KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1951 (BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1951

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

 

1951 Issue

  P38 – 1 Rupiah
Serial Number: DJ 045209
Front: Palm trees on a beach at left, terraced rice paddy on right, red and blue security fibers in center
Back: Mountain at center, anti-forgery text in box at lower center
Printer: Security Banknote Company
Size: 126 x 65 mm
  P39 – 2½ Rupiah
Serial Number: AM 592225
Front: Palm trees on a beach at right, oceanside cliffs at left, red and blue security fibers in center
Back:
Garuda Pancasila at center, anti-forgery text in box at right center
Printer: Security Banknote Company
Size: 125 x 65 mm

 

 1951

Penemuan Koleksi Langka tjonto prangko jang berlaku di Indonesia dengan stempel tinta violet tjonto (specimen) , oleh kepala kantor pos Bengkulu

Contoh Prangko yang berlaku di Indonesia tahun 1951 termasuk prangko RISprangko RIS Rp.2,-Rp.3.Rp.5 ,-Rp 10.- dan Rp.25. tak dijual diloket,prangko nominal tinggi saat itu langsung dipasang dan di stempel saat pengiriman surat berat atau pospaket.

Koleksi ini hanya baru satu  ditemukan dan dilaporkan, maaf illustrasi kurang jelas,ini disengaja agar tidak di buat palsunya,d an tetap dalam kondisi seperti yang ditemukan di Bengkulu , ini merupakn postal histori sangat langka dan membuktikan bahwa prangko cetak wina tak pernah dijual diloket kantor pos Indonesia,bagi yang memilikinya harap berkenan memberikan informasi liwat comment,terima kasih. Apabila perhimpunan filateli Indonesia atau asia ingin memamerkan koleksi yang sangat langka ini silahkan menghubungi Dr Iwan liwat comment-catatan Dr iwan suwandy)

 

(the RIS Sample Stamp circulated In Indonesia Until 1951, only one exist in the world,if the Phillatelic Exhibtion want to show this amizing and RRRR collections ,please asked the owner Dr Iwan suwandy via comment.Please donnot tag this collections without the owner permission)

 

The close up of specimem stamps will add only in Special Edition CD-ROM

 

The viena printing stamps not list at this official republic Indonesia stamps,and the viennna printing stamps also npot valid when send look the collections below

 

I would like to know if the round double circle stamp which the postage stamp and the Department Seal of the Viennese press issues of Indonesia are stamped a fantasy or a real stamp concerns

 

The second question is how the postage is calculated, both Viennese pressure seals were at that time (1959) no longer valid for postage

 

 

Dr Iwan Notes

The viena printing stamps not list at this official republic Indonesia stamps,and the viennna printing stamps also npot valid when send look the collections above

 

 

  

Indomesia Almium Coin 5 sen 1951

 

Indonesian Al,inium 50 cent  coin 1951

1951

 

Roeslan Muljohardjo ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Tengah dengan dengan tempat kedudukan Bukittinggi.

(alamanak *Indonesia 1952)

 

January 1951

Pada tahun 1951 Yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia.

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di Daerah Istimewa dan Kabupaten. Pemilu dilangsungkan dalam dua tahap, tidak secara langsung. Pemilih memilih electors yang kemudian electors memilih partai (Selo Sumardjan 1962, hal 101).

Komposisi DPRD didominasi dari Masyumi (18 kursi dari total 40 kursi), sisanya dibagi oleh enam parpol lainnya[2].

Tercatat dua parpol lokal yang mengikuti pemilu ini yaitu PPDI dan SSPP[2]. Sementara itu kekuasaan eksekutif tetap dijalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang beranggotakan lima orang yang dipilih oleh dan dari DPRD sesuai dengan tingkatannya. Untuk tingkatan Daerah Istimewa, selain lima orang tersebut,

Dewan Pemerintah juga diisi oleh kedua raja (Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII). Namun keduanya tidak bertanggung jawab kepada DPRD melainkan langsung kepada Presiden.

Source wiki

February 1951

Pasca kemerdekaan, Presiden Sukarno mengharuskan semua orang Belanda, orang Indo, prajurit KNIL (banyak di antaranya orang Maluku), dan simpatisan Belanda lainnya meninggalkan Indonesia.

Tahun 1951, sebanyak kira-kira 12.500 orang Maluku diusir ke Belanda. Orang-orang Maluku ini datang dengan menumpang13 armada kapal laut yang tiba di pelabuhan Rotterdam.

Foto: Arus kedatangan orang Maluku di Belanda, 1951

Ketika orang-orang Maluku tiba di Belanda, mereka mengira kedatangan itu hanya untuk sementara.

Mereka masih menganggap bahwa begitu situasi darurat berlalu, secepatnya mereka akan kembali lagi ke Indonesia. Apalagi ketika itu pihak Belanda menjanjikan mereka akan kembali bisa menetap di Indonesia.

Tidak heran, di masa itu masih banyak wanita Maluku yang tetap berkebaya. Mereka tidak merasa perlu menyesuaikan diri dengan kultur Belanda. Mereka mengajari anak-anaknya tetap berbahasa Indonesia. Bahasa Belanda perlu, tapi jangan sampai lupa bahasa ibu. Soalnya nanti mau kembali ke Indonesia. Jadi anak-anak mereka jangan sampai tidak bisa berbahasa Indonesia.

Selain itu, mereka juga masih percaya perjuangan RMS akan didukung Belanda. Dengan begitu mereka akan bisa kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan sanak saudara di pulau Ambon. Dan punya republik merdeka yang berdiri sendiri. Begitulah mimpi mereka.

 

Foto: Presiden pertama RMS, J.H. Manuhutu

Tapi tunggu punya tunggu, dugaan itu keliru. Tidak ada tanda-tanda pemerintah Belanda membantu perjuangan RMS. Jelas-jelas Belanda menolak dukungannya pada RMS.

Boro-boro dibantu mendirikan negara RMS. Janji pemerintah Belanda, bahwa mereka akan dipindahkan kembali ke Indonesia, tidak menjadi kenyataan. Ini membuat orang-orang Maluku merasa “habis manis sepah dibuang”.

Bagaimana tidak? Sebagai prajurit KNIL, mereka merasa berjasa telah membantu Belanda semasa perang.

Tapi Mana Balasannya!?
Ketika tiba di Belanda, mereka ditempatkan di barak-barak kecil. Makanan dibagikan melalui dapur umum. Kondisi hidup dan tempat tinggal mereka, boleh dikatakan buruk dan primitif. Bahkan ada yang ditempatkan di kamp yang dulu digunakan Jerman untuk menampung orang Yahudi. Mereka menerima biaya hidup yang sangat kecil jumlahnya. Padahal tidak sedikit keluarga Maluku itu punya banyak anak. Tentu butuh biaya tidak sedikit.

Cerita tadi belum selesai. Tak lama kemudian, terdengar berita bahwa Belanda memecat semua prajurit KNIL asal Maluku yang baru tiba itu.

 

Foto: Brosur iklan lowongan kerja sebagai prajurit KNIL, tahun 1930-an

 

Ini dirasa keterlaluan. Sudah kehilangan segalanya di tanah air, hidup pas-pasan, dipecat lagi! Harapan mereka, pemerintah Belanda bersedia membantu mencarikan pekerjaan lain. Tapi uluran tangan yang diharapkan untuk menyalurkan mereka ke lapangan kerja, ternyata nihil.

Begitulah kondisi orang Maluku di awal kedatangan mereka ke Belanda ketika itu. Diusir dari tanah air. Tidak punya pilihan lain. Mau kembali ke kampung halaman, nampaknya hanyalah fatamorgana. Ingin punya negara sendiri, dengan mengharap bantuan Belanda, tapi Belanda kok lepas tangan. Malah ingkar janji. Biaya hidup yang diterima kok tidak cukup. Sudah begitu…dipecat dari KNIL, tanpa diberi pekerjaan lain. Mau cari bantuan ke mana di negeri yang asing ini? Ini membuat mereka frustrasi. Orang Maluku merasa perjuangannya selama ini untuk membantu Belanda, telah dikhianati!

Walentina Waluyanti
Nederland, 5 Oktober 2010

 

1951

The First Anniversary / U.P.U. set is claimed to have been used locally. There are philatelic covers with the stamps cancelled with a genuine cancellation in the right time-frame:

 

Here are a few examples of the U.P.U. stamps with genuine cancels:

 

 

 

Maluku Selatan stamps were also variously overprinted for private purposes:

 

 

Metropole Cinema Jakarta dismiss in 1951

 

Indonesian Asian games new dehli stamps

 

March 1951

Pada tahun 1951,

Kahar Muzakar bergabung dengan DI/TII

dalam mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan melakukan pemberontakan di Sulawesi Selatan.

 

Belanda. Korps Cadangan Tentara (CTN)


Pada tanggal 25 Maret 1951

 

Source

http://trimudilah.blogspot.com/2010/09/abdul-qahhar-mudzakkar-sang-patriot.html

 

, akhirnya tibalah hari yang lama dinanti-nantikan:  pembentukan resmi Persiapan Brigade Hasanuddin sebagai bagian dari Korps Cadangan Nasional Tentara Republik. Pada hari ini juga Abdul Qahhar Mudzakkar meninggalkan tempat persembunyiannya.

Suatu upacara khusus untuk menyambutnya diadakan di Maros: sebanyak lima sampai enam ribu orang telah berkumpul untuk menyaksikan dia bersama prajurit-prajuritnya memasuki kota pukul tujuh malam hari. Salawati Daud dan Abdul Qahhar Mudzakkar  sendiri yang bicara kepada pasukan.

Abdul Qahhar Mudzakkar dalam pidatonya, yang berlangsung kira-kira setengah jam, secara panjang lebar membicarakan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya bahwa ia terlalu ambisius, ia masuk hutan semata-mata untuk melanjutkan tujuannya, dan ia sengaja melarut-larutkan perundingan agar terjamin pengukuhan pangkatnya sebagai letnan kolonel.

Walaupun banyak orang yang percaya, dia dan Saleh Sjahban “haus pangkat dan kedudukan”,

disangkalnya tuduhan-tuduhan ini dengan mengemukakan, walaupun kenyataan membuktikan ia memiliki “kursi-kursi besar, meja-meja besar, dan telah menghadapi orang-orang penting “di masa lampau, semuanya ini bukanlah satu-satunya tujuan hidupnya. Saya dicurigai sangat mendambakan pangkat letnan kolonel, tetapi pangkat letnan kolonel ini yang didesakkan kepada saya”, ditegaskannya, sambil menambahkan, bila ada orang yang menginginkan mengambil alih pimpinan Brigade Hasanuddin, mereka dipersilakan maju ke depan dan melakukan keinginan itu; hanya saja dia tidak sudi menyerahkan tugas ini kepada mereka yang telah membakari rumah-rumah rakyat yang tidak berdosa.

Namun amat disayangkan adanya pembentukan Korps Cadangan Nasional pada bulan Maret sama sekali tidak berarti, pejuang-pejuang muslim Abdul Qahhar Mudzakkar telah menjadi prajurit biasa dari Tentara Republik.

Penggabungan resminya direncanakan pada bulan Agustus.

21 Juni 1951

 

Pada tanggal 21 Djuni 1951 oleh Panglima Tentara Teritorium I(Bukit barisan) diresmikan ,kewadjiban pemakaian lentjana”Bukit barisan” untuk anggota Angkatan darat Territorium I.

(Surat Kabar Penerangan,Koleksi Dr Iwan)

Dalam Reorganisasi TNI saat ini, Ahmad Husein mendapat kepercayaan memegang Komando Resimen 4 ( Resimen E.E.Banteng)  yang begabung dalam  Tentara dan teritorium I Bukit Barisan.

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

 

 

 

Tetapi antara

Maret dan Agustus 1951

terjadi serangkaian insiden yang mengakibatkan perpecahan baru lagi antara Tentara dan Abdul Qahhar Mudzakkar. Pertentangan baru ini pada akhirnya menuju keretakan terbuka dan tak terdamaikan.

Dalam minggu-minggu sebelum hari yang telah ditetapkan untuk integrasi resmi Korps Cadangan Nasional, pertentangan intern yang pertama di kalangan pengikut-pengikut Abdul Qahhar Mudzakkar terjadi ketika Andi Selle memihak Pemerintah dalam persoalan apakah integrasi Korps Cadangan Nasional Sulawesi Selatan akan dilakukan batalyon demi batalyon atau tidak.

Penggabungan Batalyon Bau Masseppe Andi Selle ke dalam Tentara sebagai Batalyon 719

pada 7 Agustus 1951

hanyalah memperbesar pertentangan antara Abdul Qahhar Mudzakkar dan Tentara, selanjutnya. Namun tidak seluruh Batalyon Bau Masseppe mengikuti komandannya, melainkan sebagian dari padanya dengan Hamid Gali dan Usman Balo sebagai pemimpin-pemimpin utamanya dan tetap setia kepada Abdul Qahhar Mudzakkar.

Setelah terjadi sedikit pertempuran dengan para pengikut Andi Selle mereka mengundurkan diri ke bagian lain Pare-pare dan membentuk batalyon baru, yang dipimpin Hamid Gali. Tidak pula hubungan-hubungan antara Kahar Muzakkar dan Andi Selle putus sama sekali, dan pada waktunya hubungan antara keduanya membaik lagi. Bahar Mattaliu menyebut Andi Selle sebagai salah satu sumber pokok senjata Abdul Qahhar Mudzakkar, dan benar-benar dikatakannya: “Ini berarti, bahan-bahan mentah terus dikirimkan Kahar kepada Andi Selle yang membayarya dengan pelor, senjata berat dan ringan, dan dengan pakaian seragam tentara”.

Dalam menghadapi perjuangan Abdul Qahhar Mudzakkar, Tentara Republik berusaha menghadapinya dengan melakukan serangkaian operasi militer. Terutama sekali pada tahun-tahun mula kerusuhan dengan mengajak kesatuan-kesatuan pejuang yang merasa tidak puas dengan Abdul Qahhar Mudzakkar untuk menyerah. Dan mengenai hal yang akhir ini, Tentara Republik mengambil sedikit keuntungan dari adanya perselisihan antar pejuang sendiri. Pertikaian ini bisa muncul karena sebagian ambisi dan dendam pribadi, sebagian lagi karena perbedaan ideologi mengenai jalan yang harus ditempuh dalam perlawanannya terhadap Pemerintah Republik.

Bertepatan waktunya dengan ketika Pemerintah menganjurkan penyelesaian “politik psikologis”, Abdul Qahhar Mudzakkar memperkuat posisinya. Dalam masa inilah dilakukan pembaharuan hubungan antara dia dan Kartosoewirjo. Hubungan pertama antara mereka telah dilakukan Agustus tahun sebelumnya, ketika Abdul Qahhar Mudzakkar masuk hutan. Pada waktu itu Abdul Qahhar Mudzakkar didesak melalui perantaraan Bukhari, ketika itu wakil ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan Abdullah Riau Soshby, salah seorang tampuk pimpinan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, untuk membentuk “Komandemen TII” untuk Sulawesi. Kartosoewirjo secara pribadi mengirimkan sepucuk surat kepada Abdul Qahhar Mudzakkar yang menawarkan kepadanya pimpinan Tentara Islam Indonesia di Sulawesi beberapa bulan kemudian.

 

 

 

 

.

Dilanjutkannya dengan menyatakan, dia ingin memulai suatu revolusi Islam

sejak 16 Agustus 1951,

dan segala sesuatunya telah direncanakan bersama komandan-komandan bawahan Saleh Sjahban dan Abdul Fatah, tetapi yang belakangan ini ternyata tidak teguh pendiriannya sehingga rencana itu gagal.

Dia dirintangi, katanya, oleh kekuatan yang lebih perkasa dengan pengaruh yang lebih besar dalam masyarakat, yaitu “kaum feodalis dan rakyat banyak”. Mengenai penduduk Islam di Sulawesi Selatan menurut pendapatnya “diperlukan waktu untuk menanamkan dan memupuk semangat Islam yang sejati dalam diri mereka”. Dalam sebuah surat jawaban pada 27 Februari, Kartosoewirjo mendesak Abdul Qahhar Mudzakkar melakukan segala upaya untuk menjadikan rakyat “bersemangat Islam” dan “bersemangat Negara Islam”, serta melanjutkan melakukan apa saja yang dianjurkan syariat Islam di masa perang.

Walaupun ada pengangkatannya sebagai panglima daerah Tentara Islam Indonesia Abdul Qahhar Mudzakkar untuk sementara tidak mau menggunakan nama ini bagi pasukan-pasukannya.

 

 

 

 

 

 

Secara resmi tawaran ini diterima Abdul Qahhar Mudzakkar

pada 20 Januari 1952.

 

Source

http://trimudilah.blogspot.com/2010/09/abdul-qahhar-mudzakkar-sang-patriot.html

 

Demikianlah ia menjadi panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia, yang juga disebut Divisi Hasanuddin. Syamsul Bachri diangkat menjadi Gubernur Militer Sulawesi Selatan. Dalam sepucuk surat tanggal yang tersebut di atas yang ditulis Abdul Qahhar Mudzakkar dalam menerima pengangkatannya, dinyatakan bahwa ia sendiri merasa berterima kasih dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diperlihatkan Kartosoewirjo kepadanya dengan keputusan mengangkatnya menjadi panglima Tentara Islam Indonesia untuk Sulawesi.

Bersamaan dengan itu dinyatakannya, tak dapat sepenuhnya ia mengabdikan diri, karena berbagai keadaan yang mungkin merintanginya dalam setiap tindakan yang diambilnya sebagai panglima Tentara Islam.

Selanjutnya dikemukakannya, dari lima batalyon yang dipimpinnya beberapa di antaranya meliputi kelompok bukan Muslim yang dipengaruhi ide-ide Komunis

(1)Capt. Andi Aziz, formerly of KNIL, takes control of Makassar. Republic and pro-Dutch forces clash; East Indonesia government is shaken.Minahasa region separates itself from Negara Indonesia Timur and joins the Republic.

 

April 1951

April,10th.1951

postally used registered homemade cover with RIS overprint building stamps 25 sen,one stamp cutting.

OCTOBER 1951

October,24th. 950

Postally used cover from  panitia penyelesaian  urusahan pemulihan  jawa tengah semarah cover cds semarang  24,.1o.51 to pekalongan,return to sender witth therare building stamps overprint RIS 30 sen.\

 

 

1951

the  rare official Djawatan PTT Padangpandjang cover ,free stamps with official postal office handstamped.(not many cover ,like this found,Dr iwan note)

January 1951

January,23th.1951

RIS Priting Office CARD OVERPRINT BLOB INK TO COVER THE ris SEND FROM CDS jAKARTA 23,1.51.

 

 

September,14th.1951

Tentang adanya infiltrasi  anasir seperti Bosch(kleef) dan sebagainya, yang memimpin gerombolan APRA dan pelarian bekas KNIL serta golongan-golongan yang tidak puas, hal ini bukan hal rahasia lagi terutama bagi rakyat didekat gunung Garut khususnya.

Malah dalam penerangannya kepada rakyat yang dapat dikumpulkannya secara paksa, Kartosuwirjo dengan bangga dan sombong berkata terang-terangan dan mengakui adanya kerja sama , juga dengan pihak tertentu, “didalam’ dari mana Darul Islam dapat mempunyai banyak senjata dan peluru .

(kempen 1955)

 

Dari Keterangan-Keterangan  tersebut diatas dapat diambil kesimpulan

Kartosuwirjo adalah advonturir(Petualang) Politik yang selalu memimpikan Kekuasaan untuk diri sendiri. Dan gerakannya adalah hal yang disengajakan, meskipun tdiak dapat dibenarkan dan dilakukannya menurut kesempatan yang dicarikan.

Kesempatan yang dicarikan itu dapat terlihat dari usaha-usahanya, diantaranya pembentukan Barisan Sabilillah .

 

Sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 perjuangannya masih disembunyikan dan ia bergerak dalam lapangan Ke Partaian.

Perjuangan Kepartaian ini diharapkan untuk meluaskan pengaruhnya, dan bila hal tersebut sudah tercapai kekuasaan Pimpinan yang konkrit akan dapat diperoleh pula.

Dengan jalan itu suatu Coup D’Etat dapat digerakannya dan diharapkan berhasil.

Tapi agaknya maksud ini dari Kartosuwirjo tidak dapat dijalankan.Tokoh Bung Karno yang kuat dan yang dapat mengikat simpati Rakyat pada umumnya dan fase Perjuangan Nasional masih menjadi perhatain Masyarakat Indonesia khususnya, mengagalkan aspirasi Politik lainnya.

Oleh karena ini usaha Coup d’Etat yang terkenal sebagai peristiwa 3 Juli 1946 gagal, apa yang dinamakan Madium Affair (1948) gagal dan maksud –maksud Kartosuwirjo pun tidak berhasil.

Dengan kegagalanya ini Kartosuwirjo tidak putus harapan. Jalan-jalan lain dipikirkannya dan kesempatan-kesempatan baru ditunggunya.

Ini ternyata dengan perkembangan yang dapat kita hubungkan dengan satu dengan lainnya.

 

Sesudah adanya agresi Kolonial Pertama  pada tanggal 27 Juli 1947 dan masa renville,  terutama sesudah Tentara Republik Indonesia Hidjarh ke Djokja sehingga di Jawa Barat adanya Kekoso9ngan Kekuasaan Republik Indonesia, Keadaan ini dipakai sebagai kesempatan oleh Kartosuwirjo untuk sedikit demi sedikit mempraktekan maksud-masudnya lagi ( Peristiwa Pengrumusan)

Hal-hal nyata kelihatan lagi sesudah pertahanan Rakyat di gunung Cepu ( Daerah Tasikmalaya) dapat didubrak oleh tentara Belanda. Seperti kita ketahui belanda hanya menguasaai kota dan sekitarnya saja dan daerah yang jauh masih dikuasai Pasukan Gerilja Republik Indonesia.

Masa Vacuum(Kekosongan) Pemerintahan Republik Indonesia ini dimanfaatkan  oleh Kartosuwirjo untuk menjadi dasar pelaksaan tujuannya dan sebagai  alasan untuk orang membenarkan tindakannya.

Pasa fase pertama ia masih berselubung dalam bentuk Majelis Islam, dimana Garis besar Perjuangan masih ditujukan untuk membantu Perjuangan republic Indonesia.

Lingkungan pengaruh Gerilja yang langsung  yang disebut D(daerah) I(pertama) tetapi kemudian mucul yang dilegalisir oleh Kartosuwirjo  dan kawan-kawan  dalam pengertia Darul Islam.

Mungkin ini peristiwa yang sama dengan munculnya dan timbulnya apa yang dinamakan “Ketata negaraan Islam” hasik konperensi Ketiga tanggal 1 Mai 1948 dimana Kartosuwirjo sudah mulai menampakan dirinya sebagai Imam.

Pada waktu Pendudukan belanda kita pernah mendengar adanya Proklamasi DI untuk Wilayah Jawa Barat.Mungkin hal ini adalah peristiwa diatas.

Pada mulanya Opini kebanyakan orang, Tindakan  Kartosuwirjo ditujukan untuk mengimbangi Negara Pasundan sehigga saat itu banyak sedikitnya orag menyetujuinya.

Tetapi kenyataannya terjadi lain. Kita tidak perlu heran hal ini bisa terjadi,  sebab dalam segala perundingan itu selain sifatnya terbatas  juga didlam lingkungan mereka yang sealiran ( segerombolan) denga Kartosuwirjo sendiri.

Pada umumnya mereka yang bergerak bergerilja ditempat-tempat yang tersebar, khususnya mereka yang menjadi Anak Buah tidak menegrti dan tidak tahu adanya kegiatan Politik ini.

Kemudian sesudah agresi Belakada Kedua 28 Desember 1948 yang mengakibat pusat Pemerintahan Republik di djoja diduduki belanda Presiden Sukarno dan lai-lain Pemimpin ditangkap dan diasingkan Ke Bangka.

Perkembangan Politik Kemudian menghasilkan perundinga Roem-Royen, dan dilakukan Peundingan KMB (Konperensi Meja Bundar  dimana dihasil Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia.

Hal tersebut diatas dipakai sebagai alsaan yang lebih kuat bagi Kartosuwirjo untuk meneruskan maksudnya dan mengelabui mata Masyarakat.

Telah disiapkannya apa yang dinamakan “Undang-Undang Dasar Darul Islam ” (Kanun Assay) yang tertanggal 28 Agustus 1948 dan kemudian dilakukan apa yang dinamakan Proklamasa NII Negara islam Indonesia tanggal 7 Agustus 1949

Tindakan yang memusuhi secara nyata terhadap Republic Indonesia  adalah dekat dan setelah Agresi Belanda Kedua dimana sebagian Rakyat Jawa barat Yang kembali dari Djokja dan Divisi Siliwangi mengadakan long March kembali ke Jawa barat

Ini terbukti dengan banyaknya terjadi penyerangan oleh DI-Kartosuwirjo terhadap mereka, secara kasar maupun  halus, yang dasarnya untuk menguasai senjatanya dan menghalang-halangi masuknya Korps Pemerintah republic Indonesia.

 

 

Major Utarja seorang perwira TNI dan pengawal-pengawalnya menjadi korban dari sifat permusuhan Darul Islam tersebut.

Bukan berita yang tidak benar bila kita mendengar adanya tindakan meracun dari Darul Islam terhadap khususnya pasukan TNI diatas.

Tetapi sokongan Masyarakat kepada Darul Islam  tidaklah sama dengan saat masa pendudukan Belanda, kini mereka ditinggalkan oleh rakyat dan dikutuknya.

Cara Darul Islam memungut uang ada berberapa rupa, yakni secara paksa dan ancaman atau suka rela yang dianggapnya sebagai tanda setia, pajak atau iuran.

Selain uang beras dan lainya juga dipungutnya dari rakyat, hal ini terpaksa diberikan karena takut dibunuh atau dibakar rumahnya.

Dan desa-desa yang banyak penghasilannya dan letaknya dekat gunung-gunung kedudukannya tidak aman, karena sering didatangi Gerembolan Darul Islam untuk menarik Pajak

 

 

 

contoh dibawah ini

 

 

 

A.PICTURES(NOT UPLOAD)

1.Foto Bendera Negara Islam Indonesia yang dirampas oleh TNI(Tentara nasional Indonesia)

2.Foto Sajuti, Kepala Pilisi Darul Islam Kartosuwirjo yang ditangka di daerah Tjiandjoer

(kempen 1955)

B.DOCUMENTS(NOT UPLOAD)

1..Karcis Infaq

KARTJIS INFAQ

Tanda Bukti kepada Pemerintahan Negra islam Indonesia

Berupa uang sebanyak Rp 25.- (Dua Puluh Lima Rupiah)

Gabuswetan, Tgl………..

Kepala Jawatan Keuangan

Ttd

Ilyas

 

Pemerasan Harta benda rakyat yang dilakukan oleh Gerembolan DI itu bukan hal yang disukai sekalipun pakai alasan untuk Djihad atau sebagai Bakti kepada Tuhan.Dan bagi Gerembolan itu sendiri malahn merupakan suatu sumber penghasilan yang tidak sedikit lumayan.

2.Usaha keluar  Negeri yang dilakukan yang dilkukan Komandan APNII(angkatan Perang Negara islam Indonesia) nyaris resmi dari Imam NII dan telah sampai kepada Presiden  Amerika Truman , Presiden Pakistan Ali Khan, Raja Arab Saudi dengan perantaraan Konsul Saudi Arabia di jkarta.

3.Komandan Batalion VIII(Thoriq Bin Zijad) ,II S.D.(Raden Rachmat Sungkawa) beserta Kapten Bosch dan Mayor I.G. Smith(Kedua perwira bangsa Belanda yang kini telah masuk Islam)  .

Ketiga Perwira TII(Tentara Islam Indonesia) ini sedang mengadakan operasi sekitar Sumedang Barat ,Purwakarta Selatan, Bandung Utara, Bandung Timur, bandung Barat , Kemudian berkontak rapat dengan Resimen VIIII “ Brigadir Hasanuddin” (Thabrani) di Cianjur Selatan dan Cianjur Timur.

 

 

Dari dokumen diatas kita dapat mengetahui kini akan adanya usaha-uasaha Kartosuwirjo untuk melegalisir Darul Islam sebagai mempunyai aspirasi kenegaraan kepada dunia dengan demikian dapt diharapkan setidak-tidaknya kemungkinan  pengakuan de factonya. Anasir Bosch –Smith

( Smith adalah nama samaran van Kleef)  yang merupakan Perwira belanda yang sudah masuk Islam , hal ini adalah tidak lain suatu permainan Komedi belaka dimana dulu pernah disandiwarakan oleh orang-sorang seperti Snouch Hurgronje.(Di Aceh) dan Van der Plaas.

Malahan pada hakekatnya semua itu merupakan mata rantai yang sambung menyambung dalam program politik Penjajahan. Dan haji Shimizu juga bukan suatu hal yang asing bagi kita.

Pokok tujuannya sama ialah dengan berkedok KeIslaman, menginggatsebagian besar masyarakat Indonesia menganut Agama Islam  untuk mengelabui Masyarakat untuk di jajah.

Anasir-anasir Infiltran dan Reaksioner Bosch-Smith beserta Angkatan Bersenjatanya yang terdiri dari Gerembolan Pelarian KNIL mempunyai dasar Perjuangan yang tidak lepas kepada sifat merusak , khususnya didalam satu garis dan mempunyai hubungan erat dengan Aksi dan rencana Raymond Westerling untuk menyabot Pemerintah Republik Indonesia  dan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Kalau dahulunya itu maksudnya mau melumpuhkan dan mengacau potensi nasional sehingga Indonesia secara politis dan ekonomis berada dalam kedudukan lemah dan labil.

Dan keadaan demikian dapat kita hubungkan dengan kepentingan pihak luaran, khusunya kaum Kapitalis, yang mempunyai kepentingan penanaman modal dan lain-lainnya di Indonesia.

Suatu Negara yang kedudukannya lemah hidupnya selalu tergantung tergantung dan memerlukan bantuan dari bangsa lain.

Infiltrasi dan penetrai anasir Kolonial dengan cara berkedok itu , dimasa lampau yang sudah kita alami yang mempunya akibat bahwa Perjuangan Kemerdekaan Nasional (didalam lapangan politik) menjadi lemah dan kena sabotir.

 

 

 

 

 

Untuk memberikan bukti kepada  kenyataan ini kita sajikan sebagian penting dari berita “Antara” dari tanggal `14 september 1951 dengan tajuk “Van der Plaas di Jedah:

Backgrown

Selanjutnya diterangkannya, dalam masa Perang dunia Pertama , di Saudi Arabia bayak juga orang Indonesia yang bermukim .Merekan karena kebanyakan hidupnya terlantar , karena perhubungan antara keluarga atau family mereka di Indonesia terputus. Sebagai diketahui pada masa itu kaum Muslim tidak dapat naik haji(pilgrim), karena berbahaya.

Keadaan hidup kaum Muslimim bertambah buruk, karena di Saudi Arabia timbul perebutan kekuasaan antara Sjarief  Husein ( Raja Dulu) dengan Ibnu Sa’ud (Raja sekarang)

Ketika Perang dunia Pertama selesai maka Vice Consult Belanda di Jeddah yang bernama Van der Plaas nucul sebagai orang yang murqh hati dan penolong dari 162 orang Mukmin Indonesia yang sedang terlantar itu, sehingga mereka dapat kembali ketananh airnya, dimana mereka dengan segera mendapat surat keputusan (besluit) dari Bupata didaerah mereka masing-masing untuk menjadi Kiai.

Dalam tahun 1919

suasana politik di Indonesia sedang hangat, berbuhungan dengan gerakan Politik yang mengingginkan Kemerdekaan Indonesia.Dianatara pengerak Politik yang besar pengaruhnya ialah Serikat Islam  dibawah pimpinan H.O.S Tjokroaminoto dalam Volsraad(Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda)

Tetapi kemudian sejarah mengatakan kemunduran Api Perjuangan  Kemerdekaan .Disamping itu Tindakan Pemerintah dalam tahun  kemudiannya yang menetang gerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan itu, seperti TBTO(tolak Bala Tawil Umur) ,Serikat Hejo, oragnisasi ini tidak berakar didalam masyarakat, karena sangat insidentil sebagai reaksi dan sangat lokal, yaitu hanya didaerah Garut saja.

Yang ternyata lebih tajam , ialah tusukan dari dalam Serikat Islam sendiri sehinggamenjadi pecah belah dan kurang potensinya.

Setelah itu jumlah Kiai yang patuh dan setia kepada yang berwajib dan yang pasif semakin banyak dari sebaliknya.

Deri Bagian berita diatas, kita dapat menegtahui bagaimana praktek Penjajah untuk menguasai rakyat jajahannya .Penghambatan aspirasi Nasional tidak saja dilakukan dari luar dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan seperti dengan apa yang dinamakan “Exhorbitante Rechten Governor General” dam Artike 153 Kitab Undang-undang(Wetboek) ,

tetapi juga dengan cara “uitholding” dengan memasukan kaki tangan dan anasir-anasirkolonial secara infiltrasi.Tindakan ini tidak lain dari Politik Devide et  Impera

(pecah –pecah dan kuasai ).

Memang dengan cara ini Kekuasaan Penjajah dapt dipertahankan dan ditegakkan.

Dengan mengadakan Pecahan kecil-kecil didalam masyarakat ataupun didalam suatu organisasi yang masing-masing memiliki thesis sendiri-sendiri dan satu dengan lainnya kontradiksi  prinsip ideologis, sosiologis tradisi maupun kultural , hal ini hanya bisa disatukan kembali oleh satu kekuasaan supra-thesis yang lazim kita sebut sebagai Pemerintaha Penjajahan.(kempen 1955)

Late 1951

Dr Adnan Kapau Gani pada akhir tahun 1951 sampai Februari 1952 berada di Holland sebagai anggota Delegasi RI pada perundingan Indonesia-Belanda dari hasil KMB, dan mengenai kedaulatan Irian Barat, tepatnya di kota Den Haag Dr. Adnan Kapau Ganiat the end of1951 until February 1952 in Holland as a member of the delegation of Indonesia on Indonesia-Dutch negotiations of the Round Table Conference, and the sovereignty of West Irian, precisely in the city of Den Haag.

Akhir tahun 1951

Peranan militer Let.Kol. Ahmad Husein  menjadi sangat penting ketika  MBAD(markas besar Angkatan Darat)  membentuk suatu Komando daerah Militer di Sumatera tengah  yang terlepas dati mTT I  dan langsung dibawah KASAD , Ahmad Husein dipercayakan sebagai Panglimanya.

Keadaan Negara saat ini menarik perhatiannya karena banyak rekan yang berdinas di Ibukota membicarakan masalah itu di Padang.Selain itu  ia harus mengikuti peran lain, seperti ke Maluku untuk menumpas RMS,Bandung Jawa barat ,Kalimantan,Aceh,Sulawesi Selatan yang berhubngan dengan Darul Islam(DI) .

Situasi Negara yang demikian gawat dapat dipahami melalui pengamatan  dari jauh itu.

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1952 (BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1952

File:Ali Sastroamidjojo Suara Indonesia 2 Aug 1954 p1.jpg

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

 

1952

 

 

 

Pada tahun 1952, Andi Mattalatta memprakarsai pembangunan Stadion Mattoanging, Makassar yang dilengkapi gedung olahraga, kolam renang, serta fasilitas olahraga lainnya di Makassar

 

 

 

 

 

Apel Of RMS at Halsidere Netherland in 1952

 

Hartini Soekarno

 

Lahir di Ponorogo Jawa imur pada tanggal 20 September 1924 beragama Islam. Hartini menempuh pendidikan awal di HIS ( Holland Indlands School ) dan terakhir Kelas dua SMA yaitu pada tahun 1942. Wanita Karir di bidang Wiraswasta ini beralamat di Jalan Proklamasi No. 62 di Jakarta Pusat. 

Enam belas tahun dalam suka maupun duka, Hartini setia mendampingi suaminya hingga wafat. Resmi menjadi istri Soekarno, setahun setelah pertemuannya yang pertama di Prambanan, Yogyakarta tahun 1952. Ketika itu ia sudah menjadi janda berusia 28 tahun. Dengan suaminya yang pertama, Suwondo, ia dikaruniai lima anak. Menikah dengan Soekarno, ia mendapat dua anak. 

Biasa dipanggil Tien, ia anak kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, Osan, pegawai kehutanan, mendidiknya secara tradisional. Tidak mengherankan bila Tien berpendidikan formal hanya hingga kelas dua SMA. Pendapatnya tentang istri cukup sederhana. Selain sebagai istri, kita juga adalah ibu, kawan, dan kekasih bagi suami.


Sebagai ibu, menurut Tien, bila suami sakit harus dilayani dengan cermat. Meminumkan obat, memijati, dan mengelusnya hingga terlena. Sebagai kawan, di mana dan kapan pun, patut mengimbangi pembicaraannya. Ia banyak membaca dan rajin mengumpulkan informasi, agar mampu menjadi kawan bicara yang baik dan bijak.


Awet muda dan tampak cantik dalam usia 60 tahun. Rahasia kecantikan Hartini, setiap bangun pagi ia segera minum segelas air putih dan olah raga ringan. Juga minum jamu ramuan sendiri berupa kunyit, daun asam, temu, asem kawak, daun beluntas, dan gula merah, yang direbusnya. Ia minum jamu dua kali sehari dan tidak makan yang amis, seperti ikan dan telur.

 

 

 

 

 

 

March 1952

 

Pada bulan Maret 1952

sesungguhnya pasukannya diberinya nama Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR). Baru pada 7 Agustus 1953, tepat empat tahun sesudah proklamasi Negara Islam Kartosoewirjo, Abdul Qahhar Mudzakkar mempermaklumkan bahwa daerah Sulawesi dan daerah-daerah sekitarnya (yaitu Indonesia Timur lainnya, termasuk Irian Barat) menyatakan bagian dari Negara Islam Indonesia. Bersamaan dengan ini ia menamakan pasukannya Tentara Islam Indonesia.

 

Source

http://trimudilah.blogspot.com/2010/09/abdul-qahhar-mudzakkar-sang-patriot.html

 

Kalau pada mulanya mereka hanya menyelematkan nasib gerilyawan pejuang kemerdekaan dari pengkhianatan yang dilakukan oleh komandan TNI bekas KNIL, membela hak-hak dan membela nasib saudara/kawan, terutama nasib para pejuang dari daerah-daerah

 

 

 

April 1952

 

DI/TII Jawa Tengah

muncul berawal dari adanya Majelis Islam yang dipimpin oleh Amir Fatah

 

 

Gerakan ini sebenarnya sudah dapat didesak oleh TNI akan tetapi pada tahun 1952, kembali menjadi kuat setelah adanya pemberontakan Batalion 423 dan 426 di Kudus dan Magelang yang menyatakan bergabung dengan mereka.

Guna menumpas pemberontakan tersebut maka pemerintah membentuk pasukan baru yang disebut Banteng Raiders dengan operasinya yang disebut Gerakan Benteng Negara (GBN). Pada 1954 dilakukan Operasi Guntur guna menghancurkan gerombolan sementara sisanya tercerai-berai.

Machinal translate

DI / TII Central Java
appears originated from the Islamic Council  led by Amir Fatah
 
This movement is already going to be pressured by the military, but in 1952, returned to be strong after the uprising Battalion 423 and 426 in the Holy and Magelang stating join them.
In order to quell the uprising, the government formed a new force called the Bull Raiders with operations called Fort State Movement (GBN). Operations conducted in 1954 in order to destroy the hordes of Guntur and the rest scattered

 

 

May 1952

SURAT van KLEEF(SMITH) KEPADA WESTERLING

Untuk membuka tabir  yang seakan-akan masih menutupi hal yang tertentu dari anasir Darul Islam Kartosuwirjo , maka dibawah ini dimuat intisari  isi surat dari Ch.van Kleef kepata Westerling.Surat ini jatuh ketangan yang berwajib Republik Indonesia didaerah Bodjonegoro saat kurir pembawanya tertangkap.

Belangrijk

Ergens in Indonesia Mei 1952

Aan:Kapitein R.WESTERLING

Bismillahirohmanirrohiem

Assalumu’alaikum wr.wb.

1.Alhamdullilah !  Alhamdullilah !

2.Hooggeachte Kapitein ; in verband met recente  gebeurtenissen ,betreffende  Uw persoon, alsook naar aanleiding van verschillende omstandigheden welke anwijzingen verschaffen omtrent Uw geestelijke overtuiging en de richting  waarin Uw streven uitgaat, acht de NII (Negara Islam Indonesia) het tijdstip gunstig om contact op te nemen met Uw en aangaande verschillende kwesties  van gedachten te wisselen

Machinal translate

Kapten terhormat, sehubungan dengan kejadian terakhir, pada orang, serta dalam menanggapi kondisi yang berbeda yang sikannya memperjelas keyakinan spiritual dan arah di mana tujuan Anda pergi, apakah NII (Negara Islam Indonesia) waktu yang tepat untuk menghubungi Anda dan berkaitan dengan berbagai isu pertukaran pandangan

Wij doendeze stap  eerstens om redenen van “herinnering” aan een zekere graad  van “bondgenooschap” in het nabije verleden, alsook  nar aanleiding van het feit  dat newstadtbladen een radio-oomroep  de laatste tijd dikwijls berichten omtrent Uw  Lanceeren , de uitgifte  van Uw “ memoires” , het rumoer rond Uw recente “ gevangenneming” en weder vrijlating” in Nederlands ,  en last but not least Uw mint of  meer oficieelen uitlantingen betreffende  Uw onveranderd besluit de RI(Republik Indonesia)  te bestrijden  tot haar ondergang.

Uit en under heben wij gemeend  te mogend  concluderen, , dat he schijnbaar Uw wensch is wederen op de voorgrond te treden en aan Uw  streven een begin van uivoering te geven.

 

 

Daar ons streven  en het uwe, namelijk :

Opruiming der Republik Indonesia en Uitroeiing met wortel en tak van het communisme in Indonesia

Parallel gaan , beschouwen we U automatische als bondgenoot en komt het ons gewescht voor, onze krachten te combineren  ter verwezenlijking van het gemeenschaplijke  doel, ten einde verzekerd te zijn van gusntige resultante.

Insja Allah Amin !

Daar de Taak

Contact met U tot, stand te brengen

Aan mijn is toegewezen , wit ik niet nalaten ter vermelden, dat het inderdaad ook reeds sedert lang mijn persoonilijke wenscht is , wederom contact me U op te nemen in het belang der Negara Islam Indonesia.

Machinal translate

Kami melakukan langkah ini terlebih dahulu karena alasan “pengingat” untuk tingkat tertentu “bondgenooschap” pada masa lalu, serta hasil badut fakta bahwa newstadtbladen suratkabar  sebuah oomroep radio akhir-akhir ini sering laporan Lance Eren Anda, penerbitan “memoair” Anda ,

Menangak kebisingan di sekitar Anda baru-baru ini” dan re-release” dalam bahasa Belanda, dan terakhir namun tidak sedikit mint atau lebih oficieelen uitlantingen pada berubah Anda memutuskan untuk berjuang sampai kehancurannya. RI (Republik Indonesia)
Keluar dan mendapatkan yang berkuasa di bawah heben mogend menyimpulkan bahwa ia tampaknya keinginan Anda wederen di latar depan untuk bertindak dan
untuk memberikan usaha  dari uivoering
Karena usaha kami dan Anda, yaitu:
Izin der Republik Indonesia dan Pembasmian oleh akar komunisme di Indonesia
Secara parallel kami menganggap Anda sebagai sekutu dan otomatis datang gewescht kita untuk menggabungkan untuk mencapai  tujuan masyarakat , agar hasil gusntige. Tertanggung kekuatan kita,
Insya Allah Amin!
Ba
hwa untuk menghubungi Anda karena tugas ,
Saya  ditugaskan untuk  tidak gagal untuk menyebutkan bahwa memang sudah ada, sejak lama keinginan saya setelah Anda menghubungi saya

Persoonilijke  secara pribadi  untuk memasukkan kepentingan Negara Islam Indonesia.

 

 

 

 

3.

Het past mijn , U thans mijn naam beken te maken , namelijk : Ch. H. van Kleef . Ten einde U duidelijkheid te verschaffen omtrent mijn person, dien Ik Uw herrinering te verlevendingen en terug te gaan tot December 1949 .

Door tusschenkomt van Kolmust ( Sgt.Nefis) heb ik me op 12 December 1949 bij de APRA aangesloten en wel in het Tjileungsirsche  (Tjibinong Bogor). Omstreeks op de 15 December 1949 heb ik persoonenlijk met U kennis gemaakt ten huize van een Uwer ex-onderhebbenden te Djakarta(Garut Weg) .

Na de eerste Tjileungsir affaire ,was het Uw…mij te vaardingen naar het Tjipajungsche(Sumedang) ;dit it echter  met doorgeld war ik te Bandung.ingekwartierd ben ( Lembang weg Pastuer weg 21)

Met groep vermoelen  ben ik midden Januari vertrokken naar het Tjililinscche (vanuit Dennenlust),van waaruit wij op 21 Januari 1950  den Militair-succesvollen stoot uitgevoerd heben op Bandung .

Door sammenloop van omstndigheden ben ik den midden van 21 Januari 1950 afgesplitst van groep-Vermoelen aan te Bandung achtergebleven .

De tragiek van vernoemde groep zult U uit de nieuwsbladen- in groote trekken berustende op waarheid – vernomen hebben .

 

 De Geschidenis  van mijn verblijf naderhand in Bandung etc.wil ik U besparen.

Ook wensch ik te verdiepen in de oorzaken van het uiteen-vallen der  contacten  van de APRA .

In de loop van 1950 heb ik vruchtelooze pongingen aangewend wederom contact te verkrijgen met de APRA.

Daar het altijd mijn wensch geweest is, mij aan te sluiten bij de NII ofwel “ in de volksmond”  D.I. genoemd, zijn mijn stappen in de loop van februari 1951 kunnen voegen bij de Negara Islam Indonesia Alhamdullilah !

Ik hoop U middels het voorgende genoegzaam geinformeerd te hebben

Machinal translate

Ini cocok saya, Anda sekarang membuat  nama saya , yaitu: Ch. H. Van Kleef . Untuk memperjelas orang saya, kepada siapa saya verlevendingen herrinering Anda dan terus sampai Desember 1949. Kembali Anda kejelasan
Oleh antara berasal dari Kolmust (Sgt.Nefis), saya bergabung dengan APRA pada tanggal 12 Desember 1949 atau dalam Tjileungsirsche (Tjibinong Bogor).

 

Sekitar 15 Desember 1949 saya benar-benar orang yang Anda berkenalan dengan rumah mantan Mu antara para pemangku kepentingan di Jakarta (jalan Garut ).
Setelah urusan Tjileungsir pertama, itu adalah Anda …
saya di panggil oleh  pengadilan untuk Tjipajungsche (Sumedang) saya, tapi ini bingung dengan uang dengan aku Bandung.ingekwartierd (jaln Lembang jalan Pastuer 21)
Dengan kelompok vermoelen pertengahan Januari aku pergi ke Tjililinscche (dari Pine Lust), dari mana kita pada tahun 1950 yang berhasil
 Eksekusi Pukulan serangan Militer pada tanggal 21 Januari  di Bandung.
Dengan sammenloop dari omstndigheden saya membagi pertengahan 21 Januari 1950 kelompok-Vermoelen untuk mundur Bandung.
telah mendengar Tragedi grup dengan nama Anda akan mengundurkan diri dari koran-imbang besar pada kebenaran .

  Dari sejarah saya tinggal setelah etc.wil saya menyelamatkan Anda. Bandung
Saya juga ingin menyelidiki penyebab disintegrasi kontak dari APRA.
Dalam perjalanan tahun 1950, saya menggunakan kreasi  sia-sia lagi untuk mendapatkan kontak APRA.
Seperti itu selalu menjadi keinginan saya, untuk bergabung dengan NII saya baik “populer” DI disebutkan langkah-langkah saya untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia Alhamdullilah! selama Februari 1951
Saya berharap untuk memiliki Anda dengan
informasi  berikut yang cukup

 

 

6.

de NII durf

 

(Kempen 1955)

July,16th. 1952

Surat Perintah Angkatan Perang Negara Islam Indonesia

No. 060/W.I./32

tentang  Menyambut Hari Ulang Tahun ketiga Proklamasi Negara Islam Indonesia

sifat: penting /rahasia

Dari : Plm. W.I.APNII

Kepada : Yth.Komandan K.D./Resimen dilingkungan W.I.

Tarich : Tanggal 16 Juli 1952 jam 10.00

Bismillahirohmanirrohim

Assalam’ualaikum W.W.

  1. 1.     Alhamdullilah !….Allahu Akhbar !

Allahumma ! Iyaka nu’budu ,wa iya kannas ta’in, ichdinasjsjirathal musthaqiem….!

Bismillahi tawakkalna ‘Alla’llah  !

La Haula wala quwatta illa billah !

 2.Sjahdan ,dengan Pertolongan dan  Kurnia Illahy Rabby !

Kurang lebih selang sebulan pada selesainya melaksanakan tugas suci dengan berpuasa sebulan Ramadhon yang baru lalu , maka sebntar hari lagi akan tibalah genap tiga tahun Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia

 (Tanggal 7 Agustus 191952 /Dhuzul –waidah 1371)

 3.Berkenaan dengan lahirnya hari yang bersejarah , mulia dan Utama bagi Umat Islam Bangsa Indonesia, teristimewa Mujahiddin Kampanyon NIII perlu perlu dan patut “menyambut –merayakan” secara sesuai dengan tradisi dan  keadaan dimasa perang (fiel-waqtil-harby)

Perayaan ditiap-tiap daerah wajib dilakukan demikian rupa hingga diseluruh W.I. akan tumbuh gerakan  / sereangan merata yang keseumuanya merupakan dorongan mutlak atas hancurnya  ORI dan luhurnya Negara Republik Indonesia.

Insja  Allah Amin !!

4. Untuk tanda Syukur kita kepada  Dzat Wahidul-qahhar dalam hari peringatan tiga tahun daripada Proklamasi NIII

Bersama ini sirkular (Surat Edaran) dan program perayaan hendaknya diterima dengan baik.

Kemudian dengan ini kami perintahkan :

(1)           Hendaknya Sirkular plus lampirannya itu disiarkan kepada Komandan yang berkepentingan untuk sama-sama diteliti dan diperhatikan dengan baik

(2)         Melaksanakan segala program yang tercantum dalam lampiran Sirkuler tersebut dengan penuh bertanggung jawab , dari dank arena Allah semata-mata

(3)         Taktis dan tehnis pelaksanaan program tersebut diserahkan atas beleid  kebijaksanaan Komandan-komandan  TII / Pemimpin-pemimpin KD/RES, dan KK dan Binaanya. Yang bersangkutan.menginggat keadaan strategi dan situasi.

5. Selesai

Semoga Allah berkenan membenarkan dan melindungi kita sekalian dapat menyatakan “amal perbuatan yang nyata dalam melaksanakan tugas suci tersebut diatas ,Isja Allah Amin !!!

Joqtal aujahlib

Bismillahi….Allahu Akhbar !!

 

Wassalam

PLM W.I. APTII

Tertanda

(Agus Abdullah)

Tembusan

1.Pimpinan W. VII

2.Pimpinan W II dan W III

3. KSU KT APNII

4.Plm T.AONII

5.Alas

 

August,1st.1952

 

Dokumen

Tugas Militer Tentara Islam Indonesia

  1. 1.     Komandan tentara KD/Res  dan KK/Bn mengatur dan melaksanakan gerakan politik Militer, muali tanggal 1 sampai 31 Agustus 1952 terus menerus siang malam .
  2. 2.   Pada tnaggal 7 Agustus dan 17 Agustus 1952 wajib dilakukan gerakan /serangan besar-besaran dengan objek tersebut  anatar lain :

(1)           Serangan atas kota dan sekitarnya siang maupun malam

(2)         Penjegatan  besar-besaran atas hubungan lalulintas kendaraan bermotor dengan kemungkinan terjadi pertempuran dijalan-jalan.

 

(3)         Sabotase jalan / jembatan Kereta Api, kabel listrik, kabel telepon,  dan lain-lain yang dianggap penting menguntungkan NII, merugika musih /Orang Republik Indonesia(ORI)

(4)         Melakukan gerakan Mobilisasi besar-besaran (diutamakan setiap rombongan 1 bataljon) mengelilingi kecamatan-kecamatan ( harus terang-terangan)  dan tinggal dikampung/desa selama mobilisasi dengan tidak melupakan mengisi tempat-tempat tinggi/strategis.

(5)          Mengunakan mengerakan tenaga-tenaga terpendam di kota-kota

 

 

 

Dokumen

Tugas Polisi Dan Baris  Negara Islam Indonesia

Komandan KD/Res memerintahkan kepada K.K./Bn supaya Polisi dan Baris bergerak dinamis dan praktis  antara lain sebagai berikut :

(1)Sebagi dari pada tenaga Polisi dan Barismengikuti serangan Politik Militer bersama-sama Tentara

(2)Sebagian besar tenaga Polisi dan Baris melakukan sabotase dan perusakan jalan kereta api, jembatan ,membongkar jalan ,membongkar kabel telepon dan listrik, membongkar dan mensita harta karun dan rumah gadai dan sebagainya yang merugikan musuh dan menguntungkan NII.

(3)Sebagian besar tenaga Polis dan baris memperhebat dan memperbanyak penculikan, pembunhan atas pemimpin ORI  dan penkhianat dan pembakaran yang besar-besaran (membuat Lautan Api) atas setiap tempat keduduka Musuh/ORI , pengkhianat dan Kaki Tangannya.

 

(4) Melakukan Gerakan Bendera Merah-Putih Berbulan Bintang didaerah / tempat yang mungkin dilakukan.

 

Jaqtal Au Jahlib!

Bismillahi…Allahu Akbar !

Wassalam

Panglima W.I, APNII

Tertanda

(AGUS ABDULLAH)

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PERAYAAN D.I.

Program perayaan DI yang pada hakekatnya adalah merupakan tindakan-tindakn kearah anarksime yang dikendalikan oleh perasan tidak puas dan nafsu akan kekuasaan.

Apa yang dinamakan program Perayaan DI itu pada kenyataannya bukan program insidentil atau momentum  saja, tetapi lebih bersifat permanent (tetap) dan dimulai sejak ada apa yang dinamakan “Proklamasi NII” serta dimana ada kesempatan terbuka.

Didalam banyak hal gerakan DI memang sudah dapat dilokalisir, sehingga tidak merajalela .Korban yang sudah jatuh karena kekejaman dan Rumah serta Harta Benda yang sudah musnah  disebabkan Bumi Hangus DI sudah banyak.

Malahan dibeberapa tempat merekapun merusak pula Mesjid karena dianggapnya didalam lingkungan tersebut terdapat orang-orang yang tidak menyetujui Gerakan Djahilyah DI Kartosuwirjo yang dianggap mereka benar  seba merupakan apa yang sering mereka gemborkan sebagai “ Djihad Fi Sabilah”

Kereta Api ditembak dan digulingkan mereka didaerah Warungbandrek pada bulan Juli 1952, atau juga perampokan penumpang bus didaerah Nagrek , harus tetap dibenarkan demikianlah pendapat dari Gerembolan Pengacau DI Kartosuwirjo.

Didesa-desa yang menjadi sasaran terutama adalah Kuwu atau Lurah  serta Anggotanya  dan Pagar Desa.

 

 

(kempen 1955)

1952

Kepala staf Angkatan Perang RI

 

Kolonel T.B.Simatupang

Dalam aksi politionsil kedua TB SImatupang memimpin Grilya di Jawa tengah  dan ketika perundingan KMB  ia duduk dalam komisi Milter sebagai wakil delegasi Republik Indonesia dan tahun 1952 ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RI

Kepala Staf Angkatan Darat R.I

 

Kol A.H.Nasution

 

Kurs Rupiah tahun 1952

Rp. 1,- sama dengan satu Gulden Belanda,

dan satu US $ sama dengan Rp. 3,80

(Alamanak Indonesia 1952)

sekedar untuk meringankan beban serta menghargai jasa-jasa para pegawai kita yang sedang bertugas didaerah/tempat yang tidak/kurang aman oeh Jawatan telah dikeluarkan Surat Keliling PTT No.22 tahun 1952

(Dr Iwan)

 

April 1952

.  Pada bulan April 1952 Brigade Banteng diciutkan menjadi satu Resimen yang menjadi Resimen Infanteri 4 di dalam Komando Tentera Teritorium (TT) I Bukit Barisan (BB) di bawah Komando Panglimanya

 

Kolonel Simbolon.

Letkol. Ahmad  Husein diangkat kembali menjadi Komandan Resimen Infanteri 4 TT I Bukit Barisan  itu.Pemecahan Batalion-Batalion dan pembubaran Komando Divisi Banteng itu menimbulkan bibit-bibit dendam dari para Pejuang Kemerdekaan yang berperan dalam melawan Belanda yang bernaung di bawah panji-panji Divisi Banteng itu.

Pengurus Dewan Banteng terdiri dari 17 orang, yang terdiri dari 8 orang perwira aktif dan pensiunan, 2 orang dari Kepolisian dan 7 orang lainnya dari golongan sipil, ulama, pimpinan politik, dan pejabat.

Lengkapnya susunan Pengurus Dewan Banteng itu adalah : Ketua,Letkol, Ahmad Husein,Komandan Resimen Infanteri 4, Sekretaris Jenderal Mayor (Purn)Suleman, Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumatera Tengah, sedangkan anggota-anggotanya adalah Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa, Kepala Polisi Sumatera Tengah, Sutan Soeis, Kepala Polisi Kota Padang, Mayor Anwar Umar, komandan Batalion 142 Resimen 4. Kapten Nurmatias Komandan Batalyon 140, Resimen Infanteri 4. H. Darwis Taram Dt. Tumanggung, Bupati 50 Kota, Ali Luis Bupati d/p di Kantor Gubernur Sumatera Tengah, Syekh Ibrahim Musa Parabek Ulama, Datuk Simarajo, Ketua Adat (MTKAAM).

Kolonel (Purn) Ismael Lengah, Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau), Saidina Ali Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Kampar, Riau, Letnan Sebastian Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau, A. Abdulmanaf, Bupati Kabupaten Merangin, Jambi, Kapten Yusuf Nur, Akademi Militer, Jakarta dan Mayor Syuib, Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta.

Selain itu Dewan Banteng didukung oleh segenap Partai Politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, alim ulama, cadiak pandai, kaum adat sehingga waktu itu lahirlah semboyan,” timbul tenggelam bersama Dewan Banteng”.

Suasana demokrasi liberal di tahun 1950-an telah menimbulkan kekacauan dan pergolakan-pergolakan dengan kekerasan. (DEPLU,1955)

3 April 1952

Semenjak menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo-Prawoto (3 April 1952 – 30 Juli 1953), Sumitro merasakan adanya ketimpangan daerah. Terjadi pergolakan dalam dirinya sebagai politikus dan akademisi

(iluni

Juli 1952

 

Koleksi tanda tangan Kol Bambang Supeno

Kasak kusuk Kol Bambang  Supeno ini menyangkut issu : reorganiasi tentara, rencana KASAD,  AH Nasution mengikuti pendidikan/study banding ke luar negeri dan berimplikasi pada penggantiannya sebagai  KASAD, rencana Kol Bambang Sugeng menjadi atase militer di India, sinyalemen bahwa Kementerian Pertahanan menjadi “sarang PSI (Partai Sosialis Indonesia)”, dugaan terjadi korupsi dalam pembelian kapal “Tasikmalaya” yang tidak melibatkan Dephub dan AL, dan banyak lagi issu lain yang berkaitan dengan Perwira di Daerah.

Sepak terjang Kol Bambang Supeno ini membuat risau corps Angkatan Darat sehingga dilakukan beberapa pertemuan “kolegial” yang salah satunya dipimpin oleh Kolonel paling senior Gatot Soebroto. Pertemuan dihadiri lebih kurang 18 perwira dan hampir bulat menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Kol Bambang Supeno menyalahi prosedur karena masalah tersebut tidak berproses melalui atasannya (KASAD) Kol AH Nasution, KASAP Gen May TB Simatupang dan Menhan Sri Sultan HB IX. Bambang Supeno langsung ke Presiden dan Parlemen.(Saat itu diduga Kol B Supeno dianggap sangat dekat dengan Partai Nasional Indonesia/PNI).

Atas sikap Kol B Supeno yang “mbalelo” itu KASAD Kol AH Nasution memberhentikan anak buahnya tersebut (ada yang menyebut skorsing).

Kol B Supeno yang punya juga pendukung di AD seperti Kol Suhud dll melakukan “perlawanan” dengan mengadukan masalah ini ke Presiden dan Parlemen.

Kolonel Bambang Supeno mestinya bernama Bambang Ekalaya, sebuah karakter dalam lakon Mahabarata. Pilih tanding dalam memanah hingga melampaui Arjuna, namun tak tak pernah bisa membubung tinggi karena dijegal panutannya sendiri, Durna. Hidup Supeno mirip seperti itu. Ia salah satu satu dari sedikit perwira intelektual di masa awal revolusi, tapi kelebihannya itu tak pernah bisa membawanya dalam puncak karir militer. Sebaliknya, dimana-mana ia terantuk.

Berbeda dengan perwira-perwira konseptor yang kebanyakan berpendidikan militer Belanda (TB Simatupang – KMA Bandung, Soewarto – CORO, AH Nasution – KMA Bandung, GPH Djatikusumo – CORO), Supeno (dan juga Achmad Sukendro) merintis jalur kemiliteran dari PETA. Ia mulai berdinas di Jawa Timur dan tak lama setelah pembentukan TKR karena pemikirannya yang menonjol ditarik sebagai staf di markas besar TKR di Yogyakarta.

Posisi tersebut tidaklah buruk, meski tak pegang pasukan, namun ia ikut merumuskan reorganisasi TKR/TNI, penempatan perwira komandan di daerah dan bahkan merumuskan doktrin. Ingat dengan Sapta Marga yang seolah menjadi way of life prajurit TNI hingga kini? Itulah buah karya Supeno yang penyusunannya dibantu oleh Ir Sakirman, Prof Purbacaraka dan Drs Moh Ali.

Tak cuma pintar, Supeno juga ngotot dan berani demi hal yang diyakininya. Saat KNIL dan TNI lebur menjadi APRIS, Belanda menyisipkan keharusan setiap perwira harus menjalani reeduksi lewat wadah SSKAD. Supeno saat itu menjadi perwira yang paling vokal mengkritiknya. Baginya, reedukasi bisa melunturkan patriotisme TNI. Karena itu, ia membuat lembaga tandingan, Chandradimuka dan mensyaratkan setiap perwira lulusan SSKAD ikut kursus Chandradimuka.

Namun agaknya, sikap seperti keminter plus ngotot seperti itu tak membuat tiap orang suka. Dua kali markas besar tentara berniat menjajalnya menjadi panglima di daerah, dan dua kali pula Supeno ditolak calon anak buahnya. Tahun 1948, bersamaan dengan pencanangan program rera yang ditetapkan PM Hatta, 3 divisi yang ada di wilayah Jawa Timur akan diciutkan menjadi hanya 1 Divisi. Divisi V Ronggolawe (Cepu), Divisi VI (Mojokerto) dan DivisiVII (Malang) dilebur.

Komandan-komandannya, Kol GPH Djatikusumo, Kol Soengkono dan Kol Imam Sujai akan ditarik ke Yogya. Adapun sebagai panglima di-plot Bambang Supeno. Tapi apa lacur, peleburan ini terkatung-katung. Djatikusumo tak ada persoalan, ia manut pulang ke Jogja, namun 2 divisi lainnya menolak dengan dalih macam-macam.

Sementara pada waktu bersamaan pecah peristiwa Madiun. Alih-alih kepepet, akhirnya pusat menunjuk Soengkono sebagai panglima Divisi I Jawa Timur.

(anusapati blog)

 

Sejak itulah sepanjang hari di bulan Juli 1952 Parlemen diramaikan dengan issu “pertempuran” Kementerian Pertahanan (Menhan,KASAP,KASAD) disatu pihak melawan sebagian besar anggota Parlemen yang dibela oleh media massa khususnya koran Merdeka. Pada tingkatan politik Kemhan kalah dalam opini karena melawan politisi dan opini sebagian media dan banyak selebaran gelap.

Dipihak tentara yg waktu itu panglimanya masih rata rata 30 tahun terasa tidak tahan lagi hadapi cercaan politis. Sampai sampai Kol Gatot Soebroto mengeluarkan kata kata ketus : “Mereka(maksudnya parlemen) atau kita (tentara) yang bubar!”

Memang dikalangan sebagian perwira ada kejengkelan atas DPRS yang lahir sebagai salah satu “produk” Konprensi Meja Bundar tersebutb.

Apalagi akhir2 ini sikap parlemen dipandang sudah terlalu jauh setelah adanya mosi tidak percaya dari Komisi (Panitya) Pertahanan DPR yang dimotori Baharuddin yang antara lain menyatakan : “Tidak percaya atas kebijaksanaan Menhan dalam menyelesaikan pertikaian yang ada dalam Angkatan Perang”

(Baratamedia web blog)

 

Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang.

Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution , Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi.

Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin

SYAHDAN Menteri Pertahanan

 

 Sultan Hamengku Buwuno IX,

 

Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Mayjen T.B. Simatupang,

 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kol. A.H. Nasution

 mengunjungi Presiden Soekarno di Istana Negara untuk membicarakan sikap Kol Bambang Supeno yang di depan publik telah mengecam pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Apa pasal? Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara baru Indonesia, setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) ialah apakah yang harus dilakukan dengan tentara. Jumlahnya sudah terlalu besar, antara 250 dan 300 ribu orang. Ditambah dengan 26.000 serdadu KNIL Nica-Belanda yang harus ditampung.

Pada masa kabinet RIS di bawah PM Muhammad Hatta telah dimulai oleh Menteri Pertahanan Sultan Yogya bersama pimpinan tentara untuk mengadakan reorganisasi dan rasionalisasi.

Proses itu rumit.

 

Kabinet Hatta digantikan oleh

 

kabinet Muhammad Natsir,

 

 lalu kabinet Dr Sukiman Wirjosandjojo,

 

lalu kabinet Mr Wilopo,

proses reorganisasi mengurangi jumlah tentara masih tersendat-sendat.

TNI waktu itu terdiri dari berbagai elemen. Ada yang berasal dari Tentara Pembela Tanah Air (Peta) zaman Jepang, ada yang dari TNI zaman revolusi, dan ada yang dari KNIL sesudah penyerahan kedaulatan.

Kebanyakan mereka yang dari PETA tidak setuju dengan kebijakan pimpinan tentara (Nasution-Simatupang) yang bersekolah di Akademi Militer Breda Cabang Bandung.

Juru bicara mereka ialah Kol Bambang Supeno, komandan pelatihan Chandradimuka di Bandung.

Mereka menginginkan diteruskannya semangat revolusi, lalu desentralisasi tentara, dan minimum hierarki.
Sedangkan Sultan Yogya, Nasution dan Simatupang menginginkan profesionalisme.

Bambang Supeno di luar Markas Besar TNI mengkritik pimpinan tentara, dan pergi mengadukan halnya kepada Presiden Soekarno yang mendengarkan Bambang dengan simpati.

Maka marah sangat pimpinan tentara dibuatnya.

Diskusi Panas

Alkisah Sultan Yogya, Nasution dan Simatupang beraudiensi pada Presiden Soekarno.

Terjadi diskusi panas karena Simatupang bicara blak-blakan. Soekarno menolak mendesavuir atau mengambil tindakan tegas terhadap Bambang cs.

Perbincangan tidak menghasilkan apa-apa. Ketiga orang itu meninggalkan Istana, diantar ke pintu oleh Soekarno.

Ketika Simatupang keluar, pintu di belakangnya tutup dengan bunyi keras.

Menurut Nasution hal itu disebabkan oleh terpaan angin yang sekonyong-konyong datangnya.

Tapi Soekarno menyangka bahwa Simatupang telah membanting pintu tepat di depan hidungnya dan Soekarno tidak melupakan sikap (Simatupang) yang tidak menghormatinya itu.

Sekembalinya di markas, Jenderal Simatupang memanggil Bambang untuk diminta pertanggungjawabannya.

Bambang yang merasa dapat backing Presiden, menunjukkan sikap menentang, tidak mau diajari oleh seorang yang sebaya dengan dia, dan dengan marah keluar dari kamar Simatupang.

Keesokan harinya Bambang menulis surat berisi keluh kesahnya kepada Menteri Pertahanan dan PM Wilopo.

Tembusan surat itu dikirimnya ke Komisi Pertahanan.

Empat hari kemudian Simatupang mengenakan skorsing terhadap Bambang atas alasan insubordinasi (tidak taat pada atasan).
Tembusan surat Bambang punya buntut panjang. Parlemen mencampuri soalnya.

Selama sepuluh minggu parlemen membicarakan reorganisasi tentara. Dua kubu timbul dalam perdebatan, yaitu kaum ideolog di satu pihak dan kaum pragmatis di lain pihak.

Akhirnya tiga mosi diajukan.
Anggota Zainal Baharuddin dari non-partai secara ekstrem mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan Sultan Yogya.

 

Anggota I.J. Kasimo dari fraksi Katolik

mengajukan mosi penyeimbang yang dengan nada lunak meminta dibentuknya sebuah komisi yang terdiri dari anggota parlemen dan pemerintah dengan tugas mempelajari seluruh persoalan dengan saksama dan objektif.

Tapi PNI menganggap mosi kasimo terlalu lembek,

 

 

 

lalu memajukan mosi Manai Sophian yang juga meminta pembentukan komisi penyelidik dengan tugas memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan perbaikan dalam pimpinan Kementerian Pertahanan dan Tentara.

Sebelum dilakukan voting, tersiar isu bahwa mosi Manai Sophian dinilai oleh Sultan Yogya sebagai serangan pribadi terhadap dirinya.

Tekanan dilakukan terhadap Manai untuk menarik kembali mosinya dan menyetujui saja mosi Kasimo. Manai tampaknya mau melunakkan sikap, tapi ketika tanggal 15 Oktober parlemen membahas mosi yang tiga itu, ternyata Manai tidak menarik kembali mosinya.

Apa yang telah terjadi?

Soekarno berperan di belakang layar. Dia panggil beberapa konco lamanya dari PNI,

 

 antara lain Mr. Sartono,

dan memerintahkan kepada mereka untuk meneruskan mosi Manai Sophian. Pagi tanggal 16 Oktober terjadi voting. Mosi Manai Sophian diterima oleh sidang parlemen dengan perbandingan suara 91 lawan 54.

(Rosihan Anwar)

23 September 1952

.

Tanggal 23 September 1952

Ketua seksi pertahanan  DPR RI, Zainul Baharuddin  mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah.

Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini.

Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. 

Mosi dibalas mosi, dan “perang mosi” di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952

Tanggal 23 September 1952

I.J.Kasimo dan Mr Sartono  mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah.

 Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini. Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. Mosi dibalas mosi, dan “perang mosi” di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober

17 Oktober 1952

peristiwa 17 Oktober 1952.

 

 

Tntara di Istana Merdeka

 

 

 

Demonstrasi rakyat di Jakarta dan dikeluarkannya Pernyataan Pimpinan Angkatan Darat kepada Presiden Soekarno

 

di Istana Merdeka Jakarta oleh 16 perwira menengah Angkatan Darat.Petisi yang disampaikan kepada Presiden di depan Istana tersebut meminta agar Parlemen dibubarkan karena bukan hasil pilihan rakyat, dan menuntut agar segera diadakan Pemilu. 

Peristiwa yang berlangsung pagi hari ini terjadi akibat kemelut yang terjadi di kalangan TNI Angkatan Darat sehubungan dengan diberlakukannya rasionalisasi tentara dan keterlibatan militer dalam lapangan politik.Atas demonstrasi tersebut

 

presiden akan memperhatikan semua tuntutan itu dan berpesan agar Angkatan Perang tetap menjaga ketenteraman umum.

Presiden juga mengatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah mengenai hal ini dan mengusahakan secepat mungkin diadakan Pemilu.erjadinya Peristiwa 17 Oktober berkaitan dengan pro dan kontra rasionalisasi di tubuh militer. Kelompok lain dalam TNI, terutama dari kalangan yang dilatih pada jaman Jepang, berpendapat bahwa rasionalisasi yang hanya didasarkan pada kriteria pendidikan, umur, dan keterampilan saja, akan menimbulkan rasa kecewa dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan faktor nilai yang dibawa dari revolusi, yakni semangat. Semangat inilah yang membuat TNI berhasil mempertahankan kemerdekaan. Jadi bukan semata-mata karena profesionalisme keprajuritan.

Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang.

Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution , Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi.

Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin.

17 Oktober 1952

Semua orang mengira Sultan Yogya akan meletakkan jabatannya. Tapi sebelum Sultan mengambil keputusan, terjadilah peristiwa 17 Oktober 1952.

Pagi hari itu sejumlah orang mengadakan demonstrasi. Mereka datang ke gedung Parlemen di Lapangan Banteng, mengusung spanduk bertulisan tuntutan “Bubarkan Parlemen”, “Parlemen bukan warung kopi”. Pelaku-pelaku demo terdiri dari abang becak, pelajar, rakyat biasa yang mau ikut karena dikasih bayaran.

Demo itu diorganisasi

 

oleh Kol. Drg. Mustopo Kepala Perawatan Gigi Tentara. Mustopo mengira Presiden akan senang dengan adanya demonstrasi itu, karena dianggapnya Soekarno tidak suka parlemen menurut model Barat.

Ketika Mustopo melapor di Istana, bukannya dia dipuji oleh Soekarno, melainkan dimarahi.

Para demonstran mendapati gedung parlemen kosong, karena sudah mulai rusak.

 Mereka lalu bergerak menuju Lapangan Merdeka. Di tengah jalan rakyat biasa dan ingin tahu, bergabung.

 

Tiba di depan Istana jumlah orang demo sudah mencapai kira-kira 30.000 orang. Mereka berteriak “Bubarkan Parlemen”.

Presiden keluar dari Istana, lalu berjalan kaki menuju kerumunan yang berkumpul dekat pagar. Ia mengucapkan pidato singkat. Ia tidak menuruti tuntutan para demonstran.

Ia malahan berkata membubarkan parlemen berarti membuat dirinya sebagai diktator. Dia tak mau jadi diktator. Dia mau jadi abdi pertama dari rakyat.

Ketika selesai bicara dia melihat ke tempat di belakang kumpulnya para demonstran. Di sana terdapat dua buah tank dengan laras meriamnya ditujukan ke arah Istana.

Demonstrasi yang diorganisasi oleh Kol.
Mustopo rupanya bukan perkara kecil.

Komandan KMKBDR (Komando Militer Kota Besar Djakarta Raja) yang diberitahu ada sesuatu yang terjadi, lalu atas insiatif sendiri mengumumkan keadaan darurat dan mengirim satuan tentara

 

di bawah komando Mayor Kemal Idris ke Istana tanpa memberitahukan kepada Kemal apa tujuannya. Soekarno yang melihat semua itu dengan tenang menyelesaikan pidatonya, kemudian balik masuk Istana.

Tidak lama setelah demo bubar, sejumlah perwira staf dan panglima daerah dengan dipimpin oleh Simatupang-Nasution datang menemui Soekarno di Istana. Mereka mau berbicara, Soekarno terlebih dulu meminta hadir Wakil Presiden Hatta dan PM Wilopo, Sultan Yogya tidak hadir.

Nasution menyampaikan keluhan bahwa parlemen mencampuri organisasi tentara. Itu adalah urusan pimpinan tentara, bukan urusan politisi.

Lalu Letkol Sutoko Deputi KSAD dengan hampir menangis memohon kepada Presiden untuk membubarkan parlemen,

 

Panglima TT I Kol Simbolon dari Sumatera Timur mendukung permohonan Sutoko dan menyerahkan sebuah petisi dengan alasan kenapa mereka minta parlamen dibubarkan.

Simbolon meminta agar isi petisi bisa dipublikasikan. Soekarno menasihatkan supaya jangan menyiarkan petisi tersebut.

Dia menjanjikan akan mendesak kabinet agar mempercepat persiapan pemilihan umum. Setelah itu para perwira tadi pulang dengan tangan hampa.

Peristiwa 17 Oktober 1952 kemudian dicap oleh penulis-penulis Barat sebagai suatu “Wuld-be cup”, maunya satu kudeta. Tapi tidak jadi, karena aksi itu mempunyai ciri maksimum improvisasi , tapi minimum organisasi.
Tak lama kemudian Nasution dipecat dan digantikan sebagai KSAD oleh Kolonel Bambang Sugeng. Simatupang pada usia 34 tahun minta pensiun sebagai KSAP. Sultan Yogya keluar exit sebagai Menteri Pertahanan. Itulah sejarah 17 Oktober 1952
(Rosihan Anwar)

 

 

Apa yang terjadi pada 17 oktober 1952?

Pagi-pagi sekali, 17 oktober 1952, 5000-an orang muncul di jalanan Jakarta. Mereka berbaris menuju gedung parlemen di Pejambon, Jakarta Pusat—sekarang jadi kantor Departemen Luar Negeri.

Sampai di gedung parlemen, massa langsung menerobos masuk dan menghancurkan beberapa kursi. Setelah menggelar aksinya di gedung parlemen, massa bergerak menuju ke istana Presiden. Jumlah massa bertambah besar: 30-an ribu jumlah mereka.

Sementara itu, di depan istana negara, tentara juga bertindak. Beberapa tank dan panser diparkir dengan moncong menghadap istana. Tidak ketinggalan empat meriam diarahkan tepat ke arah istana.

Bung Karno punya cerita tersendiri tentang kejadian itu. Dalam buku otobiografinya, Bung Karno: penyambung lidah rakyat, Soekarno bercerita: “pagi-pagi pada tanggal 17 oktober 1952, dua buah tank, empat kendaraan lapis baja, dan ribuan orang menyerbu memasuki gerbang Istana Merdeka. Mereka membawa poster –poster ‘bubarkan parlemen’. Satu batalyon altileri dengan empat buah meriam memasuki lapangan keliling istana. Meriam-meriam 25 pounder dihadapkan kepadaku. Pameran kekuatan ini mencerminkan kelatahan daripada jaman itu. Tindakan ini tidak dapat dikatakan bijaksana, olehkarena para panglima yang menciptakannya berada denganku di dalam Istana.”

Upaya Kudeta militer

Indonesianis terkemuka, Herbert Feith, dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in IndonesiaI, menyebut para perwira angkatan darat berada di belakang aksi tersebut.

 

Ada juga yang menuding PSI, yang saat itu memainkan kartu anti-Soekarno dan anti-komunis, berada di balik gerakan tersebut. Posisi ini dipegang oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan pernah disampaikan langsung oleh ketuanya, DN Aidit, saat kongres ke-VI PKI.

Pemicunya, kata Aidit, PSI dan Masyumi tersingkir dari kekuasaan paska kejatuhan kabinet Sukiman. Kita tahu, kabinet Sukiman sangat disokong oleh PSI-Masyumi dan karakter kabinet ini sangat anti-kiri.

Soekarno sendiri punya pandangan lain perihal peristiwa tersebut. Kepada penulis otobiografinya, Cindy Adams, Soekarno menganggap peristiwa 17 oktober 1952 itu sebagai percobaan “setengah coup”. Istilah “percobaan setengah coup” itu disampaikan sendiri oleh Nasution kepada Bung Karno.

Hanya saja, versi Nasution, seperti dikutip Bung Karno, “upaya kudeta tersebut bukan ditujukan kepada Bung Karno, melainkan kepada sistim pemerintahan.” Mereka (Nasution dan kelompok) menuntut Bung Karno membubarkan parlemen.

Gerakan 17 oktober 1952 juga dirancang rapi. Pada 16 oktober 1952, perencanaan gerakan ini disusun. Wakil KSAD Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman ditunjuk sebagai pelaksana operasi. Sedangkan pelaksana di lapangan ditunjuk Kolonel dr Mustopo dan Letkol Kemal Idris.

Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibu Kota dengan menggunakan truk militer. Komondao militer kota Djakarta raya mengarahkan para jagoan betawi untuk memobilisasi massa.

Pagi hari, 17 oktober 1952, militer sudah bergerak sesuai pos masing-masing. Rakyat kebanyakan, termasuk buruh, juga diprovokasi untuk bergabung dalam aksi. Koran Harian Rajat pada edisi 18 oktober melaporkan bahwa banyak kantor dan pabrik yang tutup karena buruhnya berbelot ikut demonstrasi.

Pemicu Kudeta Militer

Di penghujung 1952, militer sudah sangat gerah dengan politisi sipil dan parlemen. Sementara, pada sisi lain, parlemen juga resah dengan meningkatnya pengaruh militer sebagai kekuatan politik tersendiri.

Pada tahun 1952, kementerian pertahanan dan angkatan perang, yang sangat dipengaruhi oleh PSI, berencana menjalankan reorganisasi dan memberhentikan 60 ribu pasukan non-reguler dan 30 ribu pasukan kepolisian. Selain itu, militer telah aktif melakukan kerjasama dan menerima bantuan dari Belanda.

Tindakan angkatan perang ini memicu protes dari dalam dan luar. Dari dalam, sejumlah perwira, khususnya yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno, mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan angkatan perang.

Sedangkan dari luar, yakni sejumlah kekuatan politik di parlemen, telah mengajukan mosi tidak percaya.

 

Sejumlah pemimpin angkatan perang, khsusunya Nasution dan TB Simatupang, menganggap tindakan Kolonel Bambang Supeno telah melanggar hirarki dalam angkatan perang. Pada malam 11 Juli 1952, bertempat di rumah Mayor Jenderal T.B. Simatupang, berlangsung rapat 17 perwira tinggi angkatan perang.

Sementara itu, di parlemen, sejumlah politisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap angkatan perang. Pada 28 September, anggota parlemen Zaenul Baharuddin mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik Angkatan Perang. Ia meminta selekasnya disusun Undang-Undang Pertahanan Negara.

Dua pekan setelah Baharuddin, Kasimo, dari Partai Katolik, mengajukan mosi yang lain: menuntut penyempurnaan Angkatan Perang dan pembentukan Panitia Negara untuk keperluan itu.

Sehari setelahnya, Manai Sophiaan menambah tuntutan Kasimo, yaitu usul agar Panitia Negara diberi kewenangan memecat pemimpin Angkatan Perang.

“Serangan” parlemen membuat para perwira angkatan perang mendidih.

Mereka menganggap parlemen telah memasuki wilayah teknis militer. Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Teritorium VII/Sulawesi Selatan, bahkan sampai memberikan ultimatum. “Pokoknya di sana atau di sini harus bubar!,” katanya.

Pada tanggal 16 oktober 1952, parlemen menyetujui mosi Manai Sophiaan. Posisi Bung Karno, seperti dicatat Herbert Feith, cenderung menyetujui langkah Manai Sophiaan ini. Apalagi, sejak awal Bung Karno kurang setuju dengan langkah militer berpolitik dan mencampuri kehidupan sipil.

Sementara, pada persoalan yang lain, angkatan perang mengetahui ketidaksukaan Bung Karno terhadap demokrasi liberal. Bung Karno gerah dengan perdebatan panjang di parlemen tetapi tidak menyentuh persoalan rakyat.

Bahkan, tidak jarang debat warung kopi itu mengancam persatuan nasional. Jadinya, seolah-olah hendak menyatakan pandangan politik yang sama, pimpinan angkatan perang berusaha memanfaatkan Bung Karno untuk membubarkan parlemen.

 

Sikap Bung Karno

Bung Karno, yang ditempa puluhan tahun oleh alam perjuangan dan revolusi, bukanlah pemimpin yang gampang ditekan. Ia sama sekali tidak takut menghadapi aksi massa yang digerakkan oleh militer itu.

Bung Karno juga tidak gentar dengan tank, panser, dan meriam yang diarahkan kepadanya. “Hatiku tidak gentar melihat sekitar itu (istana) dikuasai oleh meriam-meriam lapangan. Bahkan, sebaliknya, aku menantang langsung kedalam mulut senjata itu dan kulepaskan kemarahanku kepada mereka yang hendak mencoba mematikan sistim demokrasi dengan pasukan bersenjata.”

Yah, pada saat itu Bung Karno memang sangat marah kepada Nasution. “Engkau benar dalam tuntutanmu, tetapi salah dalam caranya,” kata Bung Karno.

Saat itu, Presiden meminta lima orang perwakilan massa untuk menemui dirinya. Akan tetapi, tak satupun dari pemimpin massa itu yang berani. Akhirnya, Bung Karno keluar sendiri menemui massa.

“Utusan kalian menyampaikan tuntutan agar parlemen dibubarkan,” katanya seperti dikutip harian Suara Rakjat. “Ini jawaban saya: Bapak tidak mau berbuat dan dikatakan sebagai diktator.”

Bung Karno lebih lanjut mengatakan: “Siapa hendak memperkosa demokrasi, dia hendak memperkosa kemerdekaan itu sendiri. Siapa hendak diktator, dia akan digilas oleh rakyat sendiri. Bila kita tinggalkan demokrasi, negara kita ini akan hancur….”

Setelah mendapat penjelasan dari Bung Karno, massa pun membubarkan diri. Mereka tahu bahwa Presiden tidak menyetujui aksi mereka.

Setelah massa bubar, giliran petinggi militer, termasuk Nasution, menemui Bung Karno. Konon, Nasution menyodorkan konsep keadaan bahaya di seluruh Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak Bung Karno.

Hari itu, seusai menggelar aksi, militer memutus jalur telpon, melarang pertemuan massa yang melebihi 5 orang, dan memperpanjang jam malam dari pukul 22.00-05.00 menjadi pukul 20.00-05.00.

Militer juga membredel sejumlah media yang tidak mendukungnya: Harian Merdeka, Madjalah Merdeka, Mimbar Indonesia, dan Berita Indonesia. Sejumlah anggota parlemen juga ditangkap.

Beberapa bulan setelah kejadian, pertentangan di tubuh militer makin menajam. Sejumlah perwira militer yang tunduk kepada Bung Karno melancarkan gerakan pengambil-alihan kepemimpinan terhadap perwira militer pro-17 Oktober 1952. Itu terjadi di Teritorium V/Brawijaya (Jatim), Teritorium VII/Sulawesi Selatan, Teritorium II di Sumatera Selatan.

Nasution juga sempat diberhentikan karena kejadian itu. Akan tetapi, karena pertimbangan persatuan nasional, Bung Karno mengaktifkan kembali Nasution pada jabatan lain.

 

Sumber

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2249/Peristiwa-17-Oktober-1952

info lain yang terkait

Pada tahun 1952 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain.

Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat. Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu.

Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup. Kemudian, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri.

Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng. Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI.

Partai Masjumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan intenal. Koalisi PSI-Masjumi-PNI yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara.

Bahkan dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara kemudian juga retak –sebelum pada akhirnya bubar– dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh Angkatan Perang.

Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui PKI berhasil menjadi satu diantara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas karena terencana baik.

Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu memang Angkatan Perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan eks KNIL (Koninklijk Nederland-Indisch Leger) sesuai perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB).

Bahkan internal AD, sejumlah perwira –Kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan– pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD Kolonel Nasution.

Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD Kolonel Nasution dan bersamaan dengan itu, 13 Juli, menyurati KSAP dan Parlemen, menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan Angkatan Perang itu menjadi bahan pembahasan di parlemen, dan parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi (Manai Sophian dan kawan-kawan) di antara beberapa mosi, mengenai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah.

Tentara menganggap parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya parlemen mencampuri masalah internal Angkatan Perang, apalagi menurut mereka dalam parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut –yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan.

Kelak dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran Angkatan Bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai ‘politician in uniform’.

Dalam dimensi militer, 17 Oktober 1952 pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen.

KSAP TB Simatupang bersama pimpinan-pimpinan AD menemui Soekarno di istana dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan parlemen. Soekarno menolak.

Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras –padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya.

 

Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya.

Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik.

Sejumlah perwira militer di beberapa daerah melakukan pengambilalihan komando teritorium dari tangan panglima-panglima yang pada Peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan Pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat. 

(sosio ploitica web blog)

Menghadapi kemelut ini perwira2 Angkatan Darat menyusun strategi dengan membuat langsung statemen apa yang dikenal sebagai : PERNYATAAN PIMPINAN ANGKATAN DARAT, yang ditanda tangan 5 Kolonel (termasuk Nasution,Simbolon,Kawilarang,Sadikin dan Gatot Soebroto) dan 11 Letkol (ada nama S Parman dan Soeprapto korban G 30S) dan diantar langsung ke Presiden Soekarno di istana pada tanggal 17 Oktober 1952. Inilah peristiwa yang sering diplesetkan seolah KUDETA.Padahal intinya cuma minta DPRS dibubarkan karena terlalu jauh mencampuri urusan internal tentara/Angkatan Perang.

Hari itu Bung Karno meminta agar pernyataan sikap tentara itu tidak disiarkan tetapi dengan sigap memperhatikan seluruh aspirasi tentara. Termasuk akan segera gelar PEMILU. Memang ada bumbu bumbu demonstrasi hari itu yang dimotori Kol Mustopo yang sangat jengkel dengan sebagian anggota parlemen yang dianggap tidak jelas jasanya dalam merebut kemerdekaan.

Karena pernyataan tentara ini tidak disiarkan itulah sebabnya dimasyarakat luas berbagai interpretasi atas peristiwa tersebut dan menggelinding bagai bola salju sehingga Kol AH Nasution melepas jabatan KASAD nya yang pertama

 

Banyak pelajaran politik yang bisa diambil dari peristiwa 17 Oktober 1952. Bagi yang belum membaca naskah PERNYATAAN PIMPINAN ANGKATAN DARAT ataupun MOSI TIDAK PERCAYA BAHARUDDIN bisa lihat dalam buku aotobiografi DR AH Nasution jilid 3 MEMENUHI PANGGILAN TUGAS hal 163

(baratmedia web blog)

 

“Waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya”.

KEKUATAN bawah tanah penentang Soekarno di kalangan politik Islam –yang datang dari eks Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia) yang telah menjadi partai terlarang bersama PSI (Partai Sosialis Indonesia) di era pemberontakan bersenjata PRRI dan Permesta– dapat diimbangi dengan adanya dukungan kelompok Islam lainnya yang terutama berasal dari NU (Nahdatul Ulama) yang kala itu berbentuk partai politik.

NU ini memang memiliki sejarah, karakter dan tradisi pilihan untuk selalu berada sebagai pendukung kekuasaan negara ketimbang di luar lingkungan kekuasaan. Sikap seperti ini memang amat menonjol pada NU. Tetapi dalam perjalanan waktu, terlihat bahwa hampir semua partai politik di Indonesia sangat kuat berorientasi kepada kekuasaan.

Bila tak berhasil memperolehnya sendiri, diupayakan memperolehnya dengan pendekatan kepada pemegang kekuasaan untuk mendapatkan tetesan distribusi kekuasaan. Kekuatan politik di Indonesia tidak memiliki kultur oposisi yang konsisten. Pengecualian adalah pada masa kepemimpin Abdurrahman Wahid, di mana NU bisa bergerak cepat berpindah dari kutub kekuasaan dan kutub anti kekuasaan, vice versa.

Abdul Harris Nasution adalah tokoh penting di kalangan militer yang telah menghidangkan dukungan terkuat –suatu peran yang kerap dinilai secara dubious– yang pernah diterima Soekarno dari kalangan militer sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Tetapi hubungan antara Nasution dengan Soekarno terlebih dulu melalui suatu perjalanan panjang yang penuh lekuk-liku taktis.

 Dari lawan menjadi kawan, untuk akhirnya kembali menjadi lawan sejak tahun 1966, saat Nasution berperan besar membentangkan jalan ‘konstitusional’ bagi proses mengakhiri kekuasaan Soekarno dan pada waktu bersamaan menghamparkan karpet merah kekuasaan selama 32 tahun ke depan bagi Jenderal Soeharto.

Jenderal Nasution adalah tokoh yang tercatat amat banyak ‘meminjam’ dan mengoptimalkan simbol maupun pemikiran Jenderal Soedirman, meskipun tak bisa dikatakan bahwa ia sepenuhnya memiliki sikap dan jalan pikiran yang sama dengan sang jenderal besar.

Surut tujuh tahun ke belakang dari 1959.

 

 Pada tahun 1952

 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain. Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat.

 Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu.

Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup.

Kemudian, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri. Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng.

 Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI. Partai Masjumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan intenal. Koalisi PSI-Masjumi-PNI yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara.

 Bahkan dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara kemudian juga retak –sebelum pada akhirnya bubar– dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh Angkatan Perang. Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui PKI berhasil menjadi satu diantara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas karena terencana baik.

Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu memang Angkatan Perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan eks KNIL – Koninklijk Nederland-Indisch Leger– sesuai perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB).

Bahkan internal AD, sejumlah perwira –Kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan– pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD Kolonel Nasution.

 Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD Kolonel Nasution dan bersamaan dengan itu, 13 Juli, menyurati KSAP dan Parlemen menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan Angkatan Perang itu menjadi bahan pembahasan di parlemen, dan parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi (Manai Sophian dan kawan-kawan) di antara beberapa mosi, mengenai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah.

Tentara menganggap parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya parlemen mencampuri masalah internal Angkatan Perang, apalagi menurut mereka dalam parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut –yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan. Kelak dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran Angkatan Bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai ‘politician in uniform’ (Lihat juga tulisan lain dalam blog ini, Jenderal Ahmad Yani, Dilema Politician in Uniform). Dalam dimensi militer,

17 Oktober 1952 pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen.

 KSAP TB Simatupang bersama pimpinan-pimpinan AD menemui Soekarno di istana dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan parlemen.

 Soekarno menolak. Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras –padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya.

Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya.

Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik.

Sejumlah perwira militer di beberapa daerah melakukan pengambilalihan komando teritorium dari tangan panglima-panglima yang pada Peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan Pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat.

 Setelah peristiwa tanggal 17, selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel AH Nasution menyatakan diri bertanggungjawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut.

 Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD, dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun. Dalam masa ‘istirahat’ tanpa jabatan militer –bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non militer tidak dijalaninya– yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik. Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Harris Nasution dalam kumpulan tulisan itu menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep Dwifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret

“Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam”.

Bersamaan dengan tersisihnya AH Nasution, KSAP Tahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya.

Sebagai KSAD baru diangkat

 

 Kolonel Bambang Soegeng.

Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan.

Tapi Simatupang –bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution– melalui penyampaian uraian dan tulisan-tulisannya ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep Dwifungsi ABRI dikemudian hari.

Menurut Simatupang, kedudukan Angkatan Perang yang agak berdiri sendiri sebetulnya telah merupakan kenyataan sebelum Republik Indonesia ada.

Unsur-unsur yang kemudian menjadi pendiri dan pimpinan Angkatan Perang adalah orang-orang yang mengambil peran mendorong agar kemerdekaan segera diproklamasikan.

Menurutnya, setelah Angkatan Perang dibentuk secara resmi, selama tahun-tahun perjuangan eksistensi dan pengembangan dirinya, Angkatan Perang itu tidak pernah dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah. “Angkatan Perang tidak menganggap dirinya pertama-tama sebagai alat teknis di tangan Pemerintah, melainkan sebagai pendukung dan pembela kemerdekaan dan dasar-dasar negara”.

Sejarah juga memang mencatat fakta bahwa ketika Presiden Soekarno dan sejumlah anggota kabinet dan pemimpin pemerintahan yang lain ditawan Belanda setelah serangan militer bulan Desember 1948, secara de facto Angkatan Perang mengambil peran meneruskan perjuangan melalui perang gerilya melawan tentara Belanda seraya mengambil fungsi-fungsi sebagai pimpinan aparat pemerintahan hingga tingkat desa dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan eksistensi teritorial pemerintahan negara.

(gungun Gunawan)

 

Setelah peristiwa tanggal 17 Oktober 1952,

selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel AH Nasution menyatakan diri bertanggungjawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut. Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD, dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun.

 

Dalam masa ‘istirahat’ tanpa jabatan militer –bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non militer tidak dijalaninya– yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik.

Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Harris Nasution dalam kumpulan tulisan itu menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep Dwifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret. Bersamaan dengan tersisihnya Nasution itu,

KSAP Tahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya.

Sebagai KSAD baru diangkat Kolonel Bambang Sugeng. Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan.

Tapi Simatupang –bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution– melalui penyampaian uraian dan tulisan-tulisannya ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep Dwifungsi ABRI dikemudian hari.

(sosio politica web blog)

 

 

 

Pergolakan internal AD pasca Peristiwa 17 Oktober 1952

 ternyata tak selesai begitu saja. Dalam masa kepemimpinan Kolonel Bambang Soegeng, gejolak perpecahan internal terus berlangsung hingga bulan pertama, bahkan sebenarnya sampai pertengahan tahun 1955.

 Para perwira militer ini mengadakan Rapat Collegiaal (Raco) pada 21 hingga 25 Februari di Yogyakarta.

 Rapat ini menghasilkan ‘Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia’. 29 perwira senior dan berpengaruh dalam Angkatan Darat ikut menandatangani piagam tersebut. Dengan piagam tersebut, secara internal dianggap pertentangan di tubuh Angkatan Darat berkaitan dengan Peristiwa 17 Oktober 1952 telah selesai.

Namun perbedaan pendapat antara para perwira itu dengan pemerintah tidak serta merta ikut berakhir, sehingga tak tercapai kesepakatan tentang penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952.

(gungun Gunawan)

 

August,17th.1952

PENGACAU GEREMBOLAN DARUL ISLAM  MENGHALANGI PERAYAAN 17 AGUSTUS

Sehari sebelum tanggal 17 Agustus, Gerembolan Bersenjata didaerah Kecamatan Bandjarsari ,Pamaritjan dan Tjimaragas (Kabupaten Tjiamais) melakukan aksi menganggu keamanan dan menyebarkan banyak siaran (berita)  yang berbunyi

“ Awas jangan ikut merayakan Hari Proklamasi 17 Agustus,Kalau ikut akan digempur”.

Ternyata bahwa ancaman itu dilaksanakan (dipraktekan) yqaitu pada malam Minggu kira-kira jam 23.00, Gerembolan Bersenjata yang terdiri dari 45 orang memasuki Kota Kecamatan Bandjarsari  dimana terjadi tembak-menembak dengan pihak Polisi dan Tentara RI.

Sebelum terpukul mundur Gerembolan DI merusak Pintu Gerbang dan Bendera Merah-Putih yang disiapkan untuk perayaan 17 Agustus dan dua buah rumah penduduk dibakar.

 

Pada malam 17 Agustus kira-kira jam 20.30 Gerembolan DI memasuki Desa Tjibeber Kecamatan Tjimaragas 4 buah rumah digarong , dan dirusak juga persiapan untuk perayaan 17 Agustus, Gerembolan melarikan diri ketika Tentara dan Polisi RI dating ketempat itu.

Pada Malam Minggu yang lalu 50 gerembolan bersenjata  DI memasuki desa Saguling tidak kurang 11 rumah dibakar  sampai habis. Kerugian Harta benda karena serangan Gerembolan ini ditaksir sebanya Rp.80.000(cukup banyak pada saat itu karena kuurs masih tinggi-pen),dan didesa Seguling terjadi tembak menembak antara Gerembolan dengan Pagar Desa yang mempertahankan diri.

Bila Gerembolan DI sudah merusak Bendera Merah Putih dan bahan persiapan perayaan Hari Proklamasi ke,merdekaan RI 17 Agustus  serta menghalang-halangi pelaksanaanya, naka tindakan itu sudah anti Nasional.

(kempen 1955)

1952

Kepala staf Angkatan Perang RI

 

Kolonel T.B.Simatupang

Dalam aksi politionsil kedua TB SImatupang memimpin Grilya di Jawa tengah  dan ketika perundingan KMB  ia duduk dalam komisi Milter sebagai wakil delegasi Republik Indonesia dan tahun 1952 ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RI

Kepala Staf Angkatan Darat R.I

 

Kol A.H.Nasution

 

Kurs Rupiah tahun 1952

Rp. 1,- sama dengan satu Gulden Belanda,

dan satu US $ sama dengan Rp. 3,80

(Alamanak Indonesia 1952)

sekedar untuk meringankan beban serta menghargai jasa-jasa para pegawai kita yang sedang bertugas didaerah/tempat yang tidak/kurang aman oeh Jawatan telah dikeluarkan Surat Keliling PTT No.22 tahun 1952

(Dr Iwan)

 

April 1952

.  Pada bulan April 1952 Brigade Banteng diciutkan menjadi satu Resimen yang menjadi Resimen Infanteri 4 di dalam Komando Tentera Teritorium (TT) I Bukit Barisan (BB) di bawah Komando Panglimanya

 

Kolonel Simbolon.

Letkol. Ahmad  Husein diangkat kembali menjadi Komandan Resimen Infanteri 4 TT I Bukit Barisan  itu.Pemecahan Batalion-Batalion dan pembubaran Komando Divisi Banteng itu menimbulkan bibit-bibit dendam dari para Pejuang Kemerdekaan yang berperan dalam melawan Belanda yang bernaung di bawah panji-panji Divisi Banteng itu.

Pengurus Dewan Banteng terdiri dari 17 orang, yang terdiri dari 8 orang perwira aktif dan pensiunan, 2 orang dari Kepolisian dan 7 orang lainnya dari golongan sipil, ulama, pimpinan politik, dan pejabat.

Lengkapnya susunan Pengurus Dewan Banteng itu adalah : Ketua,Letkol, Ahmad Husein,Komandan Resimen Infanteri 4, Sekretaris Jenderal Mayor (Purn)Suleman, Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumatera Tengah, sedangkan anggota-anggotanya adalah Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa, Kepala Polisi Sumatera Tengah, Sutan Soeis, Kepala Polisi Kota Padang, Mayor Anwar Umar, komandan Batalion 142 Resimen 4. Kapten Nurmatias Komandan Batalyon 140, Resimen Infanteri 4. H. Darwis Taram Dt. Tumanggung, Bupati 50 Kota, Ali Luis Bupati d/p di Kantor Gubernur Sumatera Tengah, Syekh Ibrahim Musa Parabek Ulama, Datuk Simarajo, Ketua Adat (MTKAAM).

Kolonel (Purn) Ismael Lengah, Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau), Saidina Ali Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Kampar, Riau, Letnan Sebastian Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau, A. Abdulmanaf, Bupati Kabupaten Merangin, Jambi, Kapten Yusuf Nur, Akademi Militer, Jakarta dan Mayor Syuib, Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta.

Selain itu Dewan Banteng didukung oleh segenap Partai Politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, alim ulama, cadiak pandai, kaum adat sehingga waktu itu lahirlah semboyan,” timbul tenggelam bersama Dewan Banteng”.

Suasana demokrasi liberal di tahun 1950-an telah menimbulkan kekacauan dan pergolakan-pergolakan dengan kekerasan. (DEPLU,1955)

3 April 1952

Semenjak menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo-Prawoto (3 April 1952 – 30 Juli 1953), Sumitro merasakan adanya ketimpangan daerah. Terjadi pergolakan dalam dirinya sebagai politikus dan akademisi

(iluni

Juli 1952

 

Koleksi tanda tangan Kol Bambang Supeno

Kasak kusuk Kol Bambang  Supeno ini menyangkut issu : reorganiasi tentara, rencana KASAD,  AH Nasution mengikuti pendidikan/study banding ke luar negeri dan berimplikasi pada penggantiannya sebagai  KASAD, rencana Kol Bambang Sugeng menjadi atase militer di India, sinyalemen bahwa Kementerian Pertahanan menjadi “sarang PSI (Partai Sosialis Indonesia)”, dugaan terjadi korupsi dalam pembelian kapal “Tasikmalaya” yang tidak melibatkan Dephub dan AL, dan banyak lagi issu lain yang berkaitan dengan Perwira di Daerah.

Sepak terjang Kol Bambang Supeno ini membuat risau corps Angkatan Darat sehingga dilakukan beberapa pertemuan “kolegial” yang salah satunya dipimpin oleh Kolonel paling senior Gatot Soebroto. Pertemuan dihadiri lebih kurang 18 perwira dan hampir bulat menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Kol Bambang Supeno menyalahi prosedur karena masalah tersebut tidak berproses melalui atasannya (KASAD) Kol AH Nasution, KASAP Gen May TB Simatupang dan Menhan Sri Sultan HB IX. Bambang Supeno langsung ke Presiden dan Parlemen.(Saat itu diduga Kol B Supeno dianggap sangat dekat dengan Partai Nasional Indonesia/PNI).

Atas sikap Kol B Supeno yang “mbalelo” itu KASAD Kol AH Nasution memberhentikan anak buahnya tersebut (ada yang menyebut skorsing).

Kol B Supeno yang punya juga pendukung di AD seperti Kol Suhud dll melakukan “perlawanan” dengan mengadukan masalah ini ke Presiden dan Parlemen.

Kolonel Bambang Supeno mestinya bernama Bambang Ekalaya, sebuah karakter dalam lakon Mahabarata. Pilih tanding dalam memanah hingga melampaui Arjuna, namun tak tak pernah bisa membubung tinggi karena dijegal panutannya sendiri, Durna. Hidup Supeno mirip seperti itu. Ia salah satu satu dari sedikit perwira intelektual di masa awal revolusi, tapi kelebihannya itu tak pernah bisa membawanya dalam puncak karir militer. Sebaliknya, dimana-mana ia terantuk.

Berbeda dengan perwira-perwira konseptor yang kebanyakan berpendidikan militer Belanda (TB Simatupang – KMA Bandung, Soewarto – CORO, AH Nasution – KMA Bandung, GPH Djatikusumo – CORO), Supeno (dan juga Achmad Sukendro) merintis jalur kemiliteran dari PETA. Ia mulai berdinas di Jawa Timur dan tak lama setelah pembentukan TKR karena pemikirannya yang menonjol ditarik sebagai staf di markas besar TKR di Yogyakarta.

Posisi tersebut tidaklah buruk, meski tak pegang pasukan, namun ia ikut merumuskan reorganisasi TKR/TNI, penempatan perwira komandan di daerah dan bahkan merumuskan doktrin. Ingat dengan Sapta Marga yang seolah menjadi way of life prajurit TNI hingga kini? Itulah buah karya Supeno yang penyusunannya dibantu oleh Ir Sakirman, Prof Purbacaraka dan Drs Moh Ali.

Tak cuma pintar, Supeno juga ngotot dan berani demi hal yang diyakininya. Saat KNIL dan TNI lebur menjadi APRIS, Belanda menyisipkan keharusan setiap perwira harus menjalani reeduksi lewat wadah SSKAD. Supeno saat itu menjadi perwira yang paling vokal mengkritiknya. Baginya, reedukasi bisa melunturkan patriotisme TNI. Karena itu, ia membuat lembaga tandingan, Chandradimuka dan mensyaratkan setiap perwira lulusan SSKAD ikut kursus Chandradimuka.

Namun agaknya, sikap seperti keminter plus ngotot seperti itu tak membuat tiap orang suka. Dua kali markas besar tentara berniat menjajalnya menjadi panglima di daerah, dan dua kali pula Supeno ditolak calon anak buahnya. Tahun 1948, bersamaan dengan pencanangan program rera yang ditetapkan PM Hatta, 3 divisi yang ada di wilayah Jawa Timur akan diciutkan menjadi hanya 1 Divisi. Divisi V Ronggolawe (Cepu), Divisi VI (Mojokerto) dan DivisiVII (Malang) dilebur.

Komandan-komandannya, Kol GPH Djatikusumo, Kol Soengkono dan Kol Imam Sujai akan ditarik ke Yogya. Adapun sebagai panglima di-plot Bambang Supeno. Tapi apa lacur, peleburan ini terkatung-katung. Djatikusumo tak ada persoalan, ia manut pulang ke Jogja, namun 2 divisi lainnya menolak dengan dalih macam-macam.

Sementara pada waktu bersamaan pecah peristiwa Madiun. Alih-alih kepepet, akhirnya pusat menunjuk Soengkono sebagai panglima Divisi I Jawa Timur.

(anusapati blog)

 

Sejak itulah sepanjang hari di bulan Juli 1952 Parlemen diramaikan dengan issu “pertempuran” Kementerian Pertahanan (Menhan,KASAP,KASAD) disatu pihak melawan sebagian besar anggota Parlemen yang dibela oleh media massa khususnya koran Merdeka. Pada tingkatan politik Kemhan kalah dalam opini karena melawan politisi dan opini sebagian media dan banyak selebaran gelap.

Dipihak tentara yg waktu itu panglimanya masih rata rata 30 tahun terasa tidak tahan lagi hadapi cercaan politis. Sampai sampai Kol Gatot Soebroto mengeluarkan kata kata ketus : “Mereka(maksudnya parlemen) atau kita (tentara) yang bubar!”

Memang dikalangan sebagian perwira ada kejengkelan atas DPRS yang lahir sebagai salah satu “produk” Konprensi Meja Bundar tersebutb.

Apalagi akhir2 ini sikap parlemen dipandang sudah terlalu jauh setelah adanya mosi tidak percaya dari Komisi (Panitya) Pertahanan DPR yang dimotori Baharuddin yang antara lain menyatakan : “Tidak percaya atas kebijaksanaan Menhan dalam menyelesaikan pertikaian yang ada dalam Angkatan Perang”

(Baratamedia web blog)

 

Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang.

Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution , Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi.

Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin

SYAHDAN Menteri Pertahanan

 

 Sultan Hamengku Buwuno IX,

 

Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Mayjen T.B. Simatupang,

 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kol. A.H. Nasution

 mengunjungi Presiden Soekarno di Istana Negara untuk membicarakan sikap Kol Bambang Supeno yang di depan publik telah mengecam pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Apa pasal? Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara baru Indonesia, setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) ialah apakah yang harus dilakukan dengan tentara. Jumlahnya sudah terlalu besar, antara 250 dan 300 ribu orang. Ditambah dengan 26.000 serdadu KNIL Nica-Belanda yang harus ditampung.

Pada masa kabinet RIS di bawah PM Muhammad Hatta telah dimulai oleh Menteri Pertahanan Sultan Yogya bersama pimpinan tentara untuk mengadakan reorganisasi dan rasionalisasi.

Proses itu rumit.

 

Kabinet Hatta digantikan oleh

 

kabinet Muhammad Natsir,

 

 lalu kabinet Dr Sukiman Wirjosandjojo,

 

lalu kabinet Mr Wilopo,

proses reorganisasi mengurangi jumlah tentara masih tersendat-sendat.

TNI waktu itu terdiri dari berbagai elemen. Ada yang berasal dari Tentara Pembela Tanah Air (Peta) zaman Jepang, ada yang dari TNI zaman revolusi, dan ada yang dari KNIL sesudah penyerahan kedaulatan.

Kebanyakan mereka yang dari PETA tidak setuju dengan kebijakan pimpinan tentara (Nasution-Simatupang) yang bersekolah di Akademi Militer Breda Cabang Bandung.

Juru bicara mereka ialah Kol Bambang Supeno, komandan pelatihan Chandradimuka di Bandung.

Mereka menginginkan diteruskannya semangat revolusi, lalu desentralisasi tentara, dan minimum hierarki.
Sedangkan Sultan Yogya, Nasution dan Simatupang menginginkan profesionalisme.

Bambang Supeno di luar Markas Besar TNI mengkritik pimpinan tentara, dan pergi mengadukan halnya kepada Presiden Soekarno yang mendengarkan Bambang dengan simpati.

Maka marah sangat pimpinan tentara dibuatnya.

Diskusi Panas

Alkisah Sultan Yogya, Nasution dan Simatupang beraudiensi pada Presiden Soekarno.

Terjadi diskusi panas karena Simatupang bicara blak-blakan. Soekarno menolak mendesavuir atau mengambil tindakan tegas terhadap Bambang cs.

Perbincangan tidak menghasilkan apa-apa. Ketiga orang itu meninggalkan Istana, diantar ke pintu oleh Soekarno.

Ketika Simatupang keluar, pintu di belakangnya tutup dengan bunyi keras.

Menurut Nasution hal itu disebabkan oleh terpaan angin yang sekonyong-konyong datangnya.

Tapi Soekarno menyangka bahwa Simatupang telah membanting pintu tepat di depan hidungnya dan Soekarno tidak melupakan sikap (Simatupang) yang tidak menghormatinya itu.

Sekembalinya di markas, Jenderal Simatupang memanggil Bambang untuk diminta pertanggungjawabannya.

Bambang yang merasa dapat backing Presiden, menunjukkan sikap menentang, tidak mau diajari oleh seorang yang sebaya dengan dia, dan dengan marah keluar dari kamar Simatupang.

Keesokan harinya Bambang menulis surat berisi keluh kesahnya kepada Menteri Pertahanan dan PM Wilopo.

Tembusan surat itu dikirimnya ke Komisi Pertahanan.

Empat hari kemudian Simatupang mengenakan skorsing terhadap Bambang atas alasan insubordinasi (tidak taat pada atasan).
Tembusan surat Bambang punya buntut panjang. Parlemen mencampuri soalnya.

Selama sepuluh minggu parlemen membicarakan reorganisasi tentara. Dua kubu timbul dalam perdebatan, yaitu kaum ideolog di satu pihak dan kaum pragmatis di lain pihak.

Akhirnya tiga mosi diajukan.
Anggota Zainal Baharuddin dari non-partai secara ekstrem mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan Sultan Yogya.

 

Anggota I.J. Kasimo dari fraksi Katolik

mengajukan mosi penyeimbang yang dengan nada lunak meminta dibentuknya sebuah komisi yang terdiri dari anggota parlemen dan pemerintah dengan tugas mempelajari seluruh persoalan dengan saksama dan objektif.

Tapi PNI menganggap mosi kasimo terlalu lembek,

 

 

 

lalu memajukan mosi Manai Sophian yang juga meminta pembentukan komisi penyelidik dengan tugas memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan perbaikan dalam pimpinan Kementerian Pertahanan dan Tentara.

Sebelum dilakukan voting, tersiar isu bahwa mosi Manai Sophian dinilai oleh Sultan Yogya sebagai serangan pribadi terhadap dirinya.

Tekanan dilakukan terhadap Manai untuk menarik kembali mosinya dan menyetujui saja mosi Kasimo. Manai tampaknya mau melunakkan sikap, tapi ketika tanggal 15 Oktober parlemen membahas mosi yang tiga itu, ternyata Manai tidak menarik kembali mosinya.

Apa yang telah terjadi?

Soekarno berperan di belakang layar. Dia panggil beberapa konco lamanya dari PNI,

 

 antara lain Mr. Sartono,

dan memerintahkan kepada mereka untuk meneruskan mosi Manai Sophian. Pagi tanggal 16 Oktober terjadi voting. Mosi Manai Sophian diterima oleh sidang parlemen dengan perbandingan suara 91 lawan 54.

(Rosihan Anwar)

23 September 1952

.

Tanggal 23 September 1952

Ketua seksi pertahanan  DPR RI, Zainul Baharuddin  mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah.

Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini.

Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. 

Mosi dibalas mosi, dan “perang mosi” di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952

Tanggal 23 September 1952

I.J.Kasimo dan Mr Sartono  mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah.

 Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini. Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. Mosi dibalas mosi, dan “perang mosi” di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober

17 Oktober 1952

peristiwa 17 Oktober 1952.

 

 

Tntara di Istana Merdeka

 

 

 

Demonstrasi rakyat di Jakarta dan dikeluarkannya Pernyataan Pimpinan Angkatan Darat kepada Presiden Soekarno

 

di Istana Merdeka Jakarta oleh 16 perwira menengah Angkatan Darat.Petisi yang disampaikan kepada Presiden di depan Istana tersebut meminta agar Parlemen dibubarkan karena bukan hasil pilihan rakyat, dan menuntut agar segera diadakan Pemilu. 

Peristiwa yang berlangsung pagi hari ini terjadi akibat kemelut yang terjadi di kalangan TNI Angkatan Darat sehubungan dengan diberlakukannya rasionalisasi tentara dan keterlibatan militer dalam lapangan politik.Atas demonstrasi tersebut

 

presiden akan memperhatikan semua tuntutan itu dan berpesan agar Angkatan Perang tetap menjaga ketenteraman umum.

Presiden juga mengatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah mengenai hal ini dan mengusahakan secepat mungkin diadakan Pemilu.erjadinya Peristiwa 17 Oktober berkaitan dengan pro dan kontra rasionalisasi di tubuh militer. Kelompok lain dalam TNI, terutama dari kalangan yang dilatih pada jaman Jepang, berpendapat bahwa rasionalisasi yang hanya didasarkan pada kriteria pendidikan, umur, dan keterampilan saja, akan menimbulkan rasa kecewa dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan faktor nilai yang dibawa dari revolusi, yakni semangat. Semangat inilah yang membuat TNI berhasil mempertahankan kemerdekaan. Jadi bukan semata-mata karena profesionalisme keprajuritan.

Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang.

Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution , Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi.

Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin.

17 Oktober 1952

Semua orang mengira Sultan Yogya akan meletakkan jabatannya. Tapi sebelum Sultan mengambil keputusan, terjadilah peristiwa 17 Oktober 1952.

Pagi hari itu sejumlah orang mengadakan demonstrasi. Mereka datang ke gedung Parlemen di Lapangan Banteng, mengusung spanduk bertulisan tuntutan “Bubarkan Parlemen”, “Parlemen bukan warung kopi”. Pelaku-pelaku demo terdiri dari abang becak, pelajar, rakyat biasa yang mau ikut karena dikasih bayaran.

Demo itu diorganisasi

 

oleh Kol. Drg. Mustopo Kepala Perawatan Gigi Tentara. Mustopo mengira Presiden akan senang dengan adanya demonstrasi itu, karena dianggapnya Soekarno tidak suka parlemen menurut model Barat.

Ketika Mustopo melapor di Istana, bukannya dia dipuji oleh Soekarno, melainkan dimarahi.

Para demonstran mendapati gedung parlemen kosong, karena sudah mulai rusak.

 Mereka lalu bergerak menuju Lapangan Merdeka. Di tengah jalan rakyat biasa dan ingin tahu, bergabung.

 

Tiba di depan Istana jumlah orang demo sudah mencapai kira-kira 30.000 orang. Mereka berteriak “Bubarkan Parlemen”.

Presiden keluar dari Istana, lalu berjalan kaki menuju kerumunan yang berkumpul dekat pagar. Ia mengucapkan pidato singkat. Ia tidak menuruti tuntutan para demonstran.

Ia malahan berkata membubarkan parlemen berarti membuat dirinya sebagai diktator. Dia tak mau jadi diktator. Dia mau jadi abdi pertama dari rakyat.

Ketika selesai bicara dia melihat ke tempat di belakang kumpulnya para demonstran. Di sana terdapat dua buah tank dengan laras meriamnya ditujukan ke arah Istana.

Demonstrasi yang diorganisasi oleh Kol.
Mustopo rupanya bukan perkara kecil.

Komandan KMKBDR (Komando Militer Kota Besar Djakarta Raja) yang diberitahu ada sesuatu yang terjadi, lalu atas insiatif sendiri mengumumkan keadaan darurat dan mengirim satuan tentara

 

di bawah komando Mayor Kemal Idris ke Istana tanpa memberitahukan kepada Kemal apa tujuannya. Soekarno yang melihat semua itu dengan tenang menyelesaikan pidatonya, kemudian balik masuk Istana.

Tidak lama setelah demo bubar, sejumlah perwira staf dan panglima daerah dengan dipimpin oleh Simatupang-Nasution datang menemui Soekarno di Istana. Mereka mau berbicara, Soekarno terlebih dulu meminta hadir Wakil Presiden Hatta dan PM Wilopo, Sultan Yogya tidak hadir.

Nasution menyampaikan keluhan bahwa parlemen mencampuri organisasi tentara. Itu adalah urusan pimpinan tentara, bukan urusan politisi.

Lalu Letkol Sutoko Deputi KSAD dengan hampir menangis memohon kepada Presiden untuk membubarkan parlemen,

 

Panglima TT I Kol Simbolon dari Sumatera Timur mendukung permohonan Sutoko dan menyerahkan sebuah petisi dengan alasan kenapa mereka minta parlamen dibubarkan.

Simbolon meminta agar isi petisi bisa dipublikasikan. Soekarno menasihatkan supaya jangan menyiarkan petisi tersebut.

Dia menjanjikan akan mendesak kabinet agar mempercepat persiapan pemilihan umum. Setelah itu para perwira tadi pulang dengan tangan hampa.

Peristiwa 17 Oktober 1952 kemudian dicap oleh penulis-penulis Barat sebagai suatu “Wuld-be cup”, maunya satu kudeta. Tapi tidak jadi, karena aksi itu mempunyai ciri maksimum improvisasi , tapi minimum organisasi.
Tak lama kemudian Nasution dipecat dan digantikan sebagai KSAD oleh Kolonel Bambang Sugeng. Simatupang pada usia 34 tahun minta pensiun sebagai KSAP. Sultan Yogya keluar exit sebagai Menteri Pertahanan. Itulah sejarah 17 Oktober 1952
(Rosihan Anwar)

 

 

Apa yang terjadi pada 17 oktober 1952?

Pagi-pagi sekali, 17 oktober 1952, 5000-an orang muncul di jalanan Jakarta. Mereka berbaris menuju gedung parlemen di Pejambon, Jakarta Pusat—sekarang jadi kantor Departemen Luar Negeri.

Sampai di gedung parlemen, massa langsung menerobos masuk dan menghancurkan beberapa kursi. Setelah menggelar aksinya di gedung parlemen, massa bergerak menuju ke istana Presiden. Jumlah massa bertambah besar: 30-an ribu jumlah mereka.

Sementara itu, di depan istana negara, tentara juga bertindak. Beberapa tank dan panser diparkir dengan moncong menghadap istana. Tidak ketinggalan empat meriam diarahkan tepat ke arah istana.

Bung Karno punya cerita tersendiri tentang kejadian itu. Dalam buku otobiografinya, Bung Karno: penyambung lidah rakyat, Soekarno bercerita: “pagi-pagi pada tanggal 17 oktober 1952, dua buah tank, empat kendaraan lapis baja, dan ribuan orang menyerbu memasuki gerbang Istana Merdeka. Mereka membawa poster –poster ‘bubarkan parlemen’. Satu batalyon altileri dengan empat buah meriam memasuki lapangan keliling istana. Meriam-meriam 25 pounder dihadapkan kepadaku. Pameran kekuatan ini mencerminkan kelatahan daripada jaman itu. Tindakan ini tidak dapat dikatakan bijaksana, olehkarena para panglima yang menciptakannya berada denganku di dalam Istana.”

Upaya Kudeta militer

Indonesianis terkemuka, Herbert Feith, dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in IndonesiaI, menyebut para perwira angkatan darat berada di belakang aksi tersebut.

 

Ada juga yang menuding PSI, yang saat itu memainkan kartu anti-Soekarno dan anti-komunis, berada di balik gerakan tersebut. Posisi ini dipegang oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan pernah disampaikan langsung oleh ketuanya, DN Aidit, saat kongres ke-VI PKI.

Pemicunya, kata Aidit, PSI dan Masyumi tersingkir dari kekuasaan paska kejatuhan kabinet Sukiman. Kita tahu, kabinet Sukiman sangat disokong oleh PSI-Masyumi dan karakter kabinet ini sangat anti-kiri.

Soekarno sendiri punya pandangan lain perihal peristiwa tersebut. Kepada penulis otobiografinya, Cindy Adams, Soekarno menganggap peristiwa 17 oktober 1952 itu sebagai percobaan “setengah coup”. Istilah “percobaan setengah coup” itu disampaikan sendiri oleh Nasution kepada Bung Karno.

Hanya saja, versi Nasution, seperti dikutip Bung Karno, “upaya kudeta tersebut bukan ditujukan kepada Bung Karno, melainkan kepada sistim pemerintahan.” Mereka (Nasution dan kelompok) menuntut Bung Karno membubarkan parlemen.

Gerakan 17 oktober 1952 juga dirancang rapi. Pada 16 oktober 1952, perencanaan gerakan ini disusun. Wakil KSAD Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman ditunjuk sebagai pelaksana operasi. Sedangkan pelaksana di lapangan ditunjuk Kolonel dr Mustopo dan Letkol Kemal Idris.

Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibu Kota dengan menggunakan truk militer. Komondao militer kota Djakarta raya mengarahkan para jagoan betawi untuk memobilisasi massa.

Pagi hari, 17 oktober 1952, militer sudah bergerak sesuai pos masing-masing. Rakyat kebanyakan, termasuk buruh, juga diprovokasi untuk bergabung dalam aksi. Koran Harian Rajat pada edisi 18 oktober melaporkan bahwa banyak kantor dan pabrik yang tutup karena buruhnya berbelot ikut demonstrasi.

Pemicu Kudeta Militer

Di penghujung 1952, militer sudah sangat gerah dengan politisi sipil dan parlemen. Sementara, pada sisi lain, parlemen juga resah dengan meningkatnya pengaruh militer sebagai kekuatan politik tersendiri.

Pada tahun 1952, kementerian pertahanan dan angkatan perang, yang sangat dipengaruhi oleh PSI, berencana menjalankan reorganisasi dan memberhentikan 60 ribu pasukan non-reguler dan 30 ribu pasukan kepolisian. Selain itu, militer telah aktif melakukan kerjasama dan menerima bantuan dari Belanda.

Tindakan angkatan perang ini memicu protes dari dalam dan luar. Dari dalam, sejumlah perwira, khususnya yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno, mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan angkatan perang.

Sedangkan dari luar, yakni sejumlah kekuatan politik di parlemen, telah mengajukan mosi tidak percaya.

 

Sejumlah pemimpin angkatan perang, khsusunya Nasution dan TB Simatupang, menganggap tindakan Kolonel Bambang Supeno telah melanggar hirarki dalam angkatan perang. Pada malam 11 Juli 1952, bertempat di rumah Mayor Jenderal T.B. Simatupang, berlangsung rapat 17 perwira tinggi angkatan perang.

Sementara itu, di parlemen, sejumlah politisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap angkatan perang. Pada 28 September, anggota parlemen Zaenul Baharuddin mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik Angkatan Perang. Ia meminta selekasnya disusun Undang-Undang Pertahanan Negara.

Dua pekan setelah Baharuddin, Kasimo, dari Partai Katolik, mengajukan mosi yang lain: menuntut penyempurnaan Angkatan Perang dan pembentukan Panitia Negara untuk keperluan itu.

Sehari setelahnya, Manai Sophiaan menambah tuntutan Kasimo, yaitu usul agar Panitia Negara diberi kewenangan memecat pemimpin Angkatan Perang.

“Serangan” parlemen membuat para perwira angkatan perang mendidih.

Mereka menganggap parlemen telah memasuki wilayah teknis militer. Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Teritorium VII/Sulawesi Selatan, bahkan sampai memberikan ultimatum. “Pokoknya di sana atau di sini harus bubar!,” katanya.

Pada tanggal 16 oktober 1952, parlemen menyetujui mosi Manai Sophiaan. Posisi Bung Karno, seperti dicatat Herbert Feith, cenderung menyetujui langkah Manai Sophiaan ini. Apalagi, sejak awal Bung Karno kurang setuju dengan langkah militer berpolitik dan mencampuri kehidupan sipil.

Sementara, pada persoalan yang lain, angkatan perang mengetahui ketidaksukaan Bung Karno terhadap demokrasi liberal. Bung Karno gerah dengan perdebatan panjang di parlemen tetapi tidak menyentuh persoalan rakyat.

Bahkan, tidak jarang debat warung kopi itu mengancam persatuan nasional. Jadinya, seolah-olah hendak menyatakan pandangan politik yang sama, pimpinan angkatan perang berusaha memanfaatkan Bung Karno untuk membubarkan parlemen.

 

Sikap Bung Karno

Bung Karno, yang ditempa puluhan tahun oleh alam perjuangan dan revolusi, bukanlah pemimpin yang gampang ditekan. Ia sama sekali tidak takut menghadapi aksi massa yang digerakkan oleh militer itu.

Bung Karno juga tidak gentar dengan tank, panser, dan meriam yang diarahkan kepadanya. “Hatiku tidak gentar melihat sekitar itu (istana) dikuasai oleh meriam-meriam lapangan. Bahkan, sebaliknya, aku menantang langsung kedalam mulut senjata itu dan kulepaskan kemarahanku kepada mereka yang hendak mencoba mematikan sistim demokrasi dengan pasukan bersenjata.”

Yah, pada saat itu Bung Karno memang sangat marah kepada Nasution. “Engkau benar dalam tuntutanmu, tetapi salah dalam caranya,” kata Bung Karno.

Saat itu, Presiden meminta lima orang perwakilan massa untuk menemui dirinya. Akan tetapi, tak satupun dari pemimpin massa itu yang berani. Akhirnya, Bung Karno keluar sendiri menemui massa.

“Utusan kalian menyampaikan tuntutan agar parlemen dibubarkan,” katanya seperti dikutip harian Suara Rakjat. “Ini jawaban saya: Bapak tidak mau berbuat dan dikatakan sebagai diktator.”

Bung Karno lebih lanjut mengatakan: “Siapa hendak memperkosa demokrasi, dia hendak memperkosa kemerdekaan itu sendiri. Siapa hendak diktator, dia akan digilas oleh rakyat sendiri. Bila kita tinggalkan demokrasi, negara kita ini akan hancur….”

Setelah mendapat penjelasan dari Bung Karno, massa pun membubarkan diri. Mereka tahu bahwa Presiden tidak menyetujui aksi mereka.

Setelah massa bubar, giliran petinggi militer, termasuk Nasution, menemui Bung Karno. Konon, Nasution menyodorkan konsep keadaan bahaya di seluruh Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak Bung Karno.

Hari itu, seusai menggelar aksi, militer memutus jalur telpon, melarang pertemuan massa yang melebihi 5 orang, dan memperpanjang jam malam dari pukul 22.00-05.00 menjadi pukul 20.00-05.00.

Militer juga membredel sejumlah media yang tidak mendukungnya: Harian Merdeka, Madjalah Merdeka, Mimbar Indonesia, dan Berita Indonesia. Sejumlah anggota parlemen juga ditangkap.

Beberapa bulan setelah kejadian, pertentangan di tubuh militer makin menajam. Sejumlah perwira militer yang tunduk kepada Bung Karno melancarkan gerakan pengambil-alihan kepemimpinan terhadap perwira militer pro-17 Oktober 1952. Itu terjadi di Teritorium V/Brawijaya (Jatim), Teritorium VII/Sulawesi Selatan, Teritorium II di Sumatera Selatan.

Nasution juga sempat diberhentikan karena kejadian itu. Akan tetapi, karena pertimbangan persatuan nasional, Bung Karno mengaktifkan kembali Nasution pada jabatan lain.

 

Sumber

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2249/Peristiwa-17-Oktober-1952

info lain yang terkait

Pada tahun 1952 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain.

Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat. Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu.

Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup. Kemudian, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri.

Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng. Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI.

Partai Masjumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan intenal. Koalisi PSI-Masjumi-PNI yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara.

Bahkan dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara kemudian juga retak –sebelum pada akhirnya bubar– dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh Angkatan Perang.

Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui PKI berhasil menjadi satu diantara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas karena terencana baik.

Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu memang Angkatan Perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan eks KNIL (Koninklijk Nederland-Indisch Leger) sesuai perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB).

Bahkan internal AD, sejumlah perwira –Kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan– pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD Kolonel Nasution.

Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD Kolonel Nasution dan bersamaan dengan itu, 13 Juli, menyurati KSAP dan Parlemen, menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan Angkatan Perang itu menjadi bahan pembahasan di parlemen, dan parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi (Manai Sophian dan kawan-kawan) di antara beberapa mosi, mengenai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah.

Tentara menganggap parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya parlemen mencampuri masalah internal Angkatan Perang, apalagi menurut mereka dalam parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut –yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan.

Kelak dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran Angkatan Bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai ‘politician in uniform’.

Dalam dimensi militer, 17 Oktober 1952 pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen.

KSAP TB Simatupang bersama pimpinan-pimpinan AD menemui Soekarno di istana dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan parlemen. Soekarno menolak.

Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras –padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya.

 

Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya.

Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik.

Sejumlah perwira militer di beberapa daerah melakukan pengambilalihan komando teritorium dari tangan panglima-panglima yang pada Peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan Pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat. 

(sosio ploitica web blog)

Menghadapi kemelut ini perwira2 Angkatan Darat menyusun strategi dengan membuat langsung statemen apa yang dikenal sebagai : PERNYATAAN PIMPINAN ANGKATAN DARAT, yang ditanda tangan 5 Kolonel (termasuk Nasution,Simbolon,Kawilarang,Sadikin dan Gatot Soebroto) dan 11 Letkol (ada nama S Parman dan Soeprapto korban G 30S) dan diantar langsung ke Presiden Soekarno di istana pada tanggal 17 Oktober 1952. Inilah peristiwa yang sering diplesetkan seolah KUDETA.Padahal intinya cuma minta DPRS dibubarkan karena terlalu jauh mencampuri urusan internal tentara/Angkatan Perang.

Hari itu Bung Karno meminta agar pernyataan sikap tentara itu tidak disiarkan tetapi dengan sigap memperhatikan seluruh aspirasi tentara. Termasuk akan segera gelar PEMILU. Memang ada bumbu bumbu demonstrasi hari itu yang dimotori Kol Mustopo yang sangat jengkel dengan sebagian anggota parlemen yang dianggap tidak jelas jasanya dalam merebut kemerdekaan.

Karena pernyataan tentara ini tidak disiarkan itulah sebabnya dimasyarakat luas berbagai interpretasi atas peristiwa tersebut dan menggelinding bagai bola salju sehingga Kol AH Nasution melepas jabatan KASAD nya yang pertama

 

Banyak pelajaran politik yang bisa diambil dari peristiwa 17 Oktober 1952. Bagi yang belum membaca naskah PERNYATAAN PIMPINAN ANGKATAN DARAT ataupun MOSI TIDAK PERCAYA BAHARUDDIN bisa lihat dalam buku aotobiografi DR AH Nasution jilid 3 MEMENUHI PANGGILAN TUGAS hal 163

(baratmedia web blog)

 

“Waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya”.

KEKUATAN bawah tanah penentang Soekarno di kalangan politik Islam –yang datang dari eks Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia) yang telah menjadi partai terlarang bersama PSI (Partai Sosialis Indonesia) di era pemberontakan bersenjata PRRI dan Permesta– dapat diimbangi dengan adanya dukungan kelompok Islam lainnya yang terutama berasal dari NU (Nahdatul Ulama) yang kala itu berbentuk partai politik.

NU ini memang memiliki sejarah, karakter dan tradisi pilihan untuk selalu berada sebagai pendukung kekuasaan negara ketimbang di luar lingkungan kekuasaan. Sikap seperti ini memang amat menonjol pada NU. Tetapi dalam perjalanan waktu, terlihat bahwa hampir semua partai politik di Indonesia sangat kuat berorientasi kepada kekuasaan.

Bila tak berhasil memperolehnya sendiri, diupayakan memperolehnya dengan pendekatan kepada pemegang kekuasaan untuk mendapatkan tetesan distribusi kekuasaan. Kekuatan politik di Indonesia tidak memiliki kultur oposisi yang konsisten. Pengecualian adalah pada masa kepemimpin Abdurrahman Wahid, di mana NU bisa bergerak cepat berpindah dari kutub kekuasaan dan kutub anti kekuasaan, vice versa.

Abdul Harris Nasution adalah tokoh penting di kalangan militer yang telah menghidangkan dukungan terkuat –suatu peran yang kerap dinilai secara dubious– yang pernah diterima Soekarno dari kalangan militer sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Tetapi hubungan antara Nasution dengan Soekarno terlebih dulu melalui suatu perjalanan panjang yang penuh lekuk-liku taktis.

 Dari lawan menjadi kawan, untuk akhirnya kembali menjadi lawan sejak tahun 1966, saat Nasution berperan besar membentangkan jalan ‘konstitusional’ bagi proses mengakhiri kekuasaan Soekarno dan pada waktu bersamaan menghamparkan karpet merah kekuasaan selama 32 tahun ke depan bagi Jenderal Soeharto.

Jenderal Nasution adalah tokoh yang tercatat amat banyak ‘meminjam’ dan mengoptimalkan simbol maupun pemikiran Jenderal Soedirman, meskipun tak bisa dikatakan bahwa ia sepenuhnya memiliki sikap dan jalan pikiran yang sama dengan sang jenderal besar.

Surut tujuh tahun ke belakang dari 1959.

 

 Pada tahun 1952

 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain. Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat.

 Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu.

Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup.

Kemudian, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri. Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng.

 Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI. Partai Masjumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan intenal. Koalisi PSI-Masjumi-PNI yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara.

 Bahkan dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara kemudian juga retak –sebelum pada akhirnya bubar– dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh Angkatan Perang. Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui PKI berhasil menjadi satu diantara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas karena terencana baik.

Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu memang Angkatan Perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan eks KNIL – Koninklijk Nederland-Indisch Leger– sesuai perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB).

Bahkan internal AD, sejumlah perwira –Kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan– pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD Kolonel Nasution.

 Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD Kolonel Nasution dan bersamaan dengan itu, 13 Juli, menyurati KSAP dan Parlemen menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan Angkatan Perang itu menjadi bahan pembahasan di parlemen, dan parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi (Manai Sophian dan kawan-kawan) di antara beberapa mosi, mengenai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah.

Tentara menganggap parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya parlemen mencampuri masalah internal Angkatan Perang, apalagi menurut mereka dalam parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut –yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan. Kelak dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran Angkatan Bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai ‘politician in uniform’ (Lihat juga tulisan lain dalam blog ini, Jenderal Ahmad Yani, Dilema Politician in Uniform). Dalam dimensi militer,

17 Oktober 1952 pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen.

 KSAP TB Simatupang bersama pimpinan-pimpinan AD menemui Soekarno di istana dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan parlemen.

 Soekarno menolak. Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras –padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya.

Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya.

Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik.

Sejumlah perwira militer di beberapa daerah melakukan pengambilalihan komando teritorium dari tangan panglima-panglima yang pada Peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan Pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat.

 Setelah peristiwa tanggal 17, selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel AH Nasution menyatakan diri bertanggungjawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut.

 Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD, dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun. Dalam masa ‘istirahat’ tanpa jabatan militer –bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non militer tidak dijalaninya– yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik. Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Harris Nasution dalam kumpulan tulisan itu menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep Dwifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret

“Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam”.

Bersamaan dengan tersisihnya AH Nasution, KSAP Tahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya.

Sebagai KSAD baru diangkat

 

 Kolonel Bambang Soegeng.

Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan.

Tapi Simatupang –bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution– melalui penyampaian uraian dan tulisan-tulisannya ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep Dwifungsi ABRI dikemudian hari.

Menurut Simatupang, kedudukan Angkatan Perang yang agak berdiri sendiri sebetulnya telah merupakan kenyataan sebelum Republik Indonesia ada.

Unsur-unsur yang kemudian menjadi pendiri dan pimpinan Angkatan Perang adalah orang-orang yang mengambil peran mendorong agar kemerdekaan segera diproklamasikan.

Menurutnya, setelah Angkatan Perang dibentuk secara resmi, selama tahun-tahun perjuangan eksistensi dan pengembangan dirinya, Angkatan Perang itu tidak pernah dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah. “Angkatan Perang tidak menganggap dirinya pertama-tama sebagai alat teknis di tangan Pemerintah, melainkan sebagai pendukung dan pembela kemerdekaan dan dasar-dasar negara”.

Sejarah juga memang mencatat fakta bahwa ketika Presiden Soekarno dan sejumlah anggota kabinet dan pemimpin pemerintahan yang lain ditawan Belanda setelah serangan militer bulan Desember 1948, secara de facto Angkatan Perang mengambil peran meneruskan perjuangan melalui perang gerilya melawan tentara Belanda seraya mengambil fungsi-fungsi sebagai pimpinan aparat pemerintahan hingga tingkat desa dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan eksistensi teritorial pemerintahan negara.

(gungun Gunawan)

 

17 Oktober 1952

peristiwa 17 Oktober 1952.

 

Demonstrasi rakyat di Jakarta dan dikeluarkannya Pernyataan Pimpinan Angkatan Darat kepada Presiden Soekarno di Istana oleh 16 perwira menengah Angkatan Darat.

Petisi yang disampaikan kepada Presiden di depan Istana tersebut meminta agar Parlemen dibubarkan karena bukan hasil pilihan rakyat, dan menuntut agar segera diadakan Pemilu.

Peristiwa yang berlangsung pagi hari ini terjadi akibat kemelut yang terjadi di kalangan TNI Angkatan Darat sehubungan dengan diberlakukannya rasionalisasi tentara dan keterlibatan militer dalam lapangan politik.

Atas demonstrasi tersebut presiden akan memperhatikan semua tuntutan itu dan berpesan agar Angkatan Perang tetap menjaga ketenteraman umum. Presiden juga mengatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah mengenai hal ini dan mengusahakan secepat mungkin diadakan Pemilu.

Terjadinya Peristiwa 17 Oktober berkaitan dengan pro dan kontra rasionalisasi di tubuh militer. Kelompok lain dalam TNI, terutama dari kalangan yang dilatih pada jaman Jepang, berpendapat bahwa rasionalisasi yang hanya didasarkan pada kriteria pendidikan, umur, dan keterampilan saja, akan menimbulkan rasa kecewa dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan faktor nilai yang dibawa dari revolusi, yakni semangat. Semangat inilah yang membuat TNI berhasil mempertahankan kemerdekaan. Jadi bukan semata-mata karena profesionalisme keprajuritan. Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang. Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution, Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi. Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin. Tanggal 23 September 1952 ia mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah. Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini. Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. Mosi dibalas mosi, dan “perang mosi” di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober

Sumber

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2249/Peristiwa-17-Oktober-1952

 

Apa yang terjadi pada 17 oktober 1952? Pagi-pagi sekali, 17 oktober 1952, 5000-an orang muncul di jalanan Jakarta. Mereka berbaris menuju gedung parlemen di Pejambon, Jakarta Pusat—sekarang jadi kantor Departemen Luar Negeri.

Sampai di gedung parlemen, massa langsung menerobos masuk dan menghancurkan beberapa kursi. Setelah menggelar aksinya di gedung parlemen, massa bergerak menuju ke istana Presiden. Jumlah massa bertambah besar: 30-an ribu jumlah mereka.

Sementara itu, di depan istana negara, tentara juga bertindak. Beberapa tank dan panser diparkir dengan moncong menghadap istana. Tidak ketinggalan empat meriam diarahkan tepat ke arah istana.

Bung Karno punya cerita tersendiri tentang kejadian itu. Dalam buku otobiografinya, Bung Karno: penyambung lidah rakyat, Soekarno bercerita: “pagi-pagi pada tanggal 17 oktober 1952, dua buah tank, empat kendaraan lapis baja, dan ribuan orang menyerbu memasuki gerbang Istana Merdeka. Mereka membawa poster –poster ‘bubarkan parlemen’. Satu batalyon altileri dengan empat buah meriam memasuki lapangan keliling istana. Meriam-meriam 25 pounder dihadapkan kepadaku. Pameran kekuatan ini mencerminkan kelatahan daripada jaman itu. Tindakan ini tidak dapat dikatakan bijaksana, olehkarena para panglima yang menciptakannya berada denganku di dalam Istana.”

Upaya Kudeta militer

Indonesianis terkemuka, Herbert Feith, dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in IndonesiaI, menyebut para perwira angkatan darat berada di belakang aksi tersebut.

Ada juga yang menuding PSI, yang saat itu memainkan kartu anti-Soekarno dan anti-komunis, berada di balik gerakan tersebut. Posisi ini dipegang oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan pernah disampaikan langsung oleh ketuanya, DN Aidit, saat kongres ke-VI PKI.

Pemicunya, kata Aidit, PSI dan Masyumi tersingkir dari kekuasaan paska kejatuhan kabinet Sukiman. Kita tahu, kabinet Sukiman sangat disokong oleh PSI-Masyumi dan karakter kabinet ini sangat anti-kiri.

Soekarno sendiri punya pandangan lain perihal peristiwa tersebut. Kepada penulis otobiografinya, Cindy Adams, Soekarno menganggap peristiwa 17 oktober 1952 itu sebagai percobaan “setengah coup”. Istilah “percobaan setengah coup” itu disampaikan sendiri oleh Nasution kepada Bung Karno.

Hanya saja, versi Nasution, seperti dikutip Bung Karno, “upaya kudeta tersebut bukan ditujukan kepada Bung Karno, melainkan kepada sistim pemerintahan.” Mereka (Nasution dan kelompok) menuntut Bung Karno membubarkan parlemen.

Gerakan 17 oktober 1952 juga dirancang rapi. Pada 16 oktober 1952, perencanaan gerakan ini disusun. Wakil KSAD Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman ditunjuk sebagai pelaksana operasi. Sedangkan pelaksana di lapangan ditunjuk Kolonel dr Mustopo dan Letkol Kemal Idris.

Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibu Kota dengan menggunakan truk militer. Komondao militer kota Djakarta raya mengarahkan para jagoan betawi untuk memobilisasi massa.

Pagi hari, 17 oktober 1952, militer sudah bergerak sesuai pos masing-masing. Rakyat kebanyakan, termasuk buruh, juga diprovokasi untuk bergabung dalam aksi. Koran Harian Rajat pada edisi 18 oktober melaporkan bahwa banyak kantor dan pabrik yang tutup karena buruhnya berbelot ikut demonstrasi.

Pemicu Kudeta Militer

Di penghujung 1952, militer sudah sangat gerah dengan politisi sipil dan parlemen. Sementara, pada sisi lain, parlemen juga resah dengan meningkatnya pengaruh militer sebagai kekuatan politik tersendiri.

Pada tahun 1952, kementerian pertahanan dan angkatan perang, yang sangat dipengaruhi oleh PSI, berencana menjalankan reorganisasi dan memberhentikan 60 ribu pasukan non-reguler dan 30 ribu pasukan kepolisian. Selain itu, militer telah aktif melakukan kerjasama dan menerima bantuan dari Belanda.

Tindakan angkatan perang ini memicu protes dari dalam dan luar. Dari dalam, sejumlah perwira, khususnya yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno, mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan angkatan perang.

Sedangkan dari luar, yakni sejumlah kekuatan politik di parlemen, telah mengajukan mosi tidak percaya.

Sejumlah pemimpin angkatan perang, khsusunya Nasution dan TB Simatupang, menganggap tindakan Kolonel Bambang Supeno telah melanggar hirarki dalam angkatan perang. Pada malam 11 Juli 1952, bertempat di rumah Mayor Jenderal T.B. Simatupang, berlangsung rapat 17 perwira tinggi angkatan perang.

Sementara itu, di parlemen, sejumlah politisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap angkatan perang. Pada 28 September, anggota parlemen Zaenul Baharuddin mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik Angkatan Perang. Ia meminta selekasnya disusun Undang-Undang Pertahanan Negara.

Dua pekan setelah Baharuddin, Kasimo, dari Partai Katolik, mengajukan mosi yang lain: menuntut penyempurnaan Angkatan Perang dan pembentukan Panitia Negara untuk keperluan itu.

Sehari setelahnya, Manai Sophiaan menambah tuntutan Kasimo, yaitu usul agar Panitia Negara diberi kewenangan memecat pemimpin Angkatan Perang.

“Serangan” parlemen membuat para perwira angkatan perang mendidih.

Mereka menganggap parlemen telah memasuki wilayah teknis militer. Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Teritorium VII/Sulawesi Selatan, bahkan sampai memberikan ultimatum. “Pokoknya di sana atau di sini harus bubar!,” katanya.

Pada tanggal 16 oktober 1952, parlemen menyetujui mosi Manai Sophiaan. Posisi Bung Karno, seperti dicatat Herbert Feith, cenderung menyetujui langkah Manai Sophiaan ini. Apalagi, sejak awal Bung Karno kurang setuju dengan langkah militer berpolitik dan mencampuri kehidupan sipil.

Sementara, pada persoalan yang lain, angkatan perang mengetahui ketidaksukaan Bung Karno terhadap demokrasi liberal. Bung Karno gerah dengan perdebatan panjang di parlemen tetapi tidak menyentuh persoalan rakyat.

Bahkan, tidak jarang debat warung kopi itu mengancam persatuan nasional. Jadinya, seolah-olah hendak menyatakan pandangan politik yang sama, pimpinan angkatan perang berusaha memanfaatkan Bung Karno untuk membubarkan parlemen.

Sikap Bung Karno

Bung Karno, yang ditempa puluhan tahun oleh alam perjuangan dan revolusi, bukanlah pemimpin yang gampang ditekan. Ia sama sekali tidak takut menghadapi aksi massa yang digerakkan oleh militer itu.

Bung Karno juga tidak gentar dengan tank, panser, dan meriam yang diarahkan kepadanya. “Hatiku tidak gentar melihat sekitar itu (istana) dikuasai oleh meriam-meriam lapangan. Bahkan, sebaliknya, aku menantang langsung kedalam mulut senjata itu dan kulepaskan kemarahanku kepada mereka yang hendak mencoba mematikan sistim demokrasi dengan pasukan bersenjata.”

Yah, pada saat itu Bung Karno memang sangat marah kepada Nasution. “Engkau benar dalam tuntutanmu, tetapi salah dalam caranya,” kata Bung Karno.

Saat itu, Presiden meminta lima orang perwakilan massa untuk menemui dirinya. Akan tetapi, tak satupun dari pemimpin massa itu yang berani. Akhirnya, Bung Karno keluar sendiri menemui massa.

“Utusan kalian menyampaikan tuntutan agar parlemen dibubarkan,” katanya seperti dikutip harian Suara Rakjat. “Ini jawaban saya: Bapak tidak mau berbuat dan dikatakan sebagai diktator.”

Bung Karno lebih lanjut mengatakan: “Siapa hendak memperkosa demokrasi, dia hendak memperkosa kemerdekaan itu sendiri. Siapa hendak diktator, dia akan digilas oleh rakyat sendiri. Bila kita tinggalkan demokrasi, negara kita ini akan hancur….”

Setelah mendapat penjelasan dari Bung Karno, massa pun membubarkan diri. Mereka tahu bahwa Presiden tidak menyetujui aksi mereka.

Setelah massa bubar, giliran petinggi militer, termasuk Nasution, menemui Bung Karno. Konon, Nasution menyodorkan konsep keadaan bahaya di seluruh Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak Bung Karno.

Hari itu, seusai menggelar aksi, militer memutus jalur telpon, melarang pertemuan massa yang melebihi 5 orang, dan memperpanjang jam malam dari pukul 22.00-05.00 menjadi pukul 20.00-05.00.

Militer juga membredel sejumlah media yang tidak mendukungnya: Harian Merdeka, Madjalah Merdeka, Mimbar Indonesia, dan Berita Indonesia. Sejumlah anggota parlemen juga ditangkap.

Beberapa bulan setelah kejadian, pertentangan di tubuh militer makin menajam. Sejumlah perwira militer yang tunduk kepada Bung Karno melancarkan gerakan pengambil-alihan kepemimpinan terhadap perwira militer pro-17 Oktober 1952. Itu terjadi di Teritorium V/Brawijaya (Jatim), Teritorium VII/Sulawesi Selatan, Teritorium II di Sumatera Selatan.

Nasution juga sempat diberhentikan karena kejadian itu. Akan tetapi, karena pertimbangan persatuan nasional, Bung Karno mengaktifkan kembali Nasution pada jabatan lain.

TIMUR SUBANGUN (Kontributor Berdikari Online)

Setelah peristiwa tanggal 17 Oktober 1952,

selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel AH Nasution menyatakan diri bertanggungjawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut. Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD, dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun.

Dalam masa ‘istirahat’ tanpa jabatan militer –bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non militer tidak dijalaninya– yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik.

Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Harris Nasution dalam kumpulan tulisan itu menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep Dwifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret. Bersamaan dengan tersisihnya Nasution itu,

KSAP Tahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya.

Sebagai KSAD baru diangkat Kolonel Bambang Sugeng. Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan.

Tapi Simatupang –bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution– melalui penyampaian uraian dan tulisan-tulisannya ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep Dwifungsi ABRI dikemudian hari.

(sosio politica web blog)

Pergolakan internal AD pasca Peristiwa 17 Oktober 1952

 ternyata tak selesai begitu saja. Dalam masa kepemimpinan Kolonel Bambang Soegeng, gejolak perpecahan internal terus berlangsung hingga bulan pertama, bahkan sebenarnya sampai pertengahan tahun 1955.

 Para perwira militer ini mengadakan Rapat Collegiaal (Raco) pada 21 hingga 25 Februari di Yogyakarta.

 Rapat ini menghasilkan ‘Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia’. 29 perwira senior dan berpengaruh dalam Angkatan Darat ikut menandatangani piagam tersebut. Dengan piagam tersebut, secara internal dianggap pertentangan di tubuh Angkatan Darat berkaitan dengan Peristiwa 17 Oktober 1952 telah selesai.

Namun perbedaan pendapat antara para perwira itu dengan pemerintah tidak serta merta ikut berakhir, sehingga tak tercapai kesepakatan tentang penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952.

(gungun Gunawan)

October,23th,952

The first flight cover from bandung via KLM to Chile with RIS overprint 30 cent building stamps and sukarno first series stamp RP.1 ,RIS eagle stamps .

Pada tanggal 16 November 1952,

Batalyon 719 yang dipimpin oleh Andi Selle

melucuti satuan CPM dan Sekolah Kader Infanteri (SKI) di Pare-Pare.   Andi Selle juga menguras uang dari Bank setempat dan menyatakan diri sebagai penguasa Pare-Pare, kemudian mundur masuk ke hutan sebagai gerombolan pengacau tatkala TNI merebut Pare-Pare kembali.

 

5 Desember 1952

Kol Bambang soegeng diangkat menjadi kASAD mengantikan A.H.Nasution

(wiki)

OLEKSI SEJARAH INDONESIA 1953(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1953

File:Ali Sastroamidjojo Suara Indonesia 2 Aug 1954 p1.jpg

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

1953

Lantas di balik selubung bahaya ancaman komunisme, AS selalu berhasil memperdayai elite militer dan politik Indonesia.

Gambaran lebih jelas mengenai Indonesia dikemukakan Presiden Eisenhower dalam konferensi gubernur negara bagian AS tahun 1953.

 Ia mengatakan, sumbangan AS sebesar 400 juta dollar AS membantu Perancis dalam perang Vietnam bukanlah sia-sia. Jika Vietnam jatuh ke tangan komunis, negara tetangganya akan menyusul pula. “Kita tidak boleh kehilangan Indonesia yang sangat kaya sumber daya alamnya,” ujarnya.

Bagi AS, di dunia ini hanya dikenal dua blok, yaitu komunis dan liberal. Di luar jalur itu dikategorikan sebagai condong ke komunis. Maka dengan kosmetik demikianlah bagi AS tidak ada ampun untuk seorang nasionalis seperti Soekarno.

(penasukarno)

30 Juli 1953

Tanggal 30 Juli 1953 – 24 Juli 1955 adalah masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I(iluni)

1 Agustus 1953

. Kabinet yang dipimpin oleh Mr Ali Sastroamidjojo dari PNI sebagai Perdana Menteri dan Mr Wongsonegoro dari PIR (Persatuan Indonesia Raya) sebagai wakilnya, kala itu belum genap berusia dua tahun sejak dibentuk 1 Agustus 1953.

 Ali baru saja menjadi penyelenggara Konperensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April yang dianggap suatu keberhasilan internasional.

(gungun Gunawan)

August 1953

Memperjuangkan nasib rakyat Sulawesi yang menjadi korban karena disia-siakan serta ditelantarkan oleh pemerintah akibat dari kekuatan militer yang berada ditangan para bekas KNIL.

Maka sejak bulan Agustus 1953

 

Source

http://trimudilah.blogspot.com/2010/09/abdul-qahhar-mudzakkar-sang-patriot.html

 

 daratan Sulawesi dinyatakan sebagai daerah de facto NII. Dimana pejuang Islam Revolusioner menegakkan pemerintahan Islam yang menjalankan hukum Islam bedasarkan Al-Qur’an dan Hadist Shahih.

Abdul Qahhar Mudzakkar memilih mengkonsentrasikan diri dalam perjuangan sebagai seorang muslim, menjalani kehidupan sebagai hamba Allah mengikuti jejak perjuangan yang dicontohkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW dalam menjalankan risalah agama di bumi ini. Mereka yang bersama dengan Abdul Qahhar, pada akhirnya menemukan, bahwa tidak ada jalan lain dan tiada pilihan lain, bagi penganut agama Islam, harus menjadikan Al-Qur’an dan Hadist sebagai pegangan hidup yang utuh. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, dan juga tidak ada perasaan derita dalam perjalanan menegakan Ad-Dien.

Ketika zamannya Abdul Qahhar Mudzakkar, rakyat Sulawesi Selatan digolongkan dalam dua golongan, pertama pejuang yang terdiri dari rakyat/masyarakat yang tidak dibedakan apakah mereka berasal dari aristokrat atau warga biasa. Dimana salah seorang dari anggota keluarganya yang kadang-kadang adalah kakek/nenek, ayah/ibu, kakak, adik, mantu, ipar atau mertua mereka dlsb yang memang sejak awal benci dan melawan penindasan penjajah Belanda, mereka itu mengikat diri dalam suatu kesatuan untuk berjuang melawan penjajahan, karena itu mereka dinamakan patriot atau pejuang. Sedangkan yang lainnya yaitu mereka yang berkhianat dan bekerja sama dengan Belanda, mereka ini mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri, sebagai KNIL. Sedangkan golongan lain daripada itu, adalah yang tidak menjadi perhitungan karena mereka tidak memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri masyarakat Sulawesi yang dikenal akan kejujuran, ketegasan dan keberaniannya.

Perlawanan terhadap pemerintahan Soekarno tercatat sebagai perlawanan terpanjang dalam sejarah TNI di Sulawesi. Sebenarnya ia menaruh harapan yang sangat besar pada Soekarno. Ia berharap Soekarno mengawal Indonesia menjadi sebuah negara berdasarkan Islam, yang akan mengantarkannya pada kebesaran.

Dalam sebuah suratnya untuk Soekarno, ia mengutarakan hal tersebut. “Bung Karno yang saja muliakan. Alangkah bahagia dan Agungnja Bangsa Kita dibawah Pimpinan Bung Karno, jika sekarang dan sekarang djuga Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Islam, Pemimpin Besar Bangsa Indonesia, tampil ke muka menjeru Masjarakat Dunia yang sedang dipertakuti Perang Dunia III, dipertakuti kekuasaan Nuklir, kembali kedjalan damai dan perdamaian jang ditundjukkan oleh Tuhan dalam segala Adjarannja jang ada di dalam kitab sutji Al Qur’an….”

Tapi sayang, seruan Kahar Muzakkar seperti gaung di dalam sumur. Harap tak bertemu, malah petaka yang dituai. Kahar Muzakkar menjemput ajalnya di tangan tentara Divisi Siliwangi yang dikirim khusus menghabisi gerakannya. Kematiannya semakin menambah panjang daftar para pejuang yang dikhianati oleh sejarah bangsanya sendiri. (ref/sabili)

Piagam Makalua

 

Dalam konperensi para pimpinan kaum gerilyawan sebelum dinyatakan Sulawesi sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII), oleh Kahar Muzakkar sebetulnya telah disusun suatu konstitusi Negara Republik Islam Indonesia (NRII), atau, disebut juga Republik Islam Indonesia (RII). Konstitusi ini dikenal luas belakangan sebagai Piagam Makalua, menurut nama tempat konperensi penyusunan tersebut dilangsungkan, di Makalua.

Piagam Makalua adalah salah satu dokumen yang masih ada, yang dapat memberikan setidak-tidaknya sekadar pandangan mengenai sifat gerakan Kahar Muzakkar. Satu pamflet lain yang ditulis Kahar Muzakkar sendiri berjudulTjatatan Bathin Pedjoang Islam Revolusioner. Dokumen-dokumen ini pertama-tama membuktikan, dibandingkan dengan gerakan Darul Islam di Jawa Barat, Kahar Muzakkar lebih berat menekankan pada organisasi sosial dan ekonomi negara. Dokumen-dokumen Darul Islam Sulawesi memuat lebih banyak, dan lebih teliti mengenai pasal-pasal yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi.

Bukti kedua yang timbul dari bahan-bahan ini adalah bahwa Darul Islam pimpinan Kahar Muzakkar bertujuan menciptakan ragam masyarakat sama derajat, dan dalam beberapa hal masyarakat puritan. Ingin menghilangkan semua sisa norma sosial tradisional, membayangkan landreform yang sederhana, dan bertujuan melenyapkan perbedaan-perbedaan dalam kekayaan pribadi pada umumnya. Tetapi kekurangan pengalaman dan bimbingan yang tepat menjadikan sebagian besar peraturan yang bermaksud baik ini jadi tak berarto di dalam prakteknya.

Kahar Muzakkar berusaha melenyapkan praktek-praktek tradisional di Sulawesi Selatan dengan menanggulangi jebakan-jebakan luarnya. Demikianlah Piagam Makalua berusaha menghapuskan penggunaan gelar atau kehormatan sengaja atau tidak sengaja. Sesuai dengan itu pengunaan gelar-gelar seperti AndiDaengGede-BagusTengku, dan Radendilarang. Dalam kegiatannya untuk menegakkan persamaan, dia juga melarang penggunaan gelar khas Islam seperti Haji, demikian pula kata-kata umum yang digunakan untuk menghormat, seperti Bapak atau Ibu. Kata-kata ini juga dicap feodal.

Selanjutnya Piagam Makalua menyatakan perang terhadap semua orang turunan bangsawan atau aristokrat yang tidak mau membuang gelarnya, demikian pula terhadap kelompok-kelompok mistik fanatik. Sebagian Piagam Makalua ditujukan pada pengaturan perkawinan. Beberapa ketentuanyang relevan sangat jelas dan mudah dipahami.

Demikianlah piagam ini menentukan setiap orang yang melanggar hukum Islam tentang pergaulan sosial dan tentang hubungan-hubungan antara kedua jenis kelamin untuk dituntut. Lalu terdapat peraturan-peraturan yang dibuat untuk membatasi biaya perkawinan. Sebaliknya, peraturan-peraturan yang lain lebih menimbulkan kesan aneh bila dibaca permulaan. Begitulah, mereka yang menentang poligami akan dituntut dan tak satu pun usul perkawinan boleh ditolak kecuali pelamar adalah anak-anak, impoten, penderita penyakit menular, atau keji wataknya

Bagian piagam ini yang mengatur cara hidup dan hak-hak milik para Mujahidin (pejuang dalam jalan Allah) dan keluarganya dalam proses revolusi, membuktikan sejelas-jelasnya akan cita-cita persamaan kaum pemberontak. Pembelian dan pemilikan ternak dan tanah, demikian pula kedai, pabrik, kendaraan sewaan, perahu layar, dan sebagainya dilarang, kecuali dengan izin organisasi revolusioner. Pasal ini kemudian memungkinkan titik awal pelaksanaan landreform yang sederhana. Cara pelaksanaannya kemudian dinyatakan lebih terperinci oleh Kahar Muzakkar.

Bagian lain dari bab yang sama membicarakan pemilikan harta benda pribadi oleh Pejuang-pejuang Islam revolusioner dan keluarganya. Demikianlah mereka dilarang memiliki atau memakai emas dan permata, mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan mahal seperti wol atau sutera, menggunakan minyak rambut, pemerah bibir atau bedak, dan memakan makanan atau minuman yang dibeli di kota yang dikuasai musuh, seperti susu, coklat, mentega, keju, daging atau ikan kalengan, biskuit, gandum, gula tebu, dan teh. Bila barang-barang ini dengan sah telah dalam penguasaan pemilik yang sekarang, maka organisasi revolusioner akan membeli atau meminjamnya: bila sebaliknya barang-barang ini diperoleh melalui penipuan moral, maka barang ini akan disita.

Ketika mendengar keluhan-keluhan rakyat dan menyaksikan krisis moral dan kecenderungan anak buahnya terhadap kesenangan dan hidup mewah, segera Kahar Muzakkar menempuh gerakan sosialisme primitif. Gerakannya mulai 1 Maret 1955, dan direncanakan berlangsung enam bulan, dan selama masa ini prajurit-prajurit Kahar Muzakkar dan keluarga mereka harus menyerahkan semua milik yang dianggap Kahar Muzakkar bersifat mewah atau berlebihan. Emas dan intan gosokan harus dipinjamkan kepada pemerintah militer, yang akan mengubah barang-barang ini menjadi uang tunai melalui pedagang-pedagang terpercaya di kota-kota.

Dengan uang yang terkumpul lewat cara ini akan dibeli senjata dan keperluan yang lain-lain. Semua orang yang menyerahkan emas dan intannya akan diberi ganti rugi segera setelah keadaan menjadi stabil. Peraturan ini juga berlaku bagi arloji tangan, yang hanya diperkenankan untuk keperluan militer, lampu gas, dan radio, yang hanya diperkenankan terdapat di bangunan-bangunan militer atau pemerintah. Selanjutnya ditetapkan, satu keluarga tidak boleh menyimpan lebih dari Rp 30 sebulannya. Sementara itu pakaian prajurit dan keluarganya juga mengalami pembatasan-pembatasan yang keras, dan Kahar Muzakkar mendesak mereka untuk menyerahkan semua pakaian yang berlebih dari jumlah maksimal yang ditentukan kepada rakyat yang lebih membutuhkannya, atau kalau tidak menjualnya kepada pemerintah bentukannya

Dipatuhinya secara ketat peraturan-peraturan ini tampaknya menimbulkan akses-akses tertentu. Diisyaratkan pula, tak seorang pun yang tahu apakah senjata dan kebutuhan perang yang lain sesungguhnya dibeli dengan hasil-hasil dari barang-barang yang diserahkan rakyat tadi.

Pada tahun itu pula ketika direncanakan akan berlangsung revolusi moral, diselenggarakan sebuah konperensi oleh Bahar Mattaliu di Wanua Waru yang belakangan berhasil menyusun Program Islam Revolusioner. Salah satu persoalan yang disetujui di sini adalah poligami harus dipropagandakan. Konperensi juga dihadiri seorang wakil gerakan Darul Islam pimpinan Daud Beureuh di Aceh. Dalam usahanya memberikan ini kepada gagasannya, Kahar Muzakkar mulai mendirikan poliklinik-poliklinik, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan akademi ilmu sastra. Agar akademi ini memperoleh bahan-bahan yang diperlukannya, pasukannya menggedor perpustakaan di Majene, dan menurut laporan ada sekitar 2.500 buku judul lenyap. Kemudian gerombolan Kahar melakukan penculikan para tenaga medis untuk dipaksa bekerja di poliklinik-polikliniknya

Sesungguhnya, Kahar Muzakkar adalah seorang muslim yang saleh. Meski ada kalanya kalangan non-muslim yang menjadi korban serangan gerombolannya, dan hal ini biasanya banyak dipersoalkan, tampaknya orang yang bersangkutan hanya dibunuh bila mereka melawan para pemberontak dan menolak memberikan makanan dan informasi kepada mereka. Pada umumnya orang-orang sipil, muslim dan non-muslim dipandang sama, diperlakukannya dengan baik. Demikianlah dilaporkan, bahwa gerombolan-gerombolan di bawah pimpinan Kahar Muzakar masih menghormati hak-hak kemanusiaan, dan dilaporkan pula, “…yang menjadi kenyataan ialah gerombolan-gerombolan melakukan tekanan pada orang-orang muslim agar mematuhi suruhan Tuhan dan sembahyang lima kali sehari …” (ref)

….. bersambung bagian terakhir

Referensi :

  • Profil Abdul Qahhar Mudzakkar : Patriot Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Syahid NII/TII, Erli Aqamuz (Siti Maesaroh), Yayasan Al-Abrar, Rotterdam-Holland, 2001.
  • Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia : S.M. Kartosoewirjo, Fakta dan Data Sejarah, Al Chaidar, Jakarta, Darul Falah, 1999.
  • Kahar Mudzakkar dan Pemberontak Yang Mendua : Syafaruddin Usman MHD
 

 

 

 

 

 

PEMBERONTAKAN

DI/TII DAUD BEUREUEH

 Rebellion

 

 

DI/TII rebellion in Aceh began with a “Proclamation” by Daud bah wa ¬ Aceh is a part of “Islamic State of Indonesia” under Imam Kartosuwirjo on September 20, 1953.

Daud had held the position of Military Governor of the Special Region of Aceh as the first Dutch military aggression in the mid-1947. As military governor Gu ¬ he have complete control over defense and security areas of Aceh and to dominate the entire government apparatus ¬ both civilian and military.
As a prominent scholars and former military governor, Daud is not difficult to obtain followers. Daud is also able to persuade officials of the Government of Aceh, especially in the areas of Pidie. For some time Daud and his followers can master most parts of Aceh, including a number of cities.
Then help came from North Sumatra and Central Sumatra, security recovery operations begin. One by one the towns controlled by rebels recaptured. Once pressed from the big cities, Daud continued resistance in the forests.
Final settlement of rebellion by Daud is done by a “Council of People’s Harmony Aceh” in December 1962 at the initiative of Regional Military Commander of the I / Iskandar Muda, Col. M. Jasin. With the return of Daud into society, security in the region of Aceh fully recover

 

 

 

 

original info :

Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan “Proklamasi” Daud Beureueh bahwa Aceh merupakan bagian “Negara Islam Indonesia” di bawah Imam Kartosuwirjo pada tanggal 20 September 1953. Daud Beureueh pernah memegang jabatan Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh sewaktu agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai Gu¬bernur Militer ia berkuasa penuh atas pertahanan keamanan daerah Aceh dan me¬nguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer.
Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas Gubernur Militer, Daud Beureueh tidak sulit memperoleh pengikut. Daud Beureueh juga berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Untuk beberapa waktu lamanya Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya dapat menguasai sebagian besar daerah Aceh, termasuk sejumlah kota.
Sesudah bantuan datang dari Sumatra Utara dan Sumatra Tengah, operasi pemulihan keamanan segera dimulai. Satu demi satu kota-kota yang dikuasai pemberontak direbut kembali. Setelah didesak dari kota-kota besar, Daud Beureueh meneruskan perlawanannya di hutan-hutan.
Penyelesaian terakhir Pemberontakan Daud Beureueh ini dilakukan dengan suatu “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” pada bulan Desember 1962 atas prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M. Jasin. Dengan kembalinya Daud Beureueh ke masyarakat, keamanan di daerah Aceh sepenuhnya pulih kembal

September 1953

 

PEMBERONTAKAN

DI/TII DAUD BEUREUEH

Rebellion

 

 

DI/TII rebellion in Aceh began with a “Proclamation” by Daud bah wa ¬ Aceh is a part of “Islamic State of Indonesia” under Imam Kartosuwirjo on September 20, 1953.

 

Daud had held the position of Military Governor of the Special Region of Aceh as the first Dutch military aggression in the mid-1947.

As military governor Gu ¬ he have complete control over defense and security areas of Aceh and to dominate the entire government apparatus ¬ both civilian and military.
As a prominent scholars and former military governor, Daud is not difficult to obtain followers.

Daud is also able to persuade officials of the Government of Aceh, especially in the areas of Pidie. For some time Daud and his followers can master most parts of Aceh, including a number of cities.
Then help came from North Sumatra and Central Sumatra, security recovery operations begin. One by one the towns controlled by rebels recaptured. Once pressed from the big cities, Daud continued resistance in the forests.
Final settlement of rebellion by Daud is done by a “Council of People’s Harmony Aceh” in December 1962 at the initiative of Regional Military Commander of the I / Iskandar Muda, Col. M. Jasin. With the return of Daud into society, security in the region of Aceh fully recover

 

original info :

Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan “Proklamasi” Daud Beureueh bahwa Aceh merupakan bagian “Negara Islam Indonesia” di bawah Imam Kartosuwirjo pada tanggal 20 September 1953. Daud Beureueh pernah memegang jabatan Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh sewaktu agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai Gu¬bernur Militer ia berkuasa penuh atas pertahanan keamanan daerah Aceh dan me¬nguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer.
Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas Gubernur Militer, Daud Beureueh tidak sulit memperoleh pengikut. Daud Beureueh juga berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Untuk beberapa waktu lamanya Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya dapat menguasai sebagian besar daerah Aceh, termasuk sejumlah kota.
Sesudah bantuan datang dari Sumatra Utara dan Sumatra Tengah, operasi pemulihan keamanan segera dimulai. Satu demi satu kota-kota yang dikuasai pemberontak direbut kembali. Setelah didesak dari kota-kota besar, Daud Beureueh meneruskan perlawanannya di hutan-hutan.
Penyelesaian terakhir Pemberontakan Daud Beureueh ini dilakukan dengan suatu “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” pada bulan Desember 1962 atas prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M. Jasin. Dengan kembalinya Daud Beureueh ke masyarakat, keamanan di daerah Aceh sepenuhnya pulih kembali

 

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1954(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1954

File:Ali Sastroamidjojo Suara Indonesia 2 Aug 1954 p1.jpg

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

1954

 

Pada tahun 1954, Andi Mattalatta imendirikan Persatuan Olahraga Perahu Motor dan Ski Air (POPSA) di Makassar dan membangun rumah klub di depan Fort Rotterdam, tepi pantai Kota Makassar

 

Republik Indonesia

1954 Issue

 

P72 – 1 Rupiah
Serial Number: BKD074719
Front: Portrait of Javanese girl
Back:
Garuda Pancasila at center
Size: 128 x 59 mm

 

P73 – 2½ Rupiah
Serial Number: APQ046874
Front: Portrait of Rotinese man at left
Back:
Garuda Pancasila at center
Size: 130 x 60 mm

 Lewat Djam Malam (1954), yang kesemuanya terpusat pada militer dan perjuangan bersenjata  untuk
menyatukan bangsa Indonesia.
Baik pada film maupun pembuatnya, kita temukan prinsip-prinsip film nasional. Pertama-tama, ia nasionalis dalam ruang lingkupnya, menceritakan perjuangan militer yang merupakan inti pembentukan Indonesia modern,melawan tidak hanya Belanda, tetapi juga ancaman persatuan bangsa(katakanlah gerakan separatis Islam dan Komunisme). Salim Said, dengan nada yang tidak dapat dibantah, mengatakan bahwa film-film Usmar Ismail adalah “film Indonesia karena ceritanya tentang manusia Indonesia di bumi Indonesia” (1991a: 192). Sosok Usmar Ismail sendiri juga krusial dalam status  film tersebut mengingat ia adalah pribumi pertama yang secara independen membuat film pada masa pasca Indonesia merdeka. Sebagai konsep film nasional etno-nasionalis, hal ini merupakan kriteria esensial. Pernyataannya yang terkenal tentang Darah dan Doa bahwa ia “dibikin tanpa perhitungan komersial apa pun, dan semata-mata hanya didorong oleh idealisme” (1983: 58) semakin mengukuhkan reputasi film tersebut dan membedakannya dari produksi-produksi lain yang berorientasi komersial.

Walaupun dihormati pada zamannya, penghormatan kepada Usmar Ismail disuarakan secara retroaktif di tahun-tahun setelah kekacauan politik pada periode tahun 1960-an. Meskipun dalam tulisan Ismail sendiri dapat kita temukan kekaguman di antaranya terhadap Dr. Huyung, mantan perwira propaganda Jepang yang tinggal di Indonesia, dan kepada Basuki Effendi, seorang pembuat film Lekra, tokoh-tokoh ini hampir seluruhnya terhapus  dalam sejarah film setelah tahun 1965. Dr. Huyung yang kelahiran Korea ini, menunjukkan sejarah film yang kompleks dan transnasional, dan karena itu merupakan tantangan bagi etno-nasionalisme yang sempit. Baik Dr. Huyung maupun Basuki Effendi, tidak cocok dengan narasi ideologis film nasional.
Ditempatkan berdampingan dengan Ismail, alih-alih keduanya, adalah produser Persari, Djamaluddin Malik, dan bersama-sama mereka dinobatkan sebagai bapak pendiri film Indonesia.  Malik agak mengganggu kategori film nasional karena orientasi komersialnya. Persari-nya Malik merupakan perusahaan komersial yang dibangun dengan mengikuti contoh studio-studio besar Amerika. Pada masa produser-produser keturunan Cina dikritik karena dianggap tidak
lebih dari sekadar pedagang dan pebisnis, komersialisme Malik tidak sepenuhnya disalahkan:
”Djamaluddin Malik yang dalam tujuannya juga ingin mendukung cita-cita kebudayaan, tetapi yang dalam praktiknya lebih banyak terbawa arus komersial golongan Tionghoa. Hal ini tidaklah mengherankan benar karena Djamaluddin Malik pada asalnya adalah seorang pedagang yang tentunya memperhitungkan segala sesuatu juga dari sudut itu” (Ismail, 1983: 58).

Pada tahun 1954, Djamaluddin Malik mendirikan Festival Film Indonesia (FFI) untuk mendorong produksi lokal dan juga mendukung film-film Ismail beserta aspirasi organisasinya4. Pada FFI pertama, ketika film produksi Persari,
Tarmina (sutradara: Lilik Soedjio) memenangkan film terbaik bersama dengan Lewat Djam Malam karya Ismail, banyak yang melihatnya sebagai promosi diri yang egois. Untuk membuat film Indonesia berwarna pertama, Persari “mencuri cerita yang populer dari Filipina” (Mohamad, 2005: 34). Hal itu juga bukan tindakan terhormat seorang nasionalis.
Di saat yang sama, para produser Cina terus-menerus dikritik karena membuat “film murahan yang dibuat hanya untuk memenuhi selera pasar” (Biran, 2005: 6). Lebih jauh Salim Said menunjukkan bahwa “dosa asal” dalam industri film, dominasi film-film komersial atas film-film idealisnasionalis, bisa dirunut jejaknya pada pola kerja yang dimantapkan oleh etnis Cina pada masa industri sebelum kemerdekaan. Tetapi, merupakan hal yang ironis bahwa Darah dan Doa hanya dapat diselesaikan dengan bantuan dana dari pemilik bioskop keturunan Cina, Tong Kim Mew (Said, 1991b: 51). Satu-satunya  warga etnis Cina yang mendapatkan tempat terhormat dalam sejarahfilm—adalah Teguh Karya alias Steve Liem Tjoan Hok—dan hal ini dicapai lewat penolakan atas jejak asal-usul Cinanya dan mereproduksi ideologi film
nasional (Karya, 1988; Sen, 2006). Alasan mengapa Malik dapat mencapai status seperti yang dimilikinya sekarang, tokoh seperti Tong terlupakan, danKarya membentuk ulang dirinya, adalah karena supremasi yang diberikan kepada pribumi, bukan warga non-pribumi, sebagai pencipta paling sah kebudayaan nasional.

Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia

Pidato sebagai laporan Sentral Komite kepada Kongres Nasional ke-V PKI dalam bulan Maret 1954

D.N. Aidit (1954)


Sumber: Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia, Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1955. Scan PDF Brosur

Diedit dan dimuat oleh Ted Sprague (5 April, 2013)


Kawan-kawan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Partai kita, yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan laporan umum ini kepada Kongres Nasional Partai ke-V, Kongres yang bersejarah ini.

Kawan-kawan, banyak hal-hal yang sudah terjadi sejak Kongres Nasional Partai yang ke-IV, yang dilangsungkan 7 tahun yang lalu di Kota Solo. Tentang ini pokok-pokoknya sudah saya laporkan dalam pidato pembukaan Kongres. Saya tidak perlu mengulanginya lagi.

Bahan-bahan untuk Kongres Nasional ke-V sudah dimuat dengan lengkap dalam penerbitan resmi Partai, dalam PKI-Buletin nomor istimewa maupun dalam majalah “Bintang Merah” beberapa bulan yang lalu. Bahan-bahan ini juga sudah dibrosurkan, dalam Bahasa Indonesia maupun dalam bahasa-bahasa daerah. Kawan-kawan mendapat waktu yang cukup untuk memperlajarinya. Tidak itu saja, seluruh Partai kita sudah membicarakannya dan mendiskusikannya, dan juga sudah diusahakan menyampaikannya kepada Rakyat banyak. Dengan demikian, kawan-kawan datang ke kongres ini tidak hanya membawa suara anggota dan calon anggota Partai, tetapi juga membawa pikiran dan kritik yang langsung datangnya dari Rakyat banyak. Ini adalah penting, karena dengan begini kepercayaan anggota, calon anggota, dan Rakyat banyak kepada Partai kita menjadi lebih besar. Saya kira pada tempatnya jika saya, atas nama Kongres kita ini, menyatakan terima kasih Partai kepada semua golongan dan orang yang sudah menyatakan pendapat dan kritiknya terhadap material Kongres kita, terutama terhadap Rencana Program Partai.

Dari sidang ini dapat kita bayangkan, betapa gembiranya anggota, calon anggota, pecinta-pecinta Partai, dan semua orang progresif menyambut tiap-tiap putusan yang nanti diambil oleh Kongres ini.

Sentral Komite menyampaikan bahan-bahan kepada Kongres ini dengan keyakinan, bahwa bahan-bahan yang dihidangkan itu akan membikin terang semua masalah yang pokok dan yang penting dari revolusi Indonesia dan semua masalah yang pokok dan yang penting mengenai pembangunan Partai kita. Dengan bahan-bahan ini diharapkan Kongres akan dapat mempersenjatai anggota-anggota dan fungsionaris-fungsionaris Partai dengan pengertian yang tepat tentang Program, tentang taktik, dan tentang garis organisasi Partai. Dengan ini berarti akan terbukalah jalan yang lebar bagi perkembangan gerakan kemerdekaan Rakyat Indonesia dan bagi perkembangan Partai Komunis Indonesia.

Sentral Komite berpendapat bahwa Rencana Program yang sekarang dihidangkan sebagai material yang terpenting kepada Kongres ini perlu diberi pendahuluan sebagai penjelasan. Oleh karena itulah, laporan umum yang akan saya sampaikan ini mempunyai 2 fungsi: pertama, sebagai laporan umum tentang keadaan politik dan organisasi, dan kedua, sebagai penjelasan mengenai pokok-pokok yang dimuat di dalam Rencana Program PKI. Dengan demikian, fungsi daripada laporan umum, yang oleh Sentral Komite diberi nama “Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia”, menjadi jelas. Mengenai bahan-bahan Kongres yang lain akan diberi penjelasan tersendiri.

 

I

SITUASI INTERNASIONAL

1. Situasi Internasional Sesudah Perang Dunia ke-II

Perang dunia ke-II berakhir dengan kemenangan demokrasi atas fasisme. Keadaan internasional sesudah perang menunjukkan perkembangan yang menguntungkan perjuangan kemerdekaan Rakyat dan perjuangan untuk perdamaian dunia.

Pada pertengahan tahun 1945, imperialisme dunia berada dalam kedudukan yang jauh lebih lemah daripada ketika sebelum perang, berhubung dengan hancurnya tiga negara imperialis besar Jerman, Italia, dan Jepang, berhubung dengan bangkrutnya ekonomi negara-negara imperialis di Eropa seperti Inggris dan Perancis, berhubung dengan bertambah tingginya prestise internasional dari Uni Soviet, berhubung dengan beberapa negeri Eropa Timur dan Asia melepaskan diri dari dunia kapitalis dan mendirikan negara-negara Demokrasi Rakyat, berhubung dengan bertambah menghebatnya perjuangan kemerdekaan Rakyat jajahan dan setengah jajahan untuk mengusir kekuasaan-kekuasaan asing dan untuk mendirikan negara nasional sendiri yang merdeka dan berdaulat.

Pembebasan diri beberapa negeri Eropa Timur dan Asia dari dunia kapitalis dan bertambah menghebatnya perjuangan kemerdekaan Rakyat jajahan dan setengah jajahan telah mempersempit pasar dunia kapitalis. Akibatnya, mereka kehilangan sumber-sumber bahan yang bukan kecil, kesempatan penjualan di pasar dunia makin bertambah jelek, dan industri-industri mereka terpaksa bekerja di bawah kapasitas. Keadaan ini lebih memperdalam krisis umum kapitalisme dunia.

Rakyat Indonesia juga ambil bagian yang penting dalam pergolakan besar dari tanah jajahan dan setengah jajahan sesudah perang, dengan memproklamasikan Republik Indonesia yang merdeka, yang kemudian diikuti oleh peperangan yang sengit melawan tentara Jepang, Inggris, dan Belanda yang mendapat bantuan sepenuhnya dari imperialisme Amerika.

Selama perang dunia berjalan, imperialisme Amerika dapat menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dari darah dan jiwa berpuluh-puluh juta manusia yang menjadi korban selama perang. Oleh karena itulah, Amerika keluar dari perang dunia yang dahsyat itu sebagai negeri imperialis yang paling kaya, yang kemudian menyebabkan negara-negara imperialis lainnya terpakda tunduk di bawah kekuasaan dan pimpinan imperialisme Amerika.

Uni Soviet, pelopor dari kamp perdamaian dan Sosialisme, sekalipun menderita sangat banyak korban jiwa, putra-putranya yang terbaik dan korban harta benda selama perang, keluar dari kancah perang dunia ke-II dengan tenaga yang luar biasa besarnya sebagai negara yang mendapat kemenangan yang gilang-gemilang. Kekuatan tentara dan Rakyat Soviet, tidak hanya bisa mengusir dan membersihkan kaum fasis dari negeri sendiri, tetapi juga dengan gagah berani telah membebaskan negeri-negeri di Eropa Timur dan beberapa negeri di Asia, dan memberikan kepada negeri-negeri itu keleluasaan untuk berkembang menurut keinginan Rakyatnya masing-masing.

Jadi jelaslah, bahwa sesudah perang, dunia terbagi sebagai berikut: di satu pihak, bagian dunia yang terdiri dari negara-negara yang dikuasai oleh kaum imperialis dengan Amerika sebagai kepalanya. Di pihak lain, bagian dunia yang terdiri dari Uni Soviet dan negara-negara Demokrasi Rakyat di mana dinyatakan dalam undang-undang dan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sumber segala kekuasaan ada pada Rakyat dan di mana kaum imperialis dan tuan tanah dianggap sudah tidak sah lagi. Ini ialah bagian dunia sosialis dan dunia Demokrasi Rakyat.

Sifat perkembangan di negeri-negeri kapitalis, yang dipelopori oleh Amerika Serikat, berlainan sekali dengan perkembangan di negeri sosialis dan di negeri-negeri Demokrasi Rakyat. Dunia kapitalis yang terdiri dari negeri-negeri imperialis dengan segenap jajahan dan daerah-daerah pengaruhnya yang dikuasai dan dipimpin oleh imperialisme Amerika, adalah masyarakat yang penuh dengan pertentangan-pertentangan dan permusuhan-permusuhan, baik permusuhan antara kaum kapitalis yang berkuasa dengan kaum buruh yang dihisap dan ditindas, permusuhan antara negeri imperialis dengan tanah-tanah jajahannya, maupun permusuhan antara kaum kapitalis sendiri satu sama lain. Di bagian dunia kapitalis ini, permusuhan-permusuhan itu sedang berjalan dengan hebatnya. Oleh karena itu, kekuatan dunia kapitalis bukannya kekuatan yang kokoh dan kompak berhubung dengan adanya pertentangan di kalangan imperialisme sendiri, pertentangan antara kekuatan imperialisme yang berkuasa dengan gerakan kaum buruh yang demokratis dan yang bersatu dengan kekuatan yang kompak dari dunia demokratis dalam kamp dunia antiimperialisme dan antiperang. Pertentangan dan permusuhan antara negara-negara imperialis satu sama lainnya lebih-lebih lagi melemahkan kamp dunia imperialisme dan perang. Salah satu bentuk pertentangan dan permusuhan antara negara-negara imperialis ialah perang imperialis yang membawa kemiskinan, kesengsaraan, dan kematian berjuta-juta manusia.

Dalam bukunya Masalah-Masalah Ekonomi Sosialisme di Uni Republik-Republik Soviet Sosialis, Jusuf Stalin membantah pendapat yang mengatakan bahwa yang menjadi basis hukum kapitalisme modern adalah keuntungan dalam ukuran biasa. “Itu tidak benar”, kata Stalin. “Bukan keuntungan dalam ukuran biasa, tetapi keuntungan maksimumlah yang dituntut oleh kapital monopoli, yang dibutuhkannya untuk sedikit atau banyak meluaskan produksinya.” Kapitalisme monopoli akan lebih cepat sampai pada kehancurannya, jika tidak ada jaminan mendapat keuntungan yang maksimum. Oleh karena itu, perjuangan untuk mendapat keuntungan yang maksimum adalah perjuangan hidup atau mati bagi imperialisme. Menurut Stalin, sifat-sifat dan syarat-syarat yang penting daripada hukum ekonomi yang pokok daripada kapitalisme modern dapat secara garis besar diformulasi sebagai berikut: “Jaminan keuntungan kapitalis yang maksimum dengan jalan eksploitasi, kerusakan, dan kemelaratan daripada sebagian besar dari Rakyat negeri yang bersangkutan, melalui perbudakan dan perampokan yang sistematis daripada Rakyat negeri-negeri lain, terutama negeri-negeri yang terbelakang, dan akhirnya dengan jalan peperangan dan militerisasi daripada ekonomi nasional yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya.

Sebaliknya dunia demokrasi tidak membutuhkan perang dan tidak mengandung benih-benih perang, ia maju terus atas dasar politik yang cinta damai. Uni Soviet dan seluruh dunia demokrasi tidak membutuhkan perang, tidak menghendaki, tidak mempunyai niat, dan tidak menyetujui perang, seperti yang dijelaskan oleh Kawan Malenkov di muka sidang Soviet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953. Kawan Malenkov antara lain mengatakan: “Kita tetap berpegang teguh pada pendirian bahwa sekarang tidak ada pertikaian atau soal-soal yang belum diselesaikan, yang tidak bisa dipecahkan secara damai dengan persetujuan bersama antara negara-negara yang bersangkutan.” Selanjutnya dikatakannya: “Ini juga berlaku mengenai soal-soal yang bertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kita dulu berpendirian dan sekarang juga berpendirian perlunya kedua sistem hidup berdampingan secara damai. Kita berpendapat bahwa tidak ada dasar-dasar objektif yang mengharuskan adanya bentrokan-bentrokan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kepentingan keamanan kedua negara dan kepentingan keamanan internasional, kepentingan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bisa dijamin atas dasar hubungan normal antara kedua negara.

Stalin dalam bukunya yang telah disebutkan di atas menyatakan, bahwa sifat-sifat dan syarat-syarat yang penting daripada hukum yang pokok daripada Sosialisme bisa secara garis besar diformulasi sebagai berikut: “Jaminan kepuasan secara maksimum daripada kebutuhan-kebutuhan materiil dan kultural yang terus-menerus meningkat daripada seluruh masyarakat melalui perluasan dan penyempurnaan produksi sosialis yang terus-menerus atas dasar teknik yang lebih tinggi.” Dengan formulasi ini, menjadi jelas bahwa Sosialisme tidak mengenal keuntungan maksimum bagi segolongan kecil manusia, tidak mengenal krisis, tidak mengenal perkembangan teknik yang terputus-putus berhubung dengan adanya krisis yang timbul periodik, tidak mengenal penghancuran tenaga-tenaga produktif daripada masyarakat yang juga disebabkan oleh krisis. Sosialisme hanya mengenal kepuasan maksimum mengenai kebutuhan-kebutuhan materiil dan kultural, hanya mengenal perluasan produksi yang tak terputus-putus dan kemajuan penyempurnaan produksi yang terus-menerus atas dasar teknik yang lebih tinggi.

Kenyataan internasional seperti tersebut di atas jelas menunjukkan adanya perjuangan sengit antara kekuatan reaksioner yang mempertahankan penindasan kapitalisme dan perang dengan kekuatan Rakyat sedunia yang memperjuangkan kemerdekaan nasional yang penuh bagi semua bangsa, memperjuangkan demokrasi, perdamaian, dan Sosialisme.

Propaganda palsu kaum imperialis dan kaki tangannya selalu memutarbalikkan kenyataan dan menggambarkan kenyataan dunia sekarang hanya berputar di sekitar “pertentangan antara Amerika dan Rusia yang tidak kenal damai”, seolah-olah yang berkepentingan dan terlibat dalam perjuangan ini hanya kedua negara besar itu saja dan seolah-olah Uni Soviet juga menjalankan politik imperialis seperti pemerintah Amerika Serikat. Inilah yang dipropagandakan oleh kaum sosialis kanan dan oleh kaum reaksioner lainnya di seluruh dunia, dan inilah juga yang dipropagandakan oleh kaum sosialis kanan Indonesia, oleh pemimpin-pemimpin Masyumi, dan oleh kaum reaksioner lainnya.

Kenyataannya adalah tidak seperti yang dipropagandakan oleh kaum reaksioner di dalam dan di luar negeri. Dari luar memang kelihatan seolah-olah hubungan antara Amerika dengan negeri-negeri kapitalis yang dikuasainya adalah berjalan dengan baik dan lancar saja. Tetapi kita akan salah jika kita hanya melihat dari luarnya saja, jika kita tidak melihat kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan yang ada di dalamnya. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Stalin, bahwa walaupun negeri Eropa Barat, Jepang, dan negeri-negeri kapitalis lainnya sudah jatuh ke dalam kekuasaan Amerika Serikat, tetapi adalah keliru sekali jika mengira bahwa negeri-negeri ini akan membiarkan saja kekuasaan dan tindasan yang terus-menerus dari Amerika Serikat, jika mengira bahwa mereka tidak akan mencoba melepaskan diri dari ikatan Amerika dan menempuh jalannya sendiri, jalan perkembangan yang bebas. Hal ini sudah dibuktikan dalam perkembangan sehari-hari daripada hubungan Amerika Serikat dengan negeri-negeri yang dikuasainya, yang makin hari makin tampak dan makin keras “pemberontakan-pemberontakan” negeri-negeri yang dikuasai dan dipimpin oleh Amerika terhadap Amerika sendiri. Ini bukti tentang tidak benarnya keterangan yang mengatakan bahwa tidak mungkin timbul perang antara negeri-negeri kapitalis sendiri. Secara teoritis, tentu saja pertentangan-pertentangan antara kaipitalisme dan sosialisme adalah lebih tajam daripada pertentangan-pertentangan antara negeri kapitalis. Ini adalah benar, sebelum maupun sesudah perang dunia kedua. Tetapi sejarah telah membuktikan kepada kita, bahwa perang dunia kedua tidak dimulai sebagai perang dengan Uni Soviet, tetapi dimulai sebagai perang antara negeri-negeri kapitalis.

Di dunia kapitalis tidak ada ketenteraman hidup karena pertentangan dan permusuhan kelas tidak menjamin adanya hidup tenteram dan damai bagi manusia. Penghisapan, penindasan, permusuhan, pengrusakan, dan perang adalah kenyataan-kenyataan yang spesifik daripada masyarakat dunia kapitalis. Sebaliknya, kemajuan yang terus-menerus dalam kekuatan ekonomi nasional dan dalam kehidupan materiil dan kultural daripada Rakyat adalah kenyataan-kenyataan yang spesifik daripada dunia Sosialis dan Demokrasi Rakyat. Saling membantu secara jujur dan persamaan hak antara bangsa-bangsa, dan persatuan yang kokoh antara pemerintah dan Rakyatnya, membikin dunia Sosialis dan Demokrasi Rakyat menjadi benteng raksasa yang tidak mungkin dihancurkan.

Terbaginya dunia dalam dua kamp, yaitu kamp kapitalis di satu pihak dank amp Sosialis dan Demokrasi Rakyat di pihak lain, berarti juga adanya dua macam kesatuan ekonomi dan dua macam pasar dunia. Di satu pihak, pasar dunia kapitalis yang terdiri dari negara-negara imperialis dengan daerah pengaruhnya dan negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan yang dikuasainya, dan di pihak lain pasar dunia demokratis yang terdiri dari Uni Soviet, RRT, dan negara-negara Demokrasi Rakyat lainnya.

Kedua pasar di atas mempunyai sifat dan perkembangannya sendiri.

Pasar dunia kapitalis makin lama makin dikuasai oleh imperialisme Amerika yang paling kaya dan oleh karena itu paling kuasa. Dengan jalan menekan atau mematikan imperialisme negeri-negeri lain dan dengan memperhebat penghisapan dan penindasan terhadap kaum buruh dan Rakyat di negeri-negeri imperialis lainnya, kaum imperialis Amerika berusaha untuk lebih memperkaya diri lagi. Apa yang dinamakan “bantuan” oleh Amerika kepada negeri-negeri yang ekonominya lemah, tidak menimbulkan kerja sama yang baik antara Amerika dengan negeri-negeri yang “dibantu”, tetapi sebaliknya malahan menimbulkan perlawanan dan “pemberontakan”. Seorang anti-Komunis seperti Clement Attlee, pemimpin Partai Buruh Inggris, menentang politik “bantuan” Amerika dengan slogannya “Dagang, bukan bantuan” (“Trade, not aid”). Slogan Attlee bukan ditimbulkan oleh karena persetujuannya pada politik Komunis yang melawan politik “bantuan” Amerika, tetapi adalah semata-mata timbul karena kepentingan ekonomi imperialisme Inggris sendiri, yang oleh politik “bantuan” Amerika mendapat tekanan-tekanan yang keras sehingga tidak bisa berkembang dengan bebas.

Apa yang dinamakan “bantuan” Amerika itu bukanlah untuk memulihkan ekonomi damai, ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup Rakyat daripada negeri yang menerima “bantuan” itu, akan tetapi digunakan untuk memperluas ekonomi perang dan pembikinan alat-alat pembunuh secara besar-besaran. Bukan itu saja! Dengan “bantuan” itu, Amerika menguasai negeri-negeri yang “dibantu”, bukan saja menguasai lapangan ekonomi dan politik, tetapi juga militer. Pengangguran, kenaikan harga barang-barang, kenaikan pajak, merosotnya upah riil, dan lain-lain adalah kejadian-kejadian yang lumrah dan merajalela dalam dunia imperialis.

Sebaliknya daripada apa yang terjadi dalam kamp kapitalisme, kerja sama yang jujur dan sukarela antara semua bangsa di lapangan kebudayaan dan perdagangan, di lapangan pembangunan ekonomi nasional masing-masing negeri, makin lama bertambah erat sehingga makin memperkokoh dan menguatkan persekutuan lahir dan batin antara negara-negara dari kamp Sosialis dan Demokrasi Rakyat.

Imperialisme Amerika, dengan politik embargo dan blokadenya melarang negeri-negeri dari dunia kapitalis untuk mengadakan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan dunia Sosialis dan Demokrasi Rakyat. Sebaliknya, Uni Soviet dan negara-negara Demokrasi Rakyat mengambil tindakan-tindakan yang nyata untuk memperbaiki kembali dan memperluas hubungan dagang internasional yang normal dengan semua negeri manapun juga, termasuk dengan Amerika Serikat. Amerika takut adanya persaingan secara damai, dan oleh karena itu terus-menerus melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap negeri-negeri yang dikuasainya dan terus-menerus memprovokasi timbulnya perang dunia baru.

Demikianlah perkembangan dunia sesudah perang dunia ke-II, perkembangan yang sudah terang tidak menguntungkan kaum kapitalis monopoli dan seluruh kaum reaksi, tetapi sebaliknya, sangat menguntungkan gerakan kemerdekaan Rakyat, gerakan demokrasi dan perdamaian.

2. Beberapa Kemenangan Besar daripada Keinginan Damai Umat Manusia atas Kaum Agresor

Dalam keadaan sekarang situasi internasional sangat dikarakterisasi oleh kemenangan-kemenangan besar dari Uni Soviet, dari RRC dan dari seluruh kamp perdamaian dan demokrasi dalam perjuangan untuk meredakan keadaan internasional yang tegang, untuk perdamaian, dan untuk mencegah perang dunia baru.

Rakyat di seluruh dunia menyambut dengan gembira gencatan senjata di Korea sebagai hasil pekerjaan perdamaian yang sudah lebih dari tiga tahun. Ini adalah suatu kemenangan besar daripada gerakan perdamaian sedunia, satu kemenangan dari keinginan damai dari berjuta-juta Rakyat yang sudah demikian besar kekuasaannya sehingga dapat memaksa kaum agresor menghentikan perbuatan-perbuatannya yang di luar batas perikemanusiaan. Dengan ini, keinginan imperialisme Amerika untuk menundukkan Rakyat Korea yang gagah berani menjadi impian kosong belaka. Perjuangan Rakyat Korea terhadap kaum intervensionis dan orang-orang sewaan klik Syngman Rhee telah menunjukkan bahwa kesetiaan kepada kemerdekaan nasional dan perdamaian dari sesuatu negeri telah melahirkan kekuatan raksasa, melahirkan keberanian dan heroisme yang meliputi massa yang sangat luas. Rakyat Korea telah menarik perhatian seluruh dunia kemanusiaan untuk berdiri di pihaknya. Sangat mengharukan dan tak mungkin dilupakan oleh sejarah umat manusia tentang kekesatriaan dan keperwiraan Tentara Sukarela Tiongkok yang berjuang mati-matian dan dengan gagah berani untuk kemerdekaan tanah air tetangganya dan untuk perdamaian dunia.

Bersama-sama dengan Rakyat seluruh dunia, Rakyat Indonesia menyambut gencatan senjata di Korea dengan penuh rasa kegembiraan dan penuh rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Rakyat Korea, kepada Tentara Rakyat Korea dan Tentara Sukarela Tiongkok. Pidato Profesor Dr. Priyono dan pidato beberapa pemuka Rakyat lainnya pada malam Menyambut Gencatan Senjata di Korea dalam bulan Agustus 1953, adalah pernyataan rasa gembira, rasa terima kasih, dan rasa hormat Rakyat Indonesia kepada Rakyat Korea. Sebagaimana juga di negeri-negeri lain, di Indonesia hanya kaum reaksioner yang sangat jahat yang tidak ikut bergembira dengan tercapainya gencatan senjata di Korea.

Dengan kemenangan gemilang dari dunia damai di front Korea, Kawan Malenkov antara lain berkata dalam sidang Soviet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953: “Kami, Rakyat Soviet, mengharap dengan sangat agar kehidupan Rakyat Korea yang gagah berani bisa berkembang dalam keadaan damai. Uni Soviet akan membantu Rakyat Korea untuk menyembuhkan luka yang berat yang disebabkan oleh perang. Pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan satu milyar rubel (1.000.000.000 rubel; 1 rubel sama dengan kira-kira 3 rupiah) untuk membangunkan kembali ekonomi Korea yang rusak.” Sebagaimana kita ketahui usul pemerintah Uni Soviet ini diterima dengan suara bulat oleh Soviet Tertinggi.

Apa yang terjadi di Korea adalah kejadian di bagian Timur dari dunia.

Di bagian Barat dari dunia, keinginan damai juga telah mendapat kemenangan dengan menggagalkan avontur provokatif dari imperialisme Amerika di Berlin dalam bulan Juni 1953. Organisator-organisator dari perbuatan provokatif di Jerman bertujuan menghancurkan kekuatan demokrasi di Jerman, menghancurkan benteng kekuatan cinta damai dari Rakyat Jerman, yaitu Republik Demokrasi Jerman. Mereka mau mengembalikan Jerman menjadi Jerman di zaman Hitler, menjadikan Jerman suatu negara militer dan menghidupkan kembali biang keladi peperangan di jantung Eropa. Hal ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu ia harus ditindas dan akhirnya memang dapat ditindas. Kalau tidak segera ditindas maka kejadian di Berlin akan mempunyai akibat internasional yang besar dan akan membawa bencana, tidak hanya bagi Rakyat Jerman, tetapi juga bagi seluruh dunia. Kejadian di Berlin bulan Juni 1953 hanyalah satu cara imperialisme Amerika memprovokasi perang baru.

Makin banyak kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai oleh gerakan demokrasi dan perdamaian untuk meredakan kegentingan internasional, makin terjepitlah kedudukan kaum penghasut-penghasut perang dan ini membikin mereka makin bertambah mata gelap. Dengan segenap kekuatannya, mereka mencoba menggagalkan usaha-usaha untuk meredakan kegentingan internasional. Inilah yang menjadi sebab mengapa gencatan senjata di Korea tadinya terus-menerus diundur, yang menjadi sebab diciptakannya batu loncatan perang dunia baru di Jerman dan di Jepang, yang menyebabkan terjadinya coup atau percobaan coup di beberapa negeri, yang menyebabkan provokasi-provokasi di negeri-negeri yang termasuk kamp demokrasi dan yang menyebabkan digunakannya politik bom atom yang bersifat santase (pemerasan).

Golongan agresor dengan keras melawan tiap-tiap usaha untuk meredakan kegentingan internasional. Mereka takut pada keredaan internasional, karena jika ini terjadi maka mereka akan terpaksa mengurangi perdagangan senjata mereka yang memberi keuntungan luar biasa pada raja-raja meriam mereka. Mereka takut kehilangan keuntungan mereka yang luar biasa besarnya.

Untuk mencegah keredaan kegentingan internasional, Amerika tidak hanya tidak menarik kembali tentaranya dari daerah-daerah yang didudukinya, seperti Jerman, Austria, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya, tetapi juga malahan memperkuat pendudukannya di negeri-negeri tersebut dan menempatkan pasukan-pasukannya di negara-negara seperti Inggris, Perancis, dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Amerika berbuat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam PBB, perjanjian Potsdam, dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang dimaksudkan untuk memperkokoh perdamaian. Lebih jauh lagi, Amerika malahan terang-terangan melanggar semua perjanjian perdamaian dengan mendirikan blok-blok agresif seperti blok Pakta Atlantik (NATO) yang dimaksudkan untuk mempersiapkan agresi baru terhadap Uni Soviet, seperti apa yang mereka namakan “Masyarakat Pertahanan Eropa” dengan “Tentara Eropa”-nya yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali tentara fasis Jerman bagi keperluan agresinya di Eropa, dan seperti ANZUS dan Pakta Pasifik yang dimaksudkan semacam NATO bagi daerah Asia. Semua blok itu dinyatakan kepada dunia sebagai blok-blok yang mempunyai tujuan defensive, tetapi yang sebenarnya adalah merupakan pengkhianatan yang besar terhadap perdamaian. Kegiatan Amerika tampak di front Vietnam dengan menjual senjatanya kepada imperialisme Perancis untuk membunuh Rakyat Vietnam yang cinta damai. Kegiatan-kegiatan Amerika di Iran telah menimbulkan ketegangan yang besar di dalam negeri Iran, dan akhirnya menimbulkan perebutan kekuasaan oleh agen imperialis Amerika, seorang penganut fasisme, Fazlollah Zahedi. Peristiwa ini terjadi ketika sedang ada pembicaraan antara pemerintah Uni Soviet dengan pemerintah Mossadeq. Kawan Malenkov dalam pidatonya di muka Soviet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953 antara lain mengatakan tentang ini: “Kami harap pembicaraan ini akan berhasil. Tidak berapa lama yang lalu telah tercapai persetujuan yang saling menguntungkan dalam soal memajukan perdagangan antara kedua negeri. Adalah bergantung kepada pemerintah Iran apakah hubungan Soviet – Iran akan maju melalui jalan hubungan tetangga yang baik, jalan perluasan hubungan ekonomi dan kebudayaan.” Takut akan adanya hubungan sukarela antara kedua bangsa ini, pemerintah Amerika menyiapkan dan akhirnya memerintahkan perebutan kekuasaan.

Menjadi jelaslah sekarang, bahwa di samping kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kekuatan perdamaian dunia, bekerjalah satu kekuatan lain untuk mempertegang situasi internasional guna kepentingan beberapa gelintir raja-raja meriam dan avonturir-avonturir politik internasional. Mereka melihat keredaan kegentingan internasional sebagai suatu bencana bagi dirinya. Mereka memilih jalan avontur dan melanjutkan politiknya yang agresif. Provokasi-provokasi internasional dan apa yang dinamakan “siasat perang dingin” dan segala macam lagi adalah untuk mengabdi politik ini. 

Dalam pidatonya di muka Soviet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953, Kawan Malenkov berhubung dengan kegiatan kekuatan-kekuatan agresif sekarang ini, antara lain mengatakan: “Sejarah hubungan internasional belum pernah mengenal aktivitas subversif yang demikian luasnya, campur tangan yang begitu kasar dalam soal-soal intern negara-negara dan provokasi yang begitu sistematis sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan agresif.”

Demikianlah secara singkat keadaan internasional pada saat-saat yang terakhir ini. Perkembangan keadaan internasional pada saat-saat yang terakhir ini adalah sangat baik bagi kemajuan demokrasi dan perdamaian, tetapi di samping itu kekuatan reaksioner terus-menerus dan dengan segenap tenaganya berusaha untuk mencegah perkembangan ke arah yang sehat ini. Keadaan ini mengharuskan kita untuk lebih waspada lagi. Kita harus ingat, bahwa musuh-musuh Rakyat dan musuh-musuh kemanusiaan tidak akan menyerah secara sukarela, sebaliknya, mereka akan meneruskan pekerjaannya yang anti-Rakyat dan antidamai yang keji dan jahat. Mereka tidak segan-segan untuk mengadakan teror dan provokasi dan untuk mengulanginya berkali-kali seperti yang telah terjadi dengan provokasi fasis di Berlin dalam bulan Juni 1953 dan seperti yang banyak mereka lakukan untuk mengacaukan ekonomi dan hidup damai Rakyat Uni Soviet dan negara-negara Demokrasi Rakyat. Kekejian dan kejahatan mereka dibuktikan oleh perbuatan agen-agen imperialis Amerika seperti Tito di Yugoslavia, Rajk di Hongaria, Slanski di Cekoslovakia, Gomulka di Polandia, Kostov di Bulgaria, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan mereka yang keji dan kotor. Belakangan ini agen terbesar dari imperialisme dunia, yaitu pengkhianat Beria, telah terbongkar rahasianya beserta kaki tangannya yang tersebar di mana-mana. Di mana-mana, perbuatan agen-agen imperialis yang jahat ini dapat dilikuidasi. Berhasilnya pekerjaan melikuidasi perbuatan kaum pengkhianat ini merupakan pukulan besar bagi kaum imperialis, berarti kaum imperialis kehilangan kakitangannya yang penting. Semuanya harus menjadi peringatan bagi gerakan Rakyat, nasional maupun internasional.

Kaum reaksi yang di mana-mana berada dalam keadaan terjepit tidak bisa mengambil jalan lain, kecuali jalan intimidasi, provokasi, sabot, santase, teror, dan akhirnya coup d’état. Ini kita lihat di luar negeri dan kita lihat di Indonesia sendiri. Oleh karena itulah semuanya bukan soal teoritis lagi bagi Rakyat Indonesia, tetapi sudah menjadi soal praktis.

3. Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Perdamaian

Keadaan internasional seperti tersebut di atas meletakkan kewajiban yang berat di atas pundak tiap-tiap bangsa yang cinta demokrasi dan perdamaian, jadi juga di atas pundak Bangsa Indonesia.

Rakyat Indonesia tidak boleh bersikap “netral” terhadap soal damai dan perang. Sikap “netral” adalah menguntungkan penghasut-penghasut perang dan melemahkan perjuangan untuk perdamaian, karena dengan bersikap “netral” kita tidak mungkin memobilisasi massa untuk menentang perang dan membela perdamaian dengan mati-matian.

Di Indonesia ada dua macam sikap “netral” atau “bebas” terhadap kekuatan perdamaian yang dipelopori oleh Uni Soviet dan kekuatan yang hendak menimbulkan perang dunia yang baru yang dipelopori oleh imperialisme Amerika Serikat.

Sikap “netral” atau “bebas” yang pertama ialah yang dilakukan dengan sadar untuk menipu oleh agen-agen imperialis, seperti oleh pemimpin-pemimpin sosialis kanan dan pemimpin-pemimpin Masyumi. Mereka mengetahui, bahwa mereka akan mendapat tentangan yang keras dari Rakyat Indonesia, jika mereka terang-terangan menyetujui perang dan terang-terangan memihak Amerika Serikat. Oleh karena itu, mereka memakai kedok “netral” atau “bebas”. Pemimpin-pemimpin Masyumi Sukiman-Subarjo-Wibisono yang melakukan Razia Agustus atas perintah imperialisme Amerika mencantumkan dalam program pemerintahnya politik luar negeri yang “bebas”. Demikian juga kaum sosialis kanan ngomong tentang politik “netral”, politik “bebas”, atau politik “kekuatan ketiga” untuk menutupi pengabdiannya yang setia kepada imperialisme. Makin lama makin jelas bagi Rakyat Indonesia apa artinya politik luar negeri yang “netral” atau “bebas” daripada pemimpin-pemimpin PSI, Masyumi, dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya. Sikap “netral” atau “bebas” semacam ini harus kita telanjangi dan kita kupas maksud-maksud yang sesungguhnya, agar tidak menjadi racun bagi Rakyat.

Sikap “netral” atau “bebas” yang kedua ialah sikap dari orang-orang yang karena tidak mengerti, karena naif, mengira bahwa ada kekuatan gaib yang bisa berdiri di antara damai dan perang. Golongan yang bersikap “netral” atau “bebas” karena tidak mengerti atau karena naif itu sangat banyak di kalangan bangsa kita, juga banyak terdapat di kalangan Rakyat biasa. Terhadap golongan yang tidak mengerti atau naif ini, kaum Komunis harus bersikap sabar dalam meyakinkan mereka. Kita harus menyakinkan mereka, bahwa sikap mereka yang bimbang adalah merugikan perdamaian dan merugikan Indonesia. Dengan sikap bimbang, kekuatan raksasa daripada Rakyat tidak mungkin dibangunkan untuk membela perdamaian dunia dan membela suasana damai di Indonesia. Tiap-tiap akibat sikap mereka yang bimbang yang sudah terbukti merugikan perdamaian dunia dan merugikan suasana damai di Indonesia harus segera dikupas dan sikap mereka yang ternyata keliru itu harus dikritik.

Politik perdamaian, sebagaimana dikatakan oleh Kawan Malenkov, sekali-kali bukanlah soal “taktik” atau “manuver diplomatik”, melainkan garis umum kita di lapangan politik luar negeri, jadi satu-satunya garis yang benar bagi Partai kita di saat sekarang dan seterusnya.

Apakah tujuan gerakan perdamaian itu? Jusuf Stalin dalam bukunya Masalah-Masalah Ekonomi Sosialisme di Uni Republik-Republik Soviet Sosialis menjelaskan bahwa “tujuan gerakan perdamaian sekarang ini ialah membangkitkan massa Rakyat untuk berjuang guna memelihara perdamaian dan mencegah perang dunia yang lain”, dan bahwa “tujuan gerakan ini bukanlah untuk menumbangkan kapitalisme dan mendirikan Sosialisme — ia membatasi diri kepada tujuan demokratis untuk memelihara perdamaian”. Maka itu gerakan perdamaian mesti merupakan gerakan yang seluas-luasnya, yang meliputi seluas-luasnya golongan dari aliran dan kepercayaan apapun.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia kita harus insaf, bahwa bahaya perang lebih mengancam Indonesia daripada mengancam Uni Soviet dan negeri-negeri Demokrasi Rakyat, karena dalam menyiapkan kekuatan perangnya, imperialisme Amerika berkepentingan terlebih dulu untuk menguasai negeri-negeri lain yang lemah. Maka itu gerakan perdamaian adalah pertama-tama untuk kita sendiri, untuk Indonesia dan Rakyat Indonesia.

Di atas segala-galanya, Rakyat Indonesia harus dengan sekuat tenaga mencegah timbulnya bahaya perang yang baru. Kita harus mencegah Indonesia terseret ke dalam peperangan. Kita harus berpegang teguh pada prinsip, bahwa tidak ada persoalan dan pertikaian internasional yang tidak dapat diselesaikan secara damai dengan perundingan antara negara-negara yang bersangkutan.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, kita harus meluaskan dan mengonsolidasi perdamaian yang telah tercapai di Korea dengan menuntut supaya semua tentara asing yang ada di wilayah Korea ditarik dan supaya seluruh wilayah Korea dipersatukan secara damai menjadi satu negara di bawah pimpinan satu pemerintah nasional Korea yang demokratis. Kita harus memperjuangkan supaya apa yang sudah tercapai di Korea juga dilaksanakan di front Vietnam, agar seluruh Rakyat Vietnam yang cinta damai dapat hidup bebas dan sejahtera.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, kita harus menentang dan mencegah timbulnya kembali militerisme Jepang dan Jerman yang sekarang sedang dibangunkan oleh imperialisme Amerika. Dalam menentang timbulnya kembali militerisme di Jepang, kita menyatakan diri bersatu dengan Rakyat Jepang yang menentang pendudukan tentara Amerika di tanah airnya, yang berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan politik dan ekonomi dari imperialisme Amerika, untuk mengadakan hubungan diplomatik dan hubungan dagang yang normal dengan semua negeri, terutama dengan Uni Soviet dan RRC, yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi Jepang, untuk mencapai kemerdekaan yang penuh bagi Jepang. Untuk mencegah timbulnya kembali militerisme di Jerman, seluruh wilayah dan Rakyat di Jerman harus dipersatukan secara damai dalam satu Negara Jerman yang demokratis dengan satu pemerintah nasional dari Bangsa Jerman sendiri sonder campur tangan negara asing manapun juga. Dengan Negara Jerman yang demokratis ini harus segera diadakan perjanjian perdamaian yang sudah delapan tahun terus-menerus ditunda-tunda saja oleh politik imperialisme Amerika di Jerman. Dengan demikian, Bangsa Jerman akan menempati tempat yang sewajarnya dalam pergaulan bangsa-bangsa yang demokratis dan cinta damai.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, Indonesia harus memperjuangkan terselenggaranya hubungan dagang internasional yang normal dan bebas antara Barat dan Timur, antara semua negara di dunia berdasarkan persamaan dan saling menguntungkan serta sonder campur tangan dalam soal-soal intern negara lain. Untuk memperkuat hubungan persaudaraan dalam suasana damai antara bangsa-bangsa, pertukaran delegasi-delegasi Rakyat antara negara-negara mesti diperbanyak.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, Rakyat Indonesia harus menyokong tiap-tiap perjuangan Rakyat untuk mencapai kemerdekaan yang penuh seperti yang dilakukan oleh Rakyat Malaya, Filipina, Birma, Siam, India, Maroko, Tunisia, Kenya, Iran, dan lain-lain, karena kemerdekaan nasional tiap-tiap bangsa adalah mempunyai arti yang penting bagi perdamaian dunia dan bagi Indonesia sendiri.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, kita harus menentang keras politik Belanda yang tidak tahu malu terhadap Irian Barat, wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Laporan tahunan Kementerian Luar Negeri Belanda dan keterangan Ratu Juliana yang disampaikan dalam pembukaan parlemen Belanda tanggal 15 September 1953 menyatakan, bahwa pemerintah Belanda tidak melihat faedahnya untuk memulai lagi perundingan dengan Indonesia mengenai status Irian Barat. Dengan perkataan lain, pemerintah Belanda tidak lagi menganggap Irian Barat sebagai daerah sengketa antara Belanda dan Indonesia. Ini adalah bukti yang senyata-nyatanya bahwa imperialisme Belanda seenaknya saja melanggar perjanjian yang sudah dibikinnya dengan Indonesia, bahwa imperialisme Belanda dengan bantuan sepenuhnya dari imperialisme Amerika tetap mau meneruskan kolonialisme model lama di Irian Barat. Padahal bagi Indonesia, jika Belanda terus berkuasa di Irian Barat adalah merupakan ancaman pistol yang terus-menerus ditujukan kepada Republik Indonesia.

Pelaksanaan daripada semua tindakan-tindakan ke arah perdamaian akan lebih mudah apabila badan internasional PBB selekasnya dapat dipulihkan kembali kepada fungsinya yang semestinya seperti yang tersebut dalam Piagam Bangsa-Bangsa. Badan internasional ini harus bisa kembali menjadi alat dan tempat untuk menyelesaikan semua persoalan dan pertikaian internasional secara damai. Praktik sampai sekarang, di mana PBB praktis menjadi embel-embel dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, harus dihentikan selekas-lekasnya. Seorang anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, D. Jay namanya, karena melihat kedudukan PBB yang dikangkangi oleh Amerika, telah mengatakan kepada koresponden AFP, dalam hubungan dengan gencatan senjata di Korea dan pemasukan RRC ke dalam PBB, bahwa “Rakyat Inggris umumnya telah memutuskan untuk tidak ikut serta dalam suatu peperangan umum melawan RRC. Mereka menghendaki agar PBB menjadi mimbar untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian dan untuk mempertegak hukum, tapi bukan untuk menjadi ‘club anti-Komunis’” (berita AFP tanggal 17 September 1953). Ucapan anggota Partai Buruh ini tidak boleh kita pandang sebagai persetujuannya kepada Komunisme, tetapi semata-mata didorong oleh keadaan ekonomi di Inggris yang makin lama makin bangkrut karena ditekan terus-menerus oleh Amerika. Syarat yang penting bagi PBB, jika ia hendak kembali kepada kedudukannya yang semestinya, yang sesuai dengan Piagam Bangsa-Bangsa, ialah memberikan kedudukan yang sewajarnya sebagai anggota PBB kepada RRC yang mewakili lebih dari 600 juta manusia, dan mengeluarkan klik Kuomintang yang sampai sekarang dengan tidak sah duduk dalam badan internasional itu.

Satu faktor yang menentukan bagi terlaksananya semua cita-cita umat manusia ialah, jika mengenai semua soal internasional ada kata sepakat antara negara-negara besar Amerika Serikat, Uni Soviet, RRC, Inggris, dan Perancis. Oleh karena itu, perjuangan untuk mencapai Pakta Perdamaian antara Lima Besar adalah perjuangan yang penting dan bersifat menentukan.

Rakyat Indonesia akan mendapat manfaat yang besar jika pemerintah Indonesia —yang sekarang sampai batas-batas tertentu mendapat sokongan Rakyat— konsekuen menjalankan politik perdamaian dan konsekuen menjalankan “good neighbour policy” (politik hubungan baik dengan negeri tetangga) yang telah dipraktikkan dengan Filipina, Birma, India, dan lain-lain, serta juga meluaskan prinsip ini dengan tetangga kita yang besar, yaitu RRC, dan dengan tetangga kita yang gagah berani Republik Demokrasi Rakyat Korea dan Republik Demokrasi Vietnam. Pelaksanaan dari politik luar negeri ini hanya akan menguntungkan Rakyat Indonesia dan menempatkan Republik Indonesia pada tempatnya yang terhormat dalam pergaulan dan hubungan internasional.

Kewajiban Partai di Lapangan Politik Luar Negeri Sekarang adalah Sebagai Berikut:

            1) Melanjutkan perjuangan untuk perdamaian, untuk mencegah timbulnya perang dunia yang baru dan memperjuangkan supaya semua pertikaian internasional diselesaikan dengan perundingan secara damai; memperjuangkan adanya kerja sama antara Indonesia dengan semua negeri yang cinta damai dengan tujuan mempertahankan perdamaian dan mencegah peperangan.

            2) Memperjuangkan adanya kerja sama di lapangan ekonomi dan kebudayaan antara Indonesia dengan semua negara atas dasar saling menguntungkan dan persamaan sepenuhnya; menyokong tiap-tiap perjuangan Rakyat untuk kemerdekaan nasional yang penuh.

            3) Ikut mengonsolidasi kemenangan perdamaian di Korea dan memperjuangkan agar gencatan senjata yang sudah tercapai di front Korea juga tercapai di front Vietnam; menentang timbulnya militerisme di Jepang dan Jerman dan melawan provokasi-provokasi untuk menimbulkan perang baru di Jerman.

            4) Memperjuangkan supaya kedudukan PBB sesuai dengan Piagam Bangsa-Bangsa, yaitu sebagai alat umat manusia untuk perdamaian; memperjuangkan masuknya RRC sebagai anggota PBB, dan memperjuangkan tercapainya Pakta Perdamaian antara Lima Besar (Amerika Serikat, Uni Soviet, RRC, Inggris, dan Perancis).

            5) Memperjuangkan pembatalan perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan yang diadakan antara Indonesia dengan negara-negara lain yang merusak kemerdekaan dan suasana damai di Indonesia.

 

II

Situasi Dalam Negeri Indonesia

1. Indonesia Setengah Jajahan Membawa Akibat Krisis Ekonomi yang Terus-Menerus. Jalan untuk Mengatasinya ialah Melikuidasi Keadaan Setengah Jajahan dan Menggantikannya dengan Sistem Demokrasi Rakyat

Sudah tiga setengah tahun PKI menerang-nerangkan kepada Rakyat dengan terus-menerus dan dengan tidak jemu-jemunya, bahwa persetujuan KMB yang dibikin oleh Hatta dan Sultan Abdul Hamid dengan pemerintah Belanda adalah persetujuan kolonial, persetujuan yang tidak dibikin atas dasar kedudukan yang sama antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Pada permulaannya, banyak orang yang percaya pada Hatta yang mengatakan, bahwa persetujuan KMB berarti “lenyapnya kekuasaan kolonial atas Indonesia”. Tetapi lama-kelamaan tipu daya kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri ini terbongkar juga, berkat penerangan-penerangan yang diberikan oleh kaum Komunis dan oleh golongan-golongan demokratis lainnya dan berkat pengalaman Rakyat sendiri yang pahit menanggung akibat persetujuan KMB. Akhirnya seluruh bangsa mengetahui, bahwa “penyerahan kedaulatan” yang diberikan berdasarkan persetujuan KMB oleh Kerajaan Belanda kepada Indonesia adalah hanya lamunan belaka, adalah sandiwara sebesar-besarnya yang pernah terjadi dalam sejarah Bangsa Indonesia.

Dengan persetujuan KMB, imperialisme Belanda berhasil dalam mempertahankan pengawasannya di Indonesia, Indonesia menjadi anggota dari apa yang dinamakan Uni Indonesia-Belanda. Politik luar negeri dan perdagangan luar negeri Indonesia dikontrol oleh Pemerintah Belanda. Irian Barat, bagian yang sah dari Republik Indonesia, masih sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Sumber-sumber ekonomi yang penting tetap dalam kekuasaan negeri-negeri imperialis. Pegawai-pegawai sipil dan militer Belanda masih tetap mengontrol alat-alat negara dan tentara Indonesia.

Persetujuan KMB telah membikin Indonesia yang merdeka dan berdaulat menjadi negeri setengah jajahan, yaitu negeri yang kelihatannya mempunyai “hak memerintah diri sendiri”, tetapi dalam kenyataannya, kekuasaan yang sesungguhnya, terutama kekuasaan di lapangan ekonomi, masih tetap di tangan kaum imperialis, terutama kaum imperialis Belanda.

Bermacam-macam demagogi oleh kaum reaksioner telah dilakukan untuk mengabui mata Rakyat, antara lain demagogi tentang pembangunan, industrialisasi, dan kesejahteraan negeri. Semuanya ini adalah demagogi, omong besar tetapi tidak ada buktinya, selama ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh kaum kapitalis monopoli asing. Dengan demagogi ini, Indonesia bukannya makin dekat kepada pembangunan, industrialisasi, dan kesejahteraan, tetapi makin lama makin jauh. Malahan sebaliknya, Indonesia sekarang berada di dalam cengkeraman krisis ekonomi yang terus-menerus dan sudah dekat pada keruntuhannya.

Bahwa Indonesia berada di dalam cengkeraman krisis ekonomi, ini dibuktikan oleh angka-angka pemerintah sendiri dan oleh kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat. Pemerintah Ali Sastroamijoyo, yang memikul akibat politik ekonomi dan keuangan dari pemerintah Hatta, Natsir, Sukiman, dan yang terakhir politik Sumitro ketika kabinet Wilopo, menerangkan dalam jawaban pemerintah kepada parlemen pada tanggal 2 September 1953, bahwa ketekoran (defisit) untuk 7 bulan pertama tahun 1953 sudah berjumlah sampai 1.600 juta rupiah. Menurut taksiran pemerintah Ali Sastroamijoyo, untuk tahun 1953 kekurangan anggaran belanja akan berjumlah lebih kurang 2.500 juta rupiah. Jumlah ini hampir sama besarnya dengan jumlah yang harus dibayar ke luar negeri untuk “jasa-jasa” (invisibles), yaitu untuk tahun 1953 melebihi 2.300 juta rupiah. Sebagian besar dari jumlah ini merupakan pembayaran untuk modal asing yang ditanam di waktu yang lampau, demikian pengakuan pemerintah Ali Sastroamijoyo. Pembayaran “jasa-jasa” ke luar negeri yang besar jumlahnya pada waktu sekarang, menurut pemerintah Ali Sastroamijoyo sendiri, adalah sebagai akibat dari struktur ekonomi Indonesia sekarang dan sebagai akibat dari politik penanaman modal asing (foreign investment policy) di zaman kolonial, yang sampai sekarang masih berlaku. Di samping ketekoran anggaran belanja Republik Indonesia yang besar, dengan berbagai jalan modal monopoli asing menggondol keuntungan yang luar biasa besarnya ke luar negeri!

Mengenai ekspor dikatakan oleh pemerintah Ali Sastroamijoyo, bahwa kemundurannya di tahun 1953 tidak disebabkan oleh jumlah volume ekspor, akan tetapi disebabkan oleh jumlah harganya. Jadi ekspor tetap besar, tetapi yang merosot ialah harganya. Ini disebabkan oleh politik menekan harga dari imperialisme Amerika dengan melalui politik pembeli tunggal (single buyer), politik blokade dan embargo. Jumlah volume ekspor Indonesia, dan bersamaan dengan itu juga dengan sendirinya jumlah harga barang-barang yang diekspor, bisa berlipat ganda lebih besar jika Indonesia bebas dalam menentukan hubungan dagang dengan luar negeri, jika Indonesia tidak terikat oleh politik blokade dan embargo Amerika. Sebagai contoh sangat mencolok sekali diktator harga dari Amerika dengan lewat Rubber Study Group yang dengan tidak tahu malu menetapkan, bahwa untuk harga karet baru dapat diharapkan perbaikan harga dalam tahun 1957. Padahal, di luar pasar blok Amerika ada negeri-negeri yang bersedia membeli karet Indonesia dan karet negeri-negeri lain dengan harga yang pantas.

Juga politik impor sangat merugikan ekonomi nasional, berhubung politik imperialisme Amerika yang memaksa Indonesia membeli barang-barang yang mereka tentukan macamnya maupun harganya, berhubung masih tetap berkuasanya importer-importir asing, berhubung penurunan nilai rupiah dan berhubung peraturan devisen Sumitro. Berdasarkan persetujuan KMB, Indonesia harus membayar komisi untuk semua ekspor maupun impornya kepada negeri Belanda.

Untuk mengalihkan perhatian orang dari eksploitasi besar-besaran dan keuntungan-keuntungan raksasa yang digondol ke luar negeri oleh kaum kapitalis monopoli asing, oleh kaum reaksioner dilakukan demagogi tentang koperasi. Dalam pidato radio, Drs. Mohammad Hatta, berkenaan dengan Hari Koperasi ke-III pada tanggal 12 Juli 1953 dengan bangga disebutkannya, bahwa jika dibandingkan angka-angka tahun 1951 dengan tahun 1952, maka kelihatan jumlah koperasi bertambah 2.000 buah (semua 7.700), jumlah anggota bertambah kira-kira 179.000 orang (semua 1.180.000 orang), sedangkan uang simpanan meningkat sampai lebih dari Rp. 56 juta. Dalam pidato sambutan Hatta itu terlalu dibesar-besarkan arti dari koperasi kaum pertengahan ini. Padahal tidak ada artinya ribuan perusahaan koperasi kecil-kecilan dengan modal Rp. 56 juta jika dibanding dengan besarnya kapital kaum monopolis asing yang tidak diganggu gugat di Indonesia ini. Nasib daripada koperasi-koperasi ini tidak beda dengan nasib “ikan teri yang ditempatkan dalam satu kolam kecil bersama-sama dengan ikan kakap”. Kalau ikan kakap mau, dalam sekejap mata saja ikan teri itu habis ditelannya. Dalam negeri yang terus-menerus diancam oleh krisis ekonomi, koperasi tidak mempunyai hari depan yang baik, pada waktunya ia akan dihancurkan oleh kapital-kapital monopoli asing, apalagi jika koperasi-koperasi itu berani melangkah ke lapangan operasi kapital-kapital monopoli asing. Tetapi, untuk melangkah ke lapangan operasi kapital-kapital monopoli asing adalah satu lamunan bagi koperasi-koperasi ala Hatta. Jadi koperasi ala Hatta bukanlah obat yang mujarab untuk mengatasi krisis ekonomi, ia hanya untuk memindahkan perhatian, agar perjuangan Rakyat tidak ditujukan kepada melikuidasi kekuasaan kapital monopoli asing di Indonesia.

Dalam Indonesia yang dicengkeram oleh krisis ekonomi, dengan sendirinya tingkat hidup Rakyat sangat merosot dan makin lama makin merosot lagi. Upah kaum buruh Indonesia sangat rendah, sedang upah riilnya terus merosot berhubung dengan harga barang-barang terus meningkat. Jumlah penganggur makin lama makin bertambah banyak. Kaum tani Indonesia yang merupakan 70 % daripada penduduk masih tetap berada dalam kedudukan budak, hidup melarat dan terbelakang di bawah tindasan tuan tanah dan lintah darat. Kaum inteligensia Indonesia juga tidak mempunyai hari depan yang gemilang di dalam Indonesia yang terus-menerus berada dalam cengkeraman krisis ekonomi, karena Indonesia yang tidak makmur tidak memungkinkan perkembangan ilmu dan kebudayaan. Kemerosotan tingkat hidup Rakyat merupakan tanah yang subur bagi musuh-musuh Republik Indonesia untuk meluaskan gerakan terornya yang berupa DI, TII, dan sebagainya.

Kenyataan-kenyataan di atas makin lama makin dalam meyakinkan Rakyat Indonesia, yaitu kaum buruh, kaum tani, kaum inteligensia, kaum borjuis kecil dan borjuis nasional, bahwa sistem ekonomi kolonial harus dihapuskan dan diganti dengan sistem ekonomi nasional. Penghapusan ekonomi kolonial dan penggantiannya dengan ekonomi nasional hanya mungkin dengan menghapuskan persetujuan KMB seluruhnya, karena justru isi pokok daripada persetujuan KMB ialah mengenai kekuasaan ekonomi. Dengan demikian, sebagian besar dari Bangsa Indonesia menjadi yakin, bahwa satu-satunya jalan untuk pembangunan, industrialisasi, dan kesejahteraan ialah jalan kemerdekaan nasional yang penuh dan perubahan-perubahan demokratis, yaitu dengan mewujudkan sistem Demokrasi Rakyat.

2. Perkembangan Front Persatuan Nasional

Dalam keadaan sekarang, di mana persetujuan KMB harus dibatalkan, di mana intervensi Amerika dan negeri-negeri lain harus dilawan, di mana militerisme Jepang yang dibangunkan oleh imperialisme Amerika sekali lagi harus ditentang, di mana Indonesia harus dilepaskan dari Uni Indonesia-Belanda, di mana Irian Barat harus dipertahankan sebagai wilayah Republik Indonesia, dan di mana gerombolan-gerombolan DI, TII, dan gerombolan teror lainnya harus dihancurkan, adalah tugas yang sangat urgen dari kelas buruh untuk lebih memperkuat persatuannya. Persatuan kaum buruh Indonesia makin hari makin kuat. Resolusi Politbiro CC PKI bulan Maret tahun 1952 tentang Kewajiban Front Persatuan Buruh merupakan stimulator yang penting bagi perjuangan kaum buruh Indonesia untuk tuntutan-tuntutan ekonomi dan politiknya yang langsung, untuk mempersatukannya, dan untuk mengonsolidasi organisasinya.

Bersamaan dengan memperkuat persatuannya, kelas buruh memelopori terbentuknya front persatuan nasional yang tumbuh dengan sewajarnya di mana-mana di seluruh Indonesia. Semua orang Indonesia lelaki dan wanita yang setuju dengan kemerdekaan nasional yang penuh bagi tanah air Indonesia dan setuju dengan perdamaian, dengan tiada pandang keyakinan politik, kepercayaan agama, dan kedudukan dalam masyarakat, berdiri di belakang front persatuan nasional ini.

Di bawah pimpinan Partai mulai diadakan propaganda, bahwa perjuangan massa tidak hanya dapat menjamin dipenuhinya sesuatu tuntutan ekonomi, tidak hanya dapat menjamin realisasi daripada sesuatu tujuan politik yang langsung, tetapi juga bisa menjamin kemenangan-kemenangan yang lebih besar. Perjuangan massa tidak hanya bisa mengakibatkan perubahan pemerintah yang tidak mempunyai arti apa-apa karena pemerintah baru tetap menjalankan politik pemerintah yang lama (pemerintah Hatta diganti dengan pemerintah Natsir, dan pemerintah Natsir diganti dengan pemerintah Sukiman), tetapi juga, dan ini adalah penting, perjuangan massa bisa mengakibatkan perubahan dalam politik. Terbentuknya pemerintah Ali Sastroamijoyo membuktikan kebenaran hal ini, dan kejadian ini telah memberi dorongan kepada massa untuk mendapatkan perubahan politik yang lebih besar.

Kepentingan kaum buruh dan kaum tani Indonesia, kepentingan seluruh Rakyat Indonesia lelaki dan wanita, menuntut supaya dilakukan segala sesuatu yang mungkin untuk mengagalkan tindakan-tindakan jahat dari pemimpin-pemimpin Masyumi, PSI, dan kaum reaksioner lainnya, yang atas perintah negeri asing bertindak anti-Rakyat, antidemokrasi, antinasional, dan anti-Indonesia. Kita harus menggagalkan tiap-tiap siasat (manuver) mereka di mana saja, di dalam maupun di luar parlemen, yang legal maupun yang ilegal. Menggagalkan siasat mereka berarti menggagalkan operasi-operasi imperialisme Belanda, Amerika, dan Inggris di lapangan ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan di negeri kita.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa pada saat sekarang masih banyak lelaki dan wanita Indonesia yang belum dapat menerima beberapa bagian daripada program Partai kita, walaupun kita kaum Komunis memandang program Partai kita sebagai satu-satunya program yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan tanah air kita untuk sekarang dan nanti. Tetapi walaupun demikian, sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebagian besar lelaki dan wanita Indonesia sekarang dapat menyetujui beberapa bagian dari program Partai Komunis dan berdasarkan beberapa bagian dari program ini, dapat dibentuk front persatuan nasional yang kuat dan kuasa yang akan menetapkan dan memperjuangkan terlaksananya tujuan-tujuan politik dan ekonomi sesuai dengan tuntutan pada saat sekarang.

Front persatuan nasional yang digalang oleh Partai kita ialah front yang mempersatukan lelaki dan wanita Indonesia dari semua keyakinan politik, semua kepercayaan agama dan kedudukan sosial, dan sudah tentu atas dasar hasrat bersama untuk mengatasi krisis ekonomi yang terus-menerus mencengkeram Indonesia, untuk mencegah diseretnya Indonesia ke dalam pakta agresif oleh imperialisme Amerika, untuk mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia, untuk melawan dipersenjatainya kembali Jepang, untuk menjunjung tinggi panji-panji demokrasi, dan untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional yang penuh bagi Indonesia.

Atas dasar hasrat bersama, front persatuan nasional bisa juga menjalankan politik ekonomi, keuangan dan sosial di dalam bingkai ekonomi damai, yang dapat menjamin perkembangan industri dan pertanian di Indonesia, yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan langsung daripada kaum buruh, dapat memberikan tanah kepada kaum tani tak bertanah atau tak cukup mempunyai tanah, yang dapat mengembangkan perdagangan atas dasar saling menguntungkan dengan semua negeri, dan dapat membangunkan sejumlah besar rumah yang sangat dibutuhkan oleh penduduk.

Berdasarkan bantuan yang sepenuhnya dari Rakyat Indonesia lelaki dan wanita, front persatuan nasional juga berkewajiban membela kebebasan-kebebasan demokratis dari semua serangan kaum reaksi dan fasisme. Perjuangan Rakyat Indonesia waktu tahun-tahun belakangan ini membuktikan bahwa dengan persatuan nasional, walaupun belum begitu kuat, dapat menggagalkan tindakan-tindakan fasis Razia Agustus pemerintah Sukiman-Subarjo-Wibisono tahun 1951, menggagalkan percobaan coup pada tanggal 17 Oktober 1952 oleh golongan sosialis kanan dan kaum militeris, dan juga dapat mendesakkan terbentuknya pemerintah Ali Sastroamijoyo yang programnya agak demokratis dan di dalamnya tidak ikut serta elemen-elemen komprador dan tuan tanah dari Masyumi dan elemen-elemen komprador dari PSI. Demikian juga, dengan persatuan nasional yang belum begitu kuat, gerakan menghancurkan gerombolan-gerombolan DI, TII, dan gerombolan-gerombolan teror lainnya, makin lama makin meluas dan makin bertambah kuat. Jadi, front persatuan nasional yang berakar di kalangan semua sektor daripada bangsa kita, dan yang memobilisasi Rakyat ke dalam perjuangan, akan memudahkan dalam memberikan bukti-bukti yang lebih meyakinkan betapa bohongnya keterangan pemimpin-pemimpin Masyumi, PSI, dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya tentang keharusan Indonesia menjadi bagian dari Kerajaan Belanda atau bagian dari Amerika Serikat, tentang “kesucian” tujuan perjuangan DI dan TII, dan tentang “jasa-jasa” modal monopoli asing untuk pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin Masyumi, PSI, dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya takut setengah mati kepada front persatuan nasional, karena mereka tahu bahwa kekuatan Rakyat yang bersatu dalam front persatuan nasional adalah yang akan menelanjangi perbuatan-perbuatan mereka yang mesum dan yang akan menggagalkan tiap-tiap perbuatan mereka yang antidemokrasi dan anti-Indonesia.

Hanya front persatuan nasional, yang mempersatukan kaum Komunis dengan semua patriot, bisa menetapkan politik yang sesuai dengan kepentingan Tanah Air dan Bangsa Indonesia dan bisa menjamin terbentuknya suatu pemerintah yang sedia menjalankan politik ini. Dan memang sesungguhnya, bahwa perubahan dalam politik hanya mungkin dengan bantuan perjuangan kaum Komunis untuk kesatuan-kesatuan aksi yang seluas-luasnya di dalam bingkai front persatuan nasional yang kuasa, yang mampu mendesakkan perubahan-perubahan semacam itu. Dan pembela-pembela politik anti-Komunis seperti Sukiman, Yusuf Wibisono, Syahrir, Hatta, Natsir, dan lain-lain, akan dianggap oleh semua orang yang berperasaan nasional sebagai badut-badut politik yang menggelikan.

Front persatuan nasional adalah front yang paling demokratis dalam komposisinya maupun dalam cara bekerjanya. Front persatuan nasional mengikat bagian yang sangat terbesar daripada Rakyat. Semua orang lelaki dan wanita Indonesia yang tidak menyukai penjajahan negeri asing atas Indonesia harus bersatu di dalam atau berdiri di belakang front ini. Hanya jika sudah dapat mempersatukan sebagian terbesar dari Rakyat Indonesia, kita bisa berkata tentang front persatuan nasional yang benar-benar, yang luas, dan yang kuat. Oleh karena itulah, kita tidak mungkin berbicara tentang front persatuan nasional yang benar-benar, yang luas, dan yang kuat, sebelum kaum tani dapat ditarik ke dalam front ini, karena kaum tani di negeri kita merupakan lebih dari 70 % daripada penduduk. Dengan tidak ikutnya kaum tani berarti tidak ikutnya bagian yang terbesar daripada Rakyat Indonesia, dan ini merupakan kelemahan yang sangat besar daripada front persatuan nasional kita. Sampai sekarang baru kira-kira 7 % dari kaum tani yang sudah terorganisasi. Jumlah ini adalah jumlah yang masih sangat kecil.

Oleh sebab itulah, kewajiban kaum Komunis yang pertama-tama ialah menarik kaum tani ke dalam front persatuan nasional. Ini artinya, agar kaum tani dapat ditarik, kewajiban yang terdekat daripada kaum Komunis Indonesia ialah melenyapkan sisa-sisa feodalisme, mengembangkan revolusi agraria antifeodal, menyita tanah tuan tanah dan memberikan dengan cuma-cuma tanah tuan tanah kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tani miskin, sebagai milik perseorangan mereka. Langkah pertama dalam pekerjaan di kalangan kaum tani ialah membantu perjuangan mereka untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mendapatkan tuntutan bagian kaum tani. Dengan demikian berarti mengorganisasi dan mendidik kaum tani ke arah tingkat perjuangan yang lebih tinggi. Inilah dasar untuk membentuk persekutuan kaum buruh dan kaum tani, sebagai basis daripada front persatuan nasional yang kuasa.

Revolusi agraria adalah hakikat daripada revolusi Demokrasi Rakyat di Indonesia. Revolusi agraria adalah syarat untuk pembangunan, industrialisasi, dan kesejahteraan ekonomi bagi Indonesia. Dengan kaum tani yang melarat, yang tak bertanah atau tak cukup mempunyai tanah, tidak mungkin mengadakan pembangunan, industrialisasi, dan kesejahteraan ekonomi negeri. Jadi, syarat pertama dan syarat yang tidak boleh tidak untuk pembangunan Indonesia, untuk industrialisasi dan kesejahteraan ekonomi negeri, ialah pelaksanaan semboyan “tanah untuk kaum tani”.

Dengan menitikberatkan pekerjaan pada menarik kaum tani, sama sekali tidak berarti bahwa pekerjaan di kalangan kaum buruh, kaum inteligensia, borjuisasi kecil dan borjuasi nasional di kota dilengahkan. Dan juga sama sekali tidak berarti melengahkan pembikinan blok-blok kerja sama dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain. Pengalaman Rakyat Indonesia sendiri mengajarkan, bahwa pembentukan blok-blok kerja sama di dalam maupun di luar parlemen dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain bisa memberi manfaat yang tidak kecil artinya, misalnya dalam menggagalkan Razia Agustus Sukiman tahun 1951, dalam menggagalkan percobaan coup sosialis kanan dan kaum militeris pada 17 Oktober 1952, dalam membentuk kabinet Wilopo tahun 1952, dan dalam membentuk kabinet Ali Sastroamijoyo tahun 1953, yang atas desakan Rakyat berjanji akan menjalankan program-program yang demokratis sesuai dengan tuntutan-tuntutan rapat-rapat umum dan demonstrasi-demonstrasi Rakyat.

Di antara anggota Partai, sesudah sedikit mempelajari pengalaman revolusi Tiongkok, ada yang berpendapat bahwa karena yang terpenting ialah membangkitkan kaum tani agar turut serta dalam perjuangan, maka semua Komunis mesti meninggalkan kota dan bekerja di kalangan kaum tani. Pendapat ini tentu saja salah. Pertama perlu dinyatakan bahwa kaum Komunis Tiongkok tidak pernah mengecilkan arti bekerja di kalangan kaum buruh. Justru sebaliknya, mereka telah memberikan arti yang besar kepada pekerjaan dalam kota, teristimewa di waktu menjalankan peperangan gerilya di daerah luar kota. Kedua, ada perbedaan-perbedaan tertentu dalam keadaan geografi dan dalam hal perkembangan politik antara Indonesia dan Tiongkok yang harus kita perhatikan.

PKI harus terus tetap menjalankan pekerjaan di kalangan kaum buruh, kaum inteligensia, borjuasi kecil dan borjuasi nasional di kota-kota. Semangat kaum inteligensia dan pemuda pelajar dan tekad mereka untuk mengabdi kepada Rakyat pekerja banyak artinya bagi gerakan revolusioner. Ini sudah dibuktikan oleh pengalaman perjuangan Rakyat Indonesia sendiri.

Dari keterangan di atas jelaslah, bahwa satu-satunya garis politik PKI yang tepat ialah membentuk persekutuan buruh dan tani dan di atas dasar ini mendirikan front persatuan nasional. Berdasarkan keadaan yang nyata di negeri kita, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan Partai kita, adalah kewajiban Partai kita untuk membentuk kedua-duanya sekaligus, yaitu mengorganisasi persekutuan buruh dan tani atas dasar program agraria yang revolusioner dan bersamaan dengan itu memperbaiki dan memperkuat front persatuan nasional dalam bentuk blok-blok kerjasama dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain.

Musuh-musuh Rakyat Indonesia yang pertama, dilihat dari sudut besarnya kekuasaan di berbagai lapangan, terutama di lapangan ekonomi, ialah imperialisme Belanda. Oleh karena itulah front persatuan nasional pertama-tama harus ditujukan kepada melikuidasi kaum imperialis Belanda dan bukan kepada melikuidasi sekaligus semua imperialisme asing di Indonesia. Pertama-tama tujuan front ini mestilah pengusiran kaum imperialis Belanda dan kekuatan-kekuatan bersenjata mereka dari Indonesia, penyitaan dan nasionalisasi milik kaum penjajah Belanda, penarikan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda, dan pernyataan kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Tetapi, bilamana imperialisme Amerika dan imperialisme lainnya memberikan bantuan bersenjata kepada penjajah Belanda dan kaki tangannya bangsa Indonesia, maka perjuangan mesti diarahkan kepada semua imperialisme di Indonesia, milik-milik mereka harus disita dan dinasionalisasi.

3. Pemerintah Ali Sastroamijoyo Dibentuk sebagai Hasil daripada Pertentangan-Pertentangan di Antara Kalangan-Kalangan yang Berkuasa di Dalam Negeri dan Atas Desakan Persatuan Rakyat

Sebagai hasil daripada pertentangan-pertentangan di antara kalangan-kalangan yang berkuasa di dalam negeri dan atas desakan persatuan Rakyat, pemerintah Sukiman yang ultrareaksioner telah jatuh dan digantikan oleh pemerintah Wilopo yang menjanjikan tindakan-tindakan yang demokratis. Kemudian memang terbukti, bahwa pemerintah Wilopo dalam bulan-bulan ketika baru dibentuk telah melakukan beberapa tindakan yang demokratis.

PKI dan seluruh kekuatan demokratis segera menghentikan sokongannya kepada pemerintah Wilopo, setelah ternyata bahwa pemerintah ini bertindak antidemokrasi dan antinasional, berhubung dengan lemahnya elemen demokratis yang ada di dalamnya dan karena politik dari menteri-menteri partai Masyumi dan PSI yang reaksioner. Pemerintah Wilopo kemudian jatuh, sebagai hasil daripada pertentangan-pertentangan di antara kalangan-kalangan yang berkuasa di dalam negeri dan atas desakan kekuatan demokratis.

Sebagai hasil daripada pertentangan-pertentangan di antara kalangan-kalangan yang berkuasa di dalam negeri dan atas desakan persatuan Rakyat, sesudah hampir dua bulan mengalami krisis pemerintah, pada tanggal 30 Juli 1953 terbentuklah pemerintah Ali Sastroamijoyo yang mempunyai program yang lebih demokratis dan lebih tegas daripada program pemerintah Wilopo. Sebagaimana juga kepada pemerintah Wilopo sebelum ia melakukan tindakan-tindakan yang antidemokrasi dan antinasional, maka PKI memberikan sokongannya kepada pemerintah Ali Sastroamijoyo.

Sikap PKI terhadap kabinet Wilopo dan terhadap kabinet Ali Sastroamijoyo adalah sikap yang tepat. PKI memberikan kesempatan bekerja kepada sesuatu pemerintah dengan syarat bahwa pemerintah itu memberi kesempatan berkembang kepada gerakan Rakyat. PKI mendasarkan politiknya atas analisis Marxis mengenai keadaan yang konkret dan perimbangan kekuatan. Adalah satu avonturisme jika PKI, karena mengharapkan terbentuknya pemerintah yang lebih baik, tidak memberikan sokongannya kepada pemerintah Ali Sastroamijoyo yang sekarang ini, sehingga bisa berakibat pemerintah jatuh ke dalam kekuasaan Partai Masyumi-PSI yang ultrareaksioner, yang pasti akan menindas gerakan Rakyat dengan kejam. Tetapi, PKI juga tidak memandang pemerintah Ali Sastroamijoyo sekarang sebagai pemerintah front persatuan nasional atau sebagai pemerintah yang benar-benar progresif.

Keadaan yang tidak stabil di Indonesia sekarang ini bisa berkembang sebagai berikut:

Pertama: Atas desakan massa pemerintah Ali Sastroamijoyo bisa memberikan konsesi-konsesi tertentu kepada Rakyat, gerakan Rakyat bisa mendapat sedikit kemajuan dan pemerintah Ali Sastroamijoyo dengan demikian tetap pada kedudukannya.

Kedua: Pemerintah Ali Sastroamijoyo, jika bertindak antidemokrasi dan antinasional, berhubung dengan lemahnya elemen demokratis dalam pemerintah, bisa mengalami pengalaman pemerintah Wilopo, yaitu dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan demokratis dan atas desakan kekuatan-kekuatan demokratis dibentuk suatu pemerintah yang lebih memenuhi syarat-syarat untuk bertindak lebih demokratis dan lebih tegas.

Ketiga: Kaum reaksioner dan imperialis, dengan mengambil keuntungan dari politik pemerintah yang bertujuan membatasi gerakan Rakyat dan karenanya tidak mendapat sokongan Rakyat, mungkin akan menggulingkan pemerintah Ali Sastroamijoyo dan menggantinya dengan suatu pemerintah reaksioner.

Keempat: Pemerintah Ali Sastroamijoyo, yang menggunakan sokongan Rakyat untuk memperkuat kedudukannya dan karena itu bisa mendesak Belanda untuk memberikan konsesi-konsesi yang tertentu, bersamaan dengan itu karena takut akan meluasnya gerakan Rakyat, bisa mengubah politiknya yang setengah-setengah sekarang, dan bersama-sama dengan kaum imperialis dan kaum reaksioner melakukan serangan terhadap Rakyat.

Partai Komunis Indonesia dan Rakyat Indonesia mesti waspada, mesti sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. PKI dan Rakyat Indonesia harus mendorong maju pemerintah Ali Sastroamijoyo, supaya pemerintah Ali Sastroamijoyo suka memberi konsesi-konsesi kepada Rakyat agar gerakan Rakyat bisa mendapat sedikit kemajuan. Tetapi jika pemerintah Ali Sastroamijoyo menjurus ke kanan, maka PKI dan Rakyat Indonesia juga harus bersedia menghadapinya.

Pembentukan pemerintah Ali Sastroamijoyo adalah pelajaran yang penting bagi Rakyat Indonesia. Ia memberikan pelajaran bahwa perjuangan massa tidak hanya mampu merealisasi tuntutan ekonomi dan tujuan politik yang langsung, tetapi ia juga mengajarkan bahwa dengan perjuangan massa dapat diadakan perubahan di dalam politik, bahwa dengan perjuangan massa dapat dibentuk suatu pemerintah yang agak maju. Pemerintah Ali Sastroamijoyo memecahkan soal tanah di Tanjung Morawa dengan cara yang berlainan dari politik reaksioner Masyumi dan PSI yang mau dipaksakan dengan melewati pemerintah Wilopo. Putusan pemerintah Ali Sastroamijoyo mengenai soal tanah di Tanjung Morawa mendapat sambutan hangat dari kaum tani. Rakyat Indonesia harus terus mendesak, agar bagian-bagian dari program pemerintah Ali Sastroamijoyo yang demokratis dijalankan dengan konsekuen, sesuai dengan keinginan bagian terbesar Rakyat Indonesia. Inilah jaminannya supaya pemerintah Ali Sastroamijoyo bisa dalam waktu yang lama sejalan dengan Rakyat Indonesia. Dan inilah pula jaminannya supaya politik antidemokrasi, antinasional, dan anti-Indonesia dari pemimpin Masyumi, PSI, dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya terus-menerus mengalami kegagalan.

Kekalahan politik dari pemimpin-pemimpin Masyumi, PSI, dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya telah membuat mereka makin lama makin mata gelap. Hubungan politik antara mereka dengan kaum imperialis Belanda dan Amerika, dengan gerombolan DI dan TII, dengan kaum militeris yang tersangkut dalam percobaan coup pada tanggal 17 Oktober 1952, dan ini dipengaruhi lagi oleh kemenangan sementara dari coup yang diorganisasi oleh Amerika di bawah pimpinan fasis Zahedi di Iran, merupakan bahaya yang konkret bagi Indonesia. Keadaan ini meletakkan kewajiban yang lebih berat di atas pundak tiap-tiap Komunis dan tiap-tiap patriot Indonesia. 

Kewajiban Partai di Lapangan Politik Dalam Negeri

Sekarang adalah Sebagai Berikut:

1) Mencegah keruntuhan Indonesia yang disebabkan oleh cengkeraman krisis ekonomi yang terus-menerus dengan berjuang untuk pembatalan persetujuan KMB, untuk kemerdekaan nasional yang penuh dan untuk perubahan-perubahan demokratis; melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda dan mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia.

2) Melakukan pekerjaan sehari-hari di kalangan kaum buruh, kaum tani, dan massa Rakyat lainnya, menggalang persekutuan kaum buruh dan kaum tani dan memperbaiki serta memperkuat front persatuan nasional.

3) Menjunjung panji-panji demokrasi parlementer yang mau dihapuskan oleh pemimpin-pemimpin Masyumi-PSI dan memobilisasi massa untuk membasmi gerombolan-gerombolan DI, TII, Bambu Runcing, Gerayak Merbabu-Merapi, dan gerombolan-gerombolan teror lainnya.

4) Menyokong pemerintah Ali Sastroamijoyo dan mendorong pemerintah ini supaya memberikan kebebasan-kebebasan demokratis kepada Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia sendiri.

5) Meninggikan aktivitas politik Rakyat, memperkuat patriotisme, dan menanamkan kewaspadaan politik terhadap provokasi-provokasi, intimidasi-intimidasi, perbuatan-perbuatan teror dan coup dari kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri.

 

III

PARTAI

1. Hubungan Kebenaran Garis Politik Partai dengan Pembangunan Partai

Rapat Pleno Sentral Komite bulan Januari 1951, di mana diadakan kritik dan selfkritik di kalangan anggota-anggota Sentral Komite berhubung dengan adanya penyelewengan ideologi dan politik daripada beberapa anggota Sentral Komite, dan yang berakhir dengan kemenangan ideologi dan politik proletar atas ideologi dan politik nonproletar, mempunyai akibat yang baik bagi perkembangan Partai kita. Demikian pula lahirnya rencana Konstitusi Partai dalam rapat pleno Sentral Komite bulan April 1951 menjadi dorongan yang besar untuk perkembangan Partai di seluruh Indonesia, untuk meninggikan tingkat politik Partai, untuk kehidupan demokrasi intern Partai, untuk kehidupan kritik dan selfkritik di dalam Partai, untuk memperkuat disiplin Partai, untuk kesatuan ideologi dan kesatuan tenaga daripada Partai.

Banyak yang kejadian sesudah sidang Pleno Sentral Komite yang bersejarah itu. Kejadian-kejadian yang banyak ini memberikan latihan-latihan kepada anggota-anggota, kader-kader, dan pimpinan Partai kita. Partai kita dilatih untuk menggunakan tiap-tiap kesempatan yang ada semaksimum-maksimumnya untuk meluaskan pengaruh Partai dan untuk memperhebat pembangunan Partai. Di tengah-tengah pukulan-pukulan reaksi yang terus-menerus, Partai dihadapkan dengan masalah-masalah yang pokok dan yang paling urgen untuk dipecahkan, yaitu: pertama, masalah menggalang front persatuan nasional yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani, dan kedua, masalah membangun Partai Komunis Indonesia yang dibolshevikkan, yang meluas di seluruh negeri dan yang mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi di lapangan ideologi, politik, dan organisasi.

Razia Agustus Sukiman tahun 1951 merupakan ujian yang berat bagi Partai kita, karena peristiwa ini terjadi ketika Politbiro yang dipilih dalam bulan Januari 1951 baru saja enam bulan mulai dengan pekerjaannya mengonsolidasi Partai dan terjadi dalam keadaan di mana hubungan Partai belum erat dengan massa, terutama dengan massa kaum tani. Kesulitan Partai dalam mengatasi Razia Agustus Sukiman adalah juga karena disebabkan kesalahan-kesalahan cara bekerja di kalangan calon anggota, anggota, dan kader Partai, berhubung masih banyaknya elemen-elemen sektaris dan masih adanya elemen-elemen kapitulator dan avonturis di dalam Partai.

Taktik yang tepat yang digariskan oleh Politbiro Sentral Komite ketika itu, yaitu taktik memisahkan borjuasi nasional dari borjuasi komprador yang ultrareaksioner yang dipelopori oleh Sukiman-Subarjo-Wibisono, adalah bersifat menentukan dalam menggagalkan Razia Agustus Sukiman. Taktik ini, sesudah diadakan penerangan yang intensif, diikuti dengan bulat oleh seluruh Partai dan oleh massa yang di bawah pimpinan Partai. Tulisan-tulisan dalam “Bintang Merah” merupakan petunjuk-petunjuk yang penting bagi kader-kader dan anggota-anggota Partai untuk mengatasi bahaya fasisme ketika itu. Taktik Partai berhasil, pemerintah ultrareaksioner yang dikepalai oleh Sukiman-Subarjo-Wibisono makin lama makin terisolasi dan akhirnya terpaksa turun panggung. Borjuasi nasional sendiri menjadi sedikit condong ke kiri, dan berangsur-angsur mengambil tempatnya yang sewajarnya, yaitu tempat bersama-sama dengan kaum buruh, kaum tani, dan borjuasi kecil kota dalam perjuangan melawan kaum komprador dan imperialisme Belanda.

Kebenaran garis politik Partai sangat besar pengaruhnya pada pekerjaan membangun Partai dan pada perkembangan Partai. Kepercayaan massa makin besar kepada pimpinan dan politik Partai. Beberapa anggota yang pada permulaan Razia Agustus agak panik karena ingat kembali akan keganasan kaum reaksioner ketika “Peristiwa Madiun”, yang dikiranya akan terulang lagi dengan Razia Agustus, timbul kembali keberanian dan kegembiraannya. Sukiman tidak berhasil menciptakan “Peristiwa Madiun” kedua, karena di mana-mana ia tertumbuk pada kekuatan demokratis.

Atas petunjuk-petunjuk Politbiro Sentral Komite, dihidupkan demokrasi intern Partai serta kritik dan selfkritik. Sesudah melalui proses kritik dan selfkritik dalam grup, resort, fraksi, dan komite Partai, keberanian dan kegembiraan bekerja timbul kembali di semua organisasi Partai. Usaha memperkuat ideologi anggota Partai untuk pertama kalinya dalam sejarah Partai kita dimulai dalam Razia Agustus dengan apa yang dinamakan “diskusi teori” yang diadakan secara periodik, di samping apa yang dinamakan “diskusi tentang pekerjaan praktis” yang juga dilakukan secara periodik di dalam grup, resort, fraksi, dan komite Partai. Demokrasi intern Partai, kritik dan selfkritik, dan diskusi-diskusi tentang soal-soal teori dan soal-soal pekerjaan sehari-hari sekarang sudah menjadi kebiasaan di dalam Partai kita. Satu kemajuan yang tidak ternilai artinya bagi perkembangan Partai kita. Di samping itu, semangat Partai dari calon anggota, anggota, dan kader Partai terus tumbuh sesuai dengan perkembangan Partai di segala lapangan. Hal ini tidak mungkin kejadian di waktu-waktu yang lampau, berhubung tidak adanya kebulatan dalam pimpinan dan karena sifat liberal daripada pimpinan.

Kejadian yang penting yang terjadi pada akhir Razia Agustus ialah Konferensi Nasional Partai yang dilangsungkan pada permulaan tahun 1952. Dalam Konferensi Nasional ini dibicarakan dengan mendalam politik Partai terhadap pemerintah Sukiman-Subarjo-Wibisono, soal membasmi gerombolan teror DI dan TII, soal menggalang front persatuan dengan borjuasi nasional, soal memperkuat ideologi Partai, masalah perluasan anggota dan masalah-masalah organisasi lainnya. Diskusi mengenai semua acara yang dibicarakan dalam Konferensi Nasional ini sampai kepada kesimpulan perlunya melenyapkan sektarisme, kapitulator, dan avonturisme, sebagai jaminan terlaksananya putusan-putusan Konferensi.

Dalam Konferensi Nasional sangat dirasakan betapa erat hubungannya antara masalah garis politik Partai dengan masalah pembangunan Partai. Garis politik Partai yang menitikberatkan kewajiban Partai pada tugas menggalang front persatuan nasional antipemerintah-Sukiman yang ultrareaksioner, hanya bisa dipecahkan jika masalah organisasi yang terpenting ketika itu dipecahkan, yaitu perluasan keanggotaan dan perluasan organisasi Partai. Dengan anggota dan calon anggota yang ketika itu jumlahnya hanya 7.910 dan dengan organisasi Partai yang ketika itu kecil dan sempit, adalah tidak mungkin melaksanakan kewajiban politik yang luas dan berat seperti di atas, yaitu menjatuhkan pemerintah Sukiman yang mendapat sokongan penuh dari imperialisme Amerika.

Mengingat banyaknya pekerjaan yang dihadapi oleh Partai sehingga banyak kader-kader yang mesti merangkap sampai tujuh macam pekerjaan dalam pimpinan Partai dan organisasi massa, dan mengingat pula bahwa kebenaran politik Partai dan makin berkurangnya elemen-elemen sektaris di dalam Partai telah menarik massa yang luar biasa besarnya yang ingin masuk ke dalam Partai, maka Politbiro merencanakan perluasan keanggotaan. Konferensi Nasional menyetujui rencana Politbiro untuk meluaskan keanggotaan dari 7.910 menjadi seratus ribu dalam 6 bulan.

Rencana perluasan keanggotaan menimbulkan aktivitas yang besar di kalangan calon anggota, anggota, dan kader Partai. Rencana perluasan keanggotaan ditutup dengan hasil 126.671 anggota dan calon anggota, artinya hasil yang melebihi rencana. Bersamaan dengan berjalannya rencana perluasan anggota ini juga dipecahkan soal-soal mengorganisasi calon anggota dan anggota, soal pendidikan politik, soal memperkuat ideologi, soal menempatkan kader, dan soal kewaspadaan politik. Kampanye pendidikan untuk calon anggota, untuk anggota, untuk kader, dan juga untuk massa diadakan dengan rencana tertentu.

Kegiatan-kegiatan Partai selama Razia Agustus dalam hal menggalang front persatuan nasional dan dalam pembangunan Partai, telah menjadi faktor yang terpenting bagi perkembangan kekuatan demokrasi. Pertentangan di antara kalangan yang berkuasa sendiri dan desakan daripada kekuatan demokratis telah menyebabkan jatuhnya pemerintah Sukiman dan diganti dengan pemerintah yang agak maju, yaitu pemerintah Wilopo. Partai memberi kesempatan bekerja kepada pemerintah ini, sebagai usaha untuk mencegah agar pemerintah tidak jatuh kembali ke tangan Sukiman-Hatta cs dan supaya terbuka kesempatan bagi Partai dan bagi kekuatan-kekuatan demokratis lainnya untuk berkembang memperkuat diri.

Selama pemerintah Wilopo, Partai telah memperbaiki dan memperkuat pekerjaan menggalang front persatuan nasional. Pekerjaan Partai yang makin baik untuk front persatuan nasional membawa perbaikan-perbaikan bagi perkembangan Partai, dan demikian pula sebaliknya, bertambah baik pekerjaan untuk pembangunan Partai menjadi bertambah baik pula pekerjaan untuk front persatuan nasional.

Anggota dan calon anggota Partai yang tadinya kurang dari 10 ribu yang organisasinya tadinya hanya meluas di Jawa dan Sumatera dan yang terisolasi dari kelas-kelas dan golongan-golongan demokratis lainnya dalam tahun 1952 telah mendapat kemungkinan meluaskan keanggotaannya menjadi lebih dari 100 ribu, telah meluaskan diri di Madura, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku, telah mendapat simpati dan sokongan dari elemen-elemen demokratis yang luas di luar Partai.

Taktik Partai yang tepat terhadap pemerintah Wilopo telah memperbaiki dan melapangkan jalan bagi pekerjaan Partai menggalang persatuan dengan borjuasi nasional, persatuan yang pecah sejak pertengahan tahun 1948, dengan memihaknya kaum borjuasi nasional ke pihak kaum komprador yang dipelopori oleh Hatta-Sukiman-Natsir yang menyatakan perang terhadap kaum buruh, kaum tani, dan elemen-elemen demokratis lainnya (Peristiwa Madiun). Kembalinya borjuasi nasional ke dalam front persatuan nasional antiimperialisme berarti tambahan kekuatan yang penting pada front ini. Jika Partai tidak cepat dan tepat mengadakan hubungan kembali dengan borjuasi nasional, maka tidak akan secepat sekarang perkembangan front persatuan nasional dan perkembangan, perkokohan, dan pembolshevikkan Partai kita.

Berkat front persatuan nasional dan Partai Komunis yang bertambah kuat inilah, percobaan coup dari kaum sosialis kanan pada tanggal 17 Oktober 1952 dapat digagalkan. Kegagalan percobaan coup 17 Oktober ini telah memberi kekuatan yang baru kepada front persatuan nasional dan kepada PKI serta partai-partai demokratis lainnya.

Perkembangan front persatuan nasional dan pembangunan Partai mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar dengan terbentuknya pemerintah Ali Sastroamijoyo yang komposisi dan programnya lebih maju dari pemerintah Wilopo, dan oleh karena itu mendapat sokongan dari PKI dan dari partai-partai dan golongan-golongan demokratis lainnya.

Kelemahan yang serius dari Partai sekarang ialah, bahwa anggota-anggota dan kader-kader Partai belum mengerti benar tentang hubungan-hubungan agraria dan tentang tuntutan serta penghidupan kaum tani. Oleh karena itu, Partai belum dapat menarik sebagian besar dari kaum tani ke dalam front persatuan nasional dan jumlah keanggotaan Partai dari kalangan kaum tani, menurut perbandingan, adalah masih sangat sedikit. Sekarang baru kira-kira 7 % dari kaum tani yang sudah terorganisasi di bawah pimpinan Partai dan keanggotaan Partai tidak sampai 50 % datangnya dari kalangan kaum tani. Program Agraria Partai yang dibikin dalam Razia Agustus dan kemampuan bekerja dari anggota-anggota Partai, tenyata belum dapat menarik dan memobilisasi kaum tani secara besar-besaran. Dengan ini berarti, bahwa front persatuan nasional kita belum mempunyai basis yang kuat, dan dalam keadaan sulit, misalnya jika borjuasi nasional sekali lagi tidak setia kepada perjuangan melawan imperialisme asing seperti di tahun 1948, maka Partai tidak mempunyai sandaran kaum tani yang kuat.

Front persatuan nasional kita sekarang, walaupun sudah bisa mencapai beberapa kemenangan-kemenangan dalam perjuangannya, masih tetap belum berdiri di atas fundamen yang kuat. Keadaan ini akan terus selama Partai belum bekerja yang benar untuk massa kaum tani dan selama belum banyak orang-orang dari kalangan kaum tani, terutama tani miskin dan tani tak bertanah, masuk Partai dan menjadi kader Partai kita.

2. Dua Kewajiban Partai yang Sangat Urgen

Jelaslah, bahwa masalah yang sangat urgen bagi Partai kita sekarang ialah: pertama, masalah penggalangan front persatuan nasional antiimperialisme yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani antifeodalisme; kedua, meneruskan pembangunan PKI yang dibolshevikkan, yang meluas di seluruh negeri, dan yang mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya dikonsolidasi di lapangan ideologi, politik, dan organisasi.

Syarat subjektif dan syarat objektif cukup untuk membangun front persatuan nasional yang luas dengan basis persekutuan buruh dan tani dan cukup untuk membangunkan Partai Komunis yang dibolshevikkan, Partai Komunis tipe Lenin-Stalin.

A. Masalah Menggalang Front Persatuan Nasional

Sejak Partai kita berdiri pada tahun 1920, front persatuan dari proletariat dengan borjuasi nasional Indonesia telah melalui beberapa keadaan yang berlainan dan dalam beberapa periode yang berlainan pula.

Periode pertama (1920 – 1926) ialah periode di mana Partai masih gelap sama sekali tentang perlunya bersatu dengan borjuasi nasional, di mana slogan Partai ialah “sosialisme sekarang juga”, “Soviet Indonesia”, dan “diktator proletariat”. Penyelewengan ke kiri daripada Partai ini dikritik secara tepat dan kena oleh Stalin dalam pidatonya di muka pelajar Universitas Rakyat Timur pada tanggal 18 Mei 1925, di mana dikatakannya bahwa penyelewengan ke kiri ini mengandung bahaya mengisolasi Partai dari massa dan mengubah Partai menjadi sekte. Stalin mengatakan, bahwa perjuangan yang teguh melawan penyelewengan ini adalah syarat yang penting untuk melatih kader-kader yang sungguh-sungguh revolusioner bagi tanah-tanah koloni dan negeri-negeri tergantung di Timur.

Periode kedua (1935 – 1945) ialah periode front persatuan dengan borjuasi nasional melawan fasisme. Partai mendapatkan garis politiknya yang benar ini, terutama ialah berkat pimpinan Kawan Musso yang dalam tahun 1935 datang ke Indonesia secara ilegal dari luar negeri. Kedatangan Kawan Musso tidak hanya dapat memberikan pimpinan politik kepada Partai, tetapi di bawah pimpinan Kawan Musso lah dibangunkan kembali Partai yang sejak teror pemerintah kolonial Belanda tahun 1926 – 1927 banyak mengalami kerusakan-kerusakan dan tidak bisa segera terhimpun kembali. Walaupun PKI ketika itu bekerja ilegal, tetapi dengan melewati GERINDO dan organisasi-organisasi lain, PKI ambil bagian yang aktif dalam menggalang front antifasis, sebelum Jepang menduduki Indonesia maupun selama zaman pendudukan Jepang. Front antifasis tidak hanya berhasil menarik borjuasi nasional, tetapi juga sebagian dari borjuasi komprador, merupakan tambahan kekuatan dalam front anti-Jepang. Tetapi setelah bala tentara Jepang menduduki Indonesia, sebagian besar borjuasi nasional dan boleh dikata semua borjuasi komprador menjalankan politik bekerja sama dengan Jepang. Borjuis nasional menjalankan politik kerja sama dengan Jepang, setelah mereka melihat bahwa kekuatan Rakyat melawan Jepang tidak begitu besar dan mereka mempunyai ilusi bahwa Jepang akan memberikan “kemerdekaan” kepada Indonesia.

Periode ketiga (1945 – 1948) ialah periode front persatuan nasional bersenjata melawan imperialisme Belanda. Borjuasi nasional kembali masuk ke dalam front persatuan nasional setelah melihat bahwa kekuatan Revolusi Rakyat adalag besar. Revolusi Rakyat yang mempunyai kekuatan besar telah membikin borjuasi nasional pada tahun-tahun permulaan revolusi mempunyai sikap yang teguh. Kelemahan Partai di lapangan politik, ideology, dan organisasi menyebabkan Partai tidak mampu memberikan pimpinan kepada keadaan objektif yang sangat baik ketika itu. Dalam revolusi ini, Partai telah meninggalkan kebebasannya dalam politik, ideologi, dan organisasi, dan Partai tidak mementingkan pekerjaannya di kalangan kaum tani, dan inilah sebab-sebab pokok daripada kegagalan revolusi. Lemahnya pimpinan revolusi menyebabkan revolusi terus-menerus mengalami kekalahan-kekalahan di lapangan militer, politik, dan ekonomi, dan kekalahan-kekalahan ini telah membikin ragu borjuasi nasional dan akhirnya mereka memilih pihak kaum komprador dan imperialis. Resolusi “Jalan Baru Untuk Republik Indonesia” yang disahkan oleh Konferensi PKI bulan Agustus 1948 adalah jalan keluar dari keadaan sulit yang dihadapi oleh Republik Indonesia ketika itu. Tetapi pelaksanaan resolusi ini didahului oleh provokasi pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir yang menelurkan “Peristiwa Madiun”.

Periode keempat (1948 – 1951) ialah periode di mana borjuasi nasional memisahkan diri dari front persatuan antiimperialisme dan memihak pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir yang memprovokasi “Peristiwa Madiun”. Borjuasi nasional ikut berkapitulasi kepada imperialisme dengan menyetujui persetujuan KMB yang khianat, yang diciptakan oleh Hatta, Sultan Abdul Hamid, dan Mohammad Roem. Politik borjuasi nasional yang memisahkan diri dari front persatuan terasa sangat berat bagi Partai, karena Partai, berhubung kelemahan pekerjaannya di kalangan kaum tani, belum dapat bersandar kepada kaum tani. Keadaan ini memaksa Partai menjalankan taktik untuk mendapatkan waktu guna menarik kembali borjuasi nasional ke dalam front persatuan antiimperialisme dan untuk memperbaiki serta memperkuat pekerjaan Partai di kalangan kaum tani. Kebenaran taktik Partai ini dibuktikan oleh perkembangan politik dalam negeri yang baru yang dimulai pada permulaan tahun 1952.

Periode kelima (1951 sampai sekarang) ialah periode di mana persatuan dengan borjuasi nasional makin bertambah erat, tetapi persekutuan  kaum buruh dan kaum tani masih belum kuat. Dengan perkataan lain, Partai masih tetap belum mempunyai fundamen yang kuat. Dalam tingkat ini, Partai dengan keras harus melawan penyelewengan ke kanan yang memberi arti berlebih-lebihan kepada persatuan dengan borjuasi nasional dengan mengecilkan arti pimpinan kelas buruh dan arti persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Bahaya ini ialah bahaya melepaskan sifat bebas daripada Partai, bahaya meleburkan diri dengan borjuasi. Di samping itu, sudah tentu Partai juga harus dengan keras mencegah penyelewengan ke kiri, mencegah sektarisme, yaitu sikap yang tidak mementingkan politik front persatuan dengan borjuasi nasional dan memelihara front persatuan itu dengan sekuat tenaga. Karena klik borjuasi komprador bersandar pada imperialisme yang berlainan, dan karena politik Partai sekarang ini pertama-tama ditujukan kepada imperialisme Belanda dan bukan kepada semua imperialisme asing, maka telah timbul pertentangan yang bertambah tajam di kalangan kaum imperialis sendiri dan pertentangan-pertentangan ini dengan sendirinya juga timbul di kalangan komprador-kompradornya. Terbentuknya front persatuan dengan borjuasi nasional ini telah membukakan kemungkinan-kemungkinan baru bagi perkembangan dan pembangunan Partai dan bagi pekerjaan Partai yang terdekat, yaitu menggalang persekutuan kaum buruh dan kaum tani antifeodalisme. Pembangunan Partai dan penggalangan persekutuan kaum buruh dan kaum tani adalah jaminan bagi pimpinan proletariat atas front persatuan nasional.

Dari pengalaman-pengalaman di atas, dapat kita tarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Borjuasi nasional Indonesia, karena juga tertekan oleh imperialisme asing, dalam keadaan tertentu dan sampai batas-batas tertentu, dapat turut serta dalam perjuangan melawan imperialisme. Dalam keadaan tertentu demikian proletariat Indonesia harus menggalang persatuan dengan borjuasi nasional dan mempertahankan persatuan itu dengan sekuat tenaga. Dalam keadaan yang lebih tertentu lagi, jika politik Partai pada suatu waktu hanya ditujukan kepada sesuatu imperialisme, maka sebagian daripada borjuasi komprador bisa juga merupakan tambahan kekuatan dalam melawan imperialisme yang tertentu itu. Tetapi walaupun demikian, borjuasi komprador masih tetap sangat reaksioner dan masih tetap bertujuan untuk menghancurkan Partai Komunis, menghancurkan gerakan proletariat, dan gerakan demokratis lainnya.

2. Karena lemahnya borjuasi nasional Indonesia di lapangan ekonomi dan politik, maka dalam keadaan sejarah yang tertentu, borjuasi nasional yang wataknya bimbang itu bisa goncang dan mengkhianat. Oleh karena itu, proletariat dan Partai Komunis Indonesia harus senantiasa berjaga-jaga akan kemungkinan bahwa dalam keadaan yang tertentu, borjuasi nasional tidak ikut dalam front persatuan, tetapi dalam keadaan lain lagi mungkin ikut kembali.

3. Dengan tidak ikutnya kaum tani, front persatuan nasional tidak mungkin kuat dan kuasa. Dengan tidak ikutnya kaum tani, front persatuan paling banyak hanya bisa menghimpun 20 % sampai 25 % Rakyat, yaitu kaum buruh, borjuasi kecil kota, dan borjuasi nasional. Sedangkan kaum tani jumlahnya lebih dari 70 % daripada Rakyat Indonesia. Oleh karena itulah, front persatuan nasional yang kuat dan kuasa, ialah front persatuan nasional yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Di samping kaum tani adalah sekutu proletariat yang teguh, maka borjuasi kecil kota yang jumlahnya tidak kecil adalah sekutu proletariat yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, pekerjaan di kalangan borjuasi kecil kota adalah juga pekerjaan yang penting.

4. Dalam perjuangan untuk terciptanya front persatuan nasional, baik dengan kerja sama dengan berbagai partai politik maupun dengan kerja sama dengan orang-orang dari berbagai aliran dan ideologi, Partai tidak boleh menjadi terlebur dengan mereka. Partai mesti tetap memegang kebebasannya dalam lapangan politik, ideologi, dan organisasi. Untuk ini, Partai mesti mempersenjatai fungsionaris-fungsionarisnya dengan pengertian yang terang tentang program dan taktik Partai. Front persatuan dengan partai-partai politik dan dengan kelas-kelas yang lain adalah merupakan suatu persekutuan atas dasar tuntutan-tuntutan bersama dan aksi bersama. Bersamaan dengan ini, jika perlu, kaum Komunis mesti mengkritik tindakan-tindakan yang reaksioner dari sekutunya, mesti menentang sikap mereka yang bimbang. Di samping itu, Partai mesti memperingatkan anggota-anggotanya terhadap sektarisme.

Jelaslah bagi kita, bahwa Partai kita harus secara benar memecahkan masalah front persatuan, masalah bersatu dan berpisah dengan borjuasi nasional, dan masalah persekutuan kaum buruh dan kaum tani sebagai basis front persatuan nasional.

B. Masalah Pembangunan Partai

Jika Partai sudah mempunyai garis politik yang benar, maka soalnya ialah bagaimanakah supaya garis politik Partai yang benar itu bisa dijalankan dengan konsekuen dan menjadi garis massa? Bagaimanakah supaya semua kemungkinan-kemungkinan yang digariskan oleh Partai menjadi kenyataan? Ini adalah bergantung kepada keadaan Partai. Dalam hal ini yang menjadi pusat masalah ialah masalah mengenai Partai sendiri, masalah pembangunan Partai.

Kawan Stalin terus-menerus mengajar kita, bahwa kalau kita mau menang dalam revolusi, kita harus mempunyai Partai revolusioner tipe Lenin, atau sebagai yang dikatakan oleh Kawan Mao Tse-tung, Partai tipe Lenin-Stalin. Dengan tiada Partai revolusioner yang demikian, yang dibangun menurut teori revolusioner dan menurut style Marx-Engels-Lenin-Stalin, yang bebas dari oportunisme, adalah tidak mungkin memimpin kelas buruh dan memimpin massa Rakyat yang luas untuk menghapuskan imperialisme dan kaki tangannya dari bumi Indonesia. Dengan perkataan lain, kalau kita mau menang dalam revolusi, kalau kita mau mengubah fisionomi (wajah) masyarakat yang setengah jajahan menjadi Indonesia yang merdeka penuh, kalau kita mau ambil bagian dalam mengubah fisionomi dunia, maka kita harus mempunyai Partai model Partai Komunis Uni Soviet dan model Partai Komunis Tiongkok.

Dengan tiada teori Marxisme-Leninisme, tidak mungkin kita mempunyai Partai demikian. Peranan pelopor daripada Partai hanya mungkin jika Partai dipimpin oleh teori yang maju. Hanya Partai yang menguasai teori Marxisme-Leninisme yang bisa dipercayai memelopori dan memimpin kelas buruh dan massa Rakyat banyak lainnya. Agar Partai kita mampu sepenuhnya memikul beban sejarah yang besar dan berat dan agar mampu memimpin Rakyat Indonesia dari kemenangan yang satu ke kemenangan yang lain, pertama-tama Partai kita harus menciptakan kesatuan ideologi Marxis-Leninis di dalam barisannya sendiri, meninggikan tingkat ideologi Marxis-Leninis dari seluruh Partai dan mengonsolidasi pimpinan Marxis-Leninis yang tepat. Partai kita hanya mungkin kuat dengan jalan meninggikan tingkat ideologi Marxis-Leninis daripada segenap anggota Partai. Hanya apabila kita menguasai ilmu Marxisme-Leninisme dan mempunyai kepercayaan kepada massa, berhubungan erat dengan massa dan memimpin massa maju ke depan, hanya dengan demikian kita bisa mendobrak semua rintangan dan mengatasi semua kesulitan, dan dengan demikian kekuatan kita akan menjadi tak terkalahkan.

Partai kita hanya bisa memenuhi kewajiban sejarahnya yang besar dan berat jika Partai terus-menerus melakukan perjuangan yang tidak kenal ampun terhadap kaum oportunis kanan maupun “kiri” di dalam barisannya sendiri, jika Partai terus-menerus membersihkan kaum kapitulator (penyerah) dan pengkhianat dari kalangannya sendiri, dan jika Partai terus-menerus memelihara kesatuan dan disiplin di dalam barisannya sendiri. Partai adalah barisan pimpinan daripada kelas buruh, adalah benteng yang terkuat, adalah jenderal staf. Kemenangan tidak mungkin tercapai jikalau di dalam jenderal staf ini duduk kaum kapitulator, kaum oportunis dan pengkhianat. Jika ini terjadi, Partai mudah dihancurkan, dihancurkan tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam.

Partai kita hanya mungkin memenuhi kewajiban sejarahnya yang besar dan berat, jika Partai tidak menjadi sombong karena kemenangan-kemenangan yang dicapainya, jika Partai melihat kekurangan-kekurangan di dalam pekerjaannya, jika Partai berani mengakui kesalahan-kesalahannya dan dengan terang-terangan dan jujur memperbaikinya. Partai akan menjadi tak terkalahkan jika Partai tidak takut pada kritik dan selfkritik, jika Partai tidak menyembunyikan kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam pekerjaannya, jika Partai mengajar dan mendidik kader-kadernya menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahan pekerjaan Partai dan pandai memperbaikinya tepat pada waktunya.

Indonesia adalah negeri borjuis kecil, artinya negeri, di mana perusahaan pemilik-pemilik kecil masih sangat banyak terdapat, terutama pertanian perseorangan juga kurang produktif. Partai kita dilingkupi oleh kelas borjuis kecil yang sangat besar ini, dan banyak anggota-anggota Partai kita datang dari kalangan kelas ini dan tidak dapat tidak, bahwa mereka yang masuk Partai kita ini membawa sedikit atau banyak pikiran-pikiran dan kebiasaan-kebiasaan borjuis kecil. Borjuasi kecil inilah yang menjadi basis sosial daripada dua macam penyakit subjektivisme di dalam Partai kita, yaitu dogmatisme yang empirisisme. Dua macam subjektivisme inilah yang merupakan dasar ideologi daripada mereka yang bersalah menjalankan oportunisme kanan dan “kiri” di dalam Partai di waktu-waktu yang lampau.

Dogmatisme dan empirisisme timbul dari dua ujung yang bertentangan. Kedua macam ideologi ini adalah sama-sama berat sebelah. Kaum dogmatis mendasarkan sesuatu hanya kepada buku dan kepada dalil-dalil teori yang terpisah-pisah, dan tidak melihat sesuatu sebagai yang hidup, berubah, dan berkembang. Mereka membikin teori menjadi mati tak berdaya karena dilepaskan hubungannya dengan praktik, dengan massa. Sebaliknya kaum empirisis, mereka bekerja, mungkin kerasnya seperti kuda beban, tetapi dengan tidak mengetahui dari mana asal semua yang dikerjakannya dan tidak mengetahui ke mana tujuannya dan bagaimana cara yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Mereka membikin praktik menjadi gelap karena tidak dipimpin oleh suatu teori, karena mereka meremehkan teori. Jelaslah, bahwa kedua-duanya adalah tidak objektif, dan atas dasar berat sebelah inilah kedua macam ideologi itu dalam menghadapi sesuatu soal praktis pada waktu yang tertentu, akan saling berhubungan dan bertemu pada titik pertemuan yang sama. Oleh karena itulah bukan jarang kita melihat, bahwa orang yang “kiri” di dalam dan di luar Partai kita, dalam menghadapi masalah-masalah praktis saling berhubungan dan bertemu dalam titik pertemuan yang sama dengan orang kanan di dalam dan di luar Partai kita. Demikian juga sering kita melihat, bahwa orang seorang itu juga, bisa dari seorang yang tadinya “kiri” tiba-tiba menjadi seorang kanan, atau sebaliknya, dengan tidak mengalami perjuangan batin yang berat, terjadi dengan sewajarnya saja.

Bagi Partai kita adalah sangat penting soal melawan subjektivisme, yaitu melawan dogmatisme maupun empirisisme. Kedua-dua macam subjektivisme ini sama berbahayanya bagi Partai kita, dan yang paling berbahaya ialah subjektivisme yang tidak kita lawan dan kita serang. Pengalaman Partai kita menunjukkan, bahwa kekalahan-kekalahan Partai dan kerusakan-kerusakan di dalam Partai (misalnya kekalahan dan kerusakan tahun 1926, kekalahan Revolusi 1945 – 1948, kekalahan dalam melawan Provokasi Madiun serta kerusakan yang disebabkan olehnya) adalah disebabkan oleh kedua subjektivisme yang tersebut di atas, yaitu dogmatisme dan empirisisme. Oleh karena itu, anggota dan calon anggota Partai yang dihinggapi penyakit ini harus mengisi kekurangan yang ada pada dirinya masing-masing. Mereka yang mempunyai pengetahuan buku harus pergi ke kenyataan yang hidup, supaya bisa maju dan tidak mati dalam mengeloni buku, supaya tidak menjalankan kesalahan dogmatisme. Mereka yang berpengalaman bekerja supaya pergi ke studi dan supaya membaca dengan sungguh-sungguh, agar dapat menyusun pengalaman-pengalamannya secara sistematis dan membikin sintesis tentang pengalaman-pengalamannya agar dengan demikian meningkatkan diri di lapangan teori. Inilah jalan baginya untuk tidak menganggap pengalaman dirinya sendiri yang terputus-putus dan terbatas sebagai kebenaran umum, agar dengan demikian tidak menjalankan kesalahan empirisisme.

Pokoknya ialah, supaya kita dalam pekerjaan kita dipimpin oleh pandangan Marx, Engels, Lenin, dan Stalin. Stalin menentang teori sonder praktik dengan ucapannya, bahwa: “Teori menjadi tidak bertujuan jika tidak dihubungkan dengan praktik revolusioner.” Stalin juga menentang praktik sonder teori dengan ucapannya, bahwa: “Praktik meraba dalam gelap jika jalannya tidak disinari oleh teori revolusioner.”

Sifat sempit borjuis kecil mendapat bentuk sektarisme dalam kehidupan politik dan dalam organisasi, sebagai tambahan pada sifat sempit dalam ideologi. Subjektivisme berarti isolasi ideologi dari massa, di dalam maupun di luar Partai. Sedangkan sektarisme berari isolasi politik dan organisasi dari massa di dalam dan di luar Partai. Kedua-duanya adalah dua segi dari barang yang satu dan sama, yaitu sifat sempit borjuis kecil.

Untuk melawan subjektivisme di dalam Partai kita adalah sangat perlu kita lakukan: pertama, mengajar anggota-anggota Partai untuk memakai metode Marxis-Leninis dalam menganalisis situasi politik dan dalam menghitung kekuatan kelas. Dengan demikian kita menentang analisis dan perhitungan secara subjektif. Kedua, memimpin perhatian anggota-anggota ke arah penyelidikan dan studi di lapangan sosial dan ekonomi, agar dengan demikian bisa menentukan taktik perjuangan dan metode kerja, dan dengan demikian membikin Kawan-Kawan kita mengerti bahwa kesalahan dalam penyelidikan sesuatu keadaan yang nyata akan menyebabkan mereka tenggelam dalam fantasi dan avonturisme. Dua cara inilah juga yang dipakai oleh kaum Komunis Tiongkok sejak tahun 1929 untuk melawan subjektivisme di dalam Partai. Berhubung dengan dua hal inilah, menjadi sangat penting arti daripada konferensi-konferensi yang diadakan oleh Partai kita dalam tahun 1952 di mana tiap-tiap wakil Komite diwajibkan membikin laporan tentang keadaan politik, sosial, dan ekonomi daripada daerahnya masing-masing, penting juga artinya persetujuan Politbiro atas uraian Rakyat Indonesia Berjuang untuk Kemerdekaan Nasional yang Penuh (Menuju Indonesia Baru) sebagai pidato untuk memperingati ulang tahun ke-33 Partai dan lebih penting lagi putusan Sentral Komite tentang Rencana Program PKI yang diajukan kepada Kongres Nasional ke-V sekarang ini. Dengan demikian dapat kita harapkan, bahwa di waktu-waktu yang akan datang, anggota dan kader-kader Partai akan lebih mengetahui tentang sejarah, tentang keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan negerinya sendiri. Pengetahuan tentang semuanya ini adalah syarat bagi Partai yang sudah dibolshevikkan.

Bagaimana cara yang paling berhasil untuk mengatasi subjektivisme dan sektarisme secara besar-besaran di dalam Partai kita? Karena Partai kita, berhubung dengan keadaan sejarah, sebagian besar anggotanya adalah dari kalangan borjuasi kecil, maka untuk mengatasi bermacam-macam kesalahan dan untuk mengonsolidasi kesatuan daripada Partai, kita harus mengambil sikap yang serius dan hati-hati, dan sama sekali bukan sikap yang liberal dan kesusu. Dengan tidak kenal ampun kita harus mengupas tiap-tiap kesalahan, menganalisis dan mengkritiknya secara ilmu, agar dengan demikian kita akan lebih hati-hati lagi dalam pekerjaan-pekerjaan kita di kemudian hari dan akan bekerja lebih baik lagi. Tetapi, di samping mengkritik keras tiap-tiap kesalahan, kita harus berusaha memperbaiki yang bersalah. Dengan demikian kita melakukan tugas kita secara benar, yaitu membikin bersih ideologi Partai dan memelihara persatuan di kalangan kawan-kawan.

Gerakan yang diadakan oleh Partai kita dalam tahun 1952 untuk mempelajari tulisan Kawan Mao Tse-tung Tentang Praktik dan Membasmi Liberalisme dalam Partai dan tulisan Kawan Liu Sau-tsi Tentang Garis Massa mempunyai arti yang sangat besar bagi usaha meninggikan tingkat ideologi Partai kita. Demikian juga kemajuan yang pesat dari penerbitan lektur Partai, terutama dengan terbitnya seperti tulisan Lenin Komunisme “Sayap Kiri”, Suatu Penyakit Kanak-Kanan, dan akan terbitnya tulisan Stalin Sejarah Partai Komunis Uni Soviet, dan Masalah-Masalah Ekonomi Sosialisme di Uni Republik-Republik Soviet Sosialis, tulisan Kawan Malenkov Laporan Pada Kongres ke-19 Tentang Pekerjaan Sentral Komite Partai Komunis Uni Soviet, dan tulisan Kawan Mao Tse-tung Tentang Kontradiksi, akan lebih meninggikan tingkat ideologi daripada Partai kita.

Kewajiban Kita untuk Memperkuat Partai adalah Sebagai Berikut:

1. Meninggikan tingkat politik para calon anggota, anggota, dan kader Partai, dan meyakinkan mereka akan eratnya saling hubungan antara kebenaran garis politik Partai dengan pembangunan Partai.

2. Meyakinkan seluruh Partai tentang dua kewajiban Partai yang sangat urgen, yaitu pertama, penggalangan front persatuan nasional antiimperialisme yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani antifeodalisme dan kedua, meneruskan pembangunan PKI yang dibolshevikkan, yang meluas di seluruh negeri dan yang mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya dikonsolidasi di lapangan ideologi, politik, dan organisasi.

3. Melanjutkan perluasan keanggotaan dan organisasi Partai, menarik lebih banyak kaum tani ke dalam barisan Partai —terutama kaum tani miskin dan tani tak bertanah—, menempatkan anggota-anggota dan kader-kader Partai pada tempat yang lebih tepat, mengurangi rangkapan pekerjaan anggota dan kader-kader Partai. Mengadakan kontrol yang lebih baik atas tiap-tiap pekerjaan Partai. 

4. Mementingkan pekerjaan di lapangan ideologi di dalam Partai dengan lebih banyak mempelajari tulisan-tulisan Lenin, Stalin, Malenkov, Mao Tse-tung, Liu Sau-tsi, dan pemimpin-pemimpin Partai lainnya, meneruskan perjuangan terhadap dogmatisme, empirisisme, oportunisme, sektarisme, dan liberalisme.

5. Lebih banyak mempelajari sejarah Indonesia, mempelajari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan Indonesia sebagai dasar untuk menentukan taktik perjuangan dan metode kerja Partai.

6. Memperlengkapi Partai dan mempersenjatai fungsionaris-fungsionaris Partai dengan garis taktik yang tepat, garis organisasi yang tepat, dan dengan program baru yang terang dan singkat mengenai semua masalah penting dan pokok daripada revolusi Indonesia. Membikin program yang memenuhi keinginan massa ini menjadi program massa.

Kawan-kawan, dari laporan umum ini sekarang menjadi terang bagi kita beberapa segi yang pokok daripada keadaan internasional, keadaan dalam negeri, dan keadaan Partai kita, dan juga menjadi terang kewajiban Partai di lapangan politik luar negeri, di lapangan politik dalam negeri, dan kewajiban kita untuk memperkuat front persatuan nasional dan memperkuat Partai. Dengan demikian juga menjadi jelas, apa yang menjadi dasar daripada Rencana Program PKI yang menjadi acara terpenting dalam Kongres ini.

Sesudah sidang Pleno Sentral Komite dalam bulan Oktober yang lalu, ada beberapa kejadian luar negeri dan dalam negeri yang penting. Kejadian luar negeri, misalnya konferensi empat besar di Berlin yang antara lain memutuskan untuk mengundang RRC dalam konferensi yang dihadiri oleh lima besar untuk membicarakan ketegangan-ketegangan di Timur Jauh. Sedang kejadian-kejadian dalam negeri antara lain ialah mulai digulungnya komplotan kolonialis Belanda anti-Republik, adanya tindakan-tindakan pemerintah Indonesia yang konkret untuk mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia dan untuk membatalkan Uni Indonesia-Belanda. Semua kejadian ini memperkuat apa yang sudah dicantumkan dalam laporan umum, menambah bukti bahwa gerakan perdamaian yang bertambah kuat dapat memaksa imperialisme Amerika untuk datang ke meja perundingan, dan bahwa dorongan Rakyat Indonesia yang terus-menerus terhadap Pemerintah telah memaksa Pemerintah mengambil sikap yang agak tegas terhadap kolonialisme Belanda.

Kita semuanya sadar, bahwa kewajiban yang dihadapi oleh kita kaum Komunis Indonesia adalah berat. Tentang ini juga dijelaskan oleh laporan umum ini. Tetapi kita juga sadar, bahwa kewajiban ini akan dapat kita penuhi, karena kita dalam pekerjaan sehari-hari disinari oleh teori-teori Marx, Engels, Lenin dan Stalin, dan pikiran Mao Tse-tung yang mahajaya, dan karena kita dalam pekerjaan kita mendapat inspirasi dan teladan dari pengalaman-pengalaman dua Rakyat dan dua Partai yang besar, yaitu Uni Soviet dan Tiongkok.

Di bawah panji-panji Lenin dan Stalin yang abadi, dengan bersatu dengan Rakyat dan percaya kepada kekuatan Rakyat Indonesia yang gagah berani, kita pasti akan maju terus sampai kepada kemenangan kita, kemenangan sistem Demokrasi Rakyat atas kekuasaan setengah jajahan dan setengah feodal di Indonesia. Ini adalah tujuan Rakyat dan oleh karena itu ia akan menjadi milik

AGUSTUS 1954

Ali Sastroamidjojo Suara Indonesia 2 Aug 1954 File:Ali Sastroamidjojo Suara Indonesia 2 Aug 1954 p1.jpg

 

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1955(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1955

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

1955

1 Mei 1955

Merasa terjepit, KSAD Jenderal Mayor Bambang Soegeng memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan Angkatan Darat kepada

 

 Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis.

 Kolonel bermarga Lubis ini masih terbilang sepupu Kolonel Nasution, namun kerapkali bersilang jalan dalam beberapa peristiwa karena berbeda pendapat dan sikap.

(gungun Gunawan)

21 Juni 1955

Tanggal 21 Djuni 1955 adalah hari ulang tahun ke-4 Teritorial I “Bukit Barisan”. Empat tahun juang lalu pada tanggal 21 Djuni 1951 oleh panglima Tentara Teritorium I(Bukit barisan) diresmikan ,kewadjiban pemakaian lentjana”Bukit barisan” untuk anggota Angkatan darat Territorium I.

(SK Penerangan,koleksi Dr Iwan)

 

Peristiwa 27 Juni 1955

Pemerintah mengisi kekosongan jabatan KSAD itu dengan mengangkat

 

 Kolonel Bambang Utojo

 pada 27 Juni 1955, yang tadinya adalah Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya.

Namun ketika Kolonel Bambang Utojo dilantik oleh Presiden Soekarno, tak seorangpun perwira teras dan pimpinan Angkatan Darat yang hadir, mengikuti apa yang diinstruksikan Wakil KSAD Zulkifli Lubis, untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka –yang tadinya tidak digubris oleh pemerintah.

 Zulkifli Lubis sekaligus menolak melakukan serah terima jabatan KSAD dengan Bambang Utojo yang telah berpangkat Jenderal Mayor.

 Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa 27 Juni, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan sipil Kabinet Ali-Wongso

(gungun Gunawan)

 

Foto pelantikan Bambang utoyo diIstana Megara

(Nugroho Notosutanto)

Saya pernah membaca disurat kabar(sayang belum ketemu dimana menaruhnya,sedang dicari),saat pelantikan diistana Negara para tamu yang bersalaman dengan Bambang Utoyo binggung  saat mengajukan tangan kanan untuk bersalaman ternyata  tanggannya bunting(akibat ledakan franat) sehingga bersalaman dengan kedua tangan saja ,tak mungkin dengan tangan kiri kurang etis.

(Dr Iwan)

12 Agustus 1955

Masalah penggantian pimpinan Angkatan Darat ini akhirnya diselesaikan oleh kabinet baru – koalisi Masjumi dengan beberapa partai, dengan PNI sebagai partai oposisi – yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap yang dilantik 12 Agustus 1955, hanya 38 hari sebelum Pemilihan Umum 1955 untuk DPR.

(gungun Gunawan)

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956) dan Sumitro kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan.(iluni)

 

 

 

 

 

29 September 1955

 

pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 1955 –yakni pemilihan 272 anggota DPR 29 September

(gungun Gunawan)

Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota MPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu

(wiki)

Koleksi dokumen Kampanye Pemilu Pertama

 

Brosur sebaran PSI Pada Pemilu I

 

Kartupos Partai Pada Pemilu I

(Dr Iwan)

Kampanye Pemilu Pertama

 

 

 

 

 

Sutan Syahrir kampanye PSI pada Pemilu Pertama 1955

Sukarno saat Pemilu pertama

 

 

 

 

 

 

Suasana Pemilu Pertama

 

 

Koleksi Kartu Suara Pemilu Pertama Indonesia 29 September  1955

 

Koleksi Dr Iwan suwandy

 

1. bagian atas kartu suara

2. (Tanda gambar Partai Peserta PEMILU

a. Seluruh Partai)

 

 

 

 

 

 

b. tanda Gambar beberapa Partai

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dr Iwan)

 

 

 

 

 

 

Pemilihan Umum Indonesia 1955

 

adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.

Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan Konstituante. Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi MPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi MPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi MPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi MPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi MPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).

Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD (bukan PRD modern), ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso).

DPR[sunting]

No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 57
2. Masyumi 7.903.886 20,92 57
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 2,66 8
7. Partai Katolik 770.740 2,04 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 1,99 5
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 1,43 4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 1,28 4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 2
12. Partai Buruh 224.167 0,59 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 219.985 0,58 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 2
16. Murba 199.588 0,53 2
17. Baperki 178.887 0,47 1
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 178.481 0,47 1
19. Grinda 154.792 0,41 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 149.287 0,40 1
21. Persatuan Daya (PD) 146.054 0,39 1
22. PIR Hazairin 114.644 0,30 1
23. Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) 85.131 0,22 1
24. AKUI 81.454 0,21 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,21 1
26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 64.514 0,17 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 53.306 0,14 1
29. Lain-lain 1.022.433 2,71 -

Jumlah

37.785.299 100,00 257

 

(wiki)

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan reaksi atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 Nopember 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia. Pemilu pun – menurut Maklumat – harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundangan dan logistik (juga kericuhan politik dalam negeri seperti pemberontakan), Pemilu tersebut baru diadakan tahun 1955 dari awalnya direncanakan Januari 1946.

Landasan hukum Pemilu 1955 adalah Undan-undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah proporsional. Menurut UU nomor 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:[3]

o Jumlah anggota konstituante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas;

o Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 150.000; Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 6, dibulatkan menjadi 6; Sisa jumlah anggota konstituante dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;

o Jika dengan cara poin ke dua di atas belum mencapai jumlah anggota konstituante seperti di poin ke satu, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan yang memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 6 kursi itu;

o Penetapan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas;

o Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 300.000; Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 3, dibulatkan menjadi 3; Sisa jumlah anggota DPR dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;

o Jika dengan cara poin ke lima di atas belum mencapai jumlah anggota DPR seperti di poin ke empat, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 3 kursi itu.

Pemilu 1955, sebab itu, ada dua putaran. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955.[4] Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118 parpol atau gabungan atau perseorangan dengan total suara 43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 37.837.105 suara.

 

parpol peserta pemilu 1955

Hasil akhir Pemilu 1955 adalah sebagai berikut:

DPR

No. Partai > Jumlah Suara > Persentase > Jumlah Kursi

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)> 8.434.653> 22,32> 57
2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)> 7.903.886> 20,92> 57
3. Nahdlatul Ulama (NU)> 6.955.141> 18,41> 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) > 6.179.914> 16,36> 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)> 1.091.160>2,89 >8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)> 1.003.326>2,66 >8
7. Partai Katolik >770.740> 2,04> 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) >753.191> 1,99> 5
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)>541.306>1,43>4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)> 483.014>1,28>4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN)>242.125>0,64>2
12. Partai Buruh> 224.167> 0,59> 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)>219.985 >0,58> 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)> 206.161>0,55>2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)>200.419>0,53 >2
16. Murba> 199.588 >0,53> 2
17. Baperki> 178.887> 0,47> 1
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro>178.481>0,47>1
19. Grinda> 154.792> 0,41> 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)>149.287>0,40>1
21. Persatuan Daya (PD)>146.054>0,39>1
22. PIR Hazairin> 114.644 >0,30> 1
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)>85.131>0,22>1
24. AKUI> 81.454> 0,21> 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)> 77.919 >0,21 >1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)>72.523 >0,19 >1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) >64.514 >0,17> 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso >53.306 >0,14> 1
29. Lain-lain> 1.022.433> 2,71 >-
Jumlah > 37.785.299> 100,00 > 257

 

Konstituante

No. Partai/Nama Daftar>Jumlah Suara>Persentase>Jumlah Kursi

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) >9.070.218> 23,97> 119
2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) >7.789.619> 20,59 >112
3. Nahdlatul Ulama (NU)> 6.989.333> 18,47> 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)> 6.232.512> 16,47> 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)> 1.059.922>2,80 >16
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)> 988.810 >2,61> 16
7. Partai Katolik >748.591>1,99> 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) >695.932>1,84> 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)>544.803>1,44>8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)> 465.359>1,23>7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN)>220.652>0,58>3
12. Partai Buruh> 332.047 >0,88> 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)>152.892>0,40> 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)> 134.011 >0,35> 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)>179.346>0,47>3
16. Murba> 248.633 >0,66> 4
17. Baperki >160.456>0,42> 2
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro>162.420>0,43>2
19. Grinda >157.976> 0,42> 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)>164.386>0,43>2
21. Persatuan Daya (PD)>169.222>0,45>3
22. PIR Hazairin> 101.509> 0,27> 2
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)> 74.913 >0,20> 1
24. AKUI> 84.862> 0,22> 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)> 39.278 >0,10> 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)>143.907>0,38 >2
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma)> 55.844> 0,15> 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso >38.356 >0,10> 1
29. Gerakan Pilihan Sunda> 35.035> 0,09> 1
30. Partai Tani Indonesia >30.060 >0,08 >1
31. Radja Keprabonan >33.660 >0,09 >1
32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)>39.874>0,1>
33. PIR NTB >33.823 >0,09> 1
34. L.M.Idrus Effendi> 31.988> 0,08> 1

35. Lain-lain> 426.856 >1,13>-
Jumlah > 37.837.105 > 514

(saripedia web blog)

Pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Daerah-daerah di luar Jawa merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga di beberapa daerah muncul gerakan-gerakan menuntut otonomi luas.

Di bidang ekonomi dan perdagangan hasil ekspor yang sebagian berasal dari daerah-daerah luar Jawa, pembagian penggunaan di Pulau Jawa dianggap tidak adil.

Di samping kekecewaan-kekecewaan tersebut, ada suatu masalah yang cukup serius yang mendorong Letnan Kolonel Ahmad Husein di Sumatera Barat bertekad menentang pemerintah Pusat, yaitu adanya penilaian bahwa Bung Karno dianggap mulai dipengaruhi Partai Komunis Indonesia.(Ventje Samual)

1. Pemilu 1955 menghasilkan 4 partai yang mendapat suara terbanyak: yaitu PNI, Masjumi, NU dan PKI.
Masyumi menang di luar Jawa sedangkan PNI, NU dan PKI mendapat suara terbanyak di pulau Jawa.

2. Presiden Soekarno memilih PNI untuk memimpin kabinet/pemerintah dengan mengikutsertakan/merangkul PKI.
Hal semacam ini ditentang oleh Masyumi karena kaum Komunis anti Tuhan dan menghalalkan kudeta untuk meraih kekuasaan, ….. dengan kata lain PKI anti demokrasi.

Ketika itu Masyumi tidak menuntut agar PKI dibubarkan,

(Nagari com)

Pemilihan Umum 1955 di satu pihak memang menjadi contoh keberhasilan demokrasi, karena dilangsungkan dalam suasana bebas. Namun jumlah peserta pemilihan umum yang terlalu banyak, agaknya bagaimanapun pada sisi lain menjadi satu masalah tersendiri. Tapi bagaimanapun itu berkaitan pula dengan tingkat kematangan dan kesiapan rakyat dari suatu negara yang baru merdeka 8 tahun namun penuh pergolakan. Rakyat Indonesia dianggap pandai bergotong-royong, namun para politisi sipil yang tergabung dalam puluhan partai besar dan kecil ternyata tak punya kepandaian untuk berkoalisi. Meneruskan pola jatuh bangun kabinet, sesudah pemilihan umum kebiasaan jatuh bangun juga berlanjut. Tetapi sebagai proses politik, semua itu selalu ada penjelasannya, dalam satu rangkaian pola sebab dan akibat, yang akarnya ada dalam budaya bangsa.

Pemilihan Umum 1955, tidak menghasilkan –dan memang takkan mungkin dalam satu pola ideologis di negara yang plural seperti Indonesia– partai pemenang yang mayoritas yang dapat memerintah sendirian dalam suatu stabilitas politik. Kendati misalnya dikatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam, mencapai 90 persen, nyatanya partai-partai Islam secara bersama-sama bahkan tak mencapai separuh dari perolehan suara. Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam.

Selain itu, pada pihak lain sebagian dari rakyat Indonesia yang resmi memeluk agama Islam, sesuai penelitian Clifford Geertz, sesungguhnya adalah kaum abangan. Pembagian masyarakat di pulau Jawa atas kaum santri di satu pihak dan kaum abangan di pihak lain yang dilontarkan Clifford Geertz ini paling banyak dirujuk dalam berbagai uraian sosiologis hingga kini. Penelitian Geertz itu sendiri dilakukan di Pulau Jawa, tetapi dianggap berlaku untuk Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia juga punya kenyataan dan catatan tersendiri, tentang keanekaragaman persepsi, penafsiran dan realitas dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan kultur Hindu dan kultur animistis yang telah berakar berabad-abad lamanya, sebelum Wali Songo menyebarluaskan Islam di Indonesia.

Masjumi sebagai partai modern berbasis Islam hanya memperoleh 60 kursi DPR dari 272 kursi yang ada. NU memperoleh 47 kursi, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) memperoleh 8 kursi dan Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia) 4 kursi. Bersama Masjumi jumlahnya hanyalah 119 yang tidak mencapai separuh dari 272. Sementara itu, harus pula dicatat fakta tentang rivalitas berkepanjangan yang terjadi antara Masjumi dan NU dengan suatu latar belakang historis dan perbedaan persepsi secara kualitatif di awal kelahiran mereka, termasuk dalam menyikapi masalah kekuasaan. Dan karena itulah para politisi Islam ini tak pernah padu dalam sepakterjang mereka sebagai satu kekuatan politik. Itulah pula sebabnya sebagian dari politisi Islam ini dalam menjalani political game, dalam perseteruannya dengan kekuatan politik lainnya kerapkali menggunakan faktor emosional yang terkait dengan agama sebagai senjata politik, tatkala kehabisan argumentasi rasional.

“Tentara dalam masa SOB adalah tentara yang berkuasa. Eksesnya juga ada. Beberapa perwira tentara atau menjadi makin otoriter, atau menikmati benefit lainnya, atau sekaligus kedua-duanya”. “Dari posisi-posisi di institusi ekonomi, tentara berhasil menghimpun dana-dana yang kemudian difaedahkan dalam berbagai aktifitas yang sesungguhnya tak lain adalah kegiatan politik praktis dan tak terlepas dari skenario kekuasaan, selain untuk ‘kenyamanan’ hidup bagi sejumlah perwira”.

 

Pada kutub-kutub yang berbeda, dua besar lainnya dalam Pemilihan Umum 1955, juga tidak mencapai suara yang dominan. PNI memperoleh 58 kursi di DPR sedang PKI meskipun cukup mengejutkan, hanya memperoleh 32 kursi (ditambah beberapa kursi, 7 kursi, yang diperoleh oleh calon-calon afiliasinya).

Kursi-kursi untuk PNI dipercayai terutama diperoleh di daerah-daerah pemilihan yang mayoritasnya adalah kaum abangan atau dibeberapa daerah tertentu dimana kaum bangsawan masih cukup kuat pengaruhnya, serta di kalangan non partisan namun merupakan pengagum pribadi Soekarno.

 Pada sejumlah rakyat di berbagai pelosok tanah air, Soekarno yang orator ulung yang seakan tak tertandingi siapa pun pada zaman itu, memang adalah tokoh nan mempesona dan nyaris menjadi legenda seumur hidup bila ia kemudian tak tertahan oleh suatu insiden sejarah.

Sementara itu PKI yang mendasarkan diri pada suatu ideologi internasional yang menggunakan retorika perjuangan kelas, memperolehnya di kalangan masyarakat yang merasa dirinya tak tercapai oleh keadilan sosial dan keadilan hukum –seperti perilaku tak menyenangkan dari aparat negara dan tentara yang pada masa itu mulai sangat gemar akan tindakan-tindakan kekerasan kepada rakyat kecil.

Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa pendukung PKI berasal pula dari mereka yang tidak memiliki hubungan baik atau karena tidak senang terhadap sikap tertentu dari kaum santri yang mencampuri kehidupan pribadi yang berkaitan dengan agama.

Kelak memang terbukti bahwa dua hal yang paling dimusuhi PKI sebagai partai adalah kelompok tentara sebagai kekuatan politik de facto dan kelompok Islam sebagai kekuatan masyarakat –di antaranya para kyai dan haji-haji yang menguasai tanah-tanah luas di pedesaan– maupun sebagai kekuatan politik.

Partai-partai Kristen dan Katolik memperoleh 9 dan 8 kursi, begitu pula PSI yang hanya menempatkan 5 anggota di DPR.

Partai-partai lainnya di luar itu hanya memperoleh kursi yang bisa dihitung dengan jari pada satu tangan, bahkan banyak yang tak memperoleh kursi sama sekali di tingkat nasional untuk kemudian hilang dalam peta politik Indonesia seterusnya.

(gungun Gunawan)

 

 

1955

 

Tahap pertama operasi intelijen dengan membantu dana dua partai politik besar yang disebutnya antikomunis, agar bisa merebut suara dalam Pemilu 1955. Perolehan suara ini diharapkan akan mengurangi dukungan bagi Soekarno.

Perkiraan ini meleset. PKI yang paling tidak disukai AS dan dianggap loyal terhadap Soekarno, justru memperoleh jumlah suara mengejutkan, hingga menempatkannya di urutan kelima. Padahal tujuh tahun sebelumnya, atau tahun 1948, PKI sudah dihancurkan dalam peristiwa Madiun.

Peristiwa Madiun yang diprakarsai Muso tidak lama setelah kembali dari pengembaraannya di dunia Marxisme-Leninisme di Uni Soviet, mustahil dapat dipadamkan tanpa sikap tegas Bung Karno.

CIA tidak memahami ini. Bung Karno tetap dianggap condong ke blok komunis. Itu sebabnya setelah gagal mendanai dua partai politik dalam pemilu, CIA kemudian mencoba cara lain yang lebih keras, yaitu “menetralisir” Bung Karno.

(penasukarno)

 

 

 

7 Nopember 1955

Paada  tahun 1955 Bung Karno memanggil kembali Nasution menjabat KASAD untuk kedua kalinya

(baratamedia web blog)

 

Pada penyelesaian akhir, berdasarkan musyawarah para perwira senior dan pimpinan Angkatan Darat, diajukan enam calon KSAD, salah satunya adalah Kolonel Abdul Harris Nasution.

 

 

 Kabinet memilih Nasution. Soekarno ‘terpaksa’ mengangkat kembali

 

 Nasution sebagai KSAD dan melantiknya 7 Nopember 1955

 dengan kenaikan pangkat dua tingkat menjadi Jenderal Mayor.

(gungun Gunawan)

 

 

15 Desember 1955

       Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

        

Konstituante

No. Partai/Nama Daftar Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218 23,97 119
2. Masyumi 7.789.619 20,59 112
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 18,47 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.232.512 16,47 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.059.922 2,80 16
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 988.810 2,61 16
7. Partai Katolik 748.591 1,99 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 695.932 1,84 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 544.803 1,44 8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 465.359 1,23 7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 220.652 0,58 3
12. Partai Buruh 332.047 0,88 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 152.892 0,40 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 134.011 0,35 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 179.346 0,47 3
16. Murba 248.633 0,66 4
17. Baperki 160.456 0,42 2
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 162.420 0,43 2
19. Grinda 157.976 0,42 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 164.386 0,43 2
21. Persatuan Daya (PD) 169.222 0,45 3
22. PIR Hazairin 101.509 0,27 2
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 74.913 0,20 1
24. AKUI 84.862 0,22 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 39.278 0,10 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 143.907 0,38 2
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 55.844 0,15 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 38.356 0,10 1
29. Gerakan Pilihan Sunda 35.035 0,09 1
30. Partai Tani Indonesia 30.060 0,08 1
31. Radja Keprabonan 33.660 0,09 1
32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) 39.874 0,11 1
33. PIR NTB 33.823 0,09 1
34. L.M.Idrus Effendi 31.988 0,08 1
35. Lain-lain 426.856 1,13 -

Jumlah

37.837.105   514

 

(wiki)

 Pemilihan 542 anggota Konstituante 15 Desember 1955.

Anggota-anggota angkatan bersenjata turut serta dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum yang diikuti puluhan partai berskala nasional maupun berskala lokal itu. Militer tidak ikut untuk dipilih, namun ada Partai IPKI yang dibentuk Nasution dan kawan-kawan yang dianggap membawakan aspirasi militer.

 IPKI dan kelompok sefraksinya di DPR hanya memperoleh 11 kursi (untuk IPKI sendiri hanya 4 kursi), suatu posisi yang secara kuantitatif amat minor. Sementara Fraksi Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia berada di DPR dengan 2 kursi perwakilan.

Dalam masa jabatan Nasution sebagai KSAD, terjadi sejumlah krisis politik yang dalam beberapa peristiwa juga melibatkan tentara yang berujung pada terjadinya peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta.

Pasca Pemilihan Umum 1955, tercatat peristiwa-peristiwa politik yang menyebabkan berlanjutnya krisis seperti yang dialami sebelumnya.

 

 Desember 1955 terjadi insiden internal menyangkut kepemimpinan di tubuh angkatan udara. Dan beberapa bulan setelah terbentuknya Kabinet Ali yang kedua, sebagai kabinet pertama yang terkait dengan hasil pemilihan umum,

(gungun Gunawan)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1956(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1956

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

 

1956

19 56 waktunya lupa

 

Natsir bicara apa adanya
Ummat Islam menghadapi bahaya
Inilah cobaan Allah ta’ala

Akan diindang, ditampi teras
Biar terpisah padi dan beras
Kaum muslimin haruslah tegas
Orang Komunis sedang mengganas

Dengan serius Natsir berqalam
Ibarat Ikan di dalam kolam
Dilempar batu jatuh ke dalam
Ummat Islam sedang terancam

 

Akan terjadi suatu drama
Ummat Islam harus waspada
Maju kena, mundurpun kena
Kepada Allah kita berdoa

Tiada perlu berpikir lama
Ummat Islam siaplah segera
Membela negeri, tanah tercinta
Diancam Komunis anti agama

Ada ditulis di koran koran
D.N. Aidit pernah mengatakan
Orang P.K.I anti Tuhan
Hatiku geram tiada tertahan

Membaca syair mungkin bosan
Tapi cerita perlu diteruskan
Eseipun ditulis dalam karangan
Silakan dibaca untuk dipikirkan

Nagari Com

1956

 

 

The Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) Rebellion
In late 1956, there were demands by Regional Commanders in Sumatra for more autonomy in the Provinces.

.

 

Akan tetapi kekekecewaan daerah terhadap kebijakan nasional lebih dari sekedar merupakan akumulasi anekaragam masalah yang timbul paska Pemilu 1955.

Di antaranya ialah:
(i) tuntutan otonomi daerah luas dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi serta tuntutan perimbangan keuangan yang wajar, layak dan berkeadilan antara daerah dan pusat.
Erat kaitannya dengan ini penguasaan sumber daya ekonomi luar Jawa, khususnya Sumatera Tengah (perkebunan, tambang dan sektor moneter dan ekonomi manufaktur) berada di bawah kendali pusat dan hanya sedikit yang disisakan untuk daerah.
(ii) masalah integrasi berbagai kesatuan bersenjata lokal menjadi angkatan darat regular, termasuk masalah akseptabilitas tokoh kepala staf angkatan darat; campur tangan parlemen terhadap masalah intern angkatan darat; hubungan antara Presiden Soekarno dengan kabinet parlementer dan kepemimpinan angkatan darat; (iii) masalah keretakan Dwitunggal Soekarno-Hatta yang berakhir dengan pengunduran diri Wakil Presiden Hatta bulan Desember 1956;
(iv) masalah ideologis pasca Pemilihan Umum I tahun 1955 sehubungan dengan penyusunan konstitusi baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950; masalah konsepsi Soekarno sejak tahun 1957 dan last but not least ialah come-back-nya PKI sebagai salah satu partai besar pemenang Pemilu 1955 yang berlindung di balik gezag Presiden Soekarno.

Yang lebih menyakitkan lagi bagi daerah ialah bahwa selama perang kemerdekaan mereka telah memperlihatkan loyalitas dan pengorbanan tanpa batas untuk kemerdekaan.
Namun banyak kebijakan pemerintah pusat yang sewenang-wenang, yang membuat para pemimpin dan rakyat di pulau itu merasa diperlakukan tidak adil.

Mereka memandang rejim Jakarta tak tahu berterima kasih dan diskriminatif.
Dalam kaitan ini tidak heran jika jajaran kelompok tentara di daerah paling merasakannya.
Terlebih lagi tatkala upaya pembonsaian satuan tentara Divisi Banteng yang di masa perjuangan kemerdekaan sangat kuat dan andal dalam pertempuran melawan Belanda dipandang sebagai tindakan pecah-belah.

Divisi ini kemudian dipecah-belah, beberapa unit dikirim ke daerah lain di Indonesia dan sisanya ditempatkan di bawah komando teritorial Sumatera Utara di Medan; pemindahan komandan terbaik mereka, keharusan menerima bekas tantara KNIL masuk ke tentara Republik, dikeluarkannya sebagian tentara pejuang dari kedinasan.

Faktor-faktor ini meninggalkan pengalaman pahit dan menimbulkan perasaan dendam terhadap pusat yang diidentikkan dengan Jawa.

(DR Mestika Zed)

Februari 1956

 Soekarno mengumumkan apa yang disebut “Konsepsi Presiden” yang menyatakan bahwa sistem demokrasi parlementer ala Barat tidak sesuai dengan Indonesia seraya memperkenalkan dan mengusulkan apa yang disebutnya Demokrasi Terpimpin. Untuk itu ia menyatakan perlu dibentuk kabinet baru yang bersifat gotong royong yang terdiri dari semua partai dan organisasi demi perimbangan dalam masyarakat. Ia menyebut Kabinet Kaki Empat yang ditopang terutama oleh 4 besar Pemilu 1955 yakni Masjumi, PNI, NU dan PKI.

Presiden Soekarno juga mengintrodusir Dewan Nasional yang berisi wakil-wakil fungsional dalam masyarakat untuk membantu dan memberi nasehat kepada kabinet. Dua dari empat kaki yang diharapkan turut serta, yakni Masjumi dan NU bersama beberapa partai lain –PRI, Partai Katolik dan PSII– menolak konsep presiden itu, karena menganggap perubahan radikal seperti itu keputusannya hanya boleh diambil dalam Konstituante. Konsepsi presiden ini memberi efek meningkatnya pergolakan di daerah.

(gungun Gunawan)

24 Februari 1956

 

Surat keputusan Komisaris Polisi TK I Soetan Soeis,Kepala Bagian urusan Pegawai Bukittinggi  Kepolisian Negera  RI Sumatera tengah yang kemudian menjadi Kepala Polisi PRRI  Padang Pariaman (DrIwan)

14 Maret 1956

Ali Sastroamidjojo SH yang menghadapi masalah yang beruntun-runtun akhirnya memilih untuk mengembalikan mandatnya 14 Maret 1956 apalagi ada isyarat kuat dari Soekarno untuk pembentukan suatu kabinet baru.

(gungun Gunawan)

 

9 April 1956

 

Penegasan Perdana Menteri Mr. A l i Sastroamidjojo dalamsidang Parlemen 9 April 1956, sebagai jawaban Pemerintahmengenai program Kabinet, yang antara lain berbunyi: “Bahwa terhadap gerombolan illegal, Pemerintah tidak akan menjalankan politik melemahkan diri, tetapi dengan demikian itutidak berarti Pemerintah menutup mata terhadap usaha-usahapreventif yang dapat dijalankan untuk memulihkan keamanan itu. Misalnya di antara kalangan pemberontak itu ada tandatandayang nyata…”

(Syamaun Gaharu)

 

13 Agustus 1956

Peristiwa 13 Agustus 1956, pada waktu ini beberapa Kolonel AD berusaha menjatuhkan  Pemerintah  dengan jalan  Aksi Anti Korupsi .

Soal ini kita tidak bisa selesaikan  dengn jalan hokum  ssaja dengan  tegas mengingat banyak factor-faktor , akan tetapi  bagi mereka  yang dalam soal itu cukup diikut sertakan  sebagai orang-orang  dalam  dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya dari pada peristiwa 13 Agustus itu, begitu juga peristiwa pada waktu itu  untuk mengagalkan  bermacam-macam timbang terima  Kepanglimaan .(Kol Bambang Utoyo)

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Fen 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

 

Hanya satu setengah jam setelah Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat, Soekarno mengumumkan negara dalam keadaan darurat perang.

Sejak saat itu Indonesia menjadi negara SOB (Staat van Oorlog en Beleg), suatu situasi yang memberi tentara begitu banyak keleluasaan yang konsesif dan mencipta satu sinergi kekuasaan dengan Soekarno setahap demi setahap pada masa-masa berikutnya.

 Kabinet Ali II kemudian diganti dengan Kabinet Karya yang dipimpin  Ir Juanda. Dua militer turut dalam kabinet, salah satunya Jenderal Mayor Nasution dan lainnya Kolonel Azis Saleh.

Peristiwa demi peristiwa itu membuka berbagai momentum dengan serba kemungkinan. Suatu momentum terbuka. Jenderal Nasution menjalankan peranan sebagai tentara pusat yang loyal kepada pemerintahan sipil Jakarta dan Soekarno, dan militer menjadi salah satu kaki yang tangguh penopang tegaknya kekuasaan Soekarno yang lebih besar.

Apalagi ketika kemudian keadaan berkembang ke arah krisis dengan terjadinya Pemberontakan PRRI dan Permesta, di Sumatera dan Sulawesi. Namun pada saat yang bersamaan kancah tersebut telah melahirkan bintang baru bernama Ahmad Yani yang dikenal tidak dekat dengan Nasution, namun punya kedekatan hubungan pribadi yang lebih erat dengan Presiden Soekarno. Ahmad Yani yang terjun ke daerah-daerah operasi penumpasan dengan pangkat Letnan Kolonel menjadi ‘bintang’ baru yang meluncur karirnya hingga jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat. Ia berada di posisi puncak itu dengan pangkat Letnan Jenderal, hingga 1 Oktober 1965.

Tentara dalam masa SOB adalah tentara yang berkuasa. Eksesnya juga ada. Beberapa perwira tentara atau menjadi makin otoriter, atau menikmati benefit lainnya, atau sekaligus kedua-duanya.

(gungun Gunawan)

 

16 Agustus 1956

 

Sepanjang karirnya di militer, Zulkifli Lubis pernah menjabat sebagai wakil KSAD dan pejabat KSAD. Namun, tak ada yang lebih menghebohkan ketika dia (saat itu wakil KSAD) dan Kolonel A.E. Kawilarang memerintahkan penahanan terhadap Menlu Roeslan Abdul Gani pada 16 Agustus 1956. Roeslan dituduh terlibat perkara korupsi yang dilakukan Lie Hok Thay (wakil direktur Percetakan Negara). Saat itu Roeslan hendak menghadiri konferensi tingkat tinggi mengenai pengambilan Terusan Suez oleh Mesir.

Namun, istri Roeslan keburu menelepon Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo untuk memberitahukan penangkapan itu. Ali segera mengabarkan ke KSAD Nasution yang tidak tahu-menahu peristiwa tersebut.

Kemudian, Nasution memerintahkan Garnizun Jakarta Mayor Djuchro untuk membebaskan Roeslan. Hari itu juga Roeslan bertolak menuju London (Kompas, 25 November 1987).

Karena memang ”musuhan”, Kolonel Zulkifli Lubis langsung menuding Ali Sostroamidjojo dan Nasution membantu dan melindungi kejahatan dengan meloloskan Roeslan dari penangkapan. Koran Indonesia Raya dan Pedoman langsung menyerang kebijakan Nasution.

(musprast web blog)

sejak Agustus 1956 , KSAD sudah menetapkan Simbolon harus menyerahkan Tongkat Komandonya di Medan kepada Kolonel Lubis tetapi tidak terlaksana karena Kol Lubis menghilang dan colonel Simbolon tidak mau melapor ke jakarta

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

Tahun 1956,

hal serupa terulang. Pimpinan AD (Nasution-Zulkifli Lubis, mungkin salah satu ikhtiar untuk rujuk pasca 1952) menaruh nama Supeno sebagai Panglima Divisi Diponegoro. Warta penunjukan ini bocor ke daerah. Letkol Soeharto, sebagaimana diakui Yoga Sugama dalam memoarnya, akhirnya men-set mosi penolakan perwira terhadap penunjukan Supeno. Alasannya, kepemimpinan Supeno berpotensi menimbulkan konflik internal kodam.

Adalah peristiwa 1952 yang dijadikan dasar. Oleh Yoga Cs, Supeno dianggap sebagai pemecah TNI. Pada waktu itu, Supeno memang tampil garang. Ia menunjukkan ketidakpuasannya pada KSAD Nasution di depan umum. Bukan itu saja, ia juga menghadap presiden dan mengirim surat ke DPR soal uneg-unegnya. DPR pun jadi turut campur. Akibatnya, Nasution marah besar. Supeno dipecat dan Nasution mengumpulkan perwira pendukungnya balas menghadap Bung Karno.

Saat itu tanggal 17 Oktober 1952. Bersamaan dengan menghadapnya Nasution Cs, di luar istana ada demontrasi yang direkayasa kubu Nasution, ditambah lagi pasukan artileri dengan meriam terkokang yang dipimpin Letkol Kemal Idris, mereka menuntut parlemen dibubarkan. Gantian, aksi ini yang membuat Soekarno murka. Nasution dicopot dan diganti dengan Kol Bambang Sugeng yang dianggap netral, sementara Supeno dipulihkan dinas militernya. Krisis ini akhirnya berakhir tahun 1955, dengan dikembalikannya jabatan KSAD kepada Nasution oleh Soekarno.

Kembali ke Supeno, hadangan Yoga Sugama cs tersebut lagi-lagi membuatnya gagal menjadi panglima. Setelah itu posisinya tidak cukup jelas, sekadar mengisi posisi staf pimpinan. Nasution pun meski mengaku secara pribadi tak punya dendam pada Supeno (Ia mengaku pernah meminjamkan mobilnya pada Supeno saat Supeno butuh untuk menjemput mertuanya), pada prakteknya tak pernah menaikkan pangkat Supeno. Padahal banyak perwira yunior menjadi jenderal.

(anusapati)

 

 

1 September 1956

 

Setelah  sembilan bulan Ahmad Yani  Tugas Belajar keluar negeri yaitu Kursus di London Inggris dan di Fort Leavenworth Kansas,USA mengikuti  Sekolah Komando dan  Staf  (Command General Staff Collage ), Ia dipindahkan Ke Jakarta, dan di tempatkan di Markas TNI Angkatan Darat sebagai staf

Assisten -2 KASAD Mayor Sueb terhitung tanggal 1 September 1956.

 

(Ahmad Yani Sebauh Kenang-Kenangan,oleh Ibu Ahmad Yani,TNI AD,Jakarta,1981)

 

 

21 September 1956

Gagasan membentuk Dewan Banteng saat reuni eks Devisi banteng di Jakarta

Gagasan membentuk Dewan Banteng timbul di Jakarta pada 21 September 1956 dari sejumlah Perwira Aktif dan Perwira Pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah dulu setelah mereka melihat nasib dan keadaan tempat tinggal para prajurit yang dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam perang Kemerdekaan melawan Belanda tahun 1945 -1950, keadaan Kesehatan amat sederhana, anak-anak mereka banyak yang menderita penyakit dan kematian.

Ada asrama yang ditinggalkan oleh KNIL (tentera Belanda), akan tetapi tidak mencukupi, karena jumlah mereka yang banyak

(banyak bangunan gereja katolik di Padang digunakan sebagai asrma seperti SMA Don Bosco asrama Polisi, dan bagunan sebalah gerjea  katedral Theresia ,saat ini jadi aula,digunakan tentara termasuk SMP negri 2 bundokandung ,bekas sekolah Siti Nurbaya disamping markas Dewan Banteng  ,saat ini Detasmen POM -Dr iwan ).

Para perwira aktif dan perwira pensiunan dari eks. Divisi Banteng juga melihat nasib masyarakat yang semakin jauh dari janji-janji dalam perang Kemerdekaan, hidup mereka semakin susah,tidak bertemu janji keadilan dan kemakmuran bersama itu.

Pemerintah Pusat lebih mementingkan Daerah Pulau Jawa ketimbang Daerah diluar pulau Jawa dalam hal pembagian “kue” pembangunan, sedang daerah di luar pulau Jawa adalah penghasil devisa yang terbanyak.

Sejumlah perwira bekas Divisi Banteng yang masih bertugas menggugah berbagai tokoh politik dan swasta yang pernah bergabung dengan Divisi Banteng. Keprihatinan ini melahirkan gagasan mencari penyelesaian dengan mengadakan pertemuan pada 21 September 1956 di kompleks perumahan Persari milik Jamaludin Malik di Jakarta

(Ventje Samual)

 

Info terkait

21 September 1956

 

Gagasan pertama untuk membentuk Dewan Banteng muncul pada pertemuan para perwira aktif maupun pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Jakarta pada tanggal 21 September 1956

(Seeloeh Melajoe)

 

Komando Daerah Militer Sumatera Tengah didirikan pada tahun 1956 dengan singkatan KDMST dibawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Husein dengan kedudukan Markas Komandonya dijalan Samudera Padang

10 oktober 1956

 

 

Pada 11 Oktober 1956, ada desas-desus kudeta. Zulkifli Lubis dituding melakukan makar

 

11 Oktober 1956

 

Reuni  Ex Divisi Banteng di Padang 11 Oktober 1956 dan menyusul pertemuan-pertemuan yang lain.

 

Reuni divisi Banteng ini menghasilkan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah negara terutama perbaikan progressive di tubuh angkatan darat diantaranya adalah dengan menetapkan peabat-pejabat daerah yang jujur dan kreatif, menuntut agar diberi otonomi luas untuk daerah Sumatra tengah serta menuntut ditetapkannya eks Divisi Banteng Sumatra Tengah yang diciutkan menjadi kesatuan pelaksana Proklamasi sebagai satu korps dalam Angkatan Darat(Ventje Samual)

 

16 Oktober 1956

 

Saya ingin peringatan  soal-soal ini kembali ,yang ini meningkat kepada Peristiwa 16 Oktober di Jakarta pada waktu RPKAD dan sebagian Pasukan  didalam kota tersangkut  untuk melakukan pula  suatu tindakan yang melanggar hokum , yaitu Menagkap Pimpinan Angkatan darat  dan ingin memaksakan perubahan Pemerintah.

Syukurlak soal ini semua yang terutama  berlangsung dikalangan Markas Besar angkatan Darat TT III dan Jakarta Raya sendiri dapat diatasi walaupun tindakan-tindakan ini tidak diselesaikan sebagimana sesuatu tentara, tapi dapat diselesaikan dalam arti kita kembali kepada pendirian sebagai Negara dan sebagai Alat Negara yang sebagaimana mustinya.

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

20 Oktober  1956

Setelah peristiwa ini(13 agustus dan 16 oktober 1956), mka pada bulan Desember Peristiwa di daerah-daerah , saya mengingatkan  kepada para Panglima  yang terakhir pad tanggal 20 Oktober dimana memang  jelas dikalangan Pimpinan Angkatan darat timbul suatu  pendapat yang sama  bahwa  keadaan Negara  banyak sekali  tidak memuaskan menurut  apa yang dicita-citakan  dan dalam saat ini sejumlah  dari teman-Teman kita dengan tegas  menyatakan  satu-satunya jalan ialah bahwa  Tentara  mengambil tindakan  untuk mempelopori yang akhir ini dan tidak bisa diharapkan lagi dalam rangka Tata Negara yang berlaku sekarang ini.

 

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

 

 

November 1956.

 

Salah satu yang dibahas adalah kekecewaan atas kepemimpinan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dia dianggap kurang memiliki perhatian kepada prajurit.Kawan-kawan di Korps SSKAD itu bersepakat, situasi ke depan bakal semakin gawat.

 

Keretakan di tubuh TNI tak terbendung. Apalagi pengaruh komunisme semakin merajalela. Dalam reuni itu diputuskan, “Bila kami terpaksa berhadapan, tidak akan saling menembak.”

 

 

Ventje samual dan Bung Karno

 

Keresahan di sejumlah daerah di Sumatera akhirnya melahirkan pergolakan.

( Ventje Samual )

Pada bulan November 1956 Rombongan Alumni SSKAD(Sekolah Staf Komando Angkatan Darat)  TT Bukit Barisan kembali dari reuni Alumni SSKAD di bandung, Tim TT Bukit Barisan, yang dipimpin Mayor Wahab Makmour memberi penjelasan panjang lebar kepada Palingmanya . Intinya adalah masalah Pemimpin Angkatan darat dan kekacauan yang terjadi dalam jajaran Alat Negara ini,

 

KOl Simbolon berkesimpulan situasi Negara sudah sangat gawat karenya,sesuai desakan para stafnya, ia menunda berangkat ke Jakarta padahal KSAD ingin ia segera ke Jakarta hendak mengantinya dengan Kolonel Lubis sebagai Panglima TT Bukit Barisan, sementara itu Kolonel Lubis pun telah menghilang. Berbagai lasan perlu dikemukakan karena Kolonel Yani datang ke Medan, menanyakan mengapa Simbolon belum ke Jakarta.

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

 

10 November 1956

 

Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. 

 

 

20-24 November 1956

Pertemuan sejumlah perwira aktif dan perwira pensiunan eks. Divisi Banteng di Jakarta itu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan Reuni di Padang dari perwira-perwira aktif dan pensiunan eks. Divisi Banteng pada tanggal 20 –24 Nopember 1956 yang pada pokoknya membahas masaalah politik dan sosial ekonomi rakyat di Sumatera Tengah.

Reuni yang dihadiri oleh sekitar 612 orang perwira aktif dan pensiunan dari eks. Divisi Banteng itu akhirnya membuat sejumlah keputusan yang kemudian dirumuskan di dalam tuntutan Dewan Banteng

(Ventje Samual)

Info terkait

Reuni Padang November 1956

Reuni Jakarta  dilanjutkan dengan Reuni  di Padang pada tanggal 20-24 November 1956. Reuni ini dihadiri oleh 612 orang perwira aktif maupun pensiunan.

(oetoesan melajoe)

 

 

 

26 November 1956

Dua hari setelah deklarasi yang dikeluarkan Dewan Banteng di Padang, Kolonel Maluddin Simbolon di Sumatera Utara mengeluarkan deklarasi serupa namun lebih radikal dari Deklarasi Dewan Banteng.

 Simbolon langsung menyatakan tidak mengakui pemerintahan PM. Djuanda dan menyatakan daerahnya berada daam Darurat Perang (SOB).

Akibatanya Simbolon digantikan dengan Djamin Ginting, akibatnya Simbolon beserta pasukannya melarikan diri ke Padang.

Sangat aneh sekali, kenapa Kol. Maluddin Simbolon memutuskan membangkang terhadap pusat?

Sebab kondisi pasukan dan daerahnya tidak serupa dengan di Sumatera Tengah. Selain itu, deklarasi Simbolonpu lebih radikal, tidak seperti Dewan Banteng. Salah satu penyebab kenapa Simbolon tidak berhasil di Sumatera Utara ialah karena keragaman etnis dan agama. Sehingga tempat berpijaknya kurang kokoh. Kondisi ini berlainan dengan yang berlaku du Sumteng.

Lalu kenapa Simbolon yang seorang Nasrani memutuskan melarikan diri ke Padang? Kenapa bukan ke Singapura ataupun Sulawesi Utara? Kenapa Ahmad Hussein menerimanya di sana, padahal Simbolon sedang bermasalah dengan pusat? Bukankah hal tersebut dapat mempersulit posisi Ahmad Husein di hadapan pemerintahan pusat?

(Oetoesan Melajoe)

20 November 1956

Adalah juga pada bagian kedua tahun 1956 itu di masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo, bermunculan gerakan-gerakan yang berdasar kepada ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat.

Gerakan-gerakan daerah ini secara signifikan diperlopori oleh kalangan militer di daerah. Dalam reuni eks Divisi Banteng di Padang pada 20 Nopember, muncul inisiatif pembentukan Dewan Banteng yang diketuai oleh Komandan Resimen IV Tentara dan Teritorium (TT) I, Letnan Kolonel  Achmad Husein. Dewan ini menuntut otonomi daerah yang lebih luas.

(gungun Gunawan)

 

On December 1, 1956, Mohammad Hatta had resigned as vice president in protest against Sukarno’s growing authoritarianism. Hatta’s exit from the political scene did not improve the relations among the central government, Sumatra, and the eastern archipelago, where Hatta was very popular.

4 Desember 1956

 

Melihat situasi yang gawat, simbolon mengadakan rapat perwira yang disebut “Ikrar 4 Desember 1956

(kolektor sejarah Web Blog)

 

Ikrar 4 Desember 1956

Situasi Negara yang gawat mendorong Simbolon mengadakan Rapat dengan Perwira-Perwira Utama dalam TT I pada 4 Desember 1956 di Medan.Disini  Keputusan reuni Korps SSKAD di bandung kembali dibicarakan.

Dalam kesempatan ini Kolonel Simbolon mengajukan pandangan  Politiknya seperti yang eprnah dikemukakannya kepada Bung Karno di jkarta beberapa tahun sebelumnya.

Baginya, langkah yang tepat adalah mengubah seluruh Sistem Pimpinan Negara, bukan hanya Pimpinan Angkatan darat.Yang diperlukan adalah koreksi menyeluruh yang mencakup keiingan Korps SSKAD,Keputusan Dewan banteng, dan gagasan Kolonel Simbolon  sendiri.

Kesimpulan Rapat ini disebut “Ikrar 4 Desember”, yang realisasinya ,menurut pemahaman Simbolon dan disepakati semua Perwira yang hadir saat ini, dipercayakan kepadanya.

Gelaspun diangkat untuk memperkuat tekad mereka, isinya diminum dan gelas dilemparkan sampai pecah sebagai simbol , mereka bersatu padu, membuang semua perselisihan dan perbedaan yang pernah timbul pada masa lalu.

Pertemuan 4 Desember 1956 ini dihadiri seluruh Staf Pimpinan T & T I dan kemudian Komandan resimen, berberapa Perwira Menengah dan Para Komandan Btalyon Cadangan T & T I .

Para Penanda Tangan Naskah Ikrar 4 Desember 1956 anatar lain : Kolonel simbolon Panglima TT I Bukit Barisan, Letkol Djamin Gintings,KS TT I BBB, Letkol Sjamaun Gaharu Komadan Resimen I(Aceh),Mayor Wahab Makmour,Dan Resimen (Sumatera Timur), Mayor Junis Samosir,Dan Resimen III(Tapanuli), Letkol Ahmad Husein Dan resimen Sumatera tengah.

Persamaan Ikrar 4 Desember 1956 dengan Gagasan dewan Banteng memang banyak, namun sangat banyak perbedaan Politis dan Kemasyarakatn anatara Wilayah sumatera timur dan sumatera tengah. Selan itu, selain ada kesamaan cita-cita gerakan itu, dalam pelaksanaannya tampak perbedaan yang besar, perbedaan yang menyebabkan pelaksanaa”Ikrar 4 desember” tersebut mengalami kegagalan.

Ada beberapa hal perbedaan:

Kedudukan Kolonel Simbolon tidak sekokoh kedudukan Letkol Ahmad Husein.sejak Agustus 1956 , KSAD sudah menetapkan Simbolon harus menyerahkan Tongkat Komandonya di Medan karena itu perannya dalam  Gerakan “Ikrar 4 Desember” merupakan pembangkangan langsung.Pada pihak lain, posisi Letkol Ahmad Husein,yang didukung para perwira eks Divisi Banteng diberbgai daerah Indonesia lebih kuat sehingga kedudukannya sebagai Ketua Dewan Banteng tidak mendapat kecaman terbuka dari pihak MBAD,juka ketika ia mendapat mandat dari Gubernur Sumatera tengah untuk menjalankan tugas Kepala Daerah sejak 21 Desember 1956, kedudukannya bahkan diperkuat setelah MBAD meningkatkan Komandonya Daerah sumatera Tengah(KDMST) sehingga ia pun mendapat predikat Panglima.

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

 

 

9 Desember 1956

Tatkala KASAD pada tanggal 9 Desember 1956 mengeluarkan larangan bagi perwira-perwira tentara melakukan kegiatan politik, reaksi balik yang muncul justru adalah meningkatnya ‘pembangkangan’.

(gungun Gunawan)

Berita Pers National tentang Gerakan Subversif  menurut Bung karno termasuk PRRI

 

 

 

Revolusi Nasional Belum Selesai

Dalam Ceramahnya dihadapan Mahasiswa dan Pelajar di Jogya bulan Desember 1956 ,Presiden Sukarno menekankan, jalan keluar dari kesulitan –kesulitan sekarang ini harus dicari oleh segenap tenaga disegenap lapisan  masyarakat dengan persatuan yang kuat.

Bahwa keadaan sekarang tidak memuaskan, adalah disebabkan revo.lusi nasioanl belum selesai. Sebab revolusi Nasional belum selesai karena Imperialis Barat, Gerembolan D.I. dan  Gerembolan subversif lainnya masih merajalela, masih ada Kontrarevolusi yang hendak menumbangkan Republik Indonesia

.(info lengkap baca dalam E-Book dalam CD Rom  Koleksi Sejarah Indonesia 1956,edisi terbatas pribadi Dr Iwan Suwandy,MHA)

.

 

 

3 Desember 1956

Keputusan sidang di Istana Negara, 3 Desember 1956, yangdihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri danWakil Perdana Menteri I dan II, KSAD, KSAL, KSAU dan

lain-lain; yang kemudian disetujui oleh Kabinet antara lainberbunyi: “Dalam hubungan ini (Operasi Militer) perlu diperbaikisikap tindakan alat negara dan agar pasukan-pasukan jugabanyak digerakkan untuk tugas-tugas pembangunan daerah…”

(syamaun Gaharu)

 

9 Desember 1956

 KASAD Mayor Jendral  A.H.Nasution mengeluarkan Perintah  No.PRIN-537/10/1956 yang melarang setiap Anggota TNI  ikut aktif  dalam Partai Politik

 

(Ahmad Yani)

 

18 Desember 1956

Keresahan di sumatera tengah rupanya melanda Sumatera selatan, disini pun berema ketidakpuasan  atas jalannya pembangunan.

Hal ini terutama terasa dalam konperensi dinas di Palembang yang diadakan pada 18 Desember 1956 ,dua hari sebelum peralihan kekuasaan di sumatera tengah dari Gubernur kepada Ketua dewan Banteng.

(R.Z.Leirissa)

 

20 Desember 1956

Dewan Banteng yang dibentuk tanggal 20 Desember  1956 dan Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Banteng. Dewan Banteng dibentuk bertujuan untuk membangun Daerah

 

Untuk melaksanakan keputusan-keputusan Reuni itu,maka dibentuklah suatu Dewan pada tanggal 20 Desember 1956 yang dinamakan “ Dewan Banteng”mengambil nama Banteng dari Divisi Banteng yang sudah dibubarkan.

 

Pada tanggal 20 Desember 1956 Dewan Banteng dibentuk dengan susunan kepengurusan ialah:

  1. 1.      Ketua: Kol. Ahmad Hussein
  2. 2.      Sekjen: Jendral Mayor (Purn) Suleman yang menjabat sebagai Kepala Biro  Rekonstruksi Nasional Sumteng.
  3. 3.      Anggota:

1)    Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa (Kepala Polisi Sumteng)

2)    Sutan Suis (Kepala Polisi Kota Padang)

3)    Mayor Anwar Umar (Komandan Batalion 142 Resimen 4)

4)    Kapten Nurmatias (Komandan Batalyon 140, Resimen Infantri 4)

5)    Darwis Taram Dt. Tumangguang (Bupati 50 Kota)

6)    Ali Luis (Bupati d/p Kantor Gubernur Sumatera Tengah)

7)    Syech Ibrahim Musa Parabek (Ulama)

8)    Datuak Simarajo (MTKAAM)

9)    Kolonel (Purn) Ismael Lengah

10) Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau)

11) Letnan Sebastian (Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau)

12) A. Abdul Manaf (Bupati Kab. Merangin, Jambi)

13) Kapten Yusuf Nur (Akademi Militer Jakarta)

14) Mayor Suib (Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta)

Selain itu Dewan Banteng juga didukung oleh segenap partai politik di Indonesia masa itu kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI). Juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, ulama, cerdik pandai, dan kaum adat. Sehingga masa itu lahirlah semboyan “Timbul Tenggelam Bersama Dewan Banteng”

Dewan ini juga mengluarkan beberapa tuntutan kepada pemerintah pusat, yang isinya ialah:

  1. 1.      Menutut pemberian dan pengisian otonimi luas bagi daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar, layak, dan adil.
  2. 2.      Menuntu dihapuskannya segera Sistem Sentralisme yang dalam kenyataannya mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat dan menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.
  3. 3.      Menuntut Komando Pertahanan Daerah dalam artian Teritorial, Operatif, dan Administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan Komandi Utama dalam Angkatan Darat. Juga menuntut ditetapkannya eks Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai Kesatuan Militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.
  4. 4.      Menuntut pengembalian daerah Irian Barat ke dalam wilayah NKRI
  5. 5.      Menuntut ikut memperjuangkan pemulihan keutuhan Dwi Tunggal Soekarno Hatta.
  6. 6.      Mempercepat realisasi Pemerintahan Otonom Tingkat I Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

(Oetoesan Melajoe)

Pidato Wakil Perdana Menteri K. H. Idham Khalid, yang disampaikan

pada waktu menyatakan bahwa daerah Aceh danKabupaten Langkat dijadikan daerah bantuan militer, padatanggal 20 Desember 1956 di gedung DPRD Sumatera Utara,

yang antara lain berbunyi: “Kita ulur tangan kanan kita untukmenyambut kembalinya saudara-saudara kita yang mempunyaijalan pikiran lain dalam memperjuangkan cita-cita merekaseperti yang telah terjadi sekarang ini, sehingga merekakembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak negara kitayang demokratis ini.

 

Sementara itu kita kepal tangan kiri kitaseperti persiapan diri untuk memukul mereka jika mereka masihberkeras hati untuk tidak menerima uluran tangan kita

yang kita ulurkan dengan tulus dan ikhlas,

 

 

 

 

Info dari majalah Terang Bulan  1 mei 1958 tentang Dewan Gajah dibawah pimpinan Simbolon tahun 1956

 

 

Mayat-mayat bergelimpangan

Oleh  Eddy elizon

 

 

 

 Foto kanan atas  Major W.F.(Boyke) Naingolan

.Gara-gara rencananya ,maka  banyak darah mengalir secara sia-sia.

Foto kiri atas Lts Friets Hutabarat yang memimpin serangan ke kota Pematangsiantar  kini tewas,

 

 

dari sakunya diperoleh dokumen .Ketika revolusi dia korbankan jiwanya untuk kemerdekaan,tetapiakhirnya dia tewas sebagai pemberontak

 

Foto kanan bawah Eddyson Elizon

 

Meskipun peristiwa di Medan itu sudah lewat sedikit,tetapi kegetirannya masih melekat dihati Ibu Pertiwi dan penyesalnnya hingga kini belum ada.Untuk inilah maka kami muat laporan pembantu TB di Medan, Eddy Elyzon . dan selanjutnya kami mencoba terus menghubunginya untuk mendapatkan bahan operasi-operasi didaerah Sumatera Barat. Peristiwa ini perlu kami muatkan ,guna bahan renungan bahwa suatu tindakan serampangan akan buruk akibatnya.                (terang Bulan 1958)

 

 

20 Desember 1956

 Achmad Husein pada 20 Desember malah mengambilalih pemerintahan dari tangan sipil, dari Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo.

 Berturut-turut terbentuk Dewan Gajah di Sumatera Utara di bawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorium I Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan di bawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorium II Letnan Kolonel Barlian serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Panglima Tentara dan Teritorium VII Letnan Kolonel Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual. Berbagai musyawarah yang diselenggarakan sepanjang tahun 1956, di antara para panglima tentara maupun antara tentara dan kalangan pemerintah pusat, tak berhasil menyelesaikan persoalan.

(gungun gunawan)

 

20 Desember 1956

Pada akhir bulan Desember 1956 dan permulaan tahun 1957 terjadi pergolakan menentang pemerintah Pusat, di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi.

Pergolakan ini dimulai dengan pembentukan “Dewan Banteng” di Sumatera Barat tanggal 20 Desember 1956 dipimpin Letnan Kolonel Achmad Hussein. Tindakan pertama dilakukan dengan mengambil alih pimpinan pemerintah Sumatera Barat dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dua hari kemudian, tanggal 22 Desember 1956 di Medan (Sumatera Utara) terbentuk “Dewan Gajah”, dipimpin Kolonel Maludin Simbolon, yang menyatakanbahwa Sumatera Utara melepaskan diri untuk sementara dari hubungan dengan pemerintahPusat.

 

Pada akhir 1956 dan awal 1957,

 

 lahirlah Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Selatan. Hawa perlawanan merembet ke Sulawesi. Para pemuda Bugis dan Minahasa menuntut pendirian dewan serupa di Sulawesi.

 

Gubernur Andi Pangerang dan para pejabat daerah menangkap keresahan ini. Mereka menyusun konsep tuntutan otonomi daerah yang akan dibawa ke Jakarta. Sejumlah perwira membahas hal serupa. (Ventje Samual)

 

21 Desember 1956

Let Kol Ahmad Husein  mendapat mandat dari Gubernur Sumatera tengah untuk menjalankan tugas Kepala Daerah sejak 21 Desember 1956, kedudukannya bahkan diperkuat setelah MBAD meningkatkan Komandonya Daerah sumatera Tengah(KDMST) sehingga ia pun mendapat predikat Panglima

(Leirizza)

Pada tanggal 21 Desember(satu hari sebelum Simbolon memisahkan diri dari Pemerintah) Peristiwa di Sumatera Tengah, dimana Dewan Banteng dikomandoi oleh Komandan Resimen 4  mengoper kekuasaan dari Gubernur

 

(A.H.Nasution,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

22 Desember 1956

 

Kota Medan sudah ditempatkan untuk menjadi sebuah kota yang harus melalui peristiwa-peristiwa militer.Tanggal 22 Desember 1956, meletuslah peristiwa yang pertama kali, hingga munculah SOB ( Negara dalam keadaan Darurat Perang-Dr Iwan)

 

Kolonel Simbolon yang yang ketika itu menjadi Panglima TT I membahanakan suara melalui RRI Medan , menyatakan bahwa seluruh eilaya TT I Sumatera Utara melepaskan diri dari Pemerintah Pusat.

 

 

Dengan adanya ini Pemerintah Pusat membalas tindakan  tersebut dan diucapkan oleh Presiden Sukarno sendiri  meminta bawahannya  Kol Simbolon yaitu Kepala Staf TT I Letkol Djamin Gintings  dan Komandan Res-II  Letkol Wahab Macmour  mengambil alih  kekuasaan dari tangan Simbolon.Setelah Simbolon berkuasa selama lima hari  dengan menukar nama RRI Medan ,Kotaraja dan Sibolga menjadi Radio Komando Gajah.

 

Pasukan APRI di Medan

(Terang Bulan ,1958)

 

 

 

 Djamin Gintings

 

Pada tanggal 22 Desember 1956 Kolonel Simbolon pemimpin Dewan Gajah melalui RRI Medan mengumumkan pemutusan hubungan wilayah bukit barisan dengan pemerintah pusat. Ia mengubah nama kodam TT I menjadi Kodam TT I Bukit Barisan. Dia melihat pada permasalahan kesejahteraan dan perumahan prajurit yang sangat memprihatinkan.Karena keterbatasan dana dari pusat maka Kolonel Simbolon mencari jalan sendiri membangun asrama dan perumahan prajurit. Dia mencari dana sendiri namun sayang cara yang digunakan adalah cara illegal. Dia menjual secara illegal hasil perkebunan di wilayah Sumatra Utara.

 

Ekspor hasil perkebunan dijual melalui Teluk Nibungh di Muara Sungai Asahan Tanjung Balai. Namun, pers ibukota memberitakan penyulundupan itu dan kasad memerintahkan pemeriksaan pada kasus ini. Kasad pun bermaksud menggantikan panglima TT I Bukit Barisan dengan kolonel Lubis

(kolektorsejarah web blog)

 

 

 

22 Desember 1956

Foto Simbolon memisahkan diri dari Pusat

(Nugroho Notosutanto)

 

 

Tidak lama kemudian mulailah meletus  peristiwa  di Medan  dimana Panglima TT I memisahkan diri dari pusat dan tidak mengakui Pemerintah lagi tetapi menyatakan tetap taat kepada Panglima Tertinggi(Sukarno).

Disusul pula oleh peristiwa daerah-Daerah lain seperti sumatera tengah satu hari sebelumnya, daerah lain seperti Sumatera Selatan atas dasar putusan DPR Peralihan maka diputuskan supaya Panglima TT II memimpin Pemerintahan di Sumatera Selatan.

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

24 Desember 1956

Menyusul tindakan simbolon di medan tanggal 22 Desember 1956, Let Kol Barlian Panglima TT II (Sriwijaya) pada tanggal 24 Desember 1956 juga menyatakan memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat.

(R.Z.Leirissa)

 

26 Desember 1956

Pada tanggal 26 Desember, di Pematang Siantar, yang menjadi Ibu Kota RES.II , Letkol Wahab Macmour  menyatakan mengambil alih kekuasaan.Letkol Franz Hutabat menyerang  Pematang siantar dan tewas sebagai pemberontak , Let Kol Wahab Makmoer telah mengambil alih kekuasaan Resort II Pematang siantar.karena ketika Pusat merintahkan untuk mengambil alih kekusaan disini, Let Kol djamin Gintings  menyatakan tidak sanggup dan baru bertindak  Letkol Wahab Macmour Kolonel Simbolon melarikan diri  ke Tapanuli , keadaan di  TT –I  boleh dikatakan tenang kembali serta Kol Simbolon dibiarkan berkeliaran di Sumatera Tengah sesuak hatinya

 

 

.(Majallah Terang Bulan Medan 1958)

 

Pada tanggal 26 Desember malam,

Kol Simbolon masih mengadakan Perayaan Natal ditempat Kediaman Panglima yang dihadiri seluruh Perwira Garnizun Medan, termasuk Djamin Gintings. Perayaan ini berlangsung meriah dan tidak ada tanda-tanda bakal terjadi sesuatu.

 

(R.Z.Leirissa)

 

 

27 Desember 1956

Pada tanggal 27 Desember 1956 menjelang pagi, Simbolon menerima berita bahwa Pasukan Mayor Wahab Makmour sedang berusaha menangkapmnya. Tindakan Komandan Rseimen Sumatera timur itu rupanya berhubungan dengan berita bahwa ia diangkat KSAD mengantikan Simbolon di sumatera Utara.

 

 Keadaan semakin gawat karena Kepala staf TT I Bukit Barisan Let.Kol. Djamin gintings pun mendapat berita bahwa dirinyalah yang diunjuk menjadi penganti Simbolon sebagai Panglima. Simbolon sendiri tidak mendengar berita itu,juga tidak ad laporan dari Perwira Stafnya.

 

Perwira Staf TT I yang ikut memimpin Penyergapan ke rumah Panglima Kol.Simbolon adalah mayor Ulung Sitepu (yang kemudian terlihat dalam G 30 S PKI dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahmilub,), Mayor Wahab Makmour kemudian ternyata sudah dibina PKI.

 

 

 

Dalam situasi yang serba mendadak itu Kolonel Simbolon hanya bisa mengandalkan satu batalyon di Kota Medan yang tetap setia padanya, Batalyon 132 yang dipimpin Kapten Sinta Pohan, yang merupakan Batalyon cadangan yang tidak dimasukkan dalam salah satu resimen langsung berapa dibawah Panglima.

Batalion 131 yang dipimpin  Mayor Henry Siregar pun sebenarnya batalion cadangan tetapi  ketika itu Batalyon tersebut sedang bertugas ke Aceh .

 

Setelah mempertimbangkan secara matang, Kol Simbolon memutuskan untuk tidak menghadapi Pasukan Wahab Makmour  yng dibantu Kesatuan Kavaleri, ia mengundurkan diri ke Tapanuli  menuju tempat Resimen III yang dipimpin Mayor J.Samosir yang masih bisa diandalkan.

 

Tindakan ini diambilnya  karena bila bertahan dalam kota,pasti akan terjadi pertempuran dan yang akan paling menderita  adalah rakyat umum..Keputusan ini disampaikan juga kepada Gubernur Komala Pontas ,selain itu  ia juga menyarankan  Gubernur  supaya menghubungi pasukan Wahab Makmour  agar gerakan  Pasukan  yang mengawalnya  jangan dihalang-halangi karena suatu provokasi kecil saja akan mengakibatkan pertempuran.

 

(R.Z.Leirissa)

 

 

27 Desember 1956

Pada tanggal 27 Desember 1956 dinyatakan melalui RRI Medan bahwa Let Kol Djamin Ginting  telah mengambil alih kekuasaan dari Kolonel Simbolon dan hubungan ke Pusat dibuka kembali. Kemudian diangkatlah Letkol Djamin Gintings sebagai Panglima TT I .

 

(Terang Bulan,1958)

 

 

 

Foto Jamin Ginting

 

 Tahun 1975, let jen Jamin ginting meninggal di Canada sebagai sebagai Duta besar RI di Canada.

(Dr Iwan)

 

Pada 27 Desember 1956 subuh, Simbolon menerima berita ada pasukan yang diperintahkan menangkapnya. Dengan perlindungan dari Batalyon 132 dibawah Kapten Sinta Pohan, dia bergerak ke Tapanuli bergabung dengan Resimen III Mayor J Samosir

 

(kolektorsejarah web blog)

 

 

Kira-kira sekita jam 09.00 pagi tanggal 27 Desember Kolonel Simbolon dikawal Batalion Sinta Pohan bergerak meninggalkan Medan menuju Tapanuli, melalui wilayah yang dikuasai Pasukan Wahab Makmour.

 

Sejak di Prapat sampai tarutung Rombongan Simbolon selalu diamati oleh Pesawat tempur AURI, yang bahkan sering menukik tanpa menembak, keadaan ini menyadarkan Simbolon  bahwa ia tidak dapat berdiam di tapanuli karena sewaktu-waktu wilayah itu bisa diserang, ia memutuskan bertolak ke Padang tanpa pasukan. Hanya Mayor Rambe  ,ajudan Letda K.Sinaga dan Lettu  Zulkifli Nasution yang menyertainya ke Padang. Ketiga perwira ini kemudian diperintahkan ke Jakarta dan melapor kepada KSAD.

 

Pasukan sinta Pohan diperintahkan bergabung dengan mayor Samosir di Tapanuli,sejak itu Kolonel Simbolon berada di Padang dan mengikuti per-kembangan selanjutnya dari Kota dewan banteng itu dengan mendapat segala fasilitas dari resimen 4 yang kemudian menjadi KDMST.

 

(R.Z.Leirissa)

 

Pada 27 dsember 1956 Gubernur Sumatera selatan Wianrno mengajukan permohonan berhenti  kepada menteri dalam negeri.

(R.Z.Leirissa)

 

 

 

 

 

19 56 waktunya lupa
Natsir bicara apa adanya
Ummat Islam menghadapi bahaya
Inilah cobaan Allah ta’ala

Akan diindang, ditampi teras
Biar terpisah padi dan beras
Kaum muslimin haruslah tegas
Orang Komunis sedang mengganas

Dengan serius Natsir berqalam
Ibarat Ikan di dalam kolam
Dilempar batu jatuh ke dalam
Ummat Islam sedang terancam

Akan terjadi suatu drama
Ummat Islam harus waspada
Maju kena, mundurpun kena
Kepada Allah kita berdoa

Tiada perlu berpikir lama
Ummat Islam siaplah segera
Membela negeri, tanah tercinta
Diancam Komunis anti agama

Ada ditulis di koran koran
D.N. Aidit pernah mengatakan
Orang P.K.I anti Tuhan
Hatiku geram tiada tertahan

Membaca syair mungkin bosan
Tapi cerita perlu diteruskan
Eseipun ditulis dalam karangan
Silakan dibaca untuk dipikirkan

(Burhanuddin St Kayo)

In late 1956, there were demands by Regional Commanders in Sumatra for more autonomy in the Provinces. When these demands were not met by the Central Government, they began to rebel and by early 1957, they had taken control of Governance in Sumatra by force. Then, on 15th February 1958, Lieutenant Colonel Ahmad Hussein declared the establishment of the PRRI (Revolutionary Government of the Republic of Indonesia).
This prompted the Central Government to deploy troops
.(sukarnoyeras)

KISI INFO INDONESIA 1957(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1957

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Dr IWAN SUWANDY,MHA

PENEMU DAN PRESIDEN PERTAMA

PERHIMPUNAN

KISI

(KOLEKSTOR INFORMASI SEJARAH INDONESIA)

TAHUN 2013-2020

SEJEN KISI

LILI WIDJAJA,MM

DEWAN KEHORMATAN

KETUA

Dr IWAN SUWANDY,MHA

ANGGOTA

ALBERT SUWANDY DJOHAN OETAMA,ST,GEA

ANTON JIMMI SUWANDY ST.MECH.

 

ANNGOTA KEHORMATAN

GRACE SHANTY

ALICE SUWAMDY

ANNABELA PRINCESSA(CESSA(

JOCELIN SUWANDY(CELINE)

ANTONI WILLIAM SUWANDY

ANNGOTA

ARIS SIREGAR

HANS van SCHEIK

 

MASA JABATAN PREDIDEN DAN SEKJEN HANYA SATU KALI SELAMA TUJUH TAHUN, PENGANTINYA AKAN DIPILIH OLEH DEWAN KEHORMATAN

BAGI YANG BERMINAT MENJADI ANGGOTA KISI

MENDAFTAR LIWAT  EMAIL KISI

iwansuwandy@gmail.com

dengan syarat

mengirimkan foto kopi KTP(ID )terbaru dan melunasi sumbangan dana operasional KISI untuk seumur hidup sebanyak US50,-

HAK ANGGOTA

SETIAP BULAN AKAN DI,KIRIMKAN INFO LANGSUNG KE EMAILNYA

DAPAT MEMBELI BUKU TERBITAN KISI YANG CONTOHNYA SUDAH  DIUPLOAD DI

hhtp”//www. Driwancybermuseum.wordpress.com

dengan memberikan sumbangan biaya kopi dan biaya kirim

TERIMA KASIH SUDAH BERGABUNG DENGAN KISI

SEMOGA KISI TETAP JAYA

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

1957

In 1957, President Eisenhower, his secretary of state, John Foster Dulles, and the CIA–unbeknownst to Congress or to the American public–launched a massive covert military operation in Indonesia. Its aims were to topple or weaken Indonesia’s populist President Sukarno, viewed as too friendly toward Indonesia’s Communist Party, and to cripple the Indonesian army.(sukarnoyears)

 

Pada tahun 1957 Jakarta  belum ramai benar, saat itu banyak orang asing memberikan julukan Desa Besar ,belum banyak mobil dan masih banyak orang kekantor naik sepeda.

 

Ahmad Yani  Pindah dari  tempat tinggalnya setelah kembali dari  luar negeri di Hotel Des Indes (saat ini Gajahmada Plaza-Dr Iwan) ke tempat tinggal di Jalan Lembang (menteng) walaupun belum slesai dibangun, mau beli perabot uang tidak ada sehingga dipinjam dari ke Jawatan Kesejahteraan TNI AD dan pinjam uang dari koperasi , PUSKOPAD TNI AD .

Saat ini Ahmad Yani ia masih diberi “Meja Kosong” sebagai Staf di  Markas besar TNI AD, staf Assisten I KASAD.

(Ahmad Yani)

Kunjungan Bung Hatta Ke Sawahlunto Tahun 1957

Pada tahun 1957 ada pesta adat di Sawahlunto, dimana kedua orang tuaku ikut aktif, dengan berpakaian adat kebesaran, lengkap dengan payung kuning.

Pesta adat dilaksanakan dalam menyambut kedatangan Bung Hatta ke Sawahlunto pada saat memperingati hari jadi Dewan Banteng.

 

Pada waktu itu kami sangat senang dan bangga, rasanya banyak kemajuan yang diperolah.Masyarakat bergembira ria, merasakan perkembangan atau kemajuan pembangunan selama Dewan Banteng ada.Bapak saya berfoto dengan berpakaian adat, saat penyambutan Bung Hatta yang datang ke Sawahlunto.

Kami berasal dari Talawi ibu kota Kecamatan Talawi, waktu itu masuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.Bapak saya bernama Djamaluddin gelar Dt. Padoeko Labiah, penghulu suku Caniago di Sijantang Talawi.
Selain tokoh adat di negerinya Bapak saya waktu itu seorang Camat Talawi.
Ibu saya bernama Syamsiri anak Muhammad Dt. Sampanghulu, penghulu suku Patapang di Talawi.

Ibu saya kemenakan Dt. Indosati adalah penghulu pucuak di Talawi, secara otomatis menjadi Bundo Kanduang.Pada waktu itu Bapak saya pengurus MTKAAM (Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, saya tidak tahu jabatannya.

Melihat foto Bapak yang dipayungi dalam upacara adat waktu upacara penyambutan Bung Hatta berkunjung ke Sawahlunto, mungkin saja Bapak saya sebagai ketua MTKAAM Sawahlunto Sijunjung.

Waktu itu Kecamatan Talawi adalah yang paling maju di kabupaten Sawahlunto Sijunjung.Sebenarnya saya tidak begitu paham apa yang akan terjadi, apalagi bicara politik.
Masih terngiang-ngiang di telinga saya ada kata-kata Bapak ke ibu.
Beliau berdiskusi dan Bapak mengatakan bahwa sepertinya ada ketidak cocokan antara Bung Hatta dan Bung Karno.
Bapak saya mengatakan kepada ibu bahwa Bung Hatta telah berhenti jadi Wakil Presiden.

 

Kata Bapak… yah semoga nanti bila ada pemilihan umum, Bung Hatta bisa terpilih menjadi presiden…….??

Ketika itu, ibu saya sebagai isteri seorang pegawai negeri atau isteri Camat, maka beliau disebut juga seorang Bundo Kanduang.Selain itu beliau ikut pula jadi anggota Aisyiah.
Banyak sekali kesibukannya.
Saya tahu bahwa ibu saya, sering kumpul dengan ibu-ibu di kampungnya.
Saya ingat, ibu saya meminta kepada ibu ibu lainnya, bahwa sebelum memasak nasi, beras yang akan dimasak itu diambil 2 genggam dan ditabung (disimpan terpisah) untuk bantuan.
Bila sudah terkumpul kira-kira sebuntil, ada ibu lainnya yang mengumpulkannya.Kegiatan ini dilakukan oleh organisasi ibu-ibu yaitu yang disebut seksi G.Memang organisasi ibu-ibu ini aktif dan sangat efektif, dan ibu saya adalah ketuanya.
Seperti sebelumnya saya sering menemani dan mengantar ibu saya setelah magrib dengan mengggunakan
suluah (semacam obor yang terbuat dari daun kelapa tua yang disusun and diikat kuat, dibakar ujungnya sebagai penerang dijalan).

Ibu mengajak ibu-ibu lainnya, bersama saya, dan saya berteriak memanggil ibu-ibu itu.
Maklum kalau di kampuang memang harus berteriak agar terdengar, karena gelap dan juga halamannya luas-luas.Kemudian ibu-ibu dikumpulkan dan diajak ke surau yang ada di kampung saya, yang disebut
surau Gadang.

Surau di kampung saya banyak dan tiap suku ada yang punya.
Surau Gadang ini adalah surau yang menampung santri-santi dari mana saja, ada yang dari daerah lain.Dengan menggunakan lampu minyak tanah, ibu saya mengajarkan ibu-ibu belajar membaca di surau itu.Waktu itu di kampung saya belum masuk listrik.

(Prof. DR. Ir. Zoer’aini Djamal Irwan)

Kisah lengkap baca  lampiran Kisah Masa PRRI

 

Dewan Banteng Tetap Mengakui Sukarno, Juanda dan Nasution

TUNTUTAN Dewan Banteng yang terpenting diantaranya adalah:

• Menuntut pemberian serta pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangja pelaksanaan sistem Pemerintahan desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar,layak dan adil.

• Menuntut dihapuskan segera sistem sentralisme yang dalam kenyataannya mengkaibatkanb birokrasi yang tidak sehat dan juga menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.

• Menuntut suatu Komando Pertahanan Daerah dalam arti Teritorial, operatif dan administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan komando utama dalam Angkatan Darat.Juga menuntut ditetapkannya eks. Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai kesatuan militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.

Walaupun Letkol Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng mengambil alih jabatan Gubernur Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Mulyoharjo, namun Ahmad Husein tidak ditindak sebagai Komandan Resimen 4 TT. I. BB, malah sebaliknya tuntutan Dewan Banteng agar dibentuk satu Komando Militer di Sumatera Tengah yaitu Komando Militer Daerah Sumatera Tengah (KDMST) dipenuhi lepas dari TT. I BB dan Letkol, Ahmad Husein diangkat menjadi Panglima KDMST. Dewan Banteng tetap mengakuo Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia, tetap mengakui Pemerintahan Juanda dan tetap mengakui Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Berbeda dengan Dewan Banteng, Kolonel Maluddin Simbolon, Panglima TT. I BB setelah mengumumkan pembentukan Dewan Garuda yang seluruh pengurusnya militer pada tanggal 22 Desember 1956, dua hari sesudah Dewan Banteng, pada hari itu juga Simbolon menyatakan melepaskan diri dari Pemerintahan Juanda dan menyatakan daerah TT. I BB dalam keadaan Darurat Perang (SOB). Pemerintah Juanda cepat memberikan jawaban.

Pada hari itu juga memerintah KSAD memecat Simbolon dari jabatan Panglima TT.I BB dan mengangkat Kepala Stafnya Letkol.Jamin Ginting menggantikan Simbolon menjadi Panglima TT.I BB. Simbolon bersama sejumlah anak buahnya akhirnya melarikan diri ke Sumatera Barat, Padang dan tidak kembali lagi ke Medan.

Setelah Pemerintah Pusat tidak memperhatikan usul alokasi dana untuk pembangunan daerah Sumatera Tengah,maka Dewan Banteng tidak mengirimkan lagi seluruh penghasilan Daerah Sumatera Tengah ke Pusat, ditahan di daerah dan digunakan untuk pembangunan Daerah.

Masalah ini meningkatkan konlik dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Dewan Banteng melakukan “Barter”, pedagang langsung dengan luar negeri, tanpa melalui prosedur yang lazim yaitu melalui Departemen Perdagangan dan Bea Cukai

. Yang dibarter adalah teh, karet dan hasil bumi Sumatera Tengah lainnya. Dana yang diperoleh dari hasil barter itu digunakan untuk mendatangkan alat-alat berat untuk pembangunan jalan seperti traktor, buldozer, aspal dan berbagai alat berat lainnya.

Dalam beberapa bulan saja keadaan pembangunan di Sumatera Tengah meningkat, sehingga ada jalan dinamakan orang “ Jalan Dewan Banteng”.Pembangunan Sumatera Tengah di bawah Dewan Banteng dianggap terbaik waktu itu di Indonesia.

 Untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah Kabupaten dan Kota, Dewan Banteng pernah membagi-bagikan uang Rp. 1juta kepada tiap Kabupaten dan Kota.Kalau sekarang uang Rp.1 juta tidak punya harga,

 

 

 

akan tetapi pada tahun 1957 itu uang Rp. 1 juta punya nilai yang tinggi. Keadaan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun, karena situasi politik di Jakarta bertambah panas disebabkan sikap dan tingkah laku Presiden Sukarno yang membela Partai Komunis Indonesia (PKI) yang waktu itu berakiblat ke Moskow. Waktu itu Sukarno akrab dengan Moskow

 

15 January 1957

 

 Bulan Januari 1957 “Dewan Garuda”  di Sumatera Selatan mengambil alih pemerintahan dari Gubernur  Winarno.

 

 

Pada  tanggal 15 Januari 1957, Kolonel Barlian di Sumatera Selatan mendeklarasikan berdirinya Dewan Garuda. Tidak hanya itu, Kolonel Vence Samual di Indonesia Timur mendeklarasikan Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Tuntutan dari Permesta ialah  otonomi, kontrol atas pendapatan daerah, dan kembalinya Dwi Tunggal.

Dapat kita lihat bahwa tuntutan dari daerah-daerah bergolka ini hampir sama yakni seputar otonomi, hubungan pusat-daerah terutama soal ekonomi, dan pemulihan Dwi Tunggal.

(Oetoesan melajoe)

Pada 15-17 Januari 1957 diadakan Kongres Adat Sumatera Selatan yang mengeluarkan “ Piagam Perjuangan Sumatera Selatan” dan Dewan  Garuda.

Pembentukan dewan garuda di Palembang merupakan upaya tiga tokoh Derah sumatera Selatan Kolonel (purn) Nuh, Kapten(purn) Thalib dan Amin Husein. Kolonel  Nuh adalah orang yang sangat berpengaruh pada masa Perang Kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai kepala staf Komando Sumatera ketika Hardjowardjojo pejabat Panglimanya.

Dengan pangkat Kolonel, ia merupakan salah seorang perwira senior di sumatera selatan, pengaruhnya cukup luas. Thalib pernah menjadi pernah menjabat perwira Intel dari colonel simbolon, tetapi meninggalkan  militer tahun 1951 dan berwiraswasta ,ia dikenal sebagai pengusaha diwilayah ini.

Susunan Dewan Garuda

Ketua Let.Kol Barlian

Dengan anggota

Mayor Nawawi Wakil kepala staf TT II, Mayor Alamsyah Ratuprawira Assisten I, Mayor  Hariman assisetn II, Mayor Asnawi Mangkualam assiten IV, Mayor Jusuf Singadikane assiten V.

Komandan komandan Batalion dan Resimen :Let Kol Pangabean dan Let Worang.

Dewan garuda berhasil menyusun Strategi Pembangunan yang dinamakan Piagam Pembangunan, intinya sama dengan Piagam Dewan Banteng.

 

Sejak awal ada keretakan  ada keretakan dalam tubuh Dewan garuda , secara politis sesungguhnya wilayah Suamtera Selata dikuasai oleh  PNI  sejak Perang Kemerdekaan , peran tokoh A.K.Gani sangat menonjol ,demikan pula tokoh PNI lainnya Dr Moh Isa karena selama Perang Kemerdekaan, tokoh-tokoh militer diwilayah ini seperti Kol Bambang Utoyo dan Lek Kol Ibnu Sutowo sangat dekat dengan tokoh politik di Jakarta, selain itu potensi masyarakat ayng dominan adalah pegawai negeri. Dipihka lain,kepala-kepakla adat yang juga menjadi kepala marga demikian kuatnya organisasi primordial ini sehingga tidak mengherankan kaum kepala adat inilah yang mensponsori langkah-langkah kearah perubahan seperti yang tampak dalam Kongres adat Sumatera Selatan.

Dampak ketidak kompakan Dewan Garuda juga disebabkan tokoh-tokoh militer itu tetap berhubungan dengan KSAD, sehingga segala perkembangan Dewan garuda dapat diketahui di Jakarta.

Sesungguhnya, Dewan Garuda bersifat mendua, disatu pihak ada tokoh seperti Mayor Nawawi yang lebih dekat ke Dewan banteng dan dipihak lain ada yang lebih dekat dengan Jkarta seperti Bambang utoyo dan Ryucudu.

 

(R.Z.Leirissa)

 

Februari 1957

 

Sukarno Penyebab pemberontakan PRRI dan PERMESTA ?

 

Awal kediktatoran rezim Sukarno ini dimulai pada bulan Februari tahun 1957,

Sukarno menelurkan konsepsi “DEMOKRASI TERPIMPIN”,yang pada hakekatnya adalah selubung untuk MEMBERANGUS DEMOKRASI SEJATI.Sukarno juga membentuk sebuah lembaga negara yang baru yang TIDAK ADA DALAM UUD,yang dinamakannya DEWAN NASIONAL.

 

Tugas Dewan Nasional ini adalah untuk memberi nasihat pada kabinet,dan dewan ini diketuai oleh PYM Sukarno sendiri.

 

 

 

Jadi dalam hal ini Sukarno adalah pemimpin daripada DEMOKRASI TERPIMPIN!.Gagasan ini dengan tegas ditolak oleh seluruh komponen demokrasi di Indonesia,Masyumi,Partai Katolik,PSI,NU,PSII,IPKI, PARKINDO……..HANYA PKI yang sangat mendukungnya dengan gigih dan kuat.

 

Daerah -daerah bergolak dan menolaknya mentah mentah, didaerah daerah terbentuk perlawanan bersenjata seperti PRRI dan PERMESTA.

 Jadi Sukarno sendirilah yang menciptakan pergolakan daerah dan ketidak stabilan politik diseluruh Indonesia.

 (Sumber Faried fibez,2012)

 

15 Pebruari 1957

 

 KSAD telah melarang diadakan RE-UNI oleh DEWAN-DEWAN yang lahir didaerah , sebagai akibat  dari situasi Pergolakan  Daerah tersebut.

(Ahmad Yani)

 

 

27 Pebruari 1957

CIA Director Allen Dulles had told the National Security Council on February 27 1957 that if the dissident movement failed, Indonesia would move into the Communist camp. At this point Eisenhower told the council that the United States “would have to go in” to prevent a Communist take-over..

As the situation worsened, Secretary Dulles and other State Department officials had discussed with Eisenhower the possibility of covert assistance to the rebels. The President authorized a confidential message to the rebel leaders, telling them that if they mounted a “stubborn resistance” to the expected attack by government forces, the United States would offer some form of recognition, which would in turn permit overt U.S. support.

In 1957, President Eisenhower, his secretary of state, John Foster Dulles, and the CIA — unbeknownst to Congress or to the American public — launched a massive covert military operation in Indonesia.
it was a covert intervention by the United States in Indonesia in the late 1950s involving among other things the supply of thousands of weapons, creation and deployment ofa secret CIA airforce and logistical support from the Seventh Fleet.
The operation has been kept almost totally secret from the American public for nearly 40 years.
This CIA operation proved to be even more disastrous than the Bay of Pigs.(sukarnoyears)

 

 

28 Februari 1957

 

Pada 28 Februari 1957, Gubernur dan para pejabat daerah di seluruh Sulawesi berusaha berunding dengan Jakarta mengenai tuntutan otonomi pembangunan.

 

Kami bertemu mereka dalam pesawat saat pulang ke Makassar.

 

Lantaran upaya negosiasi tidak digubris Jakarta, begitu tiba di Makassar kami sepakat menggelar rapat menyusun konsep perjuangan otonomi. Rapat hari itu,

 (Ventje Samual)

 

Maret 1957

 

Maka Kabinet  Ali Sastro Atmidjojo Ke _II  yang dibentuk atas dasar Pemilihan Umum menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk menguasai situasi Negara.

Presiden menyatakan Negara dalam keadaan

 SOB (Darurat )

Dan dengan demikian membebankan tugas keamanan Negara sepenuhnya kepada Angkatan Bersenjata republic Indonesia.

(Ahmad Yani)

Begitu pula mulai bulan Maret mulai peristiwa di Bagian Timur Indonesia yang terkenal dengan Proklamasi Permesta yang pada hahekatnya mencari jalan sendirimemutuskan diri dari Pusat dan tidak lagi menjalankan beleid politik ,militer maupun ekonomi dari Pemerintah Pusat.

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

1 Maret 1957

 

Rapat berlangsung hingga menjelang subuh di rumah Gubernur.

 

Pada akhir rapat, 51 orang yang hadir meneken Piagam Perjuangan Semesta.

 

Saya peneken(menanda tangani)  pertama. Penanda tangan lain di antaranya Mayor M. Yusuf dan Sjamsoeddin, ayah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin.

 

 

 

 Kami kemudian membacakan Deklarasi Permesta.

 

Setelah itu, saya sebagai Panglima TT Wirabuana menyatakan Indonesia Bagian Timur dalam keadaan darurat perang. Gubernur Andi Pangerang juga membacakan seruan agar rakyat tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

 

Saya juga menggelar Kongres Bhinneka Tunggal Ika di Makassar,

 (Ventje Samual)

 

 

2 Maret 1957

 

 Pada tanggal 2 Maret 1957 di Manado diumumkan “Piagam Perjoangan Semesta

(PERMESTA)” oleh Letnan Kolonel Ventje  Sumual, menentang pemerintah Pusat.

(ventje Samual)

 

Silahkan lihat info yang lengkap di  CD-Rom Dr Iwan

 Koleksi sejarah Permesta

 

 

 

12 Maret 1957

 

 

 

Foto IPPHOS Penjelasan  mengenai berlakunya  SOB kepada wartawan di Palembang 12 Maret 1957

 

(Nugroho Notosutanto)

 

 

21 Maret 1957

 

Sepanjang tahun 1957, koran komunis dan pers nasional seperti Harian Rakyat dan Bintang Timur melansir pemberitaan buruk tentang Sumitro. Ia dituduh melakukan korupsi besar-besaran.

Pada 23 Maret 1957 Sumitro dipanggil Corps Polisi Militer (CPM) Bandung. Tapi pemeriksa menyatakan, tidak ada alasan untuk menahan Sumitro. Panggilan kedua oleh CPM terjadi pada tanggal 6 – 7 Mei 1957. Kemudian 8 Mei 1957, ia dipanggil lagi.

Sumitro semakin tertekan oleh serangan koran prokomunis dan merasa hendak ditangkap. Atas prinsip “pengabdian dan perlawanan” ia memilih melawan rezim Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan golongan komunis dan mengabaikan pembangunan daerah.(iluni)

 

 

April 1957

 

Pada April 1957, Roeslan Abdul Gani dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap dan melanggar aturan (Ulf Sundhausen, Politik Militer Indonesia 1945-1967, 1986 : 177). Penangkapan itu lantas mendapat dukungan luas dari korps perwira TNI-AD.

Namun, perseteruan Zulkifli dan Nasution berlanjut. Ada kelompok perwira senior yang tergolong menentang pimpinan AD.

 Mereka adalah Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel A.E. Kawilarang, Letkol Warouw, dan Letkol Sumual.

(mustprast web blog)

Permasalahan ketimpangan Pusat – Daerah menuai protes sejumlah perwira di Sumatera dan terbentuklah Dewan Gajah di Sumatera Utara Dewan Banteng di Sumatera Tengah serta Dewan Garuda di Sumatera Bagian Selatan. Tahap awal yang terjadi adalah Dewan Garuda melatih kedisiplinan untuk membantu pembangunan dengan anggota pemuda dari PSI, MASYUMI dan sebagian dari mliter.

Gerakan ini ternyata tercium oleh MBAD atas laporan dari Lettu Sainan Sagiman yang kelanjutanya adalah pada April 1957 Asisten I MBAD Letkol. Achmad Sukendro mengeluarkan perintah kepada Komandan Resimen V Mayor Djuhartono untuk menangkap perwira TT. II/SRIWIJAYA termasuk Panglimanya Letkol Burlian

(KODAM Sriwjaya web blog)

26 April 1957

 

 

Foto IPPHOS

Rapat seluruh Penguasa Militer, Gubernur, Pemerintah Pusat  di Istana Negara, 26 April 1957(Nugroho Notosutanto)

 

 

 

 

 

 

27 April 1957

 

 

Pidato Let Kol Ahmad Husein

Pada Rapat Penguasa militer Pusat Di Istana Negara Jakarta

 

Yang terhormat Ketua Sidang

 

Saudara-saudara para rekan serta hadirin yang terhormat.

Saya merasa berbahagia atas kesempatan yang diberikan oleh ketua Sidang pada Rapat Penguasa Militer seluruh Indonesia pada saat ini.

Untuk mengucapkan satu dan lain hal dimuka para hadirin yang terhormat , yang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas keselamatan Negara di masa sekarang dan dimasa yang akan dating  yang mana oleh karena keadaan , sampai drewasa ini belum pernah dapat dilaksanakan, dan atas pemberian kesempatan ini saya menyatakan penghargaan serta mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga.

 

Izinkanlah saya menyampaikan pernyataan “ maaf saya” dan rombongan, terutama kepada Ketua Rapat dan selanjutnya kepada hadirin yang terhormat, atas terlambatnya kami dating menghadiri rapat ini, hal mana yang menyebabkan terlambat itu telah kami sampaikan kepada KSAD.

 

 

 

 

Saudara Ketua dan hadirin yang terhormat,

Saya tidak berani menyatakan bahwa persoalan-persoalan  yang akan saya k3emukakan pada hadirin akan cukup menarik perhatian para rekan dan hairin yang terhormat, tetapi sungguhnya demikian perkenankanlah saya  dari sini mengemukakan beberapa persolan yang menurut anngapan kami adalah berfaedah sekali untuk ditinjau dan dipahami agara hasild an maksud rapat ini dapat kita peroleh  menurut proporsi yang sewajarnya.

Setelah kami mempelajari acara rapat yang disampaikan kepada kami, timbullah rasa kegembiraan di hati kami , karena rapat ini akan membahas persoalan-persoalan otonomi, ekonomi, keuangan dan keamanan daerah secara teknis, yang akan diekmukakan kelak dalam seksi-seksi yang akan dibentuk untuk memendekkan waktu, tetapi sayang rasa kegembiraan ini segera berkurang , setelah kami perhatiakan bahwa rapat sekarang ini tidak membicarakan soal-soal pokok dari sebab musabab timbulnya pergolakaan di daerah-daerah yang didorong oleh semangat rakyat yang bergejolak , menghendaki perubahan-perubahan radikal dalam taraf pimpinan nasional dan perubahan dari mismajemen yang bersimarajalela dalam segala lapanga.

Ketua siding yang terhormat

Semenjak meletusnya Peristiwa Dewan Banteng pada tanggal 20 Desember 1956, bayaklah hal-hal yang telah terjadi yang pasti menimbulkan pertanyaan : apakah yang sebenarnya menjadi latar belakang dan sebab musabab daris egala rentetan kejadian-kejadian yang dinamakan gerakan daerah tersebut.

Sebagai seorang petugas Negara dan sebagai TNI sejati yang ingin betanggung jawab bersama masyarakat dalam rangka usaha untuk menyelamatkan Nusa dan Bangsa, kami tidak dapat mengesampingkan fakta-fakta , yang tumbuh dan hidup disekeliling kami.

Kami merasa  berkewajiban  untuk menguraikan secara ringkas dan umum apa yang dinamakan sebab musabab gerakan daerah yang tersebut tadi, sehingga jelas b agi kita kedudukan dan tujuan dari pada gerakan daerah itu dan seterusnya terserahlah bagi yang bertanggung jawab untuk memahami.

Yang menjadi latar belakang dari gerakan daerah adalah pada pokoknya bersumber pada pengalaman pahit selama sebelas tahun sampai saat ini dalam melaksanakan apa yang dinamakan “ demokrasi “.

 

 

Penyalahgunaan demokrasi yang telah meningkat kepada politieke verwording dan verwording van het partijwezen (degenerasi dan degenerasi dari Partai)

yang memang diberi kesempatan bertumbuh dan berkembang oleh system-sistem sentralisme yang sudah kita pakai sampai saat ini.

 

Tidak dapat disangkal kiranya , bahwa system sentralisme mengakibatkan birokrasi yang tidak sehata, stagnasi dalam segala lapangan  terutama dalam lapangan pembangunan daerah, sehingga mengakibatkan seakan-akan seluruh rakyat menjadi apatis dan kehilangan inisiatif, apalagi adanya unsur-unsur dan golongan-golongan yang tidak bertangungg jawab yang hendak memaksakaan kemauan mereka yang tidak sesuai dengan alam pikiran rakyat Indonesia yang demokratis dan bersendikan Ke-Tuahanan.

 

Keadaan yang seperfti itulah pada umumnya menjadi latar belakang dan sebab musabab dari tumbuhnya gerakan daerah di Sumatera tengah dan daerah-daerah lain.

Jelaslah bahwa perjuangan atau Gerakan-Gerakan di daerah-daerah tersebut justru bersumber kepada tujuan yang suci kearah pembinaan suatu masyarakat yang adil,makmur dan  berwtaak seperti berbahagia, dibawah pemerintah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat., dimana terkandung unsure-unsur persamaan dalam lapangan ekonomi, social dan kebudayaan.

 

Ketua siding yang terhormat,

Pada tempatnya kiranya, Pimpinan Negara berteriama kasih kepada Gerakan Rakyat di Daerah-Daerah , yang ingin mencegah pembelokan cicta-cita Proklamasi 1945, yang disebabkan oleh usaha yang tidak jujur dari pemimpin-pemimpin yang berkuasa diwaktu-waktu yang lalu, tapi alangkah kecewanya kami mendengar reaksi-reaksi dari beberapa  pemimpin dan Golongan di Ibu Kota ini, sekan-akan Gerakan-Gerakan yang timbul didaerah itu adalah suatu kesalahan yang besar, dan kami menolak dengan keras dan tegas segala provokasi dan propaganda palsu yang dilancarkan oeh siapapun, yang mencap perjuangan suci rakyat didaerah-daerah  untuk mempertahankan  Republik Indonesia sebagai dicita-citakan oleh Proklamasi 1945, sebagai gerakan saparatisme, sukuisme, agen imperialism, dan lain-lain nama, yang hanya hati yang jahat dapat memikirkannya dan mulut yang kotor dapat mengucapkannya.

 

 

 

 

Puncak kesabaran rakyat di daerah-daerah hamper mencapai puncaknya mendengar fitnahan dan tuduhan durhaka dari golongan-golongan demikian itu yang mencap perjuangan dan keinginan luhur dari rakyat sebagai pengkhianatan terhadap Proklamasi 1945.

Apabila kita boleh berkata tentang pengkhianatan, maka sejarahlah yang telah dan akan menentukannya, tetapi yang pasti pada masa yang silam Daerahlah yang telah menyelamatkan kelanjutan hidup Pemerintah Negara Republik Indonesia yang ada sekarang ini , dengan diselamatkannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada waktu masa  Revolusi tengah bergejolak.

 

Jauh berbeda dengan orang-orang yang siang-siang telh menaikkan Bendera merah Putih karena tidak mempunyi kesanggupan untuk melanjutkan perjuangan yang maha berat itu.

 

Ketua Sidang yang terhormat

Kami merasa kasihan bahwa masih ada orang, pemimpin  dan go.longan dalam masyarakat Indonesia  ini, yang belum sanggup mengerti, bahwa perjuangan di daerah-daerah justru bersumber pada kesetiaan terhadap cita-cita proklamasi yang sedang terbengkalai dan terinjak-injak itu.

 

Bagi mereka itu rupanya sulit dapat menginsjafi bahwa perjuangan daerah-daerah ditujukan dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab kepada kebahagiaan dan Kemakmuran yang merata bagi Rakyat Semesta di Tumpah darah Indonesia yang kita cintai ini.

Adalah menjadi keyakinan Rakyat di daerah-daerah bahwa kegiatan yang dinamis did aerah-daerah itu adalah reaksi terhadap kebobrokan Kehidupan Negara dan Kehidupan Politik di Negara kita ini, yang harus dikoreksi dengan jiwa dan cara radikal, dinamis dan revolusioner.

 

Ketua Sidang yang terhormat

Adalah suatu kejadian yang logis, bahwa tenaga-tenaga yang revolusioner dalam masyarakat telah bangkit serentak dengan tenaga-tenaga dalam TNI , apabila kita mau melayangkan pandangan kita kembali kepada sejarah pertumbuhan dan sejarah Perjuanagn TNI serta masyarakat kita.

Unsur yang dua sejoli ini tidak dapat dipisahkan  dalam meninjau , mempelajari dan menilai Pergolakan di daerah-daerah sekarang.

Pikiran-pikiran yang menyatakan :” You are not human being, but only a soldier” adalah perkataan yang tidak tepat dan sangat tidak sesuai sekali dengan prinzip yang sebeanrnya.

 

Harus kianya dapat diinsjafi bahwa Landasan Perjuangan di daerah-daerah adalah tetap Proklamasi 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan tuntutan  serta program Perjuangan di daerah baik dalam taraf Nasional maupun Taraf Regional adalah ditujukan kepada realisasi  yang adil dan luhur dari Bhinneka Tunggal ika.

Justru karena itulah salah satu tuntutan dari pada daerah-daerah yang berjalan sejajar dengan keinginan –keinginan TNI ditujukan kepada utuhnya kembali Dwitunggal Sukarno-Hatta.

 

Menurut pertumbuhan waktunya  walaupun bagaimana bentuknya, guna dapat memelihara Landasan yang kuat dari Persatuan dan Perdamaian Nasional agar tercapai dan terpelihara Stabilitas dalam segala Lapangan , yang menjadi syarat mutlak bagi pembangunan Negara dalam arti yang seluas-luasnya in woord in daad.

 

Demikian pun mengenai tuntutan lain , yang menjadi jaminan pokok bagi Pembangunan yang dicita-citakan oleh Gerakan Daerah , yaitu menitik-beratkan Usaha Negara pada Pembangunan Daerah dalam segala lapangan, dengan segala jaminannya dalam rangka Kenegaraan dan Sistem Pemerintahan, memakai bentuk Negara yang tetap Berbentuk Negara Kesatuan yang bersifat desentralistis anatranya memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah-Daerah sesuai dengan jiwa Bhinneka Tunggal Ika,

 

serta dengan financiele verhoudingen yang layak dan adil, memakai system dan dua-kamar dalam DPR Pusat.

 

Sewajarnyalah bahwa dalam masa Peralihan adanya Dewan Nasional yang bersifat Pra-Senaat ( Perwakilan Daerah Yang Ditunjuk Oleh Daerah sendiri) sementara menunggu terbentuknya Senaat yang sebenarnya.

 

Disamping itu seharusnyalah diutamakan pengisian (besetting) dari controle –organen (organ Pengawas) termasuk Markas Besar Angkatan-Angkatan  dengan orang-orang yang ahli, jujur, dinamis, serta berwataksehingga terhindar adanya klik-klikan dan birokrasi yang tidak sehat serta inmoralitas.

 

Ketua Sidang uang terhormat

Adalah sangat bertentangan dengan cita-cita dan kepentinagn-kepentinagn Rakyat Indonesia yang hidup sekarang da generasi yang akan dating , apabila reaksi daerah terhadap kebobrokan seperti yang diuaraikan tadi disambut oleh sementara Golongan Instansi-instansi yang sedang Berwenang katanya di Ibu Kota dengan suatu Reaksi untuk memadamkan c.q. meniadakkan Pergolakan di daerah-daerah itu dengan mempergunakan kekerasan berupa apapu juga. Apabila hal yang demikian terjadi maka lahirlah Tragedi Nasional yag mungkin akan membawa maut bagi Negara kita.

Baiklah kita sadari benar-benar bahaya kemungkinan yang terkutuk itu  dan berusaha menghindarinya. Marilah kita pertimbangkan tuntutan-tuntutan Daerah itu dengan tenang dan dengan jiwa yang besar, lepas dari nafsu ingin berkuasa sendiri.

 

 

 

 

Ketua Sidang yag terhormat

Adalah kewjiban yang utama daris emua Pemimpin kita baik yang di Pusat maupun yang di Daerah untuk kanaliseer hasrat-hasrat Rakyat ini menurut semestinya dan akan sangat berbahayalah apabila tidak diacuhkan dan diindahkan.

Adalah menjadi kenyataan sekarang akibat dari segala persoalan-persoalan tersebut, timbullah keinginan untuk mencari penyelesaiaan yang konkret , baikpun datangnya dari Pusat maupun suara-suara dari daerah.

Tetapi yang mengelikan sekali segala keinginan itu yang seharusnya disampingkan dan dijadikan bahan untuk menentukan sikap  selanjutnya tidka dilaksanakan, melainkan mengambil  suatu tindakan penyelesaiaan yang dipaksakan menurut keinginan sendiri dengan tidak mengindahkan sma sekali keinginan-keinginan yang jujur dari pihak lain, dengan menonnjolkan semboyan yang hebat dan menarik yaitu Kebijaksanaan, tegas dan cepat, yang sebenarnya adalah kekeliruan, kesalahan dan keserampangan belaka.

 

Ketua Sidang yang terhormat

Mengenai SOB , berhubung antara Pengumuman SOB dengan Kejadian-kejadian di daerah-daerah jelas maka sebuah pertanyaan apakah SOB itu dimaksud untuk membentug cq memadamkan Perjuanagn Rakyat di Daerah,Dus sebagai Senjata Politik. Kalau itu betul maka jelas kita tidak dapat menyetujui maksud-maksud serupa itu.

 

Apabila SOB diadakan untuk memerangi korupsi dan untuk mencegah anasir-anasir yang ingin menangguk di air Keruh, maka kalau boleh dikatakan kita setuju tidak seratus persen melainkan seribu persen. Hal yang demikian lebih cocok dengan maksud dan tujuan SOB sebagai Undang-Undang dalam alam Kemerdekaan kita.

Kita juga sangat setuju untuk mempergunakan SOB  itu dipergunakan oleh Pwnguasa-Penguasa Militer untuk Pembangunan dan dalam pengertian ini sudah termasuk umpamanya Pengerahan Tenaga rakyat,Pembatasan Hak Mogok untuk mempertinggi Produksi dan Pembrantasan Penyalahgunaan da lain-lain.

 

Kita juga sangat setuju untuk mengunakan SOB dlam arti meneliti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Sipil serta Jawatan Sipil untuk melancarkan Jalannya Roda Pemerintahan.

Tegasnya janganlah kita pergunakan SOB sebagai momok terhadap Rakyat dan janganlah SOB dipergunakan sebagai Senjata Politik untuk menghancurkan sesuatu Golongan dalam Masyarakat, sebab pasti akan menimbulkan Ketagnagan-Ketegangan cq Permusuhan-Permusuhan yang akan merember-rembet dan sulit diselesaikan.

 

Tentang soal lain seperti finaciel otonomi,Pembangunan Daerah dan sebagainya akan diamsukkan nati ke dalam seksi-seksi yang akan dibentuk untuk ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Ketua pada pembukaan siding.

Sekian dan terima kasih.

 

(sumber  buku PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis ,R.Z.Leirissa,Jakarta,  1991)

 

 

 

Mei 1957.

 Wakil dari semua kabupaten di empat provinsi Indonesia Timur hadir sekaligus menyatakan dukungan kepada Permesta. Belakangan, Nasution dan Ahmad Yani setuju dengan konsep itu.

 

 Sekitar Mei 1957, saat berkunjung ke Makassar, Nasution menyatakan sepakat dengan isi Permesta.

(Ventje Samual)

 

 

Pada Mei 1957 ia ke Sumatra, bertemu

 

 

 

Letkol Barlian

 

dan Mayor Nawawi di Palembang. Ia sempat menyamar sebagai Letnan Dua Rasyidin

 

 

 

 Pada 13 Mei 1957, ia tiba di Padang, bertemu Panglima Divisi Banteng,

 

 

 

 

 

Letkol Achmad Husein.

Malamnya Sumitro menuju Pekanbaru, menemui Kapten Yusuf Baron. (iluni)

Dari Jakarta, Sjahrir menugaskan Djoeir Moehamad dan Djohan Sjahruzah menghubungi dewan-dewan militer di daerah. Sekaligus menghubungi Sumitro Djojohadikusumo.

 

Mereka “mengejar” Sumitro hingga ke Padang. Tapi Sumitro keburu ke Pekanbaru, kemudian ke Bengkalis, sempat menyamar jadi kelasi kapal menuju Singapura.

 “Ia ternyata menempuh jalan sendiri dan diumumkan menjadi salah seorang menteri PRRI,” tulis Djoeir dalam bukunya, Memoar Seorang Sosialis (1997, hlm 268)

 

1 Juni 1957

 

 

Andi Matalatta dilantik oleh KASAD May.Jendral A.H. Nasution sebagai Panglima Komando Daerah Militer  Sulawesi selatan dan tengara (KDMSST) pertama tanggal 1 juni 1957

 

Juli 1957

Saya mengikuti Ujian Negara pertama Sekolah Rakyat(saat ini SD sekolah dasar) untuk mata pelajaran Menulis, Berhitung dan Bahasa Indonesia di sekolah lain dibelakan Rumah sakit tentara Padang,saya diantar orang tua, dan akhirnya saya LULUS.

(Dr Iwan)

 

 

 

 

Di dalam bulan Agustus 1957

rumah Kol. Dahlan Jambek di granat, tetapi tidak menimbulkan korban. Akibatnya Kol. Dahlan Jambak dan keluarganya hijrah ke Padang.

Sejak itu Kol.Dahlan Jambek bersama dengan Yazid Abidin menggiatkan kampanye anti komunis di Sumatera Tengah.

Di Padang dibentuk Gerakan Bersama Anti Komunis (Gebak) yang dipimpin langsung oleh Kol Dahlan Jambek bersama Yazid Abidin.

Gerakan anti komunis di Sumatera Tengah itu secara tidak disadari atau mungkin memang disengaja untuk menarik bantuan dari Amerika Serikat, karena sejak tahun 1953, tiga tahun sebelum Dewan Banteng, Amerika telah memperhatikan perkembangan Komunisme di Indonesia.

(kedaikopi web blog)

 

8 September 1957

 

Pertemuan Palembang

 

Di Sumatra Selatan Dewan Garuda menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tokoh-tokoh militer di wilayah tersebut. Ini berlangsung menjelang Musyawarah Nasional September 1957 dan melahirkan Piagam Palembang sebagai dasar perjuangan bersama dari daerah-daerah bergolak.

 

 Namun sebenarnya dalam tubuh Dewan garuda terjadi keretakan. Dewan Garuda bersifat mendua. Ini disebabkan tokoh-tokoh militer masih berhubungan dengan kasad sehingga segala perkembangan Dewan garuda Dapat diketahui oleh pemerintah pusat di Jakarta. Tetapi dilain fihak Dewan Garuda juga memihak pada dewan Banteng. Keretakan ini juga mengakibatkan pada saat konflik bersenjata antara PRRI dengan pemerintash pusat Dewan Garuda memihak pada pemerintah Pusat

 

 

(kolektorsejarah web blog.)

 

 

 

 

 

 

Info terkait

 

pada pertemuan Palembang yang diadakan pada tanggal 8 September 1957, para pemimpin daerah yang bergolak ini dengan berani menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Dalam pertemuan ini diambil kesepakatan untuk membantuk suatu “Dewan Perjuangan” yang akan mengakomodir segala dewan-dewan yang ada.

Adapun dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa keputusan yang dikenal dengan nama Piagam Palembang. Isinya antara lain:

  1. 1.      Memulihkan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta
  2. 2.      Penggantian pimpinan Angkatan Darat
  3. 3.      Pembentukan senat di samping DPR yang akan mewakili daerah-daerah.
  4. 4.      Melaksanakan otonomi daerah.
  5. 5.          Melarang Komunisme di Indonesia.

Pertemuan ini diadakan dua hari sebelum Munas yang telah direncanakan di Jakarta.

Diharapkan Munas ini dapat meredekan ketegengan antara pusat dan daerah.

(oetoesan melajoe)

 

8 September, 1957

 

Pada 8 September, 1957 saya bertemu dengan Letkol Ahmad Husein dan Letkol Barlian di Palembang.Hasilnya, lahir enam pasal tuntutan yang kami bawa ke Munas.

 

 Di antaranya, pemulihan kembali dwitunggal Soekarno-Hatta, penggantian pimpinan TNI-AD (terutama Nasution), desentralisasi dengan otonomi luas bagi daerah, pembentukan senat, penyederhanaan aparatur negara, dan pelarangan komunisme.

 

Namun Jakarta ternyata hanya mengagendakan tiga masalah: pemulihan kembali dwitunggal, pelaksanaan pembangunan nasional, dan perubahan pimpinan Angkatan Darat. Soal komunis tidak dibahas.

 

Para perwira yang “bermasalah” juga tidak diundang. Hasilnya, dwitunggal setuju dipulihkan kembali.

 

Pada saat penutupan Munas, Soekarno berjanji akan segera berbaikan dengan Hatta.

 

Sedangkan urusan keretakan pimpinan AD dibahas tim tujuh yang diketuai Soekarno sendiri.

 

 Anggotanya enam orang: Hatta, Djuanda, Wakil Perdana Menteri Leimena, Sultan Hemengku Buwono IX, Aziz Saleh, dan Nasution. Sewaktu tim itu diumumkan, kami protes.

 

Kami bilang, Nasution itu terlibat masalah, kenapa masuk.

 

Dalam rapat terjadi perdebatan sengit antara Nasution dan saya tentang legalitas dan disiplin militer, hingga akhirnya saya menggebrak meja dan keluar ruangan.

 

Munas rencananya akan dilanjutkan dengan Musyawarah Pembangunan pada akhir November.(Ventje Samual)

 

 

 

 

 

 

 

PIAGAM PERSETUJUAN PALEMBANG

 

 

Z.Lubis

 dan komplotannya ketika sedang bersiap sedia untuk melaksanakan rencana mereka, digempur oleh adanya Kabinet Djaunda  untuk melangsungkan Musyawarah Nasional di Jakarta guna mencari jalan keluar mengatasi kesulitan-kesulitan Negara.

Maka mereka mengadakan pertemuan untuk menghadapi Musyawarah Nasional tersebut.

Pertemuan itu tidak hanya dilangsungkan sekali  melainkan beberapa kali  dan menghasilkan Persetujuan Palembang yang bunyinya sebagai berikut:

 

Kami Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.Let.Kol. Ahamd Husein

2.Lektok H.N.V.Samual

3.Let.Kol Barlian

 Masing-maaing pemimpin daerah yang bergolak, setlah mengadakan perundingan yang mendalam mulai tanggal 012030- sampai 080100 september 1957 bertempat di Staf Kwartier Palembang mengambil keputusan bersama sebagai berikut:

 

1.Tentang Musyawarah Nasional

a.Kami belum mempunyai keyakinan melihat kenyataan-kenyataan  yang berlaku, bahwa Musyawarah Nasional  tanggal 10 September yang akan datang  ini  akan menghasilkan penyelesaian  Nasional.

b.Demi  untuk mengharapkan tiap-tiap usaha kearah Musyawarah ,maka kami mengambil ketetapan untuk memerlukan hadir.

c.Kehadiran kami itu adalah  dengan tujuan sekurang-kurangnya  dapat memperjuangkan tercapainya Musyawarah  Nasional yang sebenarnya.

 

2.Pokok-pokok Tuntutan

a.Menuntut segera dipulihkan nya DWI TUNGGAL  dalam rangka Pimpinan Negara dan Bangsa  dan jika ini tidak mungkin harus mengambil jalan yang tegas.

b.Negara menganti Pimpinanan Angkatan Darat sebagai langkah Pertama  terhadap stabilitas Tentara Nasional Indonesia yang akan menjadi landasan mutlak bagi stabilitas Negara.

c.Dilaksanakannya Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan Negara yang antaranya meliputi antaranya memberi otonomi yang lebih luags bagi Daerah dan Reoranisasi dalam organ-organ Sentral bagi Pusat.

d.Pembentukan Senaat

e.Peremajaan dan Penyederhanaan seluruh  Lapangan dan Angkatan.

f.Dilarang Komunisme yang pada dasarnya berpusat Internasional.

 

3.Koordinasi Perjuangan

a.Solider-konsekwen mengutuk dan menentang segala Jalan Kekerasan fisik maupun administrasi yang mungkin diambil  oleh Pusat terhadap sesuatu Daerah  Pengikut.

b.Mengadakan Koordinasi/Kerjasama Militer dan Finec. Radio.

c. Mengadakan langkah-langkah untuk mempersiapkan perwujudan Komando Sumatra.

 4.Selesai

 

Palembang 081415 September ‘57

 

Ttd                                                                                                      Ttd

Barlian                                                                                      Ahmad Husein

Let.Kol.                                                                                         Let.kol.

Ttd

H.N.V.Samual

Let.kol.

 

 

 

 

(Sekts Massa Des.1958,koleksi Dr iwan)

 

 

9-14 September 1957

Untuk menghindari perpecahan  Nasional serta untuk menyelesaikan pertentangan  antara daerah-daerah yang bergolak dengan  pemerintah secara damai, maka pada tanggal 9 dampi 14 September 1957 di Jakarta diadakan  Musyawarah Nasional (MUNAS)  yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Daerah ,Tokoh – Tokoh Politik dan Militer dari seluruh Indonesia untuk menyelesaikan maslah yang timbul secara Musyawarah.

(Ahmad Yani)

 

Pertengahan September 1957,

 

 

 

Soekarno dan Kabinet Perdana Menteri Djuanda menggelar Musyawarah Nasional (Munas).

 

Sebenarnya ini tawaran kompromi pemerintah atas tuntutan daerah.

 

 

Terlihat sekali Soekarno ingin melakukan rekonsiliasi.

 

Ia bahkan melepaskan 41 anggota Dewan Banteng dan Garuda yang ditahan.

 

Agenda Jakarta ini membuat kami merapat.

(Ventje Samual)

 

 

10-15 September 1957

Munas diadakan selama lima hari yakni dari tanggal 10-15 September 1957, tuntutan Dewan Perjuangan yang termaktup dalam Piagam Palembang disetujui, kecuali point nomor lima.

Dari tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh pimpinan di daerah dapat kita tarik kesimpulan, gerangan apa yang menyebabkan mereka memberontak?

Tak lain dan tak bukan ialah: Komunisme, dimana Soekarno lebih dekat dengan PKI.

hubungan pusat dan daerah dimana pola pemerintahan lebih mengarah kepada Sentralistis. Dan pecahnya Dwi Tunggal, dimana terpetik kabar bahwa Hatta hendak mengundurkan diri dari jabatan Wapres.

Kita juga tidak memungkiri akan keterlibatan kekuatan asing dalam pergolakan ini. Karena walau bagaimanapun juga, dalam tatanan yang lebih besar sedang terjadi ketegangan antara Blok Timur (Komunis) dan Blok Barat (Kapitalis). Dan masing-masing kekuatan berkeinginan untuk menananmkan pengaruh di sebanyak mungkin negara yang berhasil dikuasai oleh ideologi mereka.

(Oetoesan Melajoe)

 

 

Dalam menghadiri Musyawarah Nasional tersebut ketiga sekutu Palembang  tersebut dalam menghadapi masalah Dwi Tunggal  mempunyai bekal berjuang yang isinya sebagai bewrikut :

 

Secara positif harus diperjuangkan

1.Bung Karno sebagai Presidendna Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden

2. Bung karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri suatu zaken cabinet

3. Dibentuk suatu Presidentiel Kaninet dengan Bung Karno sebagai Presiden sebagai Perdana menteri  satu dan Bung Hatta sebagai perdana menteri kedua dengan berpatokan satu program Nasional dimanamaaing-masing mempunya lapangan tugas Pertanggung Jawab yang penuh : Bung Karno bidang politis dan Bung Hatta bidang ekonomi

 

Yang Nagatif Harus diperjungkan ialah:

  1. 1.       Kedua tokoh nasional itu berhenti sama sekali dan atau diadakan Pemlihan Presiden baru atau dibentuk suatu Presidium.

 

Berhubung gagalnya perjuangan mereka dalam Musyawarah Nasional , maka mereka menyusun siasat baru.

 

Ketiga tokoh Militer petualang tersebut , Ahmad Hussein, Samual dan Barlian  mengadakan Pertemuan lagi  dan menentukan  siasat baru dengan dasar Piagam Palembang.

Pertemuan itu tersebut resminya hanya diantara ketiga petulang tersebut , tetapi didukung oleh Z.Lubis sebagai “ dalqang” denga actor intelektualis Natsir.

Adapun wujud dari siasat baru itu  rencana Perjaunagn baru yang menuju proklamasi PRRRI adalah sebagai berikut

 

 

MENETAPKAN DASAR,PEDOMAN DAN PROGRAM BERSAMA  DARI PERJUANGAN DAERAH YANG BERGOLAK

I.DASAR-DASAR PERJUANGAN

Dalam menuju  cita-cita Perjuangan Daerah Yang Bergolak maka Piagam Persetujuan Palembang tetap dijadikan Dasar yang memuat antara lain :

 

1.Justru karena kenyataan menunjukkan bahwa realisasi dari pemulihan  keutuhan Dwi Tunggal  tidak mungkin lagi dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan Daerah-Daerah yang Bergolak maka sesuai dengan Piagam Perjuangan Palembang punt 2a, mulai dari saat ini Mengambil Jalan Yang Tegas yaitu:

a.Melaporkan dan Meniadakan “Mythos Dwi Tunggal”

b.Memperjuangkan terlaksananya Pemilihan Presiden RI Yang baru.

 

2.Tetap memperjuangkan terbentuknya suatu Senaat yang merupakan suatu Instiut Perwakilan Daerah.

 

3.Tetap menghendaki pelaksanaan Pengantian Pimpinan Angkatan Darat (KSAD dan SUAD) yang sekarang.

 

4.Berpendirian secara mutlak bahwa kejelasan soal Angkatan Darat terus dilaksanakan dengan Musyawarah yang lebih luas .dimana Permasalah semua Tokoh-Tokoh Angkatan Darat yang terlibat dalam Pergolakan daerah-Daerah.

 

5.Menganggap mutlak adanya suatu Panitia atau Dewan ( Super-Team) yang akan menampung dan memecahkan persoalan-persoaln yaitu Persoalan-Persoalan Politik yang Pokok, persoalan-persoalan Militer yang pokok yang sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya sebagai yang diinginkan oleh Daerah-Daerah Yang Bergolak.

Panitia atau Deawan(Super-team ) tersebut haruslah merupakan Forum Tertinggi dalam rangka Kenegaraan dalam masa Peralihan.

 

6.Menegaskan harus ada Larangan terhadap Komunisme yang ada Hakekatnya bersifat anti Ketuhanan , anti kebangsaan, bersifat Diktatur, Internasional dan Subversif ,pendeknya berrtentangan dengan Ideologi Negara (Pancasila).

 

7.Tetap menganggap  mutlak terlaksananya Peremajaan ,Penyederhanaan, dalam segala Angkatan dan Lapangan.

 

8.Tetap menganggap mutlak adanya desentralisai dan dekonsentrasi dalam system Pemerintahan  yang anatarnya meliputi otonomi yang seluas-luasnya bagi Daerah-Daerah serta Reorganisasi dalam oragn-oran sentral dari Pusat

 

 

 

II.PEDOMAN PERJUANGAN

 

1.Menyusun Seluruh  Kekuatan dalam segala Bidang dan Tingkatan  untuk menjamin terlaksananya  dari semua Dasar-Dasar Perjuangan tersebut diatas.

 

2.Selama masih bercokolnya PKI di Pusat (Pulau Jawa) selama itu pula Pusat tak dapat diakui sebagai Pusat  dari Negara R.I. dan untuk menampung hal-hal  tersebut haruslah semenjak sekarang dimulai usaha kearah pembentukan suatu Pemerintah Pusat Darurat  Republik Indonesia yang berkedudukan diluar pulau Jawa (Sandaran Piagan Jakarta 22 Juni 1945)

 

3.Dari pada hidup dibawah Penjajahan Komunis ,lebih baik hancur dalam mempertahankan Perjuangan Dearah dalam rangka Menegakan  Negara ( Ketuahan Yang Maha Esa,Kebangsaan) menuju Pembinaan Indonesia Baru.

 

 

III.PROGRAM PERJUANGAN

 

1.Bidang Politik

a.Dalam rangka Kewaspadaan Nasional membentuk dengan segera dan seluas mungkin suatu Front Anti Komunis untuk membasmi bahaya nasional, dan menyelamatkan Peri Kehidupan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Yang Hidup berTuhan ,biasa hidup damai dan demokrasi.

b.Menciptakan Undang-Undang KePartaian, yang akan menyehatkan hidup Kepartaiaan dan menghindarkan Ekses(exes-partijverwording)

c.Tetap meluaskan dan meyakinkan seluruh daerah dan Golongan akan cita-cita Indonesia baru sebagai penyempurnaan bentuk dan isi  dari cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945.

d.Mempergunakan segala bentuk alat komunikasi dalam rangka member Pengertian dan Keyakinan tentang Cita-Cita Indonesia Baru tersebut.

e.Segera mulai persiapan membentuk suatu Pemerintahan Pusat Darurat R.I. yang berkedudukan diluar Pulau Jawa.

 

2.Bidang Militer

a.Segera merealisir Komando Bersama  yang akan menyusun Strategi bersama dalam bentuk Komando Antar daerah sedapat-dapatnya didahului pembentukan Komando Sumatra yang diprcayakan kepada Kol.Simbolon cs.

b.Memakai dasar”Collective Defense” dengan tetap solider,konsekwen, mengutuk dan menentang segela kekerasan fisik maupun administratif yang mungkin diambil oleh Pusat terhadsp daerah Pengikut .

 

 

Dengan demikian apabila tindakan administrative dan Militer/operatif, maupun fiansial ekonomi yang dianggap merugikan Perjuangan Daerah yang Bergolak, maka serentak seluruh Daerah yang menyokong Piagam Perjuahngan Palembang mengadakan Reaksi sebagai Tindakan Balasan.

c.Memperhatikan keperluakan akan adanya suatu ALRI dengan suatu AURI dalam rangka suatu Komando Bersama.

d.Memperhatiak akan adanya “Operation Special”

e.Membentuk Panitia Teknis Antar Daerah untuk segera mewujudkan hubungan Telekomunikasi.

 

3.Bidang Finec.

Dalangan Ekonomi Kuangan, mempertinggi potensi daerah dengan memperhitungkan Putusnya hubungan PUSAT-DAERAH pada suatu waktu.

Membentuk suatau Kerjasama menuju kesatuan Pimpinan secara intergral dalam lapangan FINEC antara daerah-daerah.

 

Demikianlah kami menetapkan bersama

DASAR,PEDOMAN DAN PROGRAM BERSAMA DARI PERJUANGAN DAERAH”(D-P2PB)

Dengan penuh kesadaran Keinsjafan serta rasa tangung jawab terhadap

 

cita-cita murni dalam menyelamatkan Negara dan Bangsa Indonesia menuju kearah Indonesia baru.

 

Ditetapkan Dikota Perjuangan

Pada tanggal 5 Oktober 1957

Pada Jam 24.00 GMT

Pimpinan-Pimpina Dewrah Bergolak

 

Barlian

Let.Kol. NRP 13574

 

Ahmad Hussein

Let.Kol. NRP

 

H.N.V. Samual

Let.Kol. NRP 15958

Dari dasar ,pedoman dan program bersama inilah lahirnya Pemberontakn dengan dikobarkan dan di”nasehati”  oleh Petualang Politik yang gagal serta didudukung gerakan Subversif Asing yang menjanjikan yang menjanjikan mantual material,moril dan Politis, tetapi gagal dan berantakan.sebab Republik Kesatuan Proklamasi 17 agustus 1945 adalah Keramat.

Siapa mencoba dan berusaka mendobraknya, menghancurkankan,pasti hancur lebur sendiri.

SATRYA

Penulis Majalah Skets Masa 1958

 

 

(Skets Masa 1958,koleksi Dr iwan)

September 1957

Beberapa ikhtiar untuk mendamaikan konflik pusat dan daerah telah dilakukan, baik lewat lobi-lobi pribadi maupun lewat forum terbuka nasional seperti Munas kemudian Munap bulan September 1957, Piagam Palembang dan lain-lain.

(DR Mestika Zed)

27 September  1957

 

Pekan Olah Raga Nasional Ke IV dilaksanakan di Makasar dari tanggal 20 september 1957 sampai  6 Oktober 1957

Andi Mattalatta jugalah yang memrakarsai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) IV di Makassar pada 1957

 

Saya batal   ikut dengan Kontingen  Sumatera Tengah ke PON Makasar walaupun saya berhak karena

 

 

 saya  yang berumur 12 tahun telah  merebut juara tunggal  putra tennis meja sumatera tengah

  setelah merebut juara Sumatera Barat,dan menang dari RIAU dan Jambi karena dilang orang tua karena takut ketinggalan sekolah akibat tim berangkat dengan kapal dari Padang tiga bulan lamanya, sebenarnya saya diajak pelatih Perkumpulan sepak bola Padang PSP Tjia Piet Kai untuk berangkat naik pesawat terbang bersama rombongan Let Kol Ahmad Husein tetapi orang tua tetap tidak mengizinkan,prinzipnay sekolah adalah proritas nomor satu.

Kontingen sepak Bola Sumatera tengah yang diperkuat PSP dengan pemainnya yang saya idolakan Arifin menjadi  jaura kedua ,juara pertama tim sepakbola sumatera Utara Medan.

 

 

Foto Dr iwan main Tennis meja

 

(Dr.Iwan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartupos peringatan PON IV Makassar

 

8 Oktober 1957

Letkol Wahab Macmour karean memperdenjatai orang-orang Preman dan membentuk OPD(Organisasi Penjagaan Desa) , pada tanggal 8 Oktober 1957 menyerang kota Pematang Siantar, beberapa waktu kemudian Letkol Wahab Macmour dimutasikan ke Pakistan untuk belajar , sedangkan kedudukannya diganti oleh Mayor  A Manaf Lubis dan Senjata OPD ditarik kembali.

(terang bulan,1958)

 

 

17 Oktober 1957

Pada tanggal 17 Oktober 1957 terjadilah sebuah peristiwa lagi, yang meminta KSAD Jendral  Mayor Nasution harus pulang-pergi Jakarta – Medan .

Peristiwa ini  adalah peristiwa yang ingin menjatuhkan Let.Kol. Djamin Gintings  dari kedudukannya  dan yang menjadi objek peristiwa tersebut adalah Let.KolArto Komanda KMKB  Medan, via radio  dia menyatakan telah mengantikan kedudukan Let Kol Djamin Gintings  sebagai Panglima TT-I  karena itu pulalah Kota Medan  mlam berkeliaran  motor-motor berlap[is Baja  dan mengepung Staf Kwartier  dimana let KolDjamin Ginting bekerja.

Karena Itulah Let.Kol Djamin Ginting  terpaksa mengungsi  pada sebuah desa  didaerah Karo dan Mayor A.Manaf Lubis mengerahkan  anak buahnya dari Pematang Siantar untuk mengempur Kota Medan  pabila Let.Kol. Sugih Arto tidak menyerah ,kembali apa yang dipegangnya .

KASAD muncul dan  berakhirlah peristiwa ini , ia dimutasikan ke  Jakarta.karena mereka terlibat.

Juga Pasukan Sektor FF dibawah komando Kapten Jusuf  dipindahkan ke Jawa, karena terlibat pengepungan Staf Kwartier  untuk menangkap Let.Kol Djamin Ginting dan Let.Kol Sugih Arto kembali menjabat komandan KMKB Medan yang  yag belakangan dipindahkan ke Bandung,  serta Let.Kol.Djamin Gintings  pulang masuk ke Medan kembali setealh pasukan RPKAD didatangkan dari Jakarta.

 

 

 

 

 

 

19 Oktober 1957

 

Saya merasa perlu menyampaikan laporan tentang situasi terakhir di Aceh dan usul-usul mengenai penyelesaian masalahkepada Pemerintah Pusat.

 

Laporan dan usul itu saya buat dalam bentuk Memorandum Mengenai Penyelesaian

Masalah Keamanan di Provinsi Aceh, yang sifatnya sangat rahasia.

 

Konsep Memorandum itu dikerjakan oleh Mayor A.Sani dan Achmid Abdullah berdasarkan petunjuk saya. Memorandumitu diketik di bawah pengawasan ketat SekretarisPenguasa Perang, A. K. Abdullah, dan dibuat sebanyak

5 (lima) eksemplar.

 

Masing-masingnya disampaikan

kepada Presiden Soekarno, Perdana Menteri Ir. Djuanda,KSAD/Penguasa Perang Jendral AH Nasution, Wakil KetuaDewan Nasional Ruslan Abdulgani dan satu eksemplaruntuk saya sendiri.

 

Memorandum itu terdiri dari lima bagian,memuat pendahuluan, laporan keadaan, pendapat-pendapat,kesimpulan dan penutup.

 

Agar memorandum itu sampai ke tempat yang dituju,setelah mempersiapkan segala sesuatunya, maka saya,Gubernur Ali Hasjmi dan beberapa staf berangkat ke Jakarta

menemui Presiden, Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri,KSAD dan beberapa pejabat lainnya. Saya juga harushadir dalam sidang Kabinet Istimewa.

 

 

Dapat saya terangkan juga, bahwa sebelum kamimembuat memorandum itu, Perdana Menteri Ir. Djuanda sudah berkunjung ke Aceh,

 

 yaitu tanggal 19-25 Oktober1957,

 

dengan membawa beberapa Menteri, di antaranyaMenteri Agama K. H. Ilyas, Menteri Sosial Mulyadi JoyoMartono, Menteri PUD Ir. Pangeran M. Noor, dan MenteriAntar Daerah Dr. Ferdinan Lumban Tobing.

 

Waktu itu,

Perdana Menteri Ir. Djuanda tidak hanya berkunjung ke Kutaraja, tetapi beliau sempat berjalan hampir ke seluruhAceh, antara lain ke Takengon, Lhok Seumawe, Langsa,

 

Kuala Simpang dan Rantau Kuala Simpang. Dengandemikian beliau dapat melihat apa yang sedang dialamioleh rakyat Aceh dengan semua penderitaannya. Tidakmengherankan ketika saya membawa missi ke Jakarta, beliau langsung menyuruh memaparkan apa yang terjadi diAceh.

(syamaun Gaharu)

 

Akhir Nopember 1957

MUNAS selanjutnya diikuti dengan Musyawarah Pembangunan Nasional (MUNAP) karena Usaha Pemerintah untuk penyelesaian persengakatan dengan Daerah yang bergolak dalam MUNAS tidak membawa hasil  sehingga  pergolakan-pergolakan didaerah telah meningkat kearah untuk mencetuskan suatu pemberontakan.

 Hal ini terbukti dengan didapatkan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Penolakan Pergolakan di Sumatera telah ditunggangi oleh petualang politik dan militer yang meningkatkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memberontak.

Didaerah yang bergolak telah nampak persiapan-persiapan dibidang militer dengan melakukan barter memasukkan senjata,mengadakan latihan  militer  dikalangan Mahasiswa dan Pegawai negeri, mengadakan kampanye Politik dan menghasut Rakyat  untuk memusuhi Pemerintah Pusat  yang sah serta menghasut untuk mengadakan aksi pemberontakan

(Ahmad Yani)

 

Titik yang tertinggi daripada Musyawarah nasional itu adalah dalam arti penyelesaian antara Dwitunggal danPersoalan Angkatan darat.

Dalam persoalan Angkatan darat dibentuk Panitia 7 dan dalam persoalan Dwitunggal timbulah statement bersama Sukarno-Hatta yang kemudian dioper oleh Parlemen dengan membentuk Panitia 9

Panitia 7 Akan Adakan Amnesti Umum

Panitia 7 pun tidak mempunyai status dalam hokum Negara kita tetapi dalam susunannya dimana duduk Dwitunggal sendiri,diharapkan bahwa keputusannya itu akan ditaati oleh semua.Maka tentu sebagai badan yang timbuldari suatu kompromi ,keputusannyapun merupakan hasil Kompromi.

Oleh aktiviteit dari anngota Panitia 7 akhirnya timbul sesuatu yang disebut Rangka Penyelesaian  yang telah diputuskan dalm bulan November .

 

Dalam rangka penyelesaian itu disebut bahwa kan diadakan Amensti Umum kepada semua Pelangaran Hukum dan Disiplin yang bercorak Politik yang telah terjadi dalam Pergolakan Politik itu akan ditanyakan apakah akan mau menjadi Militer selanjutnya ,apakah akan jadi Politikus.

Kalau akan jadi militer maka pada saat itu kembalilah kepada Disiplin dan Hukum Militer.Kalau mau jadi Politikus silahkan meninggalkan Angkatan Perang dengan Pensiun yang terhormat.

Kemudian berhubung dianggap Pimpinan Angkatan darat dianggap kurang bijaksana selama ini dalam rangka itu diputuskan membentuk suatu Dewan Militer yang dimana akan dibahas hal-hal pokok untuk Kebijkasanaan penyelesaian Angkatan darat, selanjutnya yaitu mengalihkan Tentara itu kepada yang disebut Tenra regu lain.

Dan di Dewan Militer itu dimaksukan akan didudukan mereka yang telah berperistiwa-peristiwa itu  dan yang diberi Amensti dan akan  setia kembali sebagai militer untuk mengabdi kepada tentara kita

Inilah rangka yang telah diputuskan Panitia 7.Keputusan ini tentu sangat berat dan dapat kita ketahui  lebih dulu bahwa Panitia 7 akan menghadapi dalam soal ini Kesulitan-kesulitan dari mereka yang tegas tetap berdiri diatas dasar Hukum dan Disiplin yang tidak bisa menerima ini.

Dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa dipihak lain daripada yang bermula juga tidak dapat menyetujui kepada cara Musyawarah Nasional

yang lalu  juga tidak dapat menerima Keputusan ini sehingga dari pihak hokum yang lainpun sudah dapat kita perhitungkan dengan tegas bahwa sejumlah Perwira-Perwira Menengah tidak dapat menerima keputusan itu.

Jadi dapatlah kita lihat Keputusan Kompromi yang semacam itu berarti mengorbankan suatu pihak ujung dan dilain pihak ujung tidak dapat mengikuti itu.Yang satu karena tegas atas dasar hokum dan disiplin , yang satu karena tegas Musyawarah 100 % .Jadi dapat kita perhitungkan lebih dahulu kemungkinan  yang semacam itu.

(Pidato A.H.Nasution di Garnizun Jakarta Feb 1958)

 

30 November 1957.

 

 

Cover buku peristiwa cikini(Dr Iwan)

(Infomasi lengkap baca pad CD-Rom Dr iwan “Koleksi sejarah Indonesia 1957)

 

Kisah peristiwa cikini dapat dibaca dalam buku peristiwa cikini koleksi Dr Iwan yang ilustrasi sampulnya diatas.

 

 

 

Bung Karno ikut di stand menembak sesaat sebelum terjadinya peristiwa cikini(Dr Iwan)

 

Terjadi Peristiwa Cikini.

 

 Presiden Soekarno digranat ketika sedang menghadiri acara sekolah anaknya di Perguruan Cikini

 

 

Usaha pembunuhan Presiden gagal, tapi banyak siswa jadi korban.Soekarno marah.

 

 Sampai di Istana, ia berkata kepada wartawan, pelakunya adalah kami.

 

Zulkifli Lubis, rekan kami yang dikenal ahli intelijen, dituding sebagai dalang utama.

 

(Ventje Samual)

 

 

 

 

Akhir Nopember 1957

 

Namun niat baik itu menjadi mentah ketika terjadi “Peristiwa Cikini di akhir November 1957, sehingga segala sesuatu yang diupayakan sebelumnya menjadi buyar dan pada saat yang sama teror, intimidasi dan fitnah makin tak terkendali.

 

Sejumlah pemimpin terpaksa menyelamatkan diri keluar Jakarta dan bergabung dengan dewan-dewan perjuanagan di daerah yang dipelopori oleh kelompok militer Sumatera Tengah (Kol. Ahmad Husein) dengan mendirikan Dewan Banteng, kemudian disusul oleh Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Kol. Burlian), Dewan Gajah di Sumatera Utara (Kol. Simbolon), Dewan Lambung Mangkurat dan Permesta di Sulawesi (Kol. Ventje Samual).

Dengan pelembagaan gerakan protes menentang Jakarta ini, polarisasi pertentangan pusat dan daerah dan sebaliknya semakin mendekatkan daerah ke tubir jurang perpecahan yang lebih dalam.

(DR Mestika Zed)

 

1 Desember 1957

 

Panitia 7 Beku Berhubung Peristiwa Cikini

Panoitia 7 dari Musyawarah Nasional beku karena Peristiwa Cikini, peristiwa percobaan pembunuhan  presiden sukarno  dalam rangka usaha-usaha politik Setelah  berlampau 24 jam ditangkap sejumlah dari merekaPelaksana dari pembuhunan tersebut.

Maka sudah dapat jelas bahwa usaha itu bukan satu kali tau usaha yang berdiri sendiri.tetapi rentetan Usaha sejak dulu, yaitu terror dan pengranatan –pengranatan yang telah berlaku di Ibukota ini dan dilakukan oleh Golongan yang sama,orang-orang yang sama, yang dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis.

Inilah ketentuan yang didapat dari pemeriksaan itu, bahkan dari pemeriksaan itu kita dapat melihat  lebih luas apa yang telah kita hentikan.

Seperti telah diketahui Musyawarah Nasional yang telah dihentikan ,penangkapan-penangkapan dan tindakan lebih lanjut dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ,bahkan sejumlah besar dari orang-orang yang telah tersangkut dalam tindakan-tindakan sebelumnya telah dilepaskan.

Yang dengan ini, kita kembali kepada taraf , kit kembali menangkapi, kembali harus bertindak.

Seperti diketahui Panitia 7 maupun Pemerintah berpendirian yang sama bahwa Peristiwa Cikini dan yang bersangkutan dengan itu tidak dimusyawarkan tetapi ditindaki dengan hokum militer,

Tidak ada satu orangpun dari Panitia 7 yang ingin bermusyawarah Peristiwa itu.Tetapi pemeriksaan dari itulah membawa kita kepada perdoalan-persoalan yang lebih luas. Seperti yang saya katakan, dimana kita melihat sejumlah senjata yang ditangkap dari sumatera selatan ke Jakarta yang digunakan dalam teror-teror disini yang sampai sekarang belum dapat kita tentukan siapa-siapa dari sumatera selatan yang bertanggung jawab tentang pembawaan senjata-senjata ke Jakarta.

Begitu juga kemudian  bahwa mereka yang tersangkut dalam komplot ini yang antara lain Kolonel Zulkifli Lubis dm lain-lain  yang bersifat preman, sudah dapat melarikan diri dari jkarta melalui sumatera selatan dan terus ke Sumatera tengah.sehingga menimbulkan persoalan baru dimana KASAD telah mengeluarkan Perintah menankap semua yang tertuduh dalam soal itu, bahwa ada Pejabat-Pejabat didaerah itu yang membantu kepada mereka, ini sehingga menimbulkan persoalan yang baru.

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

Amnesti Umum Tak Jadi Karena Peristiwa Cikini

Pekerjaan Panitia 7 setelah peristiwa Cikini terpaksa dibekukan  dan amnesty umum tidak bisa diteruskan,karena tidak ada dikalangan kita maupun dalam masyarakat yang dapat membenarkan  bahwa jmereka yang berbuat itu akan diamnestikan ,tapi harus ditindaki menurut hokum , yang saya harap setelah itu ditangan Jaksa selekas mungkin memang secara hokum diselesaikan, begitu juga lain-lain peristiwa yang berhu ung dengan itu, karena seperti yang saya katakana semua  satu rentetatan.

Pembunuhan terhadap kepala Negara dan pemeriksaan ternyata bukan sekali itu saja diusahakan.Selama Musyawarah Nasional Pembangunan berkali-kali diusahakan tetapi gagal dan juga pada peristiwa-peristiwa sebelumnya begitu juga dapat  kita ketahui usaha pembununahan terhadap diri saya sendiri.

Dengan demikian timbul kesulitan-kesulitan berhubung dengan penahanan dan pemeriksaan dari mereka yang tersangkut, ini termasuk Lubis Cs.dan Preman-premannya yang kebetulan dapat lolos ke Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah   tidak dapat diurus berhubung adanya pejabat yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka.

Jandi memang dalam hubungan itu kita masih belum dapat melaksanakan tindakan sebagaimana mestinya.

Sementara itu juga Panitia 9 dalam mencari bentuk resmi kerjasama dwitunggal  pada saat Presiden berangkat keluar negeri dalam laporannya yang telah diumumkan  juga disurat kabar belum dapat dicapai sesuatu pendirian dalam soal ini. Memang adalah soal yang sulit dimana kita melihat 2 pendirian yang berbeda pada waktu itu banyak pendirian itu tentu yang berbeda.

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

Saya kaget, dan saya suruh orang mencari Lubis. Dia bilang, ”Bukan saya. Kalau saya, mana mungkin gagal?”

 

Maksudnya, jika Lubis yang merencanakan, Soekarno pasti tewas.

 

Terus terang, tudingan ini lucu. Untuk apa kami mengacaukan sendiri usaha kami di Munas yang sedang di atas angin?

 

Akibat peristiwa itu, kami yang sedang menghadiri Musyawarah Pembangunan sempat ditahan. Rencana mengumumkan pelaksanaan hasil Munas,

 (Ventje Samual)

 

Dokumen Lubis

Satu alternatif adalah yang dikatakan membikin front yang lebar  antara daerah yang bergolak , dimana daerah yang begolak  itu  marterieel berdiri sendiri , artinya tidak bergantung pada Pusat , sambil menyerang  macht concentratie di Pusat dalam dokumen itu adalah Kepala Negara dan Pimpinan Angkatan darat sebagai landasannya, dengan cabinets ebagai landasan hukumny dan Dewan Nasional sebagai landasan  penghimpunan tenaga .

Disitu disebut juga  alternative yang kedua  yaitu membentuk  Negara  yang  lain dan  Pemerintah  yang lain sebagai move tactisch yang maksimum dikatakan.

Dalam suasana  keragu-rahuan dan simpang siur berita itu disitulah Penerangan Angkatan Darat mengumumkan isi daripada dokumen ini yang dokumen  ini didapat dari seorang  penjabat Polisi yang tertangkap  dalam komplot Lubis Cs itu.

Dengan itu memang jelas apa yang akan terjadi  sehingga kemudian  kira mengetahui  adanya rapat di Sungai dareh pada tanggal 9 Januari  dimna hadir Panglima TT II,Komandan KDMST,Overste samual,para Kolonel yang pada waktu itu  berperistiwa seperti Kol simbolon, Dahlan Djambek, Bung Natsir, Sumitro dlll lagi yang tentu sduah banyak kita denagr nama-nama itu dimana persoalan  ini dibicarakan.

Pemerintahdan Pimpinan Angkartan darat tidak mengumumkan  seluruhnya apa yang menjadi pembicaraan disitu dan apa yang menjadi  pembicaraan disitu dan apa telah kita tangkap sebagai laporan.

Akan tetapi dapat kita apsti  bahwa satu hal yang penting disini  denag konsep yang disebut dalam dokumen  tadi itu  diketemukan lagi menjadi acara disitu tentang pembentukan suatu Pemerintahan yang lain.

Rapat itu dimana juga hadir Kol Lubis yang sudah diperintahkan untuk menangkapnya berhubung peristiwa Cikini membawa sesuatu  konflik situstie yang baru di Sumatera Tengah

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

Saya suruh mencari Zulkifli Lubis dan ketika ditanyakan apakah ia terlibat peristiw Cikini, jawabanya bila saya terlibat pasti Presiden sukarno sudah mati

 

(Ventje Samual)

 

 

1957

 

Peristiwa penggranatan tanggal 30 November 1957 atau lebih dikenal dengan sebutan Peristiwa Cikini, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari skenario CIA. Walaupun bukti dalam peristiwa yang menewaskan 11 orang dan 30 lainnya cedera masih simpang-siur, tetapi indikasi keterlibatan CIA sangat jelas.

 

Pengakuan Richard Bissell Jr, mantan Wakil Direktur CIA bidang Perencanaan pada masa Allan Dulles, kepada Senator Frank Church, Ketua Panitia Pemilihan Intelijen Senat tahun 1975, yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, membuktikan itu.

 

Ia menyebut sejumlah nama kepala negara, termasuk Presiden Soekarno, untuk “dipertimbangkan” dibunuh. Bagaimana kelanjutannya, ia tidak mengetahui. Bung Karno sendiri yakin CIA di belakang peristiwa ini. David Johnson, Direktur Centre for Defence Information di Washington, juga membuat laporan sebagai masukan bagi Komite Church.

Peristiwa Cikini yang dirancang Kolonel Zulkifli Lubis, yang dikenal sebagai pendiri intelijen Indonesia, bukanlah satu-satunya upaya percobaan pembunuhan atas Bung Karno. Maukar, penerbang pesawat tempur TNI AU, juga pernah menjatuhkan bom dan menghujani mitraliur dari udara ke Istana Presiden.

 

Presiden Eisenhower sendiri memutuskan dengan tergesa persiapan invasi ke Indonesia sepekan setelah percobaan pembunuhan yang gagal dalam Peristiwa Cikini. Ia makin kehilangan kesabaran. Apalagi peristiwa itu justru makin memperkuat dukungan rakyat pada Bung Karno.

 

 

Ketegangan Bung Karno dengan Gedung Putih mulai mengendur setelah Presiden JF Kennedy terpilih sebagai Presiden AS. Ia malah mengundang Bung Karno berkunjung ke Washington. Dalam pandangan Kennedy, seandainya pun Bung Karno membenci AS, tidak ada salahnya diajak duduk bersama. Kennedy yang mengutus adiknya bertemu Bung Karno di Jakarta, berhasil mencairkan hati proklamator ini hingga membebaskan penerbang Allan Pope.

Begitu Kennedy tewas terbunuh, suatu hal yang membuat duka Bung Karno, hubungan Jakarta-Washington kembali memanas. Penggantinya, Presiden Johnson yang disebut-sebut di bawah “todongan” CIA, terpaksa mengikuti kehendak badan intelijen yang “mengangkatnya” ke kursi kepresidenan. Pada masa ini pula seluruh kawasan Asia Tenggara seperti terbakar.

CIA yang terampil dalam perang propaganda, kembali menampilkan watak sesungguhnya. Fitnah dan berita bohong mengenai Bung Karno diproduksi dan disebar melalui jaringan media massa yang berada di bawah pengaruhnya. Tujuannya mendiskreditkan proklamator itu. Hanya di depan publik menyatakan gembira atas kebebasan Allan Pope, tetapi diam-diam diproduksi berita bahwa kebebasan itu terjadi setelah istri Allan Pope berhasil merayu Bung Karno. Sedang pengeboman istana oleh Maukar, diisukan secara sistematis sebagai tindak balas setelah Bung Karno mencoba menggoda istri penerbang itu.

CIA terus melakukan berbagai trik perang urat syaraf mendiskreditkan Bung Karno. Termasuk di antaranya Bung Karno berbuat tidak senonoh terhadap pramuria Soviet dalam penerbangan ke Moskwa. Jauh sebelum itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan CIA pada masa Allan Dulles, pernah meminta bantuan Kepala Kepolisian Los Angeles untuk dibuatkan film cabul dengan peran pria berpostur seperti Bung Karno.

Dalam satu artikel di majalah Probe, Mei 1996, Lisa Pease yang mengumpulkan berbagai arsip dan dokumen, termasuk dokumen CIA yang sudah dideklasifikasikan, menyebut yang terlibat dalam pembuatan film itu Robert Maheu, sahabat milyarder Howard Hughes, serta bintang terkenal Bing Crosby dan saudaranya.

Lantas apa akhir semua ini?

(penasukarno.web blog

 

1 Desember 1957

 

Moh Hatta

 

Akhirnya yang dicemaskan para pemimpin di daerah terjadi juga, Bung Hatta mengundurkan diri pada bulan Desember 1957

(oetoesan melajoe)

 

 

1 Desember 1957

makin mencuat adanya perbedaan pandangan antara Mohammad Hatta dengan Soekarno yang berujung pada pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1957.

 (gungun Gunawan)

 

2 Desember 1957.

 

Sebagai lanjutan musyawarah Nasional , bulan Desember 1957 di Jakarta diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan.

 

Musyawarah-musyawarah ini tidak berhasil mendapatkan cara penyelesaian masalah daerah-daerah yang membangkang terhadap pemerintah Pusat.

 

Kegagalan ini antara lain disebabkan tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono, tidak diikutsertakan dalam pimpinan pemerintahan.

 

 Selain itu daerah-daerah yang bergolak melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa politik pemerintah Pusat mengarah kepada komunisme.

(ventje Samual)

 

 

Persoalan Barter

Persoalan barter sejak kurang lebih satu tahun ini telah merugikan republic Indonesia rata-rata setiap bulan 40 juta dolar. Memang bafter ini buat taraf pertama kita bisa memberikan perbaikan buat daerah yang tersangkut.

 

 

Harus diakui prosedur untuk memasukkan barang-barang  Pembangunan melalui Birokrasi yang sentral di Pusat selama ini sangat sulit buat  daerah-daerah, sehingga dengan jalan Barter mereka mengharapkan langsung bisa mendapatkan alat-alat  yang dibutuhkan dari luar negeri.

Akan tetapi lambat laun barter itu akan merugikan bukan saja seluruh Negara tapi daerah itu sendiri karena dengan barter  itu devisen hilang sama sekali, salah satu sumber dari Negara.

 

Kedua,macam-macam bea  dan Cukai, TPI,bukti eksport dan lain lain yang merupakan penghasilan dari Negara , yang penting dengan  sendirinya hilang dan buat daerah itu sendiripun,karena ini dijual keluar Negara dengan nama partikulir maka penjual-penjual itulah yang membawa dipasaran diluar negeri sehingga pembelinya dari luar negeri yang mempunyai kedudukan  menentukan  sehingga kita  dapat mengetahui barang-barang yang dimasukkan 

 

akhirnya juga  merugikan  terlalu mahal  kita bawa atay kualiasnya  kurang baik dan lain-lain.

Jadi bagaimanapun  juga barter  itu harus  diakhiri dan kalau dilihat  dari segi Pemerintah  sekian puluh juta dolar  tiap bulan yang  kehilangan,dapat dimegerti bagaimana  merosotnya Pendapatan Negara  sampai sekarang  ini karena itu  Pemerintah memutuskan  melarang Barter  dan Angkatan Perang  dan Polisi  diperintahkan mengambil tindakan

 

Pemerintah Buka Jalan Lain

Pemerintah membuka jalan lain, ialah dengan jalan kecuali melaksanakan perimbangan keuangan  buat daerah,juga memberikan sejumlah daripada hasil bea cukai dan devisen eksport,tiap-tiap daerah langsung  buat keperluan daerah itu. Dengand emikian diberkan satu jalan lain,bahwa secara langsung mereka mendapat hasil-hasil itu karena itulah saya berkeliling kedaerah-daerah untuk menyusun BDP-BDP,kantor import/eksport dan lain lain dengan Kementerian-kementerian yang tersangkut supaya selekas mungkin dipenuhi kebutuhan ini.

 

 Persoalan Baru

Timbul lagi persoalan yang baru yaitu keputusan Pemerintah untuk memecat  perwira-perwira  yang secara  pokok telah melanggar norma-norma militer, sudah diketahui  bahwa ini tidak dapat diterima  oleh sejumlah Perwira  yang berperistiwa itu,karena itu dalam meningkat-ningkatnya itu jelas danlah kita melihat salah satu  ketentuan , baik dalam masalah Dwi Tunggal , baik soal  penyelesaian  Angkatan Darat,baik yang disebut soal Pusat dan Daerah itu, dalam suasana  demikianlah  timbul masalah yang baru, yaitu masalah didesas-desuskannya  pembentukan suatu Negara yang baru atau Pemerintah yang baru di Sumatera.

Berita yang pertama kita terima adalah dari Radio Belanda Hilversum, yang telah mengumumkan keseluruh dunia akan digulingkannya Presiden dan dibentuknya Pemerintah yang baru dan bahkan  timbulnya Negara  Sumatera yang merdeka.

Dengan mulainya  Radio Hilversum mengumumkan ini maka ramailah  masyarakat membicarakan persoalan ini.

Begitu juga suatu interview  daripada Simbolon dengan wartawan Amerika, yang mengatakan kalau komunis mengoper Pemerintahan di jawa, kami akan membentuk  Pemerintahan yang baru di Sumatera.

Berita-berita  ini disebarkan diseluruh dunia dan digunakan oleh musuh-musuh kita untuk menyerang kita  dalam lapangan perang  urat syaraf dan perang politik.

Berita itu tidak segera dapat kita men-evalueer isi yang sebenarnya,akan tetapi kemudian berhubung banyak keragu-raguan , maka pimpinan Angkatan Darat merasa perlu mengumumkan suatu dokumen yang terkenal ,dokumen Lubis,dimana dalam cita-cita nenperhjuangkan tindkan mereka itu telah dengan jelas dirumuskan 2 alternatif yang tentu sudah dibaca disurat kabar.

 

 

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

 3 Desember 1957

 

 

 di forum kabinet, bubar. Wakil Perdana Menteri Leimena mengumumkan bahwa segala keputusan Munas dibekukan.

 

(ventje samual)

 

 

7 Desember 1957

TANGGAL 7 Desember 1957, pukul 19.39, Laksamana Felix Stump, panglima tertinggi Angkatan Laut (AL) AS di Pasifik, menerima perintah melalui radiogram dari Kepala Operasi Angkatan Laut (AL) Laksamana Arleigh Burke. Isinya, dalam empat jam ke depan gugus satuan tugas di Teluk Subic, Filipina, bergerak menuju selatan ke perairan Indonesia. “Keadaan di Indonesia akan menjadi lebih kritis,” demikian salah satu kalimat dalam radiogram tersebut.

 

Kesibukan luar biasa segera terlihat di pangkalan AL AS. Malam itu juga satuan tugas dengan kekuatan satu divisi kapal perusak, dipimpin kapal penjelajah Pricenton, bergerak mengangkut elemen tempur dari Divisi Marinir III dan sedikitnya 20 helikopter. “Berangkatkan pasukan, kapal penjelajah dan kapal perusak dengan kecepatan 20 knots, yang lainnya dengan kecepatan penuh. Jangan berlabuh di pelabuhan mana pun,” bunyi perintah Laksamana Burke.

 

Inilah keadaan paling genting, yang tidak sepenuhnya diketahui rakyat Indonesia. Perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat, antara mereka yang pro dan kontra Jenderal Nasution, serta yang tidak menyukai Presiden Soekarno, mencapai titik didih.

 

 

Pada saat yang sama, beragam partai politik ikut terbelah memperebutkan kekuasaan.

 

 

Kabinet jatuh bangun. Usianya rata-rata hanya 11 bulan. Paling lama bertahan hanyalah Kabinet Juanda (23 bulan), yang merupakan koalisi PNI-NU.

 

Situasi memanas menjalar ke daerah, benteng terakhir para elite politik di pusat. Daerah terus bergolak. Pembangkangan terhadap Jakarta dimulai sejak militer menyelundupkan karet, kopra, dan hasil bumi lainnya.

 

Militer Indonesia yang lahir dan berkembang dari milisi berdasarkan orientasi ideologi pimpinannya, bukanlah jenis pretorian. Mereka tetap kepanjangan dari parpol, entah itu PNI, PSI, Masyumi, PKI, dan seterusnya.

 

Terlalu kekanak-kanakan jika dikatakan tindakan sekelompok perwira mengepung Istana Bogor dan mengarahkan meriam pada 17 Oktober 1952 sebagai ekspresi ketidakpuasan semata, dan bukan percobaan “kudeta” terselubung.

 

Demikian pula ketika Kolonel Zulkifli Lubis mencoba menguasai Jakarta, sebelum kemudian merencanakan pembunuhan atas Presiden Soekarno dalam Peristiwa Cikini, dengan eksekutor keponakan pimpinan salah satu parpol.

 

Bagi Gedung Putih, inilah saat tepat melaksanakan rencana tahap III, yaitu intervensi militer terbuka ke wilayah RI.

 Presiden Soekarno harus tamat segera.

 

 CIA di bawah Allen Dulles telah mematangkan situasi. Melalui jaringannya di Singapura, Jakarta, dan London, sebagaimana dikemukakan Audrey R Kahin dan George McT Kahin dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia,

 

Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, agen-agen CIA berulang kali melakukan kontak khusus dengan Sumitro Djojohadikusumo, pencari dana untuk pemberontakan tersebut. Demikian pula dengan para perwira pembangkang seperti Kolonel Simbolon, Kolonel Fence Sumual, dan sejumlah perwira dan tokoh parpol lainnya.

 

Namun, ketika perintah menggerakkan elemen Armada VII dikeluarkan, keputusan itu tampak tergesa-gesa yaitu kurang dua jam setelah pembicaraan melalui telepon antara Presiden Eisenhower dengan Menlu John Foster Dulles. Itu sebabnya ketika gugus tugas AL di Teluk Subic bergerak, barulah kedua tokoh ini sadar atas alasan apa intervensi nantinya dilakukan.

(penasukarno web blog)

 

 

 

17 Desember 1957

17 Desember 1957,  keadaan itu ditingkatkan menjadi keadaan bahaya tingkat keadaan perang.

(gungun gunawan)

20 Desemb er 1957

Reuni Militer Pejuang Di Salido

 

*ill pemuka  PRRI di Sumatera Barat

Dari kiri  ke kanan Kol Dahlan Djambek, Letkol Ahmad Husein,Burhanuddin Harahap, Kol. Maludin Simbolon,  Syafei dan lain lain.

 

Pada tanggal  20 Desember 1957, di sebuah kota kecil di Pesisir Barat pantai Sumatera yang bernama Salido(ada tambang emas saat masa hindia belanda disana ,dekat kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan SUMBAR-Dr Iwan s),

 berlangsung suatu iding reuni para militer pejuang yang tergabung dalam Resimen IV Divisi Banteng Sumatera Tengah.

 

 Reuni tersebut menghasilkan dan membentuk suatu badan organisasi yang dinamai “Dewan Banteng” dengan tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel M. Simbolon dan lain-lain sebagai para atasan dan penggeraknya.(ventje Samual)

 

 Salido saat ini , dulu terkenal dengan  Tambang Masnya masa Hindia belnda, dan  kemudian Bukit Langkisau dengan lagunya yang diciptakan Lagu ini diciptakan oleh (alm) Huriah Adam dan dulu dipopulerkan oleh penyanyi Lily Syarief dan Elly Kasim

 

23 Desember 1957

Pemerintah Inggris, sekutu terdekat AS, sempat terperanjat dan menolaknya, sehingga kapal-kapal perang tersebut kembali ke pangkalannya.

 

Namun, setelah lobi-lobi intensif, tanggal 23 Desember 1957 PM Harold Macmillan menyetujuinya dan membentuk kerja sama operasi untuk Indonesia.

(penasukarno web blog)

 

 

Akhir Tahun 1957

Di akhir tahun 1957 terjadi pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda dan dinasionalisir menjadi badan-badan usaha milik negara.

Tentara yang dianggap mempunyai sumber daya manusia yang lebih siap, masuk mengambil posisi-posisi penting penanganan badan-badan ekonomi eks Belanda itu.

 Peran dadakan itu menimbulkan banyak ekses. Salah satu eksesnya adalah terjunnya para perwira ke dalam dunia uang dan bisnis, dan saat itu menjadi awal keterlibatan mereka dalam dunia korupsi.

Ekses lain, terjadi saling intrik karena perebutan posisi, di antara para perwira itu sendiri.

Para perwira ini ternyata gagal menjalankan institusi-institusi ekonomi tersebut dengan baik diukur berdasarkan skala kepentingan umum.

Namun pada sisi lain yang pragmatis, harus diakui bahwa dari posisi-posisi di institusi ekonomi itu, tentara berhasil menghimpun dana-dana yang kemudian difaedahkan dalam berbagai aktifitas yang sesungguhnya tak lain adalah kegiatan politik praktis dan tak terlepas dari skenario kekuasaan, selain untuk ‘kenyamanan’ hidup bagi sejumlah perwira.

Salah satu institusi yang paling strategis ialah sektor perminyakan. BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij) diambil alih dan diserahkan kepada perwira-perwira tentara dan akhirnya menjadi cikal bakal Pertamina (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) –yang merupakan hasil peleburan Pertamin dan Permina.

(gungun Gunawan)

Syekh Muhammad Sa’id Al Khalidi Bonjol

Dizaman pergolakan PRRI sekitar tahun1957 beliau pernah berkebun di seberang Lubuk Mantuang, dekat Sawah Nangguang tempat kelahiran beliau.

Diwaktu itu ada sebatang pohon beringin yang dianggap angker oleh masyarakat ditepi Lubuak Mantuang tersebut, ditebang oleh beliau bersama murid2nya dan seterusnya ditanami dengan padi dan sayur sayuran.

 Disamping untuk mendapatkan hasil tani, beliau ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh mempercayai hal hal tahayul karena yang demikian bisa menjurus kepada syirik. Hal itu menurut beliau sangat bertentangan dengan Al qur’an dan Hadits. Berenang juga sering beliau lakukan.

 

Sebelum shalat zuhur, beliau berenang sambil menangkap ikan untuk kebutuhan makan siang di Lubuk Mantuang.

 Pernah suatu hari sesudah shalat Idul Adha di mesjid Padang Baru, sorenya beliau mau pergi ke kampung Sawah Nangguang dimana isteri beliau Hajah Saleha dan anak cucunya tinggal saat itu (pergolakan PRRI).

Beliau membawa daging kurban yang sudah dimasak dalam periuk. Dari siang hari sampai sore hujan sangat lebat, tiba tiba air sungai banjir sangat deras sekali.

Orang tidak ada yang berani menyeberang. Beliau menyuruh mencari batang pisang beberapa potong kepadi muridnya, namanya Rasyu untuk dibuat pelampung.

Setelah rakit tersebut siap dia berenang ke seberang dengan cucu beliau duduk diatas pelampung tersebut yang dibuat seperti rakit sampil memegang periuk berisikan daging. Berkat keterampilan dan keberanian beliau, Alhamdulillah selamat keseberang. Ini menunjukan beliau mempunyai keberanian dan perhitungan yang tinggi wujud daripada kepercayaan beliau kepada Maha Pencipta walaupun saat itu umur beliau sudah lebih 70 tahun.

KELUARGA DAN ANAK – ANAK BELIAU Sebagai imam dan guru besar agama atau seorang shufi yang terkemuka, Syeikh H. Muhammad Said Al Khalidi Bonjol, saat masa kehidupan beliau, penuh dalam masa pergolakan, penjajahan, dan kejahiliyahan sehingga beliau sering berpindah pindah dari suatu daerah ke daerah lain.

(typepad web blog).

 

When these demands were not met by the Central Government, they began to rebel and by early 1957, they had taken control of Governance in Sumatra by force.

 

 

Subversion as a Foreign Policy
The secret Eisenhower and Dulles
debacle in Indonesia
New York: The New Press, 1995.

George Kahin has taught at
Cornell University since 1951 and
is one of the leading scholars
of Southeast Asian history

 
     

Review by Publishers Weekly

 

In 1957,

 President Eisenhower, his secretary of state, John Foster Dulles, and the CIA — unbeknownst to Congress or to the American public — launched a massive covert military operation in Indonesia.

Its aims were to topple or weaken Indonesia’s populist President Sukarno, viewed as too friendly toward Indonesia’s Communist Party, and to cripple the Indonesian army.

The CIA, run by Allen Dulles, the brother of the secretary of state, funneled financial support and weapons to rebel colonels on the islands outside Java, seat of the government. In the ensuing civil war, thousands of civilians were killed; the Indonesian army put down the rebellion and crushed noncommunist political parties;

Sukarno’s centralized regime became more authoritarian and jettisoned parliamentary government. Historian Audrey Kahin, editor of the journal Indonesia, and Cornell professor of international studies George Kahin have written a disturbing, scholarly expose of a major covert operation that paved the way for the Indonesian army’s massacre of half a million people in 1965-66 with Washington’s support. The authors maintain that Indonesia’s communist party was essentially a homegrown nationalist movement and that the Eisenhower administration’s fears were misguided.

Review by San Francisco Chronicle