarno kembali dari luar negeri pada 16 Februari 1958 Persiden Soekarno menyatakan “Kita harus menghadapi penyelewengan tanggal 5 Februari 1958 di Padang dengan segala kekuatan yang ada pada kita”.

 

Diputuskan akan menggunakan kekerasan senjata untuk menghadapi Dewan Kabinet PRRI. Persiden Soekarno memerintahkan untuk menangkap tokoh-tokoh PRRI. Hubungan darat maupun udara dengan Sumatra Tengah dihentikan.

 

Tidak semua tokoh dalam pemerintah pusat setuju dengan keputusan ini. Salah seorang yang menentang keputusan ini adalah Mohammad Hatta. Sebagai Wakil Persiden dia muncul ke depan menentang keputusan ini.

Dia mengirim utusan ke Padang untuk menemui Ahmad Husein dan meminta agar Dewan Banteng menghindari konflik bersenjata dengan pemerintah pusat namun entah mengapa utusan ini tidak pernah sampai ke Padang. Karena pengiriman utusan gagal maka Mohammad Hatta berusaha untuk mendekati Persiden Soekarno agar mengurungkan niatnya agar tidak meletus perang saudara. Namun usaha ini juga gagal.

(Kolektor Sejarah)

Presiden sukarno kembali ke Jakrta pada 16 februari 1958, lalu mengatakan “ Kita harus menghadapi penyelewengan pada 15 februari 1958 di Padang itu dengan tegas dan dengan segala kekuatan yang ada pad kita”

Pada  dasarnya ia menyokong rencana Djuanda dan Nasution  untuk menggunakan Kekerasan senjata, kemudian Kabinet juga mengeluarkan pereintah menangkap Mr Sjafruddin,Mr Burhanuddin Harahap dan dr Soemitro Djojohadikusumo.

Menghadapi situasi ini, Bung Hatta muncul kedepan, garis besar perkembangan ini dikemukan Muchtar Lubis dalam sebuah bukunya. Dr Hatta berusaha mendekati Bung Karno untuk mencegah Perang Saudara, namun usaha yang dilakukannya dengan sangat hati-hati itu, disalhgunakan oelh media masa tertentu sehingga Sukarno membatalkan niatnya berunding dengan mantan Wakil Presiden tersebut

(R.Z.Leirissa)

 

Sejak februari 1958 Sumatera Barat berdiri sepenuhnya dibelakang PRRI yang dibentuk 15 Februari 1958

(R.Z.Leirissa)

 

 

Beberapa hari setelah proklamasi PRRI di Padang

 

 

Masyarakat sumatera barat melakukan aksi protes menentang pemerintah Pusat yang mereka tuduh pro komunis, aksi dilakukan didepan kantor pusat penerangan kedutaan besar  amerikan serikat(USIS) di Padang

 

Foto ini hasil jempretean majalah Life James Burke,ini secara jelas menunjukkan keterlibatan Amerika serikat yang tidak mengenal lelah untuk menyingkirkan Sukarno dari tumpuk kekuasaan dan mendegredasi  semua potendsi revolusioner  yang terdapat dalam kalangan masyarakat Indonesia.

 

 

 

Masyarakat pendukung PRRI di depan Balai Pemuda Padang

 

Bung Karno dan tertembaknya Allan Pope pada sampul Majallah time terkait  pemberontakan PRRI

Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) pada  hari berikutnya mendukung dan bergabung dengan PRRI sehingga gerakan bersama itu disebut PRRI/Permesta. Permesta yang berpusat di Manado tokohnya adalah Letnan Kolonel Vantje Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, Letnan Kolonel D.J. Samba, dan Letnan Kolonel Saleh Lahade.

(ventje Samual)

Ketika  PRRI terbentuk, Sumatera Selatan mengambil jalan berbeda dengan dewan banteng dan Permesta, Let Kol Barlian mengadakan Rapat Dewan Garuda dikediamannya . Disini Panglima TT III Sriwijaya  itu  berhasil mempengaruhi  para  perwira lainnya agar tidak mengikuti jejak  Padang.

Sejak semula  Dewan Perjuanagan memang meragukan iktikad Barlian , hubungannya dengan para Utusan KSAD seperti colonel  dr Ibnu Sutowo  dan Kolonel Hasan Kasim  membuatnya ragu-ragu.Akhirnya Ibnu Sutowo berhasil  mempengaruhinya untuk tidak bergabung dengan PRRI. Malah ketika itu, Barlian mengirim Ryucudu  ke Jakarta untuk melaporkan situasi kepada Presiden sukarno.

Selain memutuskan  untuk tidak mengakui PRRI, Dewan Garuda pun mempersilahkan pihak yang tetap ingin melanjutkan perjuangan  untuk meninggalkan Sumatera selatan.

(R.Z.Leirissa)

 

Tiada perlawanan di Palembang

Sampailah pada suatu pagi di awal tahun 1958, sewaktu saya mengayuh sepeda menuju sekolah yang terletak di jalan Pagar Alam.

Suatu pemandangan yang sama sekali tidak biasa tampak di sepanjang jalan Pagar Alam tersebut pasukan berpakaian tempur lengkap berdiri berjaga pada jarak-jarak tertentu.

Sikap mereka tampak sangat profesional, dan ternyata mereka adalah pasukan KKO-AL (Korps Komando AL, sekarang: Marinir).

Tidak ada pertempuran, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan sama sekali, dan…… tidak ada tembakan.

Sekolah berjalan seperti biasa.
Sepulang sekolah ternyata mereka masih standby, tetapi tidak dengan wajah sangar atau menakutkan.Kami para anak-anak kecewa dan tidak mengerti (tidak habis pikir, bahasa populernya), karena Palembang diduduki secara sangat mudah oleh Tentara Pusat.

Tentara TT II Sriwijaya dan STC ternyata tidak melakukan perlawanan sama sekali.

Lapangan terbang Talang Betutu kemudian juga diduduki, dan sejak itu sejumlah pesawat fighter Harvard dan Mustang selalu ada di lapangan terbang tersebut.

Kalau tidak salah, komando tentara Pusat berada dibawah Letkol. Juhartono.

(nagari web blog)

Satu-atunya anggota Dewan Garuda yang ikut serta dengan PRRI adalah Mayor Nawawi , dengan bekal senjata dan perlengkapan ia bersama sejumlah Pasukannya bertolak kedaerah Bengkulu dan selanjutnya membentuk pasukan disana untuk mendampingi Pasukan Ahmad Husein sampai tahun 1961

(R.Z.Leirissa)

Saya menemukan di bukittinggi dan lampung uang kertas PRRI Sumatera selatan pecahn rp 500,- dengan tanda tangan Mayor Nawawi lihat fotonya dibawah ini

(Dr Iwan)

 

 

 

Uang Rp 500,- PRRI Sumatera selatan ditanda tangani Oleh Mayor   Nawawistempel Pemerintah revolusioner republic Indonesia  Komado kordinator Sumatera Selatan dan Stempel alat pembajaran jang sah  dibagian depan, khusus  untuk daerah Sumatera Selatan

 

 Ditemukan di Bukittinggi

 

ditemukan di Tanjungkarang Lampung oleh Dr Iwan Suwandy.

15 Pebruari 1958

 

Kartupos stasioner RI  15 sen  dikirim dari Bukittinggi dengan stempel pos tanggal 15.2.58 ke Padang Panjang, ini merupakan kartu pos RI yang tidak diberikan cetak tindih PRRI,merupakan kartu selamat tahum baru Tionghoa  Sin Tjoen Kiong Hie.(Dr Iwan)

17 Februari 1958

 Pada tanggal 17 februari atas desakan stafnya,  Somba menyatakan dukungan pad PRRI dan pemutusan hubungan dengan cabinet Djuanda .

(R.Z.Leirissa

 

 

 

 

 

 

18 Februari 1958

 

February,18th 1958. RI Lettersheet 35 cent without overprint  from Padang To Padang Panjang. Pada era PRRI kantor pos masih mengunakan benda pos RI tanpa cetak tindih PRRI seperti warkat pos stationer 35 sen  diatas dikirim dari Padang Ke Padang Panjang  beberapa hari setelah proklamasi PRRI dari ayahnya wirako Ang Isiang kepada mertuanya Ori Bie Giok Padang Panjang untuk mengucapkan selamat tahun baru Tionghoa

(Dr iwan)

19 Februari 1958

Beberapa hari kemudian keluar peintah KSAD untuk menangkap Letkol Somba,mayor Dolf Runturambi,Gubernur manopo dan Jan Torar.

Sesunggunya Kawat Ventje samual kepad Somba bertujuan mengulur waktu , ia memerlukan waktu untuk berhubungan dengan tokoh-tokoh Permesta di Sulawesi Selatan. Selain itu para anggota Korps SSKAD di Jakrta juga belum dihubungi , untuk mengatur siasat baru.

Dengan diputuskannya hubungan dengan Jakarta ,maka sirna pula kemungkinan itu.Strategi ventje samual adalah melancarkan tekanan-tekanan pada Jakarta agar mau berunding dengan PRRI.

Dengan bantuan pesawat dan senjata, ia berniat membom tangki-tangki bensin di Surabaya,Bandung,Semarang,Jakarta.dan ketika pasukan Pusat lumpuh , ia akan mendaratkan pasukan di cilincing (Jakarta) untuk membentuk suatu tekanan pada cabinet agar mau berunding dengan PRRI.

Untuk itu ia telah mendapat dukungan Balikpapan(Hartoyo) dan diharapkan  Banjarmasin(Kol Hasan Basri,Ketua dewan Lambung Mangkurat) akan menyediakan Bandar Udara untuk pesawat pembomnya. Kapal-kapal pendarat ke Jakarta itu bersifat pendadakan, karena pasukan Pusat sedang memusatkan perhatian ke Indonesia Timur dan Sumatera tengah. Padahal serangan-serang di indonesai Timur itu (antara lain Pope) hanya gerak tipu saj karena Pusat sudah terikat pada mitos “ Gerakan separatis” yang seolah-olah ingin memisahkan Indonesia  Timur dari RI,maka strategi itu tidak pernah dipahami.Berkobarnya pertempuran di Sulawesi Utara dan Sumatera tengah sejak April 1958 menutup kemungkinan dilaksanakannya rencana tersebut

(R.Z.Leirissa)

Kartu Pos era PRRI

 

dengan prangko RI kancil  15 sen tanpa cetak tindih PRRI dikirim dari Padang (Lie thian Hwie)  jalan sungei Bong no 5 setempel pos 19.3.58 kepada  Oei Bie Giok Padang Panjang ,kartu ucapan selamat tahun baru Tionghoa(Dr Iwan)

 

20 – 21 Februari 1958

Pada tanggal 20 dan 21 Februari 1958 serangan ke Padang dimulai. Serangan dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani dengan diangkat menjadi Komandan Komando Operasi 17 Agustus. PRRI mendapat dukungan rakyat Sumatra Tengah

(Kolektor Sejarah web blog)

 

Dalam pertemuan di Istana negara, Presiden Sukarno bertanya kepada Ahmad Yani, apakah sanggup dan berani melakukan pendaratan di pantai Padang.Ahmad Yani menjawab Bagi saya  hanya ada dua  alternative pertama berkubur didalam lautan dan kedua  ialah mendarat  di Padang.(Ahmad Yani)

Tidak lama setelah pengumuman berdirinya PRRI, tiga Orang Amerika  dengan mempergunakan Pesawat Catalina  mendarat di danau singkarak. Kedatangan mereka untuk mengatur  penerimaan pengiriman  Senjata dan Peralatan Militer lainnya. Mereka menghubungi Komando Militer Sumatera tengah  dan meminta bantuan  mempertemukan mereka dengan Kolonel Mauludin Simbolon , Kolonel Mauludin simbolon melayani mereka  dengan baik sebagai mana biasanya . Besama Letkol Ahmad Husein ia menerima  perangkat alat komunikasi  serta buku sandi  dan memberikan pelatihan cara mengunakannya.

Satu perangkat untuk KDMST dan satu lagi diguankan oleh  Kapten Azwar Lukman dan puteranya Sudaryanto.

Setelah itu dilakukan pengiriman senjata dengan kapal laut, melalui penerjunan dua kali di  udara di lapangan terbang tabing  sehingga cukup untuk mempersenjatai 8000 orang. Sebagain senjata itu secara sembunyi-sembunyi dikirim Kol Simbolon ke Tapanuli untuk melengkapai persenjataan  Mayor Sinta Pohan  dan 3000 pucuk kepada Daud Berueh  di Aceh dan sebagian lagi untuk melengkapi persenjataan Mayor  Nawawi di Bengkulu , Kol Zulkifli Lubis diperbatasan  Sumatera Barat dan Jambi.menurut orang Amerika tersebut pemberian senjata  dalam rangka menjamin  tetap adanya daerah de Facto PRRI dan dijadikan basis operasi militernya dalam rangka membentung kekuatan Komunis diwilayah tersebut.

(Mauludin Simbolon)

Semangat rakyat Sumatera Barat menngkat, ketika pada tanggal 20-21 Februari Pesawat AURI membom Kota Padang.

Pada Tanggal 20 februari 1958 Ahmad Husein mengadakan rapat umum di Padang dan berseru kepada masyarakat untuk member dukungan kepada PRRI. Sambil melepaskan tanda-tanda pangkatnya  dan melemparkannya ke tanah, ia mengatakan , apabila rakyat tidak mempercayainya,mereka dapat menangkapnya ketika itu juga dan menyerahkannya kepada Pusat.

Beberapa orang pemuda lalu memunggut  tanda pangkat itu dan mengembalikan nya kepada Ahmad husein.

(R.Z.Leirissa)

21 Pebruari 1958

Air Force bombs Padang, Bukittingi, and Manado.

22 Februari 1958

 

KSAD A.H.Nasution

(halaman depan majallah PHB  Angkatan Darat Suara telekomunikasi no  3 1958)

 

Ceramah KSAD DGN Perwira Garnizun Jakarta Raya di Gedung OLah Raga Pada Tanggal 22 Februari 1958

Para Perwira saya akan jelaskan perkembngan terakhir si Tanah Air,khususnya dengan adanya Pemberontakan di Padang dan di Menado  dan bagaimana kita harus menghadapi ini sebagai Perwira dan sebagai Tentara.

Soal yang terakhir ini kita tidak bisa melepaskan dari  perkembangan sejak bermula kita melihat selama ini didalam Negeri  adanya pertentangan politik mengenai Pemerintahan,pimpinan Negara dan lain lain yang tidak habis-habisnya  yang meluas kedalam Angkatan Perang kita kecuali  itu janganlah kita lupakan bahwa  Republik kita ini juga belum lepas dari pada persoalan  Perjuangan lain, baik dalam persoalan Irian Barat menghadapi Belanda,maupun dalm persoalan ada dua blok didunia yang juga ingin  membikin Indonesia ini  menjadi  sesuatu  operasi  dari pada cold war yang berlaku itu (di Asia) sekarang ini.

Ini semua  kita tidak bisa lepaskan satu sama lain. Seperti Presiden kemarin katakana, itu semua bisa dengan jalan terbuka tetapi juga bisa dengan jalan tidak terbuka. Masalahnya, persolannya, didalam negeri kita lihat berganti-ganti.

Kembali Ke 13 Agustus 1956

Beberapa Peristiwa Timbul Di Daerah

Peristiwa 20 Oktober 1956

Peristiwa di medan Panglima TT I memisahkan diri dari pusat,sehari sebelumnya peristiwa sumatera tengah dimana Dewan Banteng  mengoper kekuasaan dari Gubernur dan disusul oleh peristiwa-peristiwa di sumatera selatan dan pada bulan maret di Indonesia Timur.

Saya perlu membuka ini semua untuk kita melihat prkembangan itu berturut-turut sejak peristiwa itu.

Maka kita lihat bermacam-macam sasaran yang diajukan pada waktu itu. Ada sasaran yang diajujkan kepada tidak setunya kepada konsepsi Presiden.Hal mana dengan resmi dinyatakan sebagai salah satu alas an dari pada proklamasi 2 Maret .Adapula yang diajukan ktidak setujunya pembentukan Pemerintahan.

Adapula usaha –usaha yang ditujukan untuk menganti Pimpinan Angkatan darat.

Pada hahekaktnya ini semua, tempo-tempo sasaran ditujukan kepada Kepala Negara, tempo-tempo kepada cabinet dan tempo-tempo kepada Pimpinan Angkatan Darat, tempo-tempo semuanya sekaligus.

Dalam selama itu suasana dalam Angkatan Perang dan Negra kita belum begitu jelas buat kita semuanya , sehingga cara-cara yang diikuti selama itupun carayang oleh banyak orang disebut tidak tegas.

Dapat kita ingat Rapat daripada Penguasa-Penguasa Militer telah memutuskan penyelesiaian soal kita ini dengan jalan Musyawarah tetapi tidak mengabaikan Hukum dan Disiplin Militer dengan mengusahakan kerjasama kembali Dwitunggal .Soal ini pernah menjadi keputusan daripada Rapat Penguasa Militer yang diajukan kepada Pemerintah dan Kepada Negara.

Soal ini menerus dengan adanya Musyawarah Nasional dimana kita lihat Pemerintah Pusat memberikan/mengeluarkan/kepada keinginan-keinginan tadi itu untuk mencari penyelesaian,baik persoalan Dwitunggal, maupun persoalan beberapa Daerah dengan Pusat maupun Persoalan dalam Angkatan Darat  dengan sesuatu Musyawarah yang disbeut Musyawaran Nasional . Ini sudah tentu suatu Kompromi.

Munas Adalah Penyelesaian Dwitunggal dan AD

Dari segi hokum Musyawarah ini tidak mempunyai tempat dalam Ketatanegaraan kita,tidak lebih dari suatu kebijaksanaan karena itupun dari pihak yang sama sekali berdiri atas Ketatanegaraan tentu tidak setuju dengan Musyawarah Nasional tersebut dank arena itupun dari pihak yang sama sekali tidak sertuju kalau diadakan penyelesaian secara Ketatanegaraan dan Hukum, juga tidak bisa menyetujui Musyawarah Nasional karena itu dianggap bukan Musyawarah tetapi dianggap dienst konferensi.

Memang itu sesuatu yang ditengah-tengah  antara yang dua itu, Dimana dengan jalan berunding dapat dicari penyelesaian soal-soal penting yang dimintakan kerjasama Dwitunggal, perselisihan anatra beberapaah dengan Pusat, dan penyelesaian soal dalam Angkatan Darat.

Kita masih ingat tititk yang tertinggi daripada Musyawarah nasional itu adalah dalam arti penyelesaian antara Dwitunggal danPersoalan Angkatan darat.

Dalam persoalan Angkatan darat dibentuk Panitia 7 dan dalam persoalan Dwitunggal timbulah statement bersama Sukarno-Hatta yang kemudian dioper oleh Parlemen dengan membentuk Panitia 9

Panitia 7 Akan Adakan Amnesti Umum

Panitia 7 pun tidak mempunyai status dalam hokum Negara kita tetapi dalam susunannya dimana duduk Dwitunggal sendiri,diharapkan bahwa keputusannya itu akan ditaati oleh semua.Maka tentu sebagai badan yang timbuldari suatu kompromi ,keputusannyapun merupakan hasil Kompromi.

Dalam rangka penyelesaian itu disebut bahwa kan diadakan Amensti Umum kepada semua Pelangaran Hukum dan Disiplin yang bercorak Politik yang telah terjadi dalam Pergolakan Politik itu akan ditanyakan apakah akan mau menjadi Militer selanjutnya ,apakah akan jadi Politikus.

Kalau akan jadi militer maka pada saat itu kembalilah kepada Disiplin dan Hukum Militer.Kalau mau jadi Politikus silahkan meninggalkan Angkatan Perang dengan Pensiun yang terhormat.

Kemudian berhubung dianggap Pimpinan Angkatan darat dianggap kurang bijaksana selama ini dalam rangka itu diputuskan membentuk suatu Dewan Militer yang dimana akan dibahas hal-hal pokok untuk Kebijkasanaan penyelesaian Angkatan darat, selanjutnya yaitu mengalihkan Tentara itu kepada yang disebut Tenra regu lain.

Dan di Dewan Militer itu dimaksukan akan didudukan mereka yang telah berperistiwa-peristiwa itu  dan yang diberi Amensti dan akan  setia kembali sebagai militer untuk mengabdi kepada tentara kita

Inilah rangka yang telah diputuskan Panitia 7.Keputusan ini tentu sangat berat dan dapat kita ketahui  lebih dulu bahwa Panitia 7 akan menghadapi dalam soal ini Kesulitan-kesulitan dari mereka yang tegas tetap berdiri diatas dasar Hukum dan Disiplin yang tidak bisa menerima ini.

Dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa dipihak lain daripada yang bermula juga tidak dapat menyetujui kepada cara Musyawarah Nasional

yang lalu  juga tidak dapat menerima Keputusan ini sehingga dari pihak hokum yang lainpun sudah dapat kita perhitungkan dengan tegas bahwa sejumlah Perwira-Perwira Menengah tidak dapat menerima keputusan itu.

Jadi dapatlah kita lihat Keputusan Kompromi yang semacam itu berarti mengorbankan suatu pihak ujung dan dilain pihak ujung tidak dapat mengikuti itu.Yang satu kaerna tegas atas dasar hokum dan disiplin , yang satu karena tegas Musyawarah 100 % .Jadi dapat kita perhitungkan lebih dahulu kemungkinan  yang semacam itu.

 

Panitia 7 Beku Berhubung Peristiwa Cikini

Amnesti Umum Tak Jadi Karena Peristiwa Cikini

Persoalan Barter

Pemerintah Buka Jalan Lain

Persoalan baru

Dokumennya Lubis

Maksud Melo Kaliseer Keadaan

Ultimatum Kepada Presiden Dan Kabinet

Tidak Ada Yang dapat Membenarkan Ultimarum

Tindakan isolasi Terhadap Sumatera tengah

(info diatas dapat dibaca dalam kurun waktu kejadian-Dr Iwan)

Kita Bukan Komunis

Ada sesuatu soal juag yang mereka dengung-dengungkn  smpai sekarang,bahwa Pemerintah telah dikuasai Komunis,bahwa Pimpinan Angkatan Darat juga dikuasai oleh Komunis.

Saya berkali-kali menerima delegasi-delegasi dari Sumatera  yang menanyakan  langsung kepada saya apakah betul Pemerintah  sudah Komunis ?

Saya selalu  mengutarakan , sebut satu persatu namanya dan saya akan sebut dari Partai mana diaa,begitu  juga disebut  bahwa Pimpinan Angkatan  Darat telah dikuasai Komunis, seya selin menanya,sebutlah Perwira mana  yang memang Komunis itu. Memang nama-nam itu  belum pernah dapat disampaikan kepada saya, jani memang jelas bahwa  pemberitaan itu  berlangsung dengan luas bahwa Pemerintah  dan Pimpinan Angkatan darat telah dikuasai Komunis ,dikoran-koran Luar Negeri  saya membaca  sendiri seperti di Koran Australia ,dikoran Singapura , bahwa  ayapun telah  komunis. Jadi itu bukan barang baru.

Saya kira Perwira-Perwira yang masih ingat Peristiwa Madiun ,justru pada saat kita menghadapai Peristiwa madiun  saya membaca  sendiri Pengumuman dari Leger Voorlichting Dienst  dari Belanda bahwa  Kol. Nasution adalah Komunis.Pada saat itu sayajustru sedang memegang pimpinan Operasi  terhadap Madiun. Akan tetapi saya membaca sendiri juga pada waktu itu bahwa Kol Nasution adalah Komunis dari Leger Verlichting Dienst tahun 48.

Jadi soal-soal semacam ini sudah biasa menjadi Psy-war tapi bahayanya pada itu adalah bahwa justru dalam pertentangan Dunia antara  Komunis dan Anti Komunis yang bedsar sekarang, ingin menyeret  kita kedalam salah satu Bloknya, dan Presiden kemarin dengan tegas menyatakan kita tidak  ingin turut  yang manapun  juga.

Kita tetap  Politik  yang Bebas dan Aktif. Yang mana Politik Bebas dan Aktif  itu buat pertama kali telah dirumuskan  waktu Kabinet Hatta  tahun 48 ,disetujui  oleh BP KNIP di Yogja.

Kita masih ingat pidato yang beriwayat dari wakil Presiden  sebagai Kepala Pemerintahan  yang merumuskan pertama kali  politi bebas dan aktif daripada republic ,yang sampai sekarang  ini sejak diucapkan  oleh wakil Presiden  dimuka BP KNIP bulan Februari 48 dipegang teguh oleh kita sebagai suatu  kelanjutan daripada  Proklamasi Kemerdekaan  ini. Karena itu juga selalu dianggap suatu pengkhianatan dalam meninggalkan politik bebas yang aktif itu

Kesimpulan

Demikianlah bermacam-macam uraian yang saya berikan tentang kejadian itu mengapa kita mengambil  tindakan dan  saya ingin sekarang berbicara kepada Perwira-Perwira persatu.

Saya yakin bahwa dikalangan Perwira yang bnayk dihadapan saya  sekarang ini saya kira hamper 70 orang , tentu ada yang setuju  dengan tujuan daripada  mereka  yang telah memberontak di Padang , saya  sebut dengan tujuannya, aertinya tumuannya itu  Kabinet Hatta,Hemangakubuwono adanya  sesaat, adanya Pemerintahan yang tegas anti Komunis  dan Presiden  Sukarno Cuma  konstitutionil  Presiden. Mungkin disini ada yang setuju  saya akan menghormat, tujuan dari tiap-tiap  orang yang semacam itu.itu tersilah, Mungkin  ada yang setuju  dengan perbuatan  itu.Dalam soal ini saya tidak bisa menghormati . Tujuan Politik itu bisa disetujui  tapi  perbuatan itu tidak bisa disetujuinya.

 Terletak kepada kita yang beruniform ini, karena  Tentara ini melakukan perintah  dari Kepala Negara untuk mengambil tindakan menghukum Pemberontakan itu, lebih baik kita tegas satu sama lain.

Saya memberikan kesempatan kepada semua Perwira Angkatan darat  juga sekarang meminta berhenti berhubung menyetujui  itu.

Juga perlu buat kita  jelas masing-masing  bahwa buat selanjutnya perintah saya tegas kepada  semua Pejabat ,setiapang  yang membantu dan menyanggupi akan membantu, kita ambil tindakan menurut hokum dengan tidak pandang siapapun  juga.

Jadi harus ini juga menjadi pegangan dari pada kita semuanya,jangan kita terkecuali karena kita justru pada saat yang genting buat kelanjutan daripada Negara Kita.

Inilah Perintah  Saya  dan Penjelasan saya kepada Perwira-Perwira yang saya harapkan direnungkan sepenuhnya.

Sekian terima kasih

(Pidato KASAD AH Nasution di Garnizun Jakarta  22 februari 1958 dalam majalah PHB AD no 2 1958)

Pernyataan Seluruh Perwira Garnizun Jakarta Diucapkan Oleh Brigjen Sungkono Pada tanggal 22-2-1958

1.Kami menyambut dengan antusias pertemuan perwira yang ada di Jakarta ,yang diadakn hari ini.Keadaan Tanah Air  cukup genting ,sehingga tak mungkin lagi putera-putera Indonesia, yang patriotic seperti  telah berulang kali diuji oleh  sejarah akan tinggal diam.Lebih-lebih bagi putera-putera yang telah dinyatakan sebagai perwira seperti kita yang berkumpul  sekarang  ini.

Rasa tanggung-jawab  kita terhadap kesatuan Bangsam rasa tanggung jawab kita terhadap sejarah  Bangsa tidak bisa lagi kecuali kita harus  tampil kedepan ,menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab yang dipikulkan oleh Rakyat kita, oleh Pemerintah Kita  dang oleh Bangsa kita. Pertemuan ini merupakan manifestasi dari kesadaran kita,kesadaran bertanggung jawab.

2.Penjelasan KSAD mengenai  situasi Tanah Air, cukup memberikan penjelasan kepada kita semua, bahwa ujian sejarah kembali kita hadapi.

Kita semua tahu bahwa ujian itu tidaklah mudah. Tetapi bagaimanapun sulitnya ,kalau kita mau maju terus  mencapai cita-cita bangsa dan Rakyat, yaitu satu Indonesia  yang bersatu jaya dan sejahtera  bagi seluruh rakyatnya, betapun rumitnya ujian itu, harus kita tempuh,. Dari penjelasan tentang situasi Tanah Air, dapatlah  kita pahami, bahwa anasir-anasir yang lebih mementingkan diri daripada  kepentingan bangsa  dan Rakyat, sudah menyatakan dirinya sebagai pemberontak, dengan segala kemampuan nya yang ada, dengan segala cara kaum pemberontak, sudah berbuat jauh bertentangan  dengan sumpah pemuda, bertentangan dengan Proklamasi 1945, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara,bertentangan dengan Sumpah Prajurit.

3.Menginggat bahwa taraf perjuangan Bangsa Indonesia sekarang sedang sengit-sengitnya dan tak kenal mundur  terys berjuang menghapuskan sisa-sisa kolonialisme Belanda, yang menjadi sumber segala kesengsaraan Rakyat, yang menjadi sumber segala ketidk puasan Rakyat, maka tindakan kaum pemberontak tersebut, sangat merugikan Bangsa dan Rakyat Indonesia dan  sebalikny menguntungkan Belanda.

Kita semua tahu bahwa penderitaaan Rakyat disebabkan karena belum bebasnya secara penuh Tanah Air kita ini dari sisa-sisa Kolonialisme terutama dilapangan ekonomi.Sekarang Rakyat selangkah demi selangkah secara postif menghapuskan sisa-sisa Kolonialisme ini. Dengan penuh rasa persatuan, saling mengerti akan tugasnya, terutama anatara angkatan Perang dan Rakyat,tugas pembebasan ini dilakukan dengan setia tanpa mementingkan diri sendiri.Tetapi kita melihat bahwa pukulan dari rakyat Indonesia terhadap Kolonialisme ini ternyata membikin beringasan orang-orang  avonturir yang mengabdi kepada kolonialsme . Seelsi alam tersu menerus terjadi dan ini akan berfjalan terus. Orang-orang ini dengan berbagai dalih, dengan menunggangi tokoh-tokoh daerah  yang sempit, dengan menggunakan kekuasaan yang diperolehnya dari Rakyat untuk memberontak.Karena  itu penilaian yang secepat-cepatnya dari kita tidak bisa lain pemebrontak ini adalah pengkhianatan! Pengkhianatan terhadap Proklamasi 1945, pengkhianatan terhadap UUD,Negara RI,pengkhianatan terhadap Sumpah Prajurit,Sumpah jabatan dan Saptamarga.

4.Dalam menghadapi keadaan tanah-air yang genting ini,yaitu rongrongan oleh kaum pemberontakan,Pemerintah kita yaitu Kabinet Juanda dan juga Pimpina Angkatan Perang kita sudah mengambil langkah-langkah yang tegas.

Tindakan-tindakan tersebut adalah tindkan yang wajar, suatu tindakan yang adil demi keselamatn Bangsa,Rakyat dan Tanah Air dijiwai oleh api cita-cita Rewvolusi Agustus 1945.Cita-cita yang senantiasa menuntun arah eprjuangan kita,cita-cita keramat bagi seluruh Bangsa Indonesia,kita harus bertindak setimpal terhadap kaum pemberontak itu. Jalan lain tidak da,demikian pula jalan-jalan mundur tidak ada,sepenuhnya kami menyetujui sikap Pimpina Angkatan Perang bahwa tindkan itu hanya ditujukan kepada yang bersalah.

5.Kita semua tahu bahwa sandaran kaum pemberontak bukan Rakyat di Suamtera Barat,rakyat disana sendiri  dengan putera-puteranya ayng patriotic,putera-puteranya sadar akan tanggung jawabnya terhadap keutuhan Negara Republik Indonesia pasti tidak dipihak pemberontak.

Sandarn kaum pemerontak buka Rakyat, malainkan impian kekuatan asing, kekuatan kolonialisme. Memang kekuatan kolonialisme di Asia masih ada, Tetapi terang bahw akekuatan ini sedang dengan secepat menuju keproses keruntuhannya. Sebaliknya kekuatan rakyat inti Kolonialisme sedang tumbuh berkembang ddengan kemungkinan tak terbatas. Kaum pemberontak bersandar kepada kekuatan yang lapuk, sebaliknay kita berada dalam kandungan  kekuatan Raksasa rakyat yang sedang tumbuh. Inilah  yang meyakinkan kami,bahwa kaum pemberontak pasti  dapat kita hancurkan, betapapun sulitnya.

Angkatan Perang beserta Rakyat dan Pemerintahnya pasti dapat menyelesaikan tugas sejarah yang mulia ini,yaitu melaksanakan sumpah epmuda tahun ’28, cita-cita Revolusi Agustus 1945 dengan bersatu dengan Rakyat kami yakin tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi.

6.Bedasarkan kesadaran dan keyakinan seperti diuraikan diatas,maka kami menyatakan dengan tegas sikap sebagai berikut :

1) tetap setia kepada Proklamasi 17-8-1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersendikan Pancasila.

2)Menjunjung tinggi dan mentaati Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia,Sumpah Prajurit, Sumpah Jabatan dan Sapat Marga.

3)Mendudkung penuh hikmah kebijakasanaan yang ditempuh oleh Pemerintah Djuanda dan Pimpinan Angkatan Perang.

4) Menyarankan segera merealisir tindakan lanjutan yang  lebih tegas dan cepat untuk menindas kaum pemberontak.

5)Mengajak Rakyat Indonesia seluruhnya untuk mengikuti jejak Pemeintah dan Pemimpin Angkatan Perang.

Selesai

Jakarta 22 Pebruari 1958.

(pidato kASAD AH Nasution di Garnizun Jakarta ,majalah PHB AD no 2 1958)

22 pebruari 1958.

 Battalion  322/Siliwangi  kali ini berangkat  meninggal kampung halaman  tanggal 22 pebruari 1958  sewaktu battalion  tersebut sedang bertugas  di Kerawang ,perintah  bertugas ke Pulau sumatera diterima  tanggal 22 pebruari 1958 .

(Umar Wirahadikusuma)

23 Pebruari 1958

 

Kwitansi era PRRI tanda  terima uang Rp 450  di Padang Panjang dengan meterai RI RP 50.-tanpa cetak tindih PRRI

(Dr Iwan)

24 Pebruari 1958

 

Surat dari Kepala daerah Pos 5 kepada Kepala kantor pos padang tentang  pertanyaan kecakapan Marah Sjoekur(Alh), M Zai (Pasar kuok) buat kenaikan pangkat degan form 1956.

(Buku agenda RHS Kantor pos padang, buku ini sudah dibuang dan dikar tetapi sebagian masih ditemukan pada lapak kertas bekas di pasar Jawa Pdang oleg Dr Iwan,buku ini memuat banyak informasi terkait PRRRI tahun 1958,koleksi Dr Iwan)

25 Pebruari 1958

Surat Dewan Pemerintah  daerah Peralihan Kotapradja Padang Panjang kepada  pengusaha kapur di padang panjang oei bie giok,laykai lunah,Sapa,Gaek,Maruheen,Bagindo Sutan

 Perihal  Gotong Royong mengerjakan perbaikan jalan pondok kapur diharapkan para pengusaha  perusahan kapur

 untuk mengeluarkan tenaga gotong royong dari perusahannya  dengan membawa  perkakas,cangkul,sikap(skop), keranjang,linggis,baling pada  hari minggu tanggal 2 maret 1958  jam 8 pagi

Ditanda tangani seksi Pekerjan Umum  MUhamad Sjafei dengan stempel  kotapradja padang panjang dengan lambang Garuda RI

Maret 1958

 

Foto Kalender Maret  juga terlihat Pebruari dan April 1958 masa PRRI

Army units from Diponegoro and Siliwangi divisions land in Sumatra and take Medan.

 

 

 

1 Maret 1958

 

Kartu Penduduk Era PRRI kepala kampong Pondok Padang anggota Polisi PRRI Goei Tjoen Goan alias sibuncit(gendut) ayahnya Lin

 

 

8 Maret 1958

 

March,8th.1958.RI Lettersheet without overprint send from Padang to Padang PanjangPada era PRRI kantor Pos tetap mengunakan benda pos RI  warkat pos stationer 35 sen tanpa dicetak tindih dan stempelnya juga tidak diubah. Padang  8.3.58, surat dari oei tiong gie kepada ayahnya oei bie giok memesan kapur  untuk temnnya oey tjij tjay  sekalaian juga pesan sayur-sayuran untuk dikirim ke Padang (Dr Iwan)

Ketika Kota Padang diserang dalm bulan maret 1958,KSAD memerintahkan agar M.Saleh Lahade dan semua tokoh Permesta di Makasar di tangkap

(R.Z.Leirissa)

 

10 Maret 1958

 10/3 Kapal perang jakarta di perairan PRRI ,jam 12.000 terdengar bunyi dentuman mariam ,kami seiisi rumah dikejutkan oleh dentuman mariam dari kapal tersebut

(catatan tertulis  Soewil St Bandaro pegawai kantor pos Padang,koleksi Dr iwan)

Info terkait

Untuk mengalihkan perhatian lawan(PRRI), beberapa hari sebelum Operasi 17 Agustus di parairan Pantai Padang  telah hilir mudik  Kapal-kapal TNI ALRI , kegiatan ini member kesan  seakan-akan  pendaratan akan dilakukan  melalui perairan itu  sehingga kekuatan untuk menahannya dipusatkan didaerah itu. Tetapi rencananya serangan pertama tidak disitu,  tetapi ke Riau.

(Ahmad Yani)

11 Maret 1958

Sejak ditunjuk sebagai pemimpin Operasi 17 Agustus, kelihatan kesibukan Ahmad yani meningkat , sekalipun hari sebelumnya  selalu sibuk untuk menghadapi tugasnya , namun  semenjak itu  kelihat kesibukannya agak meningkat.

Ibu Yani tahu apa yang sedang Ahmad Yani lakukan. Hanya dari dokumen-dokumen Dinas sejarah TNI Angkatan Darat  Ibu Yani ketahui  kemudian bahwa  Pak Yani ketika itu membentuk Staf  Komando Operasi 17 Agustus nama yang diberikan untuk tugas ke Sumatera barat.

Karena dalam Rapat-Rapat  yang dilakukan  sudah didapat kata sepakat  bhwa pendaratan  akan merupakan  suatu Operasi gabungan  dari Angkatan Darat, Laut dan Udara dengan susunan komado sebagai berikut:

Komandan : Kol. TNI ADAhmad Yani

 

Wakil Komandan I : Let.KOl. TNI AL.John Lie

 

 

 

Wakil Komandan II : Let.KOl. TNI AU Wiriadinata

Staf terdiri dari Kepala Staf Letkol Daryatmo, KSU I, KSU II, KSU III<KSU IVITPR dan Penerangan AD Kapten Muin Muchtar.

Jawatan Dinas serta senjata Bantuan yang disipakan terdiri dari :

Batalyon Perhubungan, Destamen Zeni,Batalyon Artileri,Detasmen Kavaleri, Detasmen Polisi Militer,Kompi Kesehatan, Konpi Angkutan, Kompi Intendans dan Kompi Markas

(Ahmad Yani)

Kartu pos selamat tahun baru Tionghoa dari Padang stempel pos 11,3,58 diatas prangko RI 15 sen tanpa cetak tindih PRRI ke padang Panjang

(Dr Iwan)

 

Pos Wesel yang dikirimkan dari Pakan Baru ke Sawahlunto SUMBAR tidak dapat diteruskan karena tidak ada hubungan yang unik prangko sukarno masih dipergunakan satu hari sebelum pendaratan APRI di Pakan baru

( lihat tulisan tangan pihak pos kembali pengirim perhubungan belum ada )

(Koleksi Dr Iwan)

12 Maret 1958

Operasi Tegas dengan sasaran Riau dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Tujuan mengamankan instansi dan berhasil menguasai kota. Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 1958

 

Majallah PHB TNI AD

dengan foto Operasi Tegas Pasukan Gabungan di Pakanbaru  tanggal 12 Maret 1958

keterangan gambar

 

1.Rakyat Pakanbaru menyambut  dengan meriah ketika KSAD tiba disana  yang disertai Let Kol Kaharudin Nasution (tengah menunjuk)  dan alm kapt Fadillah yang mengemudi

2.

 

 

Inilah kapal perang kita yang turut  pula menjalankan tugasnya dalam peristiwa Sumatera Tengah

3.

 

Senjata-senjata yang didrop di Simpang Tiga yang  dirampas APRI

4

 

.KSAD ketika tiba di lapangan terbang pakanbaru disambut oleh Let.Kol. Kaharudin Nasution dan komandan  PGT Let.Kol Wiradinata

5.

 

Ketika diadakan pembersihan oleh APRI disekitar Kota dan lapangan terbang Pakanbaru.

6.

 

Dengan memakai perahu  APRI terus mengadakan Operasi tegas

7.

 

Banteng Raiders dengan PHB nya ketika turun di Pakan Baru.

 

(sumber :Majalah PHB,Koleksi Dr Iwan)

Pada tanggal 12 Maret 1958 jam 05.00 waktu setempat, dimulai gerakan Komando Operasi Gabungan “TEGAS” dengan memberangkatkan 10 (sepuluh) buah pesawat Mustang dari Tanjung Pinang (tempat berkumpul) menuju sasaran pokok yakni lapangan udara Simpang Tiga Pekanbaru dengan tugas pokok mengadakan penyerangan terhadap objek tersebut. Kemudian menyusul pula pesawat-pesawat Dakota dengan mengangkut dan untuk menerjunkan Komando X Ray di lapangan udara Simpang Tiga untuk merebut dan menguasai lapangan terbang ini.

 

 Setelah lapangan udara Simpang Tiga dikuasai dengan tidak mendapat perlawanan sama sekali dari musuh, dan sesudahnya lapangan dibersihkan dari ranjau-ranjau serta diadakan perbaikan seperlunya atas landasan yang rusak oleh Komando X Ray, maka mendaratlah Komando Kuat yang akan melakukan gerakan merebut dan menduduki kota Pekanbaru.

Hari itu kota Pekanbaru dapat dikuasai tanpa ada perlawanan dari musuh dan hari itu juga KASAD mengadakan Inspeksi atas gerakan operasi yang dilaksanakan di lapangan udara Simpang Tiga dan kota Pekanbaru.

 Pada hari itu pula Dumai diduduki oleh Komando Kaladjengking dan melakukan gerakan menuju Rumbai, sedangkan Komando Kantjil sudah mulai opvaren Sungai Siak menuju Pekanbaru

(korem031)

Peranan Lanud Tanjung Pinang Dalam Operasi PRRI

Pada tahun 1958

di Sumatera disinyalir adanya usaha dari beberapa oknum untuk membentuk suatu pemerintah tandingan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” dengan mengeluarkan ultimatum dan macam alasan serta tuduhan-tuduhan terhadap pemerintah pusat, serta adanya tanda-tanda intervensi asing di Sumatra.

Untuk menjaga kewibawaan dan harga diri NKRI pemerintah menolak ultimatum dan mengadakan serangkaian operasi untuk menumpasnya.

 TNI AU bersama angkatan lain dan rakyat ikut berperan aktif dalam penumpasan pemberontakan PRRl tersebut melalui Operasi Tegas, Saptamarga, 17 Agustus, Sadar, Insyaf, Merdeka dan lain-lain.

Dalam proses rencana operasi, AURI bersama angkatan lain berusaha untuk mengalihkan perhatian lawan agar tidak mengetahui rencana gerakan operasi yang sebenarnya.

Untuk itulah AURI telah memusatkan kekuatan pesawat udaranya di Tanjung Pinang, sehingga pihak lawan terjerumus dalam perkiraan-perkiraan yang salah.

 Disamping itu juga untuk membentuk jembatan udara Tanjung Pinang- Pekanbaru guna membuka jalan ke arah pembebasan perbatasan daerah-daerah Sumatra utara dan barat.

Peranan Lanud Tanjung Pinang dalam penumpasan PRRI tersebut sangant besar.

 Tidak hanya dalam pelaksanaan operasi tegas tetapi juga dalam pelaksanaan operasi sapta marga dan operasi 17 agustus.

 Dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI di sumatra ini, AURI melibatkan beberapa jenis pesawat yang berpangkalan di Lanud Tanjung Pinang (Lanud Kijang).

 

B 26 siap terbang menumpas PRRI

 Berbagai peran yang dilaksanakan oleh pesawat-pesawat AURI di Lanud Tanjung Pinang dalam operasi tersebut yaitu:

1.                   Memutuskan hubungan/komunikasi antar daerah-daerah yang berupa Radio, titian-titian, jembatan-jembatan umum, jembatan air dan sebagainya.

2.                   Pengintaian udara yang menggunakan pesawat Harvard maupun pesawat catalina.

3.                   Serangan udara untuk membebaskan lapangan udara Simpang Tiga di Pekanbaru dengan menggunakan pesawat pembom B-25 Mitchell dan pemburu P-51 Mustang.

4.                   Penerjunan PGT dan RPKAD yang tergabung dalam Komando X-Ray dengan mengerahkan pesawat-pesawat transport C-47 Dakota di Pekanbaru.

5.                   Mengawal dan mengamankan gerakan operasi pasukan di darat dari dumai ke rumbai dan pasukan Brigjen Djati Kusumo dan mengadakan gerakan pengejaran terhadap pemberontak yang berhasil meloloskan diri, serta mengawal gerakan operasi laut dari ALRI dari Bengkalis menuju Pekanbaru.

6.                   Melumpuhkan pertahanan pemberontak di daerah Lubuk Djambi dan Muara Makat (daerah-daerah disekitar Riau) oleh pesawat B-25 Mitchell dan P-51 Mustang.

7.                   Melakukan operasi jembatan udara dalam rangka angkutan logistic antara Lanud Tanjung Pinang-Pekanbaru-Rengat dengan menggunakan pesawat C-47 Dakota.

8.                   Melaksanakan angkutan udara antara Tanjung Pinang-Jakarta –Medan menggunakan pesawat C-47 Dakota.

9.                   Melaksanakan patroli udara diatas kepulauan Riau.

10.               Serangan udara untuk merebut pangkalan udara Padang dengan menggunakan sandi operasi “Red Flight” dan “Blue Flight” melancarkan serangan dengan menggunakan pesawat B-25 Mitchell dan P-51 Mustang.

11.               Menerjunkan PGT dan RPKAD dengan menggunakan 10 pesawat angkut C-47 Dakota yang dikawal oleh 4 pesawat P-51 Mustang dan 2 B-25 Mitchell di Padang.

12.               Melakukan pengejaran terhadap pasukan Nainggolan yang melarikan ke daerah Tapanuli dengan menggunakan pesawat P-51 Mustang dan B-25 Mitchell.

Pelaksanaan operasi gabungan APRI dalam rangka penumpasan PRRI merupakan sikap tegas pemerintah Rl terhadap usaha golongan yang tidak puas terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat pada waktu itu.   Sikap pemerintah ini diambil setelah pendekatan yang dilakukan tidak berhasil.

Operasi ini merupakan gabungan yang pertama, bagi AURI merupakan operasi yang cukup besar dengan hasil yang gemilang, walaupun kondisi personel dan materiil pada waktu itu sangat memprihatinkan.

Keterbatasan jumlah personel khususnya awak pesawat bila dibandingkan dengan banyaknya operasi-operasi yang dilaksanakan, ditambah lagi kondisi pesawat terbang yang sudah tua dengan jumlah yang sangat terbatas dan kesulitan-kesulitan dalam memperoleh suku cadang, itulah kondisi AURI saat itu.

Unsur kekuatan udara operasional AU saat itu tergabung dalam Komando Gabungan Komposisi (KGK) yang terdiri dari Skadron I B-25 Mitchell, Skadron II C-47 Dakota, Skadron IIl P-51 Mustang, Skadron IV T-6 Harvard, Skadron V PBY-Catalina dan Skadron DAUM C-47 Dakota.

Latar Belakang pembuatan Monumen Lanud Tanjung Pinang.

Lanud Tanjung Pinang merupakan Home Base kekuatan udara yang terdiri dari pesawat-pesawat TNI AU dan Wing Garuda. Peranan TNI AU dalam operasi tersebut sejak hari “H” bertepatan tanggal 12 Maret 1958 yang ditetapkan bagi pelaksanaan Operasi Tegas dalam rangka penumpasan pemberontakan PRRI didaerah Sumatra sampai selesai, Tni Angkatan Udara melibatkan berbagai jenis pesawat yang berpangkalan di pangkalan udara Tanjung Pinang sebanyak 40 Buah pesawat terdiri dari 26 pesawat C-47 Dakota, 10 pesawat P-51 Mustang dan 4 pesawat B-25 Bomber Mitchell. Berbagai peran yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara dalam operasi tersebut sebagai berikut:

1.                   Melaksanakan operasi pengintaian udara yang mempergunakan pesawat Harvard maupun pesawat Catalina.

2.                   Pada tanggal 10 Februari 1958 menyebarkan Famflet diatas kota padang.

Dan dua B-25 Mitchell di Padang.Melakukan pengejaran terhadap pasukan Nainggolan yang melarikan ke daerah Tapanuli dengan menggunakan pesawat P-51 Mustang dan B-25 Mitchell. Pelaksanaan operasi gabungan APRI dalam rangka penumpasan PRRI merupakan sikap tegas pemerintah Rl terhadap usaha golongan yang tidak puas terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat pada waktu itu. Sikap pemerintah ini diarnbil setelah pendekatan yang dilakukan tidak berhasil. Operasi ini merupakan gabungan yang pertama, bagi AURI merupakan operasi yang cukup besar dengan hasil yang gemilang, walaupun kondisi personel dan materiil pada waktu itu sangat memprihatinkan. Keterbatasan jumlah personel khususnya awak pesawat bila dibandingkan dengan banyaknya operasi-operasi yang dilaksanakan, ditambah lagi kondisi pesawat terbang yang sudah tua dengan jumlah yang sangat terbatas dan kesulitan-kesulitan dalam memperoleh suku cadang, itulah kondisi AURI saat itu. Unsur kekuatan udara operasional AU saat itu tergabung dalam Komando Gabungan Komposisi (KGK) yang terdiri dari Skadron I B-25 Mitchell, Skadron II C-47 Dakota, Skadron III P-51 Mustang, Skadron IV T-6 Harvard, Skadron V PBY-Catalina dan Skadron DAUM C-47 Dakota. Latar Belakang pembuatan Monumen Lanud Tanjung Pinang. Lanud Tanjung Pinang merupakan Home Base kekuatan udara yang terdiri dari pesawat-pesawat TNI AU dan Wing Garuda. Peranan TNI AU dalam operasi tersebut sejak hari “H” bertepatan tanggal 12 Maret 1958 yang ditetapkan bagi pelaksanaan Operasi Tegas dalam rangka penumpasan pemberontakan PRRI di daerah Sumatra sampai selesai. TNI Angkatan Udara melibatkan berbagai jenis pesawat yang berpangkalan di pangkalan udara Tanjung Pinang sebanyak 40 buah pesawat terdiri dari 26 pesawat C-47 Dakota, 10 pesawat P-51 Mustang, dan 4 pesawat B-25 Bomber Mitchell. Berbagai peran yang dilaksanakan TNI Angkatan Udara dalam operasi tersebut sebagai berikut:

1.            Melaksanakan operasi pengintaian udara yang mempergunakan pesawat Harvard maupun pesawat Catalina.

2.            Pada tanggal 10 pebruari 1958 menyebarkan pamphlet diatas kota Padang Sumatera Barat yang diduduki PRRI, dengan dua buah pesawat pembom B-25 Mitchell yang diterbangkan oleh Mayor Udara Soetopo dan Kapten Udara Sri MulyonoHerlambang.

3.            Mengahancurkan pertahanan lawan mengadakan serangan udara Simpang Tiga Pekanbaru oleh pesawat B-25 Mitchell dan pesawat P-51 Mustang.

4.         Melaksanakan penerjunan pasukan PGT dan RPKAD untuk pembebasan Pekanbaru dan Dumai menggunakan pesawat C-47 Dakota dengan kekuatan 300 orang dipimpin oleh Letnan Udara Satu S. Sukani. Selama berlangsungnya penerjunan tersebut pesawat B-25 Mitchell terus rnelakukan perlindungan udara.

5.         Melakukan operasi jembatan udara dalam rangka angkutan logistik antara Lanud Tanjung Pinang Pekanbaru Rengat dengan menggunakan pesawat C-47 Dakota.

6.         Melaksanakan angkutan udara bagi pasukan APRI antara Tanjung Pinang – Jakarta Medan menggunakan pesawat C-27 Dakota.

7.         Menghancurkan obyek vital lawan berupa stasiun RRI di Padang dan Bukit Tinggi.

8.         Melaksanakan operasi perlindungan udara terhadap gerakan pasukan darat yang menyerang kedudukan lawan, menggunakan pesawat P-51 Mustang dan B-25 Mitchell.

9.         Mengawal dan mengamankan gerakan operasi termasuk gerakan pengejaran terhadap pemberontak-pemberontak yang berhasil meloloskan diri keluar kota.

10.               Melaksanakan patroli udara diatas wilayah Kepulauan Riau.

Pembangunan monumen di Lanud Tanung Pinang dimaksud sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kejuangan dan pengabdian jasa dan peran TNI Angkatan Udara dalam menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu dapat membangkitkan profesionalisme bagi generasi penerus Angkatan Udara, membangkitkan kembali rasa kesatuan dan meningkatkan minat dirgantara di lingkungan masyarakat Kepulauan Riau. Isi atau keterangan Relief di dalam monument tersebut adalah :

1.         Pasukan diberangkatkan dari Jakarta menuju Tanjung Pinang dengan menggunakan kapal Tampomas dari pelabuhan Tanjung Priok.

2.         Kekuatan Udara yang terdiri dari pesawat TNI Angkatan Udara dan Wing Garuda di Lanud Tanjung Pinang terdiri dari pesawat Harvard, Catalina, C-47 Dakota, P-51 Mustang dan Pembom B-25 Mitchell.

3.         Pesawat Catalina dan Harvard digunakan sebagai pesawat Intai dalam rangka pembebasan Pekanbaru dan Dumai.

4.         Pasukan PGT AURI dan RPKAD Angkatan Darat menuju daerah penerjunan di Pekanbaru dengan kekuatan 300 personel dibawah pimpinan Letnan Udara Satu S. Sukani.

5.         Pasukan PGT AURI dan RPKAD Angkatan Darat diterjunkan didaerah musuh sebelumnya telah dibersihkan melalui serangan udara oleh pesawat Pembom B-25 Mitchell.

6.         Pasukan PGT dan RPKAD berhasil melawan anggota PRRI dan merampas persenjataannya.

Pada tanggal 12 Maret 1958

Dilakukan Operasi Tegas kedaerah RIAU  dan berhasil menguasai daerah itu dalam waktu yang singkat.

(Ahmad Yani)

 

Peran PHB Didalam “Perang radio” Didaerah PRRI

sepasukan  Batalion  Bateng Raiders Divisi Diponegoro pad atanggal 12/3-58 telah berhasil mendarat dan menduduki

 

kota Pakanbaru.

Tidak disangsikan lagi didalam pasukan itu terdapat Peleton PHB-nya yang berkauatan  julah anggota 22 orang.Kebeulan saya yang diserahi bertanggung jawab terselenggaranya cara bekerja komunikasi PHB

(majalah PHB no 8/1958)

Waktu banteng raiders masuk

 

 

kota Pakanbaru kami dapat ikut serta menormalisasikan hubungan telpon kota, baik soal kepegawaian maupun soal teknisnya.Dengan mempelajari keadaan hubungan telpon ini, saya mengetahui bahwa  anatara Pakanbaru-Padang ada saluran saluran telpon interlokal yang  ditranformer oleh PTTT Talukkuantan, harapan baik bagi Peleton PHB Banteng Raider karena mungkin hubungna telepoon ini dapat kami pakai sebagai  sebagi salah satu alat komunikasi selama gerakan operasi dijalankan.

 

Dalam Long March Banteng raiders terjadilah pertempuran yang pertama

 

 

didesa

 

 

Sungaipagar

 

 

 kurang lebih 50 km dari Pakanbaru.

Setelah Pasukan konsolidasi(karena musuh sudah menundurkan diri) kami mencoba aftakken seluruh telepon yang melintang dijalan besar.Ternyata saluran tersebut masih dipergunakan yaitu yang kejuruusan Padang.Adapun yang kejurusan Pakanbaru (jadi daerah yang sudah kita lalui) tidak terpakai.Terdengar pembicaran  dengan mengunakan bahasa minang.Kemudian dia ikut bicara pura-pura menjadi temannya yang sedang bertahan di Sungaipagar.

 

Pada hari itu juga jam 17.00 terjadi vurcontact antara sebuah truk musuh berisi 15 orang Tentara yang dikirim dari Kebondurian menuju ke Sungaipagar dengan sebuah truk Kompi  A Banteng raiders  yang berangkat dari Sungaipagar dengan maksud menyerang atau merebut

 

 

jembatan Kebondurian.

Pertempuran terjadi ditengah jaln, waktu kedua truk musuh dengan semua muatannya mungkin akibat daripada pengacau telpon yang telah dilakukan siang harinya,karena musuh menyangka bahwa Sungaipagar masih diduduki  teman-temannya. Memang benar,musuh yang mundur dari Sungaipagar itu tidak langsung ke Kebondurian, tetapi kacau balau  masuk hutan  dan rawa-rawa sekitarnya.

 

Nah Sdr  dengan pengalaman ini kami mengambil kesimpulan bahwa pihak musuh juga mengunakan alat-alat dan tenaga PHB yang sempurna.Selama kita bergerak melalui jalan besar Pakanbaru-Padang sambil lalu kami memperbaiki  saluran telpon yang ada disampin alat SCR dan P 22 yang aktif untuk hubungan.

 

 

 

(majallah PHB no 8/1958,koleksi Dr Iwan )

 

12 Maret 1958,

satu kompi pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) ditugaskan merebut Pekanbaru, Riau.

Saat itu Sumatera telah bergolak. Sebagian daerah yang tak puas pada pemerintah Jakarta mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Maka Jakarta membalas aksi PRRI dengan operasi militer. Mereka mengirimkan pasukan untuk menguasai Sumatera dari para kolonel pembangkang.

Kompi A RPKAD dipimpin Lettu Benny Moerdani. Mereka diberangkatkan dari Pangkal Pinang dengan pesawat Dakota untuk terjun di daerah landasan udara Simpang Tiga.

 Tugas mereka merebut landasan itu agar pesawat Angkatan Udara bisa segera mendarat membawa perbekalan dan pasukan tambahan.

Walau memimpin pasukan terjun, Benny Moerdani belum pernah terjun payung sebelumnya. Ketika RPKAD mengadakan latihan terjun, Benny sedang sakit.

Tapi Benny tak takut, dia hanya berpesan kalau ragu-ragu agar didorong saja keluar dari pesawat. Soal penerjunan pertama ini ditulis Julius Pour dalam buku Benny Tragedi Seorang Loyalis yang diterbitkan KAta.

Informasi intelijen menyebutkan

 

Simpang Tiga

dan Pekanbaru dijaga 800 tentara PRRI. Tentunya risiko penerjunan besar sekali, mendarat tepat di jantung musuh.

Benny dan pasukan terjun serta mendarat mulus. Walau tak pernah terjun, Benny bisa mendarat dengan baik.

Para pemberontak tak mengira pasukan dari Jakarta telah mendarat. Begitu melihat RPKAD yang datang, mereka ambil langkah seribu. Sama sekali tak berani melakukan perlawanan. Pasukan PRRI begitu saja meninggalkan peralatan perang dan bantuan dari Amerika Serikat yang baru dikumpulkan di landasan.

Saat itulah Letnan II Dading Kalbuadi, rekan Benny, menendang sebuah peti kayu. Perwira muda RPKAD itu terkejut setengah mati melihat isinya.

“Wah duit, Ben! Uang, gimana ini?” kata Dading.

“Sudahlah jangan kau hiraukan. Tinggalkan saja, nanti kamu mati,” kata Benny.

Selain uang, pasukan baret merah itu dikejutkan dengan persenjataan para pemberontak yang ditinggalkan. Jumlahnya melimpah. Semuanya senjata modern, bahkan ada bazooka. TNI sama sekali belum memiliki senjata-senjata secanggih itu.

Walau menerima bantuan senjata dari asing, rupanya PRRI tak punya semangat juang yang tinggi. Setelah Pekanbaru, berikutnya TNI bisa merebut Padang, Jambi, Medan, Jambi dan daerah-daerah yang dikuasai pemberontak.

Seorang bintara pensiunan baret merah, Peltu Nadi (86) berkisah soal perebutan Sumatera pada merdeka.com. Dia membenarkan memang perlawanan PRRI tak begitu berat.

“Mereka punya senjata lebih canggih, tapi semangat bertempur lemah. Apalagi kalau sudah mendengar harus berhadapan dengan RPKAD. Sengaja juga dibuat kabar RPKAD yang diterjunkan satu batalyon. Padahal satu kompi pun tak ada. darimana jumlah satu batalyon? Jika dikumpulkan juga paling-paling cuma dua kompi,” kenang Nadi sambil tertawa.

Benny Moerdani kelak menjadi Panglima ABRI dengan pangkat jenderal bintang empat. Dia menjadi salah satu tokoh legendaris ABRI di masa orde baru

Nama RA Fadillah diberikan sebagai penghormatan untuk Kapten RA Fadillah Tjitrokoesoemo yang gugur saat menumpas gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Riau tahun 1958.

Ada dua kompi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang diturunkan dalam operasi Tegas kala itu. RPKAD ini dikenal sebagai Kopassus. Kompi A dipimpin Letnan I Benny Moerdani diterjunkan di Simpang Tiga, untuk merebut landasan udara. Kompi B yang dipimpin Kapten Fadillah mendarat di Bengkalis menyapu Sungai Siak selanjutnya menembus hutan menuju Pekanbaru. Kompi B juga bertugas mengamankan ladang-ladang minyak yang tersebar di Pekanbaru.

Pasukan Benny sukses merebut Simpang Tiga nyaris tanpa kerugian. Rupanya pasukan pemberontak memilih mundur dan memusatkan pertahanan di Batang Kuantan yang terletak di tepi Sungai Siak. Ada ribuan pasukan PRRI yang memperkuat kekuatan di sana.

(Merdeka Com)

14 Maret 1958

Demonstrasi Mahasiswa Jakarta Anti PPRI , di Jakarta 14 Maret 1958 mengutuk PRRI

(Nugroho Notosutanto)

 

San Fransisco Chronicle

Buku ini mengungkapkan rahasia intervensi oleh Amerika Serikat di Indonesia pada akhir 1950-an yang melibatkan antara lain pasokan ribuan senjata, penciptaan dan penyebaran ofa rahasia CIA angkatan udara dan dukungan logistik dari Armada Ketujuh. Operasi telah disimpan hampir sepenuhnya rahasia dari publik Amerika selama hampir 40 tahun.Operasi ini CIA terbukti menjadi lebih bencana daripada Teluk Babi

 

 

 

 

The book reveals a covert intervention by the United States in Indonesia in the late 1950s involving among other things the supply of thousands of weapons, creation and deployment ofa secret CIA airforce and logistical support from the Seventh Fleet. The operation has been kept almost totally secret from the American public for nearly 40 years.
This CIA operation proved to be even more disastrous than the Bay of Pigs-

 

 

Dulles

 

Lloyd

 

Casey

On March 14, 1958
US Secretary Dulles meeting with Foreign Minister Casey of Australia
and British Secretary Selwyn Lloyd, raised the question as to
possible recognition of the rebel regime in Sumatra
(Source: Howard Jones – Indonesia, a Possible Dream p116)

Pada 14 Maret 1958


Menlu AS bertemu dengan Menteri Luar Negeri Dulles Casey Australia
dan Sekretaris British Selwyn Lloyd, mengangkat pertanyaan tentang
kemungkinan pengakuan rezim pemberontak di Sumatera
(Sumber: Howard Jones – Indonesia, Dream Kemungkinan P116

 

 

 

PERTENGAHAN

 tahun 1958

 Gedung Putih akhirnya harus mengakui kegagalannya “menegakkan demokrasi” dan “membendung komunisme” di Indonesia. KSAD Jenderal AH Nasution yang disebut AS sebagai antikomunis, bergerak di luar perkiraan.

 

Ia menerjunkan pasukan para merebut Bandara Pekanbaru. Dari pantai timur, didaratkan Marinir untuk menggunting pertahanan pemberontak. Alhasil, Dumai yang merupakan ladang minyak Caltex, berhasil diamankan.

 

Pasukan Kolonel Akhmad Husein kocar-kacir, meninggalkan segala peralatan perang, termasuk senjata antiserangan udara yang belum sempat digunakan.

Mereka tidak mengira serangan dadakan itu. Pesan rahasia dari Armada VII AS agar meledakkan Caltex tidak sempat lagi dipikirkan. Padahal inilah nantinya akan dijadikan kunci intervensi AS ke Indonesia. Dua batalyon Marinir AS sudah siaga penuh. Dalam tempo 12 jam, Marinir ini akan tiba di Dumai.

 

Sejak itu sesungguhnya tamatlah riwayat PRRI yang dimotori para kolonel pembangkang serta tokoh PSI dan Masyumi. Pentagon tercengang.

 

Pasukan PRRI makin terdesak, walaupun Sumitro Djojohadikusumo sebagai wakil PRRI di pengasingan tetap optimis. Kota demi kota berhasil direbut TNI hingga akhirnya para pemberontak hanya mampu melakukan perang gerilya terbatas. Bersamaan dengan itu dukungan rakyat kepada pasukan Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Akhmad Husein, Kolonel Dahlan Djambek, dan sejumlah perwira menengah lainnya, makin menciut. Bahkan terjangkit perpecahan intern.

 

CIA gagal membaca situasi. Atas rekomendasi CIA pula sedikitnya AS telah mengedrop persenjataan bagi 8.000 prajurit pemberontak. Ini belum mencakup meriam, mortir, senapan mesin berat, dan senjata antitank.

 

AS juga melatih sejumlah prajurit Dewan Banteng dan Dewan Gajah, yang diangkut dengan kapal selam menuju pangkalan militernya di Okinawa, Jepang. Keunggulan dalam sistem persenjataan dan pendidikan militer, ternyata bukan jaminan superioritas dalam setiap pertempuran.

 

Penguasa Gedung Putih mulai patah semangat. Tanda kekalahan kelompok yang dibantu, yang disebutnya “patriot” sejati itu, makin jelas. Tetapi, CIA dengan intelijen AL AS, tetap memasok informasi keliru.

 

Dalam laporannya, kekalahan pemberontak antikomunis akan meng -guncang Malaya, Thailand, Kamboja, dan Laos. Ini sangat berbahaya. Atas pertimbangan itu, AS akhirnya tetap melanjutkan bantuan pada pemberontak, khususnya Permesta di Sulawesi Utara.

 

Belajar dari kekalahan PRRI di Sumatera, di Sulawesi Utara penerbang AS dan Taiwan memberi perlindungan payung udara bagi Permesta. Pesawat pembom malang-melintang memutus jalur transportasi laut. Ambon, Makassar, bahkan Balikpapan dihujani bom. Korban terus berjatuhan.

 

Namun, semua usaha ini juga menemukan kegagalan untuk menekan Jakarta. Ofensif dibalas dengan ofensif. Jenderal Nasution terus mengerahkan pasukan terbaiknya untuk merebut satu per satu pertahanan Permesta. Puncaknya ketika ALRI menembak jatuh pesawat pembom yang dikemudikan Allen Pope, warga negara AS, di Teluk Ambon pada 18 Mei 1958. Peristiwa ini tidak saja mengejutkan publik AS, tetapi juga masyarakat internasional. Apalagi Allen Pope mengaku bekerja untuk CIA. Kecaman terhadap agresi AS mulai mengalir.

 

Tanpa sedikit pun merasa bersalah, AS kemudian dengan gampang putar haluan. Dari membantu peralatan perang dan pelatihan pemberontak, serta menyebarkan informasi bohong mengenai ancaman komunis ter-hadap stabilitas Asia Tenggara jika pemberontak kalah, Gedung Putih kemudian memutuskan membantu ekonomi dan militer Indonesia.

 

Namun, kebijakan baru ini bukan berarti terputusnya hubungan dengan pemberontak yang disebutnya masih punya “masa depan” itu. Melalui jaringan CIA, sejumlah senjata ringan masih dipasok bagi DI/TII di Sulawesi dan Aceh, serta Permesta di Sulut.

 

Presiden Eisenhower menyebutnya sebagai “bermain di dua pihak”.

KEBIJAKAN bermuka dua ini, tanpa peduli apa dan berapa banyak korban jiwa dan harta benda.

 

(penasukarno.web blog)

 

 

 

16 Maret 1958

Pada tanggal 16 Maret 1958  Masyarakat

 

 Kota Medan dikejutkan oleh suara tembakan-tembakan meriam yang bergema sejak jam 03.00   sampai jam 07.00 pagi.Paginya baru diketahui  kiranya tembakan mariam itu datang dari dua jurusan  dan menembaki landing 

 

Lapangan terbang Polonia  dengan maksud untuk dirusak supaya  pasukan-pasukan  Pusat tidak bisa mendarat.

 

Kemudian berturut-turut terdengar di

 

RRI Medan,suara Mayor Said Usman  yang mengatakan bahwa Komando TT-IV yang menamakan dirinya “Operasi Sabang Marauke” tindakan kekuatan Pemerintah Pusat  dan KSAD terhadap penyelesaiaan Peristiwa Sumatera tengah,Sulawesi Tengah dan Utara.

Jika Pemerintah Pusat tidak mau menyetujui  apa yang diminta Komando Operasi sabang Marauke , akan mengambil jalan tersendiri dan Komando dari Pasukan itu adalah Mayor M.F.Naingolan ,Wakil Kepala Staf TT-I yang terkenal dengan nama Boyke untuk mengerakkan Pasukannya guna menentang tindakan Pusat.

Boyke mengunakan Batalyon TT-I yang dipimpin Mayor Henry Siregar dan Pasukan Polisi  PM Mobrig dan Pelajar-pelajar yang dipersenjatai.

Malam itu mulanya Boyke dan Anak Buahnya ingin mendinamit Polonia dan Belawan tetapi ketika beberapa motor Berlapis Baja yang dibawa mereka masuk kelapngan Polonia ditembak Pasukan AURI hiangga dua diantaranya terpaksa diseret pulang.

Karena itu mereka menembak dari jauh dengan mariam Polonia ,.

(Terang Bulan 1958)

 

Foto IPPHOS

Demostrasi Front Masional  Pembebasan Irian Barat Di Jakarta  ,16 maret 1958,mengutuk PRRRI

(Nugroho Notosutanto)

17 Maret 1958

Dalam waktu 5 (lima) hari seluruh daerah Riau Daratan sebelah Utara(daerah konsesi Caltex) dapat dikuasai dalam keadaan utuh tanpa korban dipihak kita.

Begitu pula Bagan Siapi-api diduduki oleh Komando Lambung, dan selanjutnya team-team taktis dibubarkan dalam rangka pelaksanaan operasi selanjutnya.

 Dapat dikatakan bahwa seluruh pelaksanaan operasi ini mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki oleh pimpinan Angkatan Darat.Kemudian posisi pasukan mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa Batalyon 528 ditugaskan untuk menduduki daerah yang telah kita kuasai, dan seluruh kesatuan Angkatan Laut sesampainya di Pekanbaru ditarik dari penugasannya dalam susunan Komando Operasi Gabungan “TEGAS”.

 

Dengan adanya pemberontakan oleh Nainggolan Cs. di Medan, pasukan PGT dan kompi para RPKAD didrop ke Medan untuk memperkuat kedudukan pasukan kita, begitu pula Batalyon dari Ter-III dan Baterai Altilleri Lapangan Ringan yang telah berada di Tanjung Pinang diperbantukan pula ke Medan.

 Dengan demikian praktis kekuatan Komando Operasi Gabungan “TEGAS” sangat berkurang sekali, sehingga rencana untuk melanjutkan operasi ke Sumatera Barat dibatalkan dan ditetapkan menduduki, menguasai serta melakukan pembersihan di seluruh daerah Riau Daratan.

(korem031)

Melihat perkembangan PRRI di Kota Medan,maka Batalion 322/Siliwangi  yang sebetulnya mendarat di kota Pangkal Pinang(RIAU Kepulauan),segera dengan

 

kapal Tampomas bergerak ke

 

 Belawan Deli tanggal 17 Maret 1958,

 

hari itu juga masuk kota  Medan,

(Djamin Ginting)

 

17 Maret 1958

Pagi ini  Boyke Naingolan mengancam Komandan AURI Polonia, sebelum Polonia sebelum jam 12.00 Siang harus diserahkan kepada mereka (Boyke Naingolan Komando Operasi sabang marauke), kalau tidak lapangan Polonia akan digempur Habis-habisan.

Nyatanya sehari itu Masyarakat jadi sangat gelisah, karena disana-sini kelihatan Setumpuk  Tentara berjaga dengan senjata lengkap dan ada beberapa jalan dinyatakan tertutup karena dipasang dinamit.

Hari Ini Boyke naingolan berkuasa penuh , beberapa kali Via radio dia menyatakan pendapatnya yang ditujukan kepada Panglima tertinggi Presiden Sukarno .

Kiranya sebelum peristiwa ini Kapten Sinta Pohan  dan kapten P.Hasibuan telah mencoba pula mengadakan coup dan mempersenjatai Pelajar-pelajar .Demikian pula di Kota Medan sendiri,ketika Naingolan berkuasa 24 jam banyak sekali pelajar mereka persenjatai

Pihak AURI meskipun diancam akan diserang tetap tidak mau menyerahkan Polonia.Mereka bertindak demikian karena telah mengetahui  bahwa jam 13.00 berikutnya akan tiba Pasukan RPKAD dan KKO di Medan.

Pagi ini Dua  Mustang AURI telah menembak Pemancar RRI Medan  yang terletak di Sei Sekambing,penembakan karena mereka menyangka Naingolan masih berkuasa.

Karena Kedatangan Pasukan Pemerintah ini diketahui oleh Boyke Naingolan hingga maksudnya untuk merusak Belawan jadi terhenti dan mereka sebelumnya melarikan diri dengan membawa seluruh alat-alat TT 4  kebetulan Panglima TT I Let.Kol. Djamin Gintings sedang pergi kegunung untuk beristirahat. Sebelum mereka melarikan diri dari Kota Medan ,mereka memasuki Bank Indonesia dan mengambil uang sejumlah Rp 120 Juta.

 

Menurut catatan Naingolan membawa  pasukan Artileri ,Kavaleri dan Kendaraan  lainnya serta Senjata-senjata Berat.Dalam perlarian itu Naingolan  berpencar dan Naingolan menuju arah Tapanuli , sedangkan Mayor Said Usman menuju Aceh.

Dan benar saja sore ini Kota Medan kembali dikuasai Pasukan Pemerintah yaitu RPKAD dan KKO yang turun via udara di Belawan.Kemudian diperkuat dengan Pasukan dalam Kota Medan yang tidak mau turut dalam Gerakan Naingolan.

Malam ini KSAD  via Radio Jakarta menyatakan bahwa Perwira-Perwira yang terlibat peristiwa ini dipecat.Mereka ialah Mayor Said Usman,Overste  Dr Nazaruddin, Kapten Liano Siregar, Kapten PM Hasannuddin, Kapten Pendeta R.L.Sihombing dan Kapten Sinta Pohan.

(Terang Bulan 1958)

18 Maret 1958

Pasukan Pemerintah kemudian mengadakan pengejaran jurusan Prapat dan Pangklaan Brandan.

(terang Bulan 1958)

Foto Mobil Berlapis Baja yang dikerahkan untuk menduduki Prapat

(terang Bulan 1958)

Foto  mereka inilah yang tidak insyaf untuk apa berjuang.Pemuda-pemuda yang mendaftarkan diri untuk menjadi Pasukan Sukarela  di Medan tanggal 18 maret 1958 kebanyakan diantara mereka tewas karena tidak paham tentang Perang

(terang Bulan 1958)

17 Maret 1958

Melihat perkembangan di medan , battalion 322/Siliwangi yang  sudah mendarat di  kota pelabuhan Pangkal Pinang  segera diembarkasikan  lagi ke kapal “Tampomas”  dan mendarat di belawan deli  tanggal 17 Maret 1958,hari itu juga memasuki  kotaMedan ,

 (Umar Wirahadikusuma)

 

18 Maret  1958

setelah dipukul mundur dalam petempuran diSamarimbun pada tanggal 18 Maret 1958 oleh pasukan RPKAD dan TT 2/ Bukitbarisan.

(Djamin Ginting)

 

 

18 Maret 1958

Bataliom 322/Siliwangi menuju  kota  Pematang Siantar  dan harus banyak menyingkirkan rintanagn di jalan yang dibuat oleh  PRRI.

(Umar Wirahadikusuma)

 

 

 

 

Surat dikirim dari  Padang ke Padang Panjang ,prangko sudah disobek

 

dengan stempel pos militer  18.4.58

 

 

 

 

Isinya surat undangan perkawinan

19 Maret 1958

Pasukan Batalion 322/Siliwangi  bergerak ke Pematang siantar dan tiba dikota tersebut pada tanggal 19 Maret 1958 pagi dengan menyingkirkan banyak rintangan-rintangandi Jalan yang dibuat TNI Bukit Braisan yang semula dibuat untuk menghabat jalan mundur PRRI kearah Medan.

Hari ini juga jam 13.00 Kompi A dan B dibantu  1 panser  digerakan untuk mengejar pasukan PRRI yang mundur kearah Prapat

(Djamin Ginting)

19 Maret 1958

Pagi hari ini Batalion 322/siliwangi memasuki kota Pematang siantar

(Umar Wirahadikusuma)

Beberapa hari setelah banteng raiders memasuki

 

 kota Talukuantan ,hubungan telpon  dengan Pakanbaru dapat dibuka kembali. Baik untuk militr ataupun untu interlokal umum.

Selama pasukan mengadakan   konsolidasi beberapa hari,saya mencoba mendengar hubungan raio PHB KDMST Banteng yang meliputi 7 radio-station subsector. Semua pemberitaan yang dikirim oleh/diantara mereka saya ambil(opname)dengan jelas.

 Tentu saja kekuatan suara penerimaaan sangat jelas, karena kedudukan dan tempat saya sudah dekat  sekali dengan stasion musuh.Radio gram PRRI mengenai dislokasi pasukannnya sangat menguntungkan bagi siasat pengempuran  Komando Operasi gabungan Tegas khusunya kesatuan banteng Raiders.

Secara kebetulan yang kami gunakan untuk hubungan dengan PHB Komando Operasi Tegas sangat dekat dengan  frekuensi PRRI yang saya sebutkan diatas.Pernah satu kali station PRRI SHX-1 masuk dalam net frekuensi saya dan memangil-mangil. Untunglah berpendapat bahwa pangilan tersebut  harus saya diamkan saja, kalau tidak dijawab tentu mereka akan beranggapan bahwa suara radio stationnya tidak didengar oleh Tentara Pusat.

Dengan demikian banyak sekali radiogram dikirim plain karena merasa aman dari censuur musuh.Akhirnya kami yang untung dapat teryus langsung mendapatkan berita-berita itu.

Contoh sebuah berita yang kami tangkap, sangat berguna bagi pimpinan Angkatan Darat sebagai beriktu:

Dari : kmd kdmst banteng o414 1900

Untuk :kmd sector 1 s/d 7 kdmst

Tembusan: l.kol Moh Dahlan Djambek

2.Overste Sjuaib

 

Sumber dari Jakarta utk I operasi 17 Agustus hari h 15 April rencana penyerangan 3 etape utk 1 pendaratan dari laut dan udara tt 2.menduduki tabing kma padang koma telukbayurkmsolokkmapajakumbuhttk3.konsolidasitth II timetable ttk 1 dari jamD-60 menit sampai D-30 menit penembakan dari laut dan udarattkdari jam D-30 menit smapai d+menit auri akan menembaki daerah ujungkarang dan air tawar ttkdari jam D-5 menit samapai jam 30 menit penembakan atas tabing dan sekitarnya ttk

Jam D pendaratan 1 bn kko didaerah airtawar dan paratroop di tabing dan sekitarnya ttk jam D tambah 30 menit sampai jam D tambah 210 menit  pemboman objek-objek militer  termasuk jembatan-jembatan ttk jam D tambah 30 menit kapal-kapal mendekati pantai ttk jam D tambah 35 menit waktu untuk 1 bn Infanteri dan komando rtp 2 mendarat ttk jam D tambah X menit pendaratan dari keseluruhan rtp-rtp time table 2 rtp I akan menduduki solok dan pajakumbuh kurungbuka kemungkinan rtp 1 ini adalah pasukan yang dipimpin oleh kaharudin nasution yang bergerak dari timur kuruntutup ttk rtp 2 menduduki jembatan muarapenjalinan dan mengambil over dari rpkad tabing dengan 1 bn cadangan ttp rtp 3 mnduduki padang dan telukbayur ttk konosildasi sesudah itu tt IV keteragan-kterangan sesudah itu kko mendarat akan diberi tanda dengan 2 sein hijau ttk jika mendapat perlawanan yang sengit akan diberi seinmerah ttk batas dari komadua  pancangan kaki komadua kurungbuka bechea kurungtutup akan diberi tanda panels kuning/oranye ttk headquarters dri komando bersama rtp3 berada dikapal tampomas ttk auri akan mempergunakan pbr dan rgt sebagai landasan untuk untuk pemberian penembakan dan drop ttk habis(X)0414 1900 =

Hasil censuur tersebut diatas segera kami serahkan kepada Komandan operasi Tegas lewat Kmd Banteng raiders entah berguna atau tidak nyatanya penyerangan dan pendudukan kota Padng dilakukan oleh Komado Operasi 17 agustus termasuk Bn Perhubungannya pada 17 April 1958.

Kecualai radiogram penting seperti ditas, kami juga dapat mengikuti hubungan radio anatara KDMST BANTENG dengan perwakilannya di TT-II dengan samara Kancil. Contoh tidak perlu saya kemukakan disini.

Waktu Banteng Raiders sampai

 

Di Kiliranjao.

sebuah persimpangan jalan anatar Jambi-Padang, saya berhasil  mengunakan saluran telepon yang masih terdapat baik akan tetapi lucunya,segala pembicaraan yang kita lakukan terpaksa campur aduk dengan pembicaraan  PRRI karena saluran tersebut merupakan “driesprong”

 

Lubukjambi

-Kiliranjao-Sungaidareh –Kiliranjao dan Tandjunggadang-Kiliranjao.

Sedangkan

 

Sungaidareh

 

dan Tandjunggadang masih diduduki PRRI.

Kode yang paling ampuh kita gunakan adalah bahasa Jawa halus sedangkan pRRRI mengunakan bahasa Minang yang mudah kita ketahui artinya.

Jadi aneh kecuali perang radio  terjadi juga perang telpon, saatu kejadian lucu pada waktu Banteng raiders samapai di Sijunjung segera kami perbaiki semua hubungan telepon kesegala jurusan semampu-mampunya.

Ternyata kita kita dapat bicara dengan sawahlunto yang pada waktu itu masih diduduki PRRI .

 Secara kebetulan saya dapat berbicara dengan Seorang tetara yang berasal dari Jawa dengan nama samaran smj Wongso, dengan perantaraan telpon kami menganjurkan agar mereka (PRRI) menyerah saja tentu akan selamat dan terjamin pensiunnya.

Benar setelah kita masuk kota sawahlunto yang mengaku sebagai smj Wongso itu tidak lain dari  smj/PHB Z.Subaidi yang menjabat sebagai Kmd Peleton PHB Bn 141 trermasuk CPHB Detasmen 1o dia bernama sran PHB Moch Sanusi sekarang kami serah menyelengarakan hubungan telepon PTTT Sawahlunto selama para pegawai PTT belum diisi dari Bandung.

Nyata sekali bahwa PHB KDMST BANTENG mempunyai alat dan tenaga yang cukup sempurna untuk menghadapi datangnya APRI waktu itu.Karena semua pegawai PTTT baik radio telegrafist meupun teknikersnya dibawah oleh PRRRI .

Perang radio  dan perang telepon masih terbatas pad prosedur PHB jadi belum menjengkelkan . Akhir-akhir ini pada waktu banteng riders betugas menghancurkan pertahanan apa yang diseurt :Harimau Kuranji” telah bertemu dengan PRRI dalam P 22 ,perang P 22 inilah yang betul-betul memerlukan kecerdasan system komunikasi  dan kecepatan bertindak  dalam mengkoordinir jaring hubungan yang sedang berjalan.

Pesawt P 22 adalah satu-satunya alat yang banyak menolong gerakan pasukan Infantri APRI,akan tetapi kalau sudah terbentur pada persoalan diganggu  obatnya hanya keuletan dan sabar. Klaau dikutib perkatam-perkatan musuh PRRRI pada waktu menyerobot hubungan kita sangat tidak pantas diucapkan untuk adat kesopanan bangsa kita. Bagaimana cara mengatasinya kalau kita jawb akhirnya tetu hanya caci maki yang megakibatkan terlanatrnya hubungan, Kalau kita memindahkan channel(frekuensi) mereka bisa mengejar dengan mudah, karena memutar seluruh channel P 22 itu lebih dari 15 detik.

Sungguh suatu kejadian perlu mendapat perhatian para pencipta teknis pesawart P 22. Wlaupun kita diganggu,kita harus diam saja.Perlunya agar mereka mengira bahwa suaranya tidak bisa kita tangkap (ingat jarak capai dari pesawat P 22).Disamping itu ada satu hal lagi yang dapat merhasiakan pembicaraan kita melalui P 22 yaitu mengunakan bahsa jawa halus. Cara ini setelah dilakukan ternyata musuh menjadi marah dan jengkel, karena tidak mengethui pembicaraan kita buktinya mereka pernah masuk dalam channel kita dengan memgatakan Kalau berani  tentara  Sukarno sipaya mengunakan bahasa Indonesia,tetapi kita diam saja.

Sayang,hingga sekarang dari sejumlah senjata yang selalu dapat kita rampas dsari PRRI baru beberapa buah P 22 dapat kita trampas.

(majalah PHB 1958)

 

23 Maret 1958

Minggu dikejutkan sirene hamya krelihatan kapal terbang membuangkan pamphlet.

(catatan tertulis  Soewil St Bandaro pegawai kantor pos Padang,koleksi Dr iwan)

 

26 Maret 1958

 

 

Surat tercatat dikirim dari Sekayu(Sumatera selatan)stempel pos diata strip tiga  prangko sukarno Rp 1,- Sekaju 26.3.58 dan cerik tercatat sekaju dikirim ke Jakarta diterima dengan stempel kantor 13 April 1958.

 

 

Koleksi postal history yang langka dan merupa bukti sejarah bahwa ada situasi pergolakan di sumatera selatan  dan perhubungan dibuka kembali karena sumatera selatan tidak ikut pemberonatkan terhadap PUSAT karena surat baru sampai setelah 18 hari.

(Koleksi Dr Iwan)

 

27 Maret 1958

 

Foto IPPHOS

Senjata PRRI yang dapat dirampas dipamerkan di Jakarta 27 Maret 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

28 Maret 1958

 

Surat Keliling PTT no 10 Tentang Pemberian Tunjangan istimewa Kepada Para pegawai yang melakukan tugasnya diaerah tidak aman berhubung bahaya pembunuhan/penculikan dari fhak gerombolan pengatjau bersenjata. Lapiarn 1(satu) Penetapan Direktur Djenderasl Pos,Telegraph dan telephon tanggal 28 Maret 1959 no.16137/adm 2.Lampiran Surat keliling PTT no 10 tahun 1959, Daftar pembajaran tunjangan Istimewa berhubung bahaja pembunuhan/pentjulikan kepada pegawai PTT didaerah/tempat tidak aman.

(Dr Iwan)

 

 

 

 

31 Maret 1958

 

Foto DEPPEN

Patroli APRI di Rantau Berangin                                                                                                                 dalam rangka menumpas PRRI  pada tanggal 31 maret 1958                                                                                                                                           (Nugroho Notosutanto)

Saya pernah naik mobil truk dari Padang ke Medan tahun 1962 bersama Ang toen ZHin dan putrinya Ang Ham Lie  yang masih kecil(alm), berangkat dari padang jam 8 pagi sampai dirantau Berangin jam 22.00 karena jalan rusak dan truk sering macet.(Dr Iwan)

 

Rantau Berangin  Pasaman  SUMBAR saat ini

Maret 1958

Waktu Komando 17 Agustus belum menduduki kota Padang,  malah dapat dikatakan jauh sebelum itu, Banteng Raider hanya bergerak bersama dengan RPKAD dan Bn 528 Divisi Brawijaya. Route yang harus dialaui BantenrG raiders tercatat 

Pakanbaru- Taratakbuluh-Lipat Kain-Talukkuantan-Lubukjambi-Kiliranjao-Sungaidareh-Tanjunggadang-Sijunjung-Sawahlunto-Padang-Bukittinggi-Pajakumbuh-Suliki dan seterusnya menurut kebutuhan taktis.

 

(majallah PHB no 8/1958)

 

2 April 1958

Pertahanan pasukan PRRI sangat ideal. Mereka memasang banyak kubu senapan mesin di tepi sungai yang lebarnya hampir 100 meter dan berarus deras.  Di belakang mereka , hutan rimba kawasan Bukit Barisan membentang luas. Ideal sekali untuk medan gerilya. Tak lupa, PRRI juga menghancurkan semua akses penyeberangan. Tentu ini kesulitan besar bagi pasukan TNI.

Kompi B RPKAD tak gentar. Pertempuran di

 

Batang Kuantan berjalan sengit. Angkatan Udara mengirimkan pesawat B-25 untuk memberikan bantuan tembakan udara. Tetapi pilot pesawat terkena tembakan gencar sehingga harus kembali ke pangkalan Tanjung Pinang.

Tembakan bertubi-tubi membuat pasukan pemberontak bisa dipukul. Mereka mencoba meloloskan diri dari pasukan TNI. Kompi B mencoba menghadang mereka yang mundur.


Namun, nahas saat itulah Kapten Fadillah tertembak. Dia dan seorang prajurit RPKAD lainnya tewas tertembak muntahan peluru senapan mesin tanggal 2 April 1958.

Sejumlah sumber menyebut, Kapten Fadillah masih mencoba mengobarkan semangat tempur anak buahnya sebelum tewas. “Selamat berjuang,” pesannya.

Kematian Fadillah membuat semangat tempur pasukannya menyala. Mereka menggempur pertahanan PRRI habis-habisan. Seluruh pertahanan di Batang Kuantan bersih disapu RPKAD dan pasukan lain. Hal ini sekaligus mematahkan perlawanan RI di seluruh Riau

(Merdeka Com)

 

3 April 1958

Penulis melihat sendiri di pingir pantai Kota Padang sebuah kapal selam yang mendrop kedarat   beberapa container yang berisi  senjata modern hadiah dari luar Negeri (menurut info dari Amerika Serikat?) seperti Thompson, juga ada Basoka dan juggle riffle serta Mitralyur dsbnya yang penulis tidak kenal namanya

 (Dr iwan)

Berdasarkan pengalaman  dan hasil Operasi TEGAS di TIAU, maka ke Sumatera Barat disusun  satuan dari

a.RTP I (TEGAS)

Komandan Let.Kol.Kaharuddin Nasution

Kekuatan dari  Kompi B /RPKAD, Batalyon 432/Banteng Raiders,Batalyon 528  , Staf dan jawatan ,Dinas dan senjata bantuan.

 

b. RTP II (Brawijaya)

Komandan Let.Kol. Sabirin Muchtar

Kekuatan : Batalyon 509, Batalyon 510, Staf,Jawatan,Dinas dan Senjata bantuan.

c.RTP III.(Diponegoro)

Komandan Let.KOL. Suwito Haryoko

Kekuatan : Batalyon 438,Batalyon 410, Kompi A RPKAD, Staf,Jawatan, Dians dan Senjata Bantuan.

d. ATP 17 (Angkatan Laut )

Kesatua bantuan dengan 3 buah Kapal Perang, Kesatuan Amphibi yang terdiri dari 1 Batalyon KKO, dan Kesatuan Angkatan yang terdiri dari 18 Kapal Pengangkut.

e. Angkatan Udara

25 buah Pesawat Dakota sebagai pesawat pengangkut, 6 buah Mustang (Pesawat Pengempur), 6 Buah B-26 (Pesawat Pengebom) dan 1 Batalyon PGT(Pasukan Gerak Cepat).

(Ahmad Yani)

 

4 April 1958

Kapal Perang APRI yang terdiri dari beberapa kapal perang dan juga kapal-kapal barang yang kecil  show of force di lautan Hindia didepan Pantai Kota padang, penulis melihat ratusan kapal besar kecil tersebut dan malam hari mereka menembakan kembang api ,mungkin untuk melihat sasaran yang akan di tembak dengan mortir.

Warga kota Padang membuat lubang perlindungan dengan mengali lubang ditanah, tetapi kami dirumah membuat ruang perlindungan dengan tumpukan karung berisi pasir mengeliling tempat tidur

(Dr Iwan)

11 April 1958

Dengan tidka mengusik daerah Tapanuli dengan harapan RI 3 sendiri akan bertindak dan menyelesaikan persoalan pasukan PRRI yang memasuki daerah Tapanuli. Akan tetapi nampaknya karena factor kekuatan yang tidak berimbang, Mayor Sahala Hutabarat tidka mampu untuk berbuat itu., sehingga pasukan PRRRI dengan leluasa mempergunakan daerah Tapanuli sewbagai pangkalan penyerangan  dan “terugval” mereka.

Dan karena keadaan yang memaksa itu maka KSAD akhirnya memerintahkan memasuki daerah itu untuk menguasai keadaan.

Hari H adalah tanggal 11 April 1958 jam 00.00 .Gerakan penyerangan terhadap PRRI yang bertahan di tapanuli dilancarkan dari tiga tempat yakni bergerak dari Sidikalang diutara danau toba, Prapat di ztimur danau toba dan Rantau Prapat.

Pasukan yang bergerak dari Sidikalang adalah Mayor Palawi yang didampingi  oleh Panglijma TT I?Bukit Barisa, dengan tugas merebut garis Sidikalang,Dolok sangul – siborong-borong

 

(Umar Wirahadikusuma)

Info terkait

 

Hari H adalah tanggal 11 April 1958 jam 0.00,gerakan penyerangan terhadap PRRI yang bertahan di Tapanuli dan dilancarkan pada 3 tempat yakni dari Sidikalang diutara danau toba,Prapat ditimur Danau Toba dan Rantau Prapat.

Pasaukan yang bergerak dari Sidikalang adalah pasukan Mayor Palawi yang didampingi Panglima TT I?

Bukit Barisan (Let.Kol Djamin ginting) dengan tugas merebut Sidikalang,Dolok sanggul dan siborong-borong.

Pasukan Yang bergerak dari Rantau Prapat adalah pasukan Mayor Raja Sjahman yang didampingi oleh Brigadir Jendral TNI Djatikusumo dengan tugas merebut Rantau Prapat,Kotapinang,Gunung Tua,Lingga Payung,Padang sidempuan dan sibolga.

Pasukan yang bergerak dari Prapat adalah Batalion 122/siliwangi dibawah pimpinan Mayor Sjafei,dengan tugas merebut Prapat,Porsea,Balige dan Siborong-Borong.

(Djamin Ginting)

Pada Tanggal 11 April 1958, Batalio9n 322/Siliwangi bersama batalion lain diperintahkan oleh panglima  TT 1/Bukit Barisan Letnan Kolonel Djamin Ginting untuk memasuki daerah tapanuli tempat bersarang gerakan separatis PRRI.

Pada jam 9.00 pasukan tersebut mulai bergerak menuju sasarannya maisng-masing,Kompi  B 322/Siliwangi berhasil menduduki Labuhandjulu bebrapa  ssat kemudian tanpa mendapat perlawanan  sedikitpun,

 Jam 10.00 gerakan  dibatu panser menuju Lumbanjangga,saat ini mendapat perlawanan  dari tentara PRRI sehuingga tidak dapat maju.

Panser juga tidak dapat maju karena ditikungan jalan pasukan PRRI  dengan basoka telah bersiap-siap untuk memusnahkannya.

Peleton masuk dalam jarring tembakan tentara PRRI dari atas bukit-bukit kan dan kiri jalan raya tanpa suatu eprlindungan karena merupakan suatu lapangan terbuka.

Mundur berarti kemusnahan peleton,kemudian koimAndan peleton mengambil keputusan untuk maju 200 meter kedepan dimana terdapt tanggul-tanggul tempat berlindung,merayap maju 200 meter saja diperlukan waktu 2 jam lamnya dan dibawah tembakan yang gencar dari tentara PRRI ,namun alhirnya selureuh peleton dapt diselamatkan.

Tembakan mariam serta tembakan dari udara yang dilakukan oleh Bomber B-25 dan 3 pesawat Harvar pada jam 16.30 ternyata tidak berhasil memaksa Tentara PRRI untuk meninggalkan Pertahannya.

(Djamin ginting)

Pasukan yang bergerak dari Rantau Prapat adalah  pasukan Mayor Raja Sjahman yang didmpingi oleh Brigjen  TNI Djatikusumo dengan tugas merebut garis Rantau Prapat- Kotapinang-Gunung tua-Lingga Payung-Padang Sidempuan- Sibolga.

Pasukan yang bergerak dari Prapat adalah Batalion 322/Siliwangi dibawah pimpinan Mayor Sjafei dengan tugas merebut garis Prapat-Porsea- balige- Siborong-borong.

(Umar Wirahadikusuma)

KTP masa PRRI depan

 

KTP Era PRRI  bagian dalam

 

Foto KTP era PRRI

Kartu no 422

Nama Goei Tjoan Goan

Warga Kepolisian Negara

Jl Baru Kampung Sebelah no 26

Nama isteri Njo Pek Lian

Diterbitkan

Padang ¼-1958

  • oleh 

Daerah Pemerintah Kotapraja Padang

 kepala bagian Pendaftaran Penduduk

 M.St,Mansjur

 

 Stempel kepala kampong pondok denga lambing garuda tetapi Republik Indonesia dihapus(belum diganti dengan PRRI)

 

 Cetatan Dr Iwan

Yang bersangkutan saya kenal , karena gendut dianmakan si Buncik, beliau setelah pendaratan APRI ikut mengungsi ke pedalaman dan setelah itu tidak pernah ditemukan laigi informainya, KTP ini ditemukan bersama arsip yang bersangkuta lainnya termasuk SK pengangkatannya jadi anggotaKepolisian Negara RI di tempat sampah kertas bekas dari arsip-arsip brimob Sumbar   yang dibuang dan digunakan untuk membersihkan tangan di bengkel POLDA Sumbar d jalan sawahan dekat stasiun kereta api waktu saya menservis ganti oli kendaraan dinas jsaya jeep willys 1957 disana.sebagian arsipnya sudah saya serahkan kepada putrinya Lien yang menikah dengan putra saudara nenek mantu saya grace iteri putra saya anton.

(Dr Iwan)

 

12 April 1958

 

Dalam briefing Persiapan Pendaratan APRI di Padang , Ahmad Yani didepan stafnya  mengulangi ucapan  yang pernah dikatakannya ketiak ditanya Presiden sebelumnya.

 

 Didalam briefing itu  Ahmad yani berkata :

 

” Kita hanya mempunyai dua kemungkinan mendarat dikota padang atau tengelam didasar laut. Pilihan kita mendarat di Padang dan Menang.”

 

 Ibu Ahmad Yani membayangkan betapa perasaan Pak Yani sampainya pada detik-detik menjelang perdaratan itu dilakukian.

 

Selain itu juga didengar kabar bahwa Pantai Padang dan disekitar  lapangan terbang Tabing ditempatkan sejata penangkis  untuk menghadang pendaratan, demikian pula di gunung Padang yang mempunyai pandanagn bebas kelaut ditempatkan mariam yang sangat membahayakan pihat pendarat.

(Ahmad Yani)

 

12 April 1958

Keesokan harinya tanggal 12 April 1958 jam 05.00 (AM)  Kompi TNI A melambung kekanan,mengadakan serangan pada sayp kiri tentara PRRI dan berhasil merebut bagian lapangan jalan raya

pada jam 09.00 pihak PRRI mulai mundur dan jam 10.30 seluruh pertahanan PRRI di Lumbanjangga berhasil direbut TNI.

Masih pada hari ini jam 13.00 dilakukan pengekaran terhadap pasukan PRRI dan tiga jam kemudian Porsea berhasil diduduki TNI tanpa mengalami suatu perlawanan.

(Djamin Ginting)

 

 

14 April 1958

Kapal Perang APRI Membombardir Kota Padang 14 April  1958

Kapal Perang APRI dalam Operasi Militer 17 Agustus ,membombardir kota Padang dengan Montir dari Kapal Perang APRI

sudah hampir sepuluh hari Kapal Perang APRI show of force di lautan Hindia didepan Pantai Kota padang, penulis melihat ratusan kapal besar kecil tersebut dan malam hari mereka menembakan kembang api ,mungkin untuk melihat sasaran yang akan di tembak dengan mortir.

(Dr Iwan)

Kolonel Ahamd Yani secara resmi ditetapkan sebagai Komandan Operasi 17 Agustus dengan Suarat Perintah No SP 523/4/1958 tanggal 14-4-1958

Kol Ahmad Yani berangkat ,dengan Konvoi ke Sumatera barat, Konvoi ini merupakan gelombang kedua karena gelombang pertama sudah berangkat sehari sebelumnya.

(Ahmad Yani)

 

Soekarno marah bertambah berang
Tentara dikirim untuk berperang
Sumatera Tengah akan diserang
Target utama ke ranah Minang

Dari laut dan dari udara
Kota Padang sasaran pertama
Dijatuhkan bom membabi buta
Banyak korban mati dan luka

Karena kota kini tak aman
Badan diri wajib diselamatkan
Gaji terhenti tak bisa makan
Lalu berunding sesama teman

Nagari web blog

14 April 1958

Pada tanggal 14 April  1958 , sekitar  jam dua  dini hari anggota militer kantor Dewan Banteng di depan rumah penulis di jalan Bundo Kandung no 16 (saat itu Jalan Gereja) mengedor pintu membangunkan almarhum ayah untuk mengajak mengungsi ke Ladang padi dan Sukaramai Solok yang dijadikan Markas baru,mereka mengatakan tentara Pusat maksudnya APRI akan menyerang dan menembak kota padang dengan Mortir. , tetapi ayah tidak mau ikut dan tetap bertahan dirumah.

Tentara Dewan Banteng membeli alat-alat tulis di took percetakan Suamtera Bode dimana ayah saya sebagai direkturnya dan berjanji akan membaya besok di Sukaramai  Solok  .

(Dr Iwan)

Ketika Kota Padang terancam Jatuh ke tangan Pemerintah RI, kedudukan pemerintah PRRI dipindahkan  ke Padang Panjang.

Pemeindahan ini bersifat sementara  karena sebenarnya  sudah disepakati mencadangkan  Badaralam  di Hulu Sungai Batanghari sebagai tempat kedudukan  bila keadaan  mengharuskan. Badaralam diperhitungkan sangat tepat  dan cukup aman seperti yang pernah dialami Sjafruddin Prawiranegara  sewaktu  PDRI  tahun 1948-1949.

(Mauludin Simbolon)

 

 

14 April 1958

Buku Ahmad Yani Sebuah Kenang-kenangan “tulisan Ibu Ahmad Yani  dengan sekelumit kisah”

 profile Ahmad Yani.

 

Almarmuh Ahmad Yani menempa dan memantapkan Korps Banteng Raiders yang kemudian tahun 1958 dipimpinnya dalam operasi militer untuk memulihkan keamanan Sumatera Barat yang menjadi terganggu karena adanya PRRI.

Baru kira-kira setengah tahun Ahmad Yani menjabat jabatan  Deputi – I KASAD    Pemerintah mempercayakan kepadanya untuk melaksanakan tugas ke Sumatera Tengah.  Seperti dikatahui bahwa  apa yang terjadi   di wilayah tersebut cukup mencemaskan, suatu pergolakan sedang terjadi.Mereka menuntut dibubarkan Kabinet Djuanda, dan menyerahkan mandatnya  selakas mungkin,yang merupakan Tuntutan dengan nada mengancam.

Sebelum berangkat Operasi Ahmad yani mendapat perintah dan petunjuk dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Juga dari Presiden Sukarno.

Sekembali dari luar negeri Ahmad Yani dipanggil oleh Presiden Sukarno, sat itu seorang staf Keduataan USA di Jakarta Tuan benson sedang bertamu dirumah Ahmad Yani, dan sebagai sifat orang timur Ahmad Yani bersifat ramah dengan tamunya . Tuan Benson itu memang sudah sejak beberapa waktu datang ke rumah Ahmad yani untuk mendapat informasi yang mereka butuhkan dari Ahmad Yani dan kalau tidak dari isterinya.

Ibu Ahmad yani benci karena yang dipikirkan mereka adalah kepentingannya sendiri saja.

Apa kata orang tentang keluarga Ahmad Yani ? Akrab dengan orang Asing.Bayangkan pada waktu itu seorang Amerika dalam bukunya menulis secara tersirat seolah-olah Tuan Benson itu membantu Ahmad Yani  menyusun rencana Operasi 17 Agustus, padahal Amerika waktu itu menyokong PRRI dan PERMESTA dengan isntruktur, senjata dan Peralatan Militer.

Aneh sekali,sebab dalam buku itu  pada buku itu juga tersirat bahwa Amerika pada waktu ikut mendorong-dorong lahirnya PRRI dan PERMESTA dengan tujuan untuk membendung Komunis yang semakin kuat saja di Di Indonesia.

Padahal akibatnya malah member kesempatan kepada PKI menjadi semakin kuat posisinya dikemudian hari.Berangkat ke Sumatera barat Ahmad Yani tenang saja seperti berangkat ke kantornya saja.

Pak Yani berangkat operasi tanggal 14 April 1958 dengan motto  “Bagi saya hanya ada dua alternatif, pertama : berkubur didasar lautan dan kedua ialah mendarat dikota Padang”.”

Kapal-kapal yang ada dikerahkan untuk mengangkut Pasukan, bahkan Tongkang-Tongkang 

(Ahmad Yani),

 

 

Foto DEPPEN

Iring-iringan kapal Tampomas .Timor,Lokan.Lacin,Lagong dan Menghua di Samudra Indonesia dalam rangka operasi 17 Agustus pada tanggal 14 April 1958     (Nugroho Notosutanto)

 

Kapal tampomas I

14 April 1958

Serangan dilaksanakan. Pemerintah pusat menyerang Padang. Padang dijatuhi bom-bom yang mengakibatkan kota ini hancur. Banyak rakyat padang yang mengungsi ke daerah Solok dengan membawa barang-barang seadanya yang dapat ibawa. Tokoh-tokoh PRRI ditangkap. PRRI mendapat dukungan Permesta. Akhirnya PRRI dapat ditumpas. Setelah PRRI berhasil ditumpas maka untuk mencegah munculnya pemberontakan serupa Suprapto diangkat menjadi Deputi Republik Indonesia Staf Angkatan Darat Untuk Wilayah Sumatra yang bermarkas di Medan. Peristiwa ini meninggalkan trauma bagi rakyat Sumatra.

(http://kolektorsejarah.wordpress.com/tag/prri/)

 

 Kota Padang relative tidak hancur, kecuali kantor Zeni  Di pinggir laut, Rumah Penduduk di Nipah dengan korban 2 orang saja, dan tidak ada pertempuran sama sekali, tentara PRRI sudah melarikan diri beberapa hari sebelum pendaratan APRI, (Dr Iwan)

 

Map (Peta Operasi militer PRRI dan Parmesta)

 

 

 

Menurut informasi dari teman saya  seorang mayor Angkatan Darat Pak Suko , ia sudah  mendarat dengan parasut DILOKASI SEKITAR Tabing  mendahului kedatangan Pak Yani (Dr Iwan)

15 April 1958

 Pagi harinya tanggal  ayah Dr Iwan berangkat ke Sukaramai dengan Paman untuk menjemput Uang untuk membayar alat-alat tulis milik Toko Percetakan dan Alat Tulis miliknya yang dibeli  oleh Tentara Dewan Banteng.

Saat ayah DR Iwan  berangkat mrenuju Sukaramai, jam delapan pagi tanggal 15 April 1958, terdengar tembakan Mortir yang bunyinya BOOM BOOM ….Sing..Sing…. ,bila bunyi mendesing berarti peluiru mortir sudah liwat dan selamat.

Kemudian siang hari suasana tenang, mulailah kami ,saya dan kakak naik spepeda melihat rumah yang jadi korban, kantor Tentara Bagian Zeni di pinggir pantai Padang hancur,

Rumah di Simpang Enam hancur dan  satu orang ibu dan anak meninggal  ,ini tembakan salah arah sebenarnya untuk Kantor Komdak (saat ini POLDA) PRRI di jalan Nipah ,satu lagi peluru mortir jatuh di belakang bioskop Karya tapi tidak meledak ,salah arah sebenarnya ditujukan kekantor Dewan Banteng didepan rumah ,syukur rumah kami selamat.

Sore harinya syukur ayah selamat pulang kerumah dan berhasil memperoleh pembayaran atas alat tulis miliknya, saya salut pada tentara Dewan Banteng atas kejujuran mereka karena biasa saat genting seperti itu umumnya main ambil semaunya dengan gratis.

Ayah membawa makanan lezat dari Sukaramai namanya Dendeng Batokok(diketok), masih saya ingat saat makan malam dengan teman kakak ,tembakan mortir kembali mulai lagi, pembantu rumah tangga Kami namanya EKA ,saat bunyi BOOM BOOM segera sembunyikan kepalanya dibawah tungku Masak dari beton tetapi bokongnya  masih kelihatan.

Segera para wanita Ibu ,kakak dan adik sembunyi diruang perlindungan yang sudah dipersiapkan satu minggu yang lalu dibuat dalam tumpukan karung berisi pasir mengeliling tempat tidur, tetapi karena serangan bom mortir tambah gencar,serta lubang perlindingan sangat pengap, Para wanita dari keluarga kami malam tersebut saya dan akak lelaki mengantarkan mereka berlindung dirumah Paman di kompleks  kampung Pondok Namanya (sekarang jalan Niaga), hal ini diprtuskan ayah berdasarkan pengalaman saat serangan pendudukan jepang tahnun 1942 yang lalu,

Warga  di kampung Pondok juga telah mempersiapkan diri dengan perlindungan Polisi Rakyat seperti penjaga kota masa hindia Belanda Stadt Wacht,antara lain seorang teman bernama  Johnson dating kerumah dengan seragamnya  (Dr Iwan).

15 April 1958

Gerakan untuk menduduki Balige ditunda sampai tanggal 15 April 1958,karena pasukan Butkit-16 dapat dipukul mundur oleh Tnetara PRRI di PintuPohan dan baru dapat ditembus ke Porsea pada hari ini.

Dalam gerakan ke Balige hanya dilami satu kali perlawanan di Laguboti pada waktu pasukan PRRI pada tanggal 15 April 1958 jam 02.00 sampai jam 04.00 pagi  berushaa untuk melakukan serangan balasan .

Sewaktu di Balige,telah tiba Kompi Bantuan Resimen 10 Siliwangi dan Battery”Dharma” dari Pusat Pendidikan Artilleri Cimahi ,yang telah berangkat bersama dengan Bataluion 322/Siliwangi dari Tanjung Priok,Battery Dharma ini beklum pernah mengikuti operasi diluar daerah Teritorium III Jawa barat.

Gerakan ke Siborong-Borong tertahan disebabkan jembatan anatara Balige_SiborongBorong dihancurkan tentara PRRI,setelaj jembatan Bailey  di Gurbur selesai dipasang oleh pasikan Zeni,barulah Batalion  322/Sikliwangi dapat melanjutkan gerakannya.Pasukan bukitBarisan ternyata pada tanggal 24 April 1958 sudah dapat menddudki  terlebih dahulu kota SiborongBorng sewaktu kompi A/322 siliwangi masih berada 7 kim dari siborongBorong.

(Djamin Ginting)

16 April 1958

 

Foto  DEPPEN

Kapal Tampomas memberikan isyarat kepada Kapal Perang ALRI  di perairan Padang sebelum pendaratan dilakukan, 16 April 1958                                                   (Nugroho Notosutanto)

Setelah berlayar  selama lebih kurang enam puluh jam, pada tanggal 16 April Jam  7.00 Konvoi Ahmad Yani tiba

 

 

 di Pulau Pandan

(Pulau di perairan Kota Padang , terkenal dengan pantunnya Pulau Pandan Jauh Di tengah dibalik Pulau Angsa Dua, Hancur Bandan Dikandung Tanah Budi baik Dikenang Jua-Dr iwan)

, diPulau Padan Kol Ahmad yani menunggu Kapal-Kapal Lain yang berangkat  dalam Konvoi gelombang pertama. Kiranya cocok juga bila pulau  itu ditetapkan sebagai tempat pertemuan (Redenvouz), dari situ tampak jelas

 

 pantai padang didepannya.

Melalui Peta daerah sitempat Ahmad Yani beserta stafnya  membuat perencanaan  yang penting bagi berhasil atau tidaknya operasi tersebut. Ahmad yani membagi daerah sepanjang tempat pendaratan menjadi tiga daerah yaitu

  1. a.     Area Bantuan (Support): daerah dimana Kapal dapat membantu dengan tembakan
  2. b.     Area Transport : daerah dimana Kapal Pengangkut  berkumpul untuk memudahkan persiapan pendaratan.
  3. c.      Area Demontrasi: daerah dimana kapal-kapal mengadakan demonstrasi seolah-olah akan mendarat ditempat itu.Sesuai dengan namanya kegiatan diarea demonstrasi benar-benar membingungkan PRRI sehingga timbul berbagai dugaan  dan gerak-gerik yang dibuat kapal –kapal demostrasi tersebut. Ada yang mengira pendaratan dilakukan di teluk bayur,ada yang mengira di Padang dan ada yang mengira di Tabing.

Menurut rencana Operasi 17 Agustus yang telah ditetapkan pendartaan akan dilakukan 3 Taraf yaitu:

A.Taraf Pertama

Babak I : Pendaratan atau pembuatan “Beach Head”

Babak II : Gerakan mendekat Lapangan terbang tabing Kota Padang dan Pelabuhan Teluk Bayur , RTP II,RTP III.Batalyon KKO,Batalyon PGT dan Kompi RPKAD ditambah dengan gerakan menuju Sijunjung dan Muara mahat oleh RTP I

Babak III : Konsolidasi Pasukan

B.TARAF KEDUA

Melakukan gerakan ke Korta/daerah yang belum dibebaskan

C.TARAF TIGA

Babak I:Konsolidasi Pasukan

Babak II: Gerakan kekota daerah yang belum dibebaskan

Babak III : Konsolidasi daerah

Hari Pendaratan ditetapkan 17 April 1958 karena menurut info yang diterima tanggal 18 April 1958  dua buah pesawat Asing akan mendarat di Padang membawa perbekalan senjat. Jadi Ahmad Yani mau mendahului . Pendaratan akan dilakukan ditempat yang disebut

 

“Pantai Merah” lebih kurang 1 km dari kelapangan terbang Tabing atau hanya 9 km dari kota Padang.(saat ini disebut Padang beach Tabing, menurut informasi saat itu pendaratan di tepi pantai dekat Muara Sungai batang Kuranji  -Dr Iwan)

 

 

 

Eks lapangan terbang tabing

(Ahmad Yani)

17 April 1958

Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani berhasil menguasai kota Padang pada tanggal 17 April 1958

Urutan Kegiatan 

Jam 05.00

Dilakukan penembakan oleh Kapal Perang TNI AL ke daerah tempat pendaratan selama satu jam

 

“Beach head “lokasi  1km dari  lapangan terbang Tabing

Tempat Pendaratan sebagai Pancangan kaki ini disebut  “Beach Head” .(menurut info saat itu dekat muara Sungai batang kuranci Ulak Karang ,tetapi berdasarkan foto dalam buku di Ulak Karang dekat Tabing saying gambarnya  tidak ketemu saat dicari tidak tahu keselip dimana-Dr Iwan)

 

Foto DEPPEN

Kapal Perang ALRI tiba di perairan Ulak Karang Padang ,17 April 1958

(NUgroho Notosutanto)

Tembakan juga diarahkan pula ke tempat-tempat yang diperkirakan sebagai pusat Senjata bantuan PRRI sampai sejauh 4 km kearah Pedalaman.

Dua Puluh Lima menit kemudian  Pesawat-Pesawat Red Flight  TNI AU melakukan penembakan  dan pembomaan ditempat yang sama.

Kemudian  selama 35 menit “Blue Flight”Pesawat TNI AU  mengadakan penembakan yang terutama ditujukan ke

 

 

Lapangan Terbang Tabing dan sekitarnya.

 

Penembakan ini bertujuan untuk melindungi pendaratan

 

 pasukan (terjun Payung) dari Udara

(Ahmad Yani)

 

Foto DEPPEN

Tembakan perlindungan untuk melindungi pasukan  yang didaratkan di Ulak Karang,17 April 1958(Nugroho Notosutanto)

 

Kisah Pendaratan APRI di Kota padang 17 April 1958

Sejak pagi hari beberapa pesawat terbang melayang-layang diudara, penduduk kota Padang sangat gembira, karena ada pengumuman diradio bahwa ada bantuan pesawat terbang dari Armada ke tujuh Amerika Serikat yang sudah mangkal di Perbatasan dekat kepulauan RIAU, untuk menyelamatkan ladang minyak Caltex di Rumai Pakan Baru milik mereka, tetapi kemudian ternyata itu pesawat APRI dari operasi Militer untuk melindungi pendaratan Tentara Payung di Lapangan Terbang Tabing dan pendaratan Marinir

 dan Banteng raiders  dengan kapal Amfibi di wilayah dekat lapangan terbang di muara sunggai Batang Kuranji di Air Tawar dekat kompleks UNAND (saat ini UNAS) dan Universitas Bung Hatta

Tentara PRRI lari liwat selokan dan berusaha menembak Kapal Terbang dengan senjata modern hadiah dari luar Negeri seperti Thompson, juga ada Basoka dan senapan Juggle Riffle serta Mitralyur dsbnya yang penulis tidak kenal namanya ,yang didaratkan liwat kapal selama dua minggu yang lalu dalam kontainer yang tiba di pantai Padang,banyak rakyat yang menyaksikan termasuk penulis karena tempat itu dekat kediaman.

(Dr Iwan)

Tulisan Tangan.

 

Suwil Dt Bandaro

tentang Pendaratan APRI Di Padang Tangal 17 April 1958 yang rumahnya di Tepi Bandar Belakang Olo.

 

Koleksi Prangko alm Suwil saya beli dari keluarganya isteri dan anaknya ahmad suwil ,dan  dalam dokumennya ditemukan catatan pribadinya tentang pendaratan APRI dipadang saat PRRI(Dr Iwan)

Keadaan di Kota padang hari rabu jam 13.15 (tanggal 16 April 1958)dari pantai Padang mulai tembakan dari laut canon dan mortir kekota padang sejak malam hari mulai setengah satu dan dua,sampai jam 7  dirumah terdengar terus dengan dentuman yang dahsyat dari darat dan lautan balasan bertambah-tambah saja bertubi-tubi kedarat.

Kira-kira jam 10 masuk kedalam lubang perlindungan karena bunyinya sangat dahsyat dan dari darat tidak sanggup lagi memberi perlawanan maka dari laut tidak berhenti-hentinya sampai jam 6 pagi tembakan kedarat.

Maka ketika sedang rebut-ribut dentuman itu muncul kapal terbang dengan aksinya yang dahsyat membikit panik , dan hilang akal penduduk dan hamper tidak kelihatan lagi Tentara PRRRI dan akhirnya jam 11 siang siang terdengar kabar tentara Pusat telah mendarat(koleksi dr Iwan)

Sementara penembakan-penembakan dari laut  dan udara  berlangsung Batalyon KKO TNI AL melakukan pendaratan  untuk membuat daerah Pancang kaki pada jam 7.00 semua  pasukan KKO sudah selesai  mendarat. Jadi dilakukan hanya dalam 20 menit saja .

Bersamaan dengan bergeraknya pasukan KKO  itu dilapangan terbang Tabing Pasukan PGT TNI AU dan satu kompi RPKAD TNI AD diterjunkan .

Untuk membantu kelancaran pendaratan 4 buah Mustang , 4 buah Mitchelll, 1 Albatros dan 12 Dakota membantu , itu berlangsung selama waktu 4 jam.

Ketika penerjunan dari udara berlangsung mendapat tembakan-tembakan dari bawah, ini menyebabkan gugurnya seorang anggota PGT.

Pendaratan dari laut jam 08.50 yang diawali oleh Batalyon KKO yang berturut-turt diikuti oleh Batalyo 310,Batalyon 438, Batalyo 440, Komando RTP III dan Komando RTP III.

Hampir 3 ½ jam  pendaratan itu berlangsung  baru selesai jam 12.00 siang.

 

Foto DEPPEN

Kolonel A.Yani dan Let.KOl.Wiradinaya menyaksikan pendaratan  APRI di Padang 17 April 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

Foto pasukan pendaratan APRI turun dari kapal menuju kota Padang

(Umar wirahadikusuma)

Komado Operasi 17 Agustus  mendarat pada jam 13.00 menuju Beach Head dan bertemu ditempat  itu dengan Komandan RTP II dan RTP III.

Demikianlah sementara Pendaratan dilakukan, secara kebetulan Ahmad Yani melihat seorang Prajurit dengan susah payah memikul kopor. “ Hai Apa Itu” gertaknya, Prajurit menjawab”Kopor Pak Darman Pak ” “ Buang” perintah  Pak Yani,maka dibuanglah kopor Pak Darman. Sekarang dapat kita menceritakan kembali segala sesuatunya dengan tertawa. Memang membawa kopor di waktu pendaratan yang disertai temmbakan gencar memang mengelikan seolah-olah seperti akan berpiknik saja.

 

 

Foto pendaratan pasukan AD di Ulak karang Padang tanggal 17 April 1958

(umar Wirahadikusuma)

 

 

Foto DEPPEN AL

Sebagian pasukan yang didaratkan  di padang(ULak Karang)

(Nugroho Notosutanto)

 

 

 

 

 

 

Pantai air tawar tempat pendarat APRI

 

Setelah Batalyon KKO mengamankan Beach head ,Batalyon 510 dengan komando RTP II bergerak menuju jalan besar Padang – Lubuk Alung, terus ke Tabing yang terletak di arah menuju Lubuk Alung.

Di Tabing pasukan tersebut membuat perkemahan sambil ikut memperkuat Lapangan terbang yang telah diduduki oleh Batalyon PGT dan kompi RPKAD.

 

 

Foto DEPPEN AL

Mayor KKKO Budoyo memberikan perintah operasi-menerangkan peta

(Nugroho Notosutanto)

Batalyon 438,Batalion 440 dan komano RTP III  melalui jalan besar bergerak menuju Padang, disusul oleh Komando Operasi 17 Agustus.

 

Foto DEPPEN AL

Pasukan KKO bergerak menuju kota padang

Menyebrang jembatan  Air Tawar

(Nugroho Notosutanto)

 

 

Foto pasukan TNI sedang bergerak membebaskan kota padang  dalam rangka penumpasan pemebrontak PRRI di Sumatera barat

(Umar Wirahadikusama)

Dalam perjalanan inilah tiba-tiba muncul satu peleton  Pasukan PRRI bersenjata lengkap beserta du pucuk 12,7 menyerahkan diri ke Ahmad Yani.

Apabila pasukan tersebut berpura-pura menyerah Pak yani beserta Staf  sulit terhindar dari bahaya.

Tetapi sebagaimana dikatan teman-temannya karena kepribadiannya yang percaya kepada diri sendiri, tanpa curiga Ahmad yani menerima penyerahan itu, bahkan  menempatkan peleton yang baru menyerah itu  sebagai pasukan pengawalnya malahan menjadikan salah seorang dari anggota peleton yang menyerah itu sabagai pengawal pribadinya.,

secara logika tindakan Ahmad Yani tersebut membahayakan dirinya maupun stafnya, karena sewaktu=waktu mereka dapat berbuat jahat dan membunuh Ahmad yani., tetapi keraguan-raguan tersebut dapat dihilangkan karena Ras percaya diri Ahmad Yani.

Ternyata kepercayaan tersebut tidak sia-sia, selain itu juga kebiasaan Ahmad Yani menempatkan dirinya dibelakang Komanda batalyon yang mengikuti kompi kawal terdepan, inipun dilakukannya seaktu menuju Tabing dan Padang.

Secara psikologis anggota pasukan  yang merasa berada didekat atasannya ,hatinya menjadi besar dan cendrung berani berkorban untuk menyempingkan rasa takut bahaya.

Kota Padang segera dapat dikuasai hari ini juga, dan Ahmad yani beserta stafnya memasuki kota jam 17.00.

 

Malam itu Ahmad Yani berkemah

 

di Gurbenuran Padang,

 

 tetapi kira-kira tengah malam  perkemahan dipindahkan  lebih ketengah kota karena adanya tembakan-tembakan mortar dari PRRI.

 (Ahmad Yani)

 

KISAH PENYERANGAN KANTOR DEWAN BANTENG MALAM HARI 17 APRIL 1958

Malam hari penerangan lampu kota Padang dimatikan , saya,ayah Djohan  dan kakak Edhie serta pembantu Lelaki si Panjang  (sudah menjadi pembantu sejak saat Ayah masih kecil).

 Suasana sangat sepi tidak ada bunyi apapun, tidak ada satupun manusia dan kendaraan dijalan depan rumah, gelap mencekam .

 

Kami berempat melihat dari

 

 ruangan tamu depan rumah dengan  jendela  kaca ke arah Kantor Dewan Banteng,pembantu si Panjang ketakutan dan ia  menepuk nyamuk yang  mengigitnya sampai dilarang ayah untuk jangan membuat suara dengan berkata bahwa bila ribut akan ditangkap dan dibunuh Tentara Pusat (maksudnya APRI)

Sekitar jam 11.00 malam, tiba-tiba terdengan bunyi ledakan beberapa buah granat diiringi suara derap sepatu bot tentara yang berlari , saya melihat tentara dengan wajah yang sudah digelapkan dan memakai penyamaran berlari berliku-liku menuju kantor Dewan Banteng didepan rumah , setelah setengah  jam suara ribut tembakan ,kemudian suasana jadi sunyi lagi dan Kamipun pergi tidur.

(Dr Iwan) 

 

Penulis Dr Iwan paling kanan difoto dari rumah dan kelihatan Kantor dewan Banteng dengan  patung Bundo kandung.foto tahun 1956.

 

 

Dan foto kakak dan adik perempuan dengan tetangga di depan rumah kelihatan kantor Dewan Banteng foto tahun 1956

 

Foto DEPPEN

Pasukan KKO didepan Kantor Dewan Banteng

( jalan Bundo kandung didepan rumah -Dr Iwan)

setelah kota Padang diduduki tahun 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

 

Dr  Iwan  berdiri nomor dua kanan dihalaman rumah jalan Bundo Kandung 16  yang lokasi  didepan

 

Kantor Dewan Banteng(sebelumnya adalah Panti Asuhan Bundo Kandung),sekarang  Kantor Polisi Militer Korem SUMBAR. Foto ini dibuat  sekitar tahun 1959.

 

 

 

Dilokasi inilah  saya  mengntip dari jendela operasi 17 Agustus menyerbuan kantor Dewan banteng

 

Dilokasi ini para tentara Banteng Raiders beristirahat setelah menduduki kantor dewan Banteng tanggal 17- 18 April 1958

(foto Dr Iwan  nomor dua dari kanan dengan Kakak dan ibu tahun 1953)

 

Foto kantor Dewan Banteng yang telah diubah jadi markas POM KOREM SUMBAR tahun 2011,atap dan bangunan masih sama, tetapi patung bundo kandung sudah tidak ada lagi.(Dr Iwan)

 

 lokasi rumah Dr iwan yang sudah dijual dan dijadikan hotel ambacang yang ambruk karena gempa tahun 2010 difoto tahun 2011,disinilah para tentara Banteng Raiders dulunya beristirahat setelah merebut kantor tersebut ,dan mandi disini karena mereka takut diracun sumur di kantor tersebut oleh PRRI

Kekecewaan Orang Amerika

Kekecewaan orang Amerika  menyebabkan penghentian  pengiriman bantuan  persenjataan, meskipun  sudah dijanjikan . Demikian pula halnya dengan janji disediakannya  pesawat pembom  jenis B-26  yang tidak kunjung jadi kenyataan

 (Maludin simbolon)

Inilah manuver militer dan intelijen RI terbesar setelah merdeka.

Tentara pusat (APRI) atau “tentara Soekarno”, mengerahkan seluruh angkatan perang (darat, laut dan udara dan kepolisian).

Kekuatan APRI waktu pertama diterjunkan mencapai lebih 20.000 pasukan.
Mereka umumnya dari Satuan Diponogoro, yang waktu itu kebanyakan sudah disusupi oleh kelompok merah (komunis).

 

Semantara Kekuatan PRRI pada tahap awalnya disokong oleh CIA.

Namun karena sama sekali tidak menduga dan karena itu tidak siap untuk menghadapi perang ’sungguhan’, maka kota-kota di Sumatera Tengah dengan mudah dapat diduduki.

 

Pusat perlawanan terutama terjadi di Sumatera Barat dan Riau serta mitra PRRI, yaitu Permesta di Sulawesi.

Para pejuang PRRI secara lambat laun tapi pasti terpaksa mundur ke pedalaman dengan melancarkan perang gerilya.

(DR Mestiak Zed)

Pada tanggal 17 April Presiden Sukarno telah mengirim pasukan udara ke Sumatera bagian tengah di daerah dekat ladang minyak milik Amerika Caltex Pacific Oil Company.

 Pasukan pemerintah telah bertemu hanya resistensi lemah dari pemberontak.

Pada hari surat ini ditulis, Allen Dulles telah melaporkan kepada Dewan Keamanan Nasional bahwa pemberontakan itu telah “praktis runtuh,” meskipun tindakan masa depan oleh pemerintah Jakarta yang sulit diprediksi

Source sukarnoyears.web blog

Original info

On April 17 President Sukarno had sent airborne troops into central Sumatra in the area near the oil fields of the American-owned Caltex Pacific Oil Company. The government forces had met only feeble resistance from the rebels. On the day this letter was written, Allen Dulles had reported to the National Security Council that the rebellion had “practically collapsed,” although future actions by the Jakarta government were difficult to predict

 
 

18 April 1958

Keesokan harinya tanggal 18 April 1958 jam enam pagi waktu melihat keluar halaman rumah, sungguh kaget ada lebih kurang limaratus tentara Banteng Raiders tidur bergelimpangan dihalaman rumah yang luasnya 3500 meter persegi,

 

 

 tidur pulas dengan senjata dan ranselnya dan yang lainnya mandi dengan telanjang terjun kedalam sumur air tanah milik kami sampai airnya habis terkuras,

 

tetangga kami yang tinggal dipaviliun rumah (Ani,Eng Siau dan Eng Hoa),Adiknya Hok tiauw dan Hok Sin  bercerita bahwa putrinya tertawa cekikikan karena mengintip tentara Banteng Raiders mandi telanjang masuk sumur sampai dilarang oleh ayahnya.

Saya salut komandan Banteng Raiders dan anak buahnya tidak membangunkan kami, dan dengan ramah meyalami kami semua, mereka berkata kami sudah sepuluh hari tidak mandi,mohon maaf air sumurnya kotor dan habis karena anak buahnya sangat gerah,

Rupanya tentara PRRI tidak memberikan perlawan,mereka sudah lari keMarkasnya yang baru di Sukaramai Solok dan Muarapanas.(Dr Iwan)

tentara PRRI termasuk penjaga kota(stadwach) sipil sudah menghilang saat pendarat tanggal 18 April ,saat itu mereka lari menyusuri selokan menuju keluar kota, menurut informasi mereka lari ke lembah anai dan ladang padi menuju pertahan mereka di Sukaramai

(Dr Iwan)

APRI datang menyerang

Masih terbayang di benak saya, beberapa waktu setelah pengumuman dibentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, diikuti penyerangan oleh tentara Pusat ke Padang.
Nampaknya tidak mendapat perlawanan yang heroik, bahkan adanya batalyon yang datang menyambut kedatangan tentara Pusat.
Saya tidak mengerti kenapa demikian.

Prof. DR. Ir. Zoer’ni Djamal Irwan, MS

18 April 1958

Pagi harinya Tentara Banteng Raiders dari APRI saya lihat patroli menyisir kota Padang dalam bentuk regu berjalan berbaris satu persatu dengan senjata Karaben dengan sangkur terhunus ,kasihan senjatanya masih kuno sisa perang dunia kedua jauh dibandingkan dengan milik tentara PRRI.

Siang hari rakyat sudah mulai ramai dijalan  dan kemudian diperintahkan agar selama satu bulan sampai 17 Agustus 1958 Bendera Merah Putih  harus dikibarkan  siang hari dan diturunkan malam hari.

Sungguh saya terharu melihat perjuang Tentara APRI dalam rangka melindungi Sang Saka Merah Putih,kendatipun PRRI tetap mengunakan bendera yang sama .

(Dr Iwan)

 

Foto DEPPEN

Pengiriman makanan ke darat dengan kapal pontoon di panatai Padang,18 April 1958

(Nugroho Notosutanto)

Dari foto diatas  terlihat  ponton berisi kardus bahan makanan

 

 

di muara batang arau padang depan gunung monyet.

(Dr Iwan)

Foto senjata yang berhasil dirampas dari tangan pemeberonatak PRRI di suamtera barat

(Umar Wirahadikusuma)

 

20 April 1958

Jatuhnya Kota Padang  dan kemajuan Gerak Cepat  pasukan Pemerintah Pusat  menyebabkan pemimpin PRRI terpencar, Kolonel Mauludin Simbolon mundur ke

 

 Alahan Panjang (kab Solok), yang disusul oleh rombongan Burhanuddin Harap 

dan kemudian bersama-sama

 

Ke  Muaralabuh

(Mauludin Simbolon)

Dr Iwan selama enam tahun dari tahun 1973 sampai 1979 bertugas diwilayah PRRI ini sebagai doketr polres solok dari Polda SUMBAR, dan melihat sendiri bagaimana situasi wilayah dan penduduk yang eks PRRI disana.(Dr Iwan)

 

Dua hari setelah pendaratan APRI dikota Padang(20 April 1958),suasana kota padang sudah hidup lagi rakyat  mulai melaksanakan kegiatan,dan terlihat pasukan patroli  per regu berjalan satu persatu dalam barisan berjalan menyisir jalan membawa senjata api (Karaben).

(Dr Iwan)

Foto DEPPEN

Senjata PRRI yang dirampas oleh APRI di Padang April 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

 

Di Sikapuah daerah Palangki
Bukit Putuih berhutan sepi
Basis penting pejuang PRRI
                                                                                                        Di situ Jurnalis hampir mati

 

Ketika Jurnalis seorang diri
Menjemput makanan untuk konsumsi
Tentara Pusat telah menanti
Dia ditembak berkali kali

Jurnalis terkejut tak bisa menghindar
Lalu berlari menyusup belukar
Sambil mengucap kalimat istigfar
Astagfirullah, Allohu akbar

Walau kepala sedikit pusing
Jurnalis berlari ke arah tebing
Ke tepi bukit agak miring
Kemudian melompat berguling-guling

Musuh melacak ke dalam hutan
Mengikuti tetes darah berceceran
Tapi takdir pertolongan Tuhan
Darah dibersihkan oleh hujan

Ketika dicari tentara pusat
Jurnalis sembunyi, tidak terlihat
Hutan rimba sangat lebat
Telah terbukti sangat bermanfaat

Tanda bukti orang beriman
Tidak menduakan kehendak Tuhan
Walaupun berat memikul beban
Anggaplah itu datang Cobaan

Sebelum ajal, berpantang mati
Jurnalis selamat sampai kini
Hidup di kampung sebagai petani
Menjadi sumber kisah PRRI

Basa bernama Engku Jurnalis
Mantan Kokam, anti Komunis
Dunsanak senagari Irlan Idris
Orang Kinari kawan penulis

Waktu negara dalam bahaya
Soekarno berbuat semena mena
Jurnalis berusia masih remaja
Dia berniat masuk tentara

Pergi mendaftar anggota DBI
Pasukan khusus bagian Infantri
Mampu menembak sambil berlari
Latihannya berat petang dan pagi

Sebagai wakil komandan Regu
Jurnalis ingat tanpa ragu
Nomor Register tercatat di buku
0181

Komandan regu bernama Edi Kapoyos
Orang Minahasa bersifat polos

Di Ladang Padi

 

 mendirikan Pos
Guna menghambat musuh menerobos

 

Penjagaan di Ladang belum siap
Menghadapi musuh bersenjata lengkap
Pertahanan jatuh dalam sekejap
Kapoyos terkepung lalu ditangkap

Waktu ditangkap di Ladang Padi
Kopoyos diikat sambil diinterogasi
Menjadi sumber banyak informasi
Tentang anggota pasukan DBI

Karena komandan telah hilang
Jurnalis mundur ke arah Talang

 


Untuk terus ikut berperang
Melawan Pusat ikhlas berjuang

(Am St Dt Soda)

23 April 1958

Ketika Pulang dari mengadakan Inspeksi dari Solok setelah kota ini dikuasai, Rombongan Ahmad Yani terjebak.

Heri telah jam 15.00 berarti sebentar lagi ,matahari akan terbenam diarah barat.

 

 

Rumah gadang di Kota solok

Sebagaimana situasi  saat ini masih panas bari sepuluh hari  setelah  pendaratan , sehingga emosi tak terkendali dapat terjadi  melampaui perkiraan sebelum nya.

Walaupun demikan Ahmad yani  seperti biasanya tetap tenang  menghadapinya. Dengan ketenangan yang dimilikinya Ahmad yani turun dari kendaraan , segera member perintah untuk menyelidiki dari mana asal tembakan.

Dalam waktu singkat keadaan dapat dikuasai kembali seperti biasa, Para Penghadang mengundurkan diri sementara Rombongan Ahmad yani  menderita kesusakan satu Jeep, dan Perjalanan akhirnya dapat dilanjutkan dan sampai di padang dengan selamat.

Seminggu setelah pendaratan di Padang, sebagai langkah  pertama dikeluarkan Surat Keputusan  yang menyangkut penyelesaian  Secara Administratif  anggota  Militer maupun Sipil bekas anggota KDMST (Komando daerah Militer Sumatera Tengah) . Inti dari pada Suart Keputusan itu menyebutkan bahwa Anggota Militer dan Sipil yang mengabungkan diri kepada Komando Operasi 17 Agustus  sebelum bertempur terlebih dahulu diaktifkan kembali , sedangkan soal Gaji  disesuaikan dengan Ketentuan Yang ditetapkan.

Ahmad yani tidak memusuhi Rakyat  Sumatera Tengah, tugasnya adalah mengakhiri PRRI didaerah ini untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah di proklamirkan pada tanggal 17 agustus 1945

(Ahmad Yani)

Menyusul kota diduduki APRI
Tiada perintah, tanpa koordinasi
Ke kampung kampung rakyat mengungsi
Berbondong bondong berjalan kaki

 

Ke Sitalang pergi mengungsi
Didalam kecamatan Ampek Nagari
Disitu bermukim sanak famili
Mereka bekerja sebagai petani

 

Nagari Sitalang Barajo Sorang
Di kaki gunung beriklim sedang
Penduduk ramah sangat periang
Kepada dunsanak sangat sayang

Semua orang taat beribadah
Untuk kebaikan mau mengalah
Perbuatan mudarat langsung dicegah
Ketika berusaha pantang menyerah

(Nagari web blog)

 

 

 

 

 

 

 

Foto DEPPEN

Pertempuran Di Lubuk Alung 23 April 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

 

24 April 1958

 

Foto DEPPEN

Lubuk Alung dikuasai APRI 24 April 1958

 

 

 

 

Puncak kiambang setelah sicincin.nostalgia minum es kelapa dengan almarhum ayah tercinta bersama kakak Dr Edhie yang meneteskan air mata bila melihat tempat ini.

(Dr Iwan)

25 April 1958

Sampai akhir April 1958 sudah banyak kota-kota besar didaerah Sumatera barat dikuasai APRI, seperti yang terletak diselatan Kota Padang kecuali

 

Teluk Bayur.

Maka yang terjauh adalah

 

Muaralabuh,

 

Daerah ini terkenal sebagai daerah surplus beras

 

 

dan juga merupakan daerah penghubung ke Sumatera Selatan

 

(Jambi Kerinci

terus ke

 

 sarolangun jambi

 

 Sarolangun regency tempo dulu  -Dr iwan).

 

Disebelah timur dikuasai pula kota Solok dan  Ombilin singkarak .

 

 

Lembah anai

Sedang disebelah Utara Padang gerakan sudah sampai ke Lembah Anai yang kira-kira 9 km dari Padang Panjang.

 

 

Foto DEPPEN

Batalio 510/Brawijaya menuju Pariaman 25 April 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

Kota Pariaman yang terletak disebelah barat daya Padang dikuasai 25 april 1958

 

Dalam kurun waktu yang trelatif singkat tugas yang dipikul Ahmad yani telah berhasil dengan baik.dalam melakukan inspeksi ke front terdepan 

Ahmad yani sering kurang memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan seperti berangkat dengan pengawalan besar, mungkin maksudnya untuk menghindari perhatian sehingga orang tidak mengira kalau rombongan itu adalah rombongan Komandan Operasi. Lagipula dengan rombonga yang kecil  bergeraknyapun lebih cepat.

Kebiasaan ini sering mengejutkan pasukan yang diinspeksinya  serba mendadak, kalu tadi masih ada ditempat lain, tiba-tiba sekarang muncukl disini, tak lama kemudian sudah berada lagi dimarkas.

Suatu waktu Ahmad yani bertemu dengan seorang  mengaku Wartawan Asing, dengan mengaku wartawan didaerah operasi militer sedang berlangsung tentu dia akan selamat. Lepas dari bahaya demikian menurut si wartawan.

Ahamd yani yang telah mengetahui informasi yang diterimanya,bersikap seakan-akan  percaya dan membenarkan pengakuan si orang asing ini.

Bila  ia membekuk orang asing itu yang sebenarnya  dibayar sebagai instruktur ,jadi bukan Wartawan tentu dapt saja.tetapi disinilah letak keaneh Ahamd Yani.

Ia tidak berbuat demikian, orang asing itu dilepaskan dan dibiarkan meneruskan perjalanannya ke Bukittinggi  yang sewaktu ini masih dikuasai PRRI dan kepada wartawan tersebut Ahamd yani menitip pesan  tolong sampaikan salam say kepada rekan-rekan disana , mereka semua adalah  saudara-saudara kami dan teman baik kami.

Kota-kota yang telah dikuasai disebelah utara Padang berturut-turut

 

 

Lubuk Alung,

 

 

 

Sicincin,

 

Kayu Tanam

Dan

 

 Kandang Empat pada tanggal 25 April 1958.

Dilihat dari peta sebenarnya jarak kandang Empat dengan Padang panjang  lebih kurang 11 km lebih dekat dari Ombilin Singkarak , tetapi berdasarkan pengalaman perang kemerdekaan dulu 

 

jalan Kandang empat ke padang Panjang  sangat berbahaya  karena

 

 

 

jalannya diapit oleh hutan pehunungan  dan berdampingan dengan lembah(lembah Anai-Dr Iwan) yang merupakan tempat ideal untuk penghadangan ,karena itu gerakan menuju utara berhenti di kandang empat ,sementara yang dilanjutkan yang dari arah

 

 

  solok-ombilin singkarak menuju padang Panjang.

Tidak semua rakyat didaerah Sumatera Barat  berada di pihak PRRI , sperti Ketika Kota Pariaman dikuasai pasukan batalyon 140 pimpinan Mayor Nurmatias  dan tokoh lainya seperti Komisaris Beasr Kaharuddin Datuk Rangkajo Besar  langsung memberikan bantuan, kesediaan mereka  member bantuan itu diterima dengan tangan terbuka oleh Ahmad Yani, bahkan sebagai  tindak lanjut merekapun diberikan kepercayaan tugas-tugas  yang bertujuan mempercepat penyelesaian keadaan .

(Ahmad yani)

 

Foto DEPPEN

Let.Kol. Sobirin Mochtar dan rombongan meninjau  jemabatan yang rusak di Pauh Kambar,25 April 1958

 

Jembatan Pauh kambar saat ini

 

 

Seminggu setelah APRI mendarat, saya  bertemu dengan patroli tentara APRI dua orang dengan mengendarai Jeep willys sedang melihat peta

 

di jalan Belakang Tangsi samping Gereja Teresia Padang , saat di tanya mau mencari apa, Tentara APRI marah katanya,anak-anak pergi pulang kerumah, saat itu saya  berusia 13 tahun.

(Dr Iwan)

 

Foto DEPPEN

APRI  Memasuki kota Solok  25 April 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

25 April 1958

Kemudian tentara Pusat mulai menyerbu daerah-daerah pedalaman. Akhirnya sampailah di daerah kami di Sawahlunto. Semua kantor di kota Sawahlunto diduduki oleh tentara Pusat dan para pegawainya mulai mengungsi. Begitu pula orang-orang dari kantor kabupaten yang mengungsi, mereka berdatangan ke kampung saya, tepatnya ke rumah saya.Mereka makan dulu setelah itu, lalu berangkat lagi entah kemana.

Ibu dengan ibu-ibu seksi G sibuk memasak dan mendirikan Dapur Umum, untuk memberi makan.
Para pengungsi yang datang dari kota atau dari daerah lainnya, ada yang membawa berbagai macam peralatan kantor.Bahkan Bupati sekeluarga juga mengungsi kerumah saya, dan mereka menginap di rumah saya.

Hanya sekitar seminggu.Bupati tidak sanggup pindah atau mengungsi ke tempat lain, karena beliau ini sudah tua, dan juga bukan orang asli dari desa saya, keluarga mereka berasal dari Bukittinggi.Istrinya minta maaf dan mohon izin untuk kembali ke Sawahlunto.Setelah berunding, akhirnya mereka kembali ke Sawahlunto dengan membawa bekal yang cukup, terutama beras.

Dalam situsi yang tidak menentu ini, kami sudah tidak bersekolah lagi, sekolah pun semuanya sudah ditutup.Saya juga tidak kembali sekolah ke SMA Batusangkar.Situasi yang tidak jelas.

Orang-orang banyak yang datang-pergi; Bapak saya sudah pergi mobile dengan urusan pemerintahannya.apak waktu itu diangkat menjadi camat militer PRRI.Waktu itu rahasia daerahnya ada di tangan Bapak, jadilah Bapak orang yang paling di cari-cari di desa saya oleh tentara Pusat.

 

Banyak rahasia ada pada beliau, akan tetapi kami tidak mengetahuinya karena beliau tidak pernah menceritakan kepada kami anak-anaknya.Itu semua merupakan hal-hal yang bersifat dinas dan rahasia.

Semenjak Bapak pergi mobile dengan pemerintahannya, kami tidak tahu lagi di mana beliau berada.Konon beliau selalu berpindah-pindah bersama stafnya dari satu desa ke desa lainnya.
Beliau jarang sekali pulang kerumah.Kadang kadang Bapak pulang pada malam hari.
Pada saat Bapak pulang, kami sangat senang berjumpa dengan beliau dan mendengar cerita serta perkembangan perjuangan PRRI.

Pada awalnya kami senang sekali, karena perjuangan PRRI selalu mengalami kemajuan.
Prof. DR. Ir. Zoer’ni Djamal Irwan, MS

 

 

 

 

26 April 1958

Saya  melihat Tukang rokok didepan rumah,dekat bekas  kantor Dewan Banteng yang sudah dijadikan Markas POM TNI, dimarahi dan dihukum push up dan menghormat Bendera Merah Putih karena bendera dan tiangnya jatuh dihembus angin,juga malamnya ayah penulis dibawa Ke KODIM Padang untuk menerima teguran dan menanda tangani pernyataa agar tidak lupa menurunkan bendera Merah Putih mmalam hari yang ditaruh di tingkat dua dekat jendela Toko Percetakan dan Alat Tulis miliknya.(Dr iwan)

Selain itu suatu pagi saya melihat beberapa panser berangkat dari ex  kantor Dewan Banteng didepan rumah saya, saya dengan menuju Ladang Padi Indurung untuk menyerang  ke

 

 Sukaramai Talang solok, tetapi sore harinya seluruh panser itu dalam keadaan rusak di tarik dengan truk kembali ke Markas, rupanya mereka tak berhasil.

Menurut informasi Komanda Depo pendidikan Sukaramai saat saya bertugas di Solok dan mengajar di pendidikan tersebut Pasukan Brimob berhasil membebaskan Sukaramai, dan mulai saat itu dimanfaatkan sebagai Depo Pendidikan brimob POLDA SUMBAR

Komandan Depo Pendidikan brimob tersebut tahun 1978 tidak mau menyerahkan kompleks Sukaramai kembali kepada Kebun Raya Bogor, karena mereka merasa berjasa merebut area tersebut, dan setelah berunding mereka dianugerahkan kenaikan Pangkat da jabatan baru mereka meninggalkan area tersebut dan pihak PORES SOLOK diberikan tanah pengantian diwilayah Solok lainnya.

27 April 1958

Pada Tanggal 27 April jam 05.00 pagi Kota Tarutung dapat diduki tanpa perlawan yang berarti  dari pasukan PRRI ,setelah itu Kota Tarutung diduuki oleh pasukan penganti dari Bataluion 330 Kujang II Siliwangi.

Sesudah pihak PRRI mengetahui bahwa kekuatan yang dihapai mereka cukup banyak dan berpengalaman  dan sanggup bergerak di Medan yang berat,

maka mereka merubah siasat,tidak lagi bertempur secara langsung,hanya sekali-kali  melakukan serangan balasan dan merusak jembatan untuk menghambat gerakan,setelah seluruh kota besar telah dapat diduki oleh TNI,maka pasukan PRRI melakukan perang Grilya.

(Djamin Ginting)

Akhir April 1958

Dalam waktu singkat sudah banyak kota besar yang dikuasai, setelah tabing dan padang ,dan menyusul

 

Teluk Bayur. Setelah itu

 

Indarung,

 

Lubuk Selasih

 

 

dan solok sedangkan

 

 ombilin Singkarak  pada akhir April 1958.

 

Pantun kisah PRRI di Nagari kinari ,dan Parambahan Solok

Batalyon Lembang, tentara PRRI
Anggotanya banyak lima Kompi
Menjaga kampung setiap nagari
Termasuk Parambahan serta Kinari

Buya Okok atau Kapten Nurdin Usman
Memilih markas di sekitar Parambahan
Di sana tersedia bahan makanan
Untuk logistik konsumsi pasukan

Nagari Parambahan di Kabupaten Solok
Jalannya kecil berbelok-belok
Pemandangan alam sangat elok
Di sana markas Buya Okok

Bergotong-royong membuat Hambatan, pohon-pohon ditebang

 

Di Parambahan terjadi pertempuran hebat
Antara Pejuang dengan tentara Pusat
Orang tua tua pasti ingat
Peristiwa berlangsung hari Jum’at

Pasukan Badai pimpinan Bachtiar
Anggotanya banyak Tentara Pelajar
Punya tanggung jawab sangat besar
Diberi tugas tiada menghindar

Hari Jum’at ada penyergapan
Di tepi jalan menuju Parambahan
Tentara Soekarno jadi ketakutan
Mereka mundur meninggalkan korban

Pertempuran di Parambahan berlangsung sengit
Menimbulkan korban tidak sedikit
Pasukan Badai di lereng bukit
Musuh berlindung di parit – parit

Setelah Solok dikuasai APRI
Pusat bersiap untuk operasi
Pos dibuat di pasar Sumani
PRRI berjaga di jorong Lasi

 

 

 

Untuk menuju rimba raya
Dari Sulik Aie melewati Saniangbaka
Simpang Tiga harus dijaga
Agar pejuang tidak leluasa

 

Rimba raya terus ke Padang
Jalan pintas di kala perang
Kini telah dilupakan orang
Karena tidak dilalui pedagang

Pertempuran pertama yang terjadi
Masih diingat sampai kini
Antara Pusat dengan PRRI
Serdadu muncul dari Sumani

Nagari web blog

Kisah  dan Gurindam masa PRRI lengkap baca dalam lampiran

Teman-teman di fakultas kedokteran tahun 1963-1972 ada beberapa eks Tentara Pelajar PRRI ,dan ada yang berasal dari solok, dan ada juag anak kapolres Pariaman masa PRRI, mereka seluruhnay akhirnay jadi dokter dan bertugas di suamtera barat. Duluntya sebelum PRRI  diproklamirkan telah dimualai mendirikan Fakultas kedoteran di Baso dekat Payakumbuh, sisas-sias bangunannya masih ada sedikit, dan baru setelah PRRI  Fakultas kedokteran Universitas Andalas di Pindahkan ke Padang di Air Tawar, dan sekarang sudah dipindahkan Ke jalan Jati Kota Padang/Salam buat mereka Uda Baidar, Cheir, dan Anja NazarAnja pernah bertugas di sulit air, dan pasien saya saat bertugas di solok tahun 1974 sampai 1979  banyak dari Saninbakar yang lokasinya diseberang danau singkarak.

(Dr Iwan)

 

Sebelum itu sudah dikuasai

 

Alahan Panjang dan

 

 Muara Labuh.

Menguasai kota ini mempunyai dua arti sekaligus. Pertama memutuskan hubungan ke selatan karena jalan keluar masuknya dikuasai, dan Kedua dengan menguasai daerah beras ini akan berpengaruh besar kepada daya tahan lawan.

(Ahmad yani)

Saya pernah mengunjungi kota Alahan Panjang yang sejuk dan Muara Panas saat bertugas di Solok tahun 1974-1979, saya masih ingat ada mariam kecil didepan kantor distrik polisi Muara Panas.

setelah menyusun dan membaca informasi PRRI yang lengkap ,saya menjadi ingat dan terkeanng kota Solok dimana putra saya kedua Anton Jimmi Suwandy dilahirkan oleh saya sendiri dirumah jalan benteng Solok disamping Polres Solok ,dan saya sempat mendirikan tempat perawatan sementara di sana,

 Saat kunjungan tahun 2011 sempat mampir  dan masih ada rumah dan Tempat perawan Sementara itu itu,dan ketemu perawat saya  dulu Enny yang  berasal dari Muara Panas  dulu masih bertugas disana , Bidan Ros isterinya Uc ok  yang membantu saya  sudah meninggal begitu juga dengan anggota saya rifai,Herminus dari Kinari,Alex ternyata juga sudah mendahului kita.

Semoga karya koleksi sejarah PRRI ini dapat mengugah seluruh masyarakat minangkabau dan generasi mendatang betapa susahnya pada saat itu, dan bagaimana akibatnya bila terjadi perpecahan dan perang, bila sengketa berdamailah dengan perundingan perang tak ada gunanya hanya membuat sengsara.

(Dr iwan)

Sebagai naluri seorang ibu, setiap Bapak pulang, ibu selalu mengingatkan, karena bupati sekeluarga telah kembali ke kota Sawahlunto yang dikuasai APRI.
Sebaiknya Bapak pulang saja kerumah, dan kembali bekerja seperti biasa sebelum ada PRRI.
Usul ibu itu sangat manusiawi, karena mendengar cerita Bapak yang selalu mobil.
Tempat tinggal beliau tidak jelas, dan juga mengingat Bapak sudah tua dan tidak mempunyai anak laki-laki yang bisa membantu dan mengikuti Bapak.
ibu saya risau sekali, kalau terjadi apa-apa pada Bapak, siapa yang akan membantu.

Pertimbangan ibu juga mengingat anak-anak relative masih kecil-kecil, perempuan semua, belum ada yang mandiri.Akan tetapi Bapak menolak dan sangat yakin dengan perjuangan PRRI, malah beliau menjawab bila terjadi apa-apa jangan risau.Allah akan selalu melindungi, kata Bapak.

Selanjutnya kata beliau lagi, bila terjadi apa-apa, kan ada semut yang akan memakan.
Kami, anak-anakpun mendukung sikap Bapak, mengingat kami berada di kampung sendiri.

Bagaimana malunya kita kalau Bapak menyerah, apalagi Bapak seorang kepala suku Caniago, orang yang dipanuti di kampung.Bapak pulang ke rumah dengan sangat hati-hati, agar tidak terlihat oleh orang-orang yang tidak dipercaya atau mata-mata tentara Pusat.Mata mata ini biasa disebut sebagai tukang tunjuk.Tukang tunjuk inilah yang melaporkan kepulangan Bapak ke rumah.

Besoknya pasti kami diteror dan ada saja tentara Pusat yang datang ke rumah menanyakan Bapak dan pada malam hari mereka menembak di sekitar rumah.
Walaupun tembakannya diarahkan ke udara, kami tentu saja sangat takut, karena mereka menembaknya mungkin di depan rumah kami.Bunyinya sangat keras, rasanya rumah kami turut bergetar.
Setiap malam diteror dengan tembakan senapan

Situasi di kampung yang semula terasa meriah dan menggembirakan setelah terbentuknya PRRI tidak berlangsung lama.Tak lama kemudian terjadi penyerbuan oleh tentara pusat, dan ada pula kabar bahwa dua batalyon tentara menyambut kedatangan tentara pusat.Perasaan optimis kemudian terganggu, situasi semakin tidak jelas, penuh kekuatiran dan kecurigaan.Orang-orang sudah merasa tidak aman lagi jalan sendirian, bisa saja ditangkap karena dicurigai.Kita tidak tahu lagi siapa lawan dan siapa kawan ketika itu.

Ada saja orang kampung yang ditangkap, kemudian diinterogasi, dan dibebaskan kembali setelah beberapa hari kemudian.Kadang-kadang dengan tiba-tiba bisa saja beberapa orang tentara Pusat datang ke kampung.Bahkan ada juga yang datang sendirian jalan kaki… berani sekali dia.

 

Hampir setiap malam ada teror di lingkungan rumah saya.Kalau pagi dan siang mereka datang ke rumah menanyakan Bapak sambil menggeledah rumah dan lemari.Aneh juga mencari Bapak, kok lemari yang diperiksa.

 

Malam hari mereka menembakan senjatanya terus-terusan sehingga kami ketakutan sekali.
Ibu saya sangat tidak tahan dengan teror-teror terutama di malam hari.Mereka melakukan penembakan ke udara, tapi sangat mencekam, karena bunyi tembakan itu sangat keras.Kondisi yang demikian itu ternyata diketahui oleh Bapak, karena saya tahu dari kurirnya.

Prof. DR. Ir. Zoer’ni Djamal Irwan, MS

 

30 April 1958

 

 

Foto DEPPEN

Satuan Bn 510 dan Bn 438 berada  3 km diluar kota solok menuju danau SIngkarak 30 April 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

 

 

 

Foto DEPPEN

Sebuah Mariam APRI  Ditepi danau singkarak  30 April 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

 

 

 

Foto DEPPEN

APRI bergerak menuju Ombilin  tempat pertahanan PRRI

(Nugroho Notosutanto)

 

 

Foto DEPPEN

Jeep komando kavaleri meliwati lubang kecil yang  dirusak oleh PRRI  ditepi danau Sngkarak 30 April 1958

(Nugroho Notosutanto)

President Eisenhower:

Dwight D. Eisenhower had emphatically denied charges that the United States was supporting the rebellion against President Sukarno.
“Our policy,” he said at a press conference on April 30, “is one of careful neutrality and proper deportment all the way through so as not to be taking sides where it is none of our business.”

Komando Operasi Gabungan “TEGAS” ini hanya berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian dengan dibentuknya Komando Operasi Gabungan “17 Agustus” di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani, Komando Operasi Gabungan “TEGAS” dimasukkan dalam susunan Komando Operasi Gabungan “17 Agustus” dan berganti nama menjadi Resimen Pertempuran I “TEGAS” (RTP- TEGAS), yang taktis, operatif dan administrasinya langsung di bawah Komando Operasi Gabungan “17 Agustus” (KOOPAG).

(korem031)

 

 

1 Mei 1958

Di Hutan-hutan Tapanuli kini tersebar beberapa anak buak Naingolan yang pecah-pecah  dri indik pasukannya dan  neraka inilah yang sering-sering mengadakan serangan terhadap pasukan pemerintah  dengan maksud bukan untuk mencari menang tetapi untuk membalas dendam saja

 

Foto  Mayor A.Manaf Lubis  Komandan Res.II

Banyak pula diantara anak buah Naingolan  yang menyerahkan dirinya kepada pasukan Pemerintah karena  sadar bahwa  tindakan yang mereka lakukan itu telah melanggar  Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.Apakah Nainggolan telah mengabungkan diri ke Sumatera Tengah  masih belum diketahui.

Foto senjata-senjata yang dapat disita ketika terjadi pertempuran dekat Pematang Siantar anata lain terdapat bazooka,mitralyiur dan lain.lain

Pasukan Pemereintah kini terus  mengadakan serangan-serangan  dan pengejaran ,tetapi beberapa kota di Tapanuli sampai saat ini masih tetap dikuasaai Pemberontak seperti Padang Sidempuan, Balige dan banyak lagi.

Sewaktu reportase ini dibuat  memang kota-kota itu belum jatuh, tetapi Pasukan Pemerintah menjepit  terus kearah  itu,anatara lain berita tentang  berhasilnya Ibukota PRRI Padang jatuh  ketangan Pemerintah setelah diserah dari Uadara dan Laut.

 

Foto pasukan  Resimen II  sedang istirahat dengan membaca Koran ketika mengadakan pengejaran terhadap sisa-sisa Pasukan Pemberontak di Aek nauli dekat Prapat.

 

Aek nauli dekat Prapat.

Foto pasukan Resimen III  yang mengadakan Operasi  terhadap  anak buah Naingollan  didaerah Prapat

Foto beberapa anak Buah Naingollan yang dapat ditawan

Lalu Panglima sendiri dan Deputi KSAD  Brigardir Jendra Djatikusumo  terus menerus sibuk karena terus menerima dan mempertimbangkan  apa yang harus diperbuat  dan senantiasa melapor  pula kepada KSAD  di Jakarta.

Jendral Djatikusumo telah beberapa kali  ke Jakakarta  untuk bertemu dengan KSAD Nasution .

Sampai saat ini kota Medan  kleihatannya tenang  dan peristiwa  apa yang akan  terjadi lagi masih kita nantikan saja.

(Terang Bulan 1958)

 

2 Mei 1958

Pada tanggal 2 Mei 1958,Pasukan dari arah

 

Sungai  Ombilin Singkarak  untuk dapat menguasai

 

kota Padang Panjang

(Ahmad Yani)

 

Meliwati jembatan sungai ombilin

 

Foto DEPPEN

Ombilin dikuasai APRI 30 April 1958

 

Kelihatan statiun kereta api ombilin singakarak

 

 

 

 

Foto DEPPEN

Dua Orang naggota BN 510 memberikan tembakan perlindungan  bagi pasukan APRI yang memasuki kota Padangpanjang 2 mei 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

Foto DEPPEN

Dua Orang naggota BN 510 memberikan tembakan perlindungan  bagi pasukan APRI yang memasuki kota Padangpanjang 2 mei 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

 

 

 

Foto DEPPEN

Pasukan APRI   Buktitinggi 2 mei 1958

(Nugroho Notosutanto)

4 Mei 1958

 

Foto DEPPEN

Penjagaan dis ekitar sungai buluh sebelum menduduk   Buktitinggi 4 mei 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

 

Sungaibuluh saat ini

 

 

Foto DEPPEN

APRI Menduduki  Buktitinggi 4 mei 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

Foto DEPPEN

RRI  Buktitinggi dikuasai APRI 4 mei 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

Foto DEPPEN

APRI patrol di Ngarai Sianok Buktitinggi 4 mei 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

 

 

Foto DEPPEN

Sebagain pasukan Bn 510 ditempatkan  dijalan menuju payakumbuh dari Bukittinggi,4 mei 1958

(Nugroho Notosutanto)

 

5 Mei 1958

Surat RHS dari KDP 5 kepada Kepala kantor Pos Padang perihal  Surat kabar Pelopor, dan Pembangunan kirim dengan pos  jika diminta  oleh tentara serahkan  seperlunya.

 

(Buku agenda surat RHS Kantor pos Padang)

 

 

Foto DEPPEN AL

 Pasukan  KKO AL sedang menyeberangi sungai Air Gadang di Pasaman       (Nugroho Notosutanto)

 

Sungai Airgadang Pasaman saat ini

 

9 mei 1958

 

INDONESIA 1957-1958

 

 

 

 


NY Times editorial:

On 9 May, an editorial in the New York Times had stated:
It is unfortunate that high officials of the Indonesian Government have given further circulation to the false report that the United States Government was sanctioning aid to Indonesia’s rebels.

 

 

The position of the United States Government has been made plain, again and again. Our Secretary of State was emphatic in his declaration that this country would not deviate from a correct neutrality … the United States is not ready … to step in to help overthrow a constituted government.

Those are the hard facts. Jakarta does not help its case, here, by ignoring them.
(Who ignored the hard facts? -Ed.)


Pope was captured carrying a set of incriminating documents, including those which established him as a pilot for the US Air Force and the CIA airline CAT.

 

Note: The US and US media had denied any involvement in the PRRI Permesta rebellions.
The above picture (and subsequent developments) reflect the untrustworthiness of their statements and misrepresentation of actual facts. -Ed.

 

12 Mei 1958

 

Cover Majalah starweekly no 50 12 mei 1958.sayang isinya tidak ada,bila ada tentu ada berita tentang PRRI

 

15 Mei  1958

Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani berhasil menguasai

 

Kota Padang Panjang 15 Mei 1958.Setelah Dikuasai Padang Panjang,Pasukan dari Kandangempat bergerak  menuju Padang Panjang

 

.(meliwati lembah anai)

Dengan pertimbangan menunggu kemajuan  pasukan  dari Operasi Sapta Marga ,psukan  Komando Operasi 17 Agustus  yang sudah berada di Padang Panjang  tidak langsung bergerak  Ke Bukittinggi

(Ahmad Yani)

Menurut cerita isteri saya Lily  dan kakaknya Maria yang bermukim di Kota Padang Panjang saat pergolakan PRRI , setelah kota ini dikuasai APRI, kota padang Panjang sering  di tembak PRRI dari gunung Sigalang pada malam hari, kadang-kadang sore hari.

Suatu waktu sore hari sebuah bom mortir jatuh diatap

 

rumahnya tembus  atap seng dan plafond

jatuh kedalam lemari untung tidak meledak sehingga ia dan keluarga selamat.

 (Dr Iwan)

Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta dilaksanakan operasi Dokter Wajib Militer yang ditugaskan ke Daerah PRRI di Sumatera Barat yang saya kenal anatara lain Dr Liem Tjoen Hway yang menjadi partner saya main tennis. Ia pernah bercerita kepada saya bahwa sebenarnya ia ditugaskan ke Bukittinggi tetapi dibatalkan karena saat ia berangkat ke Bukittinggi dengan kendaraan konvoi tentara APRI

 

di lembah anai kendaraannya di tembak oleh PRRI dari gunung ,dia selamat karena duduk ditengah, teman disampingnya dan pengemudi Meningal dunia.

ia selanjutnya bertugas  di  RSUP Padang dan kemudian pindah ke Jawa Timur,Surabaya.

 Saya juga memperoleh informasi dari seorang bekas pengemudi Truk Polisi saat saya bertugas sebagai dokter POLRI di Polda Sumbar tahun 1973  mengangkut korban yang meninggal saat ditembak PRRI dilembah anai,hal ini membuat ia trauma dan tidak mau naik mobil lagi,tetapi tragis ia malah meninggal ditabrak mobil saat naik sepeda.

Selain itu juga salah seorang dokter ex wamil saat penumpasan PRRI adalah Dr Oei Hok Kim ,yang bertugas di

 

RS Tentara Padang, kemudian tahun 1966 menjadi dosen kepala bagian Patologi Anatami di

 

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang dengan nama Prof Wijaya Hakim.

Isteri saya juga kenal dengan seorang dokter wajib militer saat penumpasan PRRI yaitu Dr Tan Tjong Swan yang bertugas

 

di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, yang kemudian pindah ke Kediri.                           (Dr Iwan)

16 Mei 1958

Baru pada hari berikutnya tanggal 16 Mei 1958  pasukan Operasi 17 agustus  bergerak menuju Bukittinggi

(Ahmad Yani)

Pasukan ini menyusur jalan liwat jalan antara

 

Gunung marapi dan

 

Gunung Singalang ,

 

 

liwat Koto Baru dan akhirnya sampai ke Bukittinggi

(Dr Iwan)

 

 

 

 

18 Mei 1958

 

Majallah ini dilarang beredar di Sumatera barat

Surat RHS Kepala daerah Pos Sumatera Tengah kepada Kepala Kantor Padang perihal Kecuali majallah Time dan ,Newsweek,dan New York time ,semua buku yang dikirim toko buku Indera boleh diserahkan.

(buku agenda surat rhs kdpos padang)

US pilot Alan Pope is shot down over Ambon while secretly helping PRRI rebels

Pope was captured carrying a set of incriminating documents, including those which established him as a pilot for the US Air Force and the CIA airline CAT.

by mid1958 .

There were several important consequences: the forced retirement of many officers from Sumatra and the eastern archipelago, making the officer corps proportionately more Javanese (and presumably more loyal to Sukarno); the firm implantation of central authority in the Outer Islands; and the emergence of Nasution, promoted to lieutenant general, as the most powerful military leader. But the army’s victory in suppressing regional rebellion caused Sukarno dismay. To offset the military’s power, Sukarno’s ties with the PKI grew closer.

The PRRI revolt also soured Sukarno’s relations with the United States. He accused Washington of supplying the rebels with arms and angrily rejected a United States proposal that marines be landed in the Sumatra oil-producing region to protect American lives and property.

The United States was providing clandestine aid to the rebels and Allen Pope, an American B-25 pilot, was shot down over Ambon on May 18, 1958, creating an international incident.

Deteriorating relations prompted Sukarno to develop closer relations with the Soviet Union and, especially, the People’s Republic of China.

   

Air Force Captain
Ignatius Dewanto

Dewanto fired until
the last bullet

18 May 1958

Dewanto’s Mustang Shot Down
Pope’s B-26 Invader

US pilot Alan Pope is shot down over Ambon
while secretly helping PRRI rebels

In 1958 the Sumatrans under Colonel Simbolon declared their formal opposition to Sukarno’s policies by forming the Pemerintah Revolusionir Republik Indonesia (Revolutionary Government of the Republic of Indonesia, PRRI).

The Sumatran action was quickly followed by revolt in the Celebes (modern-day Sulawesi), and suddenly the government on Java was feeling vulnerable, for without Sumatra and Sulawesi there would be no Indonesian Republic.

At first it seemed that Sukarno was incapable of acting, for the rebel challenge remained unanswered.


Eventually, in mid-1958, after much posturing by both sides, the central government despatched military forces to deal with the threat. Despite Western observers’ contempt for the military ability of these forces, the rebels on Sumatra and Sulawesi posed no real threat and they collapsed without any serious battles being fought.
By 1960 the central government had restored its authority, albeit in a limited sense, across Indonesia

Indonesia 1958:Nixon, The CIA and The Secret War

By L.Fletcher Prouty

The  1958 Indonesian  action involved  nos than  42.000 CIA armed rebel supported  by a fleet  of bombrs  and vast  numbers  of four engine  transport aircraft as well as submarine assistance from the US Navy.I

 

 

 

1958: The First CIA Attempt

Indonesia: “Soldiers of Fortune

PRRI-Permesta

In spite of occasional flashes of truth in the press, the real U.S. involvement in the 1965 coup is one of the best-kept secrets in Washington. Official statements on the coup and its aftermath are practically nonexistent. Somewhat more is known of the 1958 attempt to overthrow the Sukarno government in which the CIA was involved.

In their authoritative book about the CIA entitled The Invisible Government, Washington correspondents Thomas Ross and David Wise related how the U.S. supplied a right-wing rebel force in Indonesia with arms and a small air force of B-26 bombers in an attempt to overthrow Sukarno. The attempt failed, but not before one of the American pilots, Allen Lawrence Pope, was captured by loyalist forces.

Wise and Ross now began work on a new book called Invisible Government. John McCone, the director of the Central Intelligence Agency, discovered that the book intended to look at his links with the Military Industrial Congress Complex. The authors also claimed that the CIA was having a major influence on American foreign policy. This included the overthrow of Mohammed Mossadegh in Iran (1953) and Jacobo Arbenz in Guatemala (1954).

 


The book also covered the role that the CIA played in the Bay of Pigs operation, the attempts to remove President Sukarno in Indonesia and the covert operations taking place in Laos and Vietnam.

The Invisible Government was published in 1964. It was the first full account of America’s intelligence and espionage apparatus. In the book Wise and Ross argued that the “Invisible Government is made up of many agencies and people, including the intelligence branches of the State and Defense Departments, of the Army, Navy and Air Force”. However, they claimed that the most important organization involved in this process was the CIA.

Ross and Wise explain:

 

Three weeks before Pope was shot down, Dwight D. Eisenhower had emphatically denied charges that the United States was supporting the rebellion against President Sukarno.
“Our policy,” he said at a press conference on April 30, “is one of careful neutrality and proper deportment all the way through so as not to be taking sides where it is none of our business.

“Now on the other hand, every rebellion that I have ever heard of has its soldiers of fortune….” But Pope was no freebooting soldier of fortune. He was flying for the CIA, which was secretly supporting the rebels who were trying to overthrow Sukarno. [p. 137]

This cool revelation was never contradicted by Eisenhower or anyone else. All the authors omitted
to mention was the all too obvious fact that the CIA is the arm of the United States government itself.

 

After the Administration changed hands and President Kennedy had arranged for Pope’s exchange and invited Sukarno
to Washington, the new President was somewhat more candid than the old on the subject
of the U.S. try at counter-revolution in 1958.

During the visit Kennedy commented to one of his aides:
“No wonder Sukarno doesn’t like us very much. He has to sit down with the people who
tried to overthrow him
. ” [p. 145]

Arthur Schlesinger, Jr., in his authoritative biography of President Kennedy matter-of-factly confirms this story in a chapter analyzing Sukarno:

 

 

His deep mistrust of the white West was understandably compounded in the case of the United States by
his knowledge that in 1958 the CIA had participated in an effort to overthrow him. [A Thousand Days, p. 532]

Wise and Ross also pointed out some of Washington’s reasons for being favorable to the right-wing generals:
And many in the CIA and the State Department saw merit in supporting these dissident elements. Even if Sukarno were not overthrown, they argued, it might be possible for Sumatra, Indonesia’s big oil producer, to secede, thereby protecting private American and Dutch holdings. At the very least, the pressures of rebellion might loosen Sukarno’s ties with the Communists and force him to move to the Right. At best, the Army, headed by General Abdul Haris Nasution, an anti-Communist, might come over to the rebels and force wholesale changes to the liking of the United States. [The Invisible Government, p. 139]
That attempted coup failed.
But seven years and nearly a million lives later these “changes” were effected.

A series of articles written by a Times team of journalists researching the activities of the CIA has confirmed the Wise-Ross story of the 1958 CIA intervention into Indonesia’s internal affairs.
In Indonesia in the same year [1958], against the advice of American diplomats, the CIA was authorized to fly supplies from Taiwan and the Philippines to aid army officers rebelling against President Sukarno in Sumatra and Java. An American pilot was shot down on a bombing mission and was released only at the insistent urging of the Kennedy Administration in 1962. Mr. Sukarno, naturally enough, drew the obvious conclusions…. [New York Times, April 25, 1966]

CIA “PRINCIPAL ARM OF U.S. POLICY”

There has been no slacking off of CIA activity in Indonesia since 1958. On the contrary, there is every indication that the influence of this agency deepened in right-wing circles as the position of the Indonesian government moved to the left. In the same articles which the Times researchers so carefully prepared, the following remarkable statement appears:

In Southeast Asia over the last decade, the CIA has been so active that the agency in some countries has been the principal arm of American policy. It is said, for instance, to have been so successful at infiltrating the top of the Indonesian government and army that the United States was reluctant to disrupt CIA covering operations by withdrawing aid and information programs in 1964 and 1965. [New York Times, April 27, 1966]
If the intelligence agency of another country had infiltrated the U.S. government and armed forces to their highest level, and if such infiltration were followed by a coup favorable to that foreign power and consolidated by a bloodbath of monumental proportions, there should be little doubt in people’ minds about what had happened.

The thread of continued U.S. infiltration, subversion and economic sabotage in Indonesia after the 1958 attempted coup can be picked up only in small pieces. But enough has been made public to get the drift of what Washington was attempting to do. Control over the army was the key factor in undermining the Sukarno regime, and every effort was bent in this direction.
Senator Eugene J. McCarthy in the July 9, 1966, issue ofSaturday Review discussed the effects that the U.S. “military assistance” program has on foreign policy. He wrote:
Supplying arms opens the way to influence on the military and also on the political policies of the recipient countries. Experience has demonstrated that when an arms deal is concluded, the military hardware is only the first step. Almost invariably, a training mission is needed and the recipient country becomes dependent on the supplier for spare parts and other ordnance.
. . . Indonesia, where military elements appear to have taken de facto control of the government in the wake of recent turmoil, received, in addition to Soviet military assistance, nearly $64,000,000 in military-grant aid from the United States between 1959 and 1965.

When Sukarno told the U.S. “To hell with your aid!” it was an attempt to break loose from this armored stranglehold.

Even with the information revealed by Ross and Wise, however, the general public hasn’t the least idea how deeply the U.S. was involved in the 1958 attempt to overthrow the Sukarno government. But in the case of thesuccessful coup of 1965, not even the gossips of Washington knew what really happened. So much was at stake for U.S. big business and for the world politics of U.S. imperialism that few indeed were the slips of “security” on the Indonesian question.

McNAMARA THOUGHT IT PAID DIVIDENDS

 

Probably no one knows better than former Secretary of Defense McNamara what importance Indonesia has in Washington’s Asian strategy. While he is known to have a thousand answers ready and a volume of statistics at hand on other vital subjects, he was suspiciously tight-lipped on this. In the 1967 Fulbright Committee hearings on the U.S. Foreign Assistance Program, McNamara testified at length on the results of U.S. military aid programs in many countries throughout the world. Yet he was strangely uninformative on the results of such “assistance” to Indonesia, despite the unofficial leaks from “informed sources” greeting the military coup with glee. But McNamara was too modest to take credit for it.

Not as discreet was Senator Sparkman of Alabama, who perhaps needed assurance that all this aid was worth it. In banker’s language he questioned Secretary McNamara:

SEN. SPARKMAN. I want to go back to . . . our continuing military aid to Indonesia. At a time when Indonesia was kicking up pretty badly — when we were getting a lot of criticism for continuing military aid — at that time we could not say what that military aid was for. Is it secret any more?
SECY. McNAMARA.I think in retrospect, that the aid was well-justified. SEN. SPARKMAN.You think it paid dividends?

SECY. McNAMARA. I do sir.
[Foreign Assistance Hearings,
p. 693]

BUNDY HAD HOPES

 

Probably no one knows better than former Secretary of Defense McNamara what importance Indonesia has in Washington’s Asian strategy. While he is known to have a thousand answers ready and a volume of statistics at hand on other vital subjects, he was suspiciously tight-lipped on this. In the 1967 Fulbright Committee hearings on the U.S. Foreign Assistance Program, McNamara testified at length on the results of U.S. military aid programs in many countries throughout the world. Yet he was strangely uninformative on the results of such “assistance” to Indonesia, despite the unofficial leaks from “informed sources” greeting the military coup with glee. But McNamara was too modest to take credit for it.

In the prolonged period between the abortive coup attempt of 1958 when the CIA pilot was shot down and the successful military takeover in 1965, even top-ranking members of Congress were kept in the dark about the progress of U.S. subversion and infiltration.

One such Congressman was Clement Zablocki, Chairman of the House Foreign Affairs subcommittee on the Far East. The extent of the secrecy shrouding relations between the U.S. and key persons in the Indonesian military and government can be judged by the fact that Zablocki, a Congressional “watchdog” over the U.S. interests in Asia, did not know in the summer of 1965, a few short months before the coup, why the Administration wanted to increase military aid to Indonesia.

Rep. Zablocki’s committee was worried that increased military aid to Indonesia, which was being urged by the State Department after Johnson sent Ellsworth Bunker on a special mission to Djakarta in March, would be used to implement President Sukarno’s outspokenly anti-imperialist policies. Called to testify before the committee in closed-door hearings was Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs, William Bundy. What’s the purpose of this aid, the committee wanted to know. Won’t it be used in the campaign against Malaysia? “I want to point out,” replied Bundy carefully, “that this equipment is being sold to the Indonesian army and not the Indonesian government.” “What’s the difference?” demanded Rep. William Broomfield. “It will be used against Malaysia.” “We hope not,” said Bundy. “When Sukarno leaves the scene, the military will probably take over. We want to keep the door open.”

Broomfield continued to press the point, asking what “proof” the State Department had that the army leaders would be friendly to the United States. “We have hopes,” was Bundy’s reply. (Allen-Scott report — Hall Syndicate, July 15, 1965]

Bundy’s reticence to allay the fears of his less-informed colleagues seems to be the policy of top-level Administration personnel when questioned about Indonesia. As James Reston pointed out “Washington is being careful not to claim any credit” for the coup “but this does not mean that Washington had nothing to do with it.” [New York Times, June 19, 1966] And former Secretary of Defense McNamara, who could have adopted an I-told-you-so attitude when reminded in the spring of 1966 by Senator Sparkman of earlier criticism of the military aid program, modestly limited his comment to “I think, in retrospect that the aid was well-justified.”

By now, Zablocki must surely be convinced that it wasn’t out of some idealistic urge or altruism that Washington tightened its connections with the Indonesian military. Since the takeover led by Generals Nasution and Suharto, Indonesia has moved into the American orbit. Final proof of this was the visit of the new Indonesian Foreign Minister, Adam Malik, to then President Johnson in September of 1966. And on that trip, Malik also dropped in on Zablocki and personally reassured him that the new government was “friendly” to the United States.

 

The secret Eisenhower and Dulles
debacle in Indonesia

———–

During the 1950s the Eisenhower administration provoked and strongly abetted a major rebellion and then civil war in Indonesia
that tore the country apart. Aiming to replace and transform its political leadership, the administration launched what was then the largest U.S. covert operation since World War II,involving not only
the Central Intelligence Agency (CIA) but also the U.S. navy and
a camouflaged American airforce.

—In 1957, President Eisenhower, his secretary of state,
John Foster Dulles, and the CIA–unbeknownst to Congress or to
the American public–launched a massive covert military operation
in Indonesia. Its aims were to topple or weaken Indonesia’s populist President Sukarno, viewed as too friendly toward Indonesia’s Communist Party, and to cripple the Indonesian army.

Finger in the pie

Audrey R. & George McT. Kahin,
Subversion as foreign policy: The secret Eisenhower and Dulles debacle in Indonesia,
New York: The New Press/ Petaling Jaya: Forum, 1995.

Reviewed by KERRY COLLISON

The revelations described in the authors’ study of American covert action comes at a time when nations around the globe continue to operate their clandestine arms almost without fear of discovery due to governments’ ability to suppress information.
The Kahins have presented us with the results of what is obviously an exhaustive study relating to the United States Government’s use of their intelligence service which, even at this time, continues to operate on foreign soil, subverting elected representatives and influencing outcomes within sovereign states almost without reproach, or accountability.
The content of the book is most alarming. As the authors take us through the political quagmire created primarily by successive American Administrations, we come to understand how the United States, virtually at the whim of a select, albeit powerful few, orchestrated the demise of millions in Southeast Asia. Detailed research provides startling information and an informed perspective of the Eisenhower years and how policy was formulated under the Dulles brothers. John Foster Dulles was secretary of state under President Eisenhower between 1953 and 1959. His younger brother Allen Dulles was director of the CIA.

We are given an in-depth view of how Indonesia was influenced by the United States’ inability to understand Sukarno’s philosophy of non-alignment, and how historically the Americans applied one basic foreign policy to all Asian nations regardless of their socio-political differences. The Kahins clearly identify the origins of this syndrome, establishing how the Americans never quite recovered from what they considered to be their loss of China to Mao Tse Tung.
Most intensively between April 1957 and March 1958, the US supplied military rebels in Sumatra and Sulawesi with arms and political support. Eisenhower and his colleagues thought Sukarno leaned dangerously toward communism, and they believed the rebels would be able to move in on Jakarta and take over the government. Alternatively, they did not flinch from the idea of Indonesia’s breakup. They drew down their support when Jakarta’s army commander Gen Nasution called their bluff and put down the PRRI rebellion with little military effort, but not till after US planes had bombed many hundreds to death on Indonesian navy ships and in a crowded market and churches in Ambon.

Subversion as foreign policy cleverly draws comparisons between the Indonesian debacle and other flawed attempts by the United States to control the destiny of other nations. The Bay of Pigs disaster has some chilling similarities.
Unfortunately, as the writers point out, insufficient detail has been released by the US Government with relation to what role their Administration played in bringing about the change of government in Indonesia during 1965-66. We can only hope that, in the event of this detail being forthcoming, then it will be passed to the capable hands of the Kahins.

 

The Revolutionary Government, 1957–59
Dissatisfied with the division of power in 1957 and Sukarno’s open flirtation with the communists, the outer islands of the Indonesian Archipelago decided to act. In 1958 the Sumatrans under Colonel Simbolon declared their formal opposition to Sukarno’s policies by forming the Pemerintah Revolusionir Republik Indonesia (Revolutionary Government of the Republic of Indonesia, PRRI). The Sumatran action was quickly followed by revolt in the Celebes (modern-day Sulawesi), and suddenly the government on Java was feeling vulnerable, for without Sumatra and Sulawesi there would be no Indonesian Republic.

At first it seemed that Sukarno was incapable of acting, for the rebel challenge remained unanswered. Eventually, in mid-1958, after much posturing by both sides, the central government despatched military forces to deal with the threat. Despite Western observers’ contempt for the military ability of these forces, the rebels on Sumatra and Sulawesi posed no real threat and they collapsed without any serious battles being fought. By 1960 the central government had restored its authority, albeit in a limited sense, across Indonesia.


Indonesia: “Soldiers of Fortune

THE INDONESIAN anti-aircraft fire hit the rebel B-26 and the two-engine bomber plunged toward the sea, its right wing aflame. The pilot, an American named Allen Lawrence Pope, jumped clear and his parachute opened cleanly. But as he drifted down onto a small coral reef, the chute caught a coconut tree and Pope’s right leg was broken.

It was May 18, 1958, and the twenty-nine-year-old pilot had just completed a bombing and strafing run on the Ambon Island airstrip in the Moluccas, 1,500 miles from Indonesia’s capital at Jakarta. It was a dangerous mission and Pope had carried it off successfully. But when the Indonesians announced his capture, Ambassador Howard P. Jones promptly dismissed him as “a private American citizen involved as a paid soldier of fortune.”
The ambassador was echoing the words of the President of the United States. Three weeks before Pope was shot down,

Dwight D. Eisenhower had emphatically denied charges that the United States was supporting the rebellion against President Sukarno.
Our policy,” he said, at a press conference on April 30, “is one of careful neutrality and proper deportment all the way through so as not to be taking sides where it is none of our business.

“Now on the other hand, every rebellion that I have ever heard of has its soldiers of fortune. You can start even back to reading your Richard Harding Davis. People were going out looking for a good fight and getting into it, sometimes in the hope of pay, and sometimes just for the heck of the thing. That is probably going to happen every time you have a rebellion.”
But Pope was no freebooting soldier of fortune. He was flying for the CIA, which was secretly supporting the rebels who were trying to overthrow Sukarno.
Neither Pope nor the United States was ever to admit any of this — even after his release from an Indonesian jail in the summer of 1962. But Sukarno and the Indonesian Government were fully aware of what had happened. And that awareness fundamentally influenced their official and private attitude toward the United States. Many high-ranking American officials — including President Kennedy — admitted it within the inner circles of the government, but it is not something that they were ever likely to give public voice to.

Allen Pope, a six-foot-one, 195-pound Korean War ace, was the son of a moderately prosperous fruit grower in Perrine, just south of Miami. From boyhood he was active and aggressive, much attracted by the challenge of physical danger. He attended the University of Florida for two years but left to bust broncos in Texas. He volunteered early for the Korean War, flew fifty-five night missions over Communist lines as a first lieutenant in the Air Force, and was awarded the Distinguished Flying Cross.
After the war Pope returned to Texas, got married, had a daughter, and was divorced. He worked for a local airline but found it dull stuff compared with the excitement he had experienced as a combat pilot in the Far East. And so in March of 1954 Pope signed on with Civil Air Transport, an avowedly civilian airline based on Formosa. He spent two months flying through Communist flak to drop supplies to the French at Dienbienphu. CAT grew out of the Flying Tigers and inherited much of its technique and swagger.
Pope found the outfit congenial. After Dienbienphu he renewed his contract, rising in three years to the rank of captain with a salary of $1,000 a month. He met his second wife, Yvonne, a Pan American stewardess, in Hong Kong. They settled down in a small French villa outside Saigon and had two boys.

Big-game hunting in the jungles of South Vietnam was their most daring diversion. Pope was ready for an even more dangerous challenge when the CIA approached him in December, 1957. The proposition was that he would fly a B-26 for the Indonesian rebels, who were seeking to topple Sukarno. A half-dozen planes were to be ferried in and out of the rebel airstrip at Menado in the North Celebes from the U.S. Air Force Base at Clark Field near Manila. In the Philippines the planes would be safe from counterattack by Sukarno’s air force.
The idea of returning to combat intrigued Pope, and he signed up. His first mission, a ferrying hop from the Philippines to the North Celebes, took place on April 28, 1958. That was two days before President Eisenhower offered his comments about “soldiers of fortune” and promised “careful neutrality … We will unquestionably assure [the Indonesian Government] through the State Department,” he declared, “that our deportment will continue to be correct.”

But Sukarno was not to be easily convinced. A shrewd, fifty-six-year-old politician, he was a revolutionary socialist who led his predominantly Moslem people to independence after 350 years of Dutch rule. Sukarno knew he was deeply distrusted by the conservative, businesslike administration in Washington. A mercurial leader, he was spellbinding on the stump but erratic in the affairs of state. He was also a ladies’ man (official Indonesian publications spoke openly of his “partiality for feminine charm” and quoted movie-magazine gossip linking him with such film stars as Gina Lollobrigida and Joan Crawford) and has had four wives.
In particular, Sukarno was aware of Washington’s understandable annoyance with his sudden turn toward the Left: he had just expropriated most of the private holdings of the Dutch and had vowed to drive them out of West lrian (New Guinea); he had requested Russian arms; and he had brought the Communists into his new coalition government.

From the start of its independence in 1949 until 1951 Indonesia was a parliamentary democracy. The power of the central government was balanced and diffused by the local powers of Indonesia’s six major and 3,000 minor islands stretching in a 3,000-mile arc from the Malayan peninsula. But in February, 1957, on his return from a tour of Russia and the satellites, Sukarno declared parliamentary democracy to be a failure in Indonesia. He said it did not suit a sharply divided nation of
close to 100,000,-000 people. Besides, the government could not successfully exclude a Communist Party with over 1,000,000 members.
“I can’t and won’t ride a three-legged horse,” Sukarno declared. His solution was to decree the creation of a “Guided Democracy,” It gave him semi-dictatorial powers while granting major concessions to the Communists and the Army.

The Eisenhower Administration feared that Sukarno would fall completely under Communist domination. And that, of course, would be a genuine disaster for the United States. Although its per capita income of $60 was one of the lowest in the world, Indonesia’s bountiful supply of rubber, oil and tin made it potentially the third richest nation in the world. And located between the Indian Ocean, the Pacific Ocean, Asia and Australia, it commanded one of the world’s principal lines of communication.
Many of Indonesia’s political leaders, particularly those outside of Java, shared Washington’s apprehensions about Sukarno’s compromises with the Communists. And many in the CIA and the State Department saw merit in supporting these dissident elements. Even if Sukarno were not overthrown, they argued, it might be possible for Sumatra, Indonesia’s big oil producer, to secede, thereby protecting private American and Dutch holdings. At the very least, the pressures of rebellion might loosen Sukarno’s ties with the Communists and force him to move to the Right. At best, the Army, headed by General Abdul Haris Nasution, an anti-Communist, might come over to the rebels and force wholesale changes to the liking of the United States.

On February 15, 1958, a Revolutionary Council at Padang, Sumatra, proclaimed a new government under the leadership of Dr. Sjafruddin Prawiranegara, a forty-seven-year-old Moslem party leader and former governor of the Bank of Indonesia. A multi-party cabinet was established, with representation from Java, Sumatra and Celebes.

Sukarno declared:
“There is no cause for alarm or anxiety. Like other countries, Indonesia has its ups and downs.”
General Nasution promptly asserted his allegiance by dishonorably discharging six high-ranking officers who had sided with the rebels. A week later Indonesian Air Force planes bombed and strafed two radio broadcasting stations in Padang and another in Bukittinggi, the revolutionary capital forty-five miles inland. The attack, carried out by four old U.S. planes, succeeded in silencing the rebel radios.

In testimony to Congress early in March, John Foster Dulles reiterated the United States pledge of strict neutrality.
“We are pursuing what I trust is a correct course from the point of international law,” he said. “And we are not intervening in the internal affairs of this country …”
On March 12 Jakarta announced that it had launched a paratroop invasion of Sumatra, and the next week the rebels formally appealed for American arms. They also asked the United States and the Southeast Asia Treaty Organization to recognize the revolutionary government.

On April 1 Dulles declared:
“The United States views this trouble in Sumatra as an internal matter. We try to be absolutely correct in our international proceedings and attitude toward it. And I would not want to say anything which might be looked upon as a departure from that high standard.”
A week later, commenting on Indonesia’s announcement that it was purchasing a hundred planes and other weapons from Communist Poland, Yugoslavia and Czechoslavakia, State Department spokesman Lincoln White declared:
“We regret that Indonesia turned to the Communist bloc to buy arms for possible use in killing Indonesians who openly opposed the growing influence of Communism in Indonesia.”
Jakarta responded angrily that it had turned to the Communists only after the United States had refused to allow Indonesia to buy $120,000,000 worth of American weapons. Dulles confirmed the fact the same day but claimed the Indonesians were rebuffed because they apparently intended to use the weapons to oust the Dutch from West Irian.

“Later, when the Sumatra revolt broke out,” Dulles added, “it did not seem wise to the United States to be in the position of supplying arms to either side of that revolution …
“It is still our view that the situation there is primarily an internal one and we intend to conform scrupulously to the principles of international law that apply to such a situation.”
During the night of April 11, some 2,000 Indonesian Army troops launched an offensive against the rebels in northwest Sumatra, and at sunrise on April 18 a paratroop and amphibious attack was hurled against Padang. Twelve hours later, after modest resistance, the rebel city fell. Turning his troops inland toward Bukittinggi, Nasution declared he was “in the final stage of crushing the armed rebellious movement.”
Throughout that month Jakarta reported a series of rebel air attacks against the central government, but it was not until April 30 that the United States was implicated. Premier Djuanda Kartawidjaja then asserted that he had proof of “overt foreign assistance” to the rebels in the form of planes and automatic weapons.

“As a consequence of the actions taken by the United States and Taiwan adventurers,” Djuanda commented, “there has emerged a strong feeling of indignation amongst the armed forces and the people of Indonesia against the United States and Taiwan. And if this is permitted to develop it will only have a disastrous effect in the relationships between Indonesia and the United States.” Sukarno accused the United States of direct intervention and warned Washington “not to play with fire in Indonesia … let not a lack of understanding by America lead to a third war …
“We could easily have asked for volunteers from outside,” he declared in a slightly veiled allusion to a secret offer of pilots by Peking. “We could wink an eye and they would come. We could have thousands of volunteers, but we will meet the rebels with our own strength.”

On May 7, three days after the fall of Bukittinggi,* the Indonesian military command charged that the rebels had been supplied weapons and ammunition with the knowledge and direction of the United States. The military command cited an April 3 telegram to the Revolutionary Government from the “American Sales Company” of San Francisco. Robert Hirsch, head of the company, confirmed that he had offered to sell the arms to the rebels but said he had done so without clearing it with the State Department. In any case, he said, the arms were of Italian make and none had been delivered.
The State Department flatly denied the accusation, and the New York Times editorialized indignantly on May 9:

 

 

FACT

)

“It is unfortunate that high officials of the Indonesian Government have given further circulation to the false report that the United States Government was sanctioning aid to Indonesia’s rebels.

The position of the United States Government has been made plain, again and again. Our Secretary of State was emphatic in his declaration that this country would not deviate from a correct neutrality. The President himself, in a news conference, reiterated this position but reminded his auditors, and presumably the Indonesians, that this government has no control over soldiers of fortune …

 

“It is always convenient for a self-consciously nationalistic government to cry out against ‘outside interference’ when anything goes wrong. Jakarta … may have an unusually sensitive conscience. But its cause is not promoted by charges that are manifestly false …
“It is no secret that most Americans have little sympathy for President Sukarno’s ‘guided democracy’ and his enthusiasm to have Communist participation in his government …
“But the United States is not ready … to step in to help overthrow a constituted government. Those are the hard facts. Jakarta does not help its case, here, by ignoring them
“(Who provided the manifestly false statement and who ignored the hard facts?? – Ed.)

 

.”
On April 29, 1960, the court handed down the death sentence, but it seemed unlikely that the penalty would be imposed. It had not once been invoked since Indonesia gained its independence eleven years before.
Pope appealed the sentence the following November, and when it was upheld by the Appeals Court, he took the case to the Military Supreme Court. Mrs. Pope made a personal appeal to Sukarno on December 28 during the first of two trips to Indonesia, but she was offered no great encouragement despite the prospect of improved relations between Sukarno and President-elect Kennedy.

Sukarno received an invitation to visit Washington a month after Kennedy took office. The Indonesian leader had been feted by President Eisenhower during a state visit to the United States in 1956; and he had more or less forced a second meeting with Eisenhower at the United Nations in the fall of 1960. But on most of his trips to the United States, Sukarno felt snubbed. Kennedy’s invitation clearly flattered and pleased him.
The two men sat down together at the White House the week after the Bay of Pigs. The meeting went well enough, but Kennedy was preoccupied with the CIA’s latest failure at attempted revolution.
During the visit Kennedy commented to one of his aides: No wonder Sukarno doesn’t like us very much. He has to sit down with people who tried to overthrow him.

Still Sukarno seemed favorably disposed toward the new Kennedy Administration. The following February, during a good-will tour of Indonesia, Robert Kennedy asked Sukarno to release Pope. (Secret negotiations were then far advanced for the exchange the next week of U-2 pilot Francis Gary Powers and Soviet spy Rudolph I. Abel. And the White House was favorably impressed with the tight-lipped Mr. Pope as contrasted with Powers, a CIA pilot who talked freely about his employer.)
Sukarno’s first reaction to Robert Kennedy’s request was to reject it out of hand, but when the Attorney General persisted, he agreed to take it under consideration. Six months later, on July 2, 1962, Pope was freed from prison without prior notice and taken to the American Embassy for interrogation by Ambassador Jones and other officials. Then he was put aboard a Military Air Transport Service plane and flown back to the United States.
Pope was hidden away for seven weeks and the State Department did not reveal his release until August 22. Pope insisted there had been no secret questioning (such as that to which Powers was subjected by the CIA on his return from Russia). The State Department’s explanation of the long silence was that Pope had asked that the release be kept secret so he could have a quiet rendezvous with his family.

* The rebels then moved their capital to Menado, which fell late in June.

 

Operation Haik

 

With the capture of Pope, the CIA’s clandestine operation was not clandestine any more, even if the Indonesian government made no efforts to reveal the extension of the US involvement to the full lenght. Nevertheless, the Operation Haik was continued until in August 1958 the PRR/PERMESTA ceased to operate after a series of defeats by the Indonesian Army.

AURI F-51D “F-338″ was the Mustang flown by Capt. Dewanto when he finished off Pope’s B-26 on 18 May 1958. Several details about the appearance of this aircraft at the time remain unclear, however: it is unknown if the plane has got the full national insignia, for example. By 1958, most – but by far not all – of the Indonesian Mustangs (regardless if F-51Ds or F-51Ks), should have got the national markings between the prefix “F”, and serial. If not, then the aircraft might still have carried the Indonesian flag underneath the right wing instead the Pentagon. Unclear is also the colour of the spiner and propeler: some sources insist these were painted blue, as seen here, others that they were pained red (spinner) and black (propelers, like on the artwork bellow), but it is also possible that the spinner was blue, but propellers black with yellow tips. Interestingly, today there is an AURI Mustang F-338 preserved at the Yogyakarta Air Force Musuem. The aircraft in question, however, is a Cavalier Mustang previously coded F-361: it was re-serialled into F-338 in memory of Capt. Dewant’s aircraft, which scored the only known air-to-air kill in the history of the Indonesian Air Force. There is also a second F-338 – possibly fake – displayed on pole at the Air Force’s Headquarters in Jakarta

 

 

US Navy AJ-2P Savage hit by Permesta
anti-aircraft fire over Manado

 

US supplied B26 Permesta plane as used by
US pilot Alan Pope who was shot down
May 1958 in Ambon by Capt. Dewanto

The Revolutionary Government, 1957–59
Dissatisfied with the division of power in 1957 and Sukarno’s open flirtation with the communists, the outer islands of the Indonesian Archipelago decided to act. In 1958 the Sumatrans under Colonel Simbolon declared their formal opposition to Sukarno’s policies by forming the Pemerintah Revolusionir Republik Indonesia (Revolutionary Government of the Republic of Indonesia, PRRI). The Sumatran action was quickly followed by revolt in the Celebes (modern-day Sulawesi), and suddenly the government on Java was feeling vulnerable, for without Sumatra and Sulawesi there would be no Indonesian Republic.

At first it seemed that Sukarno was incapable of acting, for the rebel challenge remained unanswered. Eventually, in mid-1958, after much posturing by both sides, the central government despatched military forces to deal with the threat. Despite Western observers’ contempt for the military ability of these forces, the rebels on Sumatra and Sulawesi posed no real threat and they collapsed without any serious battles being fought. By 1960 the central government had restored its authority, albeit in a limited sense, across Indonesia.

 

Prime Minister Menzies inspecting his guard of honour
at Kemajoran Airport, 1959. NAA: AA1972/341, 006

Australia was faced with a dilemma. It was unhappy with Sukarno’s policies, the erosion of constitutional democracy and the rise of the Partai Komunis Indonesia (PKI). However, recognition of, or even support for, the Revolutionary Government was fraught with danger for it could well have played into the hands of the communists and encouraged Sukarno’s anti-Western rhetoric. Australia trod warily, careful to nurture the constitutional validity of the central government, but at the same time cautious of Sukarno’s wayward mood and the ability of the PKI to use the situation to its own advantage.
Moreover the PRRI rebellion and its consequences soured Indonesia’s relations with the United States (US). Believing that the
United States had supplied the rebels with arms, Sukarno then rejected a US proposal that marines be landed in Sumatra to protect American lives and property. Consequently Sukarno began to cultivate closer relations with the United Soviet Socialist Republic and the People’s Republic of China.

The winners in the defeat of the PRRI were Sukarno, the PKI and the Army. The losers were parliamentary democracy, the people of the outer islands and the political parties that had procrastinated over how to deal with the rebels. Ever the opportunist, Sukarno capitalised on his new position. His problem now was playing his arch rivals, the communists and the Army, off against each other to maintain his pre-eminent position.

The beginning of ‘guided democracy’, 1957–59
In 1954 the Australian Department of External Affairs assessed the Indonesian Parliament as being incapable of dealing authoritatively ‘with the grave political and economic problems arising from eight years of military occupation, war and revolution’.[4] The same assessment went on to describe Sukarno’s pivotal role in Indonesian politics:

President Sukarno occupies a key position. As the father of the revolution, his prestige is firmly established and with the frustration and disillusionment which have resulted from the wranglings and manoeuvres of coalition governments, his importance as controller of the balance of power has increased as the reputations of others have declined. He has a remarkable understanding of the public relations technique required of a national figure and he has successfully kept Vice-President Hatta in the background.[5]


By 1957 Sukarno had become increasingly annoyed with the restrictions placed on his power by the Parliament, an annoyance compounded by interminable parliamentary debates and lack of any progress on important national issues. Early that year he announced the idea of ‘guided democracy’, which would cut through the irrelevant Western liberal democratic debate and reach proper decisions under the guidance of an enlightened leader, namely Sukarno. His concept was modelled on that of the Indonesian village: after prolonged deliberation by village elders, the villagers would reach consensus. Although practical at the village level, it did not translate easily into running a nation deeply divided by ethnic, regional, class and religious differences.

Sukarno created a national council which, apart from members of the political parties, comprised representatives from functional groups such as religious and workers’ organisations and the military. Under Sukarno’s personal guidance, this national council would come to national consensus on various matters. This innovation allowed Sukarno to bypass the political parties and, more importantly, it promoted the interests of the functional groups, particularly the military, who were soon deeply involved in managing the nationalised Dutch estates.

he creation of the national council ushered in a series of crises, including the resignation of the government, the formation of a revolutionary government in Sumatra and the seizing of Dutch assets as part of the campaign to recover ‘Irian Barat’ (the PKI term for Netherlands New Guinea). Despite these setbacks Sukarno pressed on with his concept of guided democracy. After he was thwarted by the Constituent Assembly, which was elected in 1955 to draft the permanent constitution, he simply brought down the policy of guided democracy by presidential decree on 5 July 1959.[6]

Vindicated in his quest for national power, Sukarno ruled as a President should, with grand imperious gestures that appealed to the Indonesian public and to nationalist ideals but with scant regard for the public purse. The nationalisation of Dutch assets fed his profligacy and Indonesia was soon on the steep and slippery slope to financial ruin.


The following appeared in the August, 1976 issue of Gallery magazine:

Indonesia 1958: Nixon, the CIA, and the Secret War
By L. Fletcher Prouty

Blood ran in the streets. Villages were wiped out and a million people massacred in a battle for the riches and
political control of Indonesia. Nixon and the CIA wanted Sukarno overthrown. But the creator of Indonesia knew
how to fight.

A letter from one of the most beautiful women in the world lies buried in a stack of mail on President Ford’s desk. Written in Paris on July 24, 1975, by Dewi Sukarno, the former First Lady of Indonesia and widow of Dr. Achmed Sukarno, the charismatic Father of Indonesia, the letter is an appeal to President Ford for a complete explanation of the CIA-led and supported rebellions that took place in Indonesia in 1958 and 1965.
It is not well known in the United States that the 1958 rebellion led to a major Indonesian civil war. The CIA-inspired uprising in Indonesia, unlike the Bay of Pigs invasion of Cuba, was a full-scale military operation. The Bay of Pigs invasion in 1961 was made by a thin brigade of about 1,500 Cuban exiles trained by the CIA in Guatemala. But the 1958 Indonesian action involved no less than 42,000 CIA-armed rebels supported by a fleet of bombers and vast numbers of four-engine transport aircraft as well as submarine assistance from the U.S. Navy. It also involved a major training and logistical supporting effort on the part of the Philippines, Okinawa, Taiwan, and Singapore. But despite this massive armed force, the 1958 rebellion, like the Bay of Pigs invasion, was a total failure. Sukarno’s army drove the rebels on Sumatra and Celebes into the sea.

There are some who might call the 1965 uprising a success. At least the rebels were not driven into the sea. However, for the United States it was a fantastically costly endeavor. The rebellion ended in the most massive and ruthless bloodbath since World War II. While the headlines in the United States dealt with the slaughter in Vietnam, the press of the rest of the world heaped blame on the United States for the barbaric massacre in Indonesia. The victorious new government of General Suharto proceeded to assassinate nearly one million people. This terrible slaughter and the ensuing imprisonment of tens of thousands of Indonesians stirred Dewi Sukarno to seek President Ford’s assistance in gaining the release of her countrymen from prison.

Dewi Sukarno has received no answer. But even without a reply she knows. The silence from Washington speaks for itself. A denial, if true, would have come without hesitation. The Indonesians know. The Latins had a phrase for it, “Is fecit cui prodest” — the perpetrator of a crime is he who profits by it. Today, major U.S. enterprises are plundering the raw material wealth of Indonesia — rubber, tin, and oil — in a manner that is more vile than what is happening in Chile. And there is no one to stop them.

Achmed Sukarno was one of those rare men who rose during the hours of crisis to unite one hundred million people and lead them out of the ashes of World War II. Sukarno came to liberate his country from the Japanese, the Dutch, the Portuguese, and from all others who were ready to enslave his country once again. He established his government on the “Five Pillars”: (l) belief in one supreme God (2) just and civilized humanity (3) unity of Indonesia (4) democracy (5) social justice.

Sukarno was forced to thread his way between communism and capitalism. His independence made him both friends and enemies. His worst enemies came from his polyglot people who are scattered over more than 3,000 islands. These islands make up the world’s largest archipelago; they stretch along the equator for over 3,400 miles and are located in Southeast Asia between the Philippines and Australia. From one of these islands came Lt. Col. Alex Kawilarang, the military attache serving in Washington who was to defect to the rebel forces and lead the rebel contingent on Sumatra, the Indonesian island richest in natural resources.

His Excellency President Gerald Ford
The White House
Washington, D.C.


Dear Mr. President,

As the widow of the late President Sukarno and being the only member of the family living overseas, I address myself to you, being deeply alarmed and disturbed by numerous and persistent reports in the international press. For instance, the CIA is said to have spied on my husband: manufactured a fake film in order to slander the good name and honor of Sukarno: prepared an assassination attempt against him and conspired to oust him from power to estrange him from the Indonesian people by accusing him of collaborating with international communism in betrayal of Indonesian independence, which of course was totally absurd.

My husband has repeatedly informed me that he was fully aware of these immoral, illegal, subversive, anti-Indonesian activities against his beloved Indonesia, his people, and against him personally.
I would like to request from you, as well as from the responsible Congressional Committees in the United States a full explanation about these reports and reprehensible practices as carried out by an official United States Government Agency in the name of several American Presidents and Governments.
Both in 1958 and in 1965, the CIA directly interfered in the internal affairs of Indonesia. In 1958, this monstrous action led to civil war. In 1965, it led to the ultimate takeover by a pro-Amencan military regime, while hundreds of thousands of innocent peasants and loyal citizens were massacred in the name of this insane crusade against international communism. Still today, ten years later, many tens of thousands of true patriots and Sukarnoists are locked up in jails and concentration camps being denied the simplest and most elementary human rights. American companies and aggressive foreign interests are indiscriminately plundering the natural riches of Indonesia to the advantage of the few and the disadvantage of the millions of unemployed and impoverished masses.

I must now ask you, Mr. President, in the name of freedom and justice, in the name of decency in relations between states and statesmen, between powerful nations and developing lands, in the name of the Indonesian people and the Sukarno family: did the United States of America commit these hideous crimes against Indonesia and against the founder of the nation? Will your Government be prepared to accept responsibility for these evil practices? Over one hundred million Indonesians have been brainwashed, as was the rest of the world by the present regime’s propaganda to believe that the communists carried out the insurrection. My countrymen, as well as everyone else, have the right to know the truth of the historic facts. It will be the painful duty for America now to reveal the CIA involvement in Indonesia and release all information and documents relevant to who really initiated the terrifying bloodbath that led to the overthrow of the legal Government and to the inhuman treatment in house arrest lasting three years until my husband’s death.
In closing, I would like to strongly appeal to you, Mr. President, to use your influence with the military regime in Jakarta, to immediately free those many thousands of political prisoners, men and women, former cabinet ministers, writers and journalists, who I know are entirely innocent of the crime of treason they have been accused of. If the United States were to be instrumental in helping to improve the fate of so many thousands of courageous compatriots, I think the entire Indonesian nation would be grateful and Indonesians would regain their confidence in America’s intentions towards the Third World.

Respectfully,


R. S. Dewi Sukarno
July 24, 1975

 

 

What is not generally known about the complex Indonesian struggle
is the role that was played by the then Vice President of the United States, Richard M. Nixon, and the bitter aftermath that involved the sudden ouster of Allen Dulles’ protege, Frank Wisner, who at that time was the head of the clandestine arm of the CIA. After Watergate, when Anthony Lukas wrote in
his book Nightmare, about the growing mistrust between Nixon and the
Director of Central Intelligence, Richard Helms, he could have added that since the 1958 Indonesian rebellion there were many in the CIA who made a career of hating Nixon because of what he had done to Frank Wisner, among others.

 

The Indonesian campaign began rather casually as so many CIA ventures do. Few if any ever originate at the top.
During an unguarded conversation in Washington the Indonesian military attache mentioned earlier made it known
to certain U.S. military acquaintances that there were many prominent and strong people in Indonesia who would
be ready to rise against Sukarno if they were given a little support and encouragement from the United States. It happened that one of those U.S. military friends he talked to was not a military man at all, but a member of the
CIA. The provocative words got back to Frank Wisner, then the Deputy Director of Plans. He was in charge of the CIA’s clandestine activity and he authorized agents to follow up on that first conversation.

The Indonesian attache was wined and dined and encouraged to talk more. Reasons for the attache’s return to Indonesia on official business were successfully arranged. He was accompanied by CIA agents traveling under the cover of “U.S. military” personnel. During this visit they spoke with rebel leaders. They learned enough about the potential strength of this opposition to encourage the CIA to set in motion its biggest operation up to that date.

In the Philippines there was a strong nucleus of military men, chief among them a Colonel Valeriano, who had been President Magsaysay’s military assistant. He had also worked on paramilitary exercises with the CIA during the Magsaysay campaign against the leftist rebel Huk movement. This military group had gained considerable power during the Magsaysay tenure. Many of these special warfare experts from the Philippines had volunteered for duty in South Vietnam in 1955 when the CIA was deeply involved in providing undercover support for the new and uncertain regime of President Ngo Dinh Diem.

By early 1958 these Filipinos and their CIA counterparts were prepared to involve the Philippines in the rebellion against Sukarno by setting up special warfare “Green Beret” training bases and by providing the Indonesian revolutionary council with clandestine air bases. One of those bases was on Palawan, the most western island of the Philippine archipelago, in the vicinity of the airfield at Puerto Princessa on Honda Bay. The other base was on the big southern island of Mindanao, near Davao Gulf.

Concurrently, in Washington, operations were being organized. Frank Wisner took over direct command of the everyday operations of the Indonesian project. A large staff under Desmond Fitzgerald of the Far East Division was set up. The most active element of this special staff came from the CIA’s clandestine Air Division which at that time was under the control of Dick Helms. As the plans expanded for this major undertaking, requirements for military equipment, people, aircraft, weapons, bases, submarines, and communications skyrocketed.

In the Pentagon there are thousands of nondescript offices in which all sorts of tasks are done. One of these unobtrusive offices was an Air Force Plans Division office. One day in 1958 two men from the CIA entered that office. After being identified they were permitted entrance to an interior office that was the “Focal Point” office for all U.S. Air Force Support of the clandestine operations of the CIA. I had established that office in 1955 on orders from Gen. Thomas D. White, then Chief of Staff of the Air Force. This came about after several meetings with Allen W. Dulles, the Director of Central Intelligence, and others. When the CIA men entered that office in 1958, I was still in charge.

The agents outlined the Indonesian Plan, the Philippine support and training program, and told me about their own special operations staff that had been put together specifically for this vast project. Then they urgently requested light bombardment aircraft and long-range transport aircraft. We decided to take a number of twin engine B-26 aircraft out of mothball storage, put them through a retrofit line, and modify them so that they could be armed with a special 50-caliber machine gun package of eight guns, in the nose of the plane. This would give the B-26 more firepower than it ever had during the Korean War or World War II. The project was given top priority and covered in deep secrecy. Programs for pilot training and the recruitment of “mercenaries” were established.

Concurrent with our work the CIA was putting together a “wartime” operational staff. Lt. Gen. Earl Barnes, who had been a senior air commander during World War II under Gen. Douglas MacArthur, was brought in to run all clandestine air activities.

At that time Gen. Lyman L. Lemnitzer was Commander in Chief of the Ryukyu Command on Okinawa. One day he received a call from General David M. Shoup, the U.S. Marine Commander on Okinawa, asking if the Army could spare 14,000 rifles for a Marine requirement. Surprised at the Marine request for such a large order of guns, Lemnitzer acquiesced nonetheless and ordered the transfer of these weapons on the condition that they would be quickly replaced.[1]

High on the ridge line of central Okinawa overlooking the city of Naha there was a modest size “Army” installation that hustled with considerable activity. This was the main CIA operational base in the Far East. It was under the direction of Ted Shannon, one of the Agency’s most powerful agents. It was Shannon’s office that had actually requested 42,000 rifles from General Shoup and since the order was so large Shoup had been unable to supply them, and had therefore borrowed 14,000 from the Army.

On nearby Taiwan, the CIA had another large facility — a “Navy” base known as the Naval Auxiliary Communication Center (NACC). This “Comm Center” controlled a large and very active air base a few miles south of Taiwan’s capital, Taipei, and the huge Air America facilities near Taipei and the city of Tainan.
The B-26 bombers were ready to fly and a special ferrying arrangement was made with the Air Force to fly them across the Pacific to the Philippines and Menado.

Rebel Indonesians, trained and equipped in the Philippines, were returned to Sumatra. Some were air-dropped and others landed on the beach from submarines that the U.S. Navy was operating, in support of the CIA, in the oceans south of Indonesia near the Christmas Islands.

The war was on.

On Feb. 9, 1958, rebel Colonel Maluddin Simbolon issued an ultimatum in the name of a provincial government, the Central Sumatran Revolutionary Council, calling for the formation of a new central government. Sukarno refused and called upon his loyal army commander, General Abdul Haris Nasution, to destroy the rebel forces. By Feb. 21 loyal forces had been airlifted to Sumatra and had begun the attack. The rebel headquarters was in the southern coastal city of Padang. Rebel strongholds stretched all the way to Medan, near the northern end of the island and not far from Malaysia.

This was important administratively because by that time Frank Wisner, the CIA Deputy Director of Plans, had set up his forward headquarters in Singapore and at the direction of the 5412 Committee of the National Security Council, headed by Nixon, Wisner occupied that faraway headquarters himself. (It should be noted that in 1958 Allen Dulles was the head of the CIA, his brother John Foster Dulles was the Secretary of State, Eisenhower was President, and Nixon, as Vice President, chaired the clandestine affairs committee, then known as the “Special Group 5412/2.” In other words nothing was done in Indonesia that was not directed by Nixon. If an action had not been directed by the NSC, then it was done unlawfully by the CIA.)


In 1958 Allen Dulles would have brought such a major operation to the attention of the Special Group and he would operate with its approval. This was an essential step in national policy because it then empowered the Department of Defense to provide the necessary support requested by the CIA. Much of this fell within the area of my responsibility at Air Force Headquarters, and I was kept informed on a regular basis of approved action and of Nixon’s keen interest in this project.

The rebellion flared sporadically from one end of Indonesia to the other.

While the CIA was supporting up to 100,000 rebels, the State Department professed innocence. The U.S. ambassador, Howard P. Jones, maintained that the United States had nothing to do with the rebellion and he protested the capture of the American oil properties. On the other hand, Sukarno had asked for more arms aid from the United States. He must have had strong suspicions about the source of rebel support. The vast number of guns, the bombers and heavy air transport aircraft dropping hundreds of tons of arms and equipment, as well as submarines supporting beach operations were just too sophisticated to be anything but major power ploys. Thus, his appeal for U.S. arms aid had the ring of gamesmanship.

Playing along with the game, John Foster Dulles issued a statement saying that the United States would not provide arms to either side. And while he was publishing that falsehood, the United States furnished and piloted B-26 bombers, and these were bombing shipping in the Makassar Straits. Some had even flown as far south as the Java Sea. Almost immediately all insurance rates on shipping to and from Indonesia went on a wartime scale and costs became so prohibitive that most shipping actually ceased. The bombing attacks, kept so quiet in the United States that they hardly made the news, were being viewed with great alarm by the rest of the world. What was “Top Secret” in Washington was barroom gossip in the capitals of the world.

While Wisner communicated with Washington clandestinely, anyone in the bar at the Raffles Hotel in Singapore, in the Peninsula Hotel in Kowloon, or even on the streets of Istanbul, could learn all about the “American CIA attack” on Sukarno.

The CIA was demanding so much support for its far-flung operations that a top-level committee was established in the Pentagon. Its purpose was to keep track of how much war equipment was being requested and sent to Indonesia. Not unlike the Lemnitzer-Shoup rifle problem, there were problems in the Pentagon because of the way the CIA requested equipment through phony “military” cover channels.


Early in this operation I had put some men from my office into the air-combat section in the Philippines, and the Air Force was reasonably well aware of what was going on. But that was not so for the other services. At the time, Admiral Arleigh Burke was the Chief of Naval Operations. He went one step further than we did. At the height of the rebel operations, Burke sent his Chief of Naval Intelligence, Admiral Luther Frost, to Jakarta, Indonesia’s capital, where he stayed for several months carrying on a delicate relationship with the American ambassador and with the Indonesian naval chiefs. This, while U.S. Navy submarines were aiding the rebels south of Sumatra. It turned out to have been a masterful gambit because later, when the rebellion collapsed, the U.S. Navy was able to declare innocence. The Air Force was not so fortunate.

The pretense that the U.S. Government was in no way involved in this massive civil war against Sukarno was wearing thin. It was a reasonable cover as long as the United States could plausibly deny its role in the action. But one day, a lone B-26 out of the rebel CIA base at Menado, flying low over the Straits of Makassar, came upon an Indonesian ship — an ideal target. The pilot banked to take a good run at the ship and began strafing it with those eight lethal .50-caliber machine guns. He was committed to the attack before he found out that the freighter was armed. The B-26 was hit and it ditched near the ship. The pilot, an American named Allan Lawrence Pope, was picked up. Pope was identified as a former U.S. Air Force pilot. The cork was out of the bottle. Sukarno had his proof of U.S. involvement and he played his ace card for an international audience. That one plane and that one pilot cost the U.S. Government tens of millions of dollars in ransom and tribute during the next several years.

 

After the capture of Pope the rebellion rapidly fell apart. Loyal forces captured Donggala in central Celebes. And on far away Halmahera, government forces captured Jailolo. That ended all opposition except for the CIA-rebel air base at Menado. With the rebellion all but crushed, except for the continued existence of the main CIA force, Secretary of State John Foster Dulles ended the embargo of arms to Sukarno and agreed to send aid to the government of Indonesia! What wondrous duplicity! And Sukarno was not fooled. His forces had been fighting a major civil war inspired and clandestinely supported by the United States, while concurrently the overt branches of the U.S. Government acted as though nothing at all had happened.

By the end of June 1958 it was all over. Then a very strange and rare (rare in terms of normal bureaucracy) thing happened. During the months of this operation it had been my custom to visit the CIA special operations center.

One morning I caught the unmarked, dull-green CIA shuttle bus at the Pentagon and rode to the operations center.
I went in. Not a soul was there. The place had been cleaned out. Office after office was absolutely bare. Finally I found one secretary. She was sitting in a straight-back chair and her telephone was on the floor. There were tears in her eyes. She took a call from time to time and gave guarded answers about the former members of that huge staff. The entire section had been scattered to the four corners of the world. A large number of top-level, experienced, clandestine agents and operators had vanished. It took our Air Force office, skilled as we were in the ways of the CIA, months to find some
of them again.

Then we began to piece together what had happened. With the collapse of such a major effort and with the inability of the Government to deny plausibly before the world its role in the whole sordid affair, blame had to be placed somewhere. In an unprecedented action, Nixon had summarily fired Frank Wisner, along with some others. But Frank Wisner, a longtime OSS and CIA man, was a key intelligence officer. Few knew enough about his career to realize that he was senior, by far, to Helms and Colby. Clearly, he was Allen Dulles’ heir apparent. When the OSS had been deactivated after World War II by President Truman, it was Wisner who had kept a tight-knit band of professionals together. This small cadre kept valuable OSS records and, more importantly, they had maintained the delicate lines of communication with agents, spies, and underground personnel in Eastern Europe, Russia, and Germany. They held this fragile web together. Without them hundreds of people might have been killed and priceless assets destroyed. And Frank Wisner suddenly, almost whimsically, had been fired.

To a man, the Agency was aroused by this action. Rightly or wrongly, they hated Nixon for this. I remember being at meetings during which the name of Nixon would be mentioned and I have seen CIA men bristle and redden as though someone had let a poisonous snake loose in the room. Some vowed he would never become President.

Meanwhile the Agency moved to pull itself together. That one deft bloodbath appeared to end things. There was no Board of Inquiry as there was after the Bay of Pigs. And, remarkably, there was no public outcry as there would be a few years later after the U-2 scandal. The agency was busy sweeping things under the rug.

 

Meanwhile those special B-26s were all flown back to the States and based at Elgin Air Force Base in Flonda. That was late in 1958. By 1959 they began to stir again. A man named Castro had come to power in Cuba. During those fateful days in April 1961 it was those same B-26s that the CIA used to attack Cuba.
This is the story that Dewi Sukarno is asking President Ford to explain to her and to the Indonesian people. Actually, the 1958 civil war was child’s play compared to the brutal bloodbath of 1965. Sukarno was in control after the 1958 disaster and he wrung a heavy tribute from the U.S. Government for its indiscretions. But in 1965 his game ended, like Allende’s in Chile, with defeat. An attempted communist coup d’etat was defeated by General Suharto. Sukarno never made the great public statement that was to assure the success of the coup, and after its defeat and the ensuing bloodbath, he was stripped of his power. After a few years of ignominious house arrest the hero of all Indonesia died in 1970.

What was the story behind Nixon’s harsh action against Wisner? Was that the deep-rooted reason why CIA top-echelon insiders such as Dick Helms really hated and distrusted Nixon? In later years did they take out their grudge against him with a piece of tape on a Watergate doorway? There may never be answers to these questions, or perhaps they have been answered already. It is said that when the great volcanic mountain of Krakatoa in Indonesia blew up causing the greatest explosion the world had ever known, the dust of Indonesia was spread all over the world.
The holocausts of 1958 and 1965 may have done the same thing.


* * * * * * *

 

The following is an excerpt from an interview conducted with
L. Fletcher Prouty on May 6, 1989, regarding his book
The Secret Team, The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World, Prentice Hall, 1973.

This segment recounts Prouty’s experience when he found out that some things he had been doing for years in support of the CIA had not been known by the senior military officer in the armed forces — the chairman of the JCS — and that they had been done, most likely, in response to other authority. A transcript of this interview will be published in 1998 by rat haus reality press as the book Understanding Special Operations.

   

Prouty: . . . Millions and millions of dollars were poured into that exercise — a lot of people were involved in it — and it never went through any Air Force procurement. Now, the cleared individual — the man in the team — in the procurement offices, made papers that covered up this gap. There were papers in the files but they had never been worked on — they were simple dummy papers in the files. Now, we could do things like that with no trouble at all. The U2 was started like that. That’s how the U2 got off the ground. Ostensibly, purchased by the Air Force, but not paid for by the Air Force, and so on.
So, when I say that this team was quite effective, it was very effective, very strong, handled a lot of money, worked all over the world, thousands of people were involved. I know, one time, when I was speaking to the Chairman of the Joint Chiefs
of Staff, at that time General Lemnitzer, he said, “You know, I’ve known of two or three units in the Army that were supporting CIA. But you’re talking about quite a few. How many were there?” Well, at that time, there were 605. Well General Lemnitzer had no idea. It’s amazing — here’s the top man in the military and he had no idea that we were supporting that many CIA units. Not military units — they were phony military units. They were operating with military people but they were controlled entirely, they were financed by the CIA. Six hundred and five of them. And I’m sure that from my day it increased; I know it didn’t decrease.
So, people don’t understand the size and the nature of this clandestine activity that is designed for clandestine operations all over the world. And it goes back, again, to things we’ve spoken of earlier, that that activity must be under somebody’s control. There is no law for the control of covert operations other than at the National Security Council level. And if the National Security Council does not sign the directives, issue the directives, for covert operations, then nobody does. And that’s when it becomes a shambles as we saw in the Contra affair and in other things. But when the National Security Council steps in and directs it and holds that control, then things are run properly. And we’ve seen that during the last decade theres been quite a few aberrations where they were talking about Iran or Latin America or even part of the Vietnam War itself. In fact, it was in the Vietnam War where the thing really began to come apart — it just outgrew itself and the leadership role disintegrated. And we see the worst of it in the Iran-Contra affair.
Ratcliffe: Following on that you write about Dulles being able to “move them up and deeper into their cover jobs” — would this be a function of them being there longer than the people who would be promoted to something else in time?


Prouty: Yes. When we put them in, they might be somebody’s assistant. And they’ve been there for three years and the man that was above them, who was probably a political appointee, leaves and they might move this man up there. Or when a newer political appointee comes, he has no knowledge that this man is really from CIA. He’s just a strong person in his office and he gives him a broader role. Sometimes these people (chuckling) were working — well, one man I know was in FAA and we needed his work to help us with FAA as a focal point there. He’d been there so long the FEA had him in a very big, very responsible job, and you might say 90% of his work was regular FAA work. A very strong individual. Well, that meant that when we needed him to help us with some of our activities on the covert side of things, he was in a much better position to handle this than he had been originally.
This happened with quite a few of them. That’s why I say in the case of Frank Hand, he had been in the Defense Department so long that he was able to handle really major operations that weren’t even visualized at the time he was assigned. All this carries over into many other things. I pointed out that the Office of Special Operations under General Erskine had the responsibility for the National Security Agency as well as CIA contacts and the State Department, and so on. Well, as we filled up these positions, some of them became dominant in some those organizations, such as NSA.
Early people in this program have created quite a career for themselves in other work. For instance, a young man in this system was Major Haig. Major Al Haig. He went up through the system. He was working as a deputy to the Army’s cleared Focal Point Officer for Agency support matters who was the General Counsel in the Army, a man named Joe Califano — a very prominent lawyer today. When the General Counsel of the Army was moved up into the office of Secretary of Defense later — in McNamara’s office — he carried with him this then-Lieutenant Colonel Al Haig up to the office of Secretary of Defense. And during the Johnson Administration when they moved to the White House, Califano and Haig moved to the White House. Then during the Nixon time, Haig with all his experience in the White House worked with Kissinger. And you can see that it was this attachment through the covert side which gave Haig his ability to do an awful lot of things that people didn’t understand, because he had this whole team behind him. To be even more up-to-date, there was a Major Secord in our system. And Major Secord is the same General Secord you’ve been reading about in the Iran-Contra business.
A lot of these people worked right up into the White House. And there were these same assigned people even at the White House level that really were working on this CIA covert work rather than the jobs that they seemed to hold, that the public understood was the job that they were working for. It’s a much more effective system than people have thought it was. . . .

Ratcliffe: You describe what seems to be a very enlightening day — an event in 1960 or 1961 when you briefed “the Chairman of the JCS on a matter that had come up involving the CIA and the military.” [p.257] As you described it:

The chairman was General Lyman L. Lemnitzer, and his commandant was General David M. Shoup. They were close friends and had known each other for years. When the primary subject of the briefing had ended General Lemnitzer asked me about the Army cover unit that was involved in the operation. I explained what its role was and more or less added that this was a rather routine matter.

 

Then he said, “Prouty, if this is routine, yet General Shoup and I have never heard of it before, can you tell me in round numbers how many Army units there are that exist as `cover` for the CIA?” I replied that to my knowledge at that time there were about 605 such units, some real, some mixed, and some that were simply telephone drops. When he heard that he turned to General Shoup and said, “You know, I realized that we provided cover for the Agency from time to time; but I never knew that we had anywhere near so many permanent cover units and that they existed all over the world.”

 

I then asked General Lemnitzer if I might ask him a question. He said I could. “General”, I said, “during all of my
military career I have done one thing or another at the direction of a senior officer. In all those years and in all of those circumstances I have always believed that someone, either at the level of the officer who told me to do what I was doing
or further up the chain of command, knew why I was doing what I had been directed to do and that he knew what the reason for doing it was. Now I am speaking to the senior military officer in the armed forces and I have just found out that some things I have been doing for years in support of the CIA have not been known and that they have been done, most likely, in response to other authority. Is this correct?”

This started a friendly, informal, and most enlightening conversation, more or less to the effect that where the CIA was concerned there were a lot of things no one seemed to know. [p.258]

Can you recount more of the details of this enlightening conversation for us?

Prouty: Well, you know I referred to it earlier. It astounded me, that day. I assumed that there were a lot things that the Chairman of the Joint Chiefs of Staff was not aware of every day in the Air Force, in the Navy, and in the CIA. But I had never expected such a blanket answer, that he didn’t know, and that General Shoup didn’t. Now, what we were talking about was rather specific.
At the time of the rebellion in Indonesia when the CIA supported tens of thousands of troops with aircraft, and ships, submarines, and everything else, in an attempt to overthrow the government of Sukarno, we needed rifles pretty quick to support these rebels and I called out to Okinawa and found out that the Army didn’t have enough rifles for what we wanted. We wanted about 42,000 rifles and they had about 28,000. But that he said he thought he could get — General Lemnitzer was a Commander at that time in Okinawa. So he was right up close to this thing. He said that he’d have somebody call the Marine Corps and see what he could get from them. Well, it just happened that General Shoup was the head of the Marine unit at Okinawa and he said, sure, he could provide the extra 14,000. So without delay, we had 4-engine aircraft — C-54′s- -flown by Air America crews but under military cover — appeared to be military aircraft — come into Okinawa, pick up these 42,000 rifles, prepared for air drop in Indonesia. They’d fly down to the Philippines and then down to another base we had and then over into Indonesia and drop these rifles.

Well of course, we replaced those rifles. The General didn’t know where they were going, we just borrowed them, and the unit that borrowed them was military and the call had come from the Pentagon. There was no problem with supplying the rifles. So years later, we replaced them. Well then when I told him about that in the Pentagon, he said he never knew where those rifles went and General Shoup said, “you know, Lem, when you asked me for 14,000 rifles, I thought you wanted them and, of course, being a good Marine, I gave you 14,000 rifles.” He said, “you owe me 14,000.” They were sitting there kidding but they never knew they went to Indonesia. You see, they never knew they were part of a covert operation going into Indonesia.

Well, this is true of a lot of things that go on. We kept the books in the Pentagon. We covered that. We got reimbursement for it. That part of it was all right. And that’s what kept it from being a problem because as long as
General Lemnitzer’s forces got the 28,000 rifles back and Shoup got the 14,000 back for the total of 42,000, they
didn’t complain to anybody. They had their full strength of rifles. That’s the magic of reimbursement.
Well, his kind of thing, on an established basis — the units are there — when I said there are 605 units, those are operating units- -now, some of them may only be telephone drops, because that’s their function, they don’t need a whole lot of people, they’re just handling supplies, or something like that. But put this in present terms. When Colonel North believed that he had been ordered to take 2,008 Toe missiles and deliver them to Iran — see? — there has to be some way that the supply system can let those go. You can’t just drive down there with a truck to San Antonio at the warehouse, and say, “I want 2,008 missiles.” You have to have authority. And 2,008 Toe missiles — I don’t know what one of them costs, but it’s an awful lot of money, and somebody had to prepare the paperwork for the authorization to let the supply officer release those. And I’m sure they went to a cover unit that North was using for that purpose. But it appears from what we’ve heard from this that, unlike the way we used to run the cover operations, when these things got to Iran, these characters sold hem them for money. In fact, they sold them for almost four times the listed value of these things.

Permesta Rebellion – Timeline

1956
June Government clamps down on smuggling in North Sulawesi.

1957
June Rebel army officers in Manado declare autonomous state of North Sulawesi (beginning of Piagam Perjuangan Semesta, or Permesta, rebellion).
September Various rebellious officers from Sumatra and Sulawesi meet in Padang to coordinate forces.

1958
February Rebellious officers meet in Padang while Sukarno is in Thailand.
February 15 Rebels set up rival PRRI government (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) at Bukittingi. Permesta rebels in Sulawesi join forces with PRRI. The USA promises secret aid to the rebels. Sukarno demands a hard response.
February 21 Air Force bombs Padang, Bukittingi, and Manado.
March Army units from Diponegoro and Siliwangi divisions land in Sumatra and take Medan.
April Padang falls to central government forces.
May Bukittingi falls to central government forces,
as does Gorontalo on Sulawesi.
May 18 US pilot Alan Pope is shot down over Ambon while secretly helping PRRI rebels.
June Manado falls to central government forces.

1960
September Sulawesi is divided into North Sulawesi and South Sulawesi provinces.
Last traces of “Zelfbesturen” or autonomy for local rulers are removed from the law.

1961
February Remnants of “Permesta” guerillas in Sulawesi begin surrendering after offer of amnesty.
May 29 Last of Permesta rebels in Sulawesi surrender.

 

PERMESTA
Half a Rebellion

Barbara S. Harveys monograph
Permesta – Half A Rebellion is recommended for all those who wish to read more about the Permesta in North Sulawesi.


This title aptly signifies the several failed movements for increased regional autonomy over what was felt to be an economic and administrative overcentralization in Indonesia’s capital of Java. Harvey’s focus is especially important as it relates to the country’s political development as a whole since these movements, in opposition to influence of Sukarno, the PKI, and the central army, led to the authoritative strengthening of all three.

Based on research and fieldwork (e.g. interviews with participants in Permesta) conducted in 1971 and 1972, this monograph traces the course of the Permesta movement and rebellion in Sulawesi and casts light on central-regional relations in Indonesia.
Various chapters survey the national context, the regional context, and the struggle itself. (1977)”This work grows out of her long interest in Indonesia’s political development and a recent focus, involving substantial periods of field research, on the political history of Sulawesi.

She has done much to fill one of the major lacunae in modern Indonesian history, and readers will undoubtedly welcome her study
not only for the light that it throws on this period, but also because it makes much more understandable the extensive political changes that followed.” George McT. Kahin

     

 

.

 

The Secret
Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia

 

 

Subversion as a Foreign Policy

The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia.
New York: The New Press, 1995. 318 pages.

George Kahin has taught at Cornell University since 1951 and is one of the leading scholars of Southeast Asian history

—————————-

The book reveals a covert intervention by the United States in Indonesia in the late 1950s involving among other things the supply of thousands of weapons, creation and deployment ofa secret CIA airforce and logistical support from the Seventh Fleet. The operation has been kept almost totally secret from the American public for nearly 40 years.
This CIA operation proved to be even more disastrous than the Bay of Pigs-
San Francisco Chronicle

Kahin, George McT. and Kahin, Audrey R.

An extraordinary account of civil war in Indonesia provoked by President Eisenhower and Secretary of State John Foster Dulles.

U.S. Policy / Indonesia

This book covers Indonesian history from the end of the colonial period through the Eisenhower years. It stops short of the 1965 coup, which a CIA study described as follows: “In terms of the numbers killed the anti-PKI massacres in Indonesia rank as one of the worst mass murders of the 20th century, along with the Soviet purges of the 1930s, the
Nazi mass murders during the Second World War, and the Maoist bloodbath of the early 1950s.” To get anything else out of the CIA about Indonesia, you still need a crowbar, even if you leave out 1965.
But George Kahin was personally acquainted with most of the key players in Indonesian politics during the 1950s, and
he managed even without the CIA’s documents.The importance of this work is that it exposes the covert policy of Eisenhower and the Dulles brothers in Indonesia during the 1950s. This policy set the stage for the 1960s. The events
of 1965-1966, dismissed at the time by the world’s media as an “abortive Communist coup,” are still hotly disputed, and appear suspicious by any reasonable standard — the whole thing could have been set up by the CIA. That’s a book that cannot yet be written, but at least we’re off to a reliable start.

 

PRRI- Permesta

Ross and Wise explain:

After t their authoritative book about the CIA entitled The Invisible Government, Washington correspondents Thomas Ross and David Wise related how the U.S. supplied a right-wing rebel force in Indonesia with arms and a small air force of B-26 bombers in an attempt to overthrow Sukarno. The attempt failed, but not before one of the American pilots, Allen Lawrence Pope, was captured by loyalist forces.

 

Three weeks before Pope was shot down, Dwight D. Eisenhower had emphatically denied charges that the United States was supporting the rebellion against President Sukarno.
“Our policy,” he said at a press conference on April 30, “is one of careful neutrality and proper deportment all the way through so as not to be taking sides where it is none of our business.

“Now on the other hand, every rebellion that I have ever heard of has its soldiers of fortune….” But Pope was no freebooting soldier of fortune. He was flying for the CIA, which was secretly supporting the rebels who were trying to overthrow Sukarno. [p. 137]dministration changed hands and President Kennedy had arranged for Pope’s exchange and invited Sukarno to Washington, the new President was somewhat more candid than the old on the subject of the U.S. try at counter-revolution in 1958.

 

During the visit Kennedy commented to one of his aides:
“No wonder Sukarno doesn’t like us very much.
He has to sit down with the people who tried to overthrow him.
” [p. 145]

Arthur Schlesinger, Jr., in his authoritative biography of President Kennedy matter-of-factly confirms this story in a chapter analyzing Sukarno:

His deep mistrust of the white West was understandably compounded in the case of the United States by his knowledge that in 1958 the CIA had participated in an effort to overthrow him. [A Thousand Days, p. 532]
Wise and Ross also pointed out some of Washington’s reasons for being favorable to the right-wing generals:
And many in the CIA and the State Department saw merit in supporting these dissident elements. Even if Sukarno were not overthrown, they argued, it might be possible for Sumatra, Indonesia’s big oil producer, to secede, thereby protecting private American and Dutch holdings. At the very least, the pressures of rebellion might loosen Sukarno’s ties with the Communists and force him to move to the Right. At best, the Army, headed by General Abdul Haris Nasution, an anti-Communist, might come over to the rebels and force wholesale changes to the liking of the United States. [The Invisible Government, p. 139]
That attempted coup failed. But
seven years and nearly a million lives later these “changes” were effected.

A series of articles written by a Times team of journalists researching the activities of the CIA has confirmed the Wise-Ross story of the 1958 CIA intervention into Indonesia’s internal affairs.

In Indonesia in the same year [1958], against the advice of American diplomats, the CIA was authorized to fly supplies from Taiwan and the Philippines to aid army officers rebelling against President Sukarno in Sumatra and Java.

 

An American pilot was shot down on a bombing mission and was released only at the insistent urging of the Kennedy Administration in 1962. Mr. Sukarno, naturally enough, drew the obvious conclusions…. [New York Times, April 25, 1966

 

Feet to the Fire

Detailed information of a controversial period in US-Indonesia relations.

In-depth information of US government assistance to
PRRI and Permesta
movements and their subsequent change
of attitude when the Sukarno government prevailed.

We are given an in-depth view of how Indonesia was influenced
by the United States' inability to understand Sukarno's philosophy
of non-alignment, and how historically the Americans applied one basic foreign policy to all Asian nations regardless of their socio-political differences.

 

"I think it's time we held Sukarno's feet to the fire,"


said Frank Wisner, the CIA's Deputy Director of Plans (covert operations), one day in autumn 1956.{1}

 

INDONESIA 1957-1958
War and pornography

Wisner was speaking of the man who had led Indonesia since its struggle for independence from the Dutch following the war.

A few months earlier, in May, Sukarno had made an impassioned speech before the US Congress asking for
more understanding of the problems and needs of developing nations like his own.{2}
The ensuing American campaign to unseat the flamboyant leader of the fifth most populous nation in the world was to run the gamut from large-scale military maneuvers to seedy sexual intrigue.

The previous year, Sukarno had organized the Bandung Conference as an answer to the Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), the US-created political-military alliance of area states to "contain communism". In the Indonesian city of Bandung, the doctrine of neutralism had been proclaimed as the faith of the underdeveloped world.
To the men of the
CIA station in Indonesia the conference
was heresy, so much so that their thoughts turned toward assassination as a means of sabotaging it.

   

In 1975, the Senate committee which was investigating the CIA heard testimony that Agency officers stationed in an
East Asian country had suggested that an East Asian leader be assassinated "to disrupt an impending Communist [sic] Conference in 1955″.{3} (In all likelihood, the leader referred to was either Sukarno or
Chou En-lai of China.) But, said the committee, cooler heads prevailed at CIA headquarters in Washington and the suggestion was firmly rejected.

 

Nevertheless, a plane carrying eight members of the Chinese delegation, a Vietnamese, and two European journalists to the Bandung Conference crashed under mysterious circumstances. The Chinese government claimed that it was an act of sabotage carried out by the US and Taiwan, a misfired effort to murder Chou En-lai. The chartered Air India plane had taken off from Hong Kong on 11 April 1955 and crashed in the South China Sea. Chou En-lai was scheduled to be on another chartered Air India flight a day or two later. The Chinese government, citing what it said were press reports from the Times of India, stated that the crash was caused by two time bombs apparently placed aboard the plane in Hong Kong. A clockwork mechanism was later recovered from the wrecked airliner and the Hong Kong police called it a case of “carefully planned mass murder”. Months later, British police in Hong Kong announced that they were seeking a Chinese Nationalist for conspiracy to cause the crash, but that he had fled to Taiwan.{4}

In 1967 a curious little book appeared in India, entitled I Was a CIA Agent in India, by John Discoe Smith, an American. Published by the Communist Party of India, it was based on articles written by Smith for Literaturnaya Gazeta in Moscow after he had defected to the Soviet Union around 1960. Smith, born in Quincy, Mass. in 1926, wrote that he had been a communications technician and code clerk at the US Embassy in New Delhi in 1955, performing tasks for the CIA as well. One of these tasks was to deliver a package to a Chinese Nationalist which Smith later learned, he claimed, contained the two time bombs used to blow up the Air India plane. The veracity of Smith’s account cannot be determined, although his employment at the US Embassy in New Delhi from 1954 to 1959 is confirmed by the State Department Biographic Register.{5}

Elsewhere the Senate committee reported that it had “received some evidence of CIA involvement in plans to assassinate President Sukarno of Indonesia”, and that the planning had proceeded to the point of identifying an agent whom it was believed might be recruited for the job.{6} (The committee noted that at one time, those at the CIA who were concerned with possible assassinations and appropriate methods were known internally as the “Health Alteration Committee”.)
To add to the concern of American leaders, Sukarno had made trips to the
Soviet Union and China (though to the White House as well), he had purchased arms from Eastern European countries (but only after being turned down by the United States),{7} he had nationalized many private holdings of the Dutch, and, perhaps most disturbing of all, the Indonesian Communist Party (PKI) had made impressive gains electorally and in union-organizing, thus earning an it was a familiar Third World scenario, and the reaction of Washington policy-makers was equally familiar. Once again, they were unable, or unwilling, to distinguish nationalism from pro-communism, neutralism from wickedness. By any definition of the word, Sukarno was no communist. He was an Indonesian nationalist and a “Sukarnoist” who had crushed the PKI forces in 1948 after the independence struggle had been won.{8} He ran what was largely his own show by granting concessions to both the PKI and the Army, balancing one against the other. As to excluding the PKI, with its more than one million members, from the government, Sukarno declared: “I can’t and won’t ride a three-legged horse.”{9}

To the United States, however, Sukarno’s balancing act was too precarious to be left to the vagaries of the Indonesian political process. It mattered not to Washington that the Communist Party was walking the legal, peaceful road, or
that there was no particular “crisis” or “chaos” in Indonesia, so favored as an excuse for intervention. Intervention there would be.
It would not be the first. In 1955, during the national election campaign in Indonesia, the CIA had given a million dollars to the Masjumi party, a centrist coalition of Muslim organizations, in a losing bid to thwart Sukarno’s Nationalist Party as well as the PKI. According to former CIA officer Joseph Burkholder Smith, the project “provided for complete write-off of the funds, that is, no demand for a detailed accounting of how the funds were spent was required. I could find no clue as to what the Masjumi did with the million dollars.”{10}
In 1957, the CIA decided that the situation called for more direct action. It was not difficult to find Indonesian colleagues-in-arms for there already existed a clique of army officers and others who, for personal ambitions and because they disliked the influential position of the PKI, wanted Sukarno outmportant role in the coalition government.

I, or at least out of their particular islands. (Indonesia is the world’s largest archipelago, consisting of some 3,000 islands.)
The military operation the CIA was opting for was of a scale that necessitated significant assistance from the Pentagon, which could be secured for a political action mission only if approved by the National Security Council’s “Special Group” (the small group of top NSC officials who acted in the president’s name, to protect him and the country by evaluating proposed covert actions and making certain that the CIA did not go off the deep end; known at other times as the 5412 Committee, the 303 Committee, the 40 Committee, or the Operations Advisory Group).
The manner in which the Agency went about obtaining this approval is a textbook example of how the CIA sometimes determines American foreign policy. Joseph Burkholder Smith, who was in charge of the Agency’s Indonesian desk in Washington from mid-1956 to early 1958, has described the process in his memoirs: Instead of first proposing the plan to Washington for approval, where “premature mention … might get it shot down” … we began to feed the State and Defense departments intelligence that no one could deny was a useful contribution to understanding Indonesia. When they had read enough alarming reports, we planned to spring the suggestion we should support the colonels’ plans to reduce Sukarno’s power. This was a method of operation which became the basis of many of the political action adventures of the 1960s and 1970s. In other words, the statement is false that CIA undertook to intervene in the affairs of countries like Chile only after being ordered to do so by … the Special Group. … In many instances, we made the action programs up ourselves after we had collected enough intelligence to make them appear required by the circumstances. Our activity in Indonesia in 1957-1958 was one such instance.{11}

When the Communist Party did well again in local elections held in July, the CIA viewed it as “a great help to us in convincing Washington authorities how serious the Indonesian situation was. The only person who did not seem terribly alarmed at the PKI victories was Ambassador Allison. This was all we needed to convince John Foster Dulles finally that he had the wrong man in Indonesia. The wheels began to turn to remove this last stumbling block in the way of our operation.”{12} John Allison, wrote Smith, was not a great admirer of the CIA to begin with. And in early 1958, after less than a year in the post, he was replaced as ambassador by Howard Jones, whose selection “pleased” the CIA Indonesia staff.{13} go to notes

On 30 November 1957, several hand grenades were tossed at Sukarno as he was leaving a school. He escaped injury, but 10 people were killed and 48 children injured. The CIA in Indonesia had no idea who was responsible, but it quickly put out the story that the PKI was behind it “at the suggestion of their Soviet contacts in order to make it appear that Sukarno’s opponents were wild and desperate men”. As it turned out, the culprits were a Muslim group not associated with the PKI or with the Agency’s military plotters.{14}
The issue of Sukarno’s supposed hand-in-glove relationship with Communists was pushed at every opportunity. The CIA decided to make capital of reports that a good-looking blonde stewardess had been aboard Sukarno’s aircraft everywhere he went during his trip in the Soviet Union and that the same woman had come to Indonesia with Soviet President Kliment Voroshilov and had been seen several times in the company of Sukarno. The idea was that Sukarno’s well-known womanizing had trapped him in the spell of a Soviet female agent. He had succumbed to Soviet control, CIA reports implied, as a result of her influence or blackmail, or both. “
This formed the foundation of our flights of fancy,” wrote Smith. “We had as a matter of fact, considerable success with this theme. It appeared in the press around the world, and when Round Table, the serious British quarterly of international affairs, came to analyze the Indonesian revolt in its March 1958 issue, it listed Sukarno’s being blackmailed by a Soviet female spy as one of the reasons that caused the uprising.”


Seemingly, the success of this operation inspired CIA officers in Washington to carry the theme one step further.
A substantial effort was made to come up with a pornographic film or at least some still photographs that could pass for Sukarno and his Russian girl friend engaged in “his favorite activity”. When scrutiny of available porno films (supplied by the Chief of Police of Los Angeles) failed to turn up a couple who could pass for Sukarno (dark and bald) and a beautiful blonde Russian woman, the CIA undertook to produce its own films, “the very films with which the Soviets were blackmailing Sukarno”. The Agency developed a full-face mask of the Indonesian leader which was to be sent to Los Angeles where the police were to pay some porno-film actor to wear it during his big scene. This project resulted in at least some photographs, although they apparently were never used.{15}
Another outcome of the blackmail effort was a film produced for the CIA by Robert Maheu, former FBI agent and intimate of Howard Hughes. Maheu’s film starred an actor who resembled Sukarno. The ultimate fate of the film, which was entitled “Happy Days”, has not been reported.{16}
In other parts of the world, at other times, the CIA has done better in this line of work, having produced sex films of target subjects caught in flagrante delicto who had been lured to Agency safe-houses by female agents.
In 1960, Col. Truman Smith, US Army Ret., writing in Reader’s Digest about the KGB, declared: “It is difficult for most of us to appreciate its menace, as its methods are so debased as to be all but beyond the comprehension of any normal person with a sense of right and wrong.” One of the KGB methods the good colonel found so debased was the making of sex films to be used as blackmail. “People depraved enough to employ such methods,” he wrote, “find nothing distasteful in more violent methods.”{17}

Sex could be used at home as well to further the goals of American foreign policy. Under the cover of the US foreign aid program, at that time called the Economic Cooperation Administration, Indonesian policemen were trained and then recruited to provide information on Soviet, Chinese and PKI activities in their country. Some of the men singled out as good prospects for this work were sent to Washington for special training and to be softened up for recruitment. Like Sukarno, reportedly, these police officers invariably had an obsessive desire to sleep with a white woman. Accordingly, during their stay they were taken to Baltimore’s shabby sex district to indulge themselves.{18}

The Special Group’s approval of the political action mission was forthcoming in November 1957{19}, and the CIA’s paramilitary machine was put into gear. In this undertaking, as in others, the Agency enjoyed the advantage of the United States’ far-flung military empire. Headquarters for the operation were established in neighboring Singapore, courtesy of the British; training bases set up in the Philippines; airstrips laid out in various parts of the Pacific to prepare for bomber and transport missions; Indonesians, along with Filipinos, Taiwanese, Americans, and other “soldiers of fortune” were assembled in Okinawa and the Philippines along with vast quantities of arms and equipment.

For this, the CIA’s most ambitious military operation to date, tens of thousands of rebels were armed, equipped and trained by the US Army. US Navy submarines, patrolling off the coast of Sumatra, the main island, put over-the-beach parties ashore along with supplies and communications equipment. The US Air Force set up a considerable Air Transport force which air-dropped many thousands of weapons deep into Indonesian territory. And a fleet of 15 B-26 bombers was made available for the conflict after being “sanitized” to ensure that they were “non-attributable” and that all airborne equipment was “deniable”.
In the early months of 1958, rebellion began to break out in one part of the Indonesian island chain, then another. CIA pilots took to the air to carry out bombing and strafing missions in support of the rebels. In Washington, Col. Alex Kawilarung, the Indonesian military attachÆ, was persuaded by the Agency to “defect”. He soon showed up in Indonesia to take charge of the rebel forces. Yet, as the fighting dragged on into spring, the insurgents proved unable to win decisive victories or take the offensive, although the CIA bombing raids were taking their toll. Sukarno later claimed that on a Sunday morning in April, a plane bombed a ship in the harbor of the island of Ambon — all those aboard losing their lives — as well as hitting a church, which demolished the building and killed everyone inside. He stated that 700 casualties had resulted from this single run.

 

On 15 May, a CIA plane bombed the Ambon marketplace, killing a large number of civilians on their way to church on Ascension Thursday. The Indonesian government had to act to suppress public demonstrations.
Three days later, during another bombing run over Ambon, a CIA pilot, Allen Lawrence Pope, was shot down and captured. Thirty years old, from Perrine, Florida, Pope had flown 55 night missions over Communist lines in Korea for the Air Force. Later he spent two months flying through Communist flak for the CIA to drop supplies to the French at Dien Bien Phu. Now his luck had run out. He was to spend four years as a prisoner in Indonesia before Sukarno acceded to a request from Robert Kennedy for his release.

 

Pope was captured carrying a set of incriminating documents, including those which established him as a pilot for the US Air Force and the CIA airline CAT. Like all men flying clandestine missions, Pope had gone through an elaborate procedure before taking off to “sanitize” him, as well as his aircraft. But he had apparently smuggled the papers aboard the plane, for he knew that to be captured as an “anonymous, stateless civilian” meant having virtually no legal rights and running the risk of being shot as a spy in accordance with custom. A captured US military man, however, becomes a commodity of value for his captors while he remains alive.
The lndonesian government derived immediate material concessions from the United States as a result of the incident. Whether the Indonesians thereby agreed to keep silent about Pope is not known, but on 27 May the pilot and his documents were presented to the world at a news conference, thus contradicting several recent statements by high American officials.{20}

 

Notable amongst these was President Eisenhower’s declaration
on 30 April concerning Indonesia:

“Our policy is one of careful neutrality and proper deportment all the way through so as
not to be taking sides where it is none of our business.”{21}

 

 

And on 9 May, an editorial in the New York Times had stated:
It is unfortunate that high officials of the Indonesian Government have given further circulation to the false report that the United States Government was sanctioning aid to Indonesia’s rebels. The position of the United States Government has been made plain, again and again. Our Secretary of State was emphatic in his declaration that this country would not deviate from a correct neutrality … the United States is not ready … to step in to help overthrow a constituted government. Those are the hard facts. Jakarta does not help its case, here, by ignoring them.

 

Editor’s Note: NY Times should increase its credibility by accepting the hard facts, not by ignoring them and throwing the blame at Jakarta.

With the exposure of Pope and the lack of rebel success in the field, the CIA decided that the light was no longer worth the candle, and began to curtail its support. By the end of June, Indonesian army troops loyal to Sukarno had effectively crushed the dissident military revolt.
The Indonesian leader continued his adroit balancing act between the Communists and the army until 1965, when the latter, likely with the help of the CIA, finally overthrew his regime.

 

The Invisible Government
By David Wise and Thomas Ross

Invisible Government was published in 1964.
In their authoritative book about the CIA entitled
The Invisible Government, Washington correspondents Thomas Ross and David Wise related how the U.S. supplied a right-wing rebel force in Indonesia with arms and a small air force of B-26 bombers in an attempt to overthrow Sukarno. The attempt failed, but not before one of the American pilots, Allen Lawrence Pope, was captured by loyalist forces.

 

Killing Hope:
US Military and CIA Interventions Since World War II

by William Blum

1958: CIA vs. Sukarno
“I think its time we held Sukarno’s feet to the fire,” said Frank Wisner, then Deputy Director of Plans for the CIA, in 1956. By 1958, having failed to buy the government through the election process, the CIA was fomenting a full-fledged operation in Indonesia. Operation Hike, as it was called, involved the arming and training of tens of thousands of Indonesians as well as “mercenaries” to launch attacks in the hope of bringing down Sukarno.

In addition to the paramilitary activities, the CIA tried psychological warfare tricks to discredit Sukarno, such as passing rumors that he had been seduced by a Soviet stewardess

An Incident in the PRRI/Permesta Rebellion of 1958
Daniel F. Doeppers
Indonesia, Vol. 14, Oct., 1972 (Oct., 1972), pp. 182-195

doi:10.2307/3350738

In February 1958 certain elements of the Indonesian Army participated in a revolt against the government of President Sukarno. This action was centered in the outer islands of Sumatra and Sulawesi (Celebes), and although the major cities had fallen to the government by June 1958, the rebellion sputtered on until 1961. The revolt failed in the face of unexpectedly resolute action by the Indonesian government. At that time there were charges that The United States participated in this conflict in alimited and clandestine fashion — on the side of the rebels. Except for the occasional rebel use of British or American military airfields, Western intervention has been difficult to trace to official agencies. This article present evifence that a U.S. Navy reconnaissance plane, flown by a rgularly assigned active duty crew, was very nearly shot down during a classified mission in the Sulawesi area on March 27, 1958.

 

 

18 mei 1958

The following week, one day after the United States officially proposed a cease-fire, Allen Pope was shot down while flying for the rebels and the CIA. However, the Indonesian Government withheld for nine days the fact that an American pilot had been captured. On May 18 it announced only that a rebel B-26 had been shot down.

Minggu berikutnya, satu hari setelah Amerika Serikat secara resmi mengusulkan gencatan senjata, Allen Pope ditembak jatuh saat terbang untuk pemberontak dan CIA. Namun, Pemerintah Indonesia yang telah dipotong selama sembilan hari fakta bahwa seorang pilot Amerika telah ditangkap. Pada tanggal 18 Mei mengumumkan hanya itu pemberontak B-26 telah ditembak jatuh

18 Mei 1958

Dewanto’s Mustang Shot Down Pope’s B-26 Invader

 


He was the only Indonesia fighter pilot who shot down an enemy plane. He was also the only person who reconciled two armed forces who were engaged in shooting each other in Halim AFB, October 1965. But nobody cared when in an effort to survive, he became a pick-up driver transporting coconuts along the Banten-Jakarta route.

Dewanto fired until the last bullets
Liang apron, May 18, 1958. Air Force Captain Ign. Dewanto in his P-51 Mustang’s cockpit, was preparing for a take-off. That morning, he was assigned to attack AUREV (Angkatan Udara Revolusioner/Revolutionary Air Force) of the rebellion movement Permesta in North Sulawesi (Celebes). Rockets were under the Mustang’s wing, impatiently to be fired. Just a few seconds before Dewanto started the engine, he received order to cancel the attack mission on Manado but instead was diverted to Ambon.

What the hush about? An AUREV bomber B-26 Invader bombed Ambon! Immediately he started the engine. The four blades turned the 1.590 horsepower Rolls-Royce engine. Dewanto took off and sped his Mustang impatiently. From the air, he saw black smokes engulfing Ambon. Ruins were seen scattered everywhere, indicating it had just been under heavy air attack. He flew around for awhile but there was no sign of the B-26. He later headed his plane to the west. The ferry tank was released to speed up his Mustang.

Dewanto flew low. Just seconds as he saw the ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia/Indonesian Navy)’s convoy ships, also saw a glimpse of a plane. “B-26,” he mumbled. Oh no! The plane was flying towards the ships. Dewanto throttled full speed his Mustang. Luckily his position was right behind the Invader. For a moment he hesitated to release his rocket because the enemy plane position was between his Mustang and the ship. One, two rockets were fired. They all missed. None hit the target. In seconds, he then fired his 12.7 machine gun. Row of bullets spurted from the gun. Dewanto was definitely sure, this time he hit the target.


At the same moment, KRI Sawega also fired its guns. Bofors, Oerlikon, 12.7 and 7.62 Water Mantle simulatenously were barking. The platoon on the deck by chance, was also manning their gun on the enemy plane. “The enemy is hit,” shout was heard from the ship.

 


The B-26 Invader, piloted by Allen Lawrence Pope, a U.S. soldier of fortune with radio operator Hary Rantung (a former AURI personnel)., burning with thick smokes, plunged down to the sea. For Dewanto the tension has not eased yet.

While returning to his airbase, Dewanto confronted another B-26. Head on attack and face-to-face air duel, could not be avoided. With full courage Dewanto fired his Mustang’s gun on the B-26, flown by Cony, another U.S. hired pilot. Cony returned the firing. “He fires until the last bullets,” said Petit Muharto, the former Permesta Airforce Chief-of-Staff remembering the event to Angkasa.

Both Dewanto’s and Cony’s plane suffered from the air duel. The tire of Cony’s plane was hit. According to Petit, it was known when the bomber landed on Mapanget runway skidding to a trench. While Dewanto’s Mustang suffered bullets shot on the fin. “He’s a brave pilot,” Cony said to Petit after he landed, praising his opponent.

Long after the air duel action, Petit met Dewanto. Petit asked, “Why don’t you use the rockets to bring down Cony?” Dewanto answered, “I had used all my rockets to the other B-26 (Allen Pope).” In other words, Dewanto’s rocket or his machine gun brought down Pope’s bomber to the bottom of the sea. Up to the present the polemic who shot down Pope still remains a question ­ the Navy claimed their guns brought down Pope’s B-26 Invader.

Unfortunately we could never get an answer from Dewanto, a fighter pilot who with his virtuosity deserved an ace title ­ the honorary title for pilot who shoot down an enemy plane. The word “ace” is taken from the ace playing card, the deadly card to beat an opponent.

There are many basic reasons in giving an ace title. In America for example, the title is given to a pilot who has shot down at least five enemy aircrafts. The World War II produced 268 P-51 Mustang aces alone!

Permesta
Later, Pope brought to trial in Jakarta
Four days earlier, Dewanto was involved in operations attacking Permesta Airforce Base at Mapanget (now Sam Ratulangi, Manado), Tasuka (near Tondano Lake), Morotai dan Jailolo (Halmahera). The operations engaged five P-51 Mustangs and four B-25 Mitchell bombers, flying from separate places. From Laha, Air Lieutenant Soewoto Sukendar flew a B-25 escorted by Air Lieutenant Rusman and Air Major Leo Wattimena in P-51s.


Two other B-25 Mitchell bombers were flown from Liang, piloted by Air Captain Sri Mulyono Herlambang and First Air Lieutenant Sudarman. The bombers were escorted by Captain Dewanto’s Mustang. From Amahai, two P-51s piloted by First Air Lieutenant Luly Wardiman and First Air Lieutenant Nayarana Soesilo escorted Air Captain Suwondo’s Mitchell bomber.

Leo Wattimena was the operation commander, while the bomber fleet was trusted under Sri Mulyono command. The Mustangs were assigned to shoot down every enemy aircraft seen and Mitchell bombers were to destroy enemy runways. Departing from three different places, they rendezvoused at the edge of Lifamatola of the Sula Islands, the Mangole chain islands before headLeo Wattimena briefed all the pilots. The briefing was short, he only said: tomorrow at dawn an air strike would be conducted to grab air supremacy over the East Indonesian sky. “In the afternoon around 15.00 hours,” recalled Sri Mulyono, nine aircrafts departed from their respective airbases to three designated points around Ambon Island and spent the night there.

When they reached Ambon, the sun had gone already. One by one, the planes landed. A habit of Allen Lawrence Pope, the Permesta’s hired U.S. pilot, he never showed up at night. At dawn on May 15, Leo launched his mission. He calculated as the sun rose at 05.45 a.m., formation of his air attack aircrafts arrived on the target location. Based on intelligence reports, Permesta has about 10 aircrafts consisting of B-26 bomber, P-51 Mustang and PBY Catalina amphibian plane.

In this air theatre Dewanto, Leo Wattimena and Rusman formed an umbrella for the B-25s piloted by Sri Mulyono, Soewoto Sukendar, and Sudarman who successfully destroyed Permesta Airforce bases, feared by the TNI.

The heroic air assault was dramatized by Noordono ­ the aviation painter ­ on canvas. His painting depicted an Indonesian Airforce’s B-25 number M-429 passing and its bomb left catastrophic blast on the enemy runway airfield. Smokes came out of the parked Catalina, probably in front of an operation room, indicating it was hit during the surprise attack.

From this big air assault operation, air supremacy was finally seized. “We destroyed eight planes,” recalled Sri Mulyono.
He was called Totok

 

He look like wedono, comment President Soekarno

 

Only few people really knew who Ignatius Dewanto was. Like his name, according to Sri Mulyono, “He wanted his name to be written as Dewanta not Dewanto. But many knew him as Dewanto.”

Just mentioned (Ret) Air Chief Marshal Saleh Basarah, (Ret) Air Marshal Omar Dhani, (Ret) Air Marshal Sri Mulyono Herlambang, (Ret) Air Marshal Wisnu Djajengminardo, (Ret) Air Commodore Agustinus Andy Andoko (Dewanto’s former mate in TALOA), (Ret) Air Major Petit Muharto, to (Ret) Colonel PGO Noordraven ­ and many other names ­ all agreed to say: “Dewanto is a brave man!”

“We called him Totok,” said Saleh Basarah. Omar Dhani who called himself as observer to his colleagues, explained that underneath his tough figure, Dewanto was in fact a cheerful and “an all round” person. He played piano, loved singing, swimming, athletic, and loved to hang out. “Compared to his friends, his progress chart was higher than the others,” he added.

Wisnu had other opinion. To him, Dewanto who always kept well his mustache, actually was a gentleperson, different than Leo Wattimena. Saleh Basarah added, not only Dewanto had firmed characteristic, his IQ was above average.

Born from a Catholic couple, M. Mardjahardjana and Theresia Sutijem in Kalasan, Yogyakarta on August 9, 1929, Dewanto’s young life was greatly influenced by the struggle for Indonesian independence atmosphere.

Its burned the young soul of Dewanto. Gun shots, bomb explosions, cries of agony those who were tortured and tales of heroic deeds for independence in the frontline, crystalized in Totok.

His father who was a teacher, could not subdued his son’s intention to join the fight for independence. Totok chose Solo and he melt into the fighting force, which in history is known as “Solo youngsters,” or well known as Tentara Pelajar (TP). He joined Slamet Riyadi group. His career was quite bright and was trusted to head a squad (1950). Earlier (1948) he was trusted head of TP’s grenade manufacturer.

“We were in the same lichting (generation), but we looked up to him because of his leadership qualities. Perhaps also because of his Faculty of Technique Gajah Mada University background,” explained Sri Mulyono who had enough knowledge to describe Dewanto’s obstinacy. Dewanto once led TP to intercept Dutch tank convoy enroute from Semarang to Solo in Boyolali area. To Sri Mulyono the unforgetable part was when TP were in ready position and the tank convoy was getting closer, Dewanto behind a trench suddenly with “craziness” opened fire with local built sten-gun against the Dutch armoured troop. “He was so brave and yet less considerate,” he recalled.

In several ambushes, TP acquired assistance from the Pasukan Pertahanan Pangkalan (PPP) AURI led by OMO (Second Lieutenant) II A. Wiriadinata because Sri Mulyono recalled, Wiriadinata’s troops were the only troop who had a 12.7 mm. He later became the first PGT (Pasukan Gerak Tjepat, now Korpaskhau/Airforce Special Troop) commander in 1952. Because of his distinction, Wiriadinata was appointed Battle Commander of Panembahan Senopati 105 (PPS-105) which later on became known as Pasukan Garuda Mulya.

Even after Dewanto became a pilot, Totok was still the old brave Totok. Andoko had a unique tale. Not long after he landed in Halim AFB, a Mustang landed. “To my astonishment, a long electric wire was hanging behind the Mustang. I asked the (ground) crew, who was the pilot. Pak Dewanto they answered lightly,” Andoko recalled the incident to Angkasa.

 

While still wondering what kind of manouver Dewanto did and how low he flew, Andoko was even more confused when someone burst out saying that it was not Dewanto if he had not brought along an electric wire after his routine exercise flights.

After the cease-fire (1948), Dewanto (also Sri Mulyono) was posted in Semarang ­ only for TPs who spoke Dutch making them as counterpart between Dutch Military Police and the Indonesian Army.

 On July 25, 1950, the Indonesian Defence Ministry announced the Airforce needed pilots. So Dewanto and Mulyono enlisted and recalled Sri Mulyono, (the late retired Colonel) Abdul Kadir and (Lieutenant) Soegiarto from TP, were also accepted while some of their colleagues had already joined AURI. “Soegiarto crashed with a P-51 in Depok,” Omar Dhani added

Mustang Dewanto  menembak serangan   B – 26 Allan Pope  
 
Dia adalah satu-satunya pilot tempur Indonesia yang menembak jatuh sebuah pesawat musuh . Dia juga satu-satunya orang yang mendamaikan dua pasukan yang terlibat dalam saling tembak di Halim, Oktober 1965. Tapi tak seorang pun peduli ketika dalam upaya untuk bertahan hidup , ia menjadi sopir pick-up mengangkut kelapa di sepanjang rute Banten – Jakarta .

Dewanto dipecat sampai peluru terakhir
Liang apron , 18 Mei 1958. Kapten Udara Ignatius . Dewanto dalam P – 51 Mustang kokpit , bersiap untuk lepas landas . Pagi itu , dia ditugaskan untuk menyerang AUREV ( Angkatan Udara Revolusioner / Revolusioner Angkatan Udara ) dari pemberontakan gerakan Permesta di Sulawesi Utara ( Sulawesi ) . Rockets berada di bawah sayap Mustang , sabar akan dipecat. Hanya beberapa detik sebelum Dewanto take , ia menerima pesanan untuk membatalkan misi serangan di Manado melainkan dialihkan ke Ambon .

Apa hush tentang ? Sebuah bomber B – 26 AUREV Invader dibom Ambon ! Segera ia menyalakan mesin . Keempat pisau berbalik 1.590 tenaga kuda mesin Rolls-Royce . Dewanto lepas landas dan melesat Mustang tak sabar . Dari udara , ia melihat asap hitam melanda Ambon . Reruntuhan terlihat berserakan di mana-mana , yang menandakan bahwa ia baru saja berada di bawah serangan udara berat . Dia terbang sekitar untuk sementara tapi ada ada tanda-tanda B – 26 . Dia kemudian menuju pesawatnya ke barat . Tangki feri dirilis untuk mempercepat Mustang nya .
Dewanto terbang rendah . Hanya beberapa detik saat ia melihat ALRI ( Angkatan Laut Republik Indonesia / Angkatan Laut Indonesia ) ‘ s kapal konvoi , juga melihat sekilas pesawat . ” B – 26 , ” gumamnya . Oh tidak! Pesawat itu terbang menuju kapal . Dewanto mencekik kecepatan penuh Mustang nya . Untungnya posisinya berada tepat di belakang Invader tersebut . Sejenak ia ragu-ragu untuk melepaskan roket karena posisi pesawat musuh adalah antara Mustang dan kapal . Satu , dua roket ditembakkan . Mereka semua terjawab . Tidak mencapai target. Dalam hitungan detik , ia kemudian menembakkan senapan mesin 12,7 . Row peluru muncrat dari pistol . Dewanto pasti yakin , kali ini ia mencapai target.

Pada saat yang sama , KRI Sawega juga menembakkan senjatanya . Bofors , Oerlikon , 12,7 dan 7,62 water mantle menggonggong . Peleton di dek secara kebetulan , juga berjaga senjata mereka di pesawat musuh . ” Pesawat musuh kena , ” teriak personil yang ada dari kapal .
 

The B – 26 Invader , dikemudikan oleh Allen Lawrence Pope , seorang tentara AS keberuntungan dengan operator radio Hary Rantung ( mantan personel AURI ) . , Terbakar dengan asap tebal , terjun ke laut . Untuk Dewanto, ketegangan belum mereda .

Saat kembali ke pangkalan udara , Dewanto berpapasan dengan B – 26 . Kepala menyerang dan tatap muka duel udara, tidak bisa dihindari . Dengan beraninya Dewanto menembakkan pistol Mustang -nya di B – 26 yang diterbangkan oleh Cony , AS lainnya disewa percontohan . Cony kembali penembakan . ” Dia kebakaran sampai peluru terakhir,” kata Petit Muharto , mantan Permesta Airforce Kepala -of – Staf mengingat acara untuk Angkasa .
Kedua Dewanto dan Cony itu pesawat menderita duel udara. Ban pesawat Cony yang ditabrak . Menurut Petit , diketahui ketika pembom mendarat di Mapanget landasan meluncur ke parit . Sementara Dewanto Mustang menderita peluru ditembak pada sirip . ” Dia seorang pilot pemberani , ” kata Cony ke Petit setelah ia mendarat , memuji lawannya .

Lama setelah aksi duel udara, Petit bertemu Dewanto . Petit bertanya, ” Mengapa Anda tidak menggunakan roket untuk menjatuhkan Cony ? ” Dewanto menjawab , ” Saya telah menggunakan semua roket saya yang lain B – 26 ( Allen Pope ) . ” Dengan kata lain , roket Dewanto atau senapan mesinnya dibawa turun bomber Paus ke dasar laut . Sampai saat ini polemik yang ditembak jatuh Paus masih tetap pertanyaan ¬ Angkatan Laut mengklaim senjata mereka menjatuhkan Paus B – 26 Invader .

Sayangnya kita tidak pernah bisa mendapatkan jawaban dari Dewanto , seorang pilot pesawat tempur yang dengan keahlian nya layak gelar ace ¬ gelar kehormatan untuk pilot yang menembak jatuh pesawat musuh . Kata ” ace ” diambil dari kartu ace bermain , kartu mematikan untuk mengalahkan lawan .

Ada banyak alasan dasar dalam pemberian gelar ace . Di Amerika misalnya , dianugerahkan kepada penerbang yang menembak jatuh sedikitnya lima pesawat musuh . Perang Dunia II menghasilkan 268 P – 51 Mustang ace saja !
Permesta
Kemudian, Paus dibawa ke pengadilan di Jakarta
Empat hari sebelumnya , Dewanto terlibat dalam operasi menyerang Permesta Airforce Base di Mapanget (sekarang Sam Ratulangi , Manado ) , Tasuka ( dekat Danau Tondano ) , Morotai Dan Jailolo ( Halmahera ) . Operasi terlibat lima P – 51 Mustang dan empat B – 25 Mitchell pembom , terbang dari tempat terpisah . Dari Laha , Air Letnan Soewoto Sukendar terbang B – 25 dikawal oleh Air Letnan Rusman dan Mayor Udara Leo Wattimena dalam P – 51s .

Dua B – 25 Mitchell pembom lainnya diterbangkan dari Liang , dikemudikan oleh Kapten Udara Sri Mulyono Herlambang dan First Air Letnan Sudarman . Para pembom dikawal oleh Mustang Kapten Dewanto . Dari Amahai , dua P – 51s dikemudikan oleh First Air Letnan Luly Wardiman dan First Air Nayarana Soesilo dikawal Mitchell bomber Kapten Udara Suwondo .

Leo Wattimena adalah komandan operasi , sedangkan armada bomber dipercaya di bawah komando Sri Mulyono . The Mustang ditugaskan untuk menembak jatuh setiap pesawat musuh dilihat dan Mitchell pembom adalah untuk menghancurkan landasan pacu musuh . Berangkat dari tiga tempat berbeda , mereka rendezvoused di tepi Lifamatola dari Kepulauan Sula , pulau-pulau rantai Mangole sebelum headLeo Wattimena penjelasan semua pilot . Briefing pendek , ia hanya mengatakan : besok subuh serangan udara akan dilakukan untuk meraih supremasi udara di atas langit Indonesia Timur. ” Pada sore hari sekitar jam 15.00, ” aku Sri Mulyono , sembilan pesawat berangkat dari pangkalan masing-masing untuk tiga poin tentukan di sekitar pulau Ambon dan bermalam di situ .

Ketika mereka tiba di Ambon , matahari telah pergi sudah . Satu demi satu , pesawat mendarat . Sebuah kebiasaan Allen Lawrence Pope , menyewa pilot AS yang Permesta , ia tidak pernah muncul di malam hari . Saat fajar pada tanggal 15 Mei , Leo memulai misinya . Dia dihitung sebagai matahari terbit di 05:45 , pembentukan nya pesawat serangan udara tiba di lokasi target . Berdasarkan laporan intelijen , Permesta memiliki sekitar 10 pesawat yang terdiri dari B – 26 bomber , P – 51 Mustang dan PBY Catalina amfibi pesawat.

Dalam teater Dewanto , Leo Wattimena dan Rusman membentuk payung untuk B – 25s dikemudikan oleh Sri Mulyono , Soewoto Sukendar , dan Sudarman, menghancurkan sarang AU Permesta yang ditakuti oleh TNI .
Serangan udara heroik ini didramatisir oleh Noordono ¬ ¬ pelukis kedirgantaraan di atas kanvas . Lukisannya digambarkan seorang Airforce itu Indonesia B – 25 nomor M – 429 passing dan bom yang meninggalkan ledakan hebat di landasan musuh . Asap keluar dari Catalina diparkir , mungkin di depan ruang operasi , menunjukkan itu terkena selama serangan mendadak .

Dari operasi udara besar , akhirnya keunggulan udara berhasil disita . ” Delapan pesawat kita hancurkan , ” aku Sri Mulyono .
Ia dipanggil Totok

Dia terlihat seperti wedono , komentar Presiden Soekarno

Hanya sedikit orang yang benar-benar tahu siapa Ignatius Dewanto adalah . Seperti namanya , menurut Sri Mulyono , “Dia ingin namanya ditulis sebagai Dewanta tidak Dewanto . Tapi banyak mengenalnya sebagai Dewanto . “
Hanya disebutkan ( Pur) Marsekal Saleh Basarah , ( Pur) Marsekal Omar Dhani , ( Pur) Marsekal Sri Mulyono Herlambang , ( Pur) Marsekal Wisnu Djajengminardo , ( Pur) Komodor Udara Agustinus Andy Andoko ( mantan rekan Dewanto di Taloa ) , ( Pur) Petit Muharto Mayor Udara , untuk ( Pur) PGO Kolonel Noordraven ¬ dan banyak nama lain ¬ semua sepakat untuk mengatakan : ” ! Dewanto seorang pemberani “

” Kami memanggilnya Totok , ” ujar Saleh Basarah . Omar Dhani yang menyebut dirinya sebagai pengamat untuk rekan-rekannya , menjelaskan bahwa di balik sosok tangguh , Dewanto ternyata adalah seorang ceria dan ” semua bulat ” orang . Dia bermain piano , mencintai bernyanyi , berenang , atletik , dan senang bergaul . ” Dibandingkan dengan teman-temannya , grafik kemajuan lebih tinggi dari yang lain , ” tambahnya .
Wisnu memiliki pendapat lain . Baginya , Dewanto si pemelihara kumisnya , sebenarnya sosok yang halus , berbeda dari Leo Wattimena . Saleh Basarah menambahkan , tidak hanya Dewanto telah menguat karakteristik , IQ-nya di atas rata-rata.

Lahir dari pasangan Katolik , M. Marjahardjana dan Theresia Sutijem di Kalasan , Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 1929, kehidupan muda Dewanto sangat dipengaruhi oleh perjuangan untuk suasana kemerdekaan Indonesia .
Yang membakar jiwa muda Dewanto . Gun tembakan , ledakan bom , teriakan penderitaan mereka yang disiksa dan kisah-kisah perbuatan heroik untuk kemerdekaan di garis depan , mengkristal dalam Totok .
Ayahnya yang seorang guru , tak kuasa membendung keinginan anaknya untuk bergabung dengan perjuangan kemerdekaan . Totok memilih Solo dan dia melebur menjadi kekuatan pertempuran , yang dalam sejarah dikenal sebagai ” anak-anak Solo, ” atau dikenal sebagai Tentara Pelajar ( TP ) . Dia bergabung Slamet Riyadi kelompok . Karirnya cukup cerah dan dipercaya untuk memimpin skuad ( 1950 ) . Sebelumnya ( 1948) pernah menjadi kepala pabrik granat TP .

” Kami berada di lichting sama ( generasi ) , tapi kami mengaguminya karena kualitas kepemimpinannya . Mungkin juga karena kuliah di bagian teknik Universitas Gajah Mada , ” jelas Sri Mulyono yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggambarkan ketegaran Dewanto . Dewanto pernah memimpin TP untuk mencegat konvoi tank Belanda enroute dari Semarang ke Solo di daerah Boyolali . Untuk Sri Mulyono bagian tak terlupakan adalah ketika TP berada dalam posisi siap dan konvoi tank semakin dekat , Dewanto balik parit tiba-tiba dengan ” kegilaan ” melepaskan tembakan dengan lokal dibangun sten -gun terhadap pasukan lapis baja Belanda. ” Dia begitu berani dan namun kurang perhatian , ” kenangnya .

Di beberapa penyergapan , TP memperoleh bantuan dari Pasukan Pertahanan Pangkalan ( PPP ) AURI dipimpin oleh OPT ( Letnan Dua ) II A. Wiriadinata karena Sri Mulyono ingat , pasukan Wiriadinata itu adalah satu-satunya pasukan yang memiliki 12,7 mm . Dia kemudian menjadi PGT pertama ( Pasukan Gerak Tjepat , sekarang Korpaskhau / Airforce Pasukan Khusus ) komandan pada tahun 1952 . Karena perbedaan itu , Wiriadinata diangkat Pertempuran Komandan Panembahan Senopati 105 ( PPS – 105 ) yang kemudian dikenal sebagai Pasukan Garuda Mulya .
Bahkan setelah Dewanto menjadi pilot , Totok masih merupakan Totok berani tua. Andoko memiliki kisah yang unik . Tidak lama setelah ia mendarat di Halim , Mustang mendarat . ” Saya terkejut , kawat listrik panjang itu tergantung di belakang Mustang . Aku bertanya ( tanah) awak , yang pilot . Pak Dewanto mereka menjawab ringan , ” Andoko menceritakan hal tersebut kepada Angkasa .

Sementara masih bertanya-tanya apa jenis manuver Dewanto lakukan dan seberapa rendah ia terbang , Andoko bahkan lebih bingung ketika seseorang meledak mengatakan bahwa itu tidak Dewanto jika ia tidak membawa kawat listrik setelah penerbangan latihan rutinnya .

Setelah gencatan senjata ( 1948 ) , Dewanto ( juga Sri Mulyono ) telah diposting di Semarang ¬ hanya untuk TPS yang berbicara Belanda untuk dijadikan counterpart antara polisi militer Belanda dan Tentara Nasional Indonesia .
 Pada tanggal 25 Juli 1950, Departemen Pertahanan Indonesia mengumumkan Angkatan Udara membutuhkan penerbang . Jadi Dewanto dan Mulyono terdaftar dan Sri Mulyono , ( Kolonel purnawirawan, almarhum ) Abdul Kadir dan ( Letnan ) Soegiarto dari TP , juga diterima sementara beberapa rekan mereka telah bergabung AURI . ” Dia crash dengan P – 51 di Depok , ” tambah Omar Dhani

 

Source sukarnoyears web blog

 

 

 

18 Mei 1958,

 Kapten Udara Ignatius Dewanto sedang berada di Lapangan Terbang Liang. Saat itulah dia menerima laporan ada pesawat B-26 Invader yang menyerang Kota Ambon.

Pasukan TNI memang selalu dalam keadaan siaga, Angkatan Udara Revolusioner Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), kerap menyerang wilayah RI.

Dewanto bergerak cepat. Dia segera memacu pesawat P-51 Mustang kebanggannya ke ujung landasan. Salah satu pilot terbaik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) itu bergerak mencari musuhnya. Demikian ditulis dalam buku Bakti TNI Angkatan Udara 1946-2003.

Di atas Kota Ambon, Dewanto melihat kerusakan akibat serangan pesawat udara. Namun dia tidak menemukan B-26 buruannya. Setelah bergerak ke arah Barat, Dewanto baru melihat B-26 itu. Rupanya pesawat yang dipiloti Allan Lawrence Pope itu hendak menyerang konvoi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).

Dewanto segera menyerang pesawat musuh itu dengan senapan mesin 12,7 mm dan roket pesawat P-51 Mustang. Berhasil, pesawat itu terbakar dan jatuh.

Namun Allan Pope dan juru radio Hary Rantung berhasil selamat walau pesawat mereka ditembak jatuh Dewanto. Mereka sempat terjun dengan parasut sebelum pesawat mereka hancur.

Tertembaknya pesawat yang dipiloti Allan Pope ini penting artinya. Saat itu Indonesia bisa membuktikan kalau pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), dibantu oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini diduga Central Intelligence Agency (CIA) yang banyak berperan.

Tertangkapnya Alan Poppe juga membuat AS malu dan kemudian menghentikan bantuannya pada Permesta. Dengan demikian TNI menjadi lebih mudah untuk menghancurkan pasukan Permesta.

Allan Pope sendiri kemudian divonis mati oleh pengadilan militer. Namun akhirnya Presiden Soekarno membebaskan Pope, alasannya Soekarno tidak tega saat istri Pope datang dan menangis minta suaminya agar dibebaskan. Itu pengakuan Soekarno, tapi diduga pemerintah AS yang gencar melobi agar Pope tidak dihukum mati.

(forum u2)

 

 

 

 

 

20 Mei 1958

 

Kota Payakumbuh sudah dikuasai oleh Pasukan  komando Operasi 17 Agustus.(Ahmad Yani)

Pelaksanan perintah KSAD untuk menangkap  M.Saleh Lahade dan semua tokoh Permesta di Mkaasar dilakukan tanggal 20 Mei 1958, selain itu juga Mochtar Lintang, Anwar bey,Nazaruddin Rachmat,Kaligis,Bing Latumahina, dr O.F.Engelen dan lainnya ditahan. Setelah melalui proses pemeriksaan,mereka dipenjarakan di Madiun dan Jakarta. Sejumlah perwira lainnya juga dikeluarkan dari dinas militer

(R.Z.Leirissa)

 

21 Mei 1958

Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani berhasil menguasai

 

 

Kota Bukittinggi 21 Mei 1958

Pada hari ini juga Ahmad Yani telah berada di kota Bukittinggi,

Pada hari itu juga Ahmad Yani mengunjungi asrama yang ditempati keluarga tentara  PRRI yang ditawan.

(ahmad Yani)

Bukittingi falls to central government forces, as does Gorontalo on Sulawesi.

Tanggal 10 Februari 1958, Wakil Komandan Brimob Kepolisan Negara, Kombes Sutjipto Judodihardjo, datang ke Sumatera Tengah.

Dia menemui Kaharoeddin dan menyerahkan uang Rp 5 juta untuk bantuan pada Kepolisan Sumatera Tengah. Diharapkan uang ini bisa jadi dana operasional kepolisian jika situasi di Sumatera terus memburuk.

Demikian dikutip dalam buku Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan, terbitan Pustaka Sinar Harapan tahun 1998.

 

 

Pada 21 Mei 1958, pasukan TNI dari Jakarta berhasil merebut Bukittinggi dan mematahkan perlawanan PRRI.

Maka uang operasional yang diserahkan itu diserahkan secara utuh

 

 oleh Kaharoeddin,

pada penggantinya Kombes Soewarno Tjokrodiningrat. Serah terima dilakukan secara tertib administrasi dan lengkap dengan dokumen serah terima.

Saat itu banyak orang yang geleng-geleng kepala melihat kejujuran Kaharoeddin. Namanya saat perang, tidak ada pertanggungjawaban penggunaan uang.

Bisa saja sebenarnya Kaharoeddin menghabiskan uang itu, toh tidak akan ada yang mencarinya. Lagipula uang itu sudah dipercayakan sepenuhnya pada Kaharoeddin.

Namun Kaharoeddin tetap menjaga keteladanannya. Dia tidak mau korupsi.

“Kakek saya memang jujur. Jangankan uang, dia juga tidak mau menggunakan fasilitas dinas. Saat menjabat Gubernur Sumatera Barat, anaknya hendak menikah. Tapi Kakek tidak mau anaknya menikah di Gedung Gubernuran,” kata cucu Kaharoeddin, Aswil Nasir, saat berbincang dengan merdeka.com beberapa waktu lalu.

 


[ian]

 

(merdeka com)

 

22 Mei 1958

 

Melihat keadaan kota yang sepi dan lengang di Bukittinggi   memberi kesan kota itu dikosongkan  karena dicekam rasa takut yang ditiupkan kepada penduduk. Kepada penduduk disebarkan serita tentang kekejaman  TNI sehingga tidak ada pilihan  bagi penduduk kecuali menghindar agar selamat .

 

Menyadari keadaan ini 

 

Ahmad yani segera  memberikan penjelasan  melalui perinth hariannya . Dalam Perintah harian itu  dijelaskan  bahwa  TNI dating hanya  untuk mengakhiri para petualang.

 

 

Penjelasan ini melegakan rakyat , satu persatu pintu pertokoan  mulai terbuka.

Rakyat sedikit demi sedikit  berani keluar rumah.

Cerita yang mengerikan sebelumnya tidak terbukti dalam kenyataan

(Ahmad yani)

 

Kampung Matur Dibumi Hangus

Saya ingat ketika itu kami bermukim di Pekanbaru, ayah kami saat itu bertugas sebagai Kepala Polisi Pekanbaru.

Karena, situasi yang tidak kondusif untuk urang awak saat itu, ayah kami sempat diperiksa di Bukittingg, sedangkan kami mengungsi ke Matur.

 Saat itu saya baru duduk dikelas 1 SR. Saya sempat melihat betapa kejamnya tentara Soekarno yang membakar kampung kami, karena di Padang Kaisak yaitu daerah hutam beberapa kilo memasuki Matur Komandan Batalyonnya tertembak, yang akibatnya mereka membumi hangusin kampung Matur kami.

Masih tergiang pada saya, ketika itu tentara Soekarno menembak membabi buta dan menghujanikampung dengan mortir dari pesawat terbang.

Sebagian besar dari kami tinggal di bawah tanah (tempat perlindungan)untuk menyelamatkan diri. Kesan yang tidak terlupakan dikala masih kecil

Setelah itu, ayah kami dipindahkan ke Tanjungpinang, dan kami kembali tinggal di Pekanbaru sebelum diboyong ke Tanjungpinang.

 (Dr Ir Herman Moechtar)

24 Mei 1958

Gelombang pengabungan pasukan PRRI dari hari ke hari semakin banyak, 5000 orang dari Anggota batalyon 141 menyatakan dirinya  kembali kepangkuan Ibu Pertiwi , jumlah ini adalah yang terbesar langsung ditangani

 

 Ahmad Yani dilapangan.

Penerimaaan ke 500 orang ini dilakukan di

 

Padang Panjang yang merupakan kota terdekat dari tempat mereka berada dengan suatu upacara militer  pada tanggal 24 Mei 1958.Mereka diterima dengan upacara Keprajuritan dengan senjata lengkap.

25 Mei 1958

Pada tanggal 25 Mei 1958  Pasukan Operasi Sapta Marga yang dipimpin oleh Deputi KASAD Brigjen TNI Djatikusumo memasuki kota Bukittinggi , dan dalam pertemuan yang diadakan di kota ini, Deputi KASAD menyerahkan sebuah piala yang merupakan lambing simbolik kepada Ahmad Yani selaku Komadan Operasi 17 Agustus .

Pergi mengungsi ke nagari lain

Dalam situasi sedemikian, ibu berkirim pesan kepada Bapak melalui kurir.
Atas isyarat dari Bapak, ibu mengambil keputusan, bahwa kami tak mampu menghadapi terror semacam itu.
Oleh sebab itu, maka kami mengungsi ke Padang Gantiang sesuai isyarat dari Bapak.

Suatu hari ibu dan kakak saya mencari pedati dan mengumpulkan barang-barang yang penting-penting saja untuk dibawa.
Agar tidak ketahuan oleh orang orang lainnya, kami diam-diam perginya.
Kalau masyarakat tahu, pastilah semua pada ikut mengungsi.
Ibu saya berpendapat kampung jangan ditinggal.

Pagi-pagi sekali, sekitar pukul tiga pagi, pedati yang membawa barang barang bawaan kami berangkat duluan.
Kami buat tiga rombongan, seolah-olah ada urusan ke sawah, ke ladang, ke pasar atau ke mana saja.
Memang setiap ada yang melihat kami, orang orang selalu bertanya, mau kemana kalian?
Tapi kami sudah diberi tahu Bapak, kalau ada yang bertanya jangan dijawab pergi mengungsi.
Jawab saja pergi ke manalah.
Ketika itu rombongan kami terdiri 6 (enam) orang yaitu, ibu dan saya kakak beradik, semuanya perempuan, relative masih kecil-kecil.

Sebenarnya saya bersaudara 7 (tujuh) orang, hanya yang paling tua laki-laki, ketika itu sudah menjadi tentara Angkatan laut.
Dia ketika itu sedang bertugas di Belawan, Medan.

Tinggal di kampung enam orang lagi, semuanya perempuan dan seorang adik saya yang masih SR (Sekolah Rakyat) dibawa abang saya.
Tinggalah kami lima orang adik-beradik perempuan semua, dan dengan ibu menjadi berenam.

Akhirnya sampailah kami di nagari Padang Gantiang, yang ternyata masyarakatnya senang sekali menerima kami, dan kami ditempatkan di sebuah rumah gadang.
Selama di pengungsian kami selalu menjaga agar jangan ketahuan oleh orang lain bahwa kami adalah anak Camat militer Talawi.
Di pengungsian kami merasa lebih aman karena nagari Padang Gantiang tidak termasuk Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung.
Orang-orang kampung juga membantu kami.
Bila ada situasi yang mencurigakan, mereka segera memberi tahu kami.
Hampir setiap hari kami naik ke bukit, yang sebenarnya untuk menyembunyikan diri, seolah-olah sedang mencari kayu api.
Dengan demikian terkumpul banyak sekali kayu api di rumah gadang tempat kami mengungsi.

Suasana kehidupan di pengungsian

Di tempat pengungsian sekali-sekali Bapak datang, dan beliau membawa cerita baru.
Adakalanya Bapak datang dan berunding dengan para tokoh PRRI (militer, sipil, adat dan agama).
Kadang kadang sempat menginap semalam, dalam situasi seperti itu, orang rundo atau hansip di sekitar rumah jaga-jaga.
Bila ada orang yang dicurigai, Bapak segera lari ke seberang sungai di belakang rumah.

Kalau tentara Pusat datang, kami tidak boleh menampakkan diri, kecuali saya.
Kenapa demikian ?
Katanya, saya adalah orang yang paling hitam kulitnya dalam keluarga dan tidak langsung mencirikan Bapak.
Kakak dan adik-adik biasanya naik ke loteng rumah gadang.

Di pengungsian sering sekali terjadi bakutembak, dan saya sering melihat para tentara pelajar, anak-anak kita yang masih muda muda dengan semangat tinggi, memakai baju seragam hijau-hijau.
Mereka semua memanggul senjata, ada juga senjatanya besar dan baru.
Para tentara pelajar itu sebenarnya calon intelektual Minang, tidak sedikit mereka yang tewas.
Kadang terjadi, hari ini saya melihat wajahnya, dan besoknya sudah ada kabar bahwa mereka sudah tertembak, sungguh menyedihkan kalau di ingat-ingat.

Di pengungsian kami sebenarnya kurang nyaman, dan merasa tidak enak dengan penduduk setempat.
Karena selama kami di pengungsian, sepertinya daerah itu menjadi
agak terganggu.

Tentara Pusat mulai sering datang ke tempat pengungsian kami karena mereka sepertinya sudah tahu kalau kami mengungsi ke sana.
Suasana ini sudah tidak nyaman lagi, dan kami sudah dua bulan mengungi di sana.
Orang tua saya memutuskan bahwa kami akan mengungsi ke tempat lain.

Ada juga yang surprise, di pengungsian kami ketemu dengan keluarga yang sudah agak jauh.
Konon setelah ditelusuri mereka adalah belahan bako dari Mak Etek sepupu saya yang bernama Jusbar.
Salah seorang anaknya ternyata sudah menikah dengan Mak Etek selama bergolak itu.

Isterinya yang pertama tidak mau diajak mengungsi, saya tidak sempat berjumpa dengan Mak etek itu.
Dia itu terkenal dengan pasukannya, yang gagah berani dan disegani di tempat lain.
Memang Mak Etek saya komandan Batalyon dari tentara Dewan Banteng yang mobil gerakannya ke daerah lain seperti Kiliran Jao.
Sebelum pergolakan Mak Etek itu bertugas di Bukittinggi.

Orang Minang memang malu kalau tidak pandai, maka dalam situasi perangpun masyarakat sempat membuka sekolah-sekolah darurat yang biasanya dsebut sebagai Sekolah Penampungan.

Karena saya telah menjadi murid SMA sebelum PRRI meletus, maka saya pun sempat ikut sekolah di SMA darurat itu, walaupun jurusannya beda.
Situasi ini berjalan tidak lama.
Hanya sekitar dua bulan.

Bapak tertangkap

Beberapa waktu kemudian, di suatu hari kebetulan malam-malam Bapak pulang, dan malam itu seperti biasanya beliau berunding dengan tiga tokoh, ada komandan tentara.

 

Saya masih ingat yaitu Kol Zein Yatim, Drs Mawardi Yunus (Kepala Jawatan Agama), paman Burhan Jusuf.

Setelah berunding malam itu, mereka langsung berpisah.
Rupanya kepulangan Bapak telah tercium oleh tentara pusat.

 

Pagi-pagi sekali Bapak dikasih tahu bahwa tentara pusat sudah masuk ke Padang Gantiang.
Bapak segera lari ke seberang sungai di belakang rumah.
Dalam kondisi seperti itu, seperti biasanya saudara-saudara saya segera bersembunyi di loteng.
Apa daya, malang tidak dapat ditolak mujur tak dapat diraih, rupanya tentara pusat sudah menunggu Bapak diseberang sungai.

Bapak segera tertangkap dan digiring lalu dibawa ke jalan besar.
Kakak saya yang biasa mengintip gerak–gerik tentara pusat dari loteng melihat Bapak sedang digiring, maka kontan teriak-teriak, histeris… Bapak… Bapak….
Bapak tertangkap.

Bukan main kagetnya kami, rencana ditangan kita, keputusan Allah yang menentukan.
Senanglah tentara pusat waktu itu.
Saya sangat bersedih, apalagi ibu hanya terduduk lemah melihat kami berteriak-menangis agar Bapak dibebaskan.
Itulah suasana yang sangat mengharukan.

 

Prof. DR. Ir. Zoer’ni Djamal Irwan, MS

1958.

.

Sumatera Barat bergolak dengan gerakan yang bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dibawah komando Safrudin Prawiranegara. Rakyat yang mengerti politik maupun tidak, bangkit menggugat dan melawan pemerintah pusat.

 

Pemerintah pusat mengirim tentaranya ke ranah Minangkabau untuk memadamkan pergolakan ini. Awalnya mereka hanya menyebar dikota-kota. Tapi karena medan pertempuran semakin luas, akhirnya para tentara itupun mulai masuk sampai ke nagari-nagari diluar kota.

 

Dan akhirnya merekapun hadir

 

di nagari Kamang,

 tempat dimana pada tahun 1908 rakyat ikut berperang melawan tentara penjajahan Belanda, yang kemudian terkenal dengan Perang Kamang.dimana

 

jorong Ladang Darek kampungku,

 termasuk didalamnya. Rakyat Kamang kini  tidak berhadapan dengan Belanda, tapi dengan bangsa sendiri.

.

Kehidupan kampung kami yang tadinya tenang dan damai, kini telah berubah. Kedamaian dan ketenteraman hidup mulai terusik. PKI dengan organ Organisasi Pembebasan Rakyat-nya pun ikut mengail diair keruh.

 

Fitnah merebak, OPR gampang saja menuduh siapa saja sebagai mata-mata musuh, dan menuduh sebagai penghianat. Padahal itu hanya karena ketidak sukaan terhadap orang yang dituduh, atau karena ada masalah pribadi yang tak kunjung selesai dan berujung dendam.

 

 

 

 Kepada tentara dalam, (istilah yang diberikan untuk Tentara pusat yang menguasai kampung), dia menuduh si anu sebagai pengikut tentara luar.( rakyat maupun tentara PRRI yang berperang melawan tentara pusat yang bergerilya di hutan-hutan)  Korban tak bersalahpun berjatuhan

.

Laki-laki dewasa yang merasa terpanggil untuk ikut berjuang kini jarang kelihatan.  Mereka mulai kucing-kucingan dengan tentara pusat – istilah yang dipakai untuk tentara yang dikirim dari Jawa untuk menumpas pergolakan ini, yang dikirim oleh pemerintah pusat di Jakarta. Yang tidak ikut berjuang, pergi menghindar dan mengungsi, agar tidak diciduk oleh tentara pusat dan dituduh sebagai pemberontak.

.

Sejak meletusnya perang saudara atau pergolakan PRRI itu, ayah kami sudah jarang pulang, begitu juga pak aciak suami etekku.

 

Sementara wanita dan anak-anak maupun laki-laki yang telah tua, tetap tinggal di dalam kampung.

 

Mereka mulai menggali lubang perlindungan dibawah rumah masing-masing. Ini dimungkinkan karena rumah penduduk semuanya merupakan rumah panggung, walaupun sebagian rumah mereka bukan rumah adat atau rumah gadang.

.

Begitupun dengan kami, sebuah lubang yang dalamnya sepaha orang dewasa juga telah digali dikolong rumah dapur yang ada di halaman belakang rumah gadang.

 

Sebagaimana namanya, rumah dapur adalah bangunan dapur yang dipakai untuk memasak untuk seluruh keluarga.

 

Bangunan rumah dapur ini dibuat lebih besar dari dapur biasa, karena disamping sebagai fungsi utamanya sebagai dapur sekaligus dibuat dan berfungsi sebagai ruang makan keluarga. Karena terlalu repot bila setiap makan harus membawa semua makanan ke rumah gadang. Kecuali untuk makan malam, kalau ada tamu atau ada acara baralek, atau bulan puasa barulah acara makan-makan ini diadakan di rumah gadang.

.

Rumah dapur ini diberi lantai papan, sebagian ada juga palupuah- bambu yang dibelah-belah dan dihamparkan jadi lantai tempat duduk baselo-lesehan atau tidur-tiduran. Tinggi lantainya dari tanah selutut orang dewasa. Biasanya kolong ini dipakai untuk meletakkan kayu bakar, atau ada juga yang dipakai sebagai kandang ayam.

.

Dikolong rumah dapur inilah lubang persembunyian dibuat. Siang hari kami keluar, dan melakukan aktifitas rutin, karena siang hari situasi cukup tenang, suasana perang tidak begitu terasa, karena jarang terdengar bunyi tembakan senjata api. Karena tentara luar telah kembali ke hutan bukit barisan untuk bersembunyi dan menghindari patroli tentara pusat siang harinya, serta menyusun kekuatan kembali untuk melakukan serangan balik terhadap tentara pusat malam harinya.

.

Malam hari, bila telah terdengar suara rentetan tembakan senjata api, atau dentuman granat. Kami segera berkumpul dan bersembunyi didalam lubang di kolong rumah dapur tersebut. Dengan hati berdebar dan rasa takut kalau-kalau ada peluru yang nyasar kearah kami. Aku selalu dalam pelukan umi, aku dengar dia selalu berdo’a, untuk keselamatan kami semua.

 Juga kakak-kakakku yang sudah bisa mengaji, mereka juga berdo’a sambil berbisik, kadang sambil melantunkan ayat Al-Qur’an yang mereka hafal dengan lirih. Suasana hening mencekam, matapun tidak dapat dipejamkan untuk tidur, karena semua tegang, dalam suasana perang yang kami tidak tahu kapan akan berakhirnya.

.

Menjelang pagi suara letusan senjata terdengar semakin jarang, hingga beduk subuh ditabuh di masjid-masjid dan mushalla.

 

Umi yang pertama bangun meraih lampu senter dan menyalakannya mencari  korek api dan menyalakan lampu tempel.

 

 Satu persatu mulai bangun dan keluar dari lubang perlindungan, udara subuh diluar lubang perlindungan begitu dingin, embun turun menyelimuti tanah, kelihatan seperti kapas beterbangan ketika ditimpa cahaya lampu tempel yang disangkutkan di paku dekat pintu rumah dapur, semua mendekapkan tangan kedada melawan dinginnya udara subuh, ada yang menggigil kedinginan hingga giginya gemertakan, yang pakai sarung menutupi seluruh tubuhnya hingga yang kelihatan hanya muka, atau yang memakai kain panjang menyelimuti badannya. Belum semuanya tenang, suasana masih mencekam, tapi tidak seperti beberapa jam sebelumnya, disaat suara tembakan dan dentuman senjata api saling bersahutan.

.

Tidak seorangpun yang bersuara, yang terdengar hanya cipratan air.  Umi serta kakak-kakakku mengambil wudhu untuk melaksanakan shalat shubuh, kecuali aku dan udaku yang masih balita.

 

Kami semua naik kerumah gadang yang semalaman dibiarkan kosong, karena semua berlindung dilubang persembunyian. Aku dipangku oleh umi hingga masuk rumah, kakak-kakakku yang sudah berwudhu melanjutkannya dengan shalat shubuh, sedang aku dan udaku masuk ke kamar, naik keatas kasur dan tidur lagi, ditutup oleh umi dengan selimut tebal yang hangat, setelah itu, barulah umi shalat subuh.

Sambil memeluk bantal aku mencoba untuk meneruskan tidurku yang semalaman terganggu oleh suara tembakan senjata api. Sayup-sayup terdengar suara kakakku yang sudah selesai shalat subuh mengaji membaca Al-Qur’an, setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi, tertidur pulas.

 

Kami tidak tahu, berapa lama perang saudara antara PRRI dan tentara pemerintah pusat akan berlangsung. Dilubang perlindungan, setiap malam umi maupun kakak-kakakku, aku dengar berdo’a agar perang ini berakhir.

 

Terutama umi, yang mencemaskan anak-anaknya yang setiap malam tidur meringkuk kedinginan, didalam lubang sempit berdindingkan tanah yang beralaskan tikar seadanya.

 

 Sementara kakak-kakakku mengharapkan segera dapat kembali tidur didalam kamar dirumah gadang, beralaskan kasur dan berselimutkan selimut tebal, yang melindungi tubuh dari dinginnya udara malam.

.

Beberapa malam belakangan ini suara tembakan tidak lagi seramai hari-hari sebelumnya. Kami kembali tidur di rumah gadang,

 

Siangnya umi dan kakak-kakakku mulai beraktifitas lagi memproduksi bubuk kopi. Umi mulai berdagang lagi, menjajakan kopi bubuk yang dikampung kami bernama sabuak. Umi berjualan dari kampung ke kampung di sekitar nagari Kamang.

 

 Awalnya kami merasa takut dan cemas melepas umi pergi berdagang, takut umi ditangkap atau ditembak oleh tentara pusat. Perasaan kami baru tenteram setelah umi kembali kerumah dalam keadaan selamat

(Dian Kelana)

Saya masih ingat adanya bangunan  dekat Payakumbuh  di desa Baso yang sudah dipersipakan untuk mendirikan fakultas Kedokteran di sana.sampai  tahun 1960 an masih terlihat sisa bangunan tersebut yang hancur saat serangan tentara Pusat terhadap RRI didesa tersebut.

(Dr Iwan)

26 Mei 1958

Pada tanggal 26 mei 1958, Ahmad yani dalam perjalan kembali  dari Padang Panjang  mengadakan inspeksi  ke Bukittinggi

(Ahmad Yani)

27 Mei 1958

Pada tanggal 27 mei Ahmad yani dari Bukittinggi berkunjung ke Payakumbuh  yang telah diduduki sejak tanggal 20 Mei 1958.

Dari Payakumbuh Rombongan Ahmad Yani ke Batusangkar,  dan kembali ke Padang  panjang

(Ahamd Yani)

 

Surat pribadi dari adik Mertua saya di payakumbuh kepada ayahnya di padang Pandjang dikirim liwat kurir

 

 

Isi surat

Pajakumbuh

Kepada  Pa YTH

Surat Pa kami sudah terima dengan baik,kami disini  semua ada baik-baik saja , Kami mau ke Padang Panjang belum bisa sebab di jalan masih berbahaya ,apalagi bawa anak-anak kecil.

Mwnumpang sama auto orang kami ada kirim radio dengan surat-suratnya.

Harap pa terima dengan baik.

Bagaimana ne(mama) sekarang ? Pekerjaan oran di Padang Panjang ada jalan dengan biasa saja ? sampai disini saja dahul drai kami

Heng

(koleksi dr Iwan)

27 Mei 1958

 

Nevertheless, with Pope in Indonesian hands things began to move rapidly in Washington. Within five days: (1) the State Department approved the sale to Indonesia for local currency of 37,000 tons of sorely needed rice; (2) the United States lifted an embargo on $1,000,000 in small arms, aircraft parts and radio equipment — destined for Indonesia but frozen since the start of the rebellion; and (3) Dulles called in the Indonesian ambassador, Dr. Mukarto Notowidigdo, for a twenty-minute meeting.
“I am definitely convinced,” said the ambassador with a big smile as he emerged, “that relations are improving.”

But the Indonesian Army was not prepared to remain permanently silent about Pope. On May 27 a news conference was called in Jakarta by Lieutenant Colonel Herman Pieters, Commander of the Moluccas and West Irian Military Command at Ambon. He announced that Pope had been shot down on May 18 while flying a bombing mission for the rebels under a $10,000 contract.
Pieters displayed documents and identification papers showing Pope had served in the U.S. Air Force and as a pilot for CAT. He said Philippine pesos, 28,000 Indonesian rupiahs, and U.S. scrip for use at American military installations were also found on the American pilot. Pieters said 300 to 400 Americans, Filipinos and Nationalist Chinese were aiding the rebels, but he did not mention the CIA.
Many Indonesian officials were outraged by Pope’s activities, and accused him of bombing the marketplace in Ambon on
May 15. A large number of civilians, church bound on Ascension Thursday, were killed in the raid on the predominantly Christian community. But the government did its best to suppress public demonstrations.

Pope was given good medical treatment, and he could be seen sunning himself on the porch of a private, blue bungalow in the mountains of Central Java. Although the Communists were urging a speedy trial, Sukarno also saw advantages in sunning himself — in the growing warmth of United States policy. Pope’s trial was delayed for nineteen months while Sukarno kept him a hostage to continued American friendliness.
Late the next year, however, Sukarno found himself in a quarrel with Peking over his decision to bar Chinese aliens from doing business outside of the main cities of Indonesia. The powerful Indonesian Communist Party was aroused over the issue and Sukarno may have felt the need to placate them.

Namun demikian, dengan Tangan  Allan Pope  di Indonesia hal-hal mulai bergerak cepat di Washington . Dalam lima hari :

( 1 ) Departemen Luar Negeri menyetujui penjualan ke Indonesia untuk mata uang lokal dari 37.000 ton beras sangat dibutuhkan ,

(2 ) Amerika Serikat mengangkat embargo pada $ 1.000.000 dalam pelukan kecil , suku cadang pesawat dan peralatan radio – ditakdirkan untuk Indonesia tapi dibekukan sejak awal pemberontakan ,

dan ( 3 ) Dulles memanggil duta besar Indonesia , Dr Mukarto Notowidigdo , untuk pertemuan dua puluh menit .
” Aku pasti yakin , ” kata duta besar dengan senyum lebar saat ia muncul , ” bahwa hubungan membaik . “

Tapi Tentara Nasional Indonesia tidak siap untuk tetap permanen diam tentang Allan Pope . . Pada tanggal 27 Mei dalam konferensi pers di Jakarta dipanggil oleh Letnan Kolonel Herman Pieters , Komandan Komando Militer Maluku dan Irian Barat di Ambon .

 Dia mengumumkan bahwa Allan  Pope telah ditembak jatuh pada 18 Mei saat terbang misi pemboman untuk pemberontak di bawah kontrak $ 10.000.

 

Pieters  menampilkan dokumen dan surat identifikasi menunjukkan Pope  pernah bertugas di Angkatan Udara AS dan sebagai pilot untuk CAT . Ia mengatakan peso Filipina , 28.000 rupiah Indonesia , dan scrip AS untuk digunakan pada instalasi militer Amerika juga ditemukan pada pilot Amerika .

 Pieters mengatakan 300 hingga 400 orang Amerika , Filipina dan Nasionalis China membantu para pemberontak , namun ia tidak menyebutkan CIA .

 

Banyak pejabat Indonesia marah oleh kegiatan Paus , dan menuduhnya pemboman pasar di Ambon 15 Mei. Sejumlah besar warga sipil, gereja terikat pada Ascension Kamis , tewas dalam serangan itu pada masyarakat yang didominasi Kristen . Namun pemerintah melakukan yang terbaik untuk menekan demonstrasi publik .

Pope  diberi perawatan medis yang baik , dan ia bisa dilihat menjemur dirinya di teras pribadi , bungalow biru di pegunungan Jawa Tengah .

Meskipun Komunis mendesak pengadilan yang cepat , Sukarno juga melihat keuntungan dalam menjemur sendiri – dalam kehangatan tumbuh kebijakan Amerika Serikat . Sidang Pope ditunda selama sembilan belas bulan sementara Sukarno terus dia sandera keramahan Amerika lanjutan .

 

Akhir tahun depan , namun, Soekarno menemukan dirinya dalam pertengkaran dengan Peking atas keputusannya untuk melarang  Cina asing dari melakukan bisnis di luar kota-kota utama Indonesia .  Partai Komunis Indonesia yang kuat  terangsang atas masalah ini dan Sukarno mungkin merasa perlu untuk menenangkan merek

 Juni 1958

untuk melihat kemajuan keamanan keamanan didaerah ini pada bulan Juni 1958 Panglima  Teritorial IV(sekarang KODAM VII) Diponegoro  dan TT V (SEkarang KODAM Brawijaya) telah berkunjung ke Sumtaera Barat.

(Ahmad Yani)

Sudah tiga bulan perang berlangsung.
Perang antara tentara APRI yang datang dari ibu kota melawan tentara PRRI.
Perang yang ganjil.
Perang yang brutal dari pihak yang datang menyerang.
Tentara PRRI banyak menghindar.
Menghindar ke hutan, ke kampung-kampung yang jauh di pegunungan terpencil.

Tentara APRI yang dijuluki rakyat dengan tentara Pusat atau tentara Soekarno adalah tentara yang bengis dan tega.

 

Mereka menembaki orang-orang yang dicurigai sebagai tentara pemberontak.
Kalau terjadi pertempuran di dekat suatu kampung lalu ada tentara APRI yang jadi korban, maka beberapa rumah di kampung itu dibakar.

Itulah sebabnya tentara PRRI menghindar.
Mereka tidak mau mencelakai dan merugikan rakyat di kampungnya sendiri.
Ketika PRRI menghindar, tentara APRI dengan mudah menguasai kampung dan nagari, lalu membuat pos di kota-kota kecamatan.

Syamsu batal ikut bergabung dengan tentara PRRI.

 

Ada sebuah telegram dari kakaknya di Padang memberi tahu bahwa maknya yang sejak perang pecah tinggal di Padang, saat ini sedang sakit dan masuk rumah sakit.
Dia diminta segera datang.

 

Padahal teman-temannya sudah pada pergi semua.

Ikut memanggul senjata.

 

Ada delapan orang anak-anak muda yang masih sekolah di SMA, di STM dan SMEA dari kampung itu yang ikut bergabung dengan kompi Udin Pitok.
Syamsupun sudah ikut mendaftar.

 

Tapi tepat sehari sebelum dia seharusnya melapor di markas tentara itu di Lasi Tuo, telegram dari kakaknya itu datang.

Tidak mudah untuk bepergian ke Padang, walaupun jarak antara Bukit Tinggi – Padang tidak lebih dari 91 kilometer.
Oto bus NPM dapat menempuh jarak itu antara dua sampai tiga jam.

 

Yang lebih sulit bagi Syamsu adalah untuk mendapatkan surat jalan.

Tanpa surat jalan yang ditandatangani komandan tentara APRI, jangan dicoba-coba untuk bepergian antar kota.

 

Apalagi bagi seorang anak bujang mentah seusia Syamsu.

 

Tanpa surat jalan, kalau ada razia di perjalanan, dia akan dituduh tentara PRRI.

 

Akan dituduh tentara pemberontak.

 

Kalau sudah dapat cap seperti itu dia bisa ditembak mati.

Tentara APRI sangat alergi dengan anak-anak muda seusia Syamsu.

 

Di kampungnya sudah tiga orang yang mati ditembak tentara APRI.
Anak-anak muda malang yang lari ketakutan ketika tentara APRI secara diam-diam datang masuk kampung.
Dan anak-anak muda itu ditembak dari belakang di bagian kepala.
Ada yang terkapar di batang air, ada yang tertelungkup di sawah bancah, ada yang tersandar di rumpun betung.
Pada hal mereka tidak bersenjata dan lari benar-benar karena takut.
Itu pulalah sebabnya kebanyakan anak-anak muda jadi benci kepada tentara Pusat.
Mereka beramai-ramai mendaftar untuk ikut berperang.

Syamsu harus pergi ke Padang menengok emaknya.
Dia bergegas mengurus surat jalan.
Yang pertama sekali adalah meminta surat pengantar di kantor wali nagari.
Tidak sulit mendapatkan surat ini.
Wali nagari menyatakan dalam surat keterangannya bahwa Syamsu akan meneruskan sekolah di Padang.
Sekarang surat itu harus dibawa untuk mendapatkan pengesahan dari komandan tentara APRI di kecamatan.

Syamsu diantarkan wali jorong, yang masih terhitung mamaknya, ke kantor Buter.
Buter adalah penguasa militer di tingkat kecamatan.

 

Kantor itu menempati sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya.

Di depan rumah ada gardu jaga dimana selalu ada seorang tentara bersiaga mengawal.
Di teras luar rumah itu ada meja dan dua buah kursi.
Dua orang tentara duduk disitu.
Mereka adalah petugas piket.

Siapapun yang ingin berurusan ke kantor itu harus melapor terlebih dahulu kepada tentara petugas piket ini.
Agak terjarak ke samping ada dua buah bangku panjang tempat menunggu bagi orang yang ingin bertemu dengan komandan tentara.

 

Ketika Syamsu sampai di kantor itu ada tiga orang wanita separuh baya duduk di bangku panjang.

 

Mereka sedang menunggu untuk diwawancara.
Mereka juga ingin mendapatkan surat jalan.
Begitu ketentuannya kalau ingin mendapatkan surat jalan yang ditandatangani komandan Buter.

Wali jorong yang menemani Syamsu mendaftar melalui tentara piket itu, yang rupanya seorang OPR.

 

OPR adalah tentara bantuan yang dibuat oleh APRI, berasal dari penduduk lokal.
Sebagian besar mereka adalah simpatisan PKI dari kampung-kampung dan tak mahir berbahasa Indonesia yang benar.


….Siapa yang hendak berurusan?…. tanya tentara OPR itu dalam bahasa Indonesia.
….
Kamanakan wak ko ha, jawab wali jorong….
….
Di sika harus cara Indonesia!…. kata tentara OPR itu garang.

 

Mendengar kata-kata disika satu di antara ibu-ibu yang sedang menunggu itu menahan tawa sambil menutup mulut.

….Jangan gelak-gelak….
….Apa yang digelakkan?
….

bentak tentara OPR ke arah ibu-ibu itu.
Si ibu itu menekur dan terdiam.
Ibu yang satunya masih tersenyum.
….
Jangan cimees-cimees disika! ….Kesika mau mintak surat atau mau mencimees?…..
….Kalau cimees-cimees nanti kamu tidak diagis surat
…..

Perut Syamsu juga memilin mendengar kata-kata tentara yang gagah ini.
Dia berusaha menekur menahan rasa geli.
….
Hang yang hendak berurusan?…. bentaknya pula ke arah Syamsu.
….Iya, pak,…. jawab Syamsu.
….Ada surat wali nagari?…. tanyanya pula.
….Ada pak…. ini…. Syamsu menyerahkan sebuah amplop.

Tentara itu membuka amplop dan mengeluarkan surat pengantar dari wali nagari.
Diperhatikannya surat itu dengan bola matanya menari ke kiri dan ke kanan.
Syamsu tambah sakit perut melihat tingkah tentara itu.
Surat yang ditangan tentara itu terbalik.

….Catat nama hang disika!…. katanya menunjuk ke sebuah buku tulis besar di atas meja di hadapannya.
Syamsu mengisi buku itu.
….
Catat apo keperluan hang!…. perintahnya lagi.
….Sudah pak…..
….Sudah awak tulis,…. jawab Syamsu.
….Apa keperluan hang?….
….Sudah awak tulis di dalam buku ini…..
….Apa yang hang tulis? Mau mintak surat apa hang?….
….Surat jalan, pak…..
….Suratkan
disika…..bahasa hang mintak surat jalan…..
….Ini sudah awak tulis pak…..
….Kalau sudah nantikan di
sinan!…. perintahnya pula sambil menunjuk ke bangku panjang.

Kedua lelaki itu pergi duduk ke bangku yang ditunjukkan.
Lamat-lamat Syamsu mendengar kedua tentara itu berbicara setengah berbisik.
….
Indak ba hang do, ba kau,…. kata kawannya.
….
Maa lo jaleh di Ang, Kau tu untuak padusi,…. jawab tentara itu.
Dua orang tentara lain datang.

Kedua tentara OPR itu berdiri dan memberi hormat.
Rupanya yang datang itu komandan di kantor ini.
Dia itulah yang biasa di sebut orang pak Buter.
Satu persatu ibu-ibu yang menunggu itu disuruh masuk menghadap komandan tentara tadi di dalam ruangannya.

Masing-masing berada di ruangan itu sekitar sepuluh menit.
Akhirnya sampai pula giliran Syamsu disuruh masuk.
….
Inya saja yang masuk, Engku indak berurusan jadi indak boleh masuk,…. tentara OPR tadi mengingatkan ketika dilihatnya wali jorong ikut pula berdiri.

Syamsu masuk sendirian.
Dia mengangguk ke arah komandan itu.
….Ada perlu apa kau?…. bentak komandan tentara itu.
….Awak mau minta surat jalan, pak,…. jawab Syamsu tenang.
….Surat jalan apa? Kau ndak ikut berontak?….
….Tidak, pak, jawab Syamsu.
….Mana surat pengantar?
Syamsu menyerahkan surat dari wali nagari.
Tentara itu membacanya.

….Dimana kau sekolah?
….Di SMA, pak.
….Dulu di SMA mana? Kenapa sekarang mau pergi ke Padang melanjutkan sekolah?
….Dulu di Bukit Tinggi, pak, sekarang orang tua ada di Padang.
….Ada saudara kau yang ikut memberontak?
….Tidak, pak.
….Teman-teman kau?
….Tidak ada pak.
….Bohong kau! Banyak anak-anak muda seumur kau ikut-ikut pergi ke hutan.
….Masak di kampung kau tidak ada yang ikut?
….Awak tidak tahu pak, jawab Syamsu.
….Untung kau masih punya otak, mau bersekolah.
….Kalau kau ikut-ikut memberontak, suatu saat kau akan terbunuh.
….Paham kau?
….Iya, pak.
….Kapan kau mau berangkat ke Padang?
….Segera, pak.
….Kalau bisa hari ini juga.
….Ya, sudah.
….Jangan sampai hilang surat ini.
….Kalau ada razia di jalan, kau tidak punya surat, habis kau.

Tentara itu menyerahkan surat jalan itu kepada Syamsu.
Dia mengangguk kepada komandan tentara itu sebelum keluar.
….Sudah selesai urusan hang?…. tanya tentara OPR lagi, begitu Syamsu keluar.
….Sudah pak, jawab Syamsu.
….Ndak pandai hang berterima kasih agak sedikit?
….Terima kasih banyak, pak, ujar Syamsu seramah mungkin.
….Indak itu do.
Tinggalkan tanda terima kasih agak sedikit, tambah tentara itu pula.
Maksudnya bagaimana, pak? Syamsu pura-pura tidak mengerti.

….Tentara OPR itu menggesek-gesekkan tiga buah jari tangannya memberi isyarat.
Bertepatan dengan itu komandannya keluar.
….Kok belum pergi kau? Apa lagi? tanya komandan itu membentak Syamsu dengan mata melotot.
….Sudah mau pergi pak, jawab Syamsu.
….Kau siapa? Ada urusan apa? bentak komandan itu ke wali jorong.
….Ambo wali jorong, mengawani dia saja, jawab wali jorong dengan wajah pucat.

Kedua orang itu segera berlalu dari kantor Buter.
Tentara OPR menggerutu dalam hati karena tidak jadi dapat tanda terima kasih.

 

Kisah selengkapnya di lampiran kumpulan kisah nyata PRRI

 

Foto DEPPEN AL

Pasukan KKO AL sedang menyebrangi  Sungai Air Gadang di Pasaman

(Nugroho Notosutanto)

Mei 1958

 Pembentukan Markas PDM di Padang Panjang.

Pada akhir bulan Mei 1958 dibentuk Markas PDM (Perwira Distrik Militer) yang berkedudukan di Padang Panjang (bertempat dilokasi sekarang) dan sebagai pejabat PDM adalah Kapten Amir Hatta. Sebagai pembantu pelaksanaan tugas Perwira Distrik Militer (PDM), merupakan biro-biro yaitu :
a.    Biro- A Bidang Intel, dijabat oleh Serka Amir. H.
b.    Biro- B Bidang Logistik, dijaabat oleh Serma Hasmi Mansyur.
c.    Biro- C Bidang Administrasi, dijabat oleh Serma Djanawir.

(kodimtanahdatar)

31 Mei 1958

Surat dari KDpos kepada KKPos Padang perihal kepala kantor pos  menyampaikan surat-surat  PRRI

(buku agenda Surat rhs Kantor Pos Padang)

Juni 1958

Pemindahan Markas PDM.(Perwira Distrik Militer)

a.    Pada bulan Juni 1958 Markas PDM pindah ke Batusangkar dan bertempat di jalan Sukarno Hatta disebelah kanan kantor PUSPENMAS Batusangkar sekarang, dan sebagai Perwira PDM Kapten Amir Hatta. Kemudian di Padang Panjang dibentuk Markas PODM (Perwira Onder Distrik Militer) dan sebagai pejabat Perwira PODMnya Letda Soetikno dari Brawijaya(kodimtanahdatar)

 

 

 

 

 

 

 

4 Juni 1958

 

Wakarkat pos PTT dikirim dengan prangko RI 35 sen stempel pos Padang panjang 4.6.58 ke Padang.Surat dari Ahmadsyah soewil pegawa kantor pos Padang panjang ke pada ibunya  siti  Aisjah d/a Soeiwl  Tepi Bandar Olo 35 Padang

Isi surat

Ibunda yang terhormat

Bersama ini surat ananda khabarkan  pada Ibunda . amada telah selamat sampai di Padang Panjang jam 11.45 dan tidak kurang suatu apapun  berkat doa ibu  dan ayah  sekeluarga. Tentang kepindahan ananda telah bicarakan  sama bapak  Saleh ,dia tidak menyetujuinya hanya  maklumlah  kantor baru dibuka  oleh sebab itu  tentu segala nya tentu memakan  waktu agak  sebulan ,persenang saja lah hati Ibunda  jangan suka mendengar  kata-kata orang diluar , selain dari itu  ananda adalah sehat  saja dan  begitu pula  hendaknya  ibu dan ayah  sekeluarga

Wassalam

Tanda tangan ahmad soewil.(koleksi Dr Iwan)

14 Juni 1958

Surat dari kDPOs kepada KKpos Padang perihal  pengiriman daftar  pengiriman uang diatas seribu rupiah oleh  tentara

(buku agenda rhs kantor pos padang)

21 Juni 1958

Surat dari pos tentara tentang  kiriman surat-surat PRRI

(buku agenda rhs kantor pos padang)

23 Juni 1958

Suart laporan Pgr Pmn kepada KKPos Padang perihal pegawai pos Marah Kirman dan  Ahmad nain  yang pada tangga 16/6 sampai  18/6 1958 tidak masuk  kerja oleh karena  takut terhadap PRRI

(buku agenda rhs kantor pos padang)

Juli 1958

3 juli 1958

Pad waktu Banteng Raiders menghancurkan konsentrasi PRRI di Suliki dan Kototinggi(dkat Pajakumbuh) ,kita ketemu lagi dengan P 22 milik PRRI tetapi dalam kejadian ini PRRI meniru kita,mereka tidak lagi mengunakan bahasa Indonesia atau bahasa Minang tetapi memakai bahasa inggeris munkin PRRI mengunakan orang asing atau tokoh PRRI sendiri yang memegang mikropon pesawat.

 Akan tetapi bagaimanapun baiknya alat yang mereka pergunakan(kemungkinan alat radio baru dari Luar negeri) koordinasi hubungan untuk melayani gerakan opoerasi pasukan  APRI misalnya antara infanteri –eskadron yang melinduni –artileri yang membantu tembakan senjata bantuan mortar dan sebagainya tetap berjalan dengan lancer .

Nah sekian cerita singkat tentang komunikasi  yang bersifat lelucon didaerah PRRI yang pernah saya alami .

Sebagai akhir  dikhabarkan bahwa pada waktu operasi ke

 

Suliki 

dan

 

Kototinggi

tanggal  3 juli 1958 telah tertangkap/menyerah Kapten PHB Julius Alim dan Ltd PHB Samun .Keterangan mereka nanti akan membuka semua simpanan alat PHB KDMST BANTENG terutama PO 22nya Penuois

Ltn Wienoto

Komanda Pn PHB Bn banteng Raidres.

(majalah PHB 1958)

Untuk menambah nostalgi atas wilayah pertempuran APRI dengan PRRI dari Pakan baru Ke Padang, saya cuplik artikel perjalanan dari Pakan baru Ke Padang saat ini  semoga wawsan pembaca jadi lebih mantap (Dr Iwan)

Perjalanan dari Pekanbaru ke Padang

Bang Ardin / November 3, 2012

Pekanbaru (Ibukota Prov Riau) dan padang (Ibukota Prov Sumatra Barat) adalah 2 kota yang berada di dua provinsi yang berbeda namun memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya. Bagaimana tidak, hampir 70% penduduk Pekanbaru berasal dari Perantau Sumatra Barat.

Sebaliknya pada saat weekend dan hari libur, mayoritas penduduk melayu Riau dan pendatang berwisata ke Sumatra Barat. Sehingga terjadilah hubungan timbal balik di antara dua provinsi bertetangga ini. Tidak heran rute Padang – Pekanbaru dan sebaliknya selalu ramai dilalui kendaraan hilir mudik.

 

Riau – Sumbar

Pekanbaru dan Padang berjarak kurang lebih 300 km, dengan waktu tempuh sekitar 7 jam perjalan darat. Kendaraan umum yang biasa di gunakan adalah Bis, seperi Yanti Group, Sinar Riau, ANS, dll. Atau bisa juga menggunakan travel seperti Bumi Minang Wisata. Kalau mau cepat anda bisa menggunakan travel “gelap” yang banyak berkeliaran di simpang Panam, Pekanbaru. Tarif angkutan umum ini berkisar antara 70- 90 ribu. Yang penting pintar menawar saja hehe.. Kalau anda ingin lebih leluasa, efisien waktu dan nyaman, sewa mobil saja dengan tarif sekitar 250 ribu perhari. Yang disayangkan adalah tidak adanya penerbangan komersial dari Pekanbaru ke Padang, kabarnya dulu pernah ada namun tidak bertahan lama karena pihak travel merasa di rugikan.

Jam 09.30 kami berangkat dari Panam, Pekanbaru menuju Padang. Rute Pekanbaru-Padang akan melewati beberapa tempat menarik diantaranya adalah Bangkinang – Rumah Lontiok – Pintu masuk Candi Muara Takus – Danau Buatan PLTA Koto Panjang – Perbatasan Riau Sumbar – Lembah Harau – Payakumbuh – Bukit Tinggi – Padang Panjang – Air terjung lembah Anai – Padang. Fiuh.. perjalanan yang cukup panjang ya..

 

Rute perjalanan pekanbaru – padang

 

 

 

Bangkinang

Satu jam telah terlewati, tempat pertama yang dilewati adalah Bangkinang, ibukota Kab Kampar, Riau. Sebuah kota yang cukup berkembang pesat karena jaraknya yang dekat dengan Pekanbaru. Salah satu objek menarik yang kami lewati ketika di Bangkinang adalah Islamic Center.

 

islamic center bangkinang

Desa Pulau Belimbing dan Rumah Lontiok

Tidak begitu jauh dari bangkinang, terdapat sebuah desa wisata yang bernama pulau Belimbing (Bukan pulau beneran, tapi cuma nama aja ). Dari ruas jalan utama, pintu masuk desa pulau belimbing hanya berjarak  2 kilometer saja. Yang unik didesa ini adalah rumah Lontiok yang berumur ratusan tahun. Rumah Lontiok adalah rumah tradisional di Kabupaten Kampar, khususnya di pulau Belimbing ini. Lontiok artinya lentik, alias melengkung ke atas. Atap rumah Lontiok ini melengkung ke atas, namun tidak selentik rumah adat di Sumbar.

 

Rumah Lontiok ( foto dari Skyscrapercity)

Pintu masuk candi Muara Takus

Kami sampai di pintu masuk candi Muara Takus setelah kurang lebih 2 jam perjalanan. Bila ingin mengunjungi Candi Muara Takus, anda harus masuk kedalam lagi melalui pintu gerbang ini sejauh 20 menit. Mengenai candi Muara Takus, bisa anda lihat di Postingan disini

 

Gerbang masuk candi muara takus

Danau Buatan PLTA Koto Panjang

Tidak lama setelah melewati pintu masuk ke candi Muara Takus, kami sampai ke danau Buatan. Danau ini yang nampaknya cukup luas ini adalah hasil dari bendungan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Disepanjang tepi danau terdapat pondok pondok dan rumah makan yang biasanya digunakan oleh pengemudi dan penumpang untuk beristirahat dan makan sambil menikmati pemandangan Danau.

 

Bendungan PLTA Koto Panjang

 

Jalan Riau – Sumbar dengan pemandangan waduk

 

Waduk Koto Panjang

 

Jembatan yang melalui waduk

Perbatasan Riau – Sumbar

Akhirnya setelah melewati dua buah jembatan yang melintasi Danau Buatan/Waduk Koto Panjang, akhirnya kami sampai di perbatasan Riau-Sumbar. Diperbatasan ini nampak perbedaan design rumah tradisional Riau dan Sumbar

 

 

 

.Sayangnya pada saat kami melewati tempat ini, gerbang perbatasannya masih dalam tahap di bangun.

 

perbatasan riau – sumbar

UPDATE!!!

Tanggal 14 januari 2013 kemaren kami kembali melakukan perjalanan dari pekanbaru – padang. Saat itu ternyata gapura perbatasannya sudah selesai dibangun loh.. ini dia gambarnya saat selesai dibangun..

 

Batas Riau – SUmbar

Setelah melewati perbatasa, nanti akan melewati “pintu angin” (puncak tertinggi dari jalan riau – sumbar), panorama selat malaka, dan tugu katulistiwa di koto alam. Setelah itu barulah kami tiba di kelok 9

Kelok 9

Setelah menempuh perjalanan 3,5 jam , kami sampai di kelok 9 yang tersohor itu. Disebut kelok 9 karena memang jalan disini terdapat kelokan tajam yang menanjak dan menurun sebanyak 9 kali belokan. Sangat diharamkan buat anda yang baru belajar menyetir untuk mencoba melalui kelokan maut ini Karena sulitnya medan kelokan ini, tidak heran kalau disini sering terjadi macet panjang. . Untuk mengatasi itu, maka dibuatlah jembatan layang yang sangat tinggi serta memutar dan menanjak/menurun dengan landai.

 

Kelok 9 dan jembatan layang

 

Jembatan Layang

 

Jembatan Layang

Lembah Harau dan Payakumbuh

Setelah melewati Kelok 9, kami tibai di kecamatan Harau. Disini terdapat objek wisata Lembah Harau yang menakjubkan. Lembah harau adalah ngarai yang di apit 2 buah tebing curam dengan tinggi diatas 100 meter. Lembah harau ini seperti grand canyonnya sumatra barat, yang membedakannya adalah ngarai di lembah harau sebagian ditutupi dengan tumbuhan.

 

Harau dari kejauhan

Tidak jauh dari Harau adalah kota Payakumbuh. Tempat menarik yang kami lihat sebelum memasuki kota payakumbuh adalah kantor bupati kabupaten Limapuluh Koto yang berada di perbukitan. Kantor ini relatif baru dan terlihat sangat megah. Tidak hanya itu, pemandangan dari atas kantor ini sangat menakjubkan, dari sini kami bisa melihat gunung Sago dari kejauhan.

 

Kantor Bupati Lima Puluh Koto

 

Gunung Sago

 

Ada yang baralek di Payakumbuh

Bukit Tinggi

Kota ini adalah pusat pariwisata di Sumatra Barat. Bukit tinggi adalah kota kecil namun padat, apalagi pada saat weekend dan hari libur, Jalanan dikota ini bisa macet berkilo-kilometer panjangnya. Dibukit tinggi banyak tempat menarik namun nanti akan saya uraikan di postingan khusus.

 

Bunga di tepi jalan sebelum memasuki kota bukittinggi

 

Salah satu ruas jalan di Bukit Tinggi

Padang Panjang dan Air terjun Lembah Anai

Melanjutkan perjalanan dari bukit tinggi, kami menuju ke arah Padang Panjang, yang punya julukan serambi mekkahnya sumatra barat. Mungkin julukan itu didapat karena banyaknya pondok pesantren disini.

 

Memasuki Padang Panjang

Dari Padang Panjang ke Padang, tepatnya di lembah Anai, kami melewati air terjun yang tepat berada di pinggir Jalan. Air terjun setinggi 40 meter ini memang menarik banyak wisatawan untuk berhenti sejenak untuk beristirahat dan menikmati keindahannya. Air terjun ini dilengkapi dengan mushola, rumah makan, dan toko.

 

air terjun lembah anai

 

 

Padang

Akhirnya kami sampai juga di padang. Waktu sudah gelap sehingga kami putuskan untuk segera mencari penginapan. Penginapan di Padang cukup banyak, tapi dengan harga yang lumayan mahal. Salah satu penginapan yang cukup bersahabat dengan kantong adalah di Wisma bakti yang berada di Jl. Belakang Olo.

 

wisma bhakti

 

sungai kecil di padang

Malamnya kami sempatkan diri untuk berkeliling kota padang sejenak dan menikmati makanan yang banyak di jual di sepanjang pantai Padang. Selain itu kami juga berfoto foto dibeberapa lokasi di kota padang, salah satunya adalah di sungai kecil ini.

Setelah puas berfoto, akhirnya kami kembali ke penginapan untuk beristirahat.

Sumber :

Jalan-foto web blog

24 Juli 1958

Pada tanggal  24 Juli 1958 Ahamd yani menyerahkan Komandan OPerasi 17 Agustus kepada Let.Kol.Inf  Pranoto Rekso Samudro

(Ahmad Yani)

27 Juli 1958

Poswesel dari Bukittinggi ke Batang Angkora tidak dapat dikirim tanggal 27 juli 1958  karena perhubungan terputus  antara Bukittinggi dengan Tapanuli selatan.

 

 

 

The money order from Bukittingi CDS 22.7.58 to Batang ankola south Tapanuli, return to sender with handwirtten mark in indonesian language :”Kembali Pengirim Perhubungan untuk sementara waktu terputus “(Return to sender the cute of road communications exist),

 

and One years  later  in CDS Padangsidempuan  12.8.59 the reciever get the money  with red handstamped postmark in Indonedia langauge  “DENGAN PERDJAJIAN AKAN MENGEMBALIKAN DJUMLAH INI KEPADA DJAWATAN PTT APABILA TERNYATA BAHWA POSWESEL ASLI DJUGA TELAH DIBAYAR”.WITH THE NUMBER OF THIS AGREEMENT WILL RETURN TO PROVE THAT IF PTT service money order also HAS PAID THE ORIGINAL

(This very interestin and rare postal history collections after APRI occupayied Padang City, the communication from Padang to Padang Panjang,Bukittinggi and Payakumbuh exist only with army Convoy, but to south Tapanuli still didinot exist-Dr Iwan Notes

 

 

29 Juli 1958

 

Mengenai Lintau buo ,menurut keterangan  yang diperoleh koresponden ,sebelum APRI mengadakan gerakannya,daerah tersebut menjadi tempat pemusatan sisa-sisa pemberontak PRRI. Dari daerah ini pula kaum pemberontak mempersiapkan penyerangan ke kota Batusangkar pada tanggal 29 Juli 1958 yang dapat digagalkan APRI

Menurut keterangan 1300 orang sisa Pemberontak PRRI dipusatkan didaerah ini ,terdiri dari 500 orang apa yang mereka namakan “KKO PRRI” dibawah pimpinan Kapten pemberontak Ali Sjahruddin yang terdiri dari Pemuda-Pemuda Pasar dan Preman Pakanbaru dan sekitarnya. 500 orang lagi dari Pasukan  yang mereka namakan SKDR(Staf Komando Dearah riau) dibawah pimpinan  Mayor pemberontak Sjamsi nurdin,yang sebagian besar  terdiri dari Pelajar dan 5000 orang lainya lagi  dari pasukan yang mereka namakan “ Baringin Sati” dan kemudian ditukarnya dengan nama “Harimau Minang” dibawah pimpinan malin Maradjo.

(SK Pemuda  20 Agustus 1958,koleksi dr iwan)

 

1 Agustus 1958

INFORMASI DARI SK PEMUDA

APRI HANCURKAN DAERAH KERAMAT PEMBERONTAK PRRI            BURHANUDIN HARAHAP. SERING DI LINTAU BUO

Koresponden INPS yag baru-baru ini mengikuti gerakan pembersihan

 

 kedaerah Lintau Buo dalam kabupaten Tanah datar yang selama ini belum dibebaskan oleh APRI                                                                                                                             menulis kesan-kesannya sebagai yang diuarikan dibawah ini.

 

Daerah Lintau buo dalam Kabupaten Tanah datar yang letaknya lebih kurang 40 km dari kota batusangkar, yang selama ini oleh kaum pemberontak PRRI dijadikan tempat pemusatan sisa-sisa pengikutnya dan diberikan julukan  nam “ daerah Keramat” yang menurut mereka tak dapat dimasuki APRI,pada tanggal 1 Agustus  telah dapat dibersihkan oleh APRI.

Memang menurut sejarah seperti juga daerah Kamang ,Lintau tidka pernah dapat dimasuki oleh tentara Belanda ketika melakukan Agresinya dan tiap usaha memasukinya dapat  digagalkan dengan meninggalkan korban yang bukan sedikit

Tapi kedua tempat itu telah dapat dimasuki oleh APRI, Pasukan APRI yang memasuki daerah tersebut bergerak

 

dari Tanjung Ampalu pada tanggal 1 Agustus 1958 dan sampai di Lintau Buo  jam 16.00 sore itu juga tanpa menemui perlawanan dari kaum pemebrontak.dalam gerakan pemebrsihan ini mendapat bantuan sepenuhnya dari pesawat AURI.

Menurut keterangan  yang diperoleh di padang, Burhanuddin harahap yang menamakan dirinya  “Menteri Pertahanan PRRI”  sering berada didaerah sekitar  Lintau Buo,ia sering datang kesini dengan menyamar memakai kain sarung ,berkopiah, dan sering kelihatan kumisnya dicukur.

 

Tempat persembunyian selalu di Unggan dan kalau ia bepergian  elalu dikawal dengan keras  oleh orang-orang yang tergabung dalam pasukan TII, tetapi setelah  Lintau buo dibersihkan  oleh APRI,Burhanuddin harahap  mengundurkan diri  lebih kpedalaman  yaitu perbatasan  anatar kecamatan lintau buo  dengan kecamatan Sijunjung.

 

Sumpur kudus

(SK Pemuda  20 Agustus 1958,koleksi dr iwan)

Agustus 1958

Sekitar akhir Agustus sembilanbelas limadelapan
Tujuan perjalananku terganggu


Ketika dari Utara kutersendat di Tantaman

Kini terjarak waktu setengah abad


Kulingkari Gunung Singgalang dan Tandikat

Menuju Malalak belum pernah kulihat
Tahun lalu ikut dihantam gempa dahsyat

 

Merenung di pinggir kampung Malalak Barat
Geografi Tantaman Simpang Malalak kuingat-ingat


Balingka Lawang jalan yang sendat
Pandanganku lepas ke Pantai Barat
Seperti di Tantaman dahulu di Masa Darurat

Polapikirku saling berkisar di dua topik
Kuah Darah Perang Saudara dianggap heroik
Gempa Piaman seketika membuat panik
Kenangan mssa ku berbolak balik
Bertema Sejarah Kampung Halaman nan unik

Di Pinggir Kampung Malalak Barat
Terbayang di angan di bawah bukit
Walaupun mataku tidak melihat


Tanjung Sani dihempas gempa penuh jerit

Jauh pandangan ku di Sebelah Barat
Terbayang di ufuk episenter yang kuat
Pusat Gempa menghantam Sumatera Barat
Ditahan di Timur oleh Tandikat

Kuarahkan perjalanan ke Selatan
Melalui nagari-nagari di Patamauan
Mengobservasi daerah nan jadi korban
Hoyakan gempa tidak tertahan.

Rusli Marzuki dan Buya Mas’oed
Syair Sejarahmu taut bertahut
Setengah abad telah berlarut
Airmata, Darah, dan Doa sangkut-berpaut
Bahagia dan duka taut-bertaut

Agustus 1958

Pemimpin Redaksi Harian haluan Darwis Abas  “Terompetnya PRRI”Ditembak mati di Cengkeh

Saya sendiri sbg Orang Minang tidak suka kalau peristiwa ini dianggap pemberontakan,dan lebih suka mengkategorikannya sebagai “pergolakan” daerah.
Dari PRRI ini, saya sbg putra kedua dari Darwis Abas, yang dulu sbg Pemred Harian Haluan yang ditembak mati oleh tentara pusat yang dikomandoi Ahmad Yani( ref makalah diatas ayah saya dianggap sebagai”terompetnya PRRI”,dia menjadi korban keganasan tentara saat itu, dibunuh di Cengkeh Padang Agustus 1958

(Syukran Darwin Abas)

Saya masih ingat didalam surat kabar Haluan ada suatu rubrik cerita yang lucu namanya di Jibun .sayang tidak ada surat kabar tersebut ditemukan karena rakyat minangkabau takut menyimpan harian haluan masa PRRI tersebut karena takut dituduh mata-mata PRRI

(Dr Iwan)

Peranan PHB didalam Perang Radio dengan PRRI

Oleh Ltn winoto

Mungkin sdr telah  mendengar sepasukan  Batalion  Bateng Raiders Divisi Diponegoro pad atanggal 12/3-58 telah berhasil mendarat dan menduduki kota pakanbaru. Tidak disangsikan lagi didalam pasukan itu terdapat Peleton PHB-nya yang berkauatan  julah anggota 22 orang.Kebeulan saya yang diserahi bertanggung jawab terselenggaranya cara bekerja komunikasi PHB.

Selam pasukan tersebut bertugas tentu Sdr akan sudah mengerti  bahwa disamping kesanggupan dan semanggat bekerja dari pada anggota PHB untuk memenuhi kewajibannya,kami hanya dspat mengunakan alat-alat PHB, yang sangat sedikit dan merosot keadaan teknisnya.

Segala macam gerakan infantry yang akan dilancarkan, dengan tenaga dan alat itu pula kami harus menyesuaikan diri.Mungkin pasukan keluar masuk hutan lebat,menyusur pantai,naik turun gunung ,mendaki bukit dan perlu disertai bantuan artileri jarak jauh berikut kapal terbangnya.

Kesemuanya harus dikoordinir sebaik-baiknya oleh kemampuan komunikasi PHB. Betapa pentingnya peran PHB, selama pasukan infantry bergerak mngulung pemberontak PRRI,tidaklah perlu diapnjang lebarkan ceritanya.Akan tetapi, satu hal penting dikethui dan dicatat oleh para tokoh PHB , bahwa akibat dipelajarkan nya vak PHB di SSKAD,PPPL dan lain sebagainya, kami sekarang benar-benar melihat,setiap Komandanpasukan (didaerah bekas PRRRI) tidak pernah pisah dengan Komanda PHBnya,kemanapun beliau pergi atau membuat siasat pertempurannya. Ini adalah suatu kemajuan yang snagat mengembirkan ,yang berrati pula timbulnya suatu kenyataan bahw aPHB, tahu 1958 itu benar-benar lin dengan PHB tahanu 1945 sampai dengan tahun 1957.Keuntungan lain ialah apabila Negara kita cq APRI akan merencanakan dan melaksanakan operasi militer bersama diantara Angkatan Darat.Laut dan udara,para Prajurit PHB tidak pelu kuatir lagi,karena segala sesuatunya tentu sudah dipikirkan oleh atasan,tidak seperti pada tahun-tahun yang lalu.

Hanya perlu kita doakan bersama,agar alat-alat PHB,yang skearang sudah merupakan besi tua ini,segera ada gantinya yang lumayan.

Sdr mungkin sudha mengetahui mungkin juga ada yang belum mengethaui, bahwaanya Pleteon PHB yang melayani Banteng raiders(BR) hingga sekarang ini sudah berlong march lebih dari 800 km dengan waktu 4 bulan.

Memang benar, arti BR itu hanya Banteng Raiders saja, tetapi ada sementara anngota yang mengartikan dengan “Bojok remuk”,kecuali  kita harus menarik pelatuk senjata kalau bertempur dengan musuh gaya berat dari P 22 Scr 694 G.N. dan segala perlatanya harus dipikul dengan tenaga yang ada pada kami . bantua rakyat tidak mungkin diharapkan karea lecuali mereka sudah terlalu mendarah daging diracuni propaganda PRRRI denga anati Pusatnya, juga rakyat tidak baik dibawa dalam pertempuran yang tarsus menerus itu.

 

 

(majallah PHB no 8/1958)

3 Agustus 1958

Pada  tanggal 3 Agustus 1958 Pasukan APRI meninggalkan Lintau buo untuk meneruskan gerakannya pembersihannya ke

 

 Tanjung sungayang. (SK Pemuda  20 Agustus 1958,koleksi dr iwan)

4 Agustus 1958

Pada tanggal 4 Agustus pasukan APRI dari tanjung sungayang kembali lagi ke  Batusangkar (SK Pemuda  20 Agustus 1958,koleksi dr iwan)

5 Agustus 1958

Pada tanggal 5 Agustus 1958 pasukan APRI melanjutkan gerakan pembersihan

 

ke Talang tengah , tempat persembunyian  kaum pemberontak PRRI, dimana mereka sedang melatih pemuda-pemuda kampong, Pada saat APRI masuk nagari Talangtangah ,Nagari tersebut dalam keadaan terbakar hebat.

Menurut keterangan penduduk  disana ketka itu  pemberontak sedang melatih  tentara sukarela  yang diambil dengan paks  dari penduduk setempat. Dianatra rumah penduduk  itu terdapat  tempat penyimpanan senjata  dan bhaan mesiu  pemberontsk PRRRI  yang tidak sempat dibawa lari. Akibat pembakaran itu  lebih kurang 200 rumah  penduduk  hangus menjadi abu. Dalam gerakan pembersiahn  di talangtengah  pasukan ASPRI berhasil menawan  3 orang anggota Pemberontak lngkap dengan senjatanya.

(SK Pemuda  20 Agustus 1958,koleksi dr iwan)

 

9 Agustus 1958

Informasi dari SK  POS Indonesia

PRESIDEN MENGAJAK ADAKAN REVOLUDI DALAM ILMU PENGETAHUAN

Masih saja dipakai sistim filsafah,teori politik dan outlook yang sudah using. Tanpa suasana Politik yang sesuai dengan pembangunan itu pembangunan tidak dapay berjalan denag  baik.Pembangunan tak mungkin diadakan dalam susasna bertengkar.

Dalam resepsi penutupan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional di Malang hari Juma’at siang ini Prsediden sukarno mengajak para sarjana yang berkumpul dikota ini untuk berani mengadakan revolusi pula dalam ilmu pengetahuan.Dikatakannya bahwa kita sampai sekarang masih saja memakai system falsafah teori politk dan outlook yang using,yang dilahirkan dalam abad yang lalu,abad lahirnya industrial revolution, sedasng kita kini hidup dalam abad nuclear revolution.Presiden  menyatakan,bahwa kaum sarjana harus berani think and rethink ,terus berusaha mencari kebenaran dan mengabadikan Ilmu Pengetahuan pada masyarakat yang bercita-citkan Keadilan dan kemakmuran.

Sekali lagi Presiden menrangkan tentang pentingnya modal(modal nasional dan kalau perlu pinjaman, tetapi jangan investasi modal  asing) Mangerial Knew how (dimana science penting sekali)  dan suasana (terutama  suasana politik)  yang baik bagi pembangunan.Berkali-kali Presiden  mengemukankan perlunya  kaum sarjana melakukan her-orientasi ,karena  tanpa ini Ilmu Pengetahuan  akan beku, mati, menjadi bangkai,.Terutama  dikemukakannya  pentingnya kaum sarjana  untuk menyelenggarakan  blue-print Pembangunan sesudash  ini disetujui oleh DPR kelak.

SURAT PERINTAH KASAD

MASUK PARTAI ATAU TIDAK? SEMUA PEGAWAI NEGERI GOLONGAN F  HARUS MEMBERI KETERANGAN

KSAD Letnan Jendral A.H.Nasution  selaku Pneguasa Perang Pusat telah mengeluarkan surat perintah kepada semua kepala Urusan pegawai dari semua Kementerian dan Instasi Pemerintah Pusat, yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan Laporan mengenai Keanggotaan Partai Politik daripada semua Pegawai negeri Golongan “F” yang administratip berdada dalam pengurusannya., harus disampaikan  kepad penuasa Perang Pusat KSAD,dalam hal ini pejabat yang ditunjuk ialah Assisten I KSAD paling lambat tgl 30 Nopember 1958.

Surat Perintah ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan dalam hubungan dengan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum dalam intasi pemerintah.Jurubicara KSAD menegaskan  bahwa hal itu adalah salah satu pasal menyatakanSetiap Pegawai negeri  wajib memberikan segala keteranagn yang diperlukan oleh Pemerintah  Perang bila keterangan tsb sangat diperlukan untuk kepentingan ketertiban Umum maupun bila dperlukan untuk menegakkan kelancaran roda pemrintahan,demikian letnan colonel Pirgandie.

(SK POS Indonesia ,koleksi dr iwan)

10 Agustus 1958

Sampul Surat dikirim dariR Bassan djaja sutan Jalan dipati Ukur bandung dengan stempel pos bandung 10.8.58 diatas prangko definite desain karet 75 sen , dan diteruskan oleh pos milter dengan stempel pso militer  025 , 22.8.6.1958 kepada sdr K.K.P.B. Padang di Pandang(Sum barat)

(koleksi Dr iwan)

11 Agustus 1958

KELANJUTAN NORMALISASI KEADAAN NEGARA RI

Kementerian penerangan dalam ruang siaran Pemerintah sabtu malam menguraikan  dalam acara “Kelanjutan Normalisasi Keadaan negar RI)

Rencana Normalisasi Keadaan yang dibicarakan Kabinet merupakan langkah normalisasi  yang menjadi follow up  atau kelanjutan sesudah berhasilnya tindakan tegas dan Operasional mematahkan potensi pemberontakan di sumatera barat  dan Sulawesi utara. Terutama rakyat didaerah-daerah  tersebut sedang mdnantikan kelanjutan  langkah-langkah  untuk menormalisasikan  daerahnya sesudah  beberapawaktu  lamanya daerah tersebut  dikocar-kacirkan  para pemberontak  dan dirugikan  kerkayaan dan harta –Benda daerah  dan rakyat olh  Petualang-petualang itu dan  mengalami  kerusakan tidak sedikit.

Jika melihat keadaan daerah bekas pemberontakan itu khusus, maka  ada dua masalah pokok yang menjadi objek langkah normalisasi itu.Pertama usaha dalam rangka keputusan Pemerintah melalui Munas dan Munap dalam bidang-bidang Pemerintahan dan Perekonomian serta Pembnagunan Umum, dan kedua normalisasi keadaan sesudah dikacaukan pemberontak dibidang Pemerintahan dan ekonomi.

Usaha Normalisasi yang umum, sudah tentu menjadi landasan utama,keputusan Pemerintah dalam MUNAS dan MUNAP tersebut, yang sebenarnya menunggu pelaksanaannya dan tempo hari tertunda karena pemberontakan itu.

Malah sebagian sudah dilaksanakan seperti pemberian  subsidi kedaerah anatara lain sumatera Barat dan Sulawesi dalam rangka  pelaksanaan otonomi daerah,meliputi  juga  Biaya Pemereintahan, Pendidikan dan  Usaha social lainnya dan rencana  pengirman bahan makanan  dan keperluan lainnya.

Dibidang ekonomi, maslah barter gelap  sudah dikeluarkan Peraturan laranagn  oleh Pemerintah, tapi tidak terlaksana  seluruhnya terumatama  sewaktu pemberontakan  di sumatera barat dan Sulawesi  Utara.,pihak Pemberontak melakukan terus perdagangan barter gelap itu.

Sekarang sebagai  tindak kelanjutan normalisasi  itu, tentunya  menjadi  perhatian khusus  maslah perdagangan barter  itu untuk pelaksanaannya.Selain itu  yang mengenai bidang perekonomian, dan pembangunanumunya, perlu dilanjutkan  rencana Pemerintah  yang telah diletakka rangkanya dalam keputusan neklui MUNAS dan MUNAP itu, serta keputusan pelaksanaannya.

Yang Kedua, meliputi keadaan daerah khusus sesudah pemberontakan , rencana Pemrintah yang akan dilanjutkan ialah pembnagunan dan pengembalian keamanan keseluruhannya.

Betapa hebatnya penderitaan rakyat daerah selama pemberontakan itu, krugian yang dialami rakyat berupa harta milik dan korban jiwa serta perlakuan lainnya yang tidak kenal perikemanusiaan ,dapatlah kita ketahui jelas baik dari keterangan umum dan bekas Komandan “operasi 17 agustus” di sumatera barat  Kolonel Ahmad yani .Selain korban manusia yang diderita Rakyat ,pun kesukaran yang dialami sebagai akibat pemberontakan  seperti kekuranagn beras,obat-obatan, sekolah bagi pemuda pelajar dan mahasiswa ,kerugian materiiil seperti alat-alat kantor dlll yang dilarikan pemberontakan,Semuanya itu tentunya menjadi efek dari rencana Pemerintah kearah normalisasi keadaan daerah sesudah pemberontakan.

Guna melaksanakan tindakan normalisasi itu, baik dalam rangka rencana umum meliputi keseluruhan tanah-air kita maupun yang berkenaan dengan normalisasi daerah itu khusus sesudah mengalami pemberontakan diperlukan pula ketenangan dan keamanan.sebab elama dibagian tanah air ini masih ada pergolakan dan pertentangan  serta ganguan-ganguan  keamanan, maka  keadaan ini  akan  merupakan  gangguan bagi tindakan Pemrintah  untuk normalisasi keadaan.

Oleh sebab itu  perlu juga  diserukan  kepada segenap lapisan  masyarakat diseluruh Tanah Air  supaya memberikan bantuan nya pula  kepad usaha-usaha pemerintah  untuk normalisasi keadaan Negara  dan daerah itu.Salah satu usaha  yangperlu perhatian, ialah mengelakkan Provokasi  yang merugikan, baik datang dari  luar maupun dalam negeri kita sendiri,maupun usaha pengacau lainnya dalam bentuk apapaun disegala  lapangan.

Tetaplah kita waspada terhadap nusuh-musuh disegala lapangan ,yang masih mengcau baik dari luar  mapun dari dalam negeri sendiri.tetapi sudah pasti kita tidak bisa  menungggu lebihlama  lagi usaha normalisasi Negara dan daerah ,guna mengatasi  kesulitan sekarang,dan untuk memenuhi harapan rakyat,demikian KEMPEN

(SK Pos Indonesia,11 agustus 1958,koleksi Dr iwan)

Komentar dr Iwan

Pada saat sesudah Kota Padang dibebaskan ARI, sekolah tetap berjalan dengan lancer hanya keuliatn guru, guru-guru dimana saya sekolah SMP FRater,kecuali frater masih ada beberapa orang,ada pelajaran yang gurunya masih baru dan belum begitu pengalaman sehingga sebagai murid kita harus aktif belajar mandiri,saya banyak belajar dari buku-buku yang saya peroleh saat mengikuti pertandinagn tennis meja di Surabaya tahun 199,dan tennis di semarang tahun berikutnya sehingga berhasil lusu ujian Negara sMP dengan nilai yang lumaya, kami hanya lulsu 8 orang dari 32 murid kelas III jurusan B,inilah hasil SMP Frater yang paling jelek dalam sehjarah sejak berdiri, dan hanya 5 orang yang diterima di SMA Don Bosco jurusan B,kami seluruhnya yang lim aorang tiga orang jadi dokter,2 orang lulus fakultas tehnik,sedang yang tidak diterima terpaksa sekolah di SMA Adabiah,dan yang tidak lulsu terpaksa mengulang tahun berikutnya,

Guru say Ahli Paru Prof Ilyah dt batuah mengayakan kepada saya bahwa akibat penderitaan rakyat baik fisik maupu mental,sejak setelah PRRI penderita penyakit TBC Paru sangat meningkat,dengan sangat gigih kami yang bertugas di suamtera barat sebagai doker telah berusah dan berhasil mengobati dan mencegah berkembangnay penyakit TBC paru tersebut,saat saya bertugas di solok tahun 1974-1979,saya menemui sangat banyak rakyat Minang asal solok yang menderita TBC=paru dan saya telah membantu mereka dengan program terapi murthakhir dengan biaya sangat ekonomis untuk membuat penyakit jadi inaktif dan mencegah penularannya lebih lanjut,saya harap saat ini permaslahan TBC paru tersebut dapat teratasi.

(Dr Iwan)

 

 

16 Agustus 1958

APRI SERANG BUNGUS

 

Penerangan Komando operasi 17 Agustus mengabarkan ,bahwa dalam suatu gerakan pembersihan yang dilakukan dengan snagat tiba-tiba dan sangat mendadak paukan APRI tanggal 16 Agustus  siang telah memukul dan mencerai-beraikan pusat-pusat kecil dari sidsa pasukan pemberontak  di Bungus,suatu tempat anatara Padang dan Painan.

 

Serangan yang sangat cepat dan mendadak itu telah menyebabkan pasukan PRRRI lari mocar-kacir  dan bingung  dan dalam tembak menembak  yang terjadi 15  orang kaum pemberontak  tewas, sedang mayat-mayatnya  ditinggalkan  begitu saja oleh kawan-kawannya.Sejumlah senjata  diantaranya  sebuah karaben dengan pelurunya  telah jatuh ketangan APRI sedang dari pihak  APRI  tak seorangpun yang kean atau luka-luka(Ant.)

(SK Indonesia raya,koleksi dr iwan)

 

17 Agustus 1958

Dalam upacara HUT 17 Agustus 1958 yang diadakan di Balai Satu dihadiri oleh masyarakat ramai dan para pelajar, Jusuf  yang tampil di podium sebagai pembaca Piagam Dewan Perjuangan ……

Pernyataan Kolonel A. Husein mengenai terbentuknya P.R.R.I.

Istri Yusuf namanya Nismar Hamid kakak kandung dari Azwar Hamid dan istri penulis sendiri

Sumber nagari web blog

Kisah lengkap baca  pada lampiran Kisah Nyata Masa PRRI

Sekitar bulan Agustus sampai September 1958 Markas PDM dipindahkan ke Padang Panjang (Kantor koramil sekarang) dan Markas PODM di Padang Panjang dibubarkan, akan tetapi di Batusangkar dibentuk lagi Markas PODM dengan lokasi Markas PODM dengan lokasi Markas tetap disebelah kanan kantor PUSPENMAS Batusangkar, dengan pejabat PODM adalah Pelda Hasan Basri.(kodimtanahdatar)

21 Agustus 1958

Informasi dari SK Indonesia Raya

PENDARATAN 2000 TENTARA AS DI SINGAPURA MENGELISAHKAN

Dubes Jones: Tak Perlu Khawatir  ,Hnay rekreasi  Belaka, Akan Pergi dalam 2-3 hari

Menteri Luar negeri Dr Subandrio menerangkan atas pertanyaan pers, bahwa pndaratan 2000 tentara amerika serikat di Singapura adalah sangat mengelisahkan ,nerhubung dengan masih adanya persoalan  di Timur tengah dan juga karena kita masih menghadapi pemberontkan dalam negeri.

Dalam suasana sekarang ini memang Pemerintah Indonesia mengharapkan supaya *ndonesia diberitahukan  lebih dahulu mengenai gerka-gerik Angkatan Perang Asing disekitar Indonesia, justru untuk tidak menimbulkan  kecurigaan dikalangan rakyat,demikian Subandrio.

Mengenai senjata Amerika Serikat  yang telh didaratkan  oleh pesawat Glober Master  di jkarta  atas pertanyaan , Subandrio  menerangkan, bahwa senjata  itu adalah  sebagain dari senjata AS yang penjualanannya  kepada Indonesia telah disetujui ,Subandrio tidak menerangkan tentang jumlah,harga dan macam senjata itu.

(SK Indonesia raya,koleksi dr iwan)

22 Agustus 1958

Informasi dari SK Warta Bandung

MAKLUMAT KSAD

DILARANG KERAS BERHUBUNGAN DG PRRI,PERMESTA &DI/TII                     Yang melanggar akan dikenakan Hukuman

PKI AKAN USULKAN AGAR KOSTITUANTE MEMBUBARKN DIRI                      Kalau tidak ada Gambaran Akan Hasil

ALM KAPTEN UDARA NAJARANA GUGUR SEBAGAI PAHLAWAN                  Upacara pemakaman  Jenazah Kapten penrbang Najarana susilo  yang gugur dalam  melaksanakan tugasnya menumpas  pemberontakan Permesta di Manado pada kamis pagi telah dilangsungkan,dihadiri oleh KSAU laksmana madya suryadarma ,Panglima TT III kol Kosasih,Kepala daerah  Jawa barat  Oja Somantri,Komandan pangkalan husein sastranegara  Let.kol. Wiriadinata.

Menteri Luar Negeri Subandrio                                                                                                            KITA BELI SENJATA DIMANA SAJA                                                                                       SETELAH AMERIKA NYUSUL INGGRIS

(SK Warta Bandung ,koleksi dr Iwan)

 

22 Agustus 1958

 

Surat dikirim dari Bandung 23.8.58 stempel tak jelas  ke Padang  dengan prangko 25sen, baru sampai di Padang 22.8.60 dikirim liwat pos Militer mungkin surat ini nyasar kemana  ?

25 Agustus 1958

Informasi dari surat kabar Sin Po(koleksi Dr iwan)

Masih Ada  Negara”Sewakan” Lapangan Terbang Kepada Pemberontak    Awas PM Djuanda pernah peringatkan akan membalas serangan terhadap Wilayah RI

Ketua seksi Pertahanan Parlemen <Manai Sophian (PNI),menerangkan dalam percakapan dengan pers bahwa sesudah semua Lapangan Terbang di Seluruh Tanah Air dibebaskan dari tangan kaum pemberontak oleh APRI kita, tidak mungkin ada lagi Lapangan terbang yang dapat digunakan oleh Kaum Pemberontak untuk memberangkatkan sesuatu PesAwat Terbng guna melakukan pengeboman atau pengacauan didaerah RI. Oleh karena itu,maka ketua Seksi Pertahanan Parlemen  itu berpendapat bahwa masih adanya pesawat terbang  asing yang diseewa oleh kaum pemberontak untuk melakukan pengacauaan didaerah Indonesia bagian Timur tentunya diberangkatkan dari suatu Lapangan terbang diluar wilayah RI (dari Negara lain)

Peringatan Djuanda

Berhubung dengan itu maka Manai Sophiaan berpendapat bahwa kewajiban Pemerintah sekarang ialah menyelidiki Pngkalan terbang Asing  manakah yang dipakai untuk memberangkatkan  Peasawt terbang Asing yang disewa oleh kaum Pemberontak.Dalam hubungan ini ,Manai Sphiaan memperingatkan bahwa PM Djuanda dalam keterangannya kepada Parlemen pernah menyatakan  bahwa apabila Pemrintah Indonesia dihadapkan terus-menerus  pada kenyataan tentang  dipakainya Lapangan terbang  oleh Kaum Pemberontak PRRI/Permesta ,maka

Pemerintah Indonesia akan mengerahkan  kekuatannya untuk membalas  serangan Pemberontak yang berpangkalan dilapangan terbang  asing itu,dengan mengambil resiko Pemberontakan di Indonesia menjalar  jadi Persengketaan Internasional.

Dengan demikian Manai berpendapat bahwa apabila Pemerintah menegtahui Pangkalan Asing yang dipakai oleh Pesawat asing yang disewa kaum pemebrontak maka peringatan PM Djuanda didepan Parlemen itu akan tidak dapat dihindarkan pelaksanaannya.

Terus waspada

Patut ditambahkan bahwa seperti diberitakan  Kantor berita Antara, menjelang perayaan ulang tahun ke-13 RI baru-baru ini di Menado masih terjadi serangan oleh pesawat terbang asing guna mengacaukan perayaan itu.Manai membernarkan ketika salah seorang wartawan mengatakan bahwa  seklaipun berita tentang Pengacauan Pemberontak dengan peswat asing itu sudah  agak terlambat ,tapi soalnya kalau bisa menjelang hari Preoklamasi tempo hari,maka unya juga bisa diulangi lagi dihari-hari yang akan datang, lebih-lebih jika kitta kurang waspada.

Peristiwa PRRI-PERMESTA Dibukukan

Peristiw PRRI-Permesta oleh Letkol Pirgandie telah dibukukan  dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, buku yang berbahsa Indonesia sedang dicetak di Jogya.

KUOMINTANG DILARANG

Penguasa Perang Daerah Swatantara I Jakrta Raya Letkol E.Dachjar mulai tanggal 20 Agustus 1958 melarang semua kegiatan dan berdirnya partai,Badan dan Yaysan dri golongan Kuomintang dalam daerah hokum Jakarta. Dalam larangan itu dimaksud juga badan yang menjadi bagian atau sehaluan dengan Kuomintang termasuk cabang-cabang dan ranting-rantingnya.Yang dimaksud dengan partai Kuomintang ialah A.Tjanang,Bagian,Ranting dari partai tersebut.B.Organisasi ,Badan,Yayasan yang sehaluan dengan partaitersebut.C.Badan Hukum dimana terdapat diantara Pengurus,Direksi,Komisaris,Pemegang Saham atau Pegawainya terdapat orang jadi atau pernah jadi anggota partai Kuomintang.

PERMULAAN INVASI?

Kapal perang RRC dan Taiwan senin pagi telah terlibat  dalam salah satu pertempuran Laut yang terlama  yang eprnah berkobar  dalam Permusahan dis elat Taiwan.

Kapal Perat RRC minggu malam  telah menyerang Kapal Taiwan  disebelah selatan Quemoy dan pertempuran ini masih  terus berlangsung  sampai senin pagi demikian menurut pengumuman Kemnterian  Pertahanan Taiwan.

Sumber  Kementerian Pertahanan Taiwan  mengatakan  bhawa serangan  serntak  dari Udara,Laut dan  Drat itu  mungkin merupakan permulaan  suatu Penyerbuan  terhadap Quemoy.Seorang jurubicara  Kementerian itu mengatakan  bahwa kapal perat RRC dan Taiwan  sedang bakuhantam di perairan antara Quemoy Besar dan Pulau  RTungting yang dikuasai Taiwan  diujung selatan Taiwan.

QUEMOY YANG DISERANG,DULLES YANG MARAH-MARAH

Menururt Kementerian Pertahanan di Pulau Taiwan, meriam RRC malam Minggu yang ini telah memuntahkan lebih dari 55.000 buah peluru didalam jangka waktu 2 jam terhadap 2 pulau yang diduduki pasuka Kuomintang yakni Quemoy besar dan Ketcil. Dikatakan bahwa ini adalah pemboman yang paling hebat atas pulau-pulai tadi selama sejarah permusuhan didaerah selat Taiwan .

Ini mungkin permulaan dari pemboman untuk melelahkan pihak Chiang Kai  Shek ,siang-malam, untuk melelahkan Gernisun Quemoy.

DULLES MEMPERINGATKAN

Amerika Serikat Sabtu 23-8 secara tidak langsung memperingatkan RRC supaya jangan sampai berusaha merebut Quemoy atau Matsu karena langkah itu bisa membahayakan Perdamaian didaerah sekitarnya.Peringatan ini tercantum didalam surat dari Mentyeri Luar negeri AS Dulles kepada Ketua seksi Luar negeri Majeleis Rendah  AS Thomas Morgan dan morgan dengan segera mengumumkannya.Dalam surat tadi Dulles mengatakan bahwa merasa “gelisah”bahwa Angkatan Perang RRC dipesisir Tiongkok  Drat yang letaknya seberang Menyeberang dengan Pulau Quemoy,Matsu dlll yang didduki pasukan Kuomintang diperkuat. Surat dulles tadi adalah Jawaban terhadap surat Morgan Juma’at ini  dalam mana Morgan mengatakan bahw aia “merasa kuatir” memperhatikan Laporan bahwa Angkatan Udara RRC disebrang Pulau Quemoy dan Matsu sedang diperkuat.

ISI SURAT DULLES

Kata dulles dalam suratnya AS sungguh merasa gelisah dengan adanya bukti tentang Pemusatan Kekuaatan Komunis tiongkok.Hal ini menimbulkan dugaan bahwa mereka(RRC) mungkin akan ken goda untuk mencoba merebut dengan kekerasan Pulau Quemoy atau matsu.Saya kira akan sangat besarlah resikonya bagi setiap orang yang berkata bahwa seandainay Komunis Tiongkok mencoba mengubah keadaan ini dnegan kekerasan dan mencoba menyerang dan menaklukan Pulau-pulau itu,maka hal itu dapat mwrupakan operasi yang terbatas sja, saya kuatir bahwa perbuatan semacam itu akan berarti ancaman terhadap Perdamaian daerah itu,.Oleh sebab itu saya mengharapkan dan saya percaya bahwa itu tidka akan terjadi kata dulles.

Info terkait

 

(Quemoy 1958 – A kind of/sort of shooting war)

With Cold War fears dominating our life and policies towards the rest of the world in the 1950s, there was no end to skirmishes, threats and outbreaks in just about every corner of the planet.

One such skirmish had to do with the Formosa Straits, the islands lying between Mainland China and Taiwan known as Quemoy and Matsu.

Their possession had been contested ever since Mainland China fell to the Communists and the former government of China set up shop on Taiwan in 1949. At the time, Mainland China wasn’t recognized by the the United States or the U.N. and Taiwan, or Free China as it was known, was.

So when the Mainland Chinese launched a series of bombings and a threatened invasion on the islands of Quemoy and Matsu in September of 1958, the Domino theory of Communist conquest came into full play, and The U.S. was quickly drawn into the conflict, prompting President Eisenhower to go before the American people and explain what was going on and what we were potentially about to get ourselves into.

Pres. Eisenhower: “Congress has made clear its recognition that the security of the Western Pacific is vital to the security of the United States, and that we should be firm. The Senate has ratified by overwhelming vote, security treaties with The Republic of China, covering Formosa and The Pescadores, and also the Republic of Korea. We have a mutual security treaty with the Republic of The Philippines which, situated so close as it is to Formosa, could be next in line for conquest if Formosa into hostile hands.”

The crisis eventually simmered down, with Mainland China backing away from a full-on shooting war. But it certainly didn’t end the saber rattling that went on in the region.

Then again, Vietnam was on slow simmer at the time.

(newstalgia)

 

 

FRAKSI-FRAKSI ILSAM DI KONSTITUATE BERJINGKRAK MERAS TERSINGGUNG OLEH KRITIK SARTONO

Ketua frakis Masjumi,NU,PSII<PERTI,PPTI dan AKUI dalam Konstituantye telah meminta perantaraan Ketua Konstituante untuk meminta kepada ketua Parlemen Mr sartono mencabut ucapannya di Magelang.Pada surat yang meminta perantaraan tersebut, dilampirkan berita surat kabar “Kedalatan Rakjat” di Jogya yang memuat ucapana Mr sartono dalam pertemuan dengan para pemimpin di Magelang.

Demikianlah isi suart tersebut:”Kedaulatan Rakjat “Jogya tgl 14-8- memuat laporan mengenai pidato Mr sartono itu sebagai berikut :”Mengenai Demokrasi terpimpin,Mr sartono katakana, bahwa Demokrasi terpimpin dengan UU Dasar berdasarkan Panca sila itu, merupakan syarat mutlak untuk Kesatuan Negara dan bangsa Kita yang terdiri banyak Pulau dan Suku-Suku Bangsa itu, Hendaknya konstitunte dalam hal ini dapat berbuat  hanya memperbaiki UU Dasar Sementara itu dengan tidak merobah azas dan tujuannya,  merobah Azas dan Tujuan ,berarti tidak mentaati kepada jiwa Proklamasi.

Kalau ada anggota tentara  bertanya kepada saya , apakah yang akan diperbuatnya, jika konstituate merubah  UU Dasra yang tidak lagi berdasarkan Panca sila ,maka bagi saya, Jika saya jadi  Tentara, tidak akan mentaati Putusan Konstituante itu.dan Konstituante yang merobah UU Dasar tidak berdasarkan Panca sila itu, sudah tidak metaati lagi pada  tujuan Prokjlamsi ke,rdekaan  kita.

Demikian  Mr sartono  menurut “KR” Ia berbicara  dikediaman Residen Kedu  dimuka Pejabat-Pejabat Sipil dan Militer  setempat. Minggu Mlam  usaha untuk menghubungimMr sartono, untuk ditanyai  bagaimana pendapatnya  mengenai hal tersebut ditas tidak berhasil.

( SK Sinpo,koleksi dr Iwan)

                    

September 1958

Gejolak api besar membakar satu kampung yang tak mungkin saya lupakan.
Saat itu penghadangan oleh gerilya PRRI di Jalan antara Solok – Padang sekitar

 

nagari Cupak, kabupaten Solok, mungkin pertengahan September 1958.

Saya melihat peperangan dan gejolak api dari tempat persembunyian di dangau Santo di Batu Kuali di lereng bukit di sebelah Selatan.

 

(Nagari Com)

Kisah lengkap baca di lempiran

Saya jadi ingat saat bertugas di Solok tahun 1974, ketika bersama orang tua naik mobil pribadi toyota Corolla 1000 cc, hamper saja menabrak seorang anak kecil umur 4 tahun yang tiba-tiaba lari  menyebrang dari rumahnya, untung saya dapat mengrem karena jalan mobil cukup pelan saat itu lagi ramai hari pasar, tiba-tiba orang—orang drai pasar lari menyerbu hendak merusak mocbil, saya saat itu berpakaian preman, keluar mencabut revolver dan siap untuk menembak perinagtan keatas , dan melihat anak tersebut diatas kap mobil dan ternyata masih hidup dan sehat, dan beberapa polisis lalulintas  dari polres Solok berteriak itu dokter polisi dan saya selamat dari serbuan rakyat.

Kemudian bnayak orang cupak yang berobat ke tempat praktek pribadi saya di solok.

(Dr iwan)

September 1958

Yon E berangkat ke Jambi dan Bengkulu dipimpin oleh kapten Win Tamawawi sukses menumpas gerombolan dan kehilangan satu orang anggota Serka Ito Tusnawan di front Muara Tebo yang berlangsung pada September 1958 s/d Mei 1959

Sedangkan Yon A yang ikut melaksanakan operasi sadar yang dipimpin oleh Kolonel  Ibnu  Sutowo berhasil membersihkan pengaruh PRRI pada unsur perwira di wilayah TT.II/SRIWIJAYA.

 Hasil gemilang diperoleh oleh Yon C TT.II/SRIWIJAYA pimpinan Mayor Sai Sohar yang berhasil merampas 100 pucuk senjata dan menewaskan 250 orang musuh difront bengkulu, dengan kerugian gugur 10 orang personil.

(KODAM Sriwijaya weblog)

3 Oktober 1958

Dalam rangka mengakhiri pergolakan separatis bersenjata PRRI,Siliwangi dengan Surat Keputusan Panglima TT III tertanggal Bandung 3 Oktober 1958, telah menyusun suatu Resimen Team tempur dengan nama pengenal RTP-01/Siliwangi.

Setiap enambulan sekali pimpinan pasukan tersbut telah mengalami pergantian .

Adapun pimpinan itu berturut-turut adalah letbnan Kolonel Umar Wirahadikusuma, Letnan Kolonel E.Dacgjar, Letnan Kolonel Ishak JUarsa,Letnan Kolonel Supardjo dan Letnan Kolonel R.Tarmat widjaja.

Tim termpur RTP-01/siliwangi terdiri dari  battalion 309 dan 330/Kujang I, Batalion 328/Kujang II dan Gabungan “Galuh” .dan terdiri dari kesatuan Kaveleri,Artileri ,dan lain-lain kesatuan bantuan.

RTP-01/Siliwangi mendapat tugas didaerah Tapanuli,suatu daerah dimana pengikut PRRI berbeda dengan di daerah lainnya,ternyata melakukan perlawanan yang cukup gigih.

RTP 01-Siliwangi mulai terjun didaerah operasi pada minggu terakhir Oktober 1958

. Kapten Sinta Pohan dan kawan-kawannya mendudung PRRI,menyabot usaha  pembangunan di tapanuli.

Mereka menentang pembukaan lapangan terbang Pinangsori dan menyusun organisasi penyeludupan lewat pelabuhan laut Sibolga,serta dengan diam-diam  mereka menerima senjata dari Sumatera tengah dan mempersenjatai  pemuda-pemuda yang disebut”Pemuda Pelopor  Pembnagunan”,juga mereka melalukan penyeludupan dan barter.

 Pasukan Kapten Sinta Pohan kemudian bergerak kearah Medan ,dan pasukan PRRI yang mundur dari Kota Medan akibat diserang oleh  tentara APRI dalam operasi SAPTA MARGA  ,bergabung ke Tapanuli,sehingga Tapanuli menjadi pusat  dan pangkalan penyerangan PRRI.

Kecuali Sidikalang,pasukan TNI  TT I/Bukit Barisan dan Batalion 322/Siliwangi tidak ada yang masuk kedaerah  keResidenan Tapanuli,mengapa demikian?

Hal ini karena KSAD(Kepala Staf angkatan darat, A.H.Nasution) tetap memegang teguh janjinya untuk tidak mengusik daerah Tapanuli,dengan harapan daera RI 3 sendiri akan bertindak dan menyelesaikan persoalan pasukan PRRI di daerah Tapanuli,akan tetapi karena faktor kekuatan yang tidak berimbang,Mayor Sahala Hutabarat tidak mampu untuk melaksanan pengamanan mandiri,sehingga pasukan PRRI dengan leluasa mengunakan daerah Tapanuli sebagai pangkalan penyerangannya.

(Djamin ginting)

19 Oktober 1958

Foto Bergelimpangan mayat mayat mereka ,mati muda karena mereka mengikuti kata hati mereka, inilah anak buah Sinta Pohan yang tewas dalam pertempuran  dekat Siantar.

Pada tanggal 19 Oktober sekitar jam 16.00 sore terjadi  Pertempuran sengit

 

didekat kota Pematang Siantar

 antara Pasukan Pemerintah (RPKAD) dan Pasukan Resimen II yang dipimpin sendiri oleh Mayor Manaf Lubis

 

di desa Simarimbun (7 km dari Siantar) .

Pertempuran berlangsung selama empat jam ,dimana kekuatan pasukan Pemberontak yang dipimpin oleh  Lts Frietz Hutabarat yang berjumlah kira-kira 500 orang dengan bersenjata lengkap dan modern, diantaranya terdapat Bazoka dan Mitralyur.Sebenarnya sejak dari

 

 Prapat

Res.II sudah mengulur dan pasukan Pemberontak yang kebanyakan terdiri dari Pelajar-Pelajar dan Pemuda-Pemuda yang dipersenjatai terus juga menyerang .

Mau tak mau untuk mempertahankan Kota Pematang siantar RPKAD yang datang tepat pada waktunya menyerang pula mereka

Dalam pertempuran tersebut Lts Franz Hutabarat tewas ditembaki oleh pasukan RPKAD dan hancurlah Pasukan Itu, banyak diantara mereka yang menyerahkan diri.

Foto dokumen penting didalam saku Lts Franz Hutabarat(terang bulan)

Didalam saku Lts Fritz Hutabarat didapati dokumen penting.dokumen itu menyatakan mereka harus menduduki kota Pematang Siantar pada malam itu juga.

Kiranya Naingolan tidak bermaksud melarikan diri ke Tapanuli .tapi untuk sementara waktu ingin bertahan diluar kota Medan dan selanjutnya menyerang kembali Kota Medan dari empat jurusan, yaitu dari jurusan Kabanjahe dan Rantau Prapat secara serentak dengan sehgala kekuatan mereka.

Tapi dengan gagalnya Sinta Pohan menduduki Pematang Siantar gagallah segala usaha mereka dan naingolan terpaksa melarikan diri ke Tapanuli.

Juga ketika terjadi pertempuran di Simarimbun,

 

terjadi pula pertempuran di Titi Pelawi dekat Pangkalan Berandan antara Pasukan Pemerintah dan Pasukan Pemberontak yang ingin melarikan diri ke Aceh.

Disini banyak Pasukan Pemberontak yang tewas, tetapi pada pertempuran di Simarimbun hanya seorang anggota RPKAD yang tewas bernama M. Sihombing dan 3 orang luka-luka.

Naingolan yang dulu pernah menangkap Mayor Samosir ketika menjadi koamndan KMKB Medan dan membongkar peristiwan penyeludupan M.Simbolon di teluk Nibung dan pernah ingin menagkap Kol. M.Simbolon , kini dinyatakan sebagai pemberontak.

Nyata-nyata Naingolan telah menjadi alat PRRI dan mengikuti kata hati mereka masing-masing dan kalah dengan bujukan uang Nainggolan.

Kiranya tindakan nainggolan ini banyak mendapat sokongan dari Tokoh-tokoh Politik ,antaranya anggota Parlemen (Udin sjamsudin dan Marwardi Nur ) dan konstituante ( H.Bharum Djamil).Mereka membuat pernyatan menyokong Tindan Nainggolan, karena itu ketika naiggolan lari,Pemerintah terus menjepit terus kerah itu pihak TT I lalu mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap mereka.

Dari kalangan Polisi Kota Medan banyak yang ditangkap dan adea yang dibawa ke jakrta untuk diperiksa seperti kepal Polisi Propinsi sumatera Utara Komisaris Besar M Isja dan Kepal DPKN AKBP Baharuddin.

Dikota Medan sendiri Panglima TT I Let.Kol. Djamin Gintings membentung Panitia Screening terhadap mereka yang dituduh ter;libat dengan Nainggolan.

Di Hutan-hutan Tapanuli

(Terang bulan 1958)

24 Oktober 1958

Pada tanggal 24 Oktober 1958,Letnan Kolonel Umar Wirahadikusuma,komadan RTP-01/Siliwangi dengan dikawal oleh Peleton Combat 309 dan Panser Eskadron IV Kavaleri, bertolak dari Padangsidempuan untuk mengadakan kontak dengan Letnan Kolonel Bahari Effendi Siregar Komandan Infantri 3(RI3) ,

akan tetapi dalam perjalanan mendapat hadangan dari pihak PRRI

 

disekitar Batangtoru.Rombongan dapat terhindar dari bahaya,selanjutnya pasukan Batalion 309/Siliwangi digerakan untuk mengadaka n pengintaian dari

 

Padang sidempuan untuk menentukan rencana operasi selanjut.Pada hari yang sama, Kompi II diperintahkan untuk merebut

  

 Simaningir dan Bohandolok

dengan gerakan melaui jalan besar,sedangkan kompi I dan IV melambung ke Simaninggir,

(Djamin ginting)

 

Pada tanggal 24 Oktober 1958,Let.Kol.Umar Wirahadikusuma ,komanda RTP-o1 /Siliwangi  dengan dikawal oleh peleton  Combat 309 dan Panser Eskadron IV Kavaleri bertolak ke Padang Sidempuan untuk mengadakan kontak dengan letnan colonel Bahari Effendi Siregar,komandan resimen Infanteri 3(RI 3) akan tetapi dalam perjalanan mendapat hadangan dari pihak PRRI

 

disekitar Batangtoru.Rombongan dapat terhindar dari bahaya, hanya seorang sersan Mayor kavaleri mendapat cedera.

Pasukan Batalion 309/Siliwangi mulai digerakkan untuk mengadakan pengintaian keluar kota.Dengan kembalinya Komandan RTP-01/Siliwangi dari Padangsidempuan,maka ditentukanlah rencana operasi selanjutnya.

Kompi II dibawah pimpinan  Letnan Abidin, diperintahkan untuk merebut Simaninggir(Pemandangan Indah) dan Bohandolok dengan gerakan dilakukan melaui jalan darat, sedangkan Kompi I dan Kompi IV melambung ke Simaninggir dibawah pimpinan Komandan Batalion sendiri,Kapten Sajiman Surjohadiprojo.

(Umar Wirahadikusuma)

25 Oktober 1958

kesesokan harinya hanya simaninggir yang berhasil direbut setelah mendapat perlawanan yang sengit dari Tentara PRRI,akat tetspi pihak PRRI dapat dipukul mundur dan bertemu dengan pasukan battalion 309/Siliwangi.Bohandolok akhirnya dapat direbut dan merampas 1 jeep. Tjung riffle dan 1 Carl Gustaf,degan demikian jalan menuju Tarutung dapat dikuasai.

Kemudian gerakan dilanjutkan melalui Tebing yang curam  dengan ,medan yang berbahaya dsekitar Kilometer 9 telah dapat dilalui setelah ada pos bataluion 309.siliwangi di Simaninggir dan Bohandolok.

(Djamin Ginting)

Hari ini Simanggir dapat direbut dengan mengalami perlawanan yang sengit dari pihak PRRI akan tetapi pihak lawan akhirnya dapat dipukul mundur dan bertemu dengan pasukan yang berada dibawah pimpinan Komandan battalion 309/Siliwangi.Bohandolok akhirnya dapat pula dikuasai APRI dan berhasil mrampas 1 Jeep, I jungle-rifle dan 1 pucuk Carl Gustaaf , dengan demikian maka jalan yang menuju Tarutung baru dikuasai APRI 12 kilometer.

Gerakan kemudian dilanjutkan, tebing-tebing curam,pemandangan yang indah dan medan yang membahayakan disekitar km-9 telah dilalui lalulitas kendaraan tentara mulai sibuk dan tidak perlu lagi kuatir karena Simangir dan Bohandolok ditempati Pos battalion 309/Siliwangi

(Umar wirahadikusuma)

28 Oktober 1958

Harian Merdeka menulis soal pidato Soekarno yang disampaikan tanggal 28 Oktober 1958. Secara tegas Soekarno mengutuk para pimpinan PRRI-Permesta. Cuplikan berita itu ditulis Keith Foulcher, dalam buku Sumpah Pemuda, Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan yang diterbitkan Komunitas Bambu,

“Presiden Soekarno menjatakan dengan tegas kalau dia seperti Ahmad Husein, Simbolon, Somba dan Warouw, dia akan merebahkan diri di dalam hutan dan minta ampun kepada Allah SWT karena telah mendurhakai kemerdekaan bangsa Indonesia dan mendurhakai Sumpah Pemuda yang keramat itu.”

(harian Merdeka)

 

 

5 Nopember 1958

Surat undangan  rapat dari kantor Walikota /Kepala daerah Kota Pradja Padang Pandjang,

Dengan hromat’Bersama ini  diundang saudara-sudara untuk menghadiri  rapat penyambutan Pemrintah Kabupaten tanah datar pada

Hari  Kamis Tanggal 6 Nopember 1958

Bertempat di Gedung fakultas Muhamadijah Guguk Malintang Padang Pandjang                                                                                                                                  mulai Djam 10 pagi                                                                                                                  ATJARA                                                                                                                                             1.Uraian dri walikota Kepala daerah Kotapradja P.P                                                 

  2. Sambutan komandan sektor I BN 502 Brawidjaja P.Pandjang

3.Sambutan dari  Koordinator  Pemerintah Kabupaten tanah Datar.

 4.Sambutan dari  Kepala Polisi  Kabupaten tanah datar   

                                      5 Sambutan  dari Pa onder Distrik Militer(ODM) P/P.                      

6.Sambutan dari Badan  Penasehat  Kabupaten tanah datar /Kotapradja Padang Pandjang

Demikianlah  agar saudar maklum  dan kedatangan saudara sangat diharapkan

Pd Wali Kota/Kepala daerah  Kotapradja   Padang Pandjang

Tanda tangan  dan stempel walikotapradja R.I.

(M.J.Dt.Malano Basa)

(koleksi Dr iwan)

8 November 1958

SK PENERANGAN 8 NOPEMBER 1958:

 

1) PERHUBUNGAN DGN SOLOK  DAN SEI PENUH LANTJAR KEMBALI

Perhubungan lalu lintas antara Padang denganSsolok yang terputus bebrapa hari yang lalu karena ada gangguan dari pihak pemberontak, kiini telah pulih kembali.

2)DAHLAN DJAMBEK DISINJALIR DI KOTO TANGAH

 

Penerangan Komando operasi 17 Agustus mengumumkan bahwa hari senin tanggal 27 oktober yang lalu Dhalan Djambek,kapten PRRI Sjahruddin dan Kapten PRRI Azhari disinyalir berada dikoto Tengah dalam kabupaten 50 kota (Payakumbuh).

 Selanjutnya mengenai penghadangan yang dilaukan terhadap Bus Umum didesa Jawi-Jawi Kabupaten Solok ,dikabarkan 111 Bus Umum dicegat dan dilarikan Gerembolan Pemberontak. Pencegatan itu dilakukan oleh lebih kurang 200 orang gerembolan dipimpin oleh bekas kapten Isris M. Keesokan harinya

 tanggal 2 Desember 1958, kesatuan dari BR 441 Diponegoro mengadakan penegjaran dan telah berhasil menemukan ke sebelas Bus tersebut. Menurut keterangan,selain merampok dan melucuti barang-barang  penumpang Bus tersebut , gerembolan juga membawa lari beberapa orang penumpang.

Tanggal 5 Nopember yang lalu,

dalam suatu gerekana pembersihan yang dilakukan oleh APRI dari

 

Pos Lubuk Selasih kesekitar Desa Cupak Kecamatan gunung Talang (di Kabupaten Solok),

 telah dapat menembak mati dua orang gerembolan dan merampas

 

Sepucuk senjata pistol Bouwman.

3)TAHAN KMT DAN PRRI DITEMPATKAN DIPULAU ONRUST

Para tahanan Kuomintang (Tionghoa) dan PRRI -PERMESTA yang pokoknya dituduh terlibat dalam berbagai kegiatan suversif didaerah, sejak bebrapa lama ini ditempatkan di pulau Onrus yang terletak di teluk Jakarta(Kepulauan seribu).

Wakil KASAD

 

Brigadir Jendral Gatot Suroto ,

 hari rabu telah melakukan inspeksi

 

dipulau Onrust

dengan diantar oleh ketua Penguasa Perang Jakarta Raya Letkol. Dachjar.

 Pulau Onrust termasuk salah satu tempat yang dinyatakan sebagai objek militer, dimana orang dilarang masuk kedaerah itu tanpa izin pihak Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jakarta Raya.

4)IKLAN KEMATIAN DR.MOEHAMMAD JOESOEF

 

Dengan kodrat ilahi telah berpulang Dr Mohammad Joesoef dalm usia 64 tahun, semas hidupnya beliau adalah dokter partikelir Ahli Penyakit Mata, telah berpulang dirumahnya jalan Sekolah no.2 Bukit Tinggi pada hari selasa tanggal 4 November 1958. Kami yang berduka ,isteri Dr M.E.Joesoef Thomas ,Anak : Sonja dan Erwin Dameri, dsbnya(DR Thomas adalh dokter terkenal di Sumatera Barat, khusus buta keluarganya untuk jadi kienangan-crtatan dr Iwan)

 

Desember 1958

4 Desember 1958

Surat dikirm lewat kurir dari adik mertua saya Payakumbuh kepada ayah mertua saya di Padang Panjang isinya sebagai berikut

PJK 9 Des 1958

Pa dan ne yth

Bagaimana   pa dan ne sekarang? Ada sehat-sehat saja hendaknya.Heng sampai  sekarang belum beranak sebetulnya bulan November  tetapi di tunggu-tunggu  sampai skearang belum juga.  Heng dengar  dari padang  masa Kim mau kawin  tanggal 29 Desember  ini.Sayang  sekali Heng  tidak bisa  datang sebab  kalau sudah beranak  mana bisa  dibawa anak kecil  naik motor,baik kalau tidak ada dapat serangan  di jalan,kalau ada  masuk-masuk dalam Bandar  sama anak kecil  susah sekali.

Si sui(Tjoa Tjoan soei) belum lagi bekerja dan belum dapat etrima uang dari PU.Dia janji barangkali tahun 1959 . Harap-harap sajalah bisa terima uang kita tapi obat Heng sudah terima.Lain kabar ada baik saja

Oei Sioe Heng Pjk

(koleksi Dr Iwan)

 

12 Desember 1958

Bagaimana pendapat wartawan majallah Skets Massa Jakarta, silahkan dibaca cuplikan info yang kontaversial dari majallah tersebut (koleksi Dr iwan)

 

 

 

 

KISAH TIGA PETUALANG MILITER

Oleh Satrya

Dalam kelicinannya sebagai Organisator gerakan terror dan berusaha merobah struktur Negara Zulkifli Lubis berhasil mempenaruhi tiga orang Komandan Daerah bergolak yang dengan taat merencanakan usaha merobah struktur Negara menurut Program Z.Lubis dan kalau perlu menganti Bung Karno sebagai Presiden.

 

Barlian,Ventje Samual dan Ahmad Husein

Pemberontakan di Suamtera Barat/Tengah dengan Proklamasi Pemerintah Tandingan denagn Nama PRRI dan didukung oleh Dewan Banteng dan Permesta, dalah kelanjutan dan usaha tindakan terachir  dari aktivis Z.Lubis dalam usahanya untuk merubah struktur  Negara.

Dalam kegiatan ini Z.Lubis mendapat kawan sefaham, setujuan dan sealiran serta secita-cita dari mereka kaum Politisi yang menghadapi jalan buntu dalam usaha mereka untuk menjatuhkan Presidden Sukarno untuk dapat menguasaai Negara agar dapat mereka atur sesuai dengan cita-cita mereka

Mereka itu antara lain Mohammad Natsir , ketua Umum Masjumi, Mr Burhanuddin Harahap , Mr Sjafruddin Prawiranegara,Amelz dan sebagainya.

Disamping itu Z.Lubis mendapat bantuan kuat dari kaum Petualang Militer yang telah banayk menjalankan kejahatan memperkaya diri dengan tidak sah dan menyalahguankan kedudukan dan kekuasaan yang mereka miliki.

Mereka itu sedang “ bentanyangan” mencarai jalan kleuar menghindarkan diri dari cengkrmanan hokum.

Maka bertemunya ketiga anasir jahat mengkhianat tersebut merupakan suatu hal yang melapangkan jalan nebuju ketindakan khianat memberontak terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

APAKAH INI BUKAN KEJAHATAN BESAR !

Setalh melalui Pewrgolakan-pergolakan Daswrah-Daerah Sumatera Tengah,Suamtera Utara(baca Medan) dan Sulawesi Utara sebagai siasat  Z.Lubis untuk menjatuhkan Kabinet Ali ke-III dan berhasil membubarkan Kabinet tersebut, makia Z.Lubis sesuai rencana mereka mela njutkan kegiatan mereka. Dan kini lebih nekat.

Rencana Z.Lubis itu diatur secaraplanmatig dan meurut yang disiarkan yang berwajib , dari dokumen-dokumen yang dapat dirampas dari Sekretaris Z.Lubis, SATRIA di Padeglang ,antara lain berbunyi :

“Jalan Menuju Realisasi Cita”

1.Cukuplah argumentasi untuk menilai “Negatif” Pusat Pemerintahan  yang sekarang itu, yang menempatkan Presiden Sukarno sebagai alat Sandaran Kekuatan, pimpinan Angkatan Darat ,sebagai alat sandarac hokum, Kabinet Djuanda dan sebagai alat tampungan pada potensi kemasyarakatan Dewan nasional (machtsconcentartie)(kosentrasi masa)

2.Maka dengan demikian jelas bagi kita, bahwa Presiden Sukarno, Pemimpin Besar kita adalah menjadi sasaran utama bagi Z.Lubis dan komplotannya  untuk dijatuhkan  dan setelah Bung Karno tidak berkuasa lagi  barulah mereka dapat berbuat sekehendak hatinya.

Maka diusahakan untuk membunuh Prseiden Sukarno dan diganti dengan lain orang menurut pengakuan Penjahat-penjahat  terorit Cikini dimuka pengadilan, adalah Bung Hatta atau Sulatan (atau lainnya).

Tetapi oleh karena usaha membunuh Bung Karno gagal, maka dipraktekkan rencana mereka yang berbunyi :

Alternatif  yang bertempat jauh dari tujuan adalah:

1.Proklamasi Negara sebagai suatu “Move” taktis yang maksimum

2.Pembentukan Pemerintah Pusat yang la8in.

Foto Samual

Foto Zulkifli Lubis.

( majallah Sektsa Massa 12 Desember 1958 koleksi Dr Iwan)

 

 

 

 

17 Desember 1958

 

Demikianlah, seluruh proses yang sudah saya uraikanitu akhirnya melahirkan Memorandum PM Djuanda, 17Desember 1958, seperti yang saya kutip selanjutnya ini.

Memorandum.

 

1. Untuk mencari jalan dalam mencapai pemulihan keamanan

di daerah Aceh, telah dilaksanakan beberapa

pembicaraan antara Pemerintah dan Penguasa Perang

Aceh. Di antara pembicaraan-pembicaraan itu, suatu

pembicaraan khusus dilakukan di Istana Merdeka pada

tanggal 9 Desember 1958, yang dihadiri Presiden selaku

Panglima Tertinggi, Perdana Menteri, Wakil Perdana

Menteri I dan II, GKS (Gabungan Kepala Staf), Komandan

KDMA/Penguasa Perang Daerah Aceh dan Gubernur

Aceh.

2. Pembicaran khusus tersebut menghasilkan suatu persetujuan

paham yang dipakai sebagai pegangan dalam

penyelesaian soal Aceh. Secara garis besar persetujuan

itu terdiri dari:

 

A. Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi

 

a. Pemerintah akan memberikan hak dan isi otonomi seluas-luasnya

untuk daerah Aceh, terutama dalam lapangan keagamaan,

pendidikan, dan peradatan. Semua itu tentu saja dalam

batas-batas UUDS RI dan Undang-undang, serta peraturanperaturan

lain yang berlaku.

Untuk merealisasikan ini Pemerintah akan bersedia menerima

Delegasi Aceh yang akan menyampaikan hasil-hasil dari

kerja Komisi Lima dan mempelajari serta mempertimbangkan

dengan sungguh-sungguh saran-saran yang akan diajukan Delegasi

tersebut.

b. Mengenai penampungan dari anggota-anggota eks DI/TII, penyantunanterhadap kekacauan, baik moril ataupun materiel,telah didapat persesuaian yang sama dengan kebijaksanaanselama ini.

c. Apabila masa kerja DPR DP dan DPD Aceh telah selesai, Pemerintahakan menentukan suatu prosedur sehingga antaraDPD-DPR DP, Penguasa Perang Daerah, Angkatan Perangdan Pemerintah dapat tercipta suatu kerjasama yang lebihsempurna, dalam usaha-usaha menertibkan kembali Daerah

Aceh.

e. Mengenai penempatan wakil-wakil yang capable dan acceptabledari Aceh dalam Lembaga Demokrasi Republik Indonesiapada waktu sekarang, Pemerintah sedang mengusahakansuatu modus yang dapat diterima oleh semua pihak.

 

 

B. Bidang Militer

1. Atas dasar hasrat kesatuan DI/TII Aceh untuk kembali kepadapangkuan Negara Republik Indonesia, maka kesatuan DI/TIItersebut akan meletakkan senjata dan akan taat kepada pimpinan

TNI.

2. Pemerintah Republik Indonesia, kemudian menampung kesatuanDI/TII itu dan menyalurkannya ke lapangan kemiliterandan ke lapangan kemasyarakatan dalam rangka pembangunanAceh khususnya, dan Indonesia umumnya. Untuk itu:

 

(1) Kesatuan tersebut di atas sementara akan diperlakukansebagai milisi darurat di bawah Komando seorang perwiratertinggi dari kesatuan itu.

(2) Komandan itu berada di bawah Komando KDMA.Kesatuan tersebut dipelihara oleh KDMA dan seterusnyadari kalangan mereka direkrutier tenaga-tenaga yang memenuhinorma-norma militer yang berlaku guna perluasanTNI di Aceh.

(3) Pangkat yang akan diberikan oleh Komandan tersebutdi atas ditentukan menurut Instruksi yang diberikanPerdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan KSAD kepada

Komandan KDMA.

Jakarta, 17 Desember 1958

Perdana Menteri

(Ir. Djuanda)

(syamaun Gaharu)

19 Desember 1958

Dokumen asli Kutipan Surat keputusan Kepala Polisi Daerah sumatera tengah  tanggal 19 Desember 1958 tentang kenaikan pangkat atas nama  Djamain dari Agen Polisi menjadi Brigardir Polisi ditanda tangani oleh  Kepala Polisi sumatera tengah

Ajundan Komirasir Besar  Polisi

Soetan Soeis

Stempel Kepala Polisi suamtera tengah  Polisi Negara PRRI

(koleksi dr Iwan)

 

 

Akhir Tahun 1958

Ke Pasaman mendaftar jadi sukarelawan PRRI

Pada akhir tahun 58
Enam bulan waktu berjalan
Aku berada di kampung halaman
Kini datang suatu kesempatan

Kesempatan baik untuk berbakti
Menjadi sukarelawan pejuang PRRI
Pergi berperang menyelamatkan negeri
Dari serangan tentara APRI

 

 

Di Ujung Gading dekat lautan
Di sana bermarkas induk pasukan
Kompi KKO diberi sebutan
Letnan Isrul sebagai komandan

17 pemuda berbadan sehat
Percaya diri penuh semangat
Lalu berkumpul mengadakan rapat
Ingin berperang melawan Pusat

Pemuda Sitalang dan Batu Kambing
Setelah berkumpul sambil berunding

 

 


Siap berangkat ke nagari Silaping
Dekat pantai di Ujung Gading

 

Para remaja anak bujang

 

 

Dari Batu Kambing dan

 

 

Sitalang

Ke rantau Pasaman pergi berperang
Namanya ditulis untuk dikenang

Agus, Anwar, Ahmad, Bustanuddin, Darmawi, Iamawan, Jariman, Mahidin, Muchtar/Kutar, Nasir, Nasirudin, Paramai,
Pudin, Samsi, Usman, Zaini, masih – 1 nama !

Pagi hari sebelum berangkat
Calon pejuang diberi nasehat
Dilanjutkan doa kaum kerabat
Kembali pulang dengan selamat

Selesai bermohon kepada Tuhan
Para remaja mulai berjalan
Masuk hutan ke luar hutan
Hanya berhenti ketika makan

Walau kaki beralas sandal
Baju di badan banyak bertambal
Niat berjuang sejak awal
Bukan ambisi ingin terkenal

Berjalan kaki beriring iring
Ada yang gemuk banyak yang langsing
Melewati jalan di tepi tebing
Bila tergelincir jatuh terguling

Saat melewati banyak nagari

Sumadang, Gudang,

 

Tapian Kandi

 

 


Padang Gantiang, Padang Sawah

 

dan Kinali
Terasa berada di kampung sendiri

Ninik Mamak datang menyambut
Diikuti orang tua berusia lanjut
Berjabat tangan berebut rebut
Meskipun malam telah larut

 

Ketika sampai di batang Masang
Sungai besar airnya tenang
Rombongan berhenti karena terhalang
Tiada titian untuk menyeberang

Penduduk bertanya kepada yang tua
Ke mana tujuan para pemuda
Kami menjawab apa adanya
Hendak ke Pasaman membela negara

Karena rombongan pemuda PRRI
Semua orang ikut bersimpati
Rakit dipinjamkan oleh pak Haji
Makanan disumbang Amai dan Umi

 H. Bustanuddin yang bertugas di Pasaman, Riau sampai tertangkap

 

 di Naga Seribu Pd Bolak, Tapsel

 

dan dipenjara Tanjung Gusta Medan

 

Hasan dan Husen saudara kembar gugur menepati janji

Untuk dicontoh para remaja
Menjadi teladan sampai tua
Hasan dan Husen tak berebut harta
Ketika berperang sesama saudara

Saudara kembar Husen dan Hasan
Bermuka mirip susah dibedakan
Hobinya sama, senang berteman
Ketika bergolak saling berlawan

Bukan karena dapat indoktrinasi
Tapi keyakinan hak azasi
Husen menjadi pejuang PRRI
Hasan bertugas di kesatuan APRI

Hasan dan Husen saling berhadapan
Ketika berperang dalam pertempuran
Keduanya tewas rela berkorban
Demi menjaga suatu kehormatan

Husen tewas mati terbunuh


Dalam pertempuran di nagari Situjuh
APRI yang datang dari Payakumbuh
Membawa prajurit berpuluh puluh

Dia sahid membela keyakinan
Bergabung PRRI dalam perjuangan
Menerima takdir ketetapan Tuhan
Jannatun naim sebagai balasan

Lain lagi tewasnya Hasan
Sebagai prajurit jadi teladan
Selalu patuh peintah atasan
Semua tugas dia laksanakan

Saat Hasan sedang bertugas
Untuk patroli di ujung batas
Pejuang mengintai di bukit atas
Hasan tertembak langsung tewas

Semua prajurit punya tradisi
Mengucapkan sumpah serta janji
Hasan contoh prajurit sejati
Melaksanakan sumpah menepati janji

Begini janji saat disumpah
Prajurit patuh pada perintah
Ketika bertempur haram menyerah
Instruksi komandan pantang dibantah

Dalam korps pasukan APRI
Hasan ternyata prajurit sejati
Menepati sumpah ketika berjanji
Hasan terbunuh saat beroperasi

Walau tiada ditampilkan foto
Inilah sedikit sebagai info
Hasan dan Husen bersuku Koto
Anak kemenakan Dt. Tan Bandaro

Bapaknya bernama Kari Sili
Seperti umumnya penduduk Nagari
Kerja di kampuang jadi petani
Sambil memelihara ternak Sapi

Dikarang oleh: H. Bustanuddin, Abraham Ilyas, Noor Indones St. Sati
Diedit html oleh: H. si Am Dt. Soda


H. Bustanuddin St. Kayo, 0813 1163 9317

 

 

Akhir tahun 1958

Pada akhir tahun 1958,operasi tetap dilakukan dengan intensif,gerakan antara lain terhadap kedudukan tentara PRRI 

 

disekitar Pagaran Lambung ,

 

Sihaporas,Sitonom,Ojoran dan lainnya,baik yang dilaksanakan oleh kompi I,II dan III Batalion 309/Siliwangi dibawah pimpinan Komandan batalionnya.

 

 

 

 

Dari pihak Batalion 309/Siliwangi sendiri ada beberapa anggota yang gugur akibat penghadangan PRRI seperti di Lapo buntal saat menuju ke Pos Komado

 

di Adiankoting,sehingga gugur satu kopral dan satu prajurit .

Sekalipun berada di medan Operasi,namun mutasi jabatan tetap dijalankan.termasuk komandan RTP-01/Siliwangi

 

 

 Letkol Umar Wirahadi Kusuma yang tahun 1959,tanggal 31 januari menerima jabatan  Komandan KMKB Jakarta Raya.

 

(Djamin ginting)

 

Sesuai dengan sifatnya, suasana perang menimbulkan tindakan anarkis, brutal yang menyebabkan banyak korban jatuh akibat tindak kekerasan, begitu juga penyalahgunaan wewenang militer, teror, pemerkosaan, pendobrakan rumah penduduk, sampai pada penyiksaan dan pembunuhan.

Lebih tragis lagi, sebegitu banyak generasi muda Minang yang hilang (generasi antara angkatan 45 dan 66) karena sebagian besar penduduk Sumatera Barat bergabung dengan PRRI.


Pihak CIA yang semula membantu PRRI lambat laun menarik dukungannya dan berpaling kepada pemerintah pusat yang mengirim pasukannya secara periodik dari kesatuannya di Jawa.

(DR Mestika Zed)

Seniman Pencipta lagu Masroel Mamudja

 Menamatkan pendidikan dasar di Bukittinggi setelah menjalaninya 1 -2 tahun di Maninjau. SMP pun ia bertualang, setelah di Bukittinggi, tamat di Padang tahun 1955.

 Melanjutkan ke SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas), tapi stop tahun 1958, karena pergolakan PRRI.

 jadi punya pengalaman PRRI “Ketika pergolakan dan beliau masuk hutan keluar hutan akhir tahun 50-an lalu, rasa ingin bersenandung menggiring saya untuk mencipta” awal karirnya itu. bukan berarti ia bisa langsung naik dapur rekaman.

Dalam rimba tepian Maninjau saja, beliau mencipta 11 lagi. Ciptaan pertamanya adalah “Nan Bana”, tahun 1959.

Dan tahun 60-an awal, ketika lagu lagu Minang mulai dapat angin, Masroel pindah ke Jakarta. maka Lahirlah nomor nomor lagu seperti “Palai Rinuak”, “Cuba dak Badakak dakak”, sebagai debut awalnya.

(lagu minang lamo web blog)

 

Gedung Landraad yang lama yang terletak dijalan Samudera ditempati Brigade Banteng Divisi IV TTI, 1958sesudah pergolakan PRRI/Permesta pada tahun 1958 gedung tersebut diduduki oleh Komando Operasi 17 Agustus dan kemudian bernama

Kodam III/17 Agustus – Kesatuannya Ajen Dam III/17 Agustus

(PN Padang web blog)

28 Desember  1959

 

Allan Pope was brought to trial before a military court on December 28, 1959. He was accused of flying six bombing raids for the rebels and killing twenty-three Indonesians, seventeen of them members of the armed forces. The maximum penalty was death. During the trial, which dragged on for four months, Pope pleaded not guilty. He admitted to flying only one combat mission, that of May 18, 1958. The other flights, he testified, were of a reconnaissance or non-combat nature. Contrary to the assertion that he had signed a $10,000 contract, Pope insisted he got only $200 a flight.
The court introduced a diary taken from Pope after his capture. It contained detailed entries of various bombing missions. Pope contended it listed the activities of all the rebel pilots, not just his. He replied to the same effect when confronted with a pre-trial confession, noting that he had refused to sign it.
Asked what his “real motive” had been in joining the rebels, Pope replied: “Your honor, I have been fighting the Communists since I was twenty-two years old — first in Korea and later Dienbienphu …

“I am not responsible for the death of one Indonesian-armed or unarmed,” he asserted in his closing plea. “I have served long enough as a target of the Communist press, which has been demanding the death sentence for me

Allan Pope diadili pengadilan militer pada tanggal 28 Desember 1959. Ia dituduh terbang serangan enam pemboman bagi para pemberontak dan membunuh dua puluh tiga orang Indonesia, tujuh belas dari mereka anggota pasukan bersenjata. Hukuman maksimum adalah kematian.

 Selama persidangan, yang berlangsung selama empat bulan, Paus mengaku tidak bersalah. Dia mengakui untuk terbang hanya satu misi tempur, yaitu 18 Mei 1958. Penerbangan lain, dia bersaksi, yang dari pengintaian atau non-tempur alam. Bertentangan dengan pernyataan bahwa ia telah menandatangani kontrak $ 10.000, Pope menegaskan dia hanya $ 200 penerbangan.Pengadilan memperkenalkan buku harian yang diambil dari Paus setelah ditangkap. Isinya entri rinci berbagai misi pengeboman. Pope berpendapat itu tercantum kegiatan semua pilot pemberontak, bukan hanya itu. Dia menjawab dengan efek yang sama ketika dihadapkan dengan pengakuan pra-sidang, mencatat bahwa ia telah menolak untuk menandatanganinya.Ditanya apa “motif sebenarnya”-nya telah di bergabung dengan pemberontak, Pope menjawab: “Yang Mulia, saya telah memerangi Komunis sejak saya berusia dua puluh dua tahun – pertama di Korea dan kemudian Dienbienphu …

“Saya tidak bertanggung jawab atas kematian satu orang Indonesia yang bersenjata atau tidak bersenjata,” tegasnya dalam pembelaan penutupnya. “Saya telah melayani cukup lama sebagai target pers komunis, yang telah menuntut hukuman mati bagi saya(Sukarnoyears)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1959(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1959

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

1959

13 Januari 1959

AWARD

 
13 January 1959

Pat Landry, leader of the Padang (Sumatra-Indonesia) advisory team
receives the Intelligence Star for his efforts from CIA Director Allen Dulles

(Source: “Feet to the Fire” by Conboy & Morrison)

13 Januari 1959
Pat Landry, pemimpin
Tim Penasehat Padang (Sumatera-Indonesia)
menerima
Bintang Intelijen  untuk usahanya dari Direktur CIA Allen Dulles
(Sumber: “Kaki ke dalam neraka” oleh Conboy & Morrison
)

15 Maret 1959

 

Tanggal 15 Maret 1959,

terjadilah suatu perkembanganyang berada di luar dugaan saya. Pukul 10.00 pagi,

Kolonel DI/TII Hasan Saleh, yang menjabat MenteriUrusan Perang DI/TII, telah mengambil alih pimpinan sipildan militer Negara Bagian Aceh dari tangan Wali Negara,

Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam pengumumannya,Hasan Saleh mengatakan:

‘Aku umumkan kepada seluruh rakyat Aceh bahwakekuasaan sipil dan militer yang sampai pada hari ini beradadi tangan Teungku Muhammad Daud Beureueh, sejakhari ini beralih ke tanganku selaku Penguasa Perang NegaraBagian Aceh (NBA) dari Negara Islam Indonesia (NU). Segerasetelah itu, kekuasaan tersebut aku limpahkan kembali

ke Dewan Revolusi, dengan tugas pokok untuk menyelesaikanpemberontakan Aceh.”

 

Kejutan!

Walaupun kudeta itu terjadi di luar perkiraan, namunapa yang dilakukan oleh Hasan Saleh itu sangat menguntungkanpihak saya. Dengan demikian saya bisa tahu manayang lawan dan mana yang kawan.

 

Di bagian terdahulu bab ini telah saya uraikan bahwabeberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi sedang bergolak.Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya, dan apa hubungannya

dengan situasi dan tugas saya di Aceh yangmenghadapi DI/TII.

(syamaun Gaharu)

15 Maret 1959

.ThBulletin  PRRI Informations  (9 halaman sangat langka hanya satu baru ditemukan koleksi Dr Iwan )

 

Majalah Peringatan satu Tahun PRRI (koleksi Dr iwan)

Majallah dalam bahasa inggris ini kondisinya sudah sangat rapuh,dan masih ada beberapa info yang dapat dibaca anatar laian sebagai berikut.

No.1

Forward

Thirteen months ago (Febryary,15.1958) The PRRI( Revolutionary Government  of Thre Republic Of Indonesia) was proclaimed at Padang.Sumatra.Indonesia and entering into the second year of their struggle for real freedom ,democracy (not aguided one ) ,justice and properity ,The PRRI leaders at home and abroad  backed by the greater part of  the populations of the daerah(outer Area of Indonesia)

On Februaty 15th last, on the first anniversary of the PRRRI prime menistery Sjafruddin Prawiranegara  an official statement  about the federal Structure of Indonesia as the only way to gain  a unified Indonesia, and which could guaranted the result of the struggle of the PRRI

March,15th.1959

Machinal translate

Tiga belas bulan yang lalu (Febry, 15,1958)  PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia ) diproklamasikan di  Padang.Sumatra.Indonesia dan memasuki tahun kedua perjuangan mereka untuk kebebasan nyata, demokrasi (tidak dipimpin ), keadilan dan kesejahteraan , para pemimpin PRRI di dalam negeri  dan di luar negeri yang didukung oleh sebagian besar penduduk di daerah adalah (area luar Indonesia)

Pada tanggal 15 Februaty lalu, pada ulang tahun pertama PRRI,   Pernyataan resmi Perdana Menteri  Sjafruddin Prawiranegara tentang Struktur federal (serikat) Indonesia sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan kesatuan Indonesia, dan yang dapat   terjamin hasil perjuangan PRRI
Maret, 15th.1959

2-4

Statement

By

Dr S.M.Rasjid ,Ambassadfor at Large reprensentative                                           in  Europe  of The PRRI

On Februry,14th.1959 one years  since the inception of  The PRRI,I should want to make the  following statement statement

There are strong indication that several regions are ready to join us and you heard already the news about the upraising in the South Celebes at the beginning of the last month and recent in the south molluca is officially admitted by Djkaarta.

It is the ad fact that  whenever the civil war breaks outn in the  country both  both parties  will suffer, but  above all people  themselves are the victims of the conflict ; that is  the main reason  why  the Leadres of The PRRI have abstained  up to now  to conduct  a total war  with all  the resources  which they  could use.The Djakareta government  does not  seem to have such  scruples.

It is does not change  very soon  its present attitudetoward  the population  at  the outer region which  it does not consider  as free  Citizen  fighting  to their  fundamental rights and Liberties , but  as common  Rebels who dare to protest against  appression ,we shall be compelled to react , not of course  in the same manner , for we  are not terrorist , but  with all  our strength which as  the World  will see the is greater  than most  people think. It is because  that we  are source of our strength  that we can proclaim  openly,  even at the present moment ,the possibility of a peaceful Settlement  on the  reasobable condition  which have been brought to the cognizance of the Djkarta Gouvernment, but this is the last Opportunistis.

14 February 1959

Machinal translate

pernyataan
oleh
Dr SMRasjid, Ambassadfor di reprensentative besar di Eropa The PRRI

Pada Februry, 14th.1959 satu tahun sejak dimulainya The PRRI, saya harus ingin membuat pernyataan pernyataan berikut

Ada indikasi kuat bahwa beberapa daerah sudah siap untuk bergabung dengan kami dan Anda mendengar sudah berita tentang pembrontakan di Sulawesi Selatan pada awal bulan lalu dan baru-baru ini di Maluku  selatan secara resmi diakui oleh Djakarta.


Ini adalah kenyataan bahwa setiap kali iklan perang saudara pecah di negara
luar  kedua kedua belah pihak akan menderita, tetapi di atas semua orang sendiri adalah korban konflik, yang merupakan alasan utama mengapa Pemimpin PRRI telah abstain sampai sekarang untuk melakukan perang total dengan semua sumber daya yang mereka bisa digunakan.Respresentive pemerintah Djakarta tampaknya tidak memiliki keberatan tersebut.
Hal ini tidak berubah segera
sikap terhadap  yang sekarang , penduduk di luar daerah yang tidak dianggap sebagai pemduduk  bebas berjuang untuk hak-hak dan Kebebasan dasar mereka, tetapi sebagai Pemberontak umum yang berani memprotes appression, kita akan dipaksa untuk bereaksi, tentu saja tidak dengan cara yang sama, karena kita tidak teroris, tapi dengan semua kekuatan kami yang saat Dunia akan melihat lebih besar dari kebanyakan orang berpikir. Hal ini karena bahwa kita adalah sumber kekuatan kita bahwa kita dapat menyatakan secara terbuka, bahkan pada saat ini, kemungkinan Penyelesaian damai pada kondisi reasobable yang telah dibawa ke kesadaran dari Gouvernment Djkarta, tapi ini adalah Opportunistis terakhir .
14 Februari 1959

4

In Defense Of Freedom And Human Dignity

For a full year the fury  a civil war  has raged in Indonesia,while the scenes  of military  operations are  to be found  mainly  in Sumatra  and Celebes , uncertainly  and insecurity  lie no less  heavily  over  the population  in Java  and in other parts of the archiphelago.

Conflict  and tensions  are ata  their peak, not with standing repeated assertions in the contrary  by the Sukarno regime,

Against all despite reversal in the eearlier  of our struggle ,laced  with superiority commercial  strength  at The Djakarta troops , The Revolutionary  Government of Republic Of Indonesia  has displayed  its resilience  and sustained strength.

It is unheard of  that  in a country  has just  conjucted  its freedom from a forign rule, the Liberators are being sent home  with thank you and must continue in obey  to the same people who have been for years the representative s of a destroyed regime.

As a matter of fact, those public officials who had sent under strict,  but well organized Dutch rule, have not lost much time in discovering the shortcomings an the thickness of the new administration. Hence the corruption  which is now it has practically resulted in a complete anarchy.

Why ,fourteen years after  the proclaimed of Independence,  a country like Indonesia  on of the main producers of some of the most importamt raw materials, such as oil, tin,rubber, copper etc. has little volume  of export trade  and practically no industry ?

Why the people in some saction of Java , are literally starving and now have to look the leaves of the trees in order in order the get some clothing like they used to the times the Javanese occupation, when Indonesia was reduced to a state or servitude  and completely cut out of the oustside world ? Can we get accept to get back to the same condition now, when according to the speeches of Sukarno, our nation enter an era of Glory, and we are supposed to enjoy the utmost posperity  in the potential richest country of the world ?

Dalam Mempertahankan Kebebasan Dan Martabat Manusia
Untuk setahun penuh kemarahan perang sipil berkecamuk di Indonesia , sementara adegan operasi militer yang dapat ditemukan terutama di Sumatera dan Sulawesi , ragu-ragu dan ketidakamanan berbohong tidak kurang berat atas penduduk di Jawa dan di bagian lain dari archiphelago tersebut .
Konflik dan ketegangan ata puncak mereka, bukan dengan berdiri pernyataan berulang di sebaliknya oleh rezim Sukarno ,
Terhadap semua meskipun pembalikan dalam
awal  perjuangan kami , dicampur dengan kekuatan komersial keunggulan di Pasukan Djakarta , Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia telah menunjukkan ketahanan dan kekuatan berkelanjutan .
Hal ini pernah terdengar bahwa di negara baru saja conjucted kebebasan dari aturan
asing  , para Liberator sedang dikirim pulang dengan terima kasih dan harus terus di taat kepada orang-orang yang sama yang telah selama bertahun-tahun representatif terhadap rezim hancur .
Sebagai soal fakta , para pejabat publik yang telah dikirim di bawah ketat , tapi terorganisir pemerintahan Belanda , tidak kehilangan banyak waktu dalam menemukan
kekurangan  suatu ketebalan pemerintahan baru . Oleh karena itu korupsi yang sekarang telah praktis menghasilkan anarki lengkap .
Mengapa , empat belas tahun setelah pro
klamasi  Kemerdekaan , sebuah negara seperti Indonesia pada satu produsen utama dari beberapa bahan baku yang paling penting  , seperti minyak , timah , karet , tembaga dll memiliki sedikit volume perdagangan ekspor dan praktis tidak ada industri ?
Mengapa orang-orang di beberapa
bagian Jawa , secara harfiah kelaparan dan sekarang harus melihat daun dari pohon-pohon dalam rangka untuk mendapatkan beberapa pakaian seperti dulu waktu pendudukan Jawa , ketika Indonesia berkurang menjadi negara atau penghambaan dan benar-benar dipotong dari dunia luar ? Bisakah kita menerima untuk kembali ke kondisi yang sama sekarang , ketika menurut pidato-pidato Soekarno , bangsa kita memasuki era Kemenangan Glory , dan kita seharusnya menikmati kesejahteraan  hati dalam potensi negara terkaya  di dunia ?

(dicuplik sebagian,karena banyak yang sudah rusak dan sulit dibaca-Dr Iwan)

5-6

Radio PRRI.Feb.15.1959-10.pm

Speech of the chairman  of The Revolutionary Council  On The Occasion  of The First anniversary  Of of   Revolutionary Gouverment Of The Republic Of Indonesia.

 

7-9

Radio PRRI.Feb.15.1959-10.pm

Speech By Minestery Of Agriculture of The Occasion  Of The First anniversary Of The PRRI

10

Massage From PRRI

Prime Menistry Sjafruddin Prawiranegara To All PRRI Official Abroad dated February 20th 1959

. Toward A New And Better Indonesia

 

 

 

 

28 Maret 1959

.Surat Keliling PTT no 10

____________________________________________

 Perihal : Pemberian Tunjangan istimewa Kepada Para pegawai yang melakukan tugasnya diaerah tidak aman berhubung  bahaya pembunuhan /penculikan dari pihak gerembolan pengacau bersenjata

Lampiran 1(satu)

Penetapan Direktur jendral Pos ,Telegram dan telepon

 tanggal 28 maret 1959 no 16137/adm

_____________________________________________________

 1.Seperti telah dimaklumi ,sekedar untuk meringankan beban serta menghargai jasa-jasa para pegawai kita yang sedang bertugas didaerah/tempat yang tidak/kurang aman oeh Jawatan telah dikeluarkan Surat Keliling PTTT No.22 tahun 1952

2.Berhubung ketentuan-ketentuan menurut surat keliling tsb,kini dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada masa ini, maka Surat kelilling PTT no 22 Tahun 1952 dengan Suart kleiling ini diganti dengan peraturan lain.

Dengan peretujuan Menteri Perhubungan peratura baru tentang pemberian tunjangan istimewa kepada para pegawai PTTT didaerah  tidak aman  sekarang ditetapkan sebagai berikut.

3.Tunjangan  istimewa tersebut  berjumlah Rp. 7,50) tujuh rupiah lima puluh sen) sehari dengan  maksimum Rp.200,-(dua ratus rupiah) sebulan dan diberikan kepada tiap pegawai PTTT yang sedang bertugas didaerah tidak aman.

4.Pernyataan bahwa suatu daerah tidak aman dilakukan dengan surat ketetapan  dari Gubernur Jbs yuntuk tiap-tiap kecamatan dan Kewedanaan .Surat ketetapan ini berlaku paling lama 6 bulan,jangka  waktu mana  dengan surat Ketetapan baru dapat diperpanjang untuk tiap kali tidak lebih dari 6 bulan .Tentang ada atau tidaknya surat Ketetapan  ini, yang dibuat  oleh Gubernur berdasarkan  surat keputusan menteri  Dalam negeri no/19 tahun 1956(tanggal 8 Oktober 1956) ,para kepala  Daerah Pos/Telekomunikasi hendaknya berhubungan dengan gubernur itu.

5.Bilamana diketahui ada surat ketetapan yang dimaksud dalam ayat 4, maka soalnya hendaknya oleh para kepakla daerah Pos/Telekomunikasi jbs segera diberitahukan kepada Sdr Kadms dengan menyampaikan tembuannya kepada sdr Direktur Pos cq Direktur telekomunikasi , sedangkan kantor-kantor jbs diberi Instruksi-instruksi seperlunya.

6.Dengan mengindahkan nulai  berlakunya Surat kelilng ini(lihat ayat 11) ,tunjangan istimewa jdm dapat diberikan mulai tanggal berlakunya surat pernyataan dari Gubernur jbs dan tunjangan istimewa  tersebut dibayarkan pada akhir bulan dalam mana peristiwa itu terjadi dengan tidak dikenakan potongan pajak upah.

Pembayaran dilakukan dengan membuat daftar sperti contoh terlampir dalam ganda dua.Yang selembar dilampirkan pada daftar F/F-td/Tlp  62 dimana pembayaran itu dibukukan dengan uraian sperlunya.

7.Dengan tidak memandang pangkat gajinya,tunjangan istimewa ini, diberikan kepada tiap-tiap pegawai PTT yang bekerja dikantor/pendirian=pendirian PTT yang letaknya didaerah/tempat yang dimaksud  dibawah ayat 4.

8.Jika  sesuatu daerah/tempat harus dikosongkan sehingga keluarga dri para pegawai harus mengungsi kedaerah/tempat lain yang terdekat dan aman atas perintah pihak yang berwajib (Komandan tenatra yang stempat/bupati jbs) ,maka atas kebijkasanaan Kepala daerah/Kantor  hendaknya diusahakan  un5tuk menyediakan perumahan yang layak bagi keluarga yang diungsikan itu.

Jika perumahan itu diadakan dengan jalan menyewa, maka sewanya ditanggung oleh Djawatan dan dibukukan sebagai pengeluaran didaftar F/F-td/Tlp 62 degan uraian seperlunya

9.Apabila pegawai jbs mengunjungi keluarganya yang telah diungsikan itu, maka atas permintaan pegawai jbs Djawatan dapat memberikan penganti ongkos kendaraan untuk paling banyak dua kali perjalanan tiap bulan. JUga pengeluaran ini dibukukan didaftar F/F-td/Tlp 62dengan penjelasan seperlunya.

10.Kepala kantor Pos jbs harus membut laporan yang selengkap-lengkapnya mengenai setiap peristiwa jdm. Laporan tersebut dibuat  dalam ganda dua dan dikirimkan dengan perantaraan Kepala daerah yang meneruskan selembar kekantor pusat,alamat Sdr kadms dengan tembusan kepada Sdr Dirpos cq Dirtel dengan disertai keterangan seperlunya.

Sebagai lampiran dari laporan tersebut harus dikerjakan pula :

a)    Salinan surat keputusan gubernur jbs yang dimaksud dalam ayat 4

b)    daftar-daftar perincian tentang tunjnagan istimewa yang telah dibayarkan.

 

11.Surat Kleiling ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 1959.

 

Lampiran Surat keliling PTT no 1o tahun 1959

Daftar pembajaran tunjangan Istimewa berhubung bahaja pembunuhan/pentjulikan kepada pegawai PTT didaerah/tempat tidak aman.

(koleksi Dr Iwan)

 April –Mei 1959

Setelah keamanan dapat dipulihkan seluruhnya di daerah Riau Daratan maka berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor KPTS-265/4/1959 tanggal 15-4-1959, Surat Keputusan DAN KOOPAG Nomor KPTS-037/4/1959 tanggal 28-4-1959  Surat Keputusan DAN RTP-I “TEGAS” Nomor KPTS-614/6/1959 tanggal 6-6-1959 terhitung mulai tanggal 12-6-1959 RTP-I “TEGAS” diganti namanya menjadi Komando Resor Militer Riau Daratan (KOREM RIDAR), yang daerah kekuasan dan tanggung jawabnya sama dengan daerah kekuasaan dan tanggung jawab RTP-I “TEGAS”

.
Personel KOREM RIDAR sebagian diambil dari anggota-anggota yang tadinya bersifat penugasan dalam susunan Komando Operasi Gabungan “TEGAS” kecuali satuan-satuan tempur, yang secara berangsur-angsur diorganikkan pada KOREM RIDAR ditambah dengan anggota-anggota bekas PRRI yang menyerah dan bergabung serta telah selesai di-screening. Dalam pembentukan KOREM RIDAR ini tidak diadakan formatur atau panitia mengingat tenaga sangat kurang dan pembentukkannya bersamaan waktunya dengan pembentukan KOMANDO DAERAH MILITER 17 AGUSTUS.
Sejalan dengan pemberian nomor Kodam 17 Agustus menjadi KODAM III/17 AGUSTUS, maka kepada KOREM RIDAR diberikan nomor kodenya menjadi KOREM 31/RIDAR, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Panglima Daerah Militer III/17 Agustus Nomor Kep-95/10/1963 tanggal 5 Oktober 1963 dan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor Kep-233/3/1964 tanggal 11-3-1964 tentang pengesahan DUADJA dan TUNGGUL untuk Rindam, Korem dan Yonif-Yonif, KOREM 31/RIDAR diberi Lambang kesatuannya dengan sebutan “DHUAJA WIRABIMA”, dan dari saat inilah KOREM 31/RIDAR menjelma menjadi KOREM 031/WIRABIMA

Korem 031/Wirabima (Korem Ridar) saat itu  dipimpin oleh Letnan Kolonel Inf Kaharudin Nasution  sebagai pejabat Danrem 031/Wirabima  yang pertama.

 

Letnan Kolonel Inf Kaharudin Nasution

 (korem031)

 

 

 

22 April 1959

di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD ’45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD ’45.

(palinguniks web blog)

 

Andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959,

 

 

tidak memperoleh keputusan dari konstitusante sebagaiaman ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagain tersbesar Anggota –anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk menghadiri lagi siding, Konstituate tidak mungkin lagi mendelegasikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat Indonesia.

(lembaran negra 1958)

 

 

18 April  1959

Sampul surat dikirm dari Padang dengan melalui stempel Pos Militer 18.4.59 prngko sudah dicopot ke Padang Panjang,didalamnya berisi surat undangan Perkawinan

Kepada JTH Tatji Lie Tjeng Kwa

Dengan Hormat

Bersama ini saja kabarkan kepada tatji bahwa pada tanggal 10 Mei 1959 atau 3 Shie Gwe 2510 adalah hari kawinnja anak perempuan kami

Gho Beng Soei

Dengan

The Tjin Shiet

Putra Tuan The Hwee Djian Padang

Besar harapan kami sudilah tatji seta family lainnja membuang sedikit tempo untuk menghadiri pesta tersebut.

Atas perhatian tatjie saja lebih dahulu mengutjapkan terima kasih

Dari Saja Tjia Giok Lian

Jalan India  no 2

Padang

 

23 Mei 1959

Puisiku untuk Bilal Hamka
dari: M. Natsir sedang di rimba gerilya

Lama, suaramu tak kudengar lagi
Lama…
Kadang-kadang,
Di tengah-tenngah mortir dan mitralyur,
Dentuman bom dan meriam sahut-menyahut,
Kudengar, tingkatan irama sajakmu itu,
Yang pernah kau hadiahkan kepadaku,

Entahlah, tak kunjung namamu bertemu di dalam Daftar.
Tiba-tiba,
Di tengah-tengah gemuruh ancaman dan gertakan,
Rayuan umbuk dan umbai silih berganti,

Melantang menyambar api kalimah hak dari mulutmu,

Yang biasa bersenandung itu,

Seakan tak terhiraukan olehmu bahaya mengancam.

Aku tersentak,
Darahku berdebar,
Air mataku menyenak,
Girang, diliputi syukur

Pancangkan !
Pancangkan olehmu, wahai Bilal !
Pancangkan Pandji-pandji Kalimah Tauhid,
Walau karihal kafirun…
Berjuta kawan sefaham bersiap masuk
Kedalam
daftarmu

Saudaramu,
di Tempat, 23 Mei 1959

(M.Natsir)

29 Mei 1959

29 Mei lima sembilan
Hari Sabtu di akhir pekan
Pukul sembilan pada jam tangan
Akibat perang tak mungkin dilupakan

Insyaallah Banun tidak keliru
Peristiwa terjadi di hari Sabtu
Diiringi tangis anak dan ibu
200 rumah menjadi abu


Saat terjadi perang saudara
Rejim Soekarno mengirim tentara
Memakai perlengkapan beragam senjata
Termasuk serangan pesawat udara

Ini peristiwa kenangan pahit
Bagi Andoleh Baruah Bukit
Nagari dibakar bom langit
Orang berlari menjerit-jerit

Menurut ingatan orang tua tua
Karena takdir dari yang Kuasa
Setelah nagari menjadi rata
Hanya empat rumah tersisa

Saksi hidup yang masih ada
Sjamsir Sjarif lengkapnya nama
Kini bermukim di benua Amerika
Di Santa Cruz state California

Walau tidak memanggul senapang
Sjamsir Sjarif ikut berjuang
Sebagai kurir juru penerang
Ke banyak nagari Sjamsir datang

Memberi penerangan kepada rakyat
Agar tak gentar melawan Pusat
Karena Soekarno telah sesat
Harus diperangi sampai lumat

Ketika Sjamsir kembali dari Lintau
Hatinya sedih sangat risau
Sebagai kenangan di masa lampau
Sjamsir menulis dari rantau

Hati agak badampong-dampong manurun dari Puncak Pato ka Andaleh Baruah Bukik, nagari tu tingga asok-asok jo abu rumah tabaka sajo lai.
Rumah Gadang nan Ambo tumpangi lalok wakatu ka pai ka Selatan sabalunnyo pun indak ado bakehnyo lai karano dibom api dari kapatabang Pusek.
Di sinan iyo titiak aia mato mancaliak dan maagak-i kama lah Rang Kampuang ka pai ijok?
Kalau ijok sajo lai tampek untuak pulang, tapi kini rumah-rumah untuak pulang tu alah habih jadi abu….

Hati dag, dig, dug turun dari Puncak Pato menuju Andaleh Baruah Bukik, nagari itu tinggal asap dan abu saja lagi.
Rumah Gadang yang saya tumpangi tidur ketika pergi ke Selatan sebelumnyapun tidak ada lagi bekasnya karena dibom api oleh kapal terbang Pusat.
Ketika itulah menetes air mata memikirkan ke mana orang kampung akan pergi lagi.
Kalau ijok (bersembunyi ke hutan) saja ada tempat pulang, tapi kini rumah rumah untuk pulang itu telah habis jadi abu….

14-8-2009
Santa Cruz, California
Sjamsir Sjarif

Walau tiada bukti kodak
Sebelum pesawat melepas tembak
Api menyala tak bisa jinak
Karena pilot menumpahkan minyak

Ketika udara panas menyengat
Temperatur lebih 30 derajat
Api menjalar sangat cepat
Tiada pencegahan bisa dibuat

Karena rumah musnah terbakar
Hidup sehari-hari jadi sukar
Tidur di tanah beralas tikar
Disertai derita menahan lapar

Kalau kebakaran terjadi di kota
Api dipadamkan oleh PBK
Musibah dikampung timbulkan sengsara
Tiada bantuan bisa diminta

Semua harta menjadi abu
Hidup serupa di rimba kubu
Kain tersisa selembar baju
Tiada pemerintah datang membantu

Andoleh Br. Bukik dibumihanguskan
Habis semua harta kekayaan
Termasuk pula bahan makanan
Hanya baju tinggal di badan

II. Pesawat terbang membakar musnah Andoleh


Beginilah strategi saat berperang
Tentara Pusat tak berani datang
Nagari Andoleh lalu dipanggang
Dengan bom pesawat terbang

Pesawat Mustang cocornya merah
Terbang melayang sangat rendah
Menembakkan mitraliur bagaikan muntah
Peluru ditujukan ke segala arah

Warisan pusaka datuk datuk
Rumah godang beratap ijuk
Berkayu Surian tak mungkin lapuk
Kini hangus tiada berbentuk

Menjadi topik buah bibir
Rumah godang dinding berukir
Ukirannya rancak berulir ulir
Nilainya tinggi tak mungkin ditaksir

Tak mungkin ditaksir dengan rupiah
Begitu adat Minang-Ranah
Ketika rumah dibakar musnah
Harga diri menjadi rendah

 

Ketika perang menegakkan kebenaran
Orang Andoleh banyak berkorban
Ninik mamak beserta kemenakan
Nyawa dan harta jadi taruhan

Akibat nagari dilalap api
Bermacam kerugian telah terjadi
Tidak hanya kehilangan materi
Hewan ternak banyak yang mati

Ketika api tinggi menjulang
Terasa panas tidak kepalang
Binatang mati di dalam kandang
Kerbau dan Jawi hangus terpanggang

Rezim Soekarno bersalah besar
Saat sekolah ikut dibakar
Hilang sudah ruang belajar
Semua murid jadi terlantar

Setelah surau hangus membara
Tiada lagi kitab tersisa
Qur’an dicari kemana mana
Untuk pedoman belajar agama

III. Nagari lain ikut membantu

Begini adat orang Minang Kabau
Kabar baik, datang dihimbau
Kabar buruk membuat risau
Sesama dunsanak silau-menyilau

Mendengar berita malapetaka
Tidak dipesan, tanpa diminta
Datang bantuan sanak saudara
Orang Tanjung datang pertama

Nasi disiapkan berbungkus bungkus
Dimasukkan karung maupun kardus
Lalu diantarkan secara khusus
Bantuan diberikan secara tulus

Tua muda membawa bantuan
Di atas kepala dijunjung beban
Berjalan kaki beriring iringan
Ada yang cepat, ada yang pelan

Dalam kondisi suasana kalut
Anak kecil ada yang ikut
Dibimbing yang tua berusia lanjut
Kalau melangkah nyeri di lutut

Mendengar Andoleh menjadi abu
Orang Tanjung ikut terharu
Si Cuik Amril berniat membantu
Izin diminta kepada ibu

Tak dicatat dalam sejarah
Amril mengingat untuk berkisah
Bersua orang tua terluka parah
Terkena peluru mengeluarkan darah

Ketika peluru menembus kaki
Kemungkinan putus pembuluh nadi
Darah mengalir tiada henti
Walau ditaburi bubuk kopi

Karena daging telah terkelupas
Tulang tampak kelihatan jelas
Warnanya putih mirip kertas
Kalau disentuh terasa keras

Menahan sakit tiada terkira
Di pipi meleleh air mata
Ingin menolong tapi tak bisa
Amril sedih diam saja

Beginilah Allah menguji orang
Bermacam cobaan bisa datang
Supaya iman tidak berkurang
Manusia disuruh untuk sembahyang

Inilah petuah orang tua tua
Mujur ada sepanjang masa
Malang terjadi dalam seketika
Manusia disuruh untuk bertakwa

Peristiwa lain diingat si Cuik
Kejadian kecil sangat menarik
Banyak hikmah bisa dipetik
Walau hanya masalah Gacik 1

Kalau berburu ke bukit gunung
Anak nagari saling bergabung
Orang Andoleh dan orang Tanjung
Ibarat dunsanak saudara kandung

Karena di leher tali melingkar
Saat api sedang berkobar
Anjing tak bisa lari menghindar
Lalu binatang mati terbakar

Anjing pemburu banyak yang mati
Nasib baik binatang Babi
Setelah anjing terpanggang api
Tiada lagi yang perlu ditakuti

Melewati Andoleh yang tinggal puing
Amril mual, kepala pusing
Melihat bangkai si manis kucing
Mengalirkan darah dari daging

Ketika dialog tak lagi bisa
Adu senjata dilakukan manusia
Walau binatang tidak berdosa
Hewan kesayangan ikut menderita

Amril sedih penuh perhatian
Waktu melangkah tak ingat badan
Telapaknya luka menginjak pecahan
Dia terpekik karena kesakitan

IV. Si Ampuah menjadi korban

Jangan dianggap masalah remeh
Kisah si Ampuah penduduk Andoleh
Orang gila berkelakuan aneh
Sering meminta disediakan teh

Karena mengganggu penduduk kampung
Si Ampuah diikat lalu dipasung
Dia menjerit meraung raung
Sering menangis duduk termenung

Ini pelanggaran hak azasi
Untuk bebas di atas bumi
Tak boleh dirampas atau dikebiri
Duhulu pernah telah terjadi

Ketika nagari sedang terbakar
Api menyala sangat besar
Si Ampuah terkurung di dalam kamar
Sangat susah lari menghindar

Untung ada orang menolong
Tali pengikat lalu dipotong
Si Ampuah lolos ke bawah kolong
Lalu berteriak melolong lolong

Karena dibaju menyala api
Kulit terbakar pedih sekali
Sambil menjerit berkali kali
Si Ampauh berlari kian kemari

Bertemu tebat sangat dalam
Si Ampuah melompat langsung terbenam
Dia mati karena tenggelam
Syahid di dunia menurut Islam

Sumber: Nagari Web Blog

30 Mei 1959

 

Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. 

Akan tetapi yang menyatakan setuju lebih banyak oleh karena itu pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yg harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan

(palinguniks.wen Blog)

 

1-2 Juni 1959

 

Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. 

Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD

(palinguniks.wen Blog)

 

 

 

Juni 1959

Belajar Mengajar Di bawah Dentuman Mariam

Mendengar bunyi dentuman mariam, tembakan mortir dan senapan mitriliur bagi murid-murid dan guru-guru di saat belajar di zaman P.R.R.I adalah suatu pendengaran yang sudah lumrah.

Yang penting perlu diperhitungkan agar sosok meriam itu jangan tiba-tiba sudah berada di dekat kita, tetapi biasanya bunyi dentuman itu kedengaran masih jauh.

Jika ada operasi tentara Soekarno ke Rao-Rao tidaklah serta merta bisa langsung sampai ke Rao-Rao, karena di nagari Tigo Batur kira-kira 5 km dari Rao-Rao jalan raya itu sudah di putus.
Penduduk menggali lubang di tengah jalan dan dengan sendirinya konvoi alat pengangkut mariam tidak bisa lewat.
Alat pengangkut senjata yang bernama mariam itu ditarok di atas sebuah kenderaan semacam mobil yang ditarik oleh mobil lain.

Berlainan dengan senjata berat tentara P.R.R.I yang sering kami lihat cuma disandang saja namanya bazoka, ukurannya hanya sebesar bambu buluh lemang panjangnya kira-kira 80 cm.
Cara mempergunakannya juga tidak sulit.
Suatu hari bunyi dentuman mariam arah dari Batusangkar sudah di mulai sejak subuh, dan berlainan dari yang biasanya terus-terusan sampai siang hari.
Sekali ini murid tidak masuk sekolah alias libur.
Masyarakat jadi takut sebab itu tak berani ke luar rumah.
Baru sore diketahui bahwa tembakan meriam itu diarahkan ke kaki gunung merapi dekat Rao-Rao.

Perkiraan orang Rao-Rao tidak meleset. Ketika magrib kemaren rombongan para tokoh P.R.R.I Kolonel Zulkifli Lubis melintas di jalan raya. Beliau datang dari arah Batusangkar. Beliau inilah yang jadi sasaran operasi meliter hari itu. Dan operasi sudah terlambat karena yang dicari itu hanya sebentar sajadi Rao-Rao, setelah itu rombongan langsung melanjutkan perjalanannya.

Geografi kenagarian Rao-Rao untuk zaman perang agak strategis karena terletak persis di jalan raya pelintasan.
Itu pula sebabnya banyak tentara P.R.R.I mampir dan malahan ada yang tinggal beberapa waktu di kampung ini.

Seperti pendekar Silat Nasional yang bernama Malin Marajo, anak Tuangku Kumango tokoh agama dan jago silat yang terkenal bersama dengan sekelompok anak buahnya .
Orang Rao-Rao menyegani beliau dan anak buahnya pernah kontak senjata dengan tentara Pusat.
Rakyat menganggap bahwa tindakannya selalu membela rakyat.

Di zaman P.R.R.I tokoh nasional Mohammad Natsir dan beberapa orang temannya dalam perjalannya pernah pula singgah untuk shalat magrib di Masjid Raya Rao-Rao.
Setelah bertemu dengan sahabat-sahabat beliau yaitu dengan saudagar-saudagar yang dulu pernah di Padang, beliaupun melanjutkan perjalanannya.

Operasi Gabungan TNI-AD Tewaskan 7 Orang Penduduk Rao-Rao.

Pada pertengahan tahun 1959 sebelum Rao-Rao diduduki oleh tentara pusat , kenagarian di kecamatan Sei Tarab sempat jadi sasaran Operasi Gabungan TNI dari kesatuannnya dari Payakumbuh dan Batusangkar.

Sebagaimana biasa, pagi-pagi sudah kedengaran dentuman mariam dan tembakan mortir.
Karena ramainya bunyi tembakan dari berbagai arah, maka murid-murid pada hari itu terpaksa libur.
Penduduk Rao-Rao yang biasanya pergi ijok ke hutan-hutan untuk menyelamatkan diri sudah mulai berkemas dan menyiapkan bekal untuk satu hari.

Lokasi ijok biasanya ke ladang-ladang arah ke gunung merapi.
Akan tetapi sekali ini ada juga orang Rao-Rao yang lari menyelamatkan diri ke ladang-ladang arah ke Situmbuak.
Kebetulan kedua kesatuan operasi yang datang dari Payakumbuh dan dari Batusangkar ini sudah merencanakan pula bertemu di daerah Situmbuak.

Mereka sampai di daerah ini tidak lagi melahirkan bunyi letusan senjata api.
oleh sebab itu banyak penduduk tidak mengetahui kedatangan mereka sehingga beberapa orang yang dicurigai sebagai tentara ditangkapi.

Warga Rao-Rao yang ditangkap ada 7 orang antara lain H. Rasul, pedagang besar di Payakumbuh dan Rasyad Sibak yang baru beberapa hari pulang dari Jakarta, keduanya dari suku Caniago.
Rasyid dan Rasyad orang dari Kota Kaciek.
Penulis lupa nama tiga orang lagi akan tetapi ada juga berasal dari suku yang lain.

Mereka yang bertujuh ini ditangkap, digeledah oleh tentara yang dibantu oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota OPR.
Semua warga ini adalah rakyat biasa tidak bersenjata
Di badannya hanya ditemui sekedar uang untuk bekal.
Uang ini dirampas dan kemudian mereka disiksa secara sadis sekali tanpa menghiraukan rasa perikemanusiaan.


Bukit Talao, di lereng ini tempat pembunuhan oleh tentara Sukarno dan OPR

Akhirnya setelah disiksa mereka disandarkan ke tebing di pinggir jalan di nagari Talao barulah diberondongi dengan senjata api.
Ketujuh orang ini tewas di tempat itu juga.

Salah seorang yang tertangkap orang Situmbuak bernasib baik.
Dia berhasil melarikan diri, dan nekad melompat ke jurang Yang dalam walaupun diberondongi tembakan.
Tuhan masih menyelamatkan jiwanya, dan beliaulah yang menyaksikan langsung peristiwa tragis yang dialami oleh warga nagari Rao-Rao yang menjadi korban penembakan di Talao itu.

Kita semua tak perlu ragu
pelajaran penting dari masa lalu
ketika Soekarno bertindak keliru
rimba dan hutan telah membantu

Kini hutan banyak dirusak
oleh kepentingan berbagai pihak
termasuk pejabat bersifat tomak
harus dilawan wajib ditolak

Kemudian salah seorang anggota OPR yang ikut operasi meliter datang ke Rao-Rao memberi tahu supaya menjemput mayat-mayat yang bergelimpangan di Talao tersebut.

Penduduk yang tidak ikut ijok pergi menjemput dan membawa ketujuh jenazah itu dalam keadaan yang sangat menyayat hati bagi yang mempersaksikannya.
Pada sore sampai malam hari itu juga, ketujuh jenazah ini setelah di shalatkan langsung dikebumikan di masing-masing pekuburan keluarga.

Kejadian ini menggemparkan masyarakat Rao-Rao yang kebetulan sangat ramai di kampung.
Inilah salah satu peristiwa yang tragis yang tak bisa dilupakan oleh penduduk Rao-Rao.
Khususnya bagi keluarga korban yang kehilangan suami, ayah dan anaknya.
Mereka diperlakukan secara kejam oleh bangsa sendiri ketika perang saudara.

Belum lagi penderitaan batin akibat dari tekanan dari penguasa.
Fitnah, propokasi dan intimidasi juga berkembang sehingga orang tidak lagi enak dan nyaman tinggal di kampung sendiri.
Buktinya pada waktu itu mudah saja orang diambil oleh OPR kalau tak ada penjamin dari pihak yang berkuasa maka orang tersebut bisa saja hilang tak tahu rimbanya kalau meninggal tak tahu kuburannya.

Nagari Rao-Rao diduduki Tentara Pusat

Pada bulan Maret 1960 diadakan operasi militer terakhir ke Rao-Rao.
Pada hari itu juga resmi nagari Rao-Rao jatuh ke tangan tentara pusat yang berjumlah satu atau dua kompi, semuanya kira-kira 200 orang.
Tempat-tempat stategis dijadikan pos pengamanan yang ditempati 15 sampai 20 orang serdadu pusat.

Selain kantor Wali Nagari juga rumah-rumah penduduk yang ditinggal kosong ditempati oleh mereka.
Termasuk beberapa buah surau dijadikan pos pengamanan.

Perbatasan nagari seperti Banda Gadang, Gudang , Surau Sungai Luang, Ikue Koto, Bukik Kaciek dan Sibunbun didirikam pos pengamanan.
Kedua Bukik ini dibersihkan dan digunduli yang mengerjakan adalah penduduk nagari dengan istilah
sadar ba nagari dilakukan secara gotong royong tiap hari Rabu dan Sabtu.

Yang menjadi Kepala Nagari ialah Pelaksana Pemerintahan Nagari (PPN) adalah Zainal Abidin dengan pembantu-pembantunya yaitu : Lutan dan Achmad Nawi.

Sebelum Zainal Abidin yang menjad Wali Nagari Rao-Rao adalah Amir Syarif, sebagai pengganti Anwar May yang kemudian diangkat sebagai Camat P.R.R.I.
Amir Syarif tidak lama memerintah karena terpaksa ijok jauh ke Lintau terus ke Unggan dan akhirnya pada tahun 1960 beliau meninggal di daerah itu.

Pada permulaan pemerintahan Zainal Abidin, maka pulang pula tokoh masyarakat Rao-Rao yang di Payakumbuh yaitu A. Bakar Rasyidin dan Ilyas Intan.
Sejak itu makin ramailah pembantu pelaksana pemerintahan.

Kepala Nagari Zainal Abidin aktif sekali menjalankan roda pemerintahan.
Hampir setiap Jumat beliau berpidato di masjid minta rakyat membantu pemerintahannya.
Akan tetapi pada zaman pemerintahan beliau pula terjadi peristiwa penculikan, hilangnya anggota masyarakat dan ada yang meninggal dunia tidak tahu kuburannya.

SMA dan SMP Penampung ditutup

SMA dan SMP Penampung, terhitung sejak bergantinya penguasa dari P.R.R.I ke pemerintahan yang dipimpin oleh Zainal Abidin, maka sejak itu sekolah SMA dan SMP Penampung tidak lagi melaksanakan tugas belajar dan mengajar.

Berarti umur SMA dan SMP Penampung di Rao-Rao di zaman P.R.R.I hanya dua tahun yaitu dari Maret 1958 sampai Maret 1960.
Pengumuman secara resmi tidak dilakukan, namun semua guru dan murid sudah memaklumi sendiri situasi tidak mengizinkan.
Sebagian besar guru-guru dan Pengurus SMA-SMP Penampung tanpa diberi komando sudah bertemu saja di nagari Lintau.

Penulis sendiri ikut exodus dengan teman-teman sejawat yang lain seperti Amir Bahar, Yusuf Samah, Fahmi Mahyuddin, Sofyan Syarif, Rusli Muhammad, Muchtar Syarif.
Dan juga sebagian besar murid-murid yang duduk dikelas terakhir tidak tinggal diam di nagari seperti Daud Ersal, Bustami Gani, Ruslan Muhammad, Azwar Hamid dan sebagainya.

Akhirnya semua guru, pengurus sekolah dan murid-murid tidak bisa berlama-lama di nagari orang.
Mereka kehabisan biaya perjalanan.
ijok masuk hutan dan keluar hutan sudah barang tentu memerlukan dana yang banyak

Penduduk Rao-Rao Ijok ke Lintau

Lintau adalah satu-satu kecamatan di Tanah Datar yang terakhir sekali diduduki oleh tentara pusat.
Pusat pemerintahan P.R.R.I bukanlah Lintau akan tetapi instansi pemerintah yang mengungsi banyak di temui di kecamatan ini.

Antara lain kegiatan Departemem P dan K terletak di Lintau, oleh sebab itu kegiatan sekolah-sekolah terdapat disini seperti SMP dan SMA Negeri tetap belajar meskipun keadaan negeri dalam situasi perang.

Fakultas Hukum Universitas Andalas juga tetap melangsungkan kuliahnya dan ujian sarjana seperti biasanya dilakukan di waktu masa damai.

Didudukinya nagari Rao-Rao oleh tentara pusat dan terbentuknya pula pemerintahan dibawah Wali Nagari PPN Zainal Abidin membawa perubahan besar bagi kehidupan sosial masyarakat Rao-Rao.
Bagaimana tidak, masyarakat Rao Rao dari hari pertama lahirnya P.R.R.I bertekad berjuang bersama-sama mendukung perjuangan.

Konsekwensi logisnya jika Rao-Rao diduduki maka para pedagang dan masyarakat yang dahulu pulang, kini mereka kembali mengungsi pergi meninggalkan nagari.
Mereka pergi jauh bukan untuk satu dua hari seperti sediakala, mungkin lebih lama.
Tujuannya bukan lagi kearah gunung Merapi, akan tetapi ke nagari yang belum diduduki tentara Pusat yaitu daerah Lintau dan sekitarnya.

Untuk pergi ijok menyelamatkan diri ke Lintau, kita harus melewati beberapa nagari, di mulai dari Kumango, Sumaniak, Sungayang, Tanjung Sungayang, Pato baru sampai di Lintau kira-kira 35 km dari Rao=Rao.

Daerah Lintau tidak asing bagi orang Rao-Rao, karena daerah ini adalah juga tempat orang pergi merantau jauh sebelum zaman P.R.R.I.
Ketika P.R.R.I, tempat tinggal orang Rao-Rao tersebar di beberapa nagari, seperti Lubuk Jantan, Balai Tangah dan Pangian.
Para pedagang besar Rao-Rao pergi ijok ke Lintau seperti H.Ahmad Saruji, Zainal Abidin Sara, Hamzah Harun dan tokoh agama H. Abdurrahman May serta puluhan tokoh-tokoh masyarakat Rao-Rao yang lain ikut berbondong-bondong, akan tetapi penulis lupa nama-nama mereka.

Sumber

Epy Buchari

 

 

5 Juli 1959

 

 

Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.

Adapun isi dari dekrit ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD ’45.

(Palingunik web blog)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dektrit Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945.

 

 

 

(Dr Iwan)

 

8 Juli 1959

Pada 8 Juli 1959 Ki-II Yon E (Bangka) dipimpin oleh Lettu Sukoco menumpas PRRI di Sekayu dan kemudian dibantu oleh pasukan Ki-I pimpinan Kapten Yusuf Rosadi.  Sedangkan Yon B melaksanakan operasi di sektor IV/V dipimpin oleh Mayor Suratmi dan Kapten Pratelo.

(KODAM Sriwijaya web blog)

 

10 Juli 1959

 

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dibubarkan terhitung hari ini. Kemudian dibentuk Kabinet Kerja I dengan Perdana Menterinya adalah Presiden Soekarno sendiri, sedangkan Ir. Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama.

 

17 Agustus 1959

 

 

Sistem pemerintahan yang baru diperkenalkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraannya dalam rangka HUT RI dengan nama “Manifestasi Politik” atau Manipol

 

28 Agustus 1959

 

Mata uang Rupiah didevaluasi oleh Pemerintah Pusat: Rp 1,000,- menjadi Rp 100,-; banknotes lebih dari Rp 25,000,- di- demonetized.


Militer mulai memindahkan etnis Cina dari pedesaan ke kota-kota besar. Sebanyak 100.000 orang meninggalkan Indonesia menuju Republik Rakyat Cina dalam setahun kedepan; disamping 17.000 orang untuk Taiwan.


KSAD Letjen A.H. Nasution menggabungkan organisasi² veteran dalam sebuah wadah dibawah kontrol militer dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

 

Pada tahun 1959 Mata Uang  RI tahun 1952 dengan tanda tangan Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjadi Menteri Keuangan RI  ditarik dari peredaran karena Sjafruddin Prawiranegara memimpin Pemberontakan PRRI dan banyak Uang ini dirampas PRRI dari Bank Pemerintah di Seluruh Wilayah Yang dikuasainya, dan untuk mengatasinya  PRRI mengunakan uang NICA lama, Uang  RI 1952 dibubuhi tanda tangan dan stempel PRRI  yang dinyata sebagai alat pembayaran yang sah di area  yang dikuasai PRRI kecuali nominal 5 rupiah deri Kartini sampai saat ini belumpernah ditemukan..

 

Lihatlah jenis uang  RI tahun 1952 tersebut

1952 Issue

  P42 – 5 Rupiah
Front: Portrait of R.A. Kartini, a national woman hero at left
Back: Ornamental design
Watermark: Wavy vertical lines
Printer: Thomas De La Rue & Co. Ltd.
Signatures: Mr. Sjafruddin Prawiranegara and Mr. Indra Kasoema
Size: 135 x 75 mm

Raden Ayu Kartini, (21 April 1879 – 17 September 1904), or sometimes known as Raden Ajeng Kartini, was a prominent Javanese and an Indonesian national heroine. Kartini is known as a pioneer in the area of women’s rights for native Indonesians.

  P43b – 10 Rupiah
Front: Statue of Ken Dedes at left
Back: Ornamental design
Watermark: Wavy vertical lines
Printer: Pertjetakan
Signatures: Mr. Sjafruddin Prawiranegara and Mr. Indra Kasoema
Size: 133 x 75 mm

Ken Dedes, first queen of Singhasari, was the wife of Ken Arok, the first ruler of Singhasari, Java, Indonesia. She was later considered as the origin of the lineage of kings that rule Java, the great mother of the Rajasa dynasty, the royal family that ruled Java from the Singhasari to the Majapahit era. Local tradition also mentioned her as a woman with extraordinary beauty, an embodiment of perfect beauty.

  P44 – 25 Rupiah
Issue Date: 08 June 1954
Serial Number: LKF059941
Front: Regional Indonesian design at both sides
Back: Regional design at center
Signatures: Mr. Sjafruddin Prawiranegara and Mr. Indra Kasoema
Size: 142 x 82 mm
  P45 – 50 Rupiah
Issue Date: 13 August 1954
Serial Number: PSC072054
Front: Regional Indonesian design at both sides
Back: Regional design at center
Signatures: Mr. Sjafruddin Prawiranegara and Mr. Indra Kasoema
Size: 142 x 82 mm
  P46 – 100 Rupiah
Serial Number: VV084692
Front: Portrait of Prince Diponegoro at right, Chinze at left
Signatures: Mr. Sjafruddin Prawiranegara and Mr. Indra Kasoema
Size: 142 x 80 mm
  P47 – 500 Rupiah
Replacement Note
Issue Date: 25 January 1955
Serial Number: XXW007763
Front: Relief at center bottom, frieze at center right, denomination at left
Ornamental design
Signature: Mr. Sjafruddin Prawiranegara and Mr. Indra Kasoema
Size: 151 x 90 mm
  P48 – 1000 Rupiah
Issue Date: 23 November 1954
Serial Number: WN076473
Front: Statue of Padmapani from Prambanan temple on a relief background
Ornamental design
Signature: Mr. Sjafruddin Prawiranegara and Mr. Indra Kasoema
Size: 148 x 87 mm

Prambanan is the ninth century Hindu temple compound in Central Java, Indonesia, dedicated to Trimurti, the expression of God as the Creator (Brahma), the Sustainer (Vishnu) and the Destroyer (Shiva). The temple compound located approximately 18 km east of Yogyakarta city on the boundary between Yogyakarta and Central Java province.

The temple is a UNESCO World Heritage Site, currently is the largest Hindu temple in Indonesia, and is one of the largest Hindu temples in south-east Asia. It is characterised by its tall and pointed architecture, typical of Hindu temple architecture, and by the towering 47m high central building inside a large complex of individual temples.


 

 Pada awalnya Uang NICA yang lama dimanfaatkan dengan membubuhi stempel PRRI untuk nilai 50 dan 100 Rupiah dan nilai 500 gulden dengan tanda tangan Sjafruddin Prwira Negara

 

1)PRRI Overprint and handsign of Old DEI Nica banknote

 

Uang NICA Javasche bank 50 gulden distempel walinagari PRRI (unidentified)

 

Dan

 

 100 gulden  dengan stempel walinagari PRRI Pasir Lawas

 

 

 

 

Nagari pasir lawas(laweh)

 

Uang NICA Javasche  bank 500 gulden  atas distempel Panglima Devisi Banteng tanpa ditanda tangani dibagian belakang  dan bawah ditanda tangani sjafruddin prawira Negara dibagian depan.

 

Tanda tangan sjafruddin prawiranegara dibagian depan 500 gulden

 

Stempel panglima divisi banteng dibagian belakang 500 gulden

 

 

 

 

 

 

 

 

Uang RIS RP.10,- distempel wali nagari Sungai Batang,sangat langka hanya dietmukan dua lembar,belum pernah dilaporkan kolektor lain atau katalogus(koleksi dr Iwan)

 

Nagari sungai batang

 (pasir pangaraian riau)

 

 Uang RI 1952-1955 Nominal Rp.10, Rp 25,-,Rp.50, dan Rp. 100,- dibubuhi stempel Walinegeri PRRI,ternyata Pecahan RP.5,- tidak pernah ditemui dengan stempel PRRI

 Stempel wali Nagari PRRI Nagari di bagian depan dan stempel mata uang PRRI dibagian belakang   uang  RI nominal rendah tahun 1952-1958 dari pecahan Rp 10. Dan sebaliknya pada pecahan

Rp.25,Rp.50 dan Rp 100.-(posisi stempel walinagari dibagian belakang)

 

 

Uang distempel walinegeri PRRI Sibiruang, koto bondjol,Batu kalang.Tandjung berangin ketjamatan Lubuk sikaping,Tjubadak,kepala nagari Bondjol ilajah bonjol, Pintu Padang, lima puluh koto.

Nagari ini merupakan kantong-kantong yang dikuasai PRRI,bagaimana situasinay saat ini mari kita lihat foto dibawah ini

 

 

 

Sibiruang,(RIAU)

 

 

Batu kalang.(tarusan pesisir selatan)

 

 

Tandjung Berangin ketjamatan Lubuk sikaping,

 

Tjubadak,

 

kepala nagari Bondjol wilajah bonjol,

 

Pintu Padang, lima puluh koto

 

 

 

 

Stempel wali nagari PRRI Sumpur Kudus,

 

Sumpur Kudus,sijunjung

 

 

Stempel wali nagari PRRI

kampung Pinang ,

Sibiruang,

Air Hadji,

matur mudik.

 

 

 

 

 

kampung Pinang ,

 

Sibiruang,

 

 

 

Air Hadji pesisir selatan

 

matur mudik.

 

 

 

 

 

Ditulis diperiksa 26/3-1960

 

Stempel walinagari PRRI Sarik Malintang, Bidar Alam, Sibiruang, Padang Mentinggi, kuala simpang,

 

Batang Gumanti yang membelah nagari Talang Babungo, Sariak Alahan Tigo & Sungai Abu di kec. Hiliran Gumanti kab Solok. Banyak yang tidak bahwa inilah hulu sungai Batang Hari yang membelah kota Jambi hingga ke Kuala tungkal yang merupakan salah sungai penting di Minangkabau pada masa lalu.

Sarik Malintang alahan panjang

 

 

Bidar Alam,

 

 

 

Dinagari  Bidar Alam ini terdapat Rumah PDRI

Pada tanggal 19 Desember 1948, kota Jogjakarta diduduki oleh Belanda. Soekarno dan Hatta kemudian ditangkap untuk diasingkan ke Pulau Bangka (foto dikiri). Rupanya sebelum ditangkap, sang Dwi-tunggal sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara.

 Sehingga pada tanggal 22 Desember 1948, dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara, sebagai Ketua PDRI. Kantor Pemerintahan Indonesia saat itu, antara lain berpindah dari Jogjakarta ke Bidar Alam, Sumatra Barat  (foto dikanan). Berikut Pidato Syafruddin yang sangat terkenal, saat ia dilantik (tentu bahasa aslinya dalam ejaan lama) :

Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh hilang berganti.

Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh.”

Sejak pidato yang disiarkan secara luas itu membahana ke seluruh pelosok negeri, PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda. Tokoh-tokoh PDRI harus bergerak terus sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

Perlawanan bersenjata dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta berbagai laskar di Jawa, Sumatera serta beberapa daerah lain. Perlawanan PDRI di Sumatra dilakukan dengan membentuk 5 (lima) wilayah pemerintahan militer.

Sehingga menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda. Sedang di Indonesia, pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Keadaan ini memaksa Belanda untuk menghadapi RI di meja perundingan, yang nantinya menghasilkan kesepakatan yang bernama Perjanjian Roem-Royen. Dengan perjanjian ini, kembalilah ibu kota Jogjakarta ke tangan Soekarno-Hatta (foto dikiri saat Jendral Soedirman kembali ke Jogja, diterima Soekarno).

 

Sibiruang,

 

 

INDONESIA 50 RUPIAH 1952 CAP SIBIRUANG – PRRI

 

 

 

 

 

 

Nagari sibiruang RiAU

 

 

Padang Mentinggi, Rao

 

 

 

 

kuala simpang,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uang RI Rp. 500,- ditanda tangani Ahmad Husein dengan stempel Divisi Banteng umumnya tanda tangan  dengan tiga jenis tinta biru, hitam  dan bagian belakang stempel alat pembayaran yang SAH PRRI

 

 

 

 

 

 

Uang Lima ratus rupiah ditanda tangani Ahmad Husein  tinta merah dan hiatm dengan stempel panglima Divisi Banteng

 

 

 

 

 

 

 

 

Uang Rp 500,- juga ditanda tangani Oleh Let Kol Nawawi

(semula saya kira let kol Barlian lihat catatan tulisan saya disamping koleksi  ,tetapi berdasarkan fakta Barlian tidak ikut pemberontakan PRRI  dan tanda tangan dimulai huruf N serta  informasi Simbolon mengirim senjata ke Nawawi di Bengkulu,jadi kemungkinan besar Nawawi sebagai komandan operasi PRRI di Sumatera Selatan,hal ini  dibuktikan dengan informasi pertempuran Brimob Rangers di Muko-muko tahun 1960(Dr iwan)

dengan stempel Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Komado Koordinator  Sumatera Selatan dan Stempel alat pembajaran jang sah  dibagian depan

 

 

 Ditemukan di Bukittinggi

 

 

 

ditemukan di Tanjungkarang Lampung oleh Dr Iwan Suwandy.

 

 

 

Uang Rp.1000,-

ditanda tangani  oleh

 

Ahmad Husein tinta hitam dengan stempel panglima Divisi Banteng dibagian belakang

 

Ahmad Hussein  tinta biru dibagian belakang

 

Bagian depan  stempel alat pembayaran yang sah PRRI

 

Dan

 

 

 Sjafruddin Prawiranegara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wali nagari ikut membubuhkan cap di setiap uang kertas

Ketika terjadi perang saudara di Indonesia (peristiwa PRRI tahun 1958 -1961) hampir seluruh anak nagari Minang Kabau terlibat berjuang.Sebagai bukti tertulis, seluruh Wali nagari ikut membubuhkan cap di setiap uang kertas yang beredar ketika itu.Diharapkan peristiwa PRRI ini perlu diingat untuk membangkitkan semangat kejuangan anak nagari melawan ketidakadilan, kediktatoran

(Abraham Ilyas)

.

5 Juli 1959

Dalam iklim Perang Dingin yang sedang melanda dunia masa itu, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan negara Blok Komunis lainnya akan beraksi, jika Amerika Serikat bertindak terlalu jauh, dan Indonesia dapat menjadi kancah pertarungan politik dunia interansional dengan segala akibatnya bagi persatuan Indonesia.

 

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno

mengeluarkan Dekrit “Kembali ke Undang Undang Dasar 1945”

 

 

Keputusan Presiden Republik ndonesia No 150 tahun 1959                                     Dekrit Presiden Indonesia/Panglima tertinggi Angkatan Perang                        Tentang

Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa                                                                             Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959,tidak memperoleh keputusan dari konstitusante sebagaiaman ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagain tersbesar Anggota –anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk menghadiri lagi siding, Konstituate tidak mungkin lagi mendelegasikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat Indonesia.

Dalam hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara,Nuda dan bangsa,serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur.

Nahwa dengan dukungan bagain terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri,kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima tertinggi Angkatan Perang,

Menetapkan pembubaran Konstituante:

Menetapkan Undang-Undang dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini , dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar sementara.

Pbentukan Mdjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan rakjat ditambah dengan utusan-utusan daerah-daerah dan golongan,serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 5 Djuli 1959

Atas nama Rakjat Indonesia

Presiden republic Indonesia/

Panglijma Tertinggi Angkatan Perang

Sukarno

(sumber: buku lembaran Negara 1958)

 

dekrit

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Kototinggi

 

 

Pertemuan berikutnya beberapa bulan kemudian di Kototinggi

Seperti halnya di Sumpur Kudus  hadsir tokoh politik dan Militer untuk membahas  Rancangan Undang-Undang RPI .

Setelah perdebatan yang sengit (alot), untuk menghindari perpecahan tokoh Militer menyetujui mencoba membentuk RPI . Menurut Kol Simbolon pembentukan RPI merupakan langkah yang jauh  dan sama sekali berbeda dengan cita-cita  semula PRRI dan tidak akan menguntungkan PRRI  

 

Selain terlalu jauh , rencana tersebut tidak didukung oleh momentum yang tepat karena telah adanya  Dekrit Presiden RI  Kembalinya Indonesia Ke Undang-Undang Dasar 1945.

 

Dekrit dilihatnya akn menguntungkan  bagi keuatan Pancasila , termasuk Angkatan Darat . Sebagai yang tetap memegang dan mempertahankan Pancasila, Kol Mauludin Simbolon  mencurigai pembentukan RPI  .Kol Simbolon setelah rapat di Kototinggi  memindahkan kedudukannya dari dekat Batusangkar  ke Tapanuli.

 

Demikianlah setelah menempuh perjalanan panjang  melalui Bonjol, Lubuk Sikaping,

 

 

 

Rao

 

 

dan Sibuhuan akhirnya

 

 

 

 

 

 

 

sampai di Hutainbaru(Purbatua), sebuah desa diperbatasan Tapanuli Utara dan Selatan.Desa itulah menjadi  tempat tinggalnya  dan tempat markasnya  selanjutnya sampai selesainya pemberontakan PRRI.(Mauludin Simbolon)

 

 

 

The RPI Document Collections

Koleksi ini ditemukan teman dr iwan di Bukittinggi, sayang yang bersangkutan tidak mengizinkan untuk difoto.saya berusaha tahun depan untuk membeli koleksi tersebut agar info RPI yang pernah ada dapat dibuktikan.

Surat utang Negara(SUN)RPI  dan Surat pengantarnya

surat Hutang RPI berbentuk secarik kertas dengan lambang garuda Indonesia, menerangkan bahwah pemerintah RPI berhutang (seperti SUN) dan akan dibayar dengan mata uang yang berlaku setelah jatuh tempo.

Surat pengantar SUN tersebut,mene rangkan bahwa nama seseorang yang ditugaskan mengantar sSUN RPI tersebut,lengkap dengan tanda tangan komadan kesatuan dan stempelnya.

(Dr Iwan)

10 Juli 1959

Pada  tanggal 10 Juli 1959 dibentuk Kabinet Karya I dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Perdana Menteri

 

Suatu pagi pada tahun 1959,

saya berjalan naik mendaki ke puncak bukit Kaluang.
Di puncak bukit disiapkankan senjata otomatis penembak pesawat berupa senapang kaliber 12,7.
Sesampai di puncak ternyata senjata berat itu hanya ditunggu oleh satu orang saja yaitu sdr. Hasan Basri, yang biasanya dipanggil si Bai.
Pai ka maa anggota lainnya (pergi kemana anggota lainnya), pertanyaan saya kepada si Bai dalam bahasa Minang.
Si Bai menjawab:
Kawan-kawan sedang turun ke bawah mencari rokok.
Belum sampai si Bai melanjutkan cerita tentang kawan-kawannya yang tidak berdisiplin itu, tiba-tiba muncul pesawat Mustang yang terbang rendah menuju ke arah kami.
Nah, itu dia kapal terbang menuju ke sini,… kita tembak saja!.

Langsung si Bai mengokang senjata berat itu dan mengarahkan muncung senapan ke arah pesawat.


Saya membantu/menadahi rantai peluru tersebut.
Tak sampai kira-kira sepuluh butir peluru ditembakkan, pesawat langsung berbelok ke arah kiri menyusuri lereng gunung merapi, sambil mencoba terbang lebih tinggi.
Akhirnya pesawat menghilang dari pandangan kami.
Sekitar tahun tujuh puluhan, saya membaca berita koran, bahwa telah ditemukan bangkai pesawat di rimba hutan di tepi danau Singkarak, antara nagari Malalo dan Padang.
Berita koran ini saya sampaikan kepada si Bai yang sedang berjualan kelapa di Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi.
Alangkah kaget dan masgulnya si Bai membaca berita tersebut.
Dia seakan-akan ketakutan untuk dipanggil oleh pihak yang berwajib dan ditanyai macam-macam.

                                                                 (Nagari Com)

2 September 1959

 

Saya ingat waktu itu tanggal 2 September 1959.
Berarti kami di pengungsian ada sekitar 2,5 bulan, padahal kami telah berencana mengungsi ketempat lain.


Proklamasi pembentukan PRRI terjadi pada tanggal 15 Februari 1958, dan ketika Bapak tertangkap nampaknya sudah banyak daerah PRRI yang dikuasai tentara pusat.

Bapak dibawa ke Sawahlunto dan dimasukkan ke dalam penjara.
Kami dalam waktu-waktu tertentu bisa melihat Bapak di penjara.
Selama di penjara Sawahlunto kami berusaha agar Bapak bisa dibebaskan.

Konon banyak juga di pihak orang Minang yang berkhianat, dan umumnya mereka dari golongan anggota PKI.
Ada di pihak keluarga bako saya, keluarga Bapak saya yang ingin menjadi Penghulu artinya ingin merebut gelar Bapak.
Secara adat, mereka itu masih jauh, belum berhak, tapi dia kepingin.

Ini juga provokator bagi Bapak saya.
Saudaranya itu berada di pihak organisasi Pemuda Rakyat, yang merupakan onderbow dari PKI.
Dia ingin agar Bapak dihukum terus, karena dia berfikir bahwa dengan demikian dia bisa merebut gelar tersebut.

Prof. DR. Ir. Zoer’ni Djamal Irwan, MS

 

7-14 September 1959

Pidato Kawan Samtiar

(Jambi)

Sumber: Bintang Merah Nomor Special Jilid II, Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia, 7-14 September 1959. Yayasan Pembaruan, Jakarta 1960

Dimuat dan diedit oleh Ted Sprague (22 September, 2012)


Kawan-kawan Presidium dan Kawan-kawan sekalian,

Saya merasa bangga sekali dapat ikut menghadiri Kongres ini bersama dengan kawan-kawan, Kongres dari suatu Partai yang tidak saja besar, tapi juga mempunyai tradisi perjuangan yang heroik dari sejak lahirnya hingga sekarang, Partai yang mempunyai sejarah gemilang dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda, Partai yang kesetiaannya telah teruji dengan pengabdiannya yang tulus membela kepentingan rakyat — dengan gagah berani tampil ke depan melawan musuh-musuh rakyat, tidak saja dulu terhadap Belanda, tapi juga sekarang terhadap “PRRI”-Permesta.

Kawan-kawan,

Laporan CC yang disampaikan oleh Kawan D. N. Aidit dalam Kongres Nasional ke-VI Partai, saya menyetujui sepenuhnya. Menurut pendapat saya Laporan CC tidak saja telah mengemukakan pengalaman-pengalaman Partai, kelemahan-kelemahan dan sukses-sukses yang pernah dicapai oleh Partai di lapangan politik, organisasi dan ideologi, tapi juga telah menggariskan tugas-tugas pokok Partai untuk masa depan, taktik dan strategi Partai dalam perjuangannya menyelesaikan tuntutan Revolusi 17 Agustus ‘45 yang belum selesai. Mempelajari Laporan CC, sekaligus berarti mempelajari keadaan rakyat dan masyarakat kita, watak revolusi, arah dan perspektif Revolusi kita, disamping mengetahui sejarah perjuangan Partai dan kebesaran Partai kita sekarang. Laporan CC pada Kongres Nasional ke-VI Partai, tidak saja mempunyai anti penting bagi pembangunan Partai, tapi juga mempunyai arti sejarah yang amat penting sekali bagi Rakyat Indonesia dalam perjuangannya menciptakan syarat-syarat untuk memenangkan Revolusi Agustus 1945.

Kawan-kawan,

Pada kesempatan ini saya ingin hendak mengemukakan mengenai beberapa persoalan daerah Jambi, tentang penduduk dan kebudayaannya, tentang keadaan kaum tani, dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Partai kita. Penduduk daerah ini terdiri dari dua golongan, penduduk asli (suku Melayu) dan penduduk yang datang dari pulau Jawa, Sumbar, dan Tapanuli. Keadaan penduduk asli, ekonomi dan kebudayaannya belum dapat dikatakan maju. 85% dari penduduk yang dewasa masih buta huruf, tifus dan kolera merupakan penyakit yang biasa di kalangan rakyat. Balai-balai Pengobatan di desa-desa hampir tak ada sama sekali, kecuali di ibu negeri Kewedanaan dan Kecamatan-kecamatan. Takhayul, kepercayaan kepada roh-roh yang dianggap keramat merupakan kepercayaan yang teguh di kalangan rakyat.

 Merajalelanya buta huruf dan keterbelakangan ini, adalah dìsebabkan akibat politik Pemerintah kolonial Belanda dulu yang memang tidak berkepentingan untuk meningkatkan pengetahuan dan kebudayaan rakyat.

Pada tahun-tahun belakangan keadaan sudah mulai agak berubah, semangat dan kemauan belajar sudah mulai menjalar ke desa-desa. Akan tetapi semangat yang tumbuh ini, tidak dapat ditampung karena kurangnya gedung-gedung sekolah, karena kurangnya gedung ini tiap tahunnya tidak sedikit anak-anak yang tidak dapat diterima menjadi murid SR, dan yang tidak dapat meneruskan pelajarannya pada sekolah-sekolah menengah.

Mengenai masalah kaum tani

Kawan-kawan,

Mengenai penghidupan rakyat umumnya tergantung pada pertanian. Penduduk yang datang dari pulau Jawa, disamping bekerja sebagai buruh tani, menyadap karet tuan tanah, juga bertani. Tanaman kaum tani disamping selalu terancam oleh bahaya binatang liar (gajah, babi, monyet dan sebagainya), juga sering-sering mengalami bahaya banjir yang tak dapat dihindari.

Untuk bertani kaum tani harus menyewa tanah tuan tanah feodal (Pasirah) untuk kebutuhan hidup kaum tani sehari-hari biasanya disediakan oleh tuan tanah dan lintah darat lintah darat ada juga oleh pedagang-pedagang Tionghoa dengan berupa bahan-bahan sebagai pinjaman dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran, dengan ketentuan karet bagian kaum tani harus dijual pada mereka dengan harga yang jauh lebih murah dan pasaran.

 Keadaan penghidupan kaum tani yang demikian ini yang diperas dari segala jurusan, menyebabkan hidup mereka terus menerus tenggelam dalam hutang kepada tuan tanah dan lintah darat yang menyebabkan mereka selalu dalam keadaan sengsara. Untuk menutupi keperluan hidup mereka sekeluarga, anak-anak kaum tani yang masih di bawah umur terpaksa bekerja keras membantu orang tuanya menyadap karet, mencari kayu api untuk dijual dan sebagainya.

Kaum tani yang berada di sekitar tanah konsesi Niam (sekarang Permindo) keadaannya lebih sengsara lagi, disamping mereka yang selalu terancam oleh Permindo, terhadap mereka juga sering-sering dilakukan penangkapan-penangkapan.

 Penangkapan-penangkapan ini terjadi hanya atas pengaduan Permindo dengan seribu satu macam tuduhan, misalnya sebatang pohon yang ditebang oleh kaum tani ujung dahannya yang rebah mengenai tiang kawat, terus diadukan dengan tuduhan kaum tani merusak milik Permindo.

Dengan pengaduan seperti ini tanpa pemeriksaan lebih dulu, kaum tani sudah mendapat panggilan dari Kepolisian, ada kalanya diambil begitu saja dan tempat pekerjaannya, tanpa diketahui keluarganya.

Tindakan seperti ini sangat memberatkan kaum tani, ongkos mobil (pulang pergi) dari tempatnya ke kantor polisi tidak kurang dari Rp. 30,—. Untuk memenuhi satu kali panggilan kaum tani harus mengeluarkan uangnya tidak kurang dari Rp. 50,—. Uang Rp. 50,— sudah cukup banyak bagi mereka.

Disamping itu jika Permindo menemukan sumber minyak baru, untuk keperluan pembikinan jalan dan sebagainya, mau tak mau kaum tani harus menyerahkan tanah berikut tanamannya dan membongkar gubuknya yang dibangun dengan susah payah ¡tu, untuk kepentingan Permindo. Memang oleh Permindo sebelumnya diadakan perundingan dengan kaum tani untuk mengganti kerugian kaum tani, tapi perundingan itu tidak dengan ikhlas diterima oleh kaum tani, karena bagaimana juga mereka tetap merasa dirugikan oleh tindakan ini.

Uang ganti rugi dari Permindo itu, tidak pula sepenuhnya jatuh ke tangan kaum tani, beberapa persen daripadanya harus diserahkan pada kas Pemerintah (Marga).

Jumlah ini bergantung pada ketentuan-ketentuan Marga setempat. Perusahaan Minyak Permindo yang menggaruk keuntungan ribuan rupiah tiap harinya, bagi kaum tani hanya merupakan bahaya besar yang selalu mengancam penghidupannya.

Disamping itu lagi jika terjadi persengketaan antara kaum tani dengan Permindo, kaum tani merasa tidak mendapat perlindungan dari Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah mengenai persengketaan tanah antara kaum tani dengan Permindo pada pokoknya membenarkan tindakan Permindo untuk menguasai tanah kaum tani, dan memberikan bantuan langsung pada Permindo dengan mengirim tenaga polisi ke tempat tersebut untuk menjaga keamanan orang-orang yang mentraktor tanah kaum tani. Ini baru sebagian saja dari penderitaan-penderitaan yang dipikul oleh kaum tani, belum lagi peraturan-peraturan lainnya seperti bunga kayu, pancung alas, bunga pasir dan sebagainya yang sangat memberatkan penderitaan kaum tani.

 Keadaan ini sepenuhnya membenarkan perumusan Partai, tentang masih berkuasanya sisa-sisa feodalisme di desa-desa, tentang beratnya penderitaan kaum tani karena pengisapan yang terus menerus dari tuan tanah dan lintah darat dan peraturan-peraturan lain yang sangat merugikan kaum tani, yang menempatkan kedudukan mereka sebagai budak tuan tanah dan lintah darat. Ini sepenuhnya berlaku di daerah Jambi. Semboyan Partai di lapangan pertanian, sita tanah tuan tanah, bagikan pada kaum tani, terutama pada kaum tani tidak bertanah, adalah semboyan yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kaum tani. Karenanya semboyan ini tidak saja akan disambut hangat oleh kaum tani, tapi juga akan membangkitkan daya juang mereka untuk mengakhiri sama sekali kekuasaan tuan tanah di segala lapangan.

Kawan-kawan,

Penduduk yang mendatang (dari Sumbar dan Tapanuli), sebagian kecil bekerja pada berbagai instansi-instansi jawatan Pemerintahan. Pedagang-pedagang kecil termasuk pedagang pinggiran jalan, umumnya terdiri dari penduduk yang berasal dan Sumbar. Nasib pedagang-pedagang ini tidak berbeda banyak dengan nasib kaum tani, disamping tidak mempunyai modal mereka juga dihisap terus menerus oleh pedagang-pedagang besar. Pedagang-pedagang besar, pemilik-pemilik N.V., pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan kecil, seperti rumah-rumah asap, gedung-gedung bioskop, restoran-restoran, warung-warung, pabrik roti, kecap dan sebagainya umumnya dimiliki oleh orang-orang Tionghoa.

 

Pada waktu pemberontak DB-”PRRI” berkuasa, beberapa dari pedagang-pedagang besar ini aktif ikut membantu kaum pemerontak, menyediakan bahan-bahan bakar, kendaraan dan sebagainya untuk keperluan kaum pemberontak.

Setelah Pemerintah melarang semua organisasi-organisasi KMT, oleh Pemerintah (Penguasa Perang) Daerah diambil tindakan, menutup semua Sekolah-sekolah Tionghoa KMT. Akan tetapi tindakan ini belum dilanjutkan oleh Pemerintah dengan tindakan pengambilan alih seperti di tempat-tempat lain, begitu juga tindakan terhadap maskapai milik Belanda juga belum  diambil alih.

 Rakyat mengharapkan tindakan ambil alih dari Pemerintah, terutama terhadap perusahaan-perusahaan mereka yang sudah terbukti membantu kaum pemberontak.

Masalah kerjasama dengan kekuatan tengah

Kawan-kawan,

Pergolakan DB di Sumteng, sangat mempengaruhi situasi Jambi yang pada waktu itu administratif Pemerintahannya tunduk ke Sumteng, di bidang militer berada di bawah kekuasaan TT II Sumsel.

Pada waktu sob dinyatakan berlaku di seluruh negeri, yaitu setelah kekuasaan dipegang oleh pihak militer, antara DB-”PRRI” dengan “TT II” Barlian cs timbul perjuangan untuk saling menguasai daerah Jambi.

 Untuk mencegah daerah Jambi sepenuhnya dikuasai oleh DB-”PRRI” atau oleh Barlian cs, dan sesuai dengan kepentingan Rakyat Jambi Partai menyokong dan menganjurkan politik menuntut Otonomi Tingkat I bagi daerah Jambi, politik ini mendapat dukungan dari semua pihak.

Dengan politik ini usaha dari sementara orang-orang yang hendak menyeret daerah Jambi membantu DB-”PRRI” dapat digagalkan.

 Tuntutan Otonomi Tingkat I, akhirnya menjadi pendirian semua partai-partai, termasuk Masyumi kecuali PSI.

Karena tuntutan Otonomi ini menyangkut kepentingan semua golongan, maka kerja sama di kalangan Partai-partai, juga dengan beberapa tokoh-tokoh Masyumi dapat kita wujudkan. Ikutnya beberapa dari tokoh-tokoh kepala batu dalam perjuangan menuntut otonomi ini, ialah dengan tujuan untuk dapat terus berkuasa, atau untuk mempertahankan kedudukannya dalam badan-badan instansi pemerintahan, atau untuk mengharapkan kedudukan baru dalam Pemerintahan Otonomi yang akan dibentuk itu nanti. Begitu pun dari sebagian golongan tengah, juga ada yang dengan harapan seperti itu.

Ini dibenarkan oleh kenyataan, bahwa baru saja ada tanda-tanda bahwa Pemerintah Pusat menyetujui pembentukan Otonomi Daerah, orang-orang yang ingin kedudukan ini, segera menyusun formasi kepegawaian di kalangan mereka untuk menduduki jabatan-jabatan penting di instansi-instansi Jawatan Pemerintahan, disamping mereka berlagak kepada rakyat sebagai pejuang membela kepentingan daerah dan kepentingan rakyat.

Dalam perebutan kedudukan ini, terdapat kontradiksi yang juga tajam antara kekuatan tengah dengan kepala batu, usaha mendepak kepala batu dari jabatan-jabatan penting, karena mereka sudah mempunyai jaringan-jaringan yang kuat sebelumnya, bukan pekerjaan yang mudah bagi golongan tengah.

 Karena adanya faktor psikologis yang khusus mengenai Jambi, baik kekuatan tengah maupun kepala batu, sama-sama berkepentingan untuk mencegah timbulnya kontradiksi yang tajam di antara mereka, faktor yang juga mengikatkan kekuatan tengah pada kepala batu.

Karena adanya faktor ini menyebabkan tidak adanya keberanian kekuatan tengah melawan kepala batu, disamping kuatnya kedudukan kepala batu dalam badan-badan perwakilan (DPRD-DPRD) dan DPD-DPD Provinsi dan Kabupaten-kabupaten.

Kawan-kawan, tentang tidak teguhnya kekuatan tengah menjalankan politik yang progresif anti-imperialis dan anti-feodal, seperti yang dikatakan Kawan D. N. Aidit dalam Laporan CC pada Kongres ini, yaitu, bergantung kepada tepat atau tidak tepatnya garis politik Partai dalam menghadapi kekuatan tengah, bergantung kepada besar atau kecilnya kekuatan Partai sendiri sebagai sandaran kekuatan tengah, bergantung kepada ada atau tidak adanya pukulan yang jitu dari kekuatan progresif terhadap kepala batu yang menguntungkan kekuatan tengah, sepenuhnya dibenarkan oleh pengalaman Partai kita di daerah Jambi.

Belum berhasilnya Partai kita bersatu dengan kekuatan tengah untuk tetap berada di pihak kekuatan progresif yang dengan teguh menjalankan politik anti-imperialis dan anti-feodal, menentang politik reaksioner dan kepala batu, karena belum berhasilnya Partai kita memobilisasi massa yang luas, kaum buruh dan kaum tani, dan karena belum berhasilnya kita meningkatkan lebih tinggi kesadaran politik massa rakyat kepada taraf yang lebih tinggi, terutama kesadaran politik kaum tani yang masih terbelakang dari kaum buruh.

Masalah organisasi Partai

Kawan-kawan,

Masalah Pembangunan Partai yang ditetapkan oleh Sidang Pleno Ke-IV CC tahun 1956, belum terlaksana dengan baik. Belum terlaksananya Plan ini, disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam Partai kita, baik di lapangan ideologi, maupun di lapangan organisasi.

Keadaan organisasi Partai kita, sebagai badan yang akan melaksanakan tugas belum tersusun dengan baik, Comite-comite Seksi, Sub-seksi dan Comite-comite Resort selfstanding belum mampu memberikan pimpinan pada massa anggota dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, disamping Comite-comite atasan belum dapat memberikan pimpinan yang tepat pada Comite-comite bawahan.

Kolektifitas sebagai syarat pokok bagi kelancaran jalannya organisasi belum terwujud dalam badan pimpinan Partai, disamping belum terwujudnya kolektifitas, rasa tanggung jawab kader-kader terhadap Partai sangat tipis sekali.

Kurangnya rasa pertanggungan jawab ini disebabkan karena belum dikuasainya oleh kader-kader kita fungsinya sebagai pimpinan terhadap kemajuan Partai. Disamping itu kawan-kawan yang memegang fungsi dalam Partai, umumnya terdiri dari kawan-kawan yang mempunyai pekerjaan khusus di lapangan lain, karena terikat pada pekerjaannya amat sedikit sekali waktu dan tenaganya yang dapat dipergunakan untuk Partai, untuk mendatangi Comite-comite bawahan dan sebagainya.

Hal ini menyebabkan kurang dikuasainya oleh kader-kader kita tentang keadaan Partai yang sesungguhnya di Comite-comite bawahan. Karena kurangnya penguasaan pimpinan terhadap keadaan organisasi menyebabkan pimpinan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan Partai.

Tentang pendiskusian Plan yang dapat dikatakan baik, baru terbatas hingga Comite-comite Subseksi, sedangkan massa anggota begitu juga pimpinan-pimpinan Resort belum memiliki hakekat Plan, untuk apa Partai membikin Plan dan tujuan apa yang harus dicapai dengan Plan.

Kawan-kawan. Sebab-sebab lain yang merintangi pelaksanaan Plan ialah keadaan situasi sendiri.

Ketika Plan baru mau dilaksanakan di Sumteng timbul pergolakan DB-”PRRI” yang sangat mempengaruhi situasi dan pekerjaan Partai di daerah Jambi.

Penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh DB-”PRRI” terhadap kawan-kawan kita di Sumbar, dalam Partai timbul gejala-gejala menyerahisme yang menampakkan dirinya dalam bentuk tidak mau tahu terhadap Partai dan menghentikan sama sekali kegiatan organisasi.

Pentingnya usaha mengaktifkan dan memperkuat Partai dan organisasi-organisasi rakyat sebagai senjata di tangan rakyat tidak diyakini sepenuhnya, adanya sikap acuh tak acuh terhadap pemberontak DB-”PRRI”, sebagai pernyataan watak bimbang dan ideologi borjuis-kecil yang tidak teguh dalam perjuangan.

Karena belum adanya kesatuan ideologi, kesatuan tindakan dan kesatuan pendapat dalam Partai, karena belum adanya cara kerja dan pembagian pekerjaan yang tepat dalam Partai, kanena belum adanya koletifitas dalam badan pimpinan Partai, kelemahan-kelemahan ini tidak segera dapat diatasi, sedangkan di kalangan massa anggota dan rakyat membutuhkan sekali adanya pimpinan yang tepat dari Partai.

Tapi karena adanya kelemahan-kelemahan ini keinginan massa anggota dan rakyat untuk mendapat pimpinan dari Partai belum dapat terpenuhi oleh Partai. Karena tidak adanya pimpinan ini, tidak saja di kalangan rakyat, di dalam Partai pun, tampak adanya kebingunan yang pada akhirnya menimbulkan rasa takut, menyerahisme seperti disebutkan di atas.

 Di sementara kader untuk menyelimuti ketakutan ini, kewaspadaan yang dianjurkan oleh Partai, digunakan sedemikian rupa bukan untuk memperkuat Partai mengkonsolidasi organisasi, tapi membenarkan dengan tidak mengadakan perlawanan terhadap pikiran-pikiran yang dengan atas nama kewaspadaan, sob dan sebagainya menghentikan sama sekali kegiatan-kegiatan Partai.

Kawan-kawan. Tentang belum berkuasanya ideologi proletar dalam Partai tidak saja berakibat tidak terurusnya masalah organisasi, dan tidak dapatnya Partai memberikan pimpinan pada rakyat, tapi juga berakibat timbulnya ketegangan-ketegangan dalam badan pimpinan Partai. Ketegangan ini timbul hanya disebabkan karena perbedaan-perbedaan pendapat — yang memang wajar — mengenai masalah yang dihadapi oleh Partai, ketegangan-ketegangan ini jika tidak segera diatasi akan sangat membahayakan Partai. Ucapan-ucapan “tidak mau aktif, terserah pada kawan-kawan”, “merajukisme”, dan sebagainya, sebagai pernyataan ideologi tuan tanah sering dikemukakan dalam Partai. Diskusi-diskusi yang diadakan oleh Partai lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini daripada mendiskusikan masalah tugas-tugas Partai. Dari pengalaman ini amat dirasakan sekali oleh Partai kita, betapa perlu dan dibutuhkannya oleh Partai adanya kesatuan ideologi, kesatuan pendapat, kesatuan tindakan dan kolektifitas dalam badan pimpinan Partai. Masalah mewujudkan kesatuan ini, merupakan masalah yang penting bagi Partai kita di daerah Jambi.

Disamping itu masalah menggunakan kritik otokritik sebagai suatu metode untuk menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi yang timbul dalam Partai, juga memerlukan suatu pengertian dan penguasaan yang mendalam tentang prinsip-prinsip bagaimana cara menggunakannya, dan tujuan utama yang harus dicapai dengan kritik otokritik ini bagi kader-kader Partai. Tanpa memiliki prinsip-prinsip ini, kritik yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi yang ada, malah menimbulkan sebaliknya yaitu mempertajam kontradiksi-kontradiksi itu. Karena belum menguasai sepenuhnya prinsip-prinsip ini, kritik otokritik yang pernah kita adakan belum dapat berhasil membawa perbaikan-perbaikan dalam Partai.

Demikian beberapa persoalan yang dihadapi oleh Partai kita yang menyebahkan Plan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Disamping Comite-comite bawahan yang belum tersusun rapi, disamping kekurangan kader di tiap tingkat organisasi dan keterbatasan tenaga kader yang dapat digunakan untuk Partai, ditambah lagi dengan masih rendahnya teori kader, serta tipisnya rasa tanggung jawab kader terhadap Partai. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini, untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Partai selanjutnya penting sekali artinya peringatan Kawan D. N. Aidit yang dikemukakan dalam laporan CC, memperbaiki cara kerja, langgam kerja Partai, mewujudkan kolektifitas dan menjaga kemurnian ideologi Marxisme-Leninisme dalam Partai. Terlaksana atau tidaknya tugas-tugas Partai, dalam pengalaman kita sepenuhnya bergantung kepada ada atau tidak adanya cara kerja dan langgam kerja yang tepat dalam Partai, bergantung kepada ada atau tidak adanya kesatuan ideologi, kesatuan pendapat dan kesatuan tindakan dalam Partai.

Kawan-kawan. Mengingat keadaan Partai kita pada waktu ini, pekerjaan memperkuat Comite-comite Partai, mengadakan pembagian pekerjaan di dalam Partai, mengaktifkan dan memperbarui Comite-comite Partai di semua tingkat, adalah pekerjaan yang mendesak yang harus segera dilaksanakan. Kemudian meneruskan pelaksanaan Plan, mengkonkretkan keanggotaan, mengintensifkan pembentukan Grup-grup, membuang cara kerja yang liberal dan cara berpikir yang subjektif. Jika pekerjaan ini dapat kita laksanakan, barulah ada kemungkinan bagi Partai kita untuk menduduki tempatnya melaksanakan tugas sejarah yang dipikul oleh kelas proletariat sebagai Partai pelopor, sebagai jenderal-staf dari massa rakyat yang mampu mempersatukan massa rakyat ke bawah panji-paji Partai, guna berjuang menghapuskan sama sekali kekuasaan imperialisme dan tuan tanah, menuju pembangunan Indonesia baru yang merdeka di lapangan politik, ekonomi dan kebudayaan, membangun masyarakat Indonesia yang demokratis, bersatu dan makmur sebagaimana yang dicantumkan dalam Program PKI.

Demikian sambutan kami terhadap Laporan CC pada Kongres Nasional ke-VI Partai yang disampaikan oleh Kawan D. N. Aidit, dan keterangan-keterangan kami terhadap persetujuan kami pada Laporan CC.

Terima kasih.

(Marxis .org)

21 September 1959

PRRI menerbitkan Uang Kertas Lokal

 Rp,-1,Rp.5,-. Rp.25 dan Rp 100.-Awas banyak pemalsuan saat ini,lihat koleksi Dr Iwan yang asli uang local PRRI

 

Tertulis

PRRI

membajar kepada pemegang Surat Ini

SATU RUPIAH

Ditanda tangani menteri Keuangan PRRI

Sjafruddin prawiranegara

Bagian belakang distempel

Pemerintah revolusioner

Menteri Keuangan

Republik Indonesia

Stempel pada uang Rp.1,- berbentuk oval  berbeda bentuknya dari pecahan lain yang bulat.;

 

a)Rp.1 (tidak pernah ditemukan di suamtera barat, ditemukan di jambi)

 

 

 

 

 

 

b)Rp.5,

 

 

 

 

 

 

c)Rp.25.

 

 

Koleksi asli

 

 

 

Ditemui juga uang PRRI yang palsu kertas dandisain berbeda kuga stempelnya

 

Asli

 

 

 

d)Rp 100.

 

 

 

 

24 Desember 1950

Tepat 24 Desember 1959, pada hari ulang tahun saya yang ke-17, Bapak dibawa ke penjara Padang.
Kami tidak boleh datang menjenguk ke penjara Padang, bahkan sanak famili juga melarang.

Ini terjadi karena kami semua perempuan, takut kalau terjadi apa-apa.
Perjalanan dari kampung saya ke Padang yang jaraknya sekitar 130 km cukup rawan ketika itu.

Tentara bertebaran, ada dimana-mana dan tidak jelas mana tentara lawan dan mana tentara kawan.

SUMBER:

Prof. DR. Ir. Zoer’ni Djamal Irwan, MS

KISI INFO INDONESIA 1960(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1960

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Dr IWAN SUWANDY,MHA

PENEMU DAN