KOLEKSI SEJARAH INDONESI 1962

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1962

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

Ibu Ratna Sari Dewi Soekarno

 

(lahir dengan nama Naoko Nemoto (????? Nemoto Naoko?) di Tokyo, 6 Februari 1940; umur 71 tahun) adalah istri ke-5 Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia pertama.

Dewi menikah dengan Soekarno pada tahun 1962 ketika berumur 19 tahun dan mempunyai anak yaitu Kartika Sari Dewi Soekarno.

Dewi berkenalan dengan Soekarno lewat seorang relasi ketika Bung Karno berada di Hotel Imperial, Tokyo. Menjelang redupnya kekuasaan Soekarno, Dewi meninggalkan Indonesia. Setelah lebih sepuluh tahun bermukim di Paris, sejak 1983 Dewi kembali menetap di Jakarta.

Ketika berumur 19 tahun, Dewi Soekarno bertemu dengan Soekarno yang telah berumur 57 tahun sewaktu sedang dalam kunjungan kenegaraan di Jepang.

Sebelum menjadi istri Sukarno, ia adalah seorang pelajar dan entertainer. Ada gosip bahwa dirinya telah bekerja sebagai geisha, namun beliau telah berulang kali menyangkal hal ini. Dia mempunyai seorang putri bernama Kartika.

Setelah bercerai dengan Sukarno, Ratna Sari Dewi Soekarno kemudian pindah ke berbagai negara di Eropa termasuk Swiss, Perancis, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2008 ia menetap di Shibuya, Tokyo, Jepang, di mana dia tinggal di sebuah tempat yang luas dengan empat lantai dan penuh kenangan.

Ratna Sari Dewi Soekarno dikenal dengan kepribadiannya yang terus terang. Beliau sering disebut sebagai Dewi Fujin (??? ?? Devi Fujin, secara harfiah “Ibu Dewi” atau “Madame Dewi”). Nama lengkapnya adalah Ratna Sari Dewi Soekarno (??? ?? ??? ???? Ratona Sari Devi Sukaruno), tapi dia lebih sering disebut sebagai “Madame Dewi”. Dia membuat penampilan di media massa setelah Januari 2008 kematian suaminya penerus Soeharto, menyalahkan dia untuk melembagakan sebuah rezim represif dan menyerupai Despotisme Kamboja, Pol Pot.

Pada tahun 2008 Ratna Sari Dewi Soekarno menjalankan sendiri bisnis perhiasan dan kosmetik serta aktif dalam penggalangan dana. Terkadang dia tampil di acara TV Jepang dan menjadi juri untuk kontes kecantikan, seperti Miss International 2005 di Tokyo.

Pada bulan Januari 1992, Dewi menjadi terlibat di dalam banyak perkelahian dipublikasikan di sebuah pesta di Aspen, Colorado, Amerika Serikat dengan sesama tokoh masyarakat internasional dan ahli waris Minnie Osmeña, putri mantan presiden Filipina. Ketegangan sudah ada antara keduanya, dimulai dengan pertukaran di pihak lain beberapa bulan sebelumnya, di mana Dewi terdengar tertawa ketika Osmena menyatakan rencana politiknya, di antaranya adalah keinginan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden Filipina.

Aspen meludah yang konon dilaporkan oleh dipicunya sebuah kiasan yang dibuat oleh Dewi untuk Osmena di masa lalu yang kemudian memuncak dengan Dewi memukul wajah Osmena dengan memakai gelas anggur. Pukulan tersebut meninggalkan luka yang membutuhkan 37 jahitan. Dewi kemudian dipenjara selama 34 hari di Aspen untuk perilaku kacau setelah kejadian.

Pada tahun 1998, ia berpose untuk sebuah buku foto berjudul Madame Syuga yang diterbitkan di negara asalnya, di mana sebagian gambar yang ditampilkan ia pose-pose setengah bugil dan menampakan seperti tato. Bukunya untuk sementara tidak didistribusikan di Indonesia dan segera dilarang karena dengan banyak orang Indonesia merasa tersinggung dengan apa yang dianggap mencemarkan nama baik Sukarno dan warisannya

 

 

 

 

 

 

16 Mei 1962

Percobaan Pembunuhan Bung Karno Oleh DI/TII

Ajun Komisaris Besar Polisi Mangil Martowidjojo mengisahkan peristiwa tanggal 14 mei 1962 itu dalam buku Gerakan 30 September, pelaku, pahlawan dan petualang yang ditulis Wartawan senior Julius Pour, terbitan Kompas.


Komandan Detasemen Kawal Pribadi (DKP) ini baru menerima kabar dari Kapten (CPM) Dahlan. Laporan itu menyebutkan Kelompok Darul Islam merencanakan untuk membunuh Presiden Soekarno.


Saat itu Mangil memeriksa jadwal presiden Soekarno satu minggu kedepan. Mangil yakin, para pemberontak itu pasti akan menyerang Bung Karno saat sholat Idul Adha. Saat itu istana menggelar sholat Id, penjagaan relatif longgar dan semua pintu istana terbuka.

Maka Mangil bersiaga saat Idul Adha, Dia sengaja tidak ikut sholat Id. “Saya duduk enam langkah di depan bapak. Disamping saya duduk Inspektur Polisi Soedio, kami berdua menghadap kearah umat, sedangkan tiga anak buah, Amon Soedrajat, Abdul Karim dan Susilo pakai pakaian sipil dan berpistol duduk disekeliling bapak,” cerita Mangil.
Tiba-tiba saat ruku’, seorang pria bertakbir keras, dia mengeluarkan pistol dan menembak ke arah Bung Karno.


Refleks, semua pengawal berlarian menubruk Bung Karno. Amoen melindungi Bung Karno dengan tubuhnya.
Dor ! Sebutir peluru menembus dadanya Amoen terjatuh berlumuran darah.

Dor ! Pistol menyalak lagi. Kali ini menyerempet kepala Susilo. Tapi tanpa menghiraukan luka-lukanya, Susilo menerjang penembak gelap itu.

Dua anggota DKP membantu Susilo menyergap penembak yang belakangan diketahui bernama Bachrum. Pistol milik Bachrum akhirnya bisa direbut DKP. Bung Karno berhasil diselamatkan. Begitu juga dengan dua polisi pengawalnya, untungnya walau terluka parah, Amoen dan Susilo selamat.

Bung Karno juga menceritakan serangan ini dalam biografinya yang ditulis Cindy Adams. Beliau menyebutkan, berkali-kali Darul Islam mencoba membunuhnya. Mulai dari serangan pesawat udara, granat Cikini, dan akhirnya menyerang saat sholat Idul Adha. Bung Karno menilai mereka adalah orang-orang terpelajar yang ultrafanatik pada ideologi tertentu. Orang-orang yang mencoba membunuh Bung Karno di adili dan dihukum mati.

Namun belakangan Soekarno memberikan amnesti dan membatalkan hukuman mati tersebut.

“Aku tidak sampai hati memerintahkan dia dieksekusi,” kata Bung Karno.

(buku Gerakan 30 September, pelaku, pahlawan dan petualang yang ditulis Wartawan senior Julius Pour, terbitan Kompas)

 

 

Banjirnya uang dari Jepang, memberanikan tekad Soekarno menjadi tuan rumah Asian Games IV tahun 1962,

dengan sebuah stadion raksasa yang dianggap mewah sampai sekarang. Juga menyelengarakan pesta olah raga antara negara berkembang,

 

Stadion Utama Gelora Bung Karno sangat bersejarah bagi dunia olahraga Indonesia. Stadion ini digagas oleh sang proklamator Bapak Soekarno menyambut Asian Games keempat tahun 1962 sekaligus menjadi ruang terbuka hijau bagi warga Jakarta. Konsep atap stadion yang unik atau Bung Karno menyebutnya “Temu Gelang” layaknya cincin raksasa menjadi ciri khas stadion ini.

21 Juli 1962

Hingga pada 21 Juli 1962 Stadion Utama Gelora Bung Karno selesai dibangun dengan kapasitas mencapai 100 ribu  penonton. Stadion ini terdiri dari lapangan sepakbola dengan luas 105 x 70 meter yang dikelilingi oleh jalan lingkar luar (athletic tracks) sepanjang 920 meter.

Pada masa orde baru nama stadion ini dirubah menjadi Stadion Utama Senayan hingga tahun 1998 namanya kembali menjadi Stadion Utama Gelora Bung Karno melalui Surat Keputusan Presiden No. 7/2001. Sejumlah pertandingan olahraga internasional bersejarah pernah digelar di komplek Stadion kebanggaan masyarakat Indonesia ini

 

 

 

 

Pembukaan Asean Games oleh ketua KONI Sulatn hemangku Buwono didampingi presiden sukarno

 

 

 

 

 

.

Booklet perangko Asian games ke IV

 

 

FDC Asain Games ke IV

 

 

DWIKORA : Kempen Ganyang Malaysia

24-01-2013 19:13

credit for garudamiliter

Bila agan melewati kompleks Dwikora perumahan dinas TNI AU di Lanud Halim Perdankusuma, Jakarta, anda akan menemukan nama-nama asing seperti Kolatu, Kolada, Stradaga, Straudga dan lainnya. Ternyata nama-nama itu mengartikan nama operasi militer yang disingkat semasa Dwikora tahun 1962-1964. Kolatu adalah singtan dari Komando Mandala Satu, Kolada adalah Komando Mandala Dua, Stradaga adalah Strategi Darat Siaga, Straudga adalah Strategi Udara Siaga, dan Stralaga adalah Strategi Laut Siaga. Semua itu merupakan bagian operasi Dwikora (Dwi Komando rakyat) ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia.

Waktu itu, Indonesia menentang dibentuknya negara federasi Malaysia yang merupakan gabungam Malaya dan Singapura di bagian barat, serta Sabah, Serawak dan Brunei di Kalimantan Utara. Negara federasi bentukan Inggris ini oleh Presiden pertama RI Soekarno, di beri nama ‘Negara Boneka” Malaysia. Melalui negara federasi Malaysia itulah Inggris masih akan berpengaruh, sementara Indonesia melihatnya sebagai bentuk kolonialisme baru dan merupakan ancaman bagi kedaulatan RI.

Penentangan Indonesia ini direalisasikan dalam bentuk Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang dicanangkan Bung Karno. Intinya menggagalkan ‘Negara Boneka’ Malaysia dan untuk itu rakyat di minta bersedia menjadi sukarelawan. Tercatat, sekitar 21 Juta rakyat Indonesia mendaftar sebagai sukarelawan untuk di kirim ke Kalimantan Utara.

Terbesar di Asia Tenggara
Kekuatan udara merupakan sarana penentu dalam suatu operasi militer dan menjadi andalan utama dalam Operasi Dwikora guna melawan kekuatan udara gabungan Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura. Kala itu Kekuatan udara TNI AU masih menjadi kekuatan yang terbesar di Asia Tenggara setelah pengembangan kekuatan saat membebaskan Irian Barat untuk kembali ke dalam wilayah RI tahun 1962.

Pesawat pengebom intai jarak jauh dan tercanggih saat itu, TU-16KS, B-25 Mitchell, B-26 Invader, pesawat tempur pemburu P-51 Mustang, MiG 17, MiG 19 dan MiG 21, pesawat angkut C-130 Hercules, C-47 Dakota, Helikopter Mi-4 dan Mi-6, dikerahkan dan diarahkan ke Utara, Malaysia. sementara itu kekuatan personil selain 21 juta sukarelawan, pasukan TNI yang dilibatkan adalah Pasukan Gerak Tjepat (PGT), Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Marinir / Korps Komando (KKO) dan Brimob Pelopor Polri.

Berbagai Nama Operasi Militer
Selama lebih dua tahun konfrontasi, 1962-1964, operasi Dwikora telah melaksanakan berbagai operasi seperti: Operasi Terang Bulan, penerbangan pesawat TU-16KS dan pesawat angkut C-130 Hercules di wilayah udara Singapura, Malaysia dan Kalimantan Utara untuk show of force. Operasi Kelelawar, operasi untuk pengintaian dan pemotretan udara untuk memantau bila ada pergerakan kekuatan militer di wilayah Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas, Australia di Samudera Indonesia.

Berbagai nama sandi operasi militer disesuaikan misi tugas seperti Operasi Rembes, untuk penyebaran pamflet, Operasi Nantung, untuk menguji kesiapan sendiri dan siaga atas kesiapan lawan. Operasi Tanggul Baja, operasi dengan menempatkan pesawat-pesawat tempur di daerah yang lebih dekat dengan mandala operasi. Untuk operasi penerjunan pasukan linud, diberi nama operasi sandi Antasari. Operasi Antasari I berhasil menerjunkan satu batalyon pasukan tempur ke Kalimantan Utara dengan menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules AURI. Operasi linud Antasari telah dilakukan sampai yang ke empat menggunakan pesawat C-130 Hercules dan pesawat C-47 Dakota.

Kisah Tragis Hercule T-1307
Pada saat melaksanakan operasi Antasari tanggal 2 September 1964, tiga pesawat angkut C-130 Hercules membawa satu kompi pasukan PGT yang dipimpin oleh Kapten Udara Suroso. Dalam pesawat Hercules dengan nomor ekor T-1307 yang diterbangkan Pilot Mayor Pnb Djalaluddin Tantu, ikut serta seorang perwira menengah pimpinan PGT Letkol Udara Sugiri Sukani, yang ikut sekalian untuk memberi semangat kepada pasukannya.

Hercules Tipe B tersebut diterbangkan oleh Mayor Pnb Djalaluddin Tantui berserta ko-pilot Kapten Pnb Alboin Hutabarat membawa delapan awak pesawat dan 47 personil PGT yang dipimpin Kapten Udara Suroso, untuk diterjunkan di daerah operasi Kalimantan Utara. Namun dari tiga pesawat Hercules, hanya dua pesawat yang kembali ke Halim Perdanakusuma. Satu akhirnya dinyatakan hilang bersama 55 orang yang ada didalamnya, yaitu T-1307 C-130B Hercules. Selama operasi Dwikora, pasukan PGT merupakan pasukan payung yang telah di terjunkan ke wilayah konfrontasi dengan kehilangan 83 orang anggotanya. Nama Sugiri Sukani akhirnya dinyatakan hilang dalam tugas dan di abadikan sebagai nama Pangkalan Udara di Jatiwangi, Cirebon dan Suroso menjadi nama lapangan bola di kompleks Dwikora, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

 

 

Ben Mboi ( credit for agan erwin.parikesit ) Bag.1

26-01-2013 03:01

Artikel dibawah ini seluruhnya dikutip dari Buku Biografi Ben Mboi – Dokter, Memoar Prajurit, Pamong Praja. Suntingan Sdr. Candra Gautama & Sdr. Riant Nugroho – Terbitan KPG Desember 2011.
Cuma mengutip teknis kemiliteran, dan yang berkaitan dengan suatu kejadian/peristiwa. Jika agan-agan sudah pernah membaca bukunya, anggap saja thread ini penyegaran kembali.

Jika tidak tersusun rapi, ada kesalahan ejaan, harap dimaklumi.
Maklum Nubie baru belajar posting, buatan thread di Formil.

Uploaded with ImageShack.us

Deklarasi Tri Komando Rakyat
Setelah wisuda, kami berbondong-bondong ke Kementerian Kesehatan di Jl. Kwitang. Sebenarnya sebagai pegawai Kementerian PP&K dengan mudah saya dapat menerima tawaran Prof.Hanifa untuk menjadi asisten kebidanan. Tetapi saya mendaftarkan diri ke Kementerian Kesehatan agar ditempatkan di Flores karena alasan sekian tahun mendapat beasiswa dari Flores. Suatu peluang hilang! Namun saya tidak pernah menganggap pilihan tersebut sebagai satu kerugian. Bagaimanapun, saya mempunyai kewajiban moril untuk membalas jasa rakyat Flores. Dan, karena saya memilih profesi dokter dan telah memilih pegawai negeri, maka diperlukan lolos butuh dari Kementerian PP&K.

Tapi entah apa sebabnya, ada perubahan kebijakan : seluruh dokter angkatan 1961 yang datang mendaftarkan diri ke Kemkes dialihkan ke Program Wajib Militer (Wamil) Angkatan Darat, baik dari UI, UGM, maupun Airlangga. Kebetulan pada masa itu Menteri Kesehatan dirangkap oleh Direktur Kesehatan AD, Mayjen Prof.Dr.Satrio, dulu guru besar Anatomi saya.
Komandan Pusdikkes AD adalah Kolonel dr.Ronodirdjo dengan Kepala Staf Kolonel Latief. Koloel Latief ini empat tahun kemudiannya terkenal sebagai Komandan Brigade Infanteri I/Jaya Sakti Kodam V Jaya dan dedengkot Gerakan 30 September. Di Kramat Jati terpusat Pendidikan Perwira Cadangan (Pacad) Kesehatan, dan di Salemba Pendidikan Bintara Kesehatan AD. Tetapi kami sehari-hari dipimpin oleh Kapten Mansoer sebagai Komandan Kompi Siswa dibantu oleh Peltu Londa dan Serma Salimin sebagai Sersan Pelatih.

Atmosfer dalam pendidikan cukup santai karena tidak ada orang yang percaya akan meletusnya perang, dan bahwa pasti para dokter akan ditempatkan digaris belakang sekiranya perang benar-benar meletus. Saya terpilih sebagai Ketua Senat Siswa Pacad V. Pengalaman aneh saya sepanjang pendidikan, Komandan sangat takut kepada saya. Kalau saya bertanya, dia sangat gugup. Kalau giliran periksa senjata, kami suka tukar-tukaran senapan Garrand kami. Senapan yang bersih pada saya bisa jadi kotor pada siswa lain. Tiap kali gerakan regu atau peleton, saya selalu diberi tugas Danru atau Danton. Aneh!

Selama latihan ada peristiwa penting yang erat berhubungan dengan pendidikan Pacad kami : Pertama, Deklarasi Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogya tanggal 19 Desember 1961 oleh Presiden Republik Indonesia, Bung Karno. Sikap para siswa Pacad masih tetap sama, tidak mungkin perang! Bagaimana mungkin perang?Bagaimana cara perangnya? Perangkan harus ke Irian Barat, bagaimana caranya? Jadi Pacad ini lebih bertujuan untuk mewamilkan para dokter muda, dan dikirm ke daerah secara setengah paksa. Kalau toh akan perang, pasti dokter-dokter ditempatkan digaris belakang. Kan dokter itu mahal, tidak mungkin secara gampang menjadi umpan peluru. Begitulah logika para siswa Pacad. Tenang-tengan saja!

Kedua, pada 15 Januari 1962 kami dikeejutkan dengan berita bahwa di Teluk Etna, Laut Arafuru MTB AL KRI Macan Tutul ditenggelamkan oleh AL Belanda. Ikut gugur Komodor Jos Sudarso, Deputy Operasi Mabes AL. Maka terjadi kegeran di Pusdik Kramat Jati. Wah serius nih!…perang beneran ini!
Macam-macam cerita beredar, entah mana yang benar,tapi semua pada menyalahkan AURI mengapa tidak bereaksi ketika kelompok MTB itu diserang oleh Frigat-Frigat, Neptune AL Belanda yang telah menunggu selama beberapa hari. Konon KSAL Laksamana RE.Martadinata, sangat marah dan dalam rapat dengan Bung Karno menuntut mundurnya Suryadharma sebagai KSAU. Tanda tanya makin bertambah karena beberapa hari kemudian di bulan Januari yang sama helikopter yang ditumpangi oleh KSAL Laksamana RE.Martadinata, jatuh di Gn.Riung Puncak, Jawa Barat. Semua kejadian itu simpang siur. Ada apa ditubuh tentara kita? Masalah agak terkuak ketika KSAU Suryadharma digantikan oleh Omar Dhani. Ada yang tidak beres dalam tentara kita, tapi itu bukan urusan siswa Pacad Kesehatan. Sampai sekarang pun misteri 15 Januari 1962 tidak pernah terungkap dengan benar.

Entah kalau di Seskoal atau Seskogab. Bagi kami para siswa, ada pengumuman singkat : Kursus Dipecepat! Itu yang bikin kaget. Apa maksud memperpendek kurukulum Pacad? Berarti kami akan menjadi perwira setengah matang, setengah ilmu, setengah keterampilan, plus setengah keberanian.

Bulan Maret Tiba. Kami selesai dengan segala tentamen yang diperlukan dan akan dilantik oleh Wakil KSAD Letjen Gatot Subroto. Saya terpilih menjadi satu dari empat perwakilan menurut agama : Katolik, Protestan, Islam, dan Hindu. Saya menjadi Letnan Satu Dokter dengan Nrp.6135406.

 

Akhir Maret atau awal April, Lettu dr. Goh Hoh Sang, Lettu dr.Djatmiko, Lettu dr. Asril Aini, Lettu dr. Rudy Pattiatta, dan saya Lettu dr. Ben Mboi dipanggil oleh Aspers Kessad, Letkol Dr. Soeparto. “ Saudara-saudara terpilih untuk menjadi dokter paratropper pertama. Seterusnya saudara-saudara diperintahkan ke Margahayu dan Batujajar untuk menjalani latihan terjun payung”. Bersama dengan kami berlima, juga ada satu Batalion Raiders ikut berlatih, entah dari Batalion Raiders mana. Pada hari penerjunan kedua, terjadi kecelakaan payung terjun yang kami saksikan untuk pertama kali. Parasut seorang prajurit Raiders gagal terbuka. Dia free fall beneran setinggi 700 meter. Kakinya sampai masuk kedalam tubuhnya. Komandan dari latihan di Batujajar mengumpulkan kami semua dan seluruh anggota Raiders. “Hari ini latihan dihentikan. Siapa yang ingin mundur pada saat ini silahkan mundur!” Kmai semua tidak ada yang mau mundur. Kami semua siap meneruskan latihan.

Pada rombongan terjun kami turut juga Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad dan juga Panglima Mandala. Kenyataan ini juga membuat kami menjadi semakin berani dan bersemangat melanjutkan latihan terjun sehingga selesai, dan terjun terakhir adalah terjun malam hari yang dianggap sebagai Wing Day. Setelah lulus, kami kembali ke Jakarta dengan bangga memakai Wing Para di dada kiri.

Sepulang dari Margahayu, kami berlima boleh mengambil cuti. Jadi secara teoritis saya boleh pulang bercuti ke Flores. Namun karena letaknya terlalu jauh, saya memutuskan untuk tetap tinggal di Jakarta. Di mess para dokter RSPAD. Saya pakai waktu senggang untuk magang di bagian bedah.

Eh suatu hari diawal Mei saya dipanggil oleh Aspers Dikesad, Letkol Dr. Soeparto.
“ Ben Mboi, kamu dinyatakan combat ready!” katanya singkat.
“ Ada satu pasukan akan diterjunkan dalam waktu dekat”.
“ Mengapa saya Overste?” saya bertanya.
“ Kawan kamu si Anu dari PDAD ( Pendidikan Dokter AD ) menolak karena bulan ini akan menikah.”
“ Oh ya? Kalau begitu saya jangan diperintah Overste!. Saya melamar!”
Dia diam, dan tampaknya statement saya itu sebagai konfirmasi.

Dari tempat Letkol Soeparto saya ketempat Kapten Haryono, perwira personalia yang mngurus kepentingan para perwira kesehatan sehari-hari.
“ Kapten, saya minta dimilsukan sebelum terjun di Irian Barat. Saya tidak mau terjun sebagai Wamil.” Milsuk adalah militer sukarela.
“ Wah, tidak bisa. Untuk menjadi milsuk perlu latihan-latihan lagi. Tidak bisa pindah begitu saja,” dia menjawab.

Dalam hati saya sudah mau pergi mati masih menghadapi birokrasi berbelit-belit. Kapten ini tidak mengerti semangat yang ada dalam jiwa saya. Saya ragu apakah dia pernah mengalami perjuangan dan perang beneran. Saya tidak mau berdebat lagi. Ketika kemudian hari saya pulang dari Irian Barat, selesai Trikora, saya temukan satu telegram yang dikirim pada November 1962, menjelaskan bahwa saya dimilsukkan dan dapat pangkat Kapten. Terus terang, pada sata pendaftaran Pacad, sebenarnya saya berstatus pegawai negeri golongan F-II dengan ikatan dinas lima tahun.
Sesuai peraturan kepangkatan lama, seyogyanya ada penyesuaian kepangkatan saya sebagai Kapten. Tetapi tepat pada angkatan saya, Pacad V, peraturan ini dihapuskan. Entah alasannya apa!. Saya tidak perdebatkan lagi kepangkatan, karena saya lebih dulukan kepejuangan demi kprajuritan saya. Ada prajurit tidak berjuang, ada pejuang yang bukan prajurit. Pangkat is not my issue!.

Tugas saya segera adalah : Pertama, menggabungkan diri dengan pasukan saya di Cijantung. Kedua, menyiapkan perbekalan farmasi dan kedokteran. Ketiga, mencari tahu Bintara Kesehatan yang akan mendampingi saya. Ternyata telah siap Serma Kesehatan Teguh Sutarmin dan Serma Kesehatan Amwat.

Perlengkapan farmasi dan kedokteran semuanya tidak kurang dari satu pluzak ditambah satu tumpuk stensilan tentang flora dan fauna Irian Barat, berisi info tentang tumbuhan dan binatang bermanfaat maupun beracun dalam bahasa lokal, Indonesia, dan Latin. Yang paling mengerikan adalah tiga jenis Ular Papua berbisa yang sangat mematikan. Terkenal dengan nama The Back Papuan Snakes. Celakanya, serum anti bisa ular buatan Kimia Farma tidak mempan. Harus diimport dari Australia. Bagaimana mendapatkannya? Tapi toh serum anti bisa buatan Kimia Farma tetaplah dibawa. Namun, ironisnya lagi, tidak ada ice box untuk serum!. Maka saya katakan, “Ini lebih sebagai berjuang dan berperang.: Sayarat-syarat teknis untuk berperang jauh dari cukup.”

Setelah semua persiapan selesai, saya pergi melapor kepada komandan saya nanti: Kapten Inf. Benny Moerdani. Saya diperkenalkan Kapten Benny kepada pasukannya, 1 Peleton Plus berkekuatan 50 orang. Tambah kami bertiga menjadi 53 orang. Perkenalan dilakukan dilapangan tembak, dimana para prajurit sedang berlatih menggunakan senapan AK-47.

Begitu dikatakan seorang dokter, perwira kesehatan akan ikut serta, seluruh pasukan langsung sumringah, naik morilnya. Baru saya menyadari bahwa tugas utama seorang dokter, perwira kesehatan dalam perang gerilya adalah to boost to morale of the troop ketimbang melakuakn tugas-tugas teknis medis. Lebih meningkatkan keberanian berperang daripada melakukan pekerjaan dokter di medan perang itu sendiri.

Sepanjang bulan Mei dan awal Juni, tiap hari pukul lima pagi, saya dijemput, dibawa ke Cijantung untuk ikut latihan-latihan dengan para prajurit, antara lain turun dari pohon dengan menggunakan tali dan snipering.

 

Sepak Terjang Manusia KodoPembebasan Irian Barat, The One Way Ticket
Pertengahan Juni 1962, kami pemilik Wing-Para diundang makan malam dirumah Menteri Kesehatan/Direktur Kesehatan AD, Brigjen dr. Satrio di Jalan Mangunsarkoro. Banyak perwira dari Ditkes AD beserta istri ada disana. Saya datang bersama pacar saya.

Tidak ada pidato seingat saya, tapi tiba-tiba saya menjadi titik tengah karena potongan pertama tumpeng diserahkan kepada saya, baru kepada orang lain. Saya mendengar para ibu-ibu berbisik pelan sesamanya melihat saya menerima tumpeng itu: “Kasihan!”

Mungkin isu akan ada penerjunan disertai dokter sudah diketahui. Pikiran saya juga jauh sekali: The war is becoming real!

Bagi saya perang masih sesuatu yang aneh, tidak ada pengalaman, kecuali melalui vuurdoop (baptis dengan api) pada penutupan dan dopper di Pusdikkes tempo hari. Tapi itukan tembakan yang diatur ketingian dan arahnya, bagaimana dengan perang beneran?tembakan beneran? Pikiran saya berkecamuk.

Perang! Jelas 1000 kali lebih dahsyat! Jadi keberanian di depan Letkol Soeparto itu kadang-kadang diganti oleh ketakutan dan keraguan. Tapi tekad untuk menunjukkan naluri bela negara sentiasa membangkitlan lagi keberanian. Jadi ketakutan dan keberanian silih berganti. Pukul 10 malam jamuan bubar. Saya anggap acara tumpengan tadi seperti mohon doa restu dan berkat Tuhan Allah bagi perjuangan yang akan saya tempuh sebentar lagi. Saya pulang ke asrama RSPAD dengan keyakinan pomimpin kesehatan AD mendoakan operasi ini, apapun namanya.

Masih lekat dalam ingatan saya peristiwa tanggal 22 Juni 1962 pukul 14.00, ketika saya sedang tidur siang. Terdengar ketukan di pintu kamar, seorang sersan RPKAD melapor:

“ Letnan, sejak saat ini letnan dinyatakan ready for combat, siap tempur. Tidak boleh beritahu siapapun! Kepada saya supaya diberikan alamat orang yang bisa dihubungi di Jakarta bila ada yang perlu disampaikan. Siapkan perlengkapan, jemputan pukul 17.00 tepat.”

Saya pergi ke asrama St.Ursula RSPAD di jalan Pos 2, asrama pacara saya. Saya menjemput dia untuk mengurus barang-barang saya di RSPAD. Tidak banyak pembicaraan, memang sukar mencari kata-kata. Pada saat perpisahan dia memberikan saya sebuah buku untuk catatan harian selama perang. How thoughtful she was! Saya sendiri tidak pikirkan.

Pukul 17.00 sore tepat, saya dijemput dengan kenderaan Jeep Gaz dan dibawa ke rumah Kapten Benny Moerdani di Cijantung. Disana juga akan bergabung Letda Czi I Gede Awet Sara dari Zipur. Malam itu ada briefing singkat dari Kapten Benny.

“ Operasi ini Operasi Naga namanya. Kita akan diterjunkan di Irian Barat bagian selatan. Persisnya dimana, nanti akan dijelaskan”. Begitu briefing singkat komandan operasi.

Para perwira, artinya Letda Czi I Gede Awet Sara (Dandenzipassus), Letda Inf. Soedarto (Dantonpassus), dan saya Lettu dr. Ben Mboi (Dandenkespassus), semuanya menginap dirumah Kapten Benny, karena tepat pukul 4 dinihari besok akan ke Halim Perdanakusumah dalam satu kenderaan.

Kapten Benny masih bujangan, jadi kami diurus oleh ajudannya. Makan malam biasa-biasa saja, dan saya seperti tidak punya nafsu makan. Sesudah makan langsung tidur, tetapi saya sulit tidur. Muncul macam-macam pikiran yang membuat mata terus terbuka, menerawang. Kalau kita menonton filem-filem perang, seperti filem D Day Normandia, kadang-kadang akan kita rasakan ketegangan para prajurit paratrooper dalam landing boat ke pantai. Tapi perasaan itu tidaklah sama dengan perasaan kalau kita sendiri yang harus menghadapi pertempuran.

Pergi menuju perang rill seperti Operasi Naga, seolah kita tidak tahu hendak pergi kemana meski pertempurannya pasti. Kita tidak tahu apakah akan terluka atau tidak, akan hidup atau tidak, akan pulang atau tidak, dan katanya hutan belantara dirimba Papua luar biasa lebatnya. Siapa yang tidak takut? Belum lagi binatang buas, dan saya harus menolong/menyembuhkan para prajurit komando itu. Saya sendiripun baru lulus sekolah kedokteran dan Perwira Cadangan AD. Pikiran-pikiran berkecamuk dan saya pun tertidur.
Tidak lama kemudian dibangunkan, sudah pukul 03.00 pagi lewat. Kami mandi, berpakaian, sarapan, dan naik Jeep Gaz Kapten Benny. Kami bersama-sama berangkat pukul 04.00 tepat ke Halim Perdanakusumah. Disana sudah menanti tiga Hercules. Seluruh peleton plus RPKAD yang berjumlah 53 orang dalam satu Hercules. Konvoy Hercules dipimpin Oleh Letkol Pnb. Slamet, dengan Navigator Mayor Nav. Ir. Tan, yang diumumkan sebagai Navigator terbaik AURI. Ketiga Hercules Take off menembus keremangan dinihari.

Pukul 0700 23 Juni 1963 kami mendarat disuatu lapangan terbang. Ternyata Lanud Iswahjudi Madiun. Rupanya kedua Hercules yang kosong tadi untuk mengangkut Kompi Bambang Soepeno Yon 530/Raider Brawijaya berkekuatan 160 orang. Jadi seluruh personil Operasi Naga berkekuatan 1 Kompi Plus berjumlah 213 orang. Kurang lebih satu jam di Madiun, penerbangan diteruskan. Tidak tahu kemana.

Pukul 1200 kami mendarat. Ternyata Lanud Mandai di Makassar. Kami semua diperintahkan debarkasi dan menanti perintah selanjutnya. Makan siang di apron Lanud Mandai. Secara kebetulan saya bertemu seorang kawan Kapten Pilot Garuda, namanya Ariffin. Kami sama-sama punya pacar di Asrama Ursula.

“ Ben Mboi, tidak telefon calon mertua?” dia bertanya.
“ Tidak,” saya jawab. “ Tidak tahu nomor teleponnya.”
Saya tidak berani melepon, karena tidak dibenarkan untuk menelpon sesiapapun. It is becoming real, my war is real!

Jump Into The Unknown: The Sky Above, The Mud Below
Setelah makan siang di Mandai, penerbangan dilanjutkan. Destination unknown! Kira-kira pukul setengah lima sore kami mendarat di lapangan terbang tanpa gedung. Amahai, suatu tempat di Pulau Seram. Saya belum pernah mendengar nama Amahai. Kmai diperintah debarkasi dan terus pergi mandi di suatu sungai kecil dekat landasan. Belakangan saya tahu, maksudnya adalah karena diperkirakan ada yang akan gugur, maka sebaiknya mandi dulu!.

Setelah mandi makan malam – makan terakhir yang saya tau jam makannya pukul 18.30. Setelah makan sore/malam, para perwira dan bintara dikumpulkan dibawah suatu tenda daun kelapa. Yang memberi briefing tidak tanggung-tanggung! Langsung Panglima Mandala sendiri. Mayjen Soeharto. briefing nya singkat :

“ Kalian akan diterjunkan di daerah Merauke, Irian Barat bagian selatan. Mengapa di Merauke?

Pertama: tiap kali kita menyanyikan dari Sabang sampai Merauke, kita tahu/sadar bahwa Merauke masih diluar Indonesia Merdeka. Tugas kalian adalah secara konkret menarik garis Sabang-Merauke itu, sehingga Merauke de facto bagian NKRI.

Kedua: di Biak ada tumpukan 10.000 Marinir AL Belanda, sedangkan disana nantinya tujuan Operasi Jayawijaya. Kalian bertugas memancing sebagian pasukan itu keluar dari Biak.

Ketiga: sampai sekarang, semua pasukan terdahulu yang diterjunkan hilang 100 persen!. Malah dari kalian ini diperkirakan gugur 60 persen, kembali 40 persen. Saya berikan waktu 1 menit untuk mundur. Mundur sekarang, bukan penghianat! Kalau setelah itu, dia adalah penghianat!”

Saya melihat kekiri dan kekanan, tidak ada yang angkat tangan mundur. Saya juga tidak mau mundur!

Briefing kedua diberikan oleh Komandan Gugus Tugas Operasi Naga, Kapten Inf. Benny Moerdani. Briefing nya lebih detail, disertai dengan peta Irian Barat bagian selatan, US Army Map 1937. Saya melihat Kali Maro dan Kali Kumbe. Kami akan diterjunkan disebelah timur Kali Maro, lebih kurang 50km di utara kota Merauke. Paling lambat tanggal 1 Juli melakukan konsolidasi disuatu titik, ujung dari suatu jalan setapak yang menjurus kearah timur laut dropping zone. Masing-masing kami diberi buku kecil tentang Irian Barat dengan peta yang besarnya 10x15cm.
” Ada pertanyaan?”
“Tidak ada !”
” Sudah jelas semua?”
” Sudah!”

Semua dibekali dengan ransum NAR (Nasi kaleng), masing-masing prajurit mendapat jatah tujuh kaleng untuk tujuh hari akan datang. Harapannya akan bertemu tanggal 1 Juli!.
“Ayo naik pesawat!”
Kami satu persatu menuju pesawat dengan bagasi masing-masing. Kapten Benny memeriksa dari pesawat ke pesawat dan berteriak supaya cepat naik. Didepan pintu embarkasi pesawat tiba-tiba muncul dari kegelapan seorang kawan sesama Pacad angkatan V, Lettu dr.Liem Tjing Ham. Dia datang membesarkan semangat saya.
Hou je taai, ya Mboi!”
Katanya dalam bahasa Belanda, artinya ya tabah ya Mboi!

Saya tidak menjawab lagi karena berkecamuk perasaan takut dan rasa haru berpisah. Saya naik kepesawat dengan beban sama berat dengan badan saya, dengan payung terjun buatan Russia yang sama sekali belum pernah kami coba!.

Stick saya 10 orang. Penerjun pertama, Serma Kesehatan Teguh Sutarmin, kedua Serma Amwat, lalu saya. Menyusul dibelakang Serda Achyat, Serma Kasmin, Serma Rumasukun, Pelda Ismail, Serda Soepangat, Serda Suyatno, dan Serma Sutiyono.

Saya duduk dipesawat sudah dengan memakai seluruh perlengkapan dalam urutan sebagai berikut:

Jungle dress, smock, zwemvest, payung induk punggung, payung cadangan dibawah dagu, ransel dibawha payung cadangan, plujezak kedokteran tergantung dibawah ransel. Pada kopelrim teregantung pistol dan tali dengan snipering. Pemakaian zwemvest adalah sebagai precaution kalau-kalau jatuh ditengah-tengah sungai Maro, yang lebarnya tidak ada bandingannya sama sekali dengan sungai-sungai di Pulau Jawa.

Take off sekitar pukul 11 malam waktu Maluku, berarti pukul 12 malam waktu Papua. Prajurit-prajurit kawakan RPKAD ada yang ngobrol, malahan bernyanyi-nyanyi. Seperti mau piknik saja. Mungkin karena sebagian senior-senior RPKAD itu adalah bekas pasukan Korps Speciale Troepen zaman Belanda dibawah pimpinan Westerling. Jadi sudah makan asam garam komando pertempuran.

Tetapi sebagian ada juga prajurit komando yang sama dengan saya, baru mengalami vuurdrop dilatihan perang-perangan di Pusdik. Tidak heran kalau ada satu prajurit saking gugupnya, mungkin karena rasa takut, kelepasan membuka payungnya dalam pesawat, sehingga ruang Hercules penuh terisi payungnya. Dia batal terjun.

Saya sendiri langsung duduk dan mulai berdoa rosario. Saya lupa berapa rosario saya habiskan, sampai ada bunyi bel tanda ready to jump, dan pintu terjun menganga lebar.

Selamat Bejuang Pahlawanku!
Pilot Hercules, Letkol Slamet memberikan ucapan intinya tugas dia hanya sampai disitu, dan mengucapkan: “Selamat Berjuang, Pahlawan!”
Namun putaran satu kali belum tampak dropping zone, dua kali juga belum, dan pada putaran ketiga terdengar teriakan Overste Slamet,
” Disini saja!”
Kenapa disini saja? Jawabnya nanti didarat kami ketahui!

Dipintu berdiri Jump-master yang menendang pantat kami keluar pesawat karena saking beratnya beban yang menempel dibadan kami sambil berteriak “Selamat Berjuang, Pahlawanku!”
Pahlawan yang ditendang pantatnya untuk pergi berjuang! Alangkah ironisnya!
Dari stick saya Serma Teguh Sutarmin terjun duluan, disusul Serma Amwat.

Ketika sampai pada giliran saya, keringat dingin mendadak keluar. Tiba-tiba ada tepukan dibahu kiri saya dari belakang disertai suara yang sudah lama sekali saya tidak dengar,
” Ben, jangan takut, saya akan selalu turut!”
Ya Tuhan Allah Yang Mahakuasa! Itu suara arwah almarhum saya, yang saya tidak pernah dengar lagi selama 14 tahun. Segera keringat takut, keringat dingin saya hilang, seperti masuk kembali kembali kedalam tubuh. Saya berjalan kepintu pesawat, terjun dengan penuh ketenangan dan keberanian.

Kami terjun diketinggian 700m kurang lebih jam 0300 pagi, ketika bulan mati gelap gulita, tetapi langit dipenuhi bintang-bintang. Saya melihat sekeliling, suatu pemandangan yang begitu indah sekali, puluhan payung mengambang dalam keremangan jutaan bintang-bintang dilangit. Romantis sekalia kalau tidak mengingat bahwa dibawah sana ada musuh yang menunggu untuk menembak kami.

Begitu payung terbuka, saya lepaskan ransel dan pluzak bergantung bebas dari badan saya agar nanatinya jatuh tidak terlalu keras. Sepanjang latihan terjun di Margahayu, saya tidak pernah terjun dengan beban dibadan. Untunglah payung terjun yang kami pakai adalah buatan Russia yang tebal. Bayangkan kalau memakai payung sutra buatang Inggris, dengan beban dibadan saya lebih 60kg, pasti seperti free-fall saja.

Makin dekat kebawah, makin tampak pohon-pohon, makin lama makin tinggi (makin dekat?). Celaka pikir saya. Latihan turun memakai tali dan snipering di Margahayu hanya simulasi saja. Rencana Kolonel Moeng ( Komandan RPKAD) untuk sekali terjun di hutan karet batal dikerjakan karena terhalang hujan.

Saya terjatuh kedalam satu pohon, meluncur diantara cabang-cabang. Bergantung 20 meter dari tanah!. Saya lepaskan diri dari ikatan tali payung terjun, dan dengan tali dan snipering perlahan-lahan turun ketanah dan duduk disana, sampai kira-kira pukul setengah enam. Kmai dibekali dengan 1 pluit, dengan kode panggil 3x, jawab 2x.

Pukul 0600 pagi terkumpul 9 orang, stick saya utuh kecuali Serma Teguh Sutarmin, penerjun pertama. Memang dapat dibayangkan betapa kesulitannya kami untuk konsolidasi, karena kecepatan Dakota waktu latihan berbeda dengan kecepatan Hercules yang menerjunkan kami. Dapat dibayangkan berapa jarak jatuh antara penerjun dengan kecepatan Hercules yang kira-kira 150 meter per detik diatas rimba belantara Papua yang dikelilingi rawa itu.

Saya sudah dibumi Irian Barat.Misi kami baru mulai. Kami harus berperang dengan belanda. Pekerjaan saya sebagai perwira kesehatan belum ada.semoga tidak ada yang tercedera. Apa mungkin? Mustahil peperangan tanpa cedera, peperangan tanpa kematian!

Tunggu saja!

Pertempuran di Kampung Kelapa Lima
Setelah kami sudah terkonsolidasi, kami mulai orientasi medan dan mendapati satu kenyataan bahwa kami diterjunkan disebelah barat sungani yang kami yakini Sebagai Sungai Maro. Sungai ini mengalami pasang surut setiap 6 jam. 6 jam mengalir kehulu, dan kemudiannya megalir kehilir!. Benar-benar tidak ada perbandingannya di Pulau Jawa. Dengan kata lain, untuk bertemu dengan pasukan, kami harus menyeberang dengan rakit. Menyeberangi sungai yang begitu luasnya.

Setelah konsolidasi stick terjun kami, saya menginventarisasi kekuatan regu kecil kami. Semulanya stick terjun terdiri dari 10 orang. Achyat, Kasmin, Sutiyono, Suyatno, Suyatno pelontar granat, Rumasukun, Ismail pemegang bren, Serma Kesehatan Amwat dan saya. Lettu Kes dr.Ben Mboi. Serma Kesehatan Teguh Sutarmin belum juga bergabung, kami menunggu dia.

Kemudian kami membuat rakit dari bambu, dan ketika hari sudah gelap kami menyeberang, berenang sambil mendorong rakit bermuatan perlengkapan kami. Kami langsung masuk ke dalam rawa, dan sepanjang malam tidur disana.

Begitu hari mulai terang, kami mulai bergerak, mencari jalan setapak yang dijelaskan dalam briefing di Amahai. Ternyata jalan setapak tersebut tidak ada! Apa yang salah? Perjanjian di Amahai adalah bahwa apabila sampai dengan tanggal 1 Juli tidak bertemu dengan induk pasukan, maka setiap prajurit yang selamat diharuskan bergerak kearah Merauke. Kita pasti akan bertemu di sekitar Kota Merauke. Namun sampai tanggal 1 Juli kami belum juga bertemu dengan induk pasukan.

Kami menganggap bahwa sungai yang telah kami seberangi ini adalah Sungai Maro. Jadi, kalau kami menyusur sungai dengan sesekali menjauhi pinggiran sungai, pasti kami akan sampai ke Kota Merauke. Maka berjalanlah kami kearah baratdaya. Tetapi aneh sekali, pesawat-pesawat terbang yang lewat diatas kami semuanya menuju arah tenggara.

Ilmu bumi yang saya pelajari mengatakan bahwa disebelah timur Kota Merauke tidak ada kota lagi. Kota merauke adalah kota yang paling selatan dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Maka kami putuskan untuk mengikuti arah penerbangan pesawat yang lewat, tidak mustahil kami diterjunkan ditempat yang salah. Setelah beberapa hari berjalan, menyeberangi rawa-rawa, kami mendengar bunyi seruling kapal laut. Bunyi itu memastikan kepada kami bahwa Merauke ada di depan kami, di tenggara.

Anda harus membayangkan rapatnya hutan belantara Irian pada masa itu. Tiba-tiba saja kami bertemu dengan seorang tua, yang kemudian kami tahu bernama Bakri, seorang Jawa asal Gresik-Jawa Timur yang pada awal abad ke-20 mausk dalam rombongan migran yang dibawa oleh Belanda ke New Caledonia. Rombongan mereka singgah di Merauke dan tidak dilanjutkan ke New Caledonia. Dia menunjukkan kepada kami beberapa pohon singkong diantara pohon-pohon sagu, dan dia berjanji akan datang membawa makanan.

Terjadilah dialog lucu berikut:
” Kita sekarang ada dimana?” tanya seorang prajurit.
” Di West New Guinea,” jawab Bakri.
” Busyettt,” cetus prajurit saya, ” Bang*sat AURI! Kita mestinya terjun di Irian Barat, malah dijatuhkan di Di West New Guinea!”

Saya jelaskan kepadanya bahwa Irian Barat itu Di West New Guinea dalam bahasa Belanda. Bakri tidak tahu Irian Barat, prajurit yang muda-muda itu tidak kenal Di West New Guinea. Suatu lelucon ditengah perang gerilya.

Kami tidak begitu saja mempercayai Pak Bakri, siapa tau dia voor-spit dan mata-mata Belanda. Karena dia berjanji akan kembali, maka buat berjaga-jaga kami menyiapkan penyergapan andaikata dia datang membawa tentara Belanda. Ternyata Pak Bkari jujur. Dia datang kembali membawa ubi-ubian buat kami. Namun setelahnya, kami menghindari bertemu dia lagi sampai cease-fire beberapa minggu kemudian.

Kami meneruskan perjalanan menuju tepi barat Kali Maro. Kami kaget bukan main, karena sungai ini begitu lebar, mungkin 2-3 km lebarnya. Diseberang terlihat Kota Merauke. Kalau ingin ke Merauke jelas harus ke hulu sungai dulu, dimana lebar sungai lebih sempit dan ada sedikit belokan agar lebih mudah menyeberang. Dan ketika kami ke hulu, kami meliwati tepi luar areal persawahan yang luas. Kemudian setelah cease-fire kami tahu persawahan itu sebagai Kampung Kuprik, dengan penduduk sebagian besar suku Buton dan Jawa, seperti keluarga La Bulla

Akhirnya kami sampai ke hulu Kali Maro, dimana lebar sungai hanya lebih kurang 200-300m. Disitu kami berhenti sambil mengumpulkan rumput serta membungkus ransel dan kelengkapan lain dalam ponco. Kami menunggu saat peralihan air pasang dan surut. Pada ssat itu sungai agak tenang, momen terbaik untuk menyeberang. Kami berenang dengan hanya mengenakan celana dalam saja.

Ditengah sungai saya sempat kaget bertemu ular sebesar paha manusia dewasa. Tetapi karena mungkin dia juga sedang mencari penghidupan seperti kami dia melewati depan saya saja. Seorang teman yang terlambat menyeberangi sungai disambar arus naik, terbawa arus kuat ke hulu dan kembali terdampar ditepi barat sungai. Terpaksa kami menginap lagi semalam untuk menunggu prajurit tersebut. Sekarang, kami sudah sampai ke daerah operasi yang benar, sisi timur Sungai Kali Maro.
Hello Merauke, here we come!

Sudah mausk minggu ketiga setelah penerjunan kami tanggal 24 Juni 1962, namun belum kelihatan tanda-tanda daripada induk pasukan, komandan Operasi Naga. Jadi kembali kami lanjutkan perjalanan, kearah Merauke pada sisi timur Sungai Moro.

23 Juli, kurang lebih pukul 1500 kami dikejutkan dengan suara lonceng sapi. Trenyata ada kawanan sapi yang sedang merumput disekitar kami. Kami sudah berada dipinggir lapangan terbang Merauke. Sadar secara fisik sudah akan memasuki kota, kami berusaha menghindar mencari kemungkinan keberadaan induk pasukan. Tidak mungkin akan ada konsentrasi pasukan kami didalam kota, bayangkan saja kami bergerilya sendiri tanpa peta!

Kami menyusuri pinggiran lapangan terbang yang sunyi senyap, tidak ada pesawat, tidak ada kegiatan yang berlebihan. Kami berusaha tetap berjalan dalam hutan. Begitu sore, kira-kira pukul 1700 kami berhenti. Tiba-tiba muncul 3 orang pemuda Papua, pemuda setempat, ngobrol sebentar dengan kami lalu pergi. Segera kami curiga dan mempersiapkan diri seperlunya, mengatur tudut agak berpencar! Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan satu pistol ditangan dalam perang gerilya, dimana orang tidak akan bertanya siapa dokter, siapa bukan, melainkan tembak saja.

Kira-kira pukul 8 malam mulailah tembakan pertama ke arah kami, disusul rentettan semakin lama semakin gencar. Pertempuran real pertama saya meletus. Berlangsung kira-kira satu jam, namun secara mendadak berhenti. Pagi-pagi 24 Juli terjadi tembakan pancingan lagi kearah kami, pertempuran dilanjutkan sebelum kami sempat konsolidasi. Pertempuran berlangsung sengit kira-kira setengah jam, berhenti setelah terdengar jeritan kesakitan seorang pasukan Belanda yang terkena tembakan. Pasukan Belanda dengan terburu-buru mundur, sambil menyeret anggota pasukannya yang terluka tadi. Dna kami berkumpul.

Konsolidasi kami kehilangan 3 personil : Serma Rumasukun, Serda Ismail, dan Prajurit Sutiyono. Pelda Soepangat putus urat achillesnya kena tembakan musuh. Saya periksa, kalau toh harus dioperasi harus di mobilisasikan, namun akan memperlambat gerakan kelompok yang tinggal 5 orang ini. Kami putuskan, Soepangat ditempatkan dipinggir jalanan setapak Kampung Kelapa Lima dengan harapan pasti nantinya akan ditolong warga, dengan asumsi menjadi tawanan tentara Belanda.

Kami menyingkir dan bersembunyi dibalik rimbunnya pepohonan besar karena mulai pukul 0900 pagi hingga 1700 sore kami dibombardir dengan tembakan mortir. Besoknya kami bergerak kearah timur lagi, mencari induk pasukan. 3 Kawan kami yang hilang tidak diketahui nasibnya, entah gugur, tercecer, atau tertangkap. Entahlah!. Baru setelah cease-fire kemudian diketahui bahwa Rumasukun, Ismail, dan Sutiyono tercecer sampai Papua New Guinea dan ditangkap oleh tentara Australia.

Dua hari kami bertempur secara terus menerus dengan Belanda, saya mengambil kesimpulan bahwa tentara Belanda bertempur cuma ala kadarnya saja, dan se[ertinya tidak kepingin mati untuk Irian Barat. Begitu teman-temannya terkena peluru, cedera atau tewas, langsung mereka mengundurkan diri. Sayang, psikologi ini tidak kita baca sebelumnya. Andaikata kita tahu suasana moril musuh ini, strategi dan taktik perang pihak kita mungkin akan lain.

25 Juli pagi-pagi sekali kami keluar dari persembunyian disekitar hutan kampung Kelapa Lima, langsung menuju arah timur mencari induk pasukan, baik itu RPKAD maupun Raiders 530.Mula-mula kami kearah perbatasan PNG melalui daerah rawa-rawa kering. Makanan kami hanya terdiri dari daun bluntas dan daun nipah. Sesekali kami menangkap Biawak yang cukup banyak diwilayah tersebut. Bila dekat anak Sungai Maro, dengan gampang kami menangkap ikan gabus yang tidur dalam lumpur.

15 Juli 1962, timbul kejadian aneh. Tentara Belanda secara bertubi-tubi seperti menyirami pinggiran Sungai Maro dengan mortir dan peluru senapan mesin. Ini sampai 2 hari penuh dilakukan mereka. Kami yakin, induk pasukan kami berada disekitar sungai tersebut. Maka kami memutuskan menyusuri Kali Maro lagi kehulu.

Terus terang, kami belum pernah bertemu pasukan Raiders Yon 530. Maka hampir saja terjadi salah paham dan baku tembak. Untung kemudian terdengar orang bicara memakai bahasa Jawa diseberang sana. Setelah kami tanya, baru ketahuan mereka anggota Raiders Yon 530. Kmai saling mendekat, berpelukan, bersalaman.

” Mana Komandan?” saya bertanya kepada salah seorang dari mereka.
” Komandan Kapten Bambang Soepeno berada sekitar 1-2km dari sini”

Kami bersama-sama ke tempat Kapten Bambang Soepeno, Komandan Kompi Raiders 530/Brawijaya, yang juga merangkap Wakil Komandan Pasukan Operasi Naga. Saya melapor dan seterusnya bergabung dengan sisa 5 orang pasukan saya.

Sambil beristirahat setelah bergabung dengan Raiders 530, kami masih menunggu Bintara Kesehatan Serma Teguh Sutarmin yang mulai hari pertama tidak kami ketahui nasibnya bagaimana selama 3 hari. Mencarinya sekitar dropping zone dengan menggunakan kode pencarian kami, tapi tetap saja gagal. Sementara itu ada higgins boat patrol Belanda lewat. Kmai biarkan saja kapal kecil itu lewat, dengan maksud membiarkannya bertemu dengan induk pasukan kami yang lebih besar. Dan benar saja, pada siang hari setelah 3 hari penerjunan, terjadi kontak senjata dengan pasukan RPKAD yang ternyata terjun lebih jauh ke hulu sungai.

The War is Over!
Ternyata berondongan mitraliur Belanda sepanjang Kali Maro dari higgins boat patrol pada tanggal 15 Agustus itu adalah hari cease-fire, yang ditandatangani di New York oleh diplomat kita Adam Malik dari Indonesia, Mr. Van Rooyen dari Belanda, dan Mr.Bunker diplomat kawakan AS yang menegahi dan menfasilitasi perundingan.

Ditengah hari yang sama, datang speed boat dengan penumpang seorang Sersan intel dari induk pasukan untuk menjemput saya dan Kapten Bambang Soepeno terlebih dahulu, ke markas gerilya Operasi Naga di Kuprik. Anda harus bayangkan wajah saya yang kurus dan berjenggot lebat, berat badan 62kg waktu berangkat, kini tinggal sekitar 50kg. Sepatu terjun saya robek-robek. Di jetti dipinggir Sungai Maro, berdiri Kapten Inf. Benny Moerdani, Komandan Operasi Naga memanti saya dan Kapten Bambang Soepeno. Kami berpelukan.

Perang telah usai! Apa operasi Naga menang? Benar secara taktis inisiatif perang ada ditangan Belanda, tetapi Operasi Naga berhasil mencegah pembentukan Negara Papua. Setelah berkumpul dengan induk pasukan di Kuprik, Merauke, kami ketahui bahwa pada malam sebelum penandatanganan Bunker Agreement, TNI masih menerjunkan pasukan lagi, kurang lebih 1.300 prajurit, di Merauke ditambah 1 Kompi PGT AURI dibawah pimpinan Letnan Satu Pas.Mattitaputy. Alasan penerjunan tambahan, karena dari pengalaman revolusi fisik dulu Belanda selalu ingkar janji. Dengan tambahan ini maka seluruh kekuatan TNI yang diterjunkan di Bumi Irian Barat berjumlah sekitar 2.100 personil.

Setelah seluruh pasukan terkumpul di Kuprik, Merauke, saya diperintahkan untuk memimpin pengambilan jenazah-jenazah anggota pasukan yang gugur yang tersebar bersama Letda Soekarso, yang terjun tanggal 15 Agustus malam, dengan dibantu oleh seorang Kopral Marinir Belanda, dan diperbantukan dengan sebuah Jepp. Para prajurit yang gugur ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Merauke. Setelah cease fire baru kami ketahui nasib Serma Kesehatan Teguh Sutarmin. Rupanya dalam penerjunan dia tersesat, berjalan memasuki perkampungan penduduk, dan dibunuh oleh orang-orang kampung disitu.

Korban Operasi Naga sendiri adalah 36 orang gugur, termasuk Serma Teguh Sutarmin, missing in action (MIA) 20 orang, sehingga total 56 orang. Kalau dipresentasekan lebih kurang 25 persen, lebih baik dari perkiraan Panglima tempo hari. Pengorbanan dan penderitaan tidak sia-sia! Semoga tidak disia-siakan. Saya harus mengatakan ini, karena ketika bergabung dengan induk pasukan, saya membawa serta dan menyerahkan dokumen-dokumen dan bendera Bintang Kejora yang kami temukan dalam petualangan kami di dalam hutan. Kesimpulan saya membaca dokumen-dokumen tersebut adalah, adanya suatu kelompok di Irian Barat yang tidak setuju bergabung dengan NKRI, baik atas kemauan sendiri dan/atau hasil politik Belanda dimasa lalu.

Datang berkunjung setelah pasukan kami lengkap terkonsolidasi Brigjen Achmad Wiranatakusumah menggunakan Hercules AS. Segera kami dibagikan kertas dan amplop untuk menulis surat kepada keluarga. Saya tulis surat kepada pacar saya, Saya lupa apa yang saya tulis disitu, tapi intinya adalah : I am alive, Dearest!.

 

 

 

24-01-2013 19:17

Di belahan dunia barat, Perang Korea, pada tahun 1950-1953, dikenal sebagai perang yang terlupakan (forgotten war). Di Asia Tenggara, peristiwa Konfrontasi ”Ganjang Malaysia” (1963-1966) juga menjadi perang terlupakan di antara Indonesia melawan Malaysia, Singapura, Brunei, dan Persemakmuran Inggris Raya.

”Saya berulang kali menyusup ke Singapura dari pangkalan di Pulau Sambu dan Belakang Padang di sekitar Pulau Batam. Saya masuk lewat Pelabuhan Singapura dengan menyamar jadi nelayan biasa,” kata Iin Supardi (69), yang kala itu berpangkat kelasi dua pada satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut (AL), Selasa (4/1) di Tangerang.

Di Singapura, Iin menggelar operasi intelijen berupa agitasi, provokasi, hingga upaya sabotase.

”Saya mendatangi kelompok pemuda Tionghoa dan pemuda Melayu untuk membangun kecurigaan antara mereka. Saya menghasut kelompok melawan kelompok. Saya menyamar bekerja sebagai buruh pada taukeh Tionghoa di daerah Jurong,” kata Iin mengenang operasi intelijen tahun 1963-1965 itu.

Sambil mengantar barang dagangan berupa hasil bumi ke Singapura atau berlayar mengantar barang selundupan elektronik, celana, dan rokok dari Singapura ke Kepulauan Riau, Iin menyelundupkan bahan peledak berulang kali ke pelbagai lokasi aman di seantero Singapura.

”Saya sering kucing-kucingan dengan Es Ai Di (yang dimaksud adalah Reserse Kepolisian Singapura alias CID). Harus kasih uang suap hingga 50 straits dollar,” kata Iin yang fasih berdialek Melayu Semenanjung dan sedikit menguasai dialek Hokkian yang lazim digunakan di Singapura,

Sebelum bertugas di Kepulauan Riau, Iin melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) yang dikenal sebagai Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku). Dia melatih TNKU di kamp pelatihan milik TNI di Bengkayang, Kalimantan Barat.

Anggota Kopaska menyusup ke Singapura dari pangkalan di Kepulauan Riau di sekitar Batam, Tanjung Balai Asahan, dan daerah sekitarnya. Mereka biasanya menggunakan perahu kecil dengan motor tempel dan menyamar menjadi warga setempat yang memang biasanya memiliki kerabat di Semenanjung Malaya dan Singapura. Idjad (70), seorang kopral Kopaska asal Sulawesi Selatan, mengaku masuk ke kawasan perkotaan Singapura dan ke Johor di Semenanjung Malaya.

”Saya punya kontak agen lokal bernama Usman yang sangat pro-Indonesia. Usman tinggal di daerah Kampung Melayu. Ketika saya dan teman-teman tertangkap, dia juga ikut ditahan di Singapura,” kata Idjad, yang juga anggota Kopaska.

Idjad mengingat ketiga rekannya sesama Sukarelawan (Sukwan) Dwikora ditangkap di perbatasan Singapura – Johor di Causeway di dekat Kranji dan Woodlands. Ketika itu, para Sukwan sudah bersiap-siap mengebom pipa air yang memasok kebutuhan air di Singapura dari Johor.

Idjad pun masih teringat saat-saat terakhir ketika Sersan KKO (Marinir) Usman Djanatin akan menyeberang ke Singapura sebelum ditangkap, lalu akhirnya dihukum gantung karena mengebom pusat perbelanjaan di Orchard Road bersama rekannya yang bernama Harun. ”Dia minta dicukur kumis sebelum berangkat agar terlihat rapi,” kenang Idjad.

Ketika dibebaskan dari tahanan di Singapura setelah perjanjian damai Indonesia – Malaysia, Usman masih ditahan di Singapura. Idjad mengaku bertemu kembali dengan Usman pada tahun 1972 saat berlangsung latihan gabungan militer Indonesia – Malaysia dan Singapura. Usman tinggal di daerah Changi dan masih terlihat paranoid karena merasa selalu diawasi aparat. ”Meski begitu, dia yakin Merah Putih seharusnya berkibar di Singapura dan Malaysia,” ujar Idjad.

Seorang veteran lainnya, Liem Hwie Tek (71), asal Cirebon yang ditemui tahun lalu, mengaku, para veteran Dwikora di daerah asalnya semakin terlupakan. Liem masih menyimpan ribuan negatif foto konfrontasi di sektor Kepulauan Riau, tempatnya bertugas di seberang Singapura yang belum dipublikasikan hingga kini.

Meski peran mereka terlupakan, para veteran Konfrontasi di Indonesia bangga dan tetap yakin pada cita-cita politik Soekarno menentang neokolonialisme melalui pembentukan Malaysia kala itu.

Fakta hari ini memang membuktikan, tahun 2000-an, bentuk penjajahan baru dari imperialisme perusahaan-perusahaan asing asal negara maju memang menguasai bangsa-bangsa Asia-Afrika yang gagal membangun kemakmuran pascakolonialisme seusai Perang Dunia II. Kita pun boleh mengingat pesan Bung Karno, ”Djangan Sekali-kali Meloepakan Sedjarah”….(Iwan Santosa)

 

Peristiwa Kalabakan

24-01-2013 19:43

credit for garudamiliter

Masih dalam rangka politik konfrontasi guna memperoleh data intelejen di daerah lawan. Pada Desember 1963, Peleton X satuan khusus KKo/Korps Marinir yang bertugas di perbatasan Kaltim – Sabah yang operasional di bawah Basis VI Ops.A/Koti, bekerja sama dengan kesatuan tugas operasional. KKo/Korps Marinir didaerah Kaltim, telah ditugaskan melakukan raid ke Sabah (Sandakan, Lahat Datu dan Sempurna).

Sasaran pertama dipimpin oleh Kopral Mar Sukibat dan Prajurit Mar Subroto. Sasaran dua dipimpin Sersan Dua Mar Rebani dan sasaran tiga dipimpin Prajurit Mar Asmat. Masing-masing berkekuatan satu peleton.

Karena pada hakikatnya setiap anggota KKo/Marinir sudah dibekali latihan dasar komando, maka tugas-tugas raid yang memerlukan kemampuan komando mampu dipikul oleh mereka. Disamping nama Korps Komando memang merupakan ‘beban’ dan sekaligus kebanggaan, sehingga bila diperlukan untuk melakukan tugas selaku prajurit Komando, mereka berusaha melakukan tugas sebaik-baiknya.

Hal ini memang terbukti dalam banyak penugasan di berbagai operasi militer. Mereka mampu bergerak dalam satuan-satuan kecil, dalam medan yang cukup berat, rawa, pantai berbakau maupun dalam hutan lebat seperti Kalimantan.

Meskipun pihak pasukan Inggris di Sabah sudah berpengalaman dalam perang anti gerilya di Malaya (semenanjung), namun dalam menghadapi gerilya Indonesia ternyata tidak semudah yang disangka. Rebani dan kawan-kawannya dengan perlengkapan seringan mungkin, berhasil menerobos wilayah lawan dan berhasil menghancurkan kesatuan inggris yang ada di Kalabakan, menewaskan 8 orang termasuk seorang Mayor dan 38 serdadu lainnya luka-luka. Merampas 1 bren, 7 SMR, 10 sten gun dan 1 pistol. Kerugian Marinir, gugur 1 orang yakni Prajurit Gabriel.

Peristiwa kalabakan menunjukkan keberhasilan Peleton X melakukan raid melalui medan belantara di perbatasan. Padahal lawan memiliki kemampuan tinggi dengan perlengkapan yang lebih. Ini suatu prestasi yang sulit dilakukan.

Setelah keberhasilan penyusupan ini Rebani berusaha memimpin pasukannya kembali ke pangkalan. Sayang karena medan yang berat ditambah kekurangan makanan, sebagian tidak dapat sampai kembali ke basis, termasuk Sersan Rebani sendiri. Atas jasa dan keberaniannya Rebani dinaikkan pangkatnya menjadi Sersan Mayor Anumerta dan Pemerinta RI menganugerahkan Bintang Sakti kepadanya.

Dengan dilakukan patroli dan raid tersebut lawan kemudian mengurangi aktivitasnya. Sebaliknya raid yang dilakukan lawan di wilayah RI yang dijaga oleh Brigade Pendarat I KKo AL tidak pernah berhasil. Mereka bahkan lebih sering menderita kerugian lebih besar (periode 1965-1966 sampai tercapai persetujuan pengakhiran konfrontasi) terutama di Siglayan.

Korban Perwira Inggris
Pembunuhan terhadap komandan Inggris ini terjadi di kampung Kalabakan. Saat itu Kalabakan merupakan perkampungan yang menjadi salah satu pos keamanan daerah Tawau yang berdekatan dengan pelabuhan Cowie.

Ada 2 posisi pertahanan berstelling di Kalabakan, polisi setempat dan pasukan militer dari Royal Malay Regiment yang menempati 2 buah gubuk Pihak Malaysia sama sekali meremehkan kemampuan tempur pasukan Indonesia yang mengakibatkan lemahnya penjagaan dan kewaspadaan mereka di Kalabakan hal inilah yang dimanfaatkan sersan Rebani dan pasukannya untuk memulai serangan terhadap kedudukan musuh di Kalabakan.

Tapi berdasarkan beberapa catatan sejarah mengenai perwira-perwira Inggris yang tewas di Malaysia bisa diambil beberapa nama antara lain Mayor RM Haddow, Mayor R.H.D. Norman, dan Mayor H.A.I. Thompson, yang pasti pihak Inggris berusaha menutupi nama perwiranya yang tewas dalam kejadian ini, bahkan pihak inggris pun mengarang cerita kepada pemimpin Malaysia Tunku Abdul Rahman yang mengadakan inspeksi bahwa tentara persemakmuran yang tewas di Kalabakan walaupun kalah memberikan perlawanan yang gigih dan pantang menyerah dimana kenyataannya mereka benar-benar diserang mendadak dalam kondisi santai dan tidak siap atau istilah inggrisnya “caught with their trousers down”. Pemerintah Malaysia membangun monumen untuk menghormati korban mereka yang gugur disana.

Hal yang menarik dalam peristiwa ini ikut gugurnya seorang perwira inggris yang coba dicover oleh pemerintah inggris karena takut dipermalukan oleh dunia internasional, perwiranya tewas ditangan pasukan dunia ketiga disaat sedang santai pula.

Tambahan Info :
Pada masa Dwikora Pasukan persemakmuran khususnya Inggris sangat menjaga gengsi dan prestise mereka dimedan tempur, hal ini dilakukan oleh banyak covert operation yang mereka lakukan dimana covert operation ini sampai detik ini masih tergolong classified karena tidak semuanya berjalan mulus seperti yang mereka harapkan, bahkan SOP (Standart Operating Procedure) pasukan persemakmuran saat melakukan patroli dan raid mereka selalu sangat berhati-hati terutama dalam menutupi jejak-jejaknya, pasukan Indonesia banyak belajar mengenai teknik-teknik perang hutan yang sangat lihai diterapkan oleh musuh bahkan mereka tidak pernah meninggalkan korbankorban dari pihak mereka bila terjadi kontak senjata, biasanya acuan bagi pihak Indonesia bila ada korban dari suatu kontak senjata adalah barang-barang atau ransel yang ditinggalkan pemiliknya, hal inilah yang membuat perkiraan terhadap korban pasukan persemakmuran khususnya dari kalangan tentara non-Malaysia sangat sulit karena memang dalam setiap pergerakannya mereka menjaga benar eksistensinya dimedan tempur.

Satu peristiwa yang tidak mungkin dapat dilupakan, sekaligus menjadi satu titik hitam dalam lipatan sejarah 3 RAMD ialah Peristiwa Kalabakan. Dalam tragedi berdarah ini, seorang pegawai dan tujuh anggota Platun 1 Kompeni A3 RAMD terkoban, manakala 18 orang anggota lagi tercedera. Peristiwa berdarah ini berlaku pada tanggal 29 Disember 1963.

Tempat berlakunya tragedi berdarah yang menimpa 3 RAMD itu terletak tidak jauh dari tebing Sungai Kalabakan. Lokasinya kira-kira 30 batu ke utara Tawau dan 12 batu ke utara sempadan Kalimantan, Indonesia. Di situ terletak dua penempatan kecil Pasukan Keselamtan Malaysia yang terdiri daripada satu penempatan Pasukan Polis Hutan dan sebuah lagi penempatan tentera terletak di suatu lereng bukit.

Kedua-dua penempatan dipisahkan dalam jarak lebih 400 ela sahaja. Pos Polis yang dipagari dengan dawai berduri mempunyai kekuatan 15 orang anggota, manakala penempatan pasukan tentera tidak pula berpagar. Anggota Platun 1 Kompeni A dan kemudiannya disertai oleh seksyen dari Palatun 10 Kompeni C 3 RAMD ditempatkan di situ. Kawasan perkhemahan ini terletak suatu kawasan lereng tanpa sistem keselamatan serta pertahanan yang lengkap. Ini berlaku kerana ketiadaaan bekalan peralatan walaupun usaha mendapatkannya telah berulangkali dilakukan.

Seramai 41 anggota 3 RAMS terlibat dalam peristiwa di Kalabakan, mereka adalah;

1. 5415 Mejar Zainol Abidin Bin Hj. Yaacob
2. 11709 Leftenan Muda Raja Shaharudin bin Raja Rome
3. 2380 Pegawai Waran Dua Awaluddin bin Kamoi
4. 5237 Sarjan Ab.Aziz bin Meon
5. 6775 Koperal Hitam bin Mahmood
6. 9899 Koperal Hashim bin Hj. Ahmad
7. 9894 Lans Koperal Osman bin Darus
8. 33876 Lan Koperal Isa bin Bujang
9. 13960 Lans Koperal Abdullah bin Abdul Rahman
10. 6357 Prebet Hashim bin Abd. Ghani
11. 7966 Prebet Ibrahim bin Ahmad
12. 9542 Prebet Che Amat bin Che Leh
13. 9808 Prebet Mokhtar bin Hassan
14. 10385 Prebet Othman bin Hj. Budin
15. 10557 Prebet Ramli bin Awang
16. 10787 Prebet Othman bin Darus
17. 11020 Prebet Harun bin Abdullah
18. 11955 Ramli bin Salleh
19. 1386 Prebet Adnan bin Jabar
20. 14241 Prebet Zainuddin bin Yaacob
21. 14630 Prebet Ahmad bin Abu Yamin
22. 14185 Prebet Mat Sa’at bin Yaakob
23. 14626 Prebet Ahmad bin Hussin
24. 11245 Prebet Abdul Aziz bin Abdul Ghani
25. 11471 Prebet Ismail bin Mat
26. 11509 Prebet Mohamad Zain bin Yaacob
27. 13784 Prebet Ismail bin Mansor
28. 14447 Prebet Yusof bin Sulong
29. 14469 Prebet Shamsuddin bin Yasin
30. 10277 Prebet Abdul Ghani bin Mohamad
31. 10530 Prebet Shukri bin Suratman
32. 10586 Prebet Mohamed Nafiah bin Yahaya
33. 10587 Prebet Mohamad Nor bin Ahmad
34. 11051 Prebet Yaacob bin Ngah
35. 1164 Prebet Mohamad Arfah bin Almunir
36. 11244 Prebet Ariffin bin Yusof
37. 11957 Prebet Abdul Wahab bin Mat
38. 13885 Prebet Yahya bin Hj. Yaacob
39. 14346 Prebet Ab Karim bin Mat Johan
40. 14571 Prebet Bidin bin Abu
41. 14655 Prebet Mat Saad bin Othman
Menurut laporan, seramai 130 orang tentera Indonesia daripada pelbagai pasukan bergerak dari Kalimantan menyusup ke kawasan Malaysia pada pertengahan Disember 1963. Pasukan ini singgah di Serudong dalam perjalanan menuju ke Selimpopon dengan melewati Tarakan untuk ke kem balak Teck Guan dekat Kalabakan. Mereka bermalam di situ pada 28 Disember. Mejar Zainol Abidin bersama dua seksyen dari Kompeni C digerakkan ke penempatan Platun 1 Kompeni A di Kalabakan pada 29 Disember bagi memperkuatkan subunit berkenaan. Tiga buah kubu, setiap satu untuk tiga orang, dibina untuk tujuan pertahanan, Kubu berkenaan terletak di kiri dan kanan serta di Sebelah kanan belakang rumah atap dan digunakan untuk menempatkan senjata RISLB. Rumah berkenaan diberikan oleh Mr. Ress Pengurus Bombay Burma Timber Company Limited.

Leftenan Kolonel (Bersara) Raja Shaharudin menyatakan, beliau ada menerima maklumat yang menyatakan satu kumpulan tentera Indonesia sedang bergerak dari Kalimantan menyusup masuk ke kawasan Malaysia. Mereka dilaporkan telah merampas barang-barang dari sebuah kedai kepunyaan seorang peniaga Cina di kawasan Serudong Laut. Mereka dikatakan sedang bergerak ke arah kawasan Kalabakan.

Tidak lama selepas itu satu tembakan kedengaran memecah keheningan malam dan kemudiannya diikuti pula oleh tembakan yang bertubi-tubi. Ketika saya dan sebilangan anggota keluar dari rumah untuk ‘stand to’, anggota TNI telah pun mula melepaskan tembakan dan melemparkan bom tangan ke kedudukan kami, cerita Lettenan Kolonel (bersara) Raja Shaharudin. Semua anggota bertempiaran keluar dari rumah mencari perlindungan. Sarjan Abdul Aziz berjaya menerjunkan diri ke dalam kubu dan berada bersama ketua platun serta dua anggota lagi. Kami membalas tembakan dan turut melontarkan bom tangan ke arah anggota TNI, saya kemudiannya memerintahkan anggota agar mengambil perlindungan dan tidak melepaskan tembakan kecuali mereka melihat anggota TNI.

Tembak-menembak berhenti kira-kira pukul 11.00 malam, terang Leftenan Kolonel (Bersara) Raja Shaharudin. Mr. Ress, besama seorang lalaki datang menemui Leftenan Muda Raja Shaharudin sejurus selepas pertempuran berhenti. Pada lebih kurang pukul 3.30 pagi 30 Disember 1963 satu platun bantuan yang diketuai oleh Leftenan Muda Wan Nordin bnin Wan Mohammad (12176) sampai ke lokasi platun di Kalabakan. Anggotanya diarah mengumpulkan anggota yang terkorban dan tercedera sambil memberikan rawatan sekadar terdaya. Apabila matahari pagi 30 Disember 1963 mula menampakkan sinarnya, anggota mula melakukan penggeledahan kawasan secara terperinci bagi mengumpul mayat dan anggota yang tercedera untuk dimaklumkan kepada markas batalion. Lapan anggota termasuk ketua kompeni disahkan terkorban, manakala 18 anggota lagi tercedera.

Anggota 3 RAMD yang terkorban ialah;

1. Pegawai Waran Dua Awaluddin
2. Sarjan Ab. Aziz
3. Las Koperal Osman
4. Las Koperal Isa
5. Prebet Che Amat
6. Prebet Abdul Ghani
7. Prebet Shukri
8. Prebet Mohamed Nafiah
9. Prebet Mohamad Nor
10.Prebet Yaacob
11. Prebet Mohamad Arfah
12. Prebet Ariffin
13. Prebet Abdul Wahab
14. Prebet Yahya
15. Prebet Mat Sa’at
16. Prebet Ab. Karim
17. Prebet Bidin
18. Prebet Mat Saad

Mengikut Leftenan Kolonel (Bersara) Raja Shaharudin, beliau menahan Sulaiman yang datang pada lebih kurang pukul 8.00 pagi itu. Saya mendapati tiga kelongsong peluru terselit di pinggangnya, ketika memeriksa laras senjatanya, saya mendapati laras senjara tersebut masih berbau serta ada kesan yang menunjukkan senjata tersebut telah digunakan. Sulaiman diserahkan kepada pihak Polis Kalabakan.

Sebelum itu, saya telahpun menahan seorang lelaki yang saya jumpai berjalan di hadapan pejabat Burma Timber Company pada pukul 4.oo pagi itu. Sebuah helikopter tiba ke tempat kejadian pada pukul 11.00 pagi dan 30 Disember bagi mengeluarkan anggota yang tercedera dan terkorban. Anggota tercedera diterbangkan ke Hospital Tawau, manakala yang terkorban diterbangkan pula dari Tawau ke Labuan dengan Pesawat Dakota. Pesawat Dakota sampai ke Labuan pada waktu malam. Penduduk tempatan di Labuan telah membantu memandi dan menyempurnakan jenazah sebelum jenazah diterbangkan balik ke Semenangjung keesokan paginya. Ketibaan jenazah di Lapangan Terbang sungai Besi disambut oleh para Menteri Kabinet dan Pegawai tinggi Tentera juga para pembesar negara. Dari Kuala Lumpur jenazah dibawa pula ke kampung halaman masing-masing untuk dikebumikan.

Pasukan 1/10 Gurkha pimpinan Lieutenant Colonel Burnett dikejarkan ke Kalabakan bagi membantu 3 RAMD membuat penggeledahan Kalabakan. Berikutan itu, pada 12 Januari 1964, seramai 22 orang Tentera Indonesia berjaya dibunuh disamping banyak yang telah ditangkap. Batalion ini berjaya menangkap 3 orang anggota TNI. Walaupun bilangan yang ditawan itu agak kecil jumlahnya, tetapi ia telah membantu pasukan dalam operasi selepas itu. Beberapa kawasan di Tawau telah diisytiharkan sebagai kawasan terhad bagi memudahkan operasi pasukan keselamatan. Pada 27 Januari, satu kumpulan ronda dari Kompeni B di bawah pimpinan Leftenan Muda Ishar bin Sham (12221) menjumpai satu perkhemahan anggota TNI dan pertempuran berlaku. Seorang anggota TNI berjaya dibunuh, dua pucuk senapang, 12 butir bom tangan dan sejumlah peluru berjaya dijumpai.

Platun 6 di bawah pimpinan Leftenan Muda Abdul Aziz bin Shaari (12178) ketika membuat serang hendap di Merotai Estet pada 28 Januari berjaya membunuh tiga orang anggota TNI, selepas mengalami satu pertempuran sengit dengan mereka. Sehingga 10 Februari, seramai 29 anggota TNI berjaya dibunuh, 33 ditawan, manakala 22 menyerah diri. Selain itu, operasi di Pulau Sebatik terus dilakukan. Pada 25 Januari, Presiden Soekarno bersetuju mengisytiharkan gencatan senjata. Walau bagaimanapun, anggota pasukan Keselamatan diperingatkan agar bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Pemberhentian pertempuran telah dipersetujui di majlis perdamaian yang diadakan di Bangkok antara Malaysia dan Indonesia. Ketika operasi Malaysia secara haram.

Oleh kerana kegagalan persidangan damai di Bangkok, keadaan menjadi tegang semula dan perhatian penuh mula ditumpukan semula di perbatasan. Penyusupan dan tembakan anggota TNI di Pulau Sebatik menyebabkan Kompeni A dihantar membantu Kompeni C di situ. Kampung Sungai limau merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat pergerakan anggota TNI. Pada 19 April seorang anggota TNI berjaya dibunuh oleh satu seksyen yang membuat serang hendap. Penyusup telah cuba menawan kedudukan satu platun yang ditugaskan di situ pada 20 April, tetapi gagal kerana platun terlibat telah membuat pertahanan yang teguh di kedudukan mereka.

Batalion kemudiannya kembali semula ke Alor Setar selepas lebih kurang lima bulan berkhidmat di Sabah. Sebagai penghargaan terhadap perkhidmatan cemerlang batalion ketika konfrontasi dua warga 3 RAMD, Pegawai Waran Dua Awaludin dan Prebet Mohamed Nafiah dikurniakan kepujian Perutusan Keberanian (KPK) sepanjang penglibatannya dalam era konftontasi, 3 RAMD, beroperasi dua kali di Tawau dan sekali di Sibu. Seramai lapan warganya terkorban, manakala 18 mengalami kecederaan. Dalam operasi bersama 1/10 Gurkha dan Trup 2 Peninjau sekitar Tawau, seramai 29 TNI berjaya dibunuh, 33 orang ditawan, manakala 22 lagi menyerah diri

 

30 personel kalahkan 3000 milisi

Tahun 1962, Kongo, negara di belahan Bumi Afrika sedang bergolak, TNI kembali diundang untuk Misi Perdamaian PBB dengan nama Kontingen Garuda III (Konga III) di bawah pimpinan Letjen TNI (Purn) Kemal Idris (Alm). Garuda III diambil dari dari Batalyon 531/Raiders, satuan-satuan Kodam II/Bukit Barisan, Batalyon Kavaleri 7, dan unsur bantuan tempur lainnya.

Pasukan ini berangkat dengan pesawat pada bulan Desember 1962, dan berada di medan tugas selama delapan bulan di bawah UNOC (United Nations Operation in the Congo). Mereka di tempatkan di Albertville. Di tempat ini telah disiapkan satu kekuatan pasukan besar, yang terdiri dari 2 batalyon kavaleri. Sedangkan Batalyon Arhanud di tempatkan di Elizabethville, yang menjadi wilayah kekuasaan tiga kelompok milisi yang ingin memisahkan diri, di bawah pimpinan Moises Tsommbe dari pemerintah Republik Demokratik Kongo pimpinan Presiden Kasavubu.

Daerah ini terkenal dengan kekayaan mineralnya. Sempat terjadi beberapa pertempuran sengit antara pasukan PBB dari India melawan kelompok-kelompok pemberontak tersebut. Disini interaksi antara pasukan Garuda III dengan pasukan PBB lainnya sangat erat. Mereka terdiri dari pasukan Filipina, India, bahkan Malaysia. Walaupun ditanah air konfrontasi Ganyang malaysia dikumandangkan, interaksi persahabatan antara Garuda III dengan Malaysia tetap terjalin erat. Tanpa sedikit pun permusuhan (profesionalitas personel Garuda III).

Pasukan PBB asal India merupakan yang terbesar dan terbanyak jumlahnya. Mereka terorganisir dengan sangat baik. Mereka ditempatkan di kawasan-kawasan vital yang penting dan strategis. Sebaliknya Garuda III yang hanya berkekuatan kecil, mampu melakukan operasi taktik gerilya yang terkenal dalam sejarah PBB sehingga mencapai sukses besar. Disamping itu, personel Garuda III sangat luwes, pandai bergaul dengan penduduk setempat sehingga mereka menaruh kepercayaan besar kepada pasukan Garuda III.

Pasukan Garuda III mengajarkan bagaimana cara mengolah masakan Indonesia, membuat kue, serta menyayur daun singkong sehingga enak dimakan. Padahal mereka mengetahui memasak singkong hanyalah untuk makanan inti dengan cara dibusukkan, dikeringkan, ditumbuk jadi tepung baru dapat dimasak. Dengan adanya interaksi dan hubungan dengan penduduk setempat, maka semua program yang direncanakan berjalan dengan baik. Penduduk setempat menaruh simpati pada program yang dicanangkan, misalkan melakukan tindakan pengamanan daerah setempat dari pengacau. Dengan spontan tanpa di perintah, masyarakat memberitahukan kepada personel Garuda III, bila akan ada serangan yang di lancarkan oleh gerombolan pengacau.

Suatu hari terjadi serangan mendadak ke markas Garuda III. Pertempuran dan tembak menembak terjadi dari jam 12.00 malam hingga dinihari. Markas Garuda III terkepung dengan rapat. Semua personel merapatkan barisan, berusaha menangkis serangan tersebut. Menurut Informasi Intelijen, serangan dilakukan oleh sekitar 2000 pengacau, hasil gabungan 3 kelompok pemberontak. Sedangkan markas komando Garuda III dipertahankan sekitar 300an personel, 40 persen dari seluruh kekuatan Garuda III di Kongo. Tidak ada korban jiwa dari Garuda III, hanya beberapa yang cedera ringan dan langsung ditangani tim medis lapangan. Menjelang subuh, gerombolan pengacau mengendurkan serangan kemudian menarik diri ke basis mereka di wilayah gurun pasir yang membentang gersang.

Hasil konsolidasi pasukan, maka di bentuk tim berkekuatan 30 orang personel RPKAD sebagai tim bayangan sekaligus tim terdepan untuk pengejaran hingga ke markas pemberontak sekalipun. Mereka bergerak cepat pada jam 06.00 waktu setempat, dengan perlengkapan garis 1 untuk pengejaran. Semangat tinggi dan berkobar terlihat jelas di wajah-wajah mereka yang terpilih. Iringan doa rekan-rekan di markas, juga dari pasukan PBB lain, mengiring langkah kaki mereka. Menuju kawasan “no mand land” -wilayah tak bertuan-, yang menjadi daerah kekuasaan pemberontak, sekaligus juga merupakan daerah terlarang untuk pasukan PBB. Di kawasan itu, 2 kompi plus Pasukan India pernah di bantai tanpa tersisa.

Pasukan ini di pimpin seorang Kapten dengan dibantu 5 orang Letnan. Dengan penyamaran layaknya kumpulan suku pengembara, mereka bergerak dalam 3 kelompok yang saling berkomunikasi, tidak lupa kambing, sapi, bakul sayuran di bawa bersama untuk penyamaran. Badan dan wajah di gosok arang sehingga hitam dan menyerupai penduduk asli tempatan, ada juga personel yang berpakaian wanita dan menjunjung bakul sayuran daun singkong. Mereka bergerak melambung melalui pinggiran danau, melewati “no mand land” tujuan akhir.

Data intelijen yang didapat mengatakan kekuatan musuh diperkirakan 3000an bersenjatakan campuran termasuk RPG/Bazooka dan beberapa tank, panzer, bisa dimaklumi sebab ini markas mereka, tentara lain belum memasuki wilayah yang dijaga ketat tersebut. Memasuki senja, personel bermalam dipinggiran danau sambil mengatur strategi penyerangan. Dikejauhan terlihat kerlip lampu-lampu dari markas pemberontak. Menurut data intelijen lagi, suku-suku di kongo, termasuk pemberontak sangat takut akan Hantu Putih (sosok berpakaian putih yang berbau bawang putih). Nah, disinilah strategi penyamaran diubah. Dibalik pakaian loreng darah mengalir mereka, terbungkus jubah putih yang menggerbang ditiup angin danau. Sambil tidak lupa dengan rantai bawang putih yang baunya harum semerbak.

Persiapan penyerangan dari danau dengan menggunakan kapal yang dicat hitam-hitam pun dipersiapkan. Menunggu jam 12.00 tengah malam. Isyarat serangan pun diberikan oleh sang komandan. Dengan gesit, ke 30 orang personel RPKAD mengambil posisi masing-masing. Penyerangan tepat di mulai jam12.00 tengah malam, dengan kapal yang di digelapkan warnanya di atas Danau Tanganyika, tidak berapa jauh dari daerah “no mand land.” Ke 30 personel yang menyamar menjadi “Hantu Putih” ini (atau lebih dikenal masyarakat dengan sprititesses), berhamburan keluar dari dalam kapal, mendobrak pos penjagaan terdepan pemberontak. Para pemberontak yang sangat percaya akan keberadaan Hantu putih ini, kaget, terpana dan ketakutan melihat kelebatan bayangan putih melayang-layang disekitar mereka (jubah putih yang diikat kayu dan tertiup angin) sambil melepaskan rentetan tembakan yang riuh rendah.

Ternyata semangat melawan pemberontak hilang sama sekali, mereka percaya bahwa mereka berhadapan dengan hantu, bukan manusia biasa. Ketika akan didekati, para pemberontak yang disergap itu terkejut, secara reflek melemparkan ayam yang sedang dibakarnya tepat mengenai anggota pasukan Garuda III. Hanya sekitar setengah jam, markas pemberontak dapat di kuasai, Ribuan pemberontak beserta keluarganya menyerah, puluhan yang lain tewas dan luka-luka, sedangkan dipihak RPKAD cedera 1 orang, terkena pecahan proyektil RPG. Dengan sigap, tawanan dikumpulkan. Tidak lama kemudian, bantuan dari pasukan di markas pun tiba, beserta pasukan PBB yang lain dari India, Malaysia, Filipina.

Sejak itu, anggota Garuda III di kenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Spiritesses, pasukan yang berperang dengan cara yang tidak biasa dilakukan orang !!. Bisa dibayangkan, dengan hanya berkekuatan 30 orang bisa menawan sekitar 3000an pemberontak bersenjata lengkap!!! Keesokan harinya, pimpinan operasi dan Komandan Garuda III dipanggil menghadap oleh Panglima Pasukan PBB di Kongo, Letnan Jenderal Kadebe Ngeso dari Ethopia. Ia mengatakan bangga dan takjub atas keberhasilan RPKAD Garuda III menawan basis terbesar pemberontak dan 3000an lainnya tanpa jatuh korban. Namun ia kecewa. Tentara Indonesia katanya tidak bertanggungjawab, irresponsible terhadap pemberontak yang ditawan itu. Kenapa sampai dikatakan irresponsible?. Biasanya, standar operasi tentara, jika musuh berkekuatan 3000 orang, harus disergap dengan kekuatan 3 kali lipat, yaitu 9000 personel. Nah, jika 3000 orang musuh dihadapi hanya dengan kekuatan 30 sampai 50 orang, itu namanya irresponsible dan tidak masuk akal. Mustahil dan nekad!! Bagaimana seandainya para pemberontak tersebut melawan? dan ada yang membocorkan taktik Hantu Putih tersebut? tanya panglima PBB di Kongo.

Apapun, sanjungan dan pujian, serta decak kagum tetap di lontarkan, dan strategi penyerangan ini sampai sekarang masih menjadi legenda Misi Pasukan Perdamaian PBB. Mungkin kisah ini banyak yang tidak tahu, terutama masyarakat tanah air sendiri. Yang jelas, ini sudah bukti nyata keberhasilan anak-anak bangsa kita mengharumkan nama Indonesia, RPKAD khususnya di seantero dunia. Jelas cara taktik, muslihat, strategi serangan ini menjadi bahan penyelidikan Pasukan PBB lainnya, dan tentu saja menjadi legenda hingga sekarang

 

 

Tahun 1950

 

Pada tahun 1950 Indonesia termasuk Negara yang tidak disukai Amerika Serikat yang saat itu terjadi  dengan blok komunis di Korea Utara . sedang diIndonesia Partai Komunis adalah Partai yang legal.

 

Sejak Oktober 1952

Sejak 17 oktober 1952 pemerintah sukarno sudah mulai digoyang Kubu Nasution membentuk dewan banteng dan dewan Garuda di Sumatera , pembentukan dewan ini sebenarnya sebagai pengalangan massa ,tetapi kemudian mereka membentuk pemerintahan tandingan karena tidak suka melihat hubungan mesar sukarno dengan PKI

 

Kebencian Amerika serikat bertambah sehingga menghentikan bantuan akibat ucapan sukarno Go To Hell with your aid.Dasar sikap Sukarno karena Indomnesia Alamnya kaya raya.dan suatu waktu Indonesia akan makmur dan tidak memerlukan bantuan Barat dan hal ini pula yang mengilhamkan Sukarno  sikap Konfrontasi  “Ganyang Nekolim (neo kolonialsme & Imperialisme).

Bung Karno menyatakan Indonesia hanya memerlukan Pemuda yang bersemangat untuk menjadi bangsa Besar.

Akibatnya sikap Amerika serikat Gulingkan Presiden sukarno, sikap Amerika sekikat didudukung oleh Inggris dan Australia.

Sejak Amerika serikat menghentikan bnatuannya ke Indonesia, mereka menghubungi Militer Indonesia

Mereka melngkapi dan melatih Perwira meliter dan melalui operasi intelijen yang dilakukan CIA mereka mengelitik milter untuk mengrongrong Bung Karno, Usaha Kudeta dimualai bulan November 1956.

Deputi Kepala Staf AD Kol Zulkifli Lubis berusaha menguasai Jakarta dan mengulingkan Pemerintah, namun usaha ini dapat dipatahkan.

Lantas di sumatera Utara dan suamtera tengah  Militer berupaya mengambil alih kekuasaan tetapi juga gagal. Militer  dengan pasokan Bantuan Amerika Serikat seperti mendapat angin untuk menganggu Bung Karno.

Namun Bung Karno mampu  menguasai keadaan karena banyak perwira militer yang loyal kepadanya.kendati usaha As untuk menjatuhkan sukarno sudah dirancang.

Sayangnya konstelasi politik di Indonesia tidak stabil, Bung Karno berusaha menciptakan Stabilitas.namum keadaan sangat rumit .

Ada Tiga Kekuatan  yang mendominasi politik di Indonesia saat ini yaitu

 

Unsur Kekuatan Presiden sukarno

Presiden sukarno sebagai kepala Negara,Kepala Pemerintahan,  Perdana menteri, Pemimpin Besar revolusi ,Presiden Seumur Hidup  dan anggota Kabinet Dwikora.termasuk dalam unsure ini

 

 

Unsur Kekuatan TNI-AD

Ada Dua Kubu yaitu Kubu Yani dan kubu Nasution,Suharto mulanya masuk Kubu Nasution tetapi kemudian membuat kubu sendiri.

 

Unsur Kekuatan PKI

 

PKI  berkeuatan 3 juta anggota dan didudukung oleh 17 juta anggota oragnisasi onderbouw PKI  seperti SOBSI,BTI dan Gerwani.(juga LEKRA,Pemuda Rakyat) dengan jumlah tersebut PKI adalah komunis nomor tiga didunia setelah RRC.

Dalam PEMILU 1955 PKI dalam nomor urut ke-4 dan sebagai Partai besar PKI memiliki wakilnya di cabinet antara lain D.N.Aidit, Menko/Ketua MPRS.Lukman sebagai wakil ketua DPRGR ,dan Nyoto Menteri Landreform(sekarang BPN)

 

Gerakan Kubu Nasution tidak cukup hanya mengalang massa sipil, tetapi juga mempengaruhi Militer agar ikut mendukung gerakannya ,sebagai petinggi Milter bagi Nasution itu adalh hal mudah.

Caranya anatara lain Pembebasan Irian barat  digunakan untuk membentuk Gerakan Front Nasional yang aktif dikegiatan Politik.

Pada mulanya usaha melibatkan Militer dalam kegiatan Politik ysng kelsk dilestarikan oleh Orde baru.

Disisi lain Kubu Nasution mengalang simpati masyarakat dengan mebentuk BKS yang melibatkan Pemuda,partai politik dan para petani yang menyatau dengan militer dibawah payung TNI.AD

Saat itu dapat diambil kesimpulan inilah doktrin tingkat regional (krena memmanfaatkan Perjuangan membebaskan Irian barat) hingga melibatkan tingkat Desa(Petani),maka lengkaplah gerakan menentang Pemerintah yang terencana dengan rapi,dan cerdik dan memiliki kekuatan cukup potensial.Berdasarkan laporan Intelijen  CIA berada dibelakang Nasution .

 

Presiden Sukarno akhirnya mengetahui gerakan menentang Pemerintah itu ,ia tahu Pemerintah sedang terancam dan biang keroknya adalah nasution.

Maka sukarno langsung menghantam ulu hati persoalan, dengan membatasi peranan Nasution.

Kepala Staf angkatan Bersanjata tetap dipertahankan dengan perannya  yang diabatasi  dan Nasution diberikan tugas dalam urusan administrative pasukan, Nasution dilarang ikut campur urusan operasional Prajurit , itu sama artinya Nasution dimasukan dalam kotak.

 

Gerakan itu diimbanga-I Presiden Sukarno dengan mengangkat Letjen Ahmad Yani sebagai Menteri Pangad,tugas secara formal memimpin pasukan AD ,namun dibalik itu Yani mendapat misi khusus dari Presiden Sukarno  agar membatasi  desakan kubu nasution kepada Pemerintah.Ini semacam operasi Intelijen,akibatnya hubungan nasution dan Yani memburuk.

Mulanya konflik Yani-Nasution tidak Nampak dipermukaaan, hanya kalangan elite saja yang memahami situasi yang sebenarnya.

 

Tetapi beberapa waktu kemudain Ahmad yani menganti beberapa Penglima daerah, Pangdanm yang diganti adalah orang-orangnya Nasution karena itu tampaklah Peta situasi yang sesungguhnya. Ini adalah gerakan Militer.

 

 

1963

Gerakan sipilnya  Presiden sukarno dan Wakil Perdana menteri I Dr Subandrio, memindahkan kedudukan Nasution  dari kepala Staf Angkatan darat ke Penasehat Presiden.ini terjadi tahun 1963

 

Tentu saja nasution harus tunduk dan tidak alasan dia  untuk Mbelelo  sebab dikelangan tentara sudah kuatir terjadi perpecahan ketika hubungan nasution dan yani memanas.Seandainya nasution melakukan tindakan membangkang tidak akan didukung pasukan dari bawah.dan kemungkinan keadaan ini sudah diperhitung nasution dengan cermat itu sebabnya  ia tunduk.

 

 

 

 

 

1964

Langkah selanjutnya bagi sukarno tinggal mengunduli sisa-sisa kubu nasution  anatara lain PARAN( Panitia retoling Aparatur Negara) sebuah Komisi Anti Korupsi yang dibentuk Nasution.sebagai gantinya Presiden Sukarno membentuk Komisi Tertinggi retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR) yang dipimpin oleh orang kepercayaan Bung Karno.Dr Subandrio.untuk memperkuat Ahmad Yani ditunjuk sebagai Kepala Staf  KOTRAR.

 

.

Dari perpektif Sukarno retaknya hubungan Ahmad Yani dan AH Nasution merupakan kemenangan , apalagi kemudian Nasution dicopot dari dari posisi Strategis dan dimasukkan dalam kotak

Dengan demikian politik Negara dalam Negara yang dicptakan nasution  berubah menjadi sangat lemah.

Melihat kondidi demikian Pimpinan Angkatan bersenjata menjadi cemas, mereka kuatir konflik Nasution-Yani akan merembes ke Prajurit dilapisan bawah ,kalau itu terjadi akan Fatal.

Kekuatitan ini disampaikan kepada Presiden ,karena itu presiden menugas beberapa Perwira senior termasuk May jendral Suharto dan Pangdam  Jawa Timur Basuki Rahmat untuk menemui Nasution tugasnya menyarankan Nasution untuk menyesuaikan diri denga jalur yang sudah digariskan oleh Presiden Sukarno  jangan sampai ada Pembangkangan.

Dua Kubu berkonflik itu pada dasarnya sam-sama Anti-PKI ,meskipun Yani berada di kubu Bung Karno , namum ia tidak menyukai PKI akrab dengan Bung Karno , sementara Suhartio ditugaskan menjadi perantara untuk mendamaikan Nasution dan yani, cendrung berpihak kepada nasution.

 

1965

Konflik antara Nasution dan yani tidak gampang didamaikan.

Suatu hari di awal tahun 1965 ada pertemuan penting yang dihadiri oleh 12 jenddral di MABES AD.

Sebenarnya Nasution dan Yani juga diundang dalam pertemuan ini,namun kuduanya sama-sama tidak datang.Mereka diwakili oleh penasehat mereka masing-masing.

Pertemuan ini diadakan untuk mendamaikan nasution dan Yani .alhasil pertemuan penting itu tidak mencapau tujuan utamanya karena yang berkonflik tidak datang sendiri hanya diwakli saja.

 

Pada awal tahun 1965 Bung Karno mempunyai ide membentuk Angkatan Kelima tujuannya tujuangnya untuk menampung bnatuan senjata dari RRC ,saat itu persenjataan untuk empat angkatan sudah cukup, karena itu agar bantuan senjata dapat dimanfaatkan secara maksimal Bung Karno mempunyai Ide memntuk Angkatan Kelima, jik persenjataan yang dikirim cukup untuk 40 Batalyon maka angkatan kelima berkuatan seperti itu, tetapi Bung Karno belum memperinci bentuk Angkatan kelima.

Beliau berkata Angkatan Kelima tidak sama dengan Angkatan yang sudah ada, Ini adalah Pasukan Istimewa yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan Angkatan Lain.hal ini perlu ditegaskan karena kemudian beredar isu Angkatan Kelima adlah para buruh dan petani yang dpersenjatai .PKI pernah mengatakan hal itu tetapi Bung Karno belu mmerinci bagaiman bentuk Angkatan kelima itu.

Menpagad Ahmad yani sudah menyampaikan langsung kepada presiden Sukarno bahwa ia tidak setuju dibentukanya angkatan kelima,para jendral angkatan lain mendukung Ahmad Yani,empat angkatan sudah cukup menurut mereka

Maslah ini kemudian menjadi pembicaraan dikalangan elite politik, dan pembicraan menjadi berlarut-larut ,juga muncul banyak spekulasi tentang bentuk Angkatan Kelima ,Bung Karno tetap tidak menjelaskan secara rinci bentuk angkatan kelima dan orang yang terdekat dengannya Dr subandrio juga tidak diberitahukan.

(Subandrio)

 

Pertengahan April 1965

Pada pertengahan April 1965 ada Pertemuan yang lebih besarkali ini dihadiri 200 perwira di MABES AD , dalam pertemuan ini Nasution dan Yani juga tidak datang.Namun pertemuan ini melahirkan doktrin baru yang dinamakan tri Uoaya Sakti  pencetusnya Suharto.Isinya tiga janji jujur dari jajaran AD.yang substansinya TNI berhak memberikan saran   dan tugas  politik tak terbatas kepada Presiden.

 

 

Doktrin baru ini menimbulkan kecemasan baru dikalangan elite Politik dan Masyarakat inteltual , dengan demikian semakin jelas bahwa AD mempertahankan politik dalam Negara ada Negara yang sudah dirintis nasution.Ini berarti Kubu Nasution menang dari kubu Yani yang didukung oleh Presiden  Sukarno.

 

Suharto salah satu perwira yang ditugaskan menjadi perantara mendamaikan Yani dan nasution berada dalam posisi yang tidak enak, karena Suharto mempunyai meori yang buruk terhadap yani dan nasution.penyebabnya adalah perilaku Suharto sendiri yang buruk yang terjadi ketika Suharto masih di Divisi Diponegoro.

Pada saat Divisi Diponegoro mewngadakan hubungan baik dengan pengusaha Liem Soei Liong, Perkawan mereka antara lain menyeludupkan berbagi barang.Suharto pernah berdalih penyeludupan itu untuk kepentingan Divisi Diponegoro, Berita Penyeludupan ini cepat menyebar semua perwira staf mengetahuintya, bahkan terungkap hasil penyeludupan uangnya masuk kekantong Suharto dan Liem Soei Liong.

Saat mengetahui ulah Suharto, Yani marah pada suatu kesempatan malah sempat menempeleng Suharto, karena penyeludupan itu memalukan Korps.

AH Nasution mengusulakn agar Suharto diadili di makamah Militer  dan segera di pecat dari AD, namun Mayjen Gatot Subroto mencegah dengan alas an perwira itu masih bisa dibina.Gatot mengusulkan kepada Presiden sukarno agar Suharto diampuni dan disekolahkan  di SESKOAD Bandung.

 

Presiden sukarno setuju, karena itu Suharto masuk SESKOAD  dan diterima oleh DAN SESKOAD Brigjen  Suwarto. Saat itu SESKOAD tidak hanya mengajarkan Pendidikan kemiliteran tapi juga bidang Ekonomi dan Pemerintahan.

Perwira di Seskoad  bertugas sebagi guru teori Negara dalam Negara.

Namun akhirnya Suharto membangun kubu sendiri ,kubu ini terbentuk setelah kepercayaan Amerika serikat kepada Kubu Nasution sudah  mulai luntur, ini disebabkan  fungsi nasution terhadap Pemberontakan PRRI Permesta, Kampanya Pembebasan Irian barat dan Zslogan Gnyang Malaysia tidak efektif , Tiga hal ini membuat kepentingan Ameriak Serikat di Indonesia khusus  Asia tenggara terganggu.sehngga AS tidak akrab lagi dengan Nasution.dari perspektif AS pada mulanya perlu untuk mengimbangi kebijkan Sukarno yang centrung lunak kepada PKI.

Disaat kepercayaan AS kepada Nasution Luntur, Suharto sudah menjabay ZPangkostrad, dan Suharto telah membangun kubu sendiri.

 

Awal januari 1965

Awal januari 1965, dikantor kedutaan Besar RI Di Beograd Yugoslavia datang sepucuk surat yang ditujukan kepada Duta besar Yugoslavia, Yoga sugoma (kelak jadi BAKIN), pengirimnya Pangkostrad Suharto isinya Yoga sugomo ditawarkan untuk pulang ke Jakarta  dengan jabatan baru kepala Intelijen Kostrad. Tawan ini menarik karena itu pada tanggal 5 Februari 1965 Yoga sudah tiba di jkarta  langsung menghadap Pangkostrad dirumahnya jalan haji Agus salim ,mereka bermusyawarah dan itulah awalnya terbentuk kubu Suharto.

 

Pemanggilan Yoga oleh Suharto mangandung tiga indikasi, pertama Pemangilan Yoga tidak melalui jalan normal, seharusnya penarikanya dilakukan oleh Menpagad Ahmad Yani.karena Yoa adalah perwira AD, kenyataannya Yoga ditarik berdasarkan surat Pangkostrad Suharto. Kedua tujuan kepulangan Yoga kejakarta untuk bersama-sama Suharto menyabot  politik Sukarno. Ketiga Mereka bertujuan menghancurkan PKI.

Ketiga indikasi ini bukan kesimpulan Subandrio tetapi diungkapkan oleh ali Moertopo (salah satu trio Suharto yoga) dengan bangga tanpa tending aling-aling (secara blak-blakan) mengungkapkan hal itu dengan gaya seperti orang tak berdosa.

Bagi Suharto menarik orang dengan cara itu adalah hal biasa, padahal ia sudah melangar garis komado dan hirarki.dengan cara yang inilah ia membangun kubunya,pokok perhatian kubu ini tidak kepada panglima AD tetapi menyangkut Politik nasional dan Internasional ,perhatian kubu tertuju kepada Bung Karno dan PKI.

 

Kubu Suharto disebut juga Trio Suharto-Yoga-Ali yang selanjutnya kista sebut kelompok bayangan Suharto.Mereka bersatu dengan cara tersamar.Mereka bergerak dibawah permukaaan.Awalnya teman lama dan merupak suatu tim kompak  ketika berada di KODAM Diponegoro.Kekompakn trio ini sudah teruji saat Pimpinan AD memilih panglima Diponegoro dan kekompakan mereka dilanjutkan di Jakarta.

Saat itu Pimpina AD mencalonkan Kolonel bambang Supeno menjadi Pangdam Diponegoro, rencana tersebut diketahui oelh perwira  dissana,saat itu Suharto berpangkat Let.Kol.juga mendengar, walaupun pangkat Suharto lebih rendah dari bambang supeno namun ia berani merebut jabatan tersebut caranya mengunakan strategi kotor namun terselubung .

Saat rencana pengangkatan tersebut bocor,ada sebuah rapat gelap di Kopeng, Jateng, yang dihadiri perwira  KOdam Diponegoro, rapat dikoordinir suarto melalui triona Yoga, tetapi Suharto tidak hadir ,intinya rapat merumuskan Suharto harus tampil sebagai Panglima Diponegoro ,jika tidak suahrto dan Yoga akan mengalang kekuatan bersama-sama untuk menolak  pencalonan bambang Supeno.

Saat itu Pencalonan bamabang supeno menjadi Pandam Diponegor belum ditanda tangani Presiden Sukarnosehingga upaya Suharto merebut jabatan tersebut bdengan waktu.

 

Namum scenario Suharto melalui Yoga tidak didukung oleh perwira Diponegoro, yang hadir, hanya satu perwira yang menanda tangani dr Suhardi tanda setuju sedangkan yang lain yang hadir tidak.

 

Yoga semula mengaku pertemuan tersebut tidak dibereitahu kepada Suharto, ini bisa diartikan scenario tidfak dibuat Suharto, Ketika dua Utusan KODAM Diponegoro hendak ke Jakarta untuk meminta tanda tangan presiden tentang pengangkatan Bambang supeno ,barulah Rapat gelap itu disebarkann

 

Berdasarkan memori Yoga, rapat itu adalah gagasan Suharto, pengakuan awal Yoga  bahwa Suahrto tidak mengetahui rapat tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan Jakarta bahwa Suharto mengalang kekuatan menolak pencalonan bambang Supeno.tetapi hal ini tidak mendapat konfirmasi apakah rapat gelap itu dikoordinir Suharto melalui Yoga atau  inisiatif Yoga sendiri.

Sebagai pembanding ,salah seorang trio Suharto-yog-ali, al moertopo ,menyatakan bahwa saat itu ia sebagai kmandan  pasukan banteng Raiders dimnta membantu Yoga melancarkan operasi intelijen.Tidak dirinci operasi intelijen yang dimaksud, tetapi tujuannya untuk mengusahakan Suharto menjadi Panglima Diponegoro,tapi Ali tidak menjelaskan siapa yang memintanya  Suharto,yoga atau kedu-duanya .

Terlepas Yoga berbohong atau tidak,tetapi rangkaian pernyatan Yoga dan Ali Moertopo menunjukkan adanya suatu komplotan Suharto.Komplotan yang berfgerak dalam operasi militer. Suharto adalah dalang yang sedang memainkan wayang-wayangnya. Tentu,dalamnngnya tidak perlu terjun langsung.

 

(subandrio)

 

 

1946

Kesimpulan diambil karena saat Suharto dan komplotnya mengadakan KUDETa 3 juli 1946,namun gagal, Suharto berbalik arah mengkhiananti komplotnya sendiri.Suharto mennagkap komplot tersebut dengan dalih mengamankan Negara.Kudeta ini dipimpin oleh Tan Malaka  dari partai MURBA ,Tan Malaka mengajak Militer Jawa tengah termasuk Suharto  yang akan digulingkan Perdana menteri St Sjahrir, awalnya 20 Juni 1946  PM Syahril dan kawan-kawnnya diculik di Surakarta,penculiknya komplot militer dibawah komando divisi III yang dipimpin Sudarsono, Suharto selaku salah seorang Komandan militer terlibat dalam penculikan.

 

2 juli 1946 komplot penculik berkumpul dimarkas Suharto  sebanyak dua Batalyon, Pasukan dikerahkan untuk menguasai sector strategis seperti RRI dan Telkom, Mlam itu juga mereka menyiapkan surat keputusan membubarkan Kabinet Sjahrir dan menyusun cabinet Baru yang akan ditanda tangani oleh presiden Sukaron esok harinya di istana Negara yogja.

SK dibuat dalam empat  tingkat,

Keputusan Presiden dimuat dalam maklumat nomor 1,2,dan 3.

Semua maklumat mengarah Kudeta.

Maklumat kedua berbunyi

Atas desakan rakyat dan tentara  dalam tingkat dua terhadap Ketua Revolusi Indonesia yang berjuang untuk Rakyat ,maka atas nama Kepala Negara  hari ini memperhentikan seluruh kementerian negra  Suatn Sjahrir.3 juli 1946 tertanda presiden RI Sukarno

 

Tetapi percobaan KUDETA gagal, para pelauknya ditangkap dan ditahan persis saat itu Suharto berbalik arah.Ia semula berkomplot dalam penculikan, berbalik menangkap komplotan tersbut,I berdalih keberadaannya dalam komplotan penculik merupakan upaya Suharto mengamankan penculik.

 

Inilah karakter Suharto dan ia bangga dengan hal itu. Suharto tidak malu berbalik arah dari penjahat menjadi penyelamat.

Dalam autobiografinya Suharto menulis sekilas peristiwa ini, menurut versi dia yang tentu saja fakta dia balik  sendiri.

 

(subandrio)

 

19 pebruari 1962

 

Setelah mengadakan dengar pendapat dari 19 Februari sampai 17 April 1962,

Komisi Cobbald mengeluarkan laporan yang dimuat dalam Report of the Commision of

Inquiry, North Borneo and Sarawak. Hasilnya menggungkapkan dua pertiga

masyarakat yang diwawancarai menyetujui penggabungan.3 Pada tanggal 18-31 Juli

1962 di London diadakan pertemuan lagi antara perwakilan PTM dan Inggris yang

hasilnya menyetujui rekomendasi Komisi Cobbald dan merencanakan 31 Agustus

1963 sebagai hari lahirnya Malaysia.4

 

 

Pada tanggal 8 Desember 1962

 

di Brunei muncul gerakan yang menolakgagasan pembentukan Malaysia. Syekh A.M. Azahari, pemimpin Partai RakyatBrunei, partai terbesar di Brunei5, memproklamirkan berdirinya Negara NasionalKalimantan Utara (NNKU) dan membentuk Tentara Nasional Kalimantan Utara(TNKU). Azahari mengklaim wilayah NNKU meliputi daerah Sarawak, Brunei danSabah.6 Di daerah lain, seperti PTM, Singapura dan Sarawak juga terdapat partaipartaipolitik yang tidak setuju dengan pembentukan Malaysia, diantara dapat

disebutkan: Labour Party, Partai Rakyat dan Socialis Front dari PTM; Singapura

Congres, Partai Rakyat Singapura, Labour Party dari Singapura; Sarawak United People

M. S. Mitchel Vinco, adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah periode 2004-2009.

1 SEMDAM XII/Tanjungpura, Tandjungpura Berdjuang, Pontianak, Kodam XII Tanjungpura,

1970, hlm. 182. Sebelumnya gagasan mengenai penggabungan PTM dan Singapura ditolak oleh

Tunku Abdul Rahman, dengan alasan komposisi etnis Melayu lebih kecil dibandingkan etnis Cina.

2 Hidayat Mukmin, TNI Dalam Politik Luar Negeri, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 88.

Lihat juga SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm. 157.

3 Baskara T. Wardaya, Cold War Shadow, Yogyakarta, Galang Press, 2007, hlm. 362. Lihat juga

James P. Ongkili, Nation-Building in Malaysia 1946-1974, Singapura, Oxford University Press,

1985, hlm. 165.

4 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm. 158.

5 Partai Rakyat Brunei didirikan oleh Azahari pada tahun 1956. Pada pemilihan umum bulan

Agustus 1962 memenangkan lima puluh (50) dari lima puluh empat (54) kursi yang diperebutkan.

Hidayat Mukmin, op. cit., hlm. 89.

6 Soemadi, Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara,

Pontianak, Yayasan Tanjungpura, 1974, hlm. 53.

Party (SUPP) dari Sarawak.7

 

Di kemudian hari, tarik menarik kepentingan dan perbedaan sikap antara

pihak yang pro dan kontra terhadap pembentukan Malaysia, akan menyebabkan

konflik yang berkepanjangan, yang melibatkan dunia internasional. PTM yang

kemudian membentuk Federasi Malaysia, yang didukung Inggris dan negara-negara

sekutunya berhadapan dengan gerakan Azahari dan kelompok SUPP dari Sarawak,

yang didukung Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina. Pada bulan

Desember 1963 di Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, kelompok-kelompok yang

menentang Malaysia kemudian membentuk Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan

Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, yang akrab disebut PGRS/PARAKU, sebagai

usaha konsolidasi untuk terus menentang usaha pembentukan Malaysia.8

B. Reaksi Indonesia Terhadap Rencana ”Malaysia”

Pada awalnya Indonesia tidak berkeberatan dengan rencana pembentukan

Federasi Malaysia. Dalam surat kepada New York Times, tanggal 17 November 1961,

Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebandrio menyatakan dukungan terhadap

rencana ”Malaysia”:

”As an example of our honesty and lack of expansionist intent, one-fourth of

the island of Kalimantan (Borneo), consisting of three Crown Colonies of

Great Britain, is now becoming the target of the Malayan Government for a

merger… Still, we do not show any objection toward this Malayan policy of

merger. On the contrary, we wish the Malayan Government well if it can

succeed with this plan”9

Pernyataan tersebut diperkuat ketika Soebandrio berpidato di hadapan

Majelis Umum PBB, 20 November 1961:

“When Malaya told us of their intentions to merge with the three British

Crown Colonies… We told them that we have no objections and that we wish

them success… Indonesia had no objections to merger based on the will of the

people concerned”10

Sikap Pemerintah Indonesia berbalik arah ketika Azahari memproklamirkan

berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962. Bagi

Indonesia pecahnya perlawanan yang dikobarkan Azahari menunjukkan tidak

semua masyarakat di koloni Inggris setuju dengan rencana “Malaysia”. Soekarno

mengakui bahwa dia menerima pembentukan Malaysia ketika gagasan tersebut

diperkenalkan pada 1961. Tetapi revolusi anti Malaysia di Brunei tahun 1962 tidak

memberinya pilihan lain selain membantu Brunei, sebab Soekarno percaya bahwa

setiap rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri.11

Pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Soebandrio

mengumumkan sikap Pemerintah yaitu konfrontasi terhadap “Malaysia”:

”Now the President has decided that henceforth we shall pursue a policy of

confrontation against Malaya. This does not mean that we are going to war.

This is not necessary… I, too, consider it as normal that we have to adopt a

7 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm. 159-160.

8 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm. 182 dan lihat juga Soemadi, op. cit., hlm. 57.

9 Baskara T. Wardaya, op. cit., hlm. 363.

10 Idem.

11 Ibid., hlm. 364.

policy of confrontation. What is to be regretted is that the confrontation

policy has to be adopted against an Asian country, a neighboring country.

We have always been pursuing a confrontation policy against colonialism

and imperialism in all its manifestations. It is unfortunate that Malaya, too,

has lent itself to become tools of colonialism and imperialism. That is why we

are compelled to adopt a policy of confrontation.”12

Menurut buku sejarah Kodam XII/Tanjungpura, Tandjungpura Berdjuang,

sikap Indonesia yang menentang pembentukan Malaysia berhubungan dengan

politik luar negerinya yang anti kolonialisme dan imperialisme dalam segala

bentuknya.13 Indonesia menganggap pembentukan Malaysia hanya kedok dari

Inggris dan sekutunya untuk tetap berkuasa di Asia Tenggara dalam bentuk neokolonialisme,

dan kemudian mengepung Indonesia. Menurut M.C. Ricklefs, banyak

pemimpin Indonesia menganggap Malaya (PTM) tidak benar-benar merdeka karena

tidak terjadi suatu revolusi. Mereka merasa tidak senang dengan keberhasilan

Malaya di bidang ekonomi, merasa curiga dengan tetap hadirnya Inggris di sana

dengan pangkalan-pangkalan militernya, dan merasa tersinggung karena Malaya

dan Singapura membantu PRRI.14

Selain itu dapat pula ditambah alasan adanya keinginan agar Indonesia

memainkan peran yang lebih besar di dalam masalah-masalah Asia Tenggara. Hal

serupa dikemukakan Hilsman dalam bukunya To Move a Nation seperti yang dikutip

dari Cold War Shadow:

“Indonesia’s opposition to Malaysia was part of the country’s expression of

‘new nationalism’ in which Jakarta wanted to stand tall in international

affairs, particularly in dealing with former colonial power… Sukarno,

moreover, was offended that the British never adequately consulted Indonesia

on the federation plan”15

Reaksi Indonesia yang menentang pembentukan Malaysia mendapat

dukungan yang besar dari rakyat Indonesia. PKI mengecam rencana “Malaysia”

sebagai ”neo-colonialist attempt to prevent the people of the former British colonies from

attaining ‘genuine national independence and freedom from imperialism’”16 Angkatan

Darat (ABRI-AD)mendukung sikap Presiden Soekarno, tapi dalam kasus akan

munculnya bahaya komunisme yang lebih kuat. ”The Army feared that in light of the

federation’s Chinese population, Malaysia could become a springboard for Communist

China’s penetration of Indonesia through the Indonesian-Malaysian common borders”17

Mengenai berdirinya NNKU, pimpinan Azahari, Kepala Staf Angkatan Bersenjata

Indonesia menyatakan “Indonesia had no intention to take over northern Borneo

territories, but at the same time would support any movement for self-determination and

againts colonialism”18

Selain dari dalam negeri, Indonesia juga mendapat dukungan dari Filipina.

Presiden Filipina Diosdado Macapagal mengklaim Sabah sebagai bagian dari

wilayah negaranya atas dasar hubungan antara Filipina dan Sultan Sabah pada masa

pra-kolonial. Filipina juga takut bahwa federasi baru itu akan menjadi basis bagi

12 Ibid., hlm. 368.

13 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm. 161.

14 M.C. Ricklef, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Serambi: Jakarta, 2005, hlm. 537.

15 Baskara T. Wardaya, op. cit., hlm. 366-367.

16 Idem.

17 Idem.

18 Ibid., hlm. 369.

tekanan komunis dari populasi Cina Malaysia dan elemen komunis Indonesia.”The

Philippines also feared that the new federation could become a basis for communist

penetration Malaysia’s Chinese population and Indonesia’s communist elements”19

Meskipun demikian, Filipina tetap ingin bertindak bersama Indonesia, yang oleh

banyak kalangan di negara itu dipandang sebagai calon negara kuat di Asia

Tenggara pada masa datang, selain itu Indonesia juga dianggap bebas dari pengaruh

kekuasaan kolonial Barat.20

 1962

C. Terbentuknya PGRS/PARAKU

Keberadaan PGRS/PARAKU berkaitan dengan situasi politik di sekitar

pembentukan Malaysia. Pada tanggal 8 Desember 1962, sebagai bentuk penolakan

terhadap Federasi Malaysia, berdiri Negara Nasional Kalimantan Utara dengan

Perdana Menteri Azahari dari Partai Rakyat Brunei. Setelah itu didirikan juga

Tentara Nasional Kalimantan Utara sebagai kekuatan pertahanan NNKU. Wilayah

yang diklaim sebagai wilayah negaranya adalah Sarawak, Brunei dan Sabah, yang

meliputi seluruh wilayah jajahan Inggris di Kalimantan/Borneo Inggris.

Negara Nasional Kalimantan Utara pimpinan Azahari mendapat tantangan

dari Pemerintahan PTM dan Inggris. Gerakan Azahari tersebut dianggap gerakan

separatis oleh pihak yang pro dengan Federasi Malaysia. Inggris yang pro dengan

”Malaysia” mengerahkan tentara untuk melawan NNKU. Hal tersebut

mengakibatkan Azahari tidak mampu mempertahankan pemerintahan pusat di

Kalimantan Utara. Kemudian pemerintahan pusat NKKU dipindahkan ke Manila.

Menurut pandangan Indonesia, terbentuknya NNKU merupakan suatu

bentuk gerakan nasionalisme yang menentang kolonialisme dan imperialisme.

Pemerintah Indonesia mendukung gerakan Azahari tersebut dan memberi peluang

bagi NNKU untuk menyusun kekuatan dengan mengambil basis di wilayah

Indonesia, yaitu Kalimantan Barat.21 Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia saat itu

memberikan asylum politik kepada Perdana Menteri Azahari dan Panglima Abang

Kifli di Jakarta.22

Berdirinya Negara Kalimantan Utara mengakibatkan Partai Komunis

Sarawak juga mendapat tekanan dari penguasa.23 Sejalan dengan kebijaksanaan

politik Indonesia waktu itu, pemimpin-pemimpin komunis dari Sarawak ”hijrah” ke

Kalimantan Barat. Sedangkan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dalam rangka

menyelamatkan Partai Komunis Sarawak mengirimkan Wen Min Tjuen dan Wong

Kee Chok ke Kalimantan Barat pada awal tahun 1963.24 Kedua pemimpin Partai

19 Idem.

20 Periksa Pidato Presiden Philipina di KTT Manila, 30 Juli 1963. Departemen Penerangan RI,

Gelora Konfrontasi Menggajang Malaysia, Jakarta, Departemen Penerangan, 1964, hlm. 33.

21 Soemadi, op. cit., hlm. 53-54.

22 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm 233.

23 Partai Komunis Serawak adalah SCO (Serawak Communist Organization), partai yang ilegal,

semacam “PKI malam” di Indonesia pasca 1965. SCO kemudian menginfiltrasi SUPP (Sarawak

United People Party), partai politik legal yang dalam Anggaran Dasarnya adalah non komunis,

lihat Soemadi, op. cit., hlm. 54. SCO juga dikenal dengan Clandestine Communist Organization

(CCO) sebuah organisasi yang sudah berdiri sejak Perang Dunia II, embrionya adalah Sarawak

Anti-Fascist League, periksa James P. Ongkili, op. cit., hlm. 143.

24 Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok adalah tokoh-tokoh komunis di Malaysia yang telah diusir

dan lari ke Peking. Dari Peking kemudian dikirim untuk membantu perjuangan Partai Komunis

Sarawak yang lari ke Kalimantan Barat, lihat SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm.182 dan

Soemadi, op. cit., hlm. 54.

Komunis Cina tersebut menemui Yap Chung Ho, Wong Ho, Liem Yen Hwa dan

Yacob dari Sarawak Advance Youth Association (SAYA)25 untuk membahas garis

perjuangan dari Partai Komunis Sarawak.26

Akibat dari tantangan pemerintah Malaysia yang didukung oleh Inggris dan

di satu sisi didukung oleh Soekarno atas nama pemerintah Indonesia, maka tokohtokoh

dari yang kontra dengan Federasi Malaysia “melarikan” diri ke Indonesia,

tepatnya di Kalimantan Barat. Azahari dan Abang Kifli dengan Tentara Nasional

Kalimantan Utara (TNKU)-nya kemudian berhubungan dan bekerja sama dengan

tokoh-tokoh dari Sarawak, seperti Yap Chung Ho, Wong Ho, Liem Yen Hwa dan

Yacob dari SUPP yang sudah disokong oleh tokoh komunis Wong Kee Chok dan

Wen Min Tjun dari RRT.27

 

Pada tanggal 2 Desember 1963,

 

Soebandrio, Wakil Menteri Pertama atau

Menteri Luar Negeri Indonesia dan atas nama KOPERDASAN (Komando

Pertahanan Daerah Perbatasan), datang ke Kalimantan Barat. Dalam rapat-rapat

umum di Pontianak dan daerah-daerah di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia,

dalam rangka kampanye konfrontasi anti Malaysia, secara demonstratif Soebandrio

telah memperkenalkan Azahari kepada khalayak ramai.28 Dengan demikian, mulai

muncul kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak NNKU, SUPP, dengan

Pemerintah Indonesia.

Sebagai tindak lanjut kerja sama Azahari (Brunei), Kelompok Yap Chung Ho

(Sarawak) dan Soebandrio (Indonesia) diadakanlah pertemuan di Sintang untuk

menggariskan kerja sama untuk mengadakan gerakan menentang Federasi Malaysia

dengan basis kekuatan di Kalimantan Barat. Pada kesempatan itu muncul gagasan

untuk membentuk suatu pasukan bersenjata yang akan mendukung gerakan “baru”

anti Malaysia. Setelah pertemuan pertama di Sintang, kemudian diadakan

pertemuan lanjutan yang dilaksanakan di Bogor. Pertemuan tersebut dihadiri oleh

Wakil Menteri Pertama Soebandrio, Njoto, Soeroto, Perdana Menteri NNKU Azahari

dan kelompok Yap Chung Ho dari SUPP. Dalam pertemuan itu telah diputuskan

untuk membentuk pasukan bersenjata yang akan berkedudukan di perbatasan

Kalimantan Barat (Asuangsang di sebelah Utara Sambas).29

 

Tindak lanjut dari kesepakatan di Bogor, Soebandrio dengan BPI (Badan

Pusat Intelijen) Indonesia, membantu melatih 10 (sepuluh) orang anak buah Yap

Chung Ho selama sebulan di Bogor.

 

Sepuluh (10) orang yang telah dilatih oleh BPI

kemudian langsung dibawa ke Asuangsang untuk melatih 60 orang pasukan lagi.

Dengan basis pasukan ini, kemudian oleh SUPP “pelarian” di Kalimantan Barat

dibentuklah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat

Kalimantan Utara (PARAKU) sebagai bagian dari Tentara Nasional Kalimantan

Utara (TNKU).30 Selain itu juga memasukkan anggota-anggota PGRS yang dipimpin

25 SAYA adalah organ dari SUPP, namun sudah dimasuki pengaruh komunis. SEMDAM

XII/Tanjungpura, op. cit., hlm. 182 dan Soemadi, op. cit., hlm 57. SAYA berdiri tahun 1954,

pembaharuan dari Sarawak Liberation League, kemudian menjadi organ SCO atau CCO. Sejak

awal SAYA dan SCO/CCO sudah anti terhadap Inggris, seperti kerja sama mereka dengan Anti-

British League dari Singapura tahun 1952.

 

 Periksa James P. Ongkili, op. cit., hlm. 143.

26 Dalam Pembayun Sulistyorini, “Pemberontakan PGRS/ PARAKU di Kalimantan Barat, Jurnal

Sejarah dan Budaya Kalimantan, edisi 03/2004, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,

Pontianak, hlm. 39.

27 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm. 182.

28 Idem.

29 Idem.

30 Ibid., hlm 183. Selain itu juga, sebagai hasil persetujuan TNKU akan menyediakan senjata untuk

Saleh sebagai anggota BPI. Dislokasi umum mereka adalah dari Pantai Barat sampai

daerah Sungkung ditempati PGRS dan dari Sungkung sampai Benua Martinus di

sebelah Timur ditempati PARAKU.31

D. Politik Konfrontasi: Dukungan Terhadap PGRS/PARAKU

Pada 10 Juni 1963 diadakan pertemuan antara perwakilan Indonesia,

Malaysia dan Filipina mengenai masalah ”Malaysia”. Pertemuan tersebut berhasil

membentuk Maphilindo, sebagai alternatif solusi bagi masalah ”Malaysia”.32 Pada

pertemuan tingkat tinggi, 30 Juli dan 5 Agustus 1963, Presiden Indonesia Soekarno,

Presiden Filipina Diosdado Macapagal dan Perdana Menteri PTM Tunku Abdul

Rahman mendukung Maphilindo dan meminta PBB menyelenggarakan jajak

pendapat di Sabah dan Sarawak guna memastikan apakah rakyat kedua wilayah

tersebut mau bergabung dengan Federasi Malaysia atau tidak. Kepututusan KTT di

Manila tersebut menghasilkan Manila Accord 31 Juli 1963.33 Namun, jajak pendapat

tidak diadakan di Brunei, sebab pada Juli 1963 wilayah tersebut telah memutuskan

untuk tidak bergabung dengan federasi.34

Menanggapi Manila Accord, Sekretaris Jenderal PBB, U Thant membentuk

Misi Michelmore35. Misi tersebut tiba di Kalimantan pada tanggal 15 Agustus 1963,

dan melaksanakan programnya tanggal 26 Agustus 1963.36 Dalam jajak pendapat

anggota misi berbicara dengan pemimpin-pemimpin kelompok agama, etnis dan

buruh, pejabat pemerintahan, pemimpin politik, serta kepala suku di Sabah dan

Sarawak. Hasilnya misi PBB tersebut menemukan bahwa mayoritas rakyat yang

diwawancarai memilih untuk menggabungkan kedua wilayah mereka dengan

Malaka dan Singapura dalam Federasi Malaysia. “favored the merger of the two

territories with Malaya and Singapore in the Malaysia Federation”37

Pemerintah Indonesia dan Filipina menolak hasil tersebut, mengeluh bahwa

waktu yang digunakan untuk jajak pendapat terlalu singkat. Penolakan juga

diakibatkan pengamat dari kedua negara38 hanya mengamati sebagian proses jajak

PGRS/PARAKU.

31 Soemadi, op. cit., hlm. 57 dan SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm 183. Basis PGRS di

Sungkung, Bengkayang dan Sajingan Hulu. Sedangkan PARAKU di wilayah Benua Martinus dan

Badau, Kapuas Hulu.

32 Ibid., 384-385. Dalam Hidayat Mukmin, op. cit., hlm. 94., disebutkan tanggal 7 Juni dan 11 Juni

1963 telah diadakan pertemuan antara Deputi PM/Menlu Tun Abdul Razak, Menlu Soebandrio dan

Menlu Pelaez dengan hasil mendukung Maphilindo dan harus diadakannya pertemuan pada tingkat

Kepala Negara.

33 Baskara T. Wardaya, op. cit., 386. Konferensi tingkat tinggi antara Pemimpin Negara Indonesia,

Malaysia dan Filipina berhasil mempopulerkan pernyataan ”Masalah Asia diselesaikan oleh

Bangsa Asia”. Lihat juga Departemen Penerangan RI, op. cit., hlm. 33, 43, 53, kumpulan pidato

Presiden Macapagal dan Presiden Soekarno di KTT Manila tersebut.

34 Baskara T. Wardaya, op. cit., 386.

35 Misi diketuai oleh Laurence Michelmore (Amerika Serikat) dengan anggota-anggota: George

Janicek (Cekoslovakia), George Howard (Argentina), Neville Kanakaratne (Ceylon), Kenneth

Danzie (Ghana), Ishad Bagai (Pakistan), Jasushi Akashi (Jepang), Abdul Dajani (Yordania) dan

Jose Machado (Brazil). Lihat Hidayat Mukmin, op. cit., hlm. 95. Periksa juga Departemen

Penerangan RI, op. cit., hlm. 59.

36 Baskara T. Wardaya, op. cit., hlm. 388.

37 Idem

38 Jajak pendapat yang dilakukan Misi Michelmore juga dihadiri para peninjau dari Indonesia,

Malaysia dan Filipina. Dari Indonesia adalah Nugroho, Otto Abdulrahman, Teuku Hasan dan Rudi

Gonta. Dari Malaysia adalah Zaiton Ibrahim, Athi Nahappan, Yakup Latief, dan Mohammad

Zahir. Dari Filipina adalah Benito M. Bautista, Melquiades Iabanez, Vicento Muyoo dan Ramon

pendapat karena kesulitan yang diciptakan penguasa Inggris. Terlebih ketika pada

29 Agustus 1963 Tunku Abdul Rahman sudah mengumumkan Malaysia akan

didirikan pada 16 September 1963 dan menyatakan bahwa federasi baru itu akan

tetap diresmikan pada tanggal itu terlepas dari apakah hasil jajak pendapat yang

diselenggarakan PBB menunjukkan bahwa rakyat Serawak dan Sabah ingin

bergabung ke dalamnya atau tidak. “Would be established on that day whether or not the

result of the U.N. survey indicated that the people of Serawak and Sabah wanted to join the

federation”39

Tanggal 3 Mei 1964 bertempat di depan Istana Merdeka, Presiden Soekarno

mengumumkan Dwikora atau Dwi Komando Rakyat.

“Kami Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam rangka politik

konfrontasi terhadap proyek neo-kolonialis Malaysia… dengan ini

kami perintahkan kepada dua puluh satu juta Sukarelawan Indonesia

yang telah mencatatkan diri:

Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan

revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan

Brunei untuk mebubarkan negara boneka Malaysia.

Semoga Rahmat dan Taufik Tuhan beserta kepada kita.

Demikian Dwikora, saudara-saudara, maka, saudara-saudara, inilah

Komando Dwikora yang saya berikan kepadamu sekalian.

Kerjakan. Bismillah!”40

Menurut Lie Sau Fat atau X. F. Asali, budayawan Tionghoa Kal-Bar dan saksi

sejarah, ketika peristiwa Dwikora, banyak sukarelawan membantu perang dengan

Malaysia. Mereka terdiri dari para pelarian dari Sarawak, yang pada umumnya etnis

Tionghoa dan partisipan komunis. Kemudian ada juga sukarelawan yang berasal

dari Singkawang, Bengkayang dan berbagai wilayah di Indonesia, yang terdiri dari

berbagai etnis seperti Melayu, Dayak, dan Tionghoa.41 Selain melakukan perang

langsung dengan Malaysia, Indonesia juga merekrut kelompok yang menentang

pembentukan Federasi Malaysia. Kelompok tersebut adalah kelompok NNKU dan

TNKU pimpinan Azahari, serta kelompok SUPP yang melarikan diri ke Kal-Bar.42

Kodam Tanjungpura pada Mei dan Juni 1964, memberikan latihan militer

pada 28 orang sukarelawan dari SUPP (Sarawak United People Party) yang “lari” ke

Kal-Bar dan juga para sukarelawan yang dikirim dari Jakarta. Latihan militer

tersebut di lakukan di Dodiktif 18 – Tandjungpura di Bengkayang.43 Seperti yang

diungkapkan Letnan Kolonel Harsono Subardi, mantan Biro Intel POM Kodam XII

Barrios. Lihat Hidayat Mukmin, op. cit., hlm. 95.

39 Baskara T. Wardaya, op. cit., hlm 389.

40 ”Amanat Komando/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Pada Appel Besar

Sukarelawan Pengganjangan Malaysia di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 3 Mei 1964.”, hlm.16,

dokumen Arsip Nasional RI.

41 Muhlis Suhaeri, “The Lost Generation (1)”, Borneo Tribune, Minggu, 11 Februari 2008, tulisan

dikutip dari blog pribadi penulis di alamat http://muhlissuhaeri.blogspot.com dengan isi yang sama

seperti edisi cetak surat kabar Borneo Tribune. Lihat juga La Ode, M.D., Tiga Muka Etnis Cina–

Indonesia Fenomena di Kalimantan Barat, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997, hlm. 117.

42 Muhlis Suhaeri, “The Lost Generation (1)”, op. cit.

43 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm 183 dan 185. Dalam Pembayun Sulistyorini, op. cit.,

hlm.53, disebutkan: selama masa konfrontasi 85 orang dari Sarawak telah meyeberang ke

Kalimantan Barat. Mereka pada umumnya termasuk dalam onderbouw SUPP.

Tanjungpura, “Saat itu, kita melatih PGRS/PARAKU untuk dipergunakan

membantu memerdekakan Malaysia. Mereka dilatih oleh RPKAD di Bengkayang.” 44

Selama periode 1963-1965 PGRS/PARAKU ”membina” rakyat perbatasan

yang berada di Indonesia. Tujuan penyerangan PGRS/PARAKU dan para

sukarelawan diarahkan kepada Sarawak di Malaysia Timur. Targetnya untuk

mengobarkan semangat perlawanan terhadap pemerintah Federasi Malaysia dan

merebut Kota Kuching sebagai Ibukota wilayah Sarawak. Agar tujuan itu tercapai,

mereka membentuk basis-basis strategis di Distrik Sempadi/Matan, Lundu, Nonok,

Bau, Sibu, Binatang dan Semanggang, serta melakukan penyerangan-penyerangan

terhadap pos-pos Tentara Diraja Malaysia.45

Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui BPI (Badan Pusat Intelijen),

membuat “kisah” PGRS/PARAKU tidak menjadi konsumsi publik pada tahun 1963-

1965 (sebelum G 30 S). Hal ini seperti yang diuraikan L.H. Kadir, saksi sejarah,

mantan Wakil Gubernur Kal-Bar 2003-2008, pada masa konfrontasi bekerja sebagai

pegawai negeri di Putusibau (1963-1965) dan Mahasiswa APDN (1965-1968).

“Sekitar tahun 1963-1964 tidak ada pernyatan dukungan Indonesia

terhadap PGRS/PARAKU. Masyarakat hanya tahu bahwa ada

pergolakan rakyat di perbatasan. Setahu saya setelah peristiwa G 30 S

baru ada di koran berita tentang PGRS/PARAKU. Sebelum itu yang

dikenal sukwan… Sewaktu masih di Putusibau, saya pernah

mengantar sukwan dari Putusibau untuk berlatih di perbatasan. Saya

dengan speed ke Semitau diperintah Dandim Hartono supaya

mengantar. Orang-orang yang saya antar Cina semua waktu itu.

Mereka bawa senjata, ada pula amoi-amoi, banyak perempuan. Ada

juga dokter dua orang, mereka latihan di Badau.”46

Sejak bulan Januari 1965 sampai meletusnya G30S, kegiatan infiltrasi dan

pertempuran ke Malaysia meningkat sehingga rakyat perbatasan di kedua belah

pihak sangat terpengaruh oleh kegiatan tersebut. Pasca G30S situasi belum

mempengaruhi PGRS/PARAKU, karena pemerintah belum membubarkan PKI.

Situasi komando di Kalimantan Barat masih belum jelas. Satu-satunya komando

yang diberikan oleh Pangdam XII/Tanjungpura adalah tetap di pos masing-masing

dan mempertinggi kewaspadaan. Situasi demikian ternyata dimanfaatkan PGRS/

PARAKU untuk konsolidasi kekuatan, di mana banyak simpatisan PKI yang

bergabung karena situasi politik yang semakin menekan PKI.47

Pada perjalanan sejarah selanjutnya gerakan sukarelawan Indonesia akan

sulit dibedakan dengan para gerilyawan PGRS/PARAKU. Mereka sama-sama

memperoleh pelatihan militer dari Tentara RI dan sama-sama diterjunkan di

perbatasan.48 Hal ini semakin kompleks ketika PKI memanfaatkan pengerahan

sukarelawan untuk melatih para kadernya, yang kebanyakan dari etnis Tionghoa,

sehingga akan sulit dibedakan yang mana PGRS/PARAKU, kader PKI dan

kelompok yang tidak mengetahui tentang semua itu.

44 Muhlis Suhaeri, “The Lost Generation (1)”, op. cit.

45 Pembayun Sulistyorini, op. cit., hlm. 54.

46 Wawancara langsung dengan penulis pada hari Minggu, 20 Juni 2008 sekitar pukul 17.00 Wib

lokasi di kediaman L.H. Kadir, jalan M.T. Haryono No. 40 Pontianak, Kalimantan Barat.

47 Pembayun Sulistyorini, op. cit., hlm. 56.

48 Ibid., hlm. 39.

E. Penumpasan PGRS/PARAKU

Ada kelompok-kelompok dalam tubuh Angkatan Bersenjata maupun sipil di

Indonesia yang menginginkan konfrontasi berakhir. Mereka yang masuk ke dalam

kelompok ini adalah: Soeharto, Kemal Idris, Ali Moertopo, L.B. Moerdani, Yoga

Soegomo dan A. Rachman Ramli. Dari pihak sipil ada Adam Malik dan Sri Sultan

Hamengku Buwono IX. Dari pihak Malaysia adalah Menteri Luar Negeri Tun Abdul

Razak, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (1969-1970) Tan Sri Muhamad

Ghazali bin Shafie dan staf Kementerian Luar Negeri Muhamad Sulong.49 Setelah

peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang melemahkan kekuatan PKI, dan

keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang melemahkan kekuatan Soekarno,

kelompok-kelompok di ataslah yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan

masalah “Malaysia”.

Menurut Hidayat Mukmin ada tiga faktor yang mendorong penyelesaian

konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Pertama, faktor internal Malaysia, adanya

perpecahan di dalam Federasi yang mengakibatkan Brunei dan Singapura

melepaskan diri. Kedua, internal Indonesia, pergantian kekuasaan yang didasari

perisitiwa 30 September 1965. Ketiga, upaya kedua pihak untuk menyelesaikan

konfrontasi tanpa mediasi pihak ketiga.50 Dengan perkembangan historiografi yang

pesat pasca Orde Baru, sulit mengatakan berakhirnya konfrontasi tanpa campur

tangan pihak ketiga. Beberapa penulisan sejarah terbaru menunjukkan adanya

campur tangan pihak asing dalam pergantian kekuasaan di Indonesia.

Secara khusus bagi Indonesia, alasan-alasan di atas harus ditambah dengan

alasan ekonomi dan politik. Secara ekonomi, sulit bagi Indonesia yang pemerintah

dan rakyatnya sedang dalam ekonomi lemah, dapat menjalankan perang dengan

berhasil.51 Meskipun faktanya Indonesia memiliki armada militer yang kuat dari

kerja samanya dengan Uni Soviet.52 Sedangkan secara politis, terdapatnya kelompokkelompok

yang politiknya berseberangan dengan Soekarno. Kelompok-kelompok ini

mengidentikkan konfrontasi sebagai politik Soekarno dan PKI. Dengan melemahkan

kekuasaan Soekarno Pasca G30S, mereka pun menginginkan berakhirnya politik

konfrontasi.

Pada 29 Mei – 1 Juni 1966 diadakan perundingan antara Menteri Luar Negeri

RI Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak di Bangkok

atas bantuan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman. Perundingan yang

dikenal dengan Bangkok Talks menghasilkan pertukaran surat-surat yang memuat

prinsip-prinsip untuk suatu perjanjian bagi penyelesaian persoalan Malaysia. Puncak

dari semua perundingan itu adalah ditandatanganinya suatu persetujuan antara

Indonesia dan Malaysia untuk normalisasi hubungan antara kedua negara di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan itu dikenal dengan Jakarta Accord.53

Konfrontasi baru selesai setelah ada pengakuan terhadap Malaysia seperti yang

tertuang dalam pasal 1 Jakarta Accord. Segala sesuatu yang tercantum dalam Jakarta

Accord hanya dapat dilaksanakan apabila tidak ada kegiatan-kegiatan permusuhan

lagi antara kedua negara.

Menanggapi Jakarta Accord, maka KOLAGA (Komando Mandala Siaga)

49 Lihat Hidayat Mukmin, op. cit., hlm. 106-107, 114, 129 dan 130.

50 Ibid., hlm. 108.

51 G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm.119. Hidayat Mukmin, op.

cit., hlm. 113.

52 G. Moedjanto, op. cit., hlm.124.

53 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm. 194.

mengeluarkan instruksi dengan radiogram tanggal 10 Agustus 1966 No. TSR-

26/1966 kepada semua Komando Bawahan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan

operasi. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Komando Tempur (Kopur)

IV/Mandau, adalah menyerukan agar PGRS/PARAKU mengadakan konsolidasi di

tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ternyata yang mengikuti seruan tersebut

hanya 99 orang, sedangkan sejumlah 739 orang membangkang.54

Akibat dari pembangkangan tersebut, maka Kopur IV/Mandau melancarkan

gerakan Operasi Tertib I dan Operasi Tertib II ke daerah-daerah seperti: Gunung

Sentawi/Sempatung complex, Sungkung complex, Melanjau complex, dan Benua

Martinus complex. Gerakan Operasi Tertib I dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1966

sampai Desember 1966. Sedangkan Operasi Tertib II dilaksanakan sejak Januari 1967

sampai dengan Maret 1967. Pelaksana penuh Operasi Tertib I dan Tertib II adalah

Kopur IV/Mandau dan langsung berada di bawah KOLAGA. Sebagai hasil dari

Operasi Tertib tersebut, Kopur IV/Mandau dapat menghancurkan lima puluh

persen (50%) kekuatan PGRS/PARAKU.55

Pada tanggal 17 Februari 1967 berdasarkan Surat Rahasia Pangkolaga No. 12-

33/1967 wewenang pengendalian operasi dialihkan dari Kopur IV/Mandau kepada

Kodam XII/Tanjungpura. Kodam XII/Tanjungpura melancarakan rentetan gerakan

operasi yang dikenal dengan Operasi Sapu Bersih. Dalam perjalanannya Operasi

Sapu Bersih dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: Operasi Sapu Bersih I (April

1967-Juli 1967), Operasi Sapu Bersih II (Agustus 1967-Februari 1969) dan Operasi

Sapu Bersih III (Maret 1969-Desember 1969).56

Pelaksanaan Operasi Sapu Bersih I belum mencapai hasil memuaskan,

pasukan yang gugur sebanyak 29 orang. Faktor-faktor kegagalan disebabkan

kurangnya tenaga tempur, selain itu pihak PGRS/PARAKU lebih mengenal keadaan

medan dan dapat menarik simpati kaum pribumi yaitu suku Dayak setempat.57

Ditambah lagi PGRS/PARAKU mudah memencar dan menyusup ke dalam

masyarakat untuk menghilangkan diri dari pengejaran. Hal itu disebabkan

masyarakat dan kampung-kampung Tionghoa tersebar luas sampai daerah

pedalaman seluruh Kalimantan Barat.58 Penyerbuan PGRS/PARAKU di Sanggau

Ledo 16 Juli 1967 terhadap Pangkalan Udara AURI, Singkawang, merupakan

pukulan telak bagi tentara Indonesia. PGRS/PARAKU berhasil merampas senjata

150 pucuk.59 Akibat penyerangan tersebut tiga prajurit dan satu pegawai sipil tewas.

Pada penyerangan tersebut, PGRS/PARAKU meninggalkan surat kepada pihak

Tentara AURI yang berbunyi: “Kami Pinjam Senjata Untuk Melawan Imperialis

Inggris Malaysia.60”

Dalam operasi gelombang

 

 

8 Desember 1962

 

Proklamasi

Negara Kesatuan Kalimantan utara

 

 

 

 

 

19 pebruari 1962

Hasil jajak pendapat dari tanggal 19 Februari sampai 17 April 1962 mengungkapkan bahwa dua pertiga masyarakat yang diwawancarai menyetujui penggabungan. Pertemuan di London pada tanggal 18-31 Juli 1962 merencanakan pembentukan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1963.[2]

Kelompok sayap kiri dan komunis berkembang dengan pesat semenjak tahun 1950an diantara penduduk perkotaan Sarawak dari suku Iban dan China.

Mereka akhirnya menjadi inti pasukan Paraku dalam rangka gerakan Ganyang Malaysia (Dwikora) oleh presiden Indonesia saat itu, yaitu Soekarno. Partai NKCP mempropagandakan penyatuan seluruh wilayah Kalimantan yang berada di bawah kekuasaan Inggris untuk membentuk negara merdeka Kalimantan Utara. Ide tersebut awalnya diajukan oleh Azahari, ketua Partai Rakyat Brunei, yang memiliki hubungan dengan gerakan nasionalisme yang dicetuskan oleh Soekarno, bersama dengan Ahmad Zaidi di Jawa pada tahun 1940an.[3][1]

8 desember 1962

Syekh A.M. Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, partai terbesar di Brunei, memproklamirkan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) yang meliputi Serawak, Brunei, dan Sabah pada tanggal 8 Desember 1962.

Di daerah lain, seperti di PTM, Singapura, dan Serawak, ada beberapa partai politik yang juga tidak menyetujui pembentukan. Pemerintah Indonesia yang awalnya mendukung pembentukan Federasi Malaysia, menjadi berbalik arah setelah Azahari memproklamirkan pembentukan NNKU. Presiden Soekarno mengakui bahwa ia menerima pembentukan Malaysia ketika gagasan tersebut diperkenalkan pada 1961, tetapi revolusi anti-Malaysia di Brunei tahun 1962 tidak memberinya pilihan lain selain membantu Brunei, sebab Soekarno percaya bahwa setiap rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri.[2]

Ide tersebut muncul sebagai sebuah alternatif bagi penduduk setempat untuk melawan rencana Malaysia. Perlawanan penduduk lokal berdasarkan perbedaan ekonomi, politik, sejarah, dan budaya antara penduduk Kalimantan dengan Federasi Malaya, disamping juga mereka menolak didominasi secara politik oleh federasi tersebut. Sebagai hasil Pemberontakan Brunei, diperkirakan sebanyak ribuan masyarakat China penganut paham komunis lari meninggalkan Sarawak. Pasukan yang masih bertahan di sana dikenal sebagai Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS).

Dukungan Bung Karno[sunting]

Bung Karno, Presiden Indonesia saat itu, terkenal sangat anti imperialisme dan menganggap Federasi Malaysia tidak lebih dari sekedar produk imperialis Inggris untuk mempertahankan eksistensinya di Asia Tenggara serta mengganggu jalannya revolusi Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan Bung Karno untuk menyerukan penghancuran ‘negara boneka’ Malaysia tersebut, dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Pemerintahan Bung Karno mengikutsertakan sebagian rakyat Kalimantan Utara yang juga menolak pembentukan Federasi itu.[1]

Menurut buku sejarah Kodam XII/Tanjungpura, Tandjungpura Berdjuang, sikap Indonesia yang menentang pembentukan Malaysia berhubungan dengan politik luar negerinya yang anti kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya. Indonesia menganggap pembentukan Malaysia hanya kedok dari Inggris dan sekutunya untuk tetap berkuasa di Asia Tenggara dalam bentuk neo-kolonialisme, dan kemudian mengepung Indonesia. Menurut M.C. Ricklefs, banyak pemimpin Indonesia menganggap Malaya (PTM) tidak benar-benar merdeka karena tidak terjadi suatu revolusi. Mereka merasa tidak senang dengan keberhasilan Malaya di bidang ekonomi, merasa curiga dengan tetap hadirnya Inggris di sana dengan pangkalan-pangkalan militernya, dan merasa tersinggung karena Malaya dan Singapura membantu PRRI. Selain itu dapat pula ditambah alasan adanya keinginan agar Indonesia memainkan peran yang lebih besar di dalam masalah-masalah Asia Tenggara. Hal serupa dikemukakan Hilsman dalam bukunya To Move a Nation seperti yang dikutip dari Cold War Shadow:[2]

Oposisi Indonesia terhadap Malaysia merupakan bagian dari ekspresi ‘nasionalisme baru’ mereka yaitu Jakarta ingin berdiri tinggi dalam permasalahan internasional, terutama yang berkaitan dengan kekuatan kolonial sebelumnya… Sukarno, terlebih lagi, menekankan bahwa Inggris tidak pernah benar-benar berbicara dengan Indonesia mengenai rencana pembentukan federasi.”

Bung Karno menugaskan salah satu menterinya, Oei Tjoe Tat, untuk menggalang kekuatan warga Tionghoa Kalimantan Utara yang anti-Malaysia untuk mendukung konfrontasi melawan Malaysia dan Inggris.

Hasilnya pemerintah Indonesia. Pasukan tersebut membentuk Paraku-PGRS dan berada dibawah komando seorang perwira Angkatan Darat yang dekat dengan kelompok kiri, yakni Brigadir Jenderal Supardjo, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur IV Mandau.[1]

 Soebandrio bertemu dengan sekelompok pemimpin , hampir 900 orang Tionghoa Kalimantan Utara berkenan pindah ke daerah Kalimantan Barat untuk diberi pelatihan kemiliteran dan dipersenjatai olehmereka di Bogor, dan Nasution mengirim tiga pelatih dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Batalion 2 ke Nangabadan yang dekat dengan perbatasan Serawak. Di sana terdapat sekitar 300 orang prajurit yang akan dilatih. Sekitar 3 bulan kemudian, dua letnan dikirim ke sana.[4]

Buku Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jilid IV (1966-1983) mengakui bahwa Paraku-PGRS adalah pasukan yang dilatih dan dipersenjatai oleh TNI. Buku itu juga menyebutkan, para anggota kedua pasukan itu adalah orang-orang Tionghoa pro-komunis yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi Malaysia-Inggris.

Namun, Paraku-PGRS juga mengorganisir orang-orang dari suku Dayak dan Melayu untuk melakukan serangkaian penyusupan ke wilayah Kalimantan Utara seperti Sarawak dan Brunei.[1]

Pengaruh komunis[sunting]

Reaksi Indonesia menentang pembentukan Malaysia mendapat dukungan besar dari rakyat Indonesia. PKI mengecam rencana “Malaysia” sebagai ”usaha neo-kolonialis untuk mencegah masyarakat dari koloni-koloni Inggris untuk memperoleh ‘kemerdekaan nasional yang sebenarnya dan kebebasan dari imperialisme’”. Angkatan Darat mendukung sikap Presiden Soekarno, tapi dalam kasus akan munculnya bahaya komunisme yang lebih kuat. ”Pasukan khawatir berdasarkan populasi China pada federasi tersebut, Malaysia akan menjadi batu loncatan bagi Komunis China untuk masuk ke Indonesia melalui perbatasan Indonesia-Malaysia”.[2]

Indonesia juga mendapat dukungan dari Filipina. Presiden Filipina, Diosdado Macapagal mengklaim Sabah sebagai bagian dari wilayah negaranya atas dasar hubungan antara Filipina dan Sultan Sabah pada masa pra-kolonial. Filipina juga takut bahwa federasi baru itu akan menjadi basis bagi tekanan komunis dari populasi Cina Malaysia dan elemen komunis Indonesia.”[2]

Pergerakan[sunting]

Pada tanggal 8 Desember 1962,

 bersama dengan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara, Tentara Nasional Kalimantan Utara dibentuk sebagai kekuatan pertahanan. Inggris mengerahkan tentara untuk melawan NNKU sehingga membuat Azahari tidak mampu mempertahankan pemerintahan pusat di Kalimantan Utara kemudian memindahkannya ke Manila. Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia saat itu adalah memberikan asylum politik kepada Perdana Menteri Azahari dan Panglima Abang Kifli di Jakarta.[2]

Berdirinya Negara Kalimantan Utara mengakibatkan Partai Komunis Sarawak mendapat tekanan dari penguasa. Sejalan dengan kebijaksanaan politik Indonesia masa itu, pemimpin-pemimpin komunis dari Sarawak berpindah ke Kalimantan Barat. Sedangkan RRC (Republik Rakyat Cina), dalam rangka menyelamatkan Partai Komunis Sarawak, mengirim Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok ke Kalimantan Barat pada awal tahun 1963. Kedua pemimpin Partai Komunis Cina tersebut menemui Yap Chung Ho, Wong Ho, Liem Yen Hwa, dan Yacob dari Sarawak Advance Youth Association (SAYA) untuk membahas garis perjuangan dari Partai Komunis Sarawak. Azahari dan Abang Kifli dengan Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU)-nya kemudian berhubungan dan bekerja sama dengan mereka.

 

Operasi Militer era Dwikora

 

B ila Anda melewati kompleks Dwikora perumahan dinas TNI AU di Lanud Halim Perdankusuma, Jakarta, anda akan menemukan nama-nama asing seperti Kolatu, Kolada, Stradaga, Straudga dan lainnya.

 Ternyata nama-nama itu mengartikan nama operasi militer yang disingkat semasa Dwikora tahun 1962-1964.

 

Kolatu adalah singtan dari Komando Mandala Satu, Kolada adalah Komando Mandala Dua, Stradaga adalah Strategi Darat Siaga, Straudga adalah Strategi Udara Siaga, dan Stralaga adalah Strategi Laut Siaga. Semua itu merupakan bagian operasi Dwikora (Dwi Komando rakyat) ketika Indonesia berkonfrontasi denagn Malaysia.

Waktu itu, Indonesia menentang dibentuknya negara federasi Malaysia yang merupakan gabungam Malaya dan Singapura di bagian barat, serta Sabah, Serawak dan Brunei di Kalimantan Utara. Negara federasi bentukan Inggris ini oleh Presiden pertama RI Soekarno, di beri nama ‘Negara Boneka” Malaysia.

Melalui negara federasi Malaysia itulah Inggris masih akan berpengaruh, sementara Indonesia melihatnya sebagai bentuk kolonialisme baru dan merupakan ancaman bagi kedaulatan RI.

 

Penentangan Indonesia ini direalisasikan dalam bentuk Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang dicanangkan Bung Karno. Intinya menggagalkan ‘Negara Boneka’ Malaysia dan untuk itu rakyat di minta bersedia menjadi sukarelawan. Tercatat, sekitar 21 Juta rakyat Indonesia mendaftar sebagai sukarelawan untuk di kirim ke Kalimantan Utara.

 

Terbesar Di Asia tenggara

Kekuatan udara merupakan sarana penentu dalam suatu operasi militer dan menjadi andalan utama dalam Operasi Dwikora guna melawan kekuatan udara gabungan Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura.

 

Kala itu Kekuatan udara TNI AU masih menjadi kekuatan yang terbesar di Asia Tenggara setelah pengembangan kekuatan saat membebaskan Irian Barat untuk kembali ke dalam wilayah RI tahun 1962.

 

Pesawat pengebom intai jarak jauh dan tercanggih saat itu, TU-16KS, B-25 Mitchell, B-26 Invader, pesawat tempur pemburu P-51 Mustang, MiG 17, MiG 19 dan MiG 21, pesawat angkut C-130 Hercules, C-47 Dakota, Helikopter Mi-4 dan Mi-6, dikerahkan dan diarahkan ke Utara, Malaysia.

 

Sementara itu kekuatan personil selain 21 juta sukarelawan, pasukan TNI yang dilibatkan adalah Pasukan Gerak Tjepat (PGT), Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Marinir / Korps Komando (KKO) dan Brimob Pelopor Polri.

Berbagai Operasi militer

Selama lebih dua tahun konfrontasi, 1962-1964, operasi Dwikora telah melaksanakan berbagai operasi seperti:

Operasi Terang Bulan, penerbangan pesawat TU-16KS dan pesawat angkut C-130 Hercules di wilayah udara Singapura, Malaysia dan Kalimantan Utara untuk show of force.

 

Operasi Kelelawar, operasi untuk pengintaian dan pemotretan udara untuk memantau bila ada pergerakan kekuatan militer di wilayah Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas, Australia di Samudera Indonesia.

 

Berbagai nama sandi operasi militer disesuaikan misi tugas seperti Operasi Rembes, untuk penyebaran pamflet,

Operasi Nantung, untuk menguji kesiapan sendiri dan siaga atas kesiapan lawan.

Operasi Tanggul Baja, operasi dengan menempatkan pesawat-pesawat tempur di daerah yang lebih dekat dengan mandala operasi.

 

Untuk operasi penerjunan pasukan linud, diberi nama operasi sandi Antasari. Operasi Antasari I berhasil menerjunkan satu batalyon pasukan tempur ke Kalimantan Utara dengan menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules AURI.

 

Operasi linud Antasari telah dilakukan sampai yang ke empat menggunakan pesawat C-130 Hercules dan pesawat C-47 Dakota.

Ini foto mbah waktu masih jaguh

Stambuk 13…..

 

 pasukan yang disusupkan saat trikora

Kompi X yang ditempatkan di Sigalayan, dipersenjatai dengan senjata bener2 berat di antaranya Recoilees rifle 105mm dan mortir 120mm yg bisa menyaingi howi pack Inggris

-sempat akan trerjadi bentroikan antara Marinir vs TNI-AD gara2 seoarang anggota TNI AD menodong anggota marin ir yg menyamar dr nelayan dan pulang dr misi recon, dan temannya menembak mati anggota AD ini. sempat akan terjadi duel, namun gara2 fire power marinir gede bayangin aja Dushka, RPD, ama AK dan Bren vs Bren , sten ama Garrand, bentroikan gak jadi

-satu pos marinir yg dipertahankan 4 orang tentara yg masih hijau berhasil mengusr rombongan SAS stelah mereka menembakkan HMG dushka mereka dengan konsep 3-3 bukan rentetena panjang, hasilnya seorang terluka dan memakasa SAS mundur

oiya say amu nanya mengapa trikora dan dwikora itu cuman senjata Marinir,paskhas ama kopassus aja yg banyak ya? apa karena punya AD masih cukup gara2 “sumbangan Amerika di sumatra dan Sulawesi”?

Berbagai senjata yang digunakan dalam Operasi Trikora:

IRIAN, IRIAN, IRIAAAANNN…….
Itulah bait pertama lagu yang diajarkan kepada para pelajar pada awal tahun 60-an dalam rangka kampanye perebutan Irian Barat.

 Lagunya amat menarik sehingga sebagi pelajar kami terbawa pada retorika vokalnya. Gerakan Trikomando Rakyat (TRIKORA) untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi saat itu nampaknya sudah menjadi bagian hidup sehari-hari bangsa Indonesia.

 

 Disekolah, dikantor, ditempat-tempat umum topik pembicaran orang lebih sering kepada soal TRIKORA ini.

 Emosi masa Setiap saat selalu bangkit, muncul berupa ketidak senangan kepada bangsa Belanda.

Apalagi semangat anti Belanda tidak pernah putus sejak pengambil alihan perusahaan milik Belanda pada tahun-tahun sebelumnya.

Kegandrungan masyarakat ini tentu saja terutama karena dipicu pidato-pidato Presiden soekarno. Sejak tahun limapuluhan, Bung Karno memang tidak pernah melupakan untuk menyelipkan soal Irian Barat dalam pidatonya.

Dengan perkataan lain telah terjadi etape politik memusuhi Belanda babak kedua setelah masa Revolusi Perang Kemerdekaan 1945-1949. Itulah suasana gejolak politik 60-an yang terjadi.

Dalam suasana ini, tanpa disadari masyarakat, dua kekuatan politik mulai berebut pengaruh dan bersaing habis-habisan, yaitu Angkatan Darat dan PKI. Persaingan ini baru berahir nanti saat meletusnya peristiwa G30S pada tahun 1965. Tapi dalam soal TRIKORA, keduanya melihat kalau kampanye perebutan Irian Barat akan menuai pembangunan kekuatan politik masing-masing secara nyata.

 

……Pada bulan Juli 1962

 anggota BTI (organisasi tani dibawah PKI) berjumlah 5,7 juta orang, anggota SOBSI 3,3 juta orang, Gerwani 1,5 juta orang. Jumlah anggota PKI yang tercatat pada ahir tahun 1962 telah mencapai lebih dari 2 juta orang.

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1963(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1963

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

20 januari 1963

 

Pidato Sukarno Ganyang Malaysia

 

Pada 20 Januari 1963, Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Bangsa ini tidak terima dengan tindakan demonstrasi anti-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia, Garuda.

Untuk balas dendam, Presiden Soekarno melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidato pada 27 Juli 1963.

Berikut isinya:

Kalau kita lapar itu biasa
Kalau kita malu itu juga biasa
Namun kalau kita lapar atau malu itu karena Malaysia, kurang ajar!

Kerahkan pasukan ke Kalimantan hajar cecunguk Malayan itu!
Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu

Doakan aku, aku kan berangkat ke medan juang sebagai patriot Bangsa, sebagai martir Bangsa dan sebagai peluru Bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya.

Serukan serukan keseluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki Gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat.

Yoo…ayoo… kita… Ganjang…
Ganjang… Malaysia
Ganjang… Malaysia
Bulatkan tekad
Semangat kita badja
Peluru kita banjak
Njawa kita banjak
Bila perlu satoe-satoe!

Bisa terbakar semangat patriotisme bangsa Indonesia mendengar pidato Soekarno itu. Kedaulatan Indonesia dianggap harga mati bagi Proklamator Republik Indonesia.

 

 

 

 

Ganefo I tahun 1963 (Ganefo hanya sekali dan tak ada kelanjutannya). Hingga 32 tahun berkuasa, Soeharto tak mampu membangun stadion sekelas Senayan di tempat lain, dan juga tak mampu menjadi tuan rumah olahraga internasional yang berbobot, meski mempunyai uang jauh lebih banyak dibanding Soekarno

 

 

 

2 Desember 1963

Tanggal 2 Desember 1963, Soebandrio, Wakil Menteri Pertama atau Menteri Luar Negeri Indonesia, dan atas nama KOPERDASAN (Komando Pertahanan Daerah Perbatasan), datang ke Kalimantan Barat dalam rangka kampanye konfrontasi anti Malaysia dan memperkenalkan Azahari kepada khalayak ramai.[2]

Azahari (Brunei), Kelompok Yap Chung Ho (Sarawak), dan Soebandrio (Indonesia) mengadakan pertemuan di Sintang dan muncul gagasan untuk membentuk suatu pasukan bersenjata.

Pertemuan kedua di Bogor dihadiri Soebandrio, Njoto, Soeroto, Perdana Menteri NNKU Azahari, dan kelompok Yap Chung Ho dari SUPP.

Dalam pertemuan itu, diputuskan membentuk pasukan bersenjata yang akan berkedudukan di perbatasan Kalimantan Barat (Asuangsang di sebelah Utara Sambas). Soebandrio dengan BPI (Badan Pusat Intelijen) Indonesia membantu melatih sepuluh orang anak buah Yap Chung Ho selama sebulan di Bogor, kemudian dibawa ke Asuangsang untuk melatih 60 orang pasukan lagi.

Dengan basis pasukan ini, dibentuk Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) sebagai bagian dari Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU).

Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau Paraku merupakan sayap bersenjata di bawah naungan NKCP (North Kalimantan Communist Party), sebuah partai politik komunis yang berlokasi di Sarawak, Malaysia.

NKCP dibentuk tanggal 19 September 1971 dibawah pimpinan Wen Min Chyuan dari sebuah organisasi bernama Organisasi Komunis Sarawak. Ia pernah menjadi anggota partai Sarawak United People’s Party pada tahun 1960-1964. Keanggotaan NKCP didominasi oleh etnis China

Terbentuknya Paraku-PGRS terkait dengan peristiwa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dari tahun 1963 hingga 1966. Pemerintah Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang didukung penuh oleh Inggris. Wilayah Kalimantan Utara yang juga merupakan koloni Inggris, seperti halnya Semenanjung Malaya, dimasukkan ke dalam teritori Federasi Malaysia oleh para penggagasnya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh rakyat Kalimantan Utara. Penolakan penduduk, khususnya warga Tionghoa, didasari oleh kecemasan akan adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara.[1]

Peristiwa Mangkok Merah, Ketika Imperialisme ‘Mengawini’ Rasialisme

 

Rasialisme yang  mewarnai perjalanan bangsa ini  telah meninggalkan ‘jejak’ berdarah yang sulit ‘dikeringkan’. Apalagi ketika sentimen rasialis itu digunakan oleh pihak asing yang berupaya menjadikan bangsa ini sebagai koloni secara ‘tersamar’.

Banyak tragedi kemanusiaan dalam sejarah nusantara yang terjadi akibat adanya ‘kawin-mawin’ antara rasialisme dengan imperialisme. Salah satu tragedi itu adalah peristiwa pembunuhan dan pengusiran ribuan warga etnis Tionghoa pada akhir tahun 1967 di Kalimantan Barat. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Mangkok Merah.

Berawal Dari Konfrontasi

Terjadinya peristiwa Mangkok Merah tidak bisa dilepaskan dari upaya penumpasan pemerintah Orde Baru terhadap Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) dan Pasukan Gerakan Rakyat
Sarawak (PGRS) yang memang didominasi oleh warga etnis Tionghoa. Dan penumpasan Paraku-PGRS ini merupakan bagian dari upaya Orde Baru menumpas seluruh kekuatan politik kiri/komunis pasca tragedi 1965.

Terbentuknya Paraku-PGRS ini sendiri sangat terkait dengan persitiwa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dari tahun 1963 hingga  1966.  Konfrontasi yang didasari oleh penolakan pemerintah Indonesia  terhadap pembentukan Federasi Malaysia ini melibatkan warga Tionghoa Kalimantan Utara, yang juga memiliki sikap sama dengan Indonesia, yakni menentang pendirian Federasi Malaysia yang didukung penuh oleh Inggris. Penolakan warga Tionghoa ini didasari oleh kecemasan akan adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara, khususnya warga Tionghoa.

Wilayah Kalimantan Utara yang juga merupakan koloni Inggris, seperti halnya Semenanjung Malaya, memang dimasukkan kedalam teritori Federasi Malaysia oleh para penggagasnya, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh rakyat Kalimantan Utara.

Bung Karno selaku Presiden Indonesia kala itu, yang memang sangat anti terhadap imperialisme, menganggap Federasi Malaysia tak lebih sebagai produk imperialis Inggris guna mempertahankan eksistensinya di Asia Tenggara serta mengganggu jalannya revolusi Indonesia. Karena itu, Bung Karno menyerukan penghancuran negara ‘boneka’ Malaysia tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah ‘Ganyang Malaysia’. Dan dalam upayanya ‘mengganyang’ Malaysia, pemerintahan Bung Karno pun mengikutsertakan sebagian rakyat Kalimantan Utara yang juga menolak pembentukan Federasi buatan Inggris itu.

Bung Karno lalu menugaskan salah satu menterinya, Oei Tjoe Tat, untuk menggalang kekuatan warga Tionghoa Kalimantan Utara yang anti-Malaysia guna mendukung konfrontasi melawan Malaysia dan Inggris. Hasilnya, hampir 900 orang Tionghoa Kalimantan Utara  berkenan pindah ke daerah Kalimantan Barat untuk kemudian diberikan  pelatihan kemiliteran dan dipersenjatai oleh pemerintah Indonesia.

Ratusan orang Tionghoa inilah yang kemudian membentuk Paraku-PGRS dan berada  dibawah komando seorang perwira Angkatan Darat (AD) yang dekat dengan kelompok kiri, yakni  Brigadir Jenderal Supardjo, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur IV Mandau. Buku Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jilid IV (1966-1983) mengakui bahwasanya Paraku-PGRS adalah pasukan yang dilatih dan dipersenjatai oleh TNI. Buku itu juga menyebutkan  para anggota kedua pasukan itu adalah orang-orang Tionghoa pro-komunis yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi Malaysia-Inggris.

Namun, Paraku-PGRS bukanlah pasukan etnis yang eksklusif. Mereka  juga mengorganisir orang-orang dari suku Dayak dan Melayu untuk melakukan serangkaian  penyusupan ke wilayah Kalimantan Utara seperti  Sarawak dan Brunei.  Yang patut diketahui pula, penganjur perlawanan rakyat Brunei terhadap Malaysia pada tahun 1962 yang juga sekaligus  pemimpin Partai Rakyat Brunei, Doktor Azhari, merupakan sekutu  Paraku-PGRS.

Paraku-PGRS pun bahu-membahu bersama TNI dan sukarelawan Indonesia menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu balatentara Gurkha, Inggris, dan Australia sepanjang masa konfrontasi. Wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Utara menjadi area perjuangan pasukan Paraku-PGRS.

Seorang peneliti Tionghoa, Benny Subianto, mengungkapkan  keperkasaan gerilyawan Paraku-PGRS ketika melawan pasukan Gurkha Inggris. Kedua pasukan itu hampir  berhasil menghancurkan garnisun 1/2 British Gurkha Rifles dalam sebuah serangan terhadap distrik Long Jawi tanggal 28 September 1963.

Buku A Face Like A Chicken Backside-An Unconventional Soldier in Malaya and Borneo 1948-1971 karya JP Cross juga mencatat kehebatan  serangan relawan Indonesia serta Paraku-PGRS  ditempat  sama yang   menewaskan beberapa prajurit Gurkha dan anggota Border Scout. Dari fakta-fakta sejarah tersebut, tampak betapa Paraku-PGRS menjadi pahlawan bagi Indonesia selama era konfrontasi

Kontra Konfrontasi

Namun, kepahlawanan pasukan Paraku-PGRS itu segera  hilang setelah  meletusnya tragedi politik tahun 1965, yang kemudian menegasikan peran politik Bung Karno serta kekuatan kiri/komunis selaku pendukung utama konfrontasi terhadap Malaysia. Pembantaian besar-besaran simpatisan kiri di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pihak TNI-AD, kelompok agamis serta nasionalis kanan telah berdampak besar bagi eksistensi Paraku-PGRS yang  didominasi oleh orang Tionghoa berideologi kiri.

Eksistensi Paraku-PGRS semakin terganggu ketika pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto yang menggantikan  Bung Karno tidak berniat untuk  melanjutkan konfrontasi terhadap Malaysia dan Inggris. Hal ini tidak mengherankan, karena  memang ada dukungan dari negara-negara imperialis, termasuk Inggris, terhadap Soeharto ketika merebut kekuasaan dari Bung Karno.  Padahal Paraku-PGRS merupakan gerilyawan yang sengaja dibentuk oleh pemerintahan Bung Karno  guna menggagalkan pembentukan negara boneka Malaya-Inggris.

Tendensi politik anti-komunis rezim Orde Baru, serta keinginan untuk berdamai dengan Malaysia-Inggris inilah yang kemudian menempatkan Paraku-PGRS sebagai musuh pemerintah Indonesia dan TNI. Maka, penumpasan terhadap mereka pun dilakukan, sebagaimana yang juga telah dilakukan kepada seluruh golongan kiri dan Soekarnois di berbagai daerah. Bahkan TNI bersekutu dengan militer Malaysia dan inggris dalam penumpasan Paraku-PGRS. Inilah ironi sejarah!

TNI juga memiliki ‘julukan’ baru bagi  Paraku-PGRS, yakni Gerombolan Tjina Komunis (GTK). Perang antara TNI dengan gerilyawan Paraku-PGRS meletus, salah satunya yang terjadi di Pangkalan Udara Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Memasuki tahun 1967, operasi penumpasan diintensifkan oleh pemerintah Orde Baru melalui Operasi Sapu Bersih (Saber)  I, II, dan III yang digelar sejak April 1967 hingga Desember 1969 dibawah komando  Brigadir Jenderal AJ Witono.

Dalam Operasi Saber inilah  peristiwa “Mangkok Merah” terjadi pada bulan Oktober-November 1967. Peristiwa Mangkok Merah sendiri dipicu oleh terjadinya penculikan dan kekerasan  yang dialami Temenggung Dayak di Sanggau Ledo. TNI kemudian mempropagandakan bahwa kekerasan itu dilakukan oleh  GTK alias Paraku-PGRS. Propaganda ini diperkuat lagi dengan penemuan sembilan mayat oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang kemudian mereka  sebut sebagai mayat tokoh-tokoh Dayak.

Tak pelak, temuan RPKAD ini membuat marah banyak warga Dayak. Ditambah lagi, Harian milik TNI,  Angkatan Bersenjata (AB),  segera ‘mengipas-ngipas’ orang Dayak agar membalas kematian para pemuka adat mereka.

Kekerasan  horizontal pun dimulai. Warga Dayak terprovokasi untuk turut  bersama TNI melakukan perburuan terhadap anggota Paraku-PGRS.  Namun, gerakan penumpasan oleh orang Dayak ini ternyata tidak hanya menyasar anggota Paraku-PGRS saja, tetapi juga warga etnis Tionghoa secara umum! Wilayah Kalimantan Barat pun segera tenggelam dalam ‘lautan’ kekerasan  berdarah bernuansa rasialis.

Sebenarnya, kekerasan rasialis yang dilakukan warga Dayak ini tidaklah murni inisiatif mereka mengingat harmoni diantara etnis Dayak dan Tionghoa di Kalimantan Barat telah terbangun selama ratusan tahun. Rusaknya hubungan yang harmonis ini terjadi dikarenakan strategi penumpasan Paraku-PGRS yang digunakan militer  Indonesia adalah dengan cara ‘pengeringan kolam’.

Menurut Indonesianis asal Amerika Serikat (AS), Herbert Feith, pengertian dari istilah ini adalah : mengeringkan ‘kolam berarti  menghabisi masyarakat Tionghoa, agar ‘ikan’  atau yang dalam kasus ini diasosiasikan kepada pihak gerilyawan Paraku-PGRS  bisa  mudah terlihat  dan dengan begitu juga mudah  untuk ditumpas. Dan warga Dayak tak lebih Sebagai operator dari implementasi strategi militer tersebut.

Gerakan Warga Dayak yang disokong TNI sebagai upaya melakukan “pengeringan kolam” terhadap warga Tionghoa inilah yang kemudian dikenal sebagai  peristiwa Mangkok Merah.

Istilah Mangkok Merah diambil dari terminologi adat suku Dayak, dimana terjadi mobilisasi besar-besaran warga suatu klan untuk membalas rasa malu atau penderitaan dari anggota klannya yang disebabkan oleh ulah warga dari klan lain.

Mobilisasi ini menggunakan alat peraga sebuah mangkuk yang bagian dalamnya diolesi getah jaranang berwarna merah sebagai simbolisasi dari  “ pertumpahan darah “ yang akan dilakukan sebagai bentuk balas dendam tersebut.

Jadi, tampak militer dengan lihai memanfaatkan adat istiadat suku Dayak demi mengobarkan konflik rasialis.

 

Hasil dari  peristiwa ‘Mangkuk Merah’ ini adalah terbunuhnya ribuan orang Tionghoa Kalimantan Barat. Far Eastern Economic Review (FEER)  terbitan bulan Juni 1978 menyatakan peristiwa tersebut menelan korban jiwa 3.000 orang Tionghoa, terutama mereka yang tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Akibatnya, banyak warga Tionghoa pedalaman pindah  ke daerah  perkotaan seperti Pontianak dan Singkawang. Bahkan, adapula  warga Tionghoa yang lari ke Kalimantan Utara. .

Peristiwa Mangkok Merah pun menjadi bagian dari catatan kelam riwayat pembantaian massal dan penindasan terhadap golongan kiri dan etnis Tionghoa diawal Orde Baru.

Sejarah telah menunjukkan, bahwasanya dibutuhkan banyak tumbal manusia bagi tegaknya sebuah rezim kaki-tangan imperialis. Peristiwa ini juga merefleksikan sebuah tragedi kemanusiaan yang  lahir sebagai  buah dari ‘perkawinan’ antara  imperialisme dan rasialisme.

Hiski Darmayana, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan alumnus FISIP Universitas Padjajaran (Unpad

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/gotong-royong/20130120/peristiwa-mangkok-merah-ketika-imperialisme-mengawini-rasialisme.html#ixzz2gXBCqMPU
Follow us:
@berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

29 desember 1963

 

Bro ada yang janggal menurut saya.
Penyerangan ke Kalabakan terjadi pada 29 Desember 1963. sedangkan perjanjian damai itu terjadi pada tahun 1966.

Mungkin yang dimaksud adalah peristiwa perang yang terjadi di Kalabakan pada tanggal 30
Oktober 1966

Saat itu tentara kita menyerang posisi 3RMR. Hasil dari serangan itu dilaporkan dari pihak lawan 8 tewas dan 19 luka

Yang hasil nya 8 tewas, 19 luka itu yang terjadi tanggal 29 Des 1963, dipimpin Sersan Rebani dan korban pihak Malaysia dimonumenkan serta dikenal sebagai Kalabakan Raid.
Jadi penasaran dg “serangan Kalabakan lainnya”
Denger denger atau baca baca sih memang pada tahun 67 pun masih ada serangan ke pihak Malaysia krn pasukan yg menyerang sudah jadi gerilyawan yg susah menerima informasi karena sulitnya medan.

mau nanya apakah bener itu gerilyawan PGRS /Paraku merupakan hasil sampingan milisi yg dilatih selama Dwikora? Malaysia butuh 20 tahun loh untuk menyelesaikannya sampe2 mereka bilang, mereka adalah antigerily terbaik di ASEAN

 

Pertempuran di Kalabakan

 

 

 

Harus diakui, dari sekian banyak kegagalan penyusupan sukarelawan Dwikora ke perbatasan, kesuksesan penyerbuan dan penyerangan ke Kalabakan merupakan suatu catatan gemilang bagi pihak Indonesia. Namun, ada sejumlah fakta menarik yang tak banyak diketahui publik, seperti dikisahkan sendiri oleh Mayjen Walter Walker dalam otobiografinya, :Fighting General. The Public and Private Campaigns of Sir General Walter Walker.”

 

Alkisah, sebenarnya pendadakan di Kalabakan tidak perlu terjadi, karena sudah ada peringatan sebelumnya dari Brigadir Jenderal Glennie, Deputy Director of Operations. Glennie yang gemar menyusuri anak sungai di Kalimantan dapat membaca, kalau Tawau yang memiliki banyak industri perkebunan dan 3/5 populasinya adalah warga TKI (Tenaga Kerja Indonesia), merupakan wilayah atau tempat strategis yang dengan mudah dapat didadaki.

 

 

Lima kompi digelar dan diterjunkan Indonesia di Pulau Sebatik. Reputasi serta keahlian tempur prajurit Indonesia yang cukup membuat ngeri, membuat Glennie memberikan peringatan waspada bagi prajurit 3rd Batt, Royal Malay Regiment (RMA) dan satu kompi King’s Own Yorkshire Light Infantry yang saat itu menjaga Tawau. Karena Royal Navy memiliki destroyer yang memiliki radar di lepas pantai Tawau, Brigjen Glennie bisa membaca bahwa arah serangan nantinya akan datang bukan melalui wilayah laut, melainkan dari wilayah rawa yang sulit dijaga.

 

Sayangnya, 3rd RMA yang baru tiba di Tawau tidak mengikuti perintah Glennie. Saat 35 KKO dan 128 sukarelawan menyeberangi perbatasan, tujuan awal mereka memang menyerang Kalabakan di sebelah barat dan kemudian menunggu dukungan dari TKI yang bekerja disana untuk bergabung bersama dan menduduki Tawau. Strategi popular uprising, yang merupakan gaya komunis ini didasarkan pada laporan intelijen yang terlalu berani dan cenderung mengarah ke ilusi.

 

Setelah delapan hari melintasi rawa, pada 29 Desember pasukan KKO tiba di tepi hutan di sekitar Kalabakan, dan siap untuk melancarkan serangan. Kalabakan sendiri hanya diperkuat di dua posisi, satu pos polisi di tepi sungai yang mengarah ke Cowie Harbour dan dua gubuk milik RMA. Pos polisi yang diperkuat oleh barikade kawat berduri dan kantung pasir dijaga oleh 15 personel. Sementara itu RMA memiliki kekuatan satu peleton dan dua seksi. Bodohnya, gubuk-gubuk ini tidak diperkuat oleh karung-karung pasir yang setidaknya bisa menghentikan laju peluru.

 

Saat malam tiba, prajurit 3rd RMA juga tidak disiplin. Sebagian besar bersantai, ada yang sedang makan, membaca buku, mencuci baju, dan tidak ada personel yang berpatroli. Tepat pukul 11 malam, para prajurit KKO yang bergerak dalam senyap mencabut pin granat dan melemparkannya melalui lubang jendela yang terbuka lebar, lalu dengan cepat menghujani kedua gubuk tersebut dengan tembakan senapan serbu AK-47.

 

Delapan prajurit Malaysia yang sama sekali tak sigap, terlambat bereaksi, dan akhirnya tewas seketika diberondong peluru, termasuk komandan kompi, 19 prajurit Malaysia lainnya terluka sehingga tak mampu melawan. Kelompok KKO lain yang menyerang pos polisi tidak seberuntung serangan pertama, karena para prajurit yang berjaga dapat mundur ke pos mereka yang memiliki pertahanan baik dan lalu menyerang dari dalam. Kelompok lain yang menyerang perusahaan kayu menemukan kantor dalam keadaan kosong, lalu menjarah apa saja yang ada didalamnya, termasuk wiski.

 

Sementara itu, sang manajer perusahaan kayu kabur dan lari ke markas 3rd RMA yang baru diserang, dan meminta para prajurit Malaysia untuk menyerang balik, tapi mereka terlalu takut dan memilih bersembunyi. Tak sampai satu jam, seluruh penyerang undur diri ke rawa-rawa di sekitar Kalabakan dan menunggu pergerakan rakyat Indonesia untuk merebut Tawau. Seandainya saja para penyerang langsung bergerak maju ke Tawau, akhir ceritanya pasti akan berbeda.

 

Mayjen Walter Walker dikabari pukul 2 malam waktu setempat, bahwa Tawau telah diduduki. Ia melakukan inspeksi sendiri ke lokasi pertempuran di Kalabakan pada pagi harinya. Walker juga dikabari bahwa Tunku Abdul Rahman sudah mengetahui kejadian penyerangan di Kalabakan, dan mengumumkan akan berangkat ke Sabah dan langsung ke Tawau untuk observasi lapangan lebih lanjut. Itu merupakan penyerangan terbuka pertama, perang pertama antara Indonesia-Malaysia.

 

Mendengar hal ini, Mayjen Walker langsung minta diterbangkan ke Kinabalu- saat itu bernama Jesselton- untuk mengunjungi Tunku. Disana ia bertemu Inspektur Jenderal Polisi Claude Fenner yang telah tiba lebih dulu. Walker lalu memberitahu Fenner segala sesuatunya mengenai apa yang sebenarnya terjadi, juga termasuk peringatan yang sudah diumumkan oleh Glennie jauh-jauh hari sebelumnya dan juga mengenai pasukan 3rd RMA yang payah. Walker memutuskan akan menceritakan segala fakta pada Tunku, tapi ditahan sejenak oleh Fenner. Fenner yang mengenal Tunku dengan sangat baik, tahu bahwa Tunku memiliki rasa ego yang tinggi. Tunku pasti tidak akan percaya bahwa prajurit pribumi melayu, yang dikenal hebat, ternyata takluk dan dapat dikalahkan oleh prajurit Indonesia dengan stanpa perlawanan yang berarti.

 

Atas nasehat Fenner, Walker akhirnya memoles ceritanya. “Pasukan Indonesia melakukan penyerbuan dengan gerakan merapat dengan sangat baik, memanfaatkan hutan-hutan disekitar wilayah Kalabakan, dan melakukan penyerangan mendadak dalam jumlah yang sangat besar, kira-kira satu batalion, perlawanan pasukan Malaysia yang kalah jumlah berlangsung sampai titik darah penghabisan!” , dari sinilah, maka disebutkan bahwa Kalabakan diserbu oleh satu batalion prajurit KKO, padahal faktanya para penyerang hanyalah berjumlah tidak lebih dari tiga regu. Tunku yang mendengar hal tersebut merasa terharu dan tergerak hatinya, dan saat menjenguk prajurit yang selamat di Tawau, Beliau memberikan para prajurit tersebut sejumlah uang, serta mendirikan monumen baru- untuk mengenang peristiwa penyerangan tersebut- yakni; Monumen Kalabakan.

 

 

ini masa dwikora

howitzer Type 54

 

Quote:Original Posted By suromenggolo
tambahin ahhhh
ini masa dwikora

foto yang DP

17-01-2013 01:43


dua anggota tni yang tertangkap penduduk setempat


lima anggota tni yang juga tertangkap saat menyusup lewat laut


anggota tni yang tidak beruntung menjadi trophy of war

beberapa barang yang disita :

Mau tanya dulu tapi agak OOT, suku2 di Irian jaman2 segitu masih banyka yg suka kanibalisme atau mengayau ya? Kalau nggak salah seorang Rockefeller juga pernah hilang tanpa jelas nasibnya di salah satu sungai di Irian, terus populasi di sana pada saat itu lebih banyak pro Belanda atau Indonesia sih? Plus apakah setiap prajurit yg diterjunkan diajari adat istiadat dan bahasa orang Irian ya mungkin kalau jaman sekarang konsep “Winning Hearts and Minds”nya US di Iraq dan Afghanistan, btw ada buku bagus ttg Operasi Trikora ?

setahu saya belum ada satu buku pun yg merujuk ke trikora yg ada hanyalah edisi koleksi angkasa mengenai trikora dan yg lebih banyak dibahas disana adalah peran PGT (korpaskhas, yg pasca Orba emang terpinggirkan)

suku2 di Irian bukan hanya mengayau tapi memakan musuh adalah tradisi mereka. jelas jumlah penduduk asli pasca di bawah Indonesia jauh lebih besar drpada di jaman belanda

Sayangnya tentara kita tak ada yg diajarin bahasa daerah Irian khan, ini karena jumlah bahasa di Irian adalah terbanyak di muka bumi sekitar 200-an

mau nanya foto2 penggelaran Marinir di Dwikora

Sudah sepantasnya pemerintah melaksanakan hari Trokora secra nasional kalo dwikora mkn dilaksanakan dalam lingkup TNI

Menambahkan data saja soal TRIKORA:

- Jumlah infiltran yang berhasil masuk ke Irian sebanyak 1.592 orang, dengan rincian melalui laut 438 orang dan melalui udara 1.154 orang.

- Jumlah yang gugur 153 orang
– MIA 64 orang
– POW 296 orang

Penghargaan:

1.165 orang mendapatkan Bintang Sakti
20 orang mendapatkan Satyalencana Bhakti
1.402 mendapatkan Satyalencana Dharma.

sumber: Sejarah TNI AD 1945 – 1973

howitzer Type 54

 

 

Kalabakan, the untold story……

Friday, April 20, 2007

In the excitement of going on active service the 3rd Battalion overlooked some basic, practical precautions. They had, in fact, been told what to expect by Brigadier Glennie (Deputy Director of Operations) himself. An enthusiastic yachtsman, Glennie took a particular interest in the maze of creeks and rivers that ran through the swamps along the Tawau coastline and had himself set about organizing a flotilla of small patrol craft that came to be known rather grandly as the Tawau Squadron. He studied the particular problems of this end of the Borneo flank and decided that an attack was to be expected.

Tawau was almost as tempting a target as Kuching. It was prosperous centre for many rural industries-timber, rubber, tea, cocoa, hemp and palm oil-and three-fifths of the population were Indonesian immigrant workers and their families. The port itself stood on the northern shore of Cowie Harbour, and across the bay lay Sebatik Island, some thirty miles long, of which half belonged to Malaysia, half to Indonesia. On Sebatik and along the frontier the Indonesians had deployed five companies of regular marines-the Korps Komando Operasi or KKO- and a training camp for volunteer terrorists, some of them from the logging camps of Sabah.

The 3rd Battalion, Royal Malay Regiment, together with a company of the King’s Own Yorkshire Light Infantry and some local gendarmerie were responsible for the defence of Tawau and its environs and Glennie told them to expect an attack. Despite the presence of the Indonesian marines he did not expect this to come by sea, if only because the Royal Navy always kept a frigate or destroyer off Tawau and an efficient radar watch was maintained. But he did think that the attack would come through the swamps and he advised the newly-arrived Malays to prepare for it with patrolling and a defence system in depth.

They had not acted on Glennie’s advice when a strong force of raiders-thirty five Indonesian regulars leading one hundred and twenty –eight volunteers –crossed the border. Their intention was first to capture the defended village of Kalabakan to the west of Tawau and at the head of Cowie Harbour , then, as the Indonesian expatriates rose to support them, advance on Tawau itself. After crossing into Sabah, the raiders lurked undetected in the swamps and forests for eight days, then on 29th December were ready to launch their attack.

There were two defensive positions at Kalabakan. On the bank of the river running into Cowie Harbour stood the police station, fortified with sandbags and barbed wire and manned by fifteen policemen. Four hundred yards away, a platoon and two sections of the Royal Malay Regiment, under their Company Commander occupied two huts. Although trenches had been dug nearby, the huts themselves were not fortified in any way. After dark that evening, the unsuspecting Malay soldiers were engaged in domestic activities, washing and cleaning clothes and equipment. Their sentries were not alert.

At two o’clock in the morning Walker’s telephone rang and the duty officer at his headquarters told him that Kalabakan had been attacked and had fallen. The attack had been launched just before eleven o’clock. An assault group had crept up to the Malays, flung grenades through the windows and opened automatic fire. Before the Malays could reach their weapons, eight had been killed, including the company commander, and nineteen wounded. Tem minutes later, another party had assaulted the police station but the small garrison had had time to rush inside their perimeter and successfully fought off the attack. In the timber company manager’s house they helped themselves to his whisky, while his wife and their cook hid under the bed. The manager himself, out at a logging camp, made for the Malays’ strongpoint. Reaching the survivors, he told them that this was the moment to counter-attack and he would join them himself. But, shocked into inaction, they stayed where they were.

The Indonesians moved out of the village but, content with their success, did not move directly upon Tawau, where they might have been able to repeat it. Instead, they traveled north to lie low in the wilds where they believed they would be safe.

Next morning Walker flew to Tawau. On arrival Walker sent a signal asking for urgent reinforcements and, at once, the 1/10th Gurkhas who had already served in Sarawak, began returning from Malacca. But Walker also heard that the news had been reported to the Tunku Abdul Rahman verbally and, to spare his feelings, the signal giving details of the action had been kept from him. On hearing of the disaster he had at once announced his intention of flying to Sabah to visit the survivors of the first battle fought directly between Malaysia and Indonesia.

Walker flew to Jesselton-the capital of Sabah, now to be renamed Kota Kinabalu-to meet him and was relieved when Fenner (Inspector General of Police Claude Fenner) arrived by an earlier aircraft. Walker told him that the inexperienced Malay soldiers had been ‘caught with their trousers down’. This often happened under such circumstances and was a lesson to be learned. He intended to tell the Tunku exactly what had happened. The Inspector General of Police Claude Fenner strongly advised him not to do so. Whether or not British troops had suffered similar disasters in war, the Tunku would never accept or believe that his soldiers had been caught by surprise and defeated. Walker realizing that Fenner knew the Tunku better than he did, agreed.

When the Tunku arrived, Walker told him the story of the action in diplomatic language. The Indonesians had approached with great skill, using the cover of Kalabakan, so enabling them to rush the Malay position in overwhelming numbers. This was both true and tactful. The Tunku was immensely moved and, on arrival at Tawau, tearfully greeted his wounded soldiers, gave each a handsome cash bounty and decreed that a monument should be erected at Kalabakan to the dead.

Reference:Extracts from, “Fighting General. The Public and Private Campaigns of General Sir Walter Walker”. Author : Tom Pocock

Library Mindef

 

Yakin Raid Kalabakan cuma terjadi sekali?
Ada 1 Raid yang mengakibatkan Inggris/Australia/Malaysia menjadi sangat berang, sehingga Operasi Claret dilancarkan, dan rencana carpet bombing ke Kalimantan/Sumatera, bahkan ke Pulau Jawa jika perlu.

Memang masih banyak fakta yang belum terungkap ke publik. Hanya bisa kita ketahui dari arsip-arsip pelaku sejarah. Sama halnya dengan Inggris/Australia/Malaysia, mereka menutup rapat akses info ke beberapa “operasi/peristiwa”.

Jika anda jeli, dalam buku pertama LB pernah disinggung raid yang hampir menghancurkan perjanjian damai, walau tidak diulas secara detail, dan itu bukan Kalabakan 1. Detail operasi sekilas juga pernah disinggung di buku Faisal Tandjung.

Mengenai sumber, cukup banyak. Panjang kalau dituliskan satu persatu, terutama dari testimoni para pelaku-pelaku sejarah.

Di quote ada yang ketawa-ketawa emot nya. Ngga tau maksudnya apa

1963

Jumlah kaum intelek anggota PKI, LEKRA telah mencapai 100.000 orang pada medio tahun 1963. Semua ini telah menempatkan PKI sebagai partai komunia terbesar diluar negara komunis. Bagi T.N.I, kampanye untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda adalah kesempatan terbaik untuk membangun kekuatan militernya.

Hal ini sejalan dengan usaha memancing simpati Rusia sebagi blok sovyet yang sedang perang dingin dengan blok Amerika. Bantuan hibah (grant) atau pinjaman ringan merupakan masa paling mewah bagi pembangunan kekuatan militer Indonesia.

Ketika tidak satupun negara Asia Tenggara yang memiliki pesawat pembom jarak menengah, kita suda punya squadron Elyusin dengan semua perangkat penunjangnya.

Kekuatan udara pesawat tempur AURI tiba-tiba melompat dari pesawat propeler tua kepada pancargas modern, seperti Mig 15, 17 dan terahir 21.

Tidak lupa untuk pertama kali kita juga diperkenalkan dengan sistim radar canggih dan peluru kendali dari darat keudara.

Demikian pula kekuatan laut kita saat itu tidak bisa dibilang kecil. Kita memiliki sejumlah kapal perang besar, kapal selam, kapal cepat torpedo, penyapu ranjau, amtrack, tank amfibi dan masih banyak lagi.

Tapi semua itu yang paling mewah adalah angkatan darat. Sejumlah perwira tinggi yang diketuai Jenderal AH. Nasution, telah mendapat undangan untuk berkunjung ke Rusia untuk diperkenalkan pada kekuatan militer pakta warsawa. Angkatan darat dengan kekuatan infantrinya akan ditunjang oleh kekuatan arteleri dan kavaleri tingkat dunia.

 

Senjata pasukan yang dimiliki mulai dari senjata ringan Kalasnikof (AK 47), Bren AK, pistol Tokaref, sampai peluncur granat yang belum pernah kita miliki sebelumnya. Demikian juga telah diadakan pelatihan militer bagi personil ketiga angkatan di negara-negara blok sovyet dan kunjungan konsultan militer Rusia juga bagi ketiga angkatan.

Semua kenyataan ini rupanya sukar dipahami secara arief oleh para pejabat Pemerintahan. Seyogyanya persiapan perang ini juga diimbangi dengan penkondisian sosial, politik dan ekonomi secara baik pula. Namun hal itu tidak segampang membalik tangan. Kondisi ekonomi nasional sedang merosot. Indonesia justru sedang menghadapi hiper-inflasi yang permanen (sekitar 100 % pertahun) mulai tahun 1961 sampai tahun 1964.

 

Padahal dilihat dari sudut pandang dunia luar dalam negeri kita sedang hanyut pada keadaan radikalisme politik. Bagi kepentingan Amerika, hal ini rupanya bukan main-main. Melihat pihak militer yang amat tergantung pada blok Sovyet, dan pembangunan politik dalam negeri yang dikuasai PKI. Maka tidak ada pilihan lain. Amerika menekan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Sebagai negara kecil Belanda yang saat itu dipimpin Perdana menteri de Quai tidak punya pilihan lain. Pada bulan Februari 1962, Presiden Kennedy mengutus adiknya Jaksa Agung Robert Kennedy untuk bertindak sebagai penengah. Meskipun perundingan berjalan tidak terlalu mulus, pada tanggal 15 Agustus 1962,

 

Belanda sepakat menyerahkan wilayah Irian Barat pada tanggal 1 Oktober 1962 kepada suatu pemerintahan sementara PBB yang selanjutnya akan menyerahkan kepada pihak Indonesia tanggal 1 Mei 1963.

Dan seperti tertulis dalam sejarah, setelah melalui PEPERA, Irian Barat yang kini bernama PAPUA itu kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Tapi dibalik itu meskipun Soekarno telah mencapai cita-citanya, dalam negeri Indonesia bagai api dalam sekam. Pihak militer melihat PKI sebagai musuh, sebaliknya PKI melihat tentara sebagai seteru. Ketegangan berhasil diatasi Soekarno dengan membangun musuh imajiner baru yang namanya Neo Imperialisme, Neo Kolonialisme dan Neo Kapitalisme.

Yang bentuk nyatanya digambarkan sedang bercokol tidak jauh dari Indonesia, yaitu apa yang disebutnya negara boneka Malaysia. Malaysia dan Singapura telah dimerdekakan Inggris sejak tahun 1957, tapi ada ganjalan Soekarno mengenai hal tersebut. Bukan saja karena merasa satu rumpun, tapi sesungguhnya cita-cita Indonesia Raya itu tak pernah padam.

Pada suatu hari ketika kembali dari Dalat (tanggal 13 Agustus 1945), setelah menghadap Marsekal Terauchi, dikota Taiping (Malaya Utara), Soekarno dan Hatta bertemu dengan sejumlah pemuda perwakilan rakyat Malaya. Ketuanya bernama Ibrahim Yakub, dan atas nama rakyat Malaya, mereka menginginkan bergabung dengan Republik Indonesia saat Proklamasi 17 Agustus 1945. Soekarno menjanjikannya. Belakngan demikian juga rakyat Kalimantan Utara pernah menyampaikan petisi yang sama ingin bergabung dengan Indonesia.

Bagi Indonesia juga tidak terlalu bersih karena keerap campur tangan dalam negari Indonesia. Misalnya berkaitan dengan gerakan PRRI-Permesta, Malasia merupakan tempat transit kaum pemberontak.

Mungkin saja ada dalam pikiran Soekarno saat itu, kalau peralatan militer yang menggunung yang tidak sempat dipakai saat Irian Barat, bisa dipergunakan untuk konfrontasi dengan Malasia.

Tapi mimpi itu rupanya sukar diwujudkan, karena didalam negeri keadaan politik sudah kadung bagaikan hamil tua

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1965(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1964

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

MENGENANG USMAN & HARUN Bag.1

24-01-2013 12:48

Masa Kecil JANATIN alias USMAN

Pada masa penjajahan Jepang, di desa Tawangsari Kelurahan Jatisaba Kabupaten Purbalingga, lahirlah seorang bayi bernama Janatin, tepatnya pada hari Minggu Kliwon tanggal 18 Maret 1943 pukul 10.00 pagi. Janatin lahir dari keluarga Haji Muhammad Ali dengan Ibu Rukiah yang kemudian dikenal dengan nama Usman, salah seorang Pahlawan Nasional. Hari, bulan dan tahun berjalan terus, Janatin terus tumbuh menjadi besar dan kemudian memasuki lingkungan yang lebih luas sesuai dengan
pertumbuhannya dan ia mulai menunjukkan identitas dirinya sebagai Janatin. Orangnya pendiam
lagi tidak sombong, memang demikian pembawaannya. Pergaulannya luas, bisa bergaul dengan teman semua lapisan yang sebaya dengannya. Tidak merasa
rendah diri walaupun anak desa, dan tidak sombong dengan orang yang lebih
lemah dari dia, sehingga ia mempunyai teman banyak.

Sebagai kepala keluarga Haji Muhammad Ali selalu menerangkan agama sebagai
landasan hidup. Demikian pula dalam bidang pendidikan sebagai dasarnya
beliau menekankan pada pendidikan agama. Tujuannya tidak lain agar kelak
putra-putrinya menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa serta tahu
membalas jasa orang tua. Karena itu tidaklah mengherankan bila putra-putri
Haji Muhammad Ali sedikit banyak mengetahui soal keagamaan dan semua dapat
membaca Al Qur’an dengan baik.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar, Janatin meneruskan ke SMP kota
Purbalingga, yang jaraknya kurang lebih sekitar tiga kilometer dari tempat
tinggalnya. Ia masuk di sekolah swasta SMP Budi Bhakti. Sekolah ini
merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan simpati di kalangan masyarakat
Purbalingga, karena prestasinya sejajar dengan sekolah negeri.

Walaupun Janatin dari kalangan Islam, namun tidak ada halangan dari orang
tuanya untuk memasuki sekolah tersebut. Karena tujuan masuk sekolah bukan
untuk belajar agama tetapi untuk menuntut ilmu pengetahuan yang akan
dipergunakan sebagai bekal hidup. Sedangkan masalah ilmu agama sudah
diperoleh di rumah yang diajarkan oleh orang tuanya sendiri.

Sebagai anak desa Janatin tidak lupa akan tugas yang diberikan oleh orang
tuanya, yaitu membantu orang tuanya. Ia turut bekerja untuk meringankan
beban orang tua, seperti membersihkan kebun, membantu bekerja di sawah dalam
mengolah sawahnya, kemudian turut membantu memetik hasil kebun serta
memikulnya ke rumah. Setiap hari ia membawa sabit dan menjunjung keranjang
untuk mencari makanan binatang piaraan. Pekerjaan demikian sudah menjadi
kewajiban yang dijalankan setiap hari, sehingga menjadikan dirinya seorang
yang tabah dan ulet.

Di samping itu Janatin ikut juga memperkuat olah raga bulu tangkis di
desanya. Permainan bulu tangkis ini diperoleh dari perkenalan dengan
anak-anak kota. Untuk arena permainan telah dikorbankan sepetak tanah
miliknya yang terletak di dekat rumahnya. Dengan dibukanya lapangan ini
banyak mengundang pemuda-pemuda di desanya, bahkan lebih luas lagi sampai ke
kota.

Memasuki Kehidupan Militer

Dengan dikomandokannya Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta
oleh Presiden Sukarno, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Guna
menyelenggarakan operasi-operasi militer untuk merebut Irian Barat, maka
pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar Komando
Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan No. 1 tahun 1962
membentuk Komando Mandala yang bertanggung jawab atas segala kegiatan
Operasi ABRI serta Sukarelawan.

Masalah Trikora berkumandang di seluruh pelosok tanah air, telah memanggil
segenap lapisan masyarakat dan membangkitkan hati semua pemuda untuk
menyumbangkan tenaga dalam pembebasan wilayah yang masih dikuasi Belanda.
Kesempatan inilah membuka pintu bagi Janatin untuk memasuki dinas militer,
seperti pemuda lainnya dari pelosok tanah air. Sehingga dalam waktu yang
singkat berbondong-bondong pemuda Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi
Sukarelawan, dan salah seorang yang terpanggil adalah Janatin.

Pada saat itu Janatin sudah menduduki SMP kelas tiga ialam kwartal terakhir.
Karena panggilan hatinya yang bergelora ingin menjadi ABRI, maka setelah
menyelesaikan pendidikan, Janatin mendaftarkan menjadi ABRI. Sebelumnya ia
memang nengagumi angkatan Bersenjata. Hal ini terlihat dari perhatian
fanatin kepada kakaknya yang berdinas di Militer. Bila kakaknya pulang,
selalu mendapat perhatian dari Janatin, baik dari pakaian seragam, sikap,
dan geraknya. Begitu pula setiap melihat anggota ABRI baik tetangga se desa
ataupun kenalan selalu menjadi perhatian baginya. pengaruh inilah yang
mengilhami dirinya sehingga ingin menjadi seorang militer.

Semula maksud Janatin tidak mendapat restu dari bapaknya, orangtuanya
mempunyai pandangan lain, menghendaki agar anaknya melanjutkan sekolah yang
lebih tinggi. Haji Muhammad Ali mengharapkan anaknya tidak memasuki dinas
militer, beliau sudah merasa cukup karena ketiga kakaknya sudah menjadi
ABRI, sedangkan Janatin biarlah mencari pekerjaan yang lain. Namun karena
kemauan keras yang tidak dapat dibendung, ia berusaha mendapatkan restu dari
ibunya. Akhirnya Janatin mendapat restu dari orangtuanya untuk memasuki
dinas militer.

Janatin pada tahun 1962 mulai mengikuti pendidikan militer di Malang yang
dilaksanakan oleh Korps Komando Angkatan Laut. Pendidikan ini dilaksanakan
guna pengisian personil yang dibutuhkan dalam menghadapi Trikora. Karena
itulah Korps Komando Angkatan Laut membuka Sekolah Calon Tamtama
(Secatamko), lamanya pendidikan enam bulan dan Janatin termasuk siswa
angkatan ke – X . Setiap siswa selesai melakukan pendidikan dan latihan
pendidikan amphibi dan perang hutan. Pendidikan ini merupakan kekhususan
bagi setiap anggota Korps Komando Angkatan Laut. Pendidikan Calon Tamtama
dilaksanakan bertingkat. Pendidikan dasar militer dilakasanakan di Gunung
Sahari. Pendidikan Amphibi dilaksanakan di pusat latihan Pasukan Pendarat di
Semampir. Pada akhir seluruh pendidikan diadakan latihan puncak di daerah
Purboyo Malang selatan dalam bentuk Suroyudo. Di sinilah letaknya
pembentukan disiplin yang kuat, ketangguhan yang luar biasa, keberanian yang
pantang menyerah serta membentuk kemampuan fisik di segala medan dan cuaca,
merupakan Pembentukan Pendidikan Korps Komando Angkatan Laut. Semua
pendidikan ini telah diikuti oleh Janatin sampai selesai, sehingga ia berhak
memakai baret ungu.

Berkat pendidikan dan latihan yang diperoleh selama memasuki militer,
Janatin tubuhnya menjadi tegap, kekar, pikirannya tambah jernih, korek, yang
lebih penting lagi ia terbina dalam disiplin yang tinggi, patuh, taat dan
tunduk kepada perintah atasannya.

Janatin pada bulan April 1964 dengan teman-temannya mengikuti latihan
tambahan khusus di Cisarua Bogor selama satu bulan. Mayor KKO Boedi Prayitno
dan Letnan KKO Harahap masing-masing sebagai Komandan latihan dan wakilnya.
Dalam pendidikan khusus ini dibagi dalam 13 Tim, sedangkan materi yang
diberikan antara lain: Inteljen, kontra inteljen, sabotase,Demolisi,
gerilya, perang hutan dan lain-lain. Dengan bekal dari latihan di Cisarua
ini, diharapkan dapat bergerak di daerah lawan untuk mengemban tugas nanti

Masa Kecil TOHIR alias Harun

Sekitar 15 kilometer sebelah utara kota Pahlawan, Surabaya, tampaklah dari
kejauhan sebuah pulau kecil yang luasnya kira kira 4 kilometer persegi. Di
pulau ini terdapat tempat yang dianggap keramat, karena di pulau inilah
pernah dimakamkan seorang kyai yang sangat sakti dan terkenal di masa itu,
yaitu Kyai Bawean. Sehingga tempat yang keramat ini terkenal dengan nama
Keramat Bawean.

Pada saat tentara Jepang menginjakkan kakinya di Pulau Bawean tanggal 4
April 1943, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Tohir bin Said.
Tohir adalah anak ketiga dari Pak Mandar dengan ibu Aswiyani, yang kemudian
terkenal menjadi Pahlawan Nasional dengan nama Harun.

Sejak dibangku Sekolah Dasar ia tertarik dengan kulit-kulit kerang yang
terdampar di pasir-pasir tepian pantai daripada memperhatikan pelajaran di
sekolah, hal ini akibat seringnya Tohir pergi ke pantai laut. Perahu-perahu
yang setiap hari mencari nafkah di tengah-tengah lautan, merupakan daya
tarik tersendiri bagi Tohir. Dengan jalan mencuri-curi ia sering menyelinap
ikut berlayar bersama perahu-perahu nelayan ke tengah lautan. Bahkan ia
sering tidak masuk sekolah ataupun pulang ke rumah, karena mengikuti
perahu-perahu layar mencari ikan di tengah laut beberapa hari lamanya.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar, tanpa sepengetahuan keluarganya, ia
berhasil melanjutkan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di
Jakarta sampai mendapatkan ijazah. Sejak ia menginjak bangku Sekolah
Menengah Pertama untuk biaya hidup dan sekolah ia menjadi pelayan kapal
dagang, di samping itu tetap rajin belajar mengikuti pelajaran-pelajaran di
sekolahnya dengan jalan mengutip kawan-kawannya.

Ia telah menjelajahi beberapa Negara, tetapi yang paling dikenal dan hafal
daerahnya adalah daratan Singapura. Kadang kadang ia berhari-hari lamanya
tinggal di Pelabuhan Singapura. Dan sering pula ia ikut kapal mondar-mandir
antara Singapura – Tanjung Pinang.

Seorang pemuda Tohir tidak terlepas dari persoalan dunia percintaan. Pada
masa remaja kira-kira umur 21 tahun ia pernah jatuh cinta dengan seorang
gadis idaman hatinya yang bernama Nurlaila.

Tanpa diketahui oleh Samsuri kakak sulungnya sebagai pengganti ayahnya yang
sudah meninggal, Tohir dan gadis tersebut telah sepakat untuk kemudian hari
membina suatu rumah tangga yang bahagia. Sebagai tanda janjinya gadis
tersebut dilingkarkan cicin emas di jari manisnya.

Setelah mendengar kabar, bahwa gadis idaman yang pernah ditandai cincin akan
melangsungkan perkimpoian dengan seorang pemuda pilihan orang tua sang gadis,
Tohir merasa tersinggung. Pada saat di rumah sang gadis sedang
ramai-ramainya tamu dan kedua mempelai sudah hampir dihadapkan penghulu,
tiba-tiba Tohir dan kawan-kawannya datang menghentikan Upacara perkimpoian.
Dengan nada marah-marah, ia bersikeras menghendaki agar Upacara perkimpoian
itu dibatalkan.

Karma penghulu mendapat ancaman dari Tohir, akhirnya lari ke rumah kakaknya
yang dekat tempat Upacara perkimpoian bekas pacar Tohir di Jalan Jember
Lorong 61 Tanjung Priok, minta tolong untuk mencegah tindakan Tohir.
Akhirnya Samsuri terpaksa ikut campur dalam masalah perkimpoian ini. Ternyata
setelah diusut, barulah diketahui bahwa gadis tersebut secara diam-diam
dengan Tohir melakukan tunangan.

Sebagai seorang anak yang menghormati orang tua maupun saudaranya yang lebih
tua, akhirnya ia menuruti apa yang dikatakan kakaknya untuk mengurungkan
niatnya, tapi dengan syarat barang-barang perhiasan dan uang yang sudah
diberikan kepada gadis tersebut dikembalikan. Sampai saat ini gadis tersebut
masih hidup rukun dengan suami dan anaknya, di bilangan Tanjung Priok.

Memasuki Dunia Militer

Dalam Tim Brahma I dibawah Letnan KKO Paulus Subekti Tohir memulai kariernya
sebagai anggota KKO AL. Ia mulai masuk Angkatan Laut bulan Juni 1964, dan
ditugaskan dalam Tim Brahma I di Basis II Ops A KOTI. Di sini ia bertemu
dengan Usman alias Janatin bin H. Mohammad ALI dan Gani bin Aroep. Ketiga
pemuda ini bergaul cukup erat, lebih-lebih setelah mereka sering ditugaskan
bersama sama.

Setelah Tohir memasuki Sukarelawan ALRI, yang tergabung dalam Dwikora dengan
pangkat Prajurit KKO II (Prako II) dan mendapat gemblengan selama lima
bulan, di daerah Riau daratan, pada tanggal 1 Nopember 1964. Kemudian pada
tanggal 1 April 1965 dinaikkan pangkatnya menjadi Kopral KKO I (Kopko I).

Selesai mendapatkan gemblengan di Riau daratan sebagai Sukarelawan Tempur
bersama-sama rekan-rekan lainnya, ia dikirim ke Pulau Sambu. Hingga beberapa
lamanya rombongan Tohir dan kawan-kawannya yang tergabung dalam kesatuan A
KOTI Basis X melaksanakan tugas di Pulau Sambu. Tohir sendiri telah ke
Singapura beberapa kali, dan sering mendarat ke Singapura menyamar sebagai
pelayan dapur, ia ke sana menggunakan kapal dagang yang sering mampir ke
Pulau Sambu untuk mengisi bahan bakar.

Tohir yang mirip-mirip Cina itu ternyata sangat menguntungkan dalam
penyamarannya. Bahasa Inggeris, Cina dan Belanda yang dikuasai dengan lancar
telah membantu pula dalam kebebasannya untuk bergerak dan bergaul di
tengah-tengah masyarakat Singapura yang mayoritas orang Cina.

PERTEMUAN USMAN HARUN DALAM OPERASI DWIKORA

Baru saja TNI AL selesai melaksanakan tugas-tugas operasi dalam
mengembalikan Irian Barat ke wilayah kekuasaan RI, timbul lagi masalah baru
yang harus dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia, dengan dikomandokannya
Dwikora oleh Presiden Sukarno pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Komando
tersebut mendapat sambutan dari lapisan masyarakat . termasuk ABRI. Hal ini
terbukti bahwa rakyat Indonesia berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai
sukarelawan Dwikora sehingga mencapai jumlah 21 juta sukarelawan.

Penggunaan tenaga sukarelawan ini membawa dampak yang besar. Dilihat dari
segi positifnya memang sangat menguntungkan, karena perang yang akan
dihadapi tidak secara frontal, sehingga akan membingungkan pihak lawan.
Tetapi dari segi negatif kurang menguntungkan, karena apabila sukarelawan
itu tertangkap ia akan diperlakukan sebagai penjahat biasa, jadi bukan
sebagai tawanan perang di lindungi oleh UU Perang. Jika Sukarelawan itu
tertangkap oleh lawan, resikonya disiksa secara kejam.

Untuk melindungi Operasi tersebut di atas, KOTI kemudian memutuskan untuk
mempergunakan tenaga-tenaga militer lebih banyak guna mendampingi
sukarelawan-sukarelawan tersebut, memperkuat kekuatan Sukarelawan Indonesia
di daerah musuh.
Untuk mendukung Operasi A. KKO AL mengirimkan 300 orang anggota yang terdiri
dari Kopral sampai Perwira. Sebelum melaksanakan Operasi A. mereka
diwajibkan mengikuti pendidikan khusus di Cisarua Bogor. Selesai latihan
mereka dibagi dalam tim-tim dengan kode Kesatuan Brahma dan ditugaskan di
daerah Semenanjung Malaya (Basis II) dan di Kalimantan Utara (Basis IV).
Yang dikerahkan di Semenanjung Malaya terdiri dari tim Brahma I
beranggotakan 45 orang, tim Brahma II 50 orang, tim Brahma III 45 orang dan
tim Brahma V 22 orang.

Semenanjung Malaya (Basis II) dibagi beberapa Sub. Basis:

1. Sub Basis X yang berpangkalan di P. Sambu dan Rengat dengan sasaran
Singapura.
2. Sub. Basis Y dengan sasaran Johor bagian barat dan Pangkalan Tanjung
Balai.
3. Sub. Basis T yang berpangkalan di P. Sambu dengan sasaran Negeri
Sembilan, Selangor dan Kuala Lumpur.
4. Sub. Basis Z dengan sasaran Johor bagian timur.

Sedangkan Tugas Basis II:

1. Mempersiapkan kantong gerilya di daerah lawan.
2. Melatih gerilyawan dari dalam dan mengembalikan lagi ke daerah
masing-masing.
3. Melaksanakan demolision, sabotase pada obyek militer maupun ekonomis.
4. Mengadakan propaganda, perang urat syarat
5. Mengumpulkan informasi.
6. Melakukan kontra inteljen.

Dalam operasi ini Janatin/Usman melakukan tugas ke wilayah Basis II. A Koti,
ia berangkat menuju Pulau Sambu sebagai Sub Basis dengan menggunakan kapal
jenis MTB. Kemudian menggabungkan diri dengan Tim Brahma I di bawah pimpinan
Kapten Paulus Subekti yang pada waktu itu menyamar dengan pangkat Letkol
KKO – AL dan merangkap menjadi Komandan Basis X yang berpangkalan di Pulau
Sambu Riau. Ketika Usman menggabungkan dengan kawan-kawannya,, ia berkenalan
dengan Harun dan Gani bin Arup, mereka ini merupakan sahabat yang akrab
dalam pergaulan. Dalam tim ini Usman dan Harun mendapat tugas yang sama
untuk mengadakan sabotase di Singapura.

Meskipun Usman bertindak sebagai Komandan Tim dan usianya sedikit lebih tua
dari Harun, demikian pula ia lebih banyak berpengalaman dalam bidang
militer, tetapi ia mengakui masih kurang pengalaman dalam wilayah Singapura.
Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya di Singapura, ia lebih banyak
memberikan informasi kepada Usman. Harun telah hafal betul tentang keadaan
dan tempat-tempat di Singapura, karena Harun pernah tinggal di sana. Tetapi
sebagai seorang militer, mereka masing-masing telah mengetahui apa
tugas-tugas mereka sebagai Komandan dan bawahan.

Karena ketatnya penjagaan daerah lawan dan sukar ditembus maka satu-satunya
jalan yang ditempuh ialah menyamar sebagai pedagang yang akan memasukkan
barang dagangannya ke wilayah Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut
kelihatan membawa hasil yang memuaskan, karena dengan jalan ini anggota
sukarelawan berhasil masuk ke daerah lawan yang kemudian dapat memperoleh
petunjuk yang diperlukan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dari
penyamaran sebagai pedagang ini banyak diperoleh data yang penting bagi para
Sukarelawan untuk melakukan kegiatan. Dengan taktik demikian para
Sukarelawan telah berhasil menyusup beberapa kali ke luar masuk daerah
musuh.

Untuk memasuki daerah musuh agar tidak menimbulkan kecurigaan lawan, para
sukarelawan menggunakan nama samaran, nama di sini disesuaikan dengan
nama-nama dimana daerah lawan yang dimasuki. Demikian Janatin mengganti
namanya dengan Usman dan disambungkan dengan nama orang tuanya Haji
Muhammad Ali. Sehingga nama samaran ini lengkapnya Usman bin Haji
Muhammad Ali.
Sedangkan Tohir menggunakan nama samaran Harun, dan lengkapnya Harun bin
Said. Dengan nama samaran ini Usman, Harun dan Gani melakukan penyusupan
ke daerah Singapura untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian
tempat-tempat
yang dianggap penting.

Sedangkan di front belakang telah siap siaga kekuatan tempur yang setiap
saat dapat digerakkan untuk memberikan pukulan terhadap lawan. Kekuatan ini
terus bergerak di daerah sepanjang perbatasan untuk mendukung para
Sukarelawan yang menyusup ke daerah lawan dan apabila perlu akan memberikan
bantuan berupa perlindungan terhadap Sukarelawan yang dikejar oleh musuh di
daerah perbatasan.

Memasuki wilayah Singapura.

Tanggal 8 Maret 1965 pada waktu tengah malam buta, saat air laut tenang
ketiga Sukarelawan iini mendayung perahu,Sukarelawan itu dapat melakukan
tugasnya berkat latihan-latihan dan ketabahan mereka.
Dengan cara hati-hati dan orientasi yang terarah mereka mengamati
tempat-tempat penting yang akan dijadikan obyek sasaran, dan tugas mengamati
sasaran-sasaran ini dilakukan sampa larut malam. Setelah memberikan laporan
singkat, mereka meng adakan pertemuan di tempat rahasia untuk melaporkan
hasil pengamatan masing-masing. Atas kelihaiannya mereka dapa berhasil
kembali ke induk pasukannya, yaitu Pulau Sambu sebaga Basis II dimana Usman
dan Harus bertugas.

Pada malam harinya Usman memesan anak buahnya aga berkumpul kembali untuk
merencanakan tugas-tugas yang haru dilaksanakan, disesuaikan dengan hasil
penyelidikan mereka masing-masing. Setelah memberikan laporan singkat,
mereka mengadakan perundingan tentang langkah yang akan ditempuh karena
belum adanya rasa kepuasan tentang penelitian singkat yang mereka lakukan,
ketiga Sukarelawan di bawah Pimpinan Usman, bersepakat untuk kembali lagi ke
daerah sasaran untuk melakukan penelitian yang mendalam. Sehingga apa yang
dibebankan oleh atasannya akan membawa hasil yang gemilang.

Di tengah malam buta, di saat kota Singapura mulai sepi dengan kebulatan dan
kesepakatan, mereka memutuskan untuk melakukan peledakan Hotel Mac Donald,
Diharapkan dapat menimbulkan kepanikan dalam masyarakat sekitarnya. Hotel
tersebut terletak di Orchad Road sebuah pusat keramaian d kota Singapura.
Pada malam harinya Usman dan kedua anggotanya kembali menyusuri Orchad Road.
Di tengah-tengah kesibukan dan keramaian kota Singapura ketiga putra
Indonesia bergerak menuju ke sasaran yang ditentukan, tetapi karena pada
saat itu suasana belum mengijinkan akhirnya mereka menunggu waktu yang
paling tepat untuk menjalankan tugas. Setelah berangsur angsur sepi,
mulailah mereka dengan gesit mengadakan gerakan gerakan menyusup untuk
memasang bahan peledak seberat 12,5 kg.

Dalam keheningan malam kira-kira pukul 03.07 malam tersentaklah penduduk
kota Singapura oleh ledakan yang dahsyat seperti gunung meletus. Ternyata
ledakan tersebut berasal dari bagian bawah Hotel Mac Donald yang terbuat
dari beton cor tulang hancur berantakan dan pecahannya menyebar ke penjuru
sekitarnya. Penghuni hotel yang mewah itu kalang kabut, saling berdesakan
ingin keluar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Demikian pula penghuni
toko sekitarnya berusaha lari dari dalam tokonya.

Beberapa penghuni hotel dan toko ada yang tertimbun oleh reruntuhan sehingga
mengalami luka berat dan ringan. Dalam peristiwa ini, 20 buah toko di
sekitar hotel itu mengalami kerusakan berat, 24 buah kendaraan sedan hancur,
30 orang meninggal, 35 orang mengalami luka-luka berat dan ringan. Di antara
orangorang yang berdesakan dari dalam gedung ingin keluar dari hotel
tersebut tampak seorang pemuda ganteng yang tak lain adalah Usman.

Suasana yang penuh kepanikan bagi penghuni Hotel Mac Donald dan sekitarnya,
namun Usman dan anggotanya dengan tenang berjalan semakin menjauh ditelan
kegelapan malam untuk menghindar dari kecurigaan. Mereka kembali memencar
menuju tempat perlindungan masing-masing.

Pada hari itu juga tanggal 10 Maret 1965 mereka berkumpul kembali.
Bersepakat bagaimana caranya untuk kembali ke pangkalan. Situasi menjadi
sulit, seluruh aparat keamanan Singapura dikerahkan untuk mencari pelaku
yang meledakkan Hotel Mac Donald. Melihat situasi demikian sulitnya, lagi
pula penjagaan sangat ketat, tak ada celah selubang jarumpun untuk bisa
ditembus. Sulit bagi Usman, Harun dan Gani keluar dari wilayah Singapura.
Untuk mencari jalan keluar, Usman dan anggotanya sepakat untuk menerobos
penjagaan dengan menempuh jalan masing masing, Usman bersama Harun,
sedangkan Gani bergerak sendiri.

Setelah berhasil melaksanakan tugas, pada tanggal 11 Maret 1965 Usman dan
anggotanya bertemu kembali dengan diawali salam kemenangan, karena apa yang
mereka lakukan berhasil. Dengan kata sepakat telah disetujui secara bulat
untuk kembali ke pangkalan dan sekaligus melaporkan hasil yang telah dicapai
kepada atasannya. Sebelum berpisah Usman menyampaikan pesan kepada
anggotanya, barang siapa yang lebih dahulu sampai ke induk pasukan, supaya
melaporkan hasil tugas telah dilakukan kepada atasan. Mulai saat inilah
Usman dan Harus berpisah dengan Gani sampai akhir hidupnya.

Gagal kembali ke pangkalan.

Usaha ketiga Sukarelawan kembali ke pangkalan dengan jalan masing-masing.
Tetapi Usman yang bertindak sebagai pimpinan tidak mau melepas Harun
berjalan sendiri, hal ini karena Usman sendiri belum faham betul dengan
daerah Singapura, walaupun ia sering memasuki daerah inf. Karena itu Usman
meminta kepada Harun supaya mereka bersama-sama mencari jalan keluar ke
pangkalan. Untuk menghindari kecurigaan terhadap mereka berdua, mereka
berjalan saling berjauhan, seolah-olah kelihatan yang satu dengan yang lain
tidak ada hubungan sama sekali. Namun walaupun demikian tetap tidak lepas
dari pengawasan masing-masing dan ikatan mereka dijalin dengan isyarat
tertentu. Semua jalan telah mereka tempuh, namun semua itu gagal.

Dengan berbagai usaha akhirnya mereka berdua dapat memasuki pelabuhan
Singapura, mereka dapat menaiki kapal dagang Begama yang pada waktu itu akan
berlayar menuju Bangkok. Kedua anak muda itu menyamar sebagai pelayan dapur.
Sampai tanggal 12 Maret 1965 mereka berdua bersembunyi di kapal tersebut.
Tetapi pada malam itu, waktu Kapten kapal Begama mengetahui ada dua orang
yang bukan anak buahnya berada dalam kapal, lalu mengusir mereka dari kapal.
Kalau tidak mau pergi dari kapalnya, akan dilaporkan kepada Polisi. Alasan
mengusir kedua pemuda itu karena takut diketahui oleh Pemerintah Singapura,
kapalnya akan ditahan. Akhirnya pada tanggal 13 Maret 1965 kedua Sukarelawan
Indonesia keluar dari persembunyiannya.

Usman dan Harun terus berusaha mencari sebuah kapal tempat bersembunyi
supaya dapat keluar dari daerah Singapura. Ketika mereka sedang mencari-cari
kapal, tiba-tiba tampaklah sebuah motorboat yang dikemudikan oleh seorang
Cina. Daripada tidak berbuat akan tertangkap, lebih baik berbuat dengan dua
kemungkinan tertangkap atau dapat lolos daribahaya. Akhirnya dengan tidak
pikir panjang mereka merebut motorboat dari pengemudinya dan dengan cekatan
mereka mengambil alih kemudi, kemudian haluan diarahkan menuju ke Pulau
Sambu. Tetapi apadaya manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan.
Sebelum mereka sampai ke perbatasan peraian Singapura, motorboatnya macet di
tengah laut. Mereka tidak dapat lagi menghindari diri dari patroli musuh,
sehingga pada pukul 09.00 tanggal 13 Maret 1965 Usman dan Harun tertangkap
di bawa ke Singapura sebagai tawanan.

Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, semua dihadapi walau apa yang terjadi,
karena usaha telah maksimal untuk mencari jalan. Nasib manusia di tangan
Tuhan, semua itu adalah kehendak-Nya. Karena itulah Usman dan Harus tenang
saja, tidak ada rasa takut dan penyesalan yang terdapat pada diri mereka.
Sebelum diadili mereka berdua mendekam dalam penjara. Mereka dengan sabar
menunggu saat mereka akan dibawa ke meja hijau. Alam Indonesia telah
ditinggalkan, apakah untuk tinggal selama-lamanya, semua itu hanya Tuhan
yang Maha Mengetahui.

TABAH SAMPAI AKHIR

Proses Pengadilan.

Usman dan Harun selama kurang lebih 8 bulan telah meringkuk di dalam penjara
Singapura sebagai tawanan dan mereka dengan tabah menunggu prosesnya. Pada
tanggal 4 Oktober 1965 Usman dan Harun di hadapkan ke depan sidang
Pengadilan Mahkamah Tinggi (High Court) Singapura dengan J. Chua sebagai
Hakim. Usman dai Harun dihadapkan ke Sidang Pengadilan Tinggi (High Court)
Singapura dengan tuduhan :

1. Menurut ketentuan International Security Act Usman dan Harun telah
melanggar Control Area.
2. Telah melakukan pembunuhan terhadap tiga orang.
3. Telah menempatkan alat peledak dan menyalakannya.

Dalam proses pengadilan ini, Usman dan Harun tidak dilakukan pemeriksaan
pendahuluan, sesuai dengan Emergency Crimina Trials Regulation tahun 1964.
Dalam Sidang Pengadilan Tinggi (Hight Court) kedua tertuduh Usman dan Harun
telah menolak semua tuduhan itu. Hal ini mereka lakukan bukan kehendak
sendiri, karena dalam keadaan perang. Oleh karena itu mereka meminta kepada
sidang supaya mereka dilakukan sebagai tawanan perang (Prisoner of War).

Namun tangkisan tertuduh Usman dan Harun tidak mendapat tanggapan yang layak
dari sidang majelis. Hakim telah menola permintaan tertuduh, karena sewaktu
kedua tertuduh tertangkap tidak memakai pakaian militer. Persidangan
berjalan kurang lebih dua minggu, pada tanggi 20 Oktober 1965 Sidang
Pengadilan Tinggi (Hight Court) yan dipimpin oleh Hakim J. Chua memutuskan
bahwa Usman da Harun telah melakukan sabotase dan mengakibatkan meninggalnya
tiga orang sipil. Dengan dalih ini, kedua tertuduh dijatuhi hukuman mati.

Pada tanggal 6 Juni 1966 Usman dan Harun mengajukan naik banding ke Federal
Court of Malaysia dengan Hakim yang mengadilinya: Chong Yiu, Tan Ah Tah dan
J.J. Amrose. Pada tanggal 5 Oktober 1966 Federal Court of Malaysia menolak
perkara naik banding Usman dan Harun. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1967
perkara tersebut diajukan lagi ke Privy Council di London. Dalam kasus ini
Pemerintah Indonesia menyediakan empat Sarjana Hukum sebagai pembela yaitu
Mr. Barga dari Singapura, Noel Benyamin dari Malayasia, Prof. Dr. Mochtar
Kusumaatmadja SH dari Indonesia, dan Letkol (L) Gani Djemat SH Atase ALRI
di Singapura. Usaha penyelamatan jiwa kedua pemuda Indonesia itu gagal.
Surat penolakan datang pada tanggal 21 Mei 1968.

Setelah usaha naik banding mengenai perkara Usman dan Harun ke Badan
Tertinggi yang berlaku di Singapura itu gagal, maka usaha terakhir adalah
untuk mendapat grasi dari Presiden Singapura Yusuf bin Ishak. Permohonan ini
diajukan pada tanggal 1 Juni 1968. Bersamaan dengan itu usaha penyelamatan
kedua prajurit oleh Pemerintah Indonesia makin ditingkatkan. Kedutaan RI di
Singapura diperintahkan untuk mempergunakan segala upaya yang mungkin dapat
dijalankan guna memperoleh pengampunan. Setidak-tidaknya memperingan kedua
sukarelawan Indonesia tersebut. Pada tanggal 4 Mei 1968 Menteri Luar Negeri
Adam Malik berusaha melalui Menteri Luar Negeri Singapura membantu usaha
yang dilakukan KBRI. Ternyata usaha inipun mengalami kegagalan. Pada tanggal
9 Oktober 1968 Menlu Singapura menyatakan bahwa permohonan grasi atas
hukuman mati Usman dan Harun ditolak oleh Presiden Singapura.

Pemerintah Indonesia dalam saat-saat terakhir hidup Usman dan Harun terus
berusaha mencari jalan. Pada tanggal 15 Oktober 1968 Presiden Suharto
mengirim utusan pribadi, Brigjen TNI Tjokropanolo ke Singapura untuk
menyelamatkan kedua patriot Indonesia. Pada saat itu PM Malaysia Tengku
Abdulrahman juga meminta kepada Pemerintah Singapura agar mengabulkan
permintaan Pemerintah Indonesia. Namun Pemerintah Singapura tetap pada
pendiriannya tidak mengabulkannya. Bahkan demi untuk menjaga prinsip-prinsip
tertib hukum, Singapura tetap akan melaksanakan hukuman mati terhadap dua
orang KKO Usman dan Harun, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober
1968 pukul 06.00 pagi waktu Singapura.

Permintan terakhir Presiden Suharto agar pelaksanaan hukuman terhadap kedua
mereka ini dapat ditunda satu minggu untuk mempertemukan kedua terhukum
dengan orang tuanya dan sanak farmilinya. Permintaan ini juga ditolak oleh
Pemerintah Singapura tetap pada keputusannya, melaksanakan hukuman gantung
terhadap Usman dan Harun.

Pesan terakhir.

Waktu berjalan terus dan sampailah pada pelaksanaan hukuman, dimana
Pemerintah Singapura telah memutuskan dan menentukan bahwa pelaksanaan
hukuman gantung terhadap Usman dan Harun tanggal 17 Oktober 1968, tepat
pukul 06.00 pagi Dunia merasa terharu memikirkan nasib kedua patriot
Indonesia yang gagah perkasa, tabah dan menyerahkan semua itu kepada
pencipta – Nya.

Seluruh rakyat Indonesia ikut merasakan nasib kedua patriot ini. Demikian
juga dengan Pemerintah Indonesia, para pemimpin terus berusaha untuk
menyelesaikan masalah ini. Sebab merupakan masalah nasional yang menyangkut
perlindungan dan pem belaan warga negaranya. Satu malam sebelum pelaksanaan
hukuman, hari Rabu sore tanggal 16 Oktober 1968, Brigjen TIN Tjokropranolo
sebagai utusan pribadi Presiden Suharto datang ke penjara Changi. Dengan
diantar Kuasa Usaha Republik Indonesia di Singapura Kolonel A. Ramli dan
didampingi Atase Angkatan Laut Letkol (G) Gani Djemat SH, dapat berhadapan
dengan Usman dan Harun di balik terali besi yang menyeramkan pada pukul
16.00. Tempat inilah yang telah dirasakan oleh Usman dan Harun selama dalam
penjara dan di tempat ini pula hidupnya berakhir.

Para utusan merasa kagum karena telah sekian tahun meringkuk dalam penjara
dan meninggalkan tanah air, namun dari wajahnya tergambar kecerahan dan
kegembiraan, dengan kondisi fisik yang kokoh dan tegap seperti gaya khas
seorang prajurit KKO AL yang tertempa. Tidak terlihat rasa takut dan gelisah
yang membebani mereka, walaupun sebentar lagi tiang gantungan sudah
menunggu.

Keduanya segera mengambil sikap sempurna dan memberikan hormat serta
memberikan laporan lengkap, ketika Letkol Gani Djemat SH memperkenalkan
Brigjen Tjokropranolo sebagai utusan Presiden Suharto. Sikap yang demikian
membuat Brigjen Tjokropranolo hampir tak dapat menguasai diri dan terasa
berat untuk menyampaikan pesan. Pertemuan ini membawa suasana haru, sebagai
pertemuan Bapak dan Anak yang mengantarkan perpisahan yang tak akan bertemu
lagi untuk selamanya. Hanya satu-satunya pesan yang disampaikan adalah bahwa
Presiden Suharto telah menyatakan mereka sebagai Pahlawan dan akan dihormati
oleh seluruh rakyat Indonesia, kemudian menyampaikan salut atas jasa mereka
berdua terhadap Negara. Sebagai manusia beragama, Brigjen Tjokropranolo
mengingatkan kembali supaya tetap teguh, tawakal dan berdoa, percayalah
bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kolonel A. Rambli dalam kesempatan itu pula
menyampaikan, bahwa Presiden Suharto mengabulkan permintaan mereka untuk
dimakamkan berdampingan di Indonesia.

Sebelum berpisah Usman dan Harun dengan sikap sempurna menyampaikan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden RI Jenderal Suharto atas
usahanya, kepada Jenderal Panggabean, kepada mahasiswa dan pelajar, Sarjana
Hukum, dan Rakyat Indonesia yang telah melakukan upaya kepadanya. Pertemuan
selesai, Sersan KKO Usman memberikan aba-aba, dan keduanya memberi hormat

Menjalani Hukuman Mati.

Pada saat ketiga pejabat Indonesia meninggalkan penjara Changi, Usman dan
Harun kembali masuk penjara, tempat yang tertutup dari keramaian dunia.
Usman dan Harun termasuk orang-orang yang teguh terhadap agama. Mereka
berdua adalah pemeluk agama Islam yang saleh. Di alam yang sepi itu menambah
hati mereka semakin dekat dengan pencipta – Nya. Karena itu empat tahun
dapat mereka lalui dengan tenang. Mereka selalu dapat tidur dengan
nyenyaknya walaupun pelaksanaan hukuman mati semakin dekat.

Pemerintah dan rakyat Indonesia mengenang kembali perjuangan kedua pemuda
ini dan dengan keharuan ikut merasakan akan nasib yang menimpa mereka.
Sedangkan Usman dan Harun dengan tenang menghuni penjara Changi yang sepi
dan suram itu. Mereka menghuni ruangan yang dibatasi oleh empat dinding
tembok, sedangkan di luar para petugas terus mengawasi dengan ketat. Usman
dan Harun yang penuh dengan iman dan taqwa dan semangat juang yang telah
ditempa oleh Korpsnya KKO AL menambah modal besar untuk memberikan
ketenangan dalam diri mereka yang akan menghadapi maut.
Di penjara Changi, pada hari itu udara masih sangat dingin Suasana mencekam,
tetapi dalam penjara Changi kelihatan sibuk sekali. Petugas penjara sejak
sore sudah berjaga-jaga, dan pada hari itu tampak lebih sibuk lagi.

Di sebuah ruangan kecil dengan terali-terali besi rangkap dua Usman dan
Harun benar-benar tidur dengan pulasnya. Meskipun pada hari itu mereka akan
menghadapi maut, namun kedua prajurit itu merasa tidak gentar bahkan
khawatirpun tidak. Dengan penuh tawakal dan keberanian luar biasa mereka
akan menghadapi tali gantungan.
Sikap kukuh dan tabah ini tercermin dalam surat-surat yang mereka tulis pada
tanggal 16 Oktober 1968, yang tetap melambangkan ketegaran jiwa dan menerima
hukuman dengan gagah berani. Betapa tabahnya mereka menghadapi kematian,
hal in dapat dilihat dari surat-surat mereka yang dikirimkan kepada
keluarganya:

Sebagian Surat Usman yang berbunyi sebagai berikut:

Berhubung tuduhan dinda yang bersangkutan maka perlu anak anda menghaturkan
berita duka kepangkuan Bunda sekeluarga semua di sini bahwa pelaksanaan
hukuman mati ke atas anakanda telah diputus kan pada 17 Oktober 1968, hari
Kamis 24 Rajab 1388.

Sebagian isi surat dari Harun sebagai berikut:
Bersama ini adindamu menyampaikan berita yang sangat mengharukan seisi kaum
keluarga di sana itu ialah pada 14-10-1968 jam 10.00 pagi waktu Singapura
rayuan adinda tetap akan menerima hukuman gantungan sampai mati.

MENGHADAPI TIANG GANTUNGAN

Pukul 05.00 subuh kedua tawanan itu dibangunkan oleh petugas penjara,
kemudian disuruh sembahyang menurut agamanya masing-masing.
Sebenarnya tanpa diperintah ataupun dibangunkan Usman dan Harun
setiap waktu tidak pernah melupakan kewajibannya untuk bersujud kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Karena sejak kecil kedua pemuda itu sudah diajar
masalah keagamaan dengan matang.

Setelah melakukan sembahyang Usman dan Harun dengan tangan diborgol
dibawa oleh petugas ke kamar kesehatan untuk dibius.
Dalam keadaan terbius dan tidak sadar masing-masing urat nadinya dipotong
oleh dokter tersebut, sehingga mereka berdua lumpuh sama sekali.
Dalam keadaan, lumpuh dan tangan tetap diborgol, Usman dan Harun dibawa
petugas menuju ke tiang gantungan.
Tepat pukul 06.00 pagi hari Kamis tanggal 17 Oktober 1968 tali gantungan
kalungkan ke leher Usman dan harun.

Pada waktu itu pula seluruh rakyat Indonesia yang mengetahui bahwa kedua
prajurit Indonesia digantung batang lehernya tanpa mengingat segi-segi
kemanusiaan menundukkan kepala sebagai tanda berkabung. Kemudian mereka
menengadah berdoa kepada Illahi semoga arwah kedua prajurit Indonesia itu
mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya. Mereka telah terjerat di ujung
tali gantungan di negeri orang, Jauh dari sanak keluarga, negara dan
bangsanya.Mereka pergi untuk selama-lamanya demi kejayaan Negara, Bangsa
dan Tanah Air tercinta.

Eksekusi telah selesai, Usman dan Harun telah terbujur, terpisah nyawa dari
jasadnya. Kemudian pejabat penjara Changi keluar menyampaikan berita kepada
para wartawan yang telah menanti dan tekun mengikuti peristiwa ini, bahwa
hukuman telah dilaksanakan. Dengan sekejap itu pula tersiar berita ke
seluruh penjuru dunia menghiasi lembaran mass media sebagai pengumuman
terhadap dunia atas terlaksananya hukuman gantungan terhadap Usman dan
Harun.

Bendera merah putih telah dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung.
Sedangkan masyarakat Indonesia yang berada di Singapura berbondong-bondong
datang membanjiri Kantor Perwakilan Indonesia dengan membawa karangan
bunga sebagai tanda kehormatan terakhir terhadap kedua prajuritnya.

Begitu mendapat berita pelaksanaan eksekusi PemerintaH Indonesia mengirim
Dr. Ghafur dengan empat pegawai KedutaaN Besar RI ke penjara Changi untuk
menerima kedua jenazah iti dan untuk dibawa ke Gedung Kedutaan Besar RI
untuk dise mayamkan. Akan tetapi kedua jenazah belum boleh dikeluarkan dari
penjara sebelum dimasukkan ke dalam peti dan menunggu perintah selanjutnya
dari Pemerintah Singapura. Pemerintah Indonesia mendatangkan lima Ulama
untuk mengurus kedua jenazah di dalam penjara Changi. Setelah jenazah di
masukkan ke dalam peti, Pemerintah Singapura tidak mengizinkan Bendera
Merah Putih yang dikirimkan Pemerintah Indonesia untuk di selubungkan pada
peti jenazah kedua Pahlawan tersebut pada saat masih di dalam penjara.
Pukul 10.30 kedua jenzah baru diizinkan dibawa ke Kedutaan Besar RI

Mendapat penghormatan terakhir dan Anugerah dari Pemerintah

Setelah mendapatkan penghormatan terakhir dari masya rakat Indonesia di
KBRI, pukul 14.00 jenazah diberangkatkan ke lapangan terbang dimana telah
menunggu pesawat TNI-AU. yang akan membawa ke Tanah Air.
Pada hari itu Presiden Suharto sedang berada di Pontianak meninjau daerah
Kalimantan Barat yang masih mendapat gangguan dari gerombolan PGRS dan
Paraku. Waktu Presiden diberitahukan bahwa Pemerintah Singapura telah
melaksanakan hukuman gan tung terhadap Usman dan Harun, maka Presiden
Suharto menyata kan kedua prajurit KKO-AL itu sebagai Pahlawan Nasional.

Pada pukul 14.35 pesawat TNI-AU yang khusus dikirim dari Jakarta
meninggalkan lapangan terbang Changi membawa kedua jenazah yang telah
diselimuti oleh dua buah bendera Merah Putih yang dibawa dari Jakarta. Pada
hari itu juga, tanggal 17 Oktober 1968 kedua Pahlawan Usman dan Harun telah
tiba di Tanah Air. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rakyat Indonesia
menjemput kedatangannya dengan penuh haru dan cucuran air mata. Sepanjang
jalan antara Kemayoran, Merdeka Barat penuh berjejal manusia yang ingin
melihat kedatangan kedua Pahlawannya, Pahlawan yang membela kejayaan Negara,
Bangsa dan Tanah Air.

Setibanya di lapangan terbang Kemayoran kedua jenazah Pahlawan itu diterima
oleh Panglima Angkatan Laut Laksamana TNI R. Muljadi dan seterusnya
disemayamkan di Aula Hankam Jalan Merdeka Barat sebelum dimakamkan di
Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Pada upacara penyerahan kedua jenazah Pahlawan ini menimbulkan suasana yang
mengharukan. Di samping kesedihan yang meliputi wajah masyarakat yang
menghadiri upacara tersebut, di dalam hati mereka tersimpan kemarahan yang
tak terhingga atas perlakuan negara tetangga yang sebelumnya telah mereka
anggap sebagai sahabat baik. Pada barisan paling depan terdiri dari barisan
Korps Musik KKO-AL yang memperdengarkan musik sedih lagu gugur bunga,
kemudian disusul dengan barisan karangan bunga. Kedua peti jenazah tertutup
dengan bendera Merah Putih yang ditaburi bunga di atasnya. Kedua peti ini
didasarkan kepada Inspektur Upacara Laksamana TNI R. Mulyadi yang kemudian
diserahkan kepada Kas Hankam Letjen TNI Kartakusumah di Aula Hankam.
Di belakang peti turut mengiringi Brigjen TNI Tjokropranolo dan Kuasa Usaha
RI untuk Singapura Letkol M. Ramli yang langsung mengantar jenazah Usman
dan Harun dari Singapura.
Suasana tambah mengharukan dalam upacara ini karena baik Brigjen
Tjokropranolo
maupun Laksamana R. Muljadi kelihatan meneteskan air mata.

Malam harinya, setelah disemayamkan di Aula Hankam mendapat penghormatan
terakhir dari pejabat-pejabat Pemerintah, baik militer maupun sipil,
Jenderal TNI Nasution kelihatan bersama pengunjung melakukan sembahyang
dan beliau menunggui jenazah Usman dan Harun sampai larut malam.

Tepat pukul 13.00 siang, sesudah sembahyang Jum’at, kedua jenazah
diberangkatkan dari Aula Hankam menuju ke tempat peristirahatan yang
terakhir. Jalan yang dilalui iringan ini dimulai Jalan Merdeka Barat, Jalan
M.H. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pasar
Minggu dan akhirnya sampai Kalibata. Sepanjang jalan yang dilalui antara
Merdeka Barat dan Kalibata, puluhan ribu rakyat berjejal menundukkan kepala
sebagai penghormatan terakhir diberikan kepada kedua Pahlawannya. Turut
mengiringi dan mengantar kedua jenazah ini, pihak kedua keluarga, para
Menteri Kabinet Pembangunan.

Laksamana R. Muljadi, Letjen Kartakusumah, Perwira-perwin Tinggi ABRI,
Korps Diplomatik, Ormas dan Orpol, dan tidak ketinggalan para pemuda
dan pelajar serta masyarakat.
Upacara pemakaman ini berjalan dengan penuh khidmat dan mengharukan.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Letjen Sarbini. Atas nama
Pemerintah Letjen Sarbini menyerahkan kedua jasad Pahlawan ini kepada
Ibu Pertiwi dan dengan diiringi doa semoga arwahnya dapat diberikan tempat
yang layak sesuai dengan amal bhaktinya.

Dengan didahului tembakan salvo oleh pasukan khusus dari keempat angkatan,
peti jenazah diturunkan dengan perlahan-lahan ke liang lahat. Suasana
bertambah haru setelah diperdengarkan lagu Gugur Bunga.

Pengorbanan dan jasa yang disumbangkan oleh Usman dan Harun terhadap
Negara dan Bangsa maka Pemerintah telah me naikkan pangkat mereka satu
tingkat lebih tinggi yaitu Usmar alias Janatin bin Haji Muhammad Ali menjadi
Sersan Anumerta KKO dan Harun alias Tohir bin Mandar menjadi Kopral
Anumerta KKO.
Sebagai penghargaan Pemerintah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang
Sakti dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional.

Peristiwa KD Sri Selangor

24-01-2013 19:18

Keberanian seseorang memang dapat timbul disaat-saat kritis, apalagi bila menyangkut penentuan hidup dan mati. Kisah-kisah semacam ini banyak terjadi di medan perang.

Sekali peristiwa pada 24 Juli 1964

 

satu kelompok anggota KKO sedang melakukan tugas patroli rutin diperbatasan di perairan Riau menggunakan motorboat.

Kepala Kelompok adalah prajurit K. Suratno dengan tiga orang anggotanya yaitu prajurit-prajurit Wahadi, Riyono dan Muhani, berangkat dari Nongsa (Batam). Ditengah laut, mesin mengalami kerusakan dan sampai terbawa arus ke arah Singapura. Selama enam jam mereka mendayung melawan arus.

Hari makin gelap. Tiba-tiba pada pukul 19.15 dalm suasana remang-remang terlihat sebuah kapal. Prajurit-prajurit muda tersebut menyangka kapal kawan dari Bea Cukai. Kapal segera merapat hingga perahu dengan berpenumpang empat prajurit laut tersebut menempel dinding kapal perang tersebut.

Ternyata mereka keliru, karena kapal perang tersebut milik lawan (Kapal Sri Selangor jenis B.S). dari atas kapal terdengar teriakan :

” Awak Siapa?”
– KKo mau pulang
” Angkat tangan!!!”

Sementara lampu sorot kapal menyinari mereka serta menanti jawaban menyerah, karena tidak dapat berbuat lain. Keadaan sangat tidak menguntungkan dan sangat terjepit. Namun jawaban tanda menyerah tidak kunjung keluar. Bahkan secara serentak empat prajurit KKO itu menjawab dengan tembakan salvo kearah personel lawan yang sudah merasa bahwa kemenangan ditangannya, dalam jarak yang sangat dekat.

Tentu saja mereka sangat terkejut dan sambil membalas dengan tembakan, kapal melakukan manuver untuk menjauh agar dapat membalas tembakan. Untuk menebus kekalahan dan korban yang diderita, kapal Sri Selangor berusaha menerjang motorboat, hingga sampan kecil tersebut terbalik.

Namun keempat prajurit tersebut dengan tangkas melompat ke laut sebelum sampannya tertumbuk dan terbalik. Mereka dengan cerdik bersembunyi dibalik perahu yang tertelungkup. Mengira lawannya sudah tenggelam dan tewas, Sri Selangor meninggalkan perairan Indonesia.

Ternyata dalam pertempuran laut singkat tersebut, tiga prajurit berhasil selamat kecuali Kepala Kelompok K. Suratno gugur, hilang dan tidak muncul dipermukaan laut. Sungguh tindakan ini sangat berani dan mampu bertindak dalam waktu yang sangat kritis. Kisah-kisah semacam ini banyak terjadi di medan Tugas. TSM

Sumber : Majalah TSM (Teknologi Strategi Militer) Nomor 29 Tahun III/Nopember 1989

 

20 Agustus 1964

 

Koleksi langka surat dari Kedutaan Negara Kesatuan Kalimantan utara  di Jkarta kepadaBrigjen Sambas Atmadinata Menteri veteran dan Pemobilisasi RI

Pada tahun 1961

timbul perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia. Perselisihan itu karena pembentukan negara Federal Malaysia, yaitu menggabungaan beberapa daerah bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara seperti Malaysia, Sabah, Serawak dan sebagainya. Politik konfrontasi yang dianut Pemerintah Orde Lama menyebabkan Indonesia menganggap Malaysia adalah sebagai proyek Nakolim yang pembentukannya dipaksakan oleh Inggris guna mempertahankan kepentingannya di Asia Tenggara.

 

 

 

Oktober 1961

Gagasan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Inggris kemudian pada bulan Oktober 1961 di London diadakan perundingan mengenai rencana realisasi dari pada Negara federasi. Hasil perundingan tersebut antara lain akan dilaksanakan penelitian terlebih dahulu terhadap rakyat Sabah dan Serawak.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa rakyat Sabah dan Serawak masih berbeda ‑ beda pendapat. Ada yang setuju tanpa syarat, ada yang setuju dengan syarat dan ada yang berpendapat lain.

31 Agutus 1963

Setelah dipertimbangkan kemudian dan ada yang berpendapat lain. Setelah dipertimbangkan kemudian pemerintah Inggris dan persekutuan tanah Melayu memutuskan membentuk Federasi Malaysia tanggal 31 Agustus 1963.

Pemerintah Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia itu. Selain Indonesia, pemerintah Filipina pun menunjukkan sikon yang sama. Penolakan pernerintah Indonesia dan Filipina telah disampaikan pada Inggris namun gagal menernukan perumusan, akibatnya timbul ketegangan.

Dengan adanya ketegangan tersebut kemudian diadakan pertemuan antara Indonesia, persekutuan Tanah Melayu dan Filipina.

Sementara sekretaris Jenderal PBB membentuk Missi Malaysia untuk mengadakan penyelidikan di Sabah dan Serawak untuk memastikan kehendak rakyat di kedua daerah tersebut. Hasil penelitian Missi tersebut adalah bahwa sebagian rakyat Sabah dan Serawak menyetujui pembentukan Federasi Malaysia.

Pada tanggal 16 Nopember 1963

terjadilah Proklamasi pembentukan federasi Malaysia. Keesokan pada tanggal 17 September 1963 pernerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Di Malaysia sendiri sebagian partai politik menentang rencana pembentukan federasi. Bahkan pada tanggal 8 Desember 1963 M. Azyhari memimpin rakyat Brunai dipengasingan memproklamasikan berdirinya negara kesatuan Kalimantan Utara (NKKU) yang meliputi Sabah, Brunai dan Serawak.

 

 

 

 

3 Mei 1964

Pemerintah Indonesia menyokong Proklamasi dari Azyhari dan Presiden Sukarno dalam apel suka relawan di Jakarta menyatakan akan membantu rakyat Kalimantan Utara.

Keadaan makin meruncing, kemudian pada tanggal 3 Mei 1964 diadakan apel besar sukarelawan lagi. Pada kesempatan itu Presiden Sukarno mencanangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yaitu :

a.     Perhebat Pertahanan Republik Indonesia.

b.     Bantu perjuangan revolusioner rakyat‑rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia.

Negara Kesatuan Kalimantan utara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soon after President Soekarno announced the Two People’s Commands (Dwikora) on 3 May 1964, Indonesian forces increased its combat intelligence activities along the borderlines.

Together with North Kalimantan Troops (TNKU) they established small guerilla groups in West Kalimantan. Indonesian army gave a brief military training to volunteers who happened to run away from Sabah and Serawak and posted them along the borders.

 

Three war commands under the coordination of Commodore Omar Dhani were established.

The first command led by Brigadier General Kemal Idris was positioned in Sumatra consisted of 12 battalions from the army and mariner  targeting Malay Peninsula.

The second command led by Brigadier General Soepardjo consisted of 13 battalions from air force troops and para-commandoes were positioned in West Kalimantan. The third command consisted of Navy warships and mariners operated in Riau Islands and around Nunukan near East Kalimantan borders.

 

The British and its allies in Commonwealth, on the other hand, deployed a total of 18 battalions of infantry in Kalimantan and their number reached up to 14,000 soldiers by 1965. A number of warships including HMS Albion and Bulwark aircraft carriers were deployed. Together with RAF the carriers dispatched a number of squadron sorties along the conflict areas mainly to identify and locate enemy armed forces.

 

Mei –juni 1964

Menurut Lie Sau Fat atau X. F. Asali, budayawan Tionghoa Kalimantan Barat dan saksi sejarah, ketika peristiwa Dwikora, banyak sukarelawan membantu perang dengan Malaysia. Mereka terdiri dari para pelarian dari Sarawak, yang umumnya etnis Tionghoa dan partisipan komunis, juga sukarelawan dari Singkawang, Bengkayang, dan berbagai wilayah di Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis seperti Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Kodam Tanjungpura pada Mei dan Juni 1964 memberikan latihan militer pada 28 orang sukarelawan dari SUPP (Sarawak United People Party) yang lari ke Kalimantan Barat dan juga para sukarelawan yang dikirim dari Jakarta. Latihan militer tersebut di lakukan di Dodiktif 18 – Tandjungpura, Bengkayang. Letnan Kolonel Harsono Subardi, mantan Biro Intel POM Kodam XII Tanjungpura, mengungkapkan, “Saat itu, kita melatih PGRS/PARAKU untuk dipergunakan membantu memerdekakan Malaysia. Mereka dilatih oleh RPKAD di Bengkayang.”[2]

Jumlah pasukan PGRS adalah sekitar 800 orang yang berbasis di Batu Hitam, Kalimantan Barat, bersama dengan 120 pasukan dari Indonesia dan sedikit kader yang dilatih di China. Partai Komunis Indonesia (PKI) terbukti memiliki keterlibatan dan dipimpin oleh Sofyan, seorang etnis Arab yang revolusioner. PGRS beberapa kali melakukan perampokan di Serawak, tetapi lebih banyak lagi berusaha meningkatkan pendukung mereka dari wilayah tersebut. Militer Indonesia tidak menyukai kecondongan PGRS ke sayap kiri sehingga secara umum menghindari mereka.[5]

Paraku-PGRS bahu-membahu bersama TNI dan sukarelawan Indonesia menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu balatentara Gurkha, Inggris, dan Australia sepanjang masa konfrontasi. Wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Utara menjadi garis depan pertempuran. Seorang peneliti Tionghoa, Benny Subianto, mengungkapkan kehebatan gerilyawan Paraku-PGRS ketika melawan pasukan Gurkha Inggris. Kedua pasukan itu hampir berhasil menghancurkan garnisun 1/2 British Gurkha Rifles dalam sebuah serangan terhadap distrik Long Jawi pada tanggal 28 September 1963. Buku A Face Like A Chicken Backside-An Unconventional Soldier in Malaya and Borneo 1948-1971 karya JP Cross mencatat kehebatan serangan relawan Indonesia serta Paraku-PGRS yang menewaskan beberapa prajurit Gurkha dan anggota Border Scout. Dari fakta-fakta sejarah tersebut, Paraku-PGRS tampak menjadi pahlawan bagi Indonesia selama era konfrontasi.[1]

Kebijakan Pemerintah Indonesia, melalui BPI (Badan Pusat Intelijen), membuat “kisah” PGRS/PARAKU tidak menjadi konsumsi publik pada tahun 1963-1965 (sebelum G 30 S).

Seperti yang diuraikan L.H. Kadir, saksi sejarah, mantan Wakil Gubernur Kalbar 2003-2008, pada masa konfrontasi bekerja sebagai pegawai negeri di Putusibau (1963-1965) dan Mahasiswa APDN (1965-1968):[2]

Sekitar tahun 1963-1964 tidak ada pernyataan dukungan Indonesia terhadap PGRS/PARAKU. Masyarakat hanya tahu bahwa ada pergolakan rakyat di perbatasan.

Setahu saya setelah peristiwa G 30 S baru ada di koran berita tentang PGRS/PARAKU. Sebelum itu yang dikenal sukwan… Sewaktu masih di Putusibau, saya pernah mengantar sukwan dari Putusibau untuk berlatih di perbatasan.

Saya dengan speed ke Semitau diperintah Dandim Hartono supaya mengantar. Orang-orang yang saya antar Cina semua waktu itu. Mereka bawa senjata, ada pula amoi-amoi, banyak perempuan. Ada juga dokter dua orang, mereka latihan di Badau.”

Dampak bangkitnya Orde Baru[sunting]

Pasca G 30 S, situasi belum mempengaruhi PGRS/PARAKU karena pemerintah belum membubarkan PKI. Situasi komando di Kalimantan Barat masih belum jelas. Satu-satunya komando yang diberikan oleh Pangdam XII/Tanjungpura adalah tetap di pos masing-masing dan mempertinggi kewaspadaan.

Situasi itu dimanfaatkan PGRS/PARAKU untuk konsolidasi kekuatan, banyak simpatisan PKI yang bergabung karena situasi politik yang semakin menekan PKI. Mereka sama-sama memperoleh pelatihan militer dari Tentara RI dan sama-sama diterjunkan di perbatasan. PKI memanfaatkan pengerahan sukarelawan untuk melatih para kadernya, yang kebanyakan dari etnis Tionghoa, sehingga akan sulit dibedakan yang mana PGRS/PARAKU, kader PKI, dan kelompok yang tidak mengetahui tentang semua itu.[2]

Pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto tidak berniat untuk melanjutkan konfrontasi terhadap Malaysia dan Inggris.[1]

On 29 August 1964,

the day when the Malaysia Federation was established Indonesian troops began to launch large-scale incursions in Malaysia Peninsula. Part of them were dispatched in a one-way ticket mission to  Johore west coast and Johore-Malacca border to establish guerrilla groups. The operation took heavy tolls; many of them were killed and captured by the enemy combined forces operating in the area.

Mengapa Soekarno “Ganyang Malaysia” ?

 

Ini disebkan paling tidak karena Soekarno merasa terhina dan terkalahkan dalam percaturan politik Internasional. Awalnya semuanya berkisar pada cita-cita Tungku Abdulrachman (Perdana Menteri Malaya yang merdeka tanggal 31 Agustus 1957) sejak awal 60-an untuk menciptakan Federasi Malaysia (tdd Malaya, Singapura, Serawak Sabah dan Berunai). Indonesia tidak setuju karena ini cuma akal-akalan Inggris untuk mempertahankan Neo Kolonialismenya dengan maksud menggencet Indonesia disegala bidang, khususnya ekonomi. Tapi tanpa persetujuan Indonesia, Federasi Malaysia berdiri juga pada tanggal 16 September 1963. Alhasil naik turunya politik Asia Tenggara juga berpengaruh pada negara-negara dikawasan tersebut. Pada suatu waktu tiba-tiba Indonesia yang penggagas Asia-Afrika mulai dicuekin oleh sejumlah negara yang pernah berkumpul di Bandung tahun 55 itu. Bukan tidak mungkin banyak negara Asia-Afrika ex jajahan Inggris bersimpati pada Malaysia. Bayangkan dalam Peringatan Ulang Tahun ke 10 Konperensi AA di Jakarta pada bulan April 65 tamu anggota yang hadir cuma 36 negara dari 60 anggota. Dan tiba-tiba Yang paling menyakitkan Soekarno juga adalah terpilihnya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap. Ini sudah benar-benar penghinaan yang kelewatan pikir Soekarno. Maka ditetapkannya Indonesia keluar dari PBB dan didirikannya CONEFO dengan pusatnya di Jakarta (gedungnya sekarang jadi DPR RI). Tentu saja sejumlah besar negara komunis mendukung. Dibentuknya garis Jakarta Peking Pyongyang. Optimisme Soekarno bukan tidak punya alasan. Bukankah kita baru berhasil menyelenggarakan TRIKORA sehingga Irian kembali. Indonesia memiliki kekuatan militer yang tidak ada taranya saat itu di Asia tenggara. Dan politik dalam negeri juga sedang kuat-kuatnya khususnya atas dukungan mayoritas golongan komunis dan nasionalis. Bukankah rakyat Brunai (katanya) menolak masuk federasi dan disana ada Azhari (bukan Dr Azhari teroris) pemimpin pemberontak yang sejalan pikirannya dengan kaum revolusioner ditanah air. Apa boleh buat kita “Ganyang saja Malasia ini”. Di Jakarta diselenggarakanlah demo besar-besaran. Kedutaan besar Inggris didemo dan diduduki. Simbol kerajaan di congkel dan diinjak-injak. Rumah-rumah warga negara Malaysia dan Inggris diserbu (terbanyak oleh Pemuda Rakyat) dan aset milik Ingrris dan Malaysia diambil alih. Dinyatakan menjadi milik Indonesia. Saat itulah Duta Besar Inggris Gilchrist jadi bulan-bulan dimana dirinya dituduh memilik dokumen berisi usaha menghancurkan RI yang jatuh ketangan Waperdam – Menlu Dr Soebandrio. Keadaan memanas dibidang politik ini bukan tidak diikuti konfrontasi fisik. Sejumlah pasukan Indonesia secara sporadis sudah mendarat di wilayah Malaysia. Mereka melakukan sabotase. Dan pasukan Indonesia darat, laut dan udara sudah disiagakan penuh diperbatasan. Andaikata saat itu Soekarno bilang “serang Malaysia”, pasti daratan Malaysia sudah diserbu. Tapi keadaan dalam negeri Indonesia saat itu tidak pas. Keadaan sosial ekonomi amat buruk. Ditambah lagi politik yang sangat tidak menguntungkan. Terjadi kucing-kucingan antara kelompok Komunis dan anti Komunis, khususnya antara PKI dan antek-anteknya dengan TNI khususnya Angkatan Darat. Hal ini oleh Soekarno tidak mampu diatasi. Bahkan menurut sejarawan John D. Legge, Politik Konfrontasi bukan dijalankan karena ulah Tungku Abdulrachman dan Inggris, tapi karena strategi politik Soekarno terhadap kebijakan luar negerinya sekaligus mengalihkan perhatian situasi nasional yang buruk dengan harapan justru akan memunculkan persatuan dalam negeri yang menguntungkan semua pihak di Indonesia termasuk meningkatkan semangat nasionalisme. Sejarah konfrontasi yang menurut pihak Sukarnois amat gilang gemilang akhirnya hancur lebur dengan peristiwa G30S PKI dan Soeharo muncul bersama orang dekatnya seperti Adam Malik dan Ali Murtopo diadakanlah Kunjungan Muhibah ke Malaysia. Proyek OPSUS ini mendatangkan semua yang menjadi begitu indah dan gemulai, Abdu Rachman, Razak dan sejumlah petinggi Indonesia, makan nasi minyak dan sejumlah gulai ala Malasia, sambil menyaksikan keprigelan penari Melayu (bukan Lenso) dengan dendang Pak Ketipak Ketipung. Damai-damai kita serumpun..bukaan ?. Bukan hal aneh kalau Malaysia sekarang dianggap kurang ajar macam sekarang oleh Indonesia. Indonesia memang orang yang cinta damai barangkali

Sultan Sulu adalah pemimpin pemberani. Seperti Soekarno. Untuk mempertahankan kedaulatan, kehormatan dan merebut tanah air berani mengambil resiko apapun. Termasuk pertumpahan darah. “Kami akan mempertahankan Sabah sampai titik darah penghabisan,” kata Sultan Sulu, tegas! “Tempat ini milik kami, kmi akan tetap berada disini”

Malaysia telah memperoleh pelajaran berharga. Pelajaran sangat berharga, dari “Negara” kecil yang pemimpinnya bernyali Besar:  Kesultanan Sulu. Tidak dari negara Besar, tapi pemimpinnya kecil  nyalinya. Malaysia pernah tersenyum sinis dengan negara Besar tersebut karena tak berdaya mengangkat muka. Mereka telah memenangkan sebuah pertikaian dengan diplomasi dan keragu-raguan orang lain.  Padahal, peristiwa di Ambalat, Karang Unarang, lepasnya Sipadan dan Ligitan. Juga klaim Reog, Batik, Rendang, Rasa Sayange oleh Malaysia menunjukkan bahwa Malaysia seharusnya diganjar seperti yang telah dilakukan oleh Sultan Sulu dan rakyat setianya.

Kita belum tahu, mungkin sudah puluhan kali selama puluhan tahun, Sulu sudah berupaya mengembalikan haknya atas tanah Sabah. Rekaman sejarah jelas berpihak pada kesultanan Sulu bahwa wilayah itu mulanya adalah milik sah Sultan Sulu yang dicaplok dan dipinjam Inggris. Dasar imperialis, boro-boro mengembalikan, malah menanam Bom Waktu yang akhirnya meletus juga.Kita juga tidak pernah tahu apakah referendum rakyat Sabah benar-benar juga menginginkan bergabung dengan Malaysia, karena keturunan suku-suku dari Kesultan Sulu juga beranak pinak disana.

Upaya negoisasi, diplomasi dan mediasi pastilah sudah dilakukan oleh Kesultanan  Sulu untuk mendapatkan Sabah kembali. Alasan karena Kesultanan Sulu tidak dilibatkan sebagi penengah konflik Moro dan Filipina, hanya satu dari sekian alasan bagi Sultan Sulu untuk sekarang meminta kembali tanah Sabah. Boleh jadi, itu hanya alasan, karena saat ini Moro pun berdiri di belakang Sultan.

Pelajaran berharga yang bisa diperoleh dari peristiwa ini adalah, meminta kembali hak merupakan kehormatan yang harus dijalankan apapun resikonya. Apalagi yang menyangkut kedaulatan wilayah. Tak disangka, lagi-lagi peristiwa di Pulau Kalimantan mengungkit kembali peristiwa besar masa silam: Ganyang Malaysia. Hanya Soekarno dan Sultan Sulu – Sultan Jamalul Kiram- yang berani!.

Malaysia mungkin perlu belajar dari Jenderal Pershing yang pernah merasakan dahsyatnya perlawanan orang Moro , Sulu dalam perang  di Gunung Bagsak tahun 1913. Semoga, kedua belah pihak segera menghentikan pertikaian. Malaysia segera menarik dari medan tempur, jika citranya tak ingin hancur. Hanya untuk membungkam 200 militan sulu saja mereka perlu menurunkan 3 Batalyon tempur.

September 1964

 

 

Tentara Gurkha/Inggris Dukung Malaysia Saat Ganyang Malaysia

Pasukan Malaysia yang didukung oleh unit-unit Gurkha/Inggris nampak sedang menggiring seorang tawanan anggota Sukarelawan Dwi Komando Rakyat ( Sukwan Dwikora ) asal Indonesia yang tertangkap saat sedang melakukan tugas penyusupan ke semenanjung Malaya bulan September 1964.

Sumber foto ini (Life Magazine) tidak menjelaskan secara detail, kapan dan dimana persisnya sukwan Dwikora ini tertangkap, serta berasal dari unit atau kesatuan manakah tawanan Indonesia ini berasal. Tetapi dari tanggal pengambilan foto ini (September 1964) , dapat diduga bahwa sukwan Indonesia ini berasal dari satuan Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL/skrg Marinir) yang pada pertengahan Agustus 1964 mencoba melakukan operasi penyusupan lewat laut, ke kawasan Pontianak, Johor Baru, Semenanjung Malaya, Malaysia.

Operasi tersebut gagal, sejumlah anggota KKO gugur dan sisanya tertawan oleh pasukan Malaysia yang didukung oleh unit-unit militer Inggris , termasuk pasukan khusus “Royal Gurkha Regiment” yang direkrut dari kawasan pegunungan Nepal, negeri kecil di sebelah utara India.

Rangkaian kegagalan yang mewarnai berbagai operasi tempur & intelijen Indonesia pada era Dwikora ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk spekulasi adanya kekurangkompakan dari internal militer Indonesia sendiri, kepada politik konfrontasi yang dilancarkan oleh Bung Karno terhadap Nekolim Malaysia/Inggris” (Sumber foto : Life Magazine, September 1964)

SAUDARA-SAUDARA, kita mengatakan bahwa Malaysia adalah proyek neo-kolonialis. Aku berkata, Malaysia adalah suatu proyek neokolonialis, dan aku berkata, Malaysia adalah juga suatu proyek imperialis.

Neo-kolonialis karena Inggris mengkonsolir, menjajah Malaysia itu, atau lebih tegasnya Malaya, Singapore, Brunei, Serawak, Sabah dengan cara-cara baru, dengan cara neo—neo itu artinya baru—bukan dengan cara terang-terangan seperti dulu Belanda disini mengatakan bahwa Hindia adalah Hindia-Nederland, mengatakan bahwa semua pemerintahan disini, di Indonesia ini, adalah di dalam tangan negeri Belanda.

Tidak, Inggris mengatakan bahwa Malaya, Singapore, Sabah, Brunei ini, oo, untuk mereka sendiri. Pemerintahannya dalam bentuk baru. Tetapi pada hakikatnya masih Inggris yang memegang tampuk pemerintahannya, oleh karena itu dinamakan neo-kolonialisme baru, bukan kolonialisme biasa.

Terus terang saja, Saudara-saudara, di kalangan utusan daripada Dasawarsa A-A ini masih ada lho, masih ada yang mengatakan: Wah, Malaysia adalah satu negara yang sovereign. Sovereign artinya berdaulat penuh. Saya berkata kepada mereka: Bukan Bung, bukan negara sovereign, tetapi adalah suatu neo colonialist project, satu koloni, tetapi koloni macam baru, macam neo. Oleh karena itu janganlah berkata bahwa Malaysia itu adalah satu sovereign state, tetapi adalah satu negara neo colonialist project.

Dan kita menentang ini, oleh karena kita mengetahui bahwa baik kolonialisme maupun imperialisme adalah anak daripada kapitalisme, kapitalisme yang kita tentang. Tidak bolehnya sesuatu manusia mengeksploitir kepada manusia yang lain, atau tidak bolehnya suatu bangsa mengeksploitir kepada bangsa yang lain.

Bung Karno pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 1965, di Istora Bung Karno, Senayan

OPERASI DWIKORA (Malaysia)

Kecemasan Soekarno bahwa Malaysia dan Kalimantan Utara akan menjadi kaki tangan kolonial membuat operasi Dwikora dikerahkan. Malaysia yang kala itu berada di bawah wewenang kekuasaan Inggris diberikan kesempatan untuk melakukan referendum dan menentukan nasibnya sendiri. Namun, masyarakat Malaysia saat itu justru mulai menghasilkan sikap anti-Indonesia dan “meludahi” Tanah Air kita.

Soekarno yang marah memutuskan untuk berperang. Sebuah pidato terkenal, Ganyang Malaysia, juga diproklamasikan saat itu. Perang agen rahasia, sabotase, dan militer terbuka dikerahkan. Indonesia harus melawan tiga negara sekaligus: Malaysia, Inggris, dan Australia.

Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia.

Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu.

Di Brunei, (TNKU) memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris British Far Eastern Command mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir.

Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi, pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai Persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris.

Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak.
Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang berlangsung tanggal 17 September 1963, berlaku ketika para demonstran yang sedang memuncak marah terhadap Presiden Sukarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia[5]an juga kerana serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Ini berikutan pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Selain itu pencerobohan sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase pada 12 April berikutnya.Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesian yang menginjak-injak lambang negara Indonesia[6] dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidato beliau yang amat bersejarah, berikut ini:

Kalau kita lapar itu biasa
Kalau kita malu itu juga biasa
Namun kalau kita lapar atau malu itu karena Malaysia, kurang ajar!
Kerahkan pasukan ke Kalimantan
hajar cecunguk Malayan itu!
Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu
Doakan aku, aku kan berangkat ke medan juang sebagai patriot Bangsa,
sebagai martir Bangsa dan sebagai peluru Bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya.
Serukan serukan keseluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini
kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki Gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat.
Yoo…ayoo… kita… Ganjang… Ganjang… Malaysia
Ganjang… Malaysia Bulatkan tekad Semangat kita
badja Peluru kita banjak Njawa kita banjak
Bila perlu satoe-satoe!

Soekarno

Konfrontasi Malaysia-Indonesia

Posted on Juni 16, 2010 by museumindo

 

“Kalau kita lapar itu biasa

Kalau kita malu itu juga biasa

Namun kalau kita lapar atau malu itu karena Malaysia, kurang ajar!

Kerahkan pasukan ke Kalimantan hajar cecunguk Malayan itu!

Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu

Doakan aku, aku kan berangkat ke medan juang sebagai patriot Bangsa, sebagai martir Bangsa dan sebagai peluru Bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya.

Serukan serukan keseluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki Gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat.

Yoo…ayoo… kita… Ganjang…

Ganjang… Malaysia

Ganjang… Malaysia

Bulatkan tekad

Semangat kita badja

Peluru kita banjak

Njawa kita banjak

Bila perlu satoe-satoe!”

 

Hari itu Ir. Soekarno berapi-api sambil mengacungkan tangannya di mimbar terhormat. Bukan karena kebudayaan kita dicuri atau TKW kita disiksa majikannya di Kuala Lumpur, tapi karena terjadi konfrontasi terbesar antara Malaysia-Indonesia di tahun 1961-1966. Seluruh dunia menyaksikan sebuah konfrontasi terbesar diantara dua Negara serumpun, bagaimana dua Negara yang baru saja bebas dari kolonialisme memperebutkan bekas tanah koloni dari Inggris diujung pulau Borneo (Kalimantan)?.

 

Kata-kata “Ganjang Malaysia!” menjadi terkenal sehingga seorang penulis buku terkenal Will Fowler mengabadikan dalam bukunya dengan masih memakai ejaan Soekarno. Kemarahan Soekarno disulut oleh tindakan profokatif dari Federasi Tanah Melayu yang menginginkan (atas ide dan persetujuaan Inggris) menggabungkan Federasi Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Serawak dan Sabah (Borneo Utara).

 

Tidak hanya itu, setelah terjadi demonstrasi anti Indonesia di Kuala Lumpur, para demonstran menyerbu kedubes Indonesia dan menginjak-injak lambang garuda pancasila dan foto presiden Soekarno. Meledaklah kemarahan Soekarno apalagi setelah mengetahui kalau perdana menteri Tuanku Abdurahman Malaysia disuruh menginjak lambang Negara Indonesia tersebut oleh para demonstran.

 

Presiden Soekarno langsung membentuk dan menyatakan DWIKORA sebagai pengobar untuk “mengganjang Malaysia”. Dikarenakan ini bukanlah perang terbuka atau perang antara pasukan regular masing-masing Negara, maka perseturuan dua Negara tetangga ini tidak disebut sebagai perang Malaysia-Indonesia tapi lebih dikenal konfrontasi Malaysia-Indonesia. Awalnya Soekarno tidak menginginkan terjadi konfrontasi dan TUanku Abdurahman pun berpikiran seperti itu. Tapi karena atas saran dan perintah dari Inggris, maka Pemerintah Malaysia melanggar perjanjian Manila yang menyatakan akan diadakan Referendum oleh PBB (UN). Mengetahui hal itu maka pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan langsung menindaknya.

Pemerintah Filipina yang juga mengklaim Sabah (Borneo Utara) tidak mengirimkan tentaranya atas kejadian pelanggaran perjanjian tersebut. Tapi Presiden Soekarno yang terlanjur sudah marah atas perlakuan Malaysia dan Inggris dengan Persemakmurannya yang menginjak-injak perjanjian tersebut, menyatakan konfrontasi. Presiden Soekarno mengatakan kalau Malaysia adalah boneka Inggris dan mengganggu kemerdekaan dan stabilitas Indonesia kedepannya.

 

Indonesia banyak melakukan propaganda untuk menakuti dan menebarkan teror bagi Persemakmuran. Seperti menggelar penyebaran selebaran dari udara oleh Tu-16 kedaerah Serawak dan menebarkan ketakutan kedalam wilayah Australia dengan menjatuhkan perlengkapan tentara di tengah daratannya. Persemakmuran dan Inggris tidak tinggal diam, mereka juga melakukan Operasi Claret yang dilakukan oleh SAS & SAS-R.

 

Operasi Claret adalah operasi dimana pasukan khusus inggris dan Australia menyusup kedaerah Indonesia di Klaimantan Timur. Padahal mereka berkomitmen hanya untuk bertahan tanpa menyerang kedaerah Indonesia. Hal ini diakui oleh Australia pada tahun 1996 atas terjadinya operasi Claret.

Selain menggelar pasukan khusus SAS (Inggris) & SAS-R (Australia), Persemakmuran juga mengirim SAS Slandia Baru, Gurkah (Pasukan Khusus dari Nepal yang dilatih oleh Kerajaan Inggris) dan pasukan dari daerah kolonialisme kerajaan Inggris lainnya. Indonesia mengerahkan RPKAD (KOPASSUS sekarang), pasukan SIliwangi dan KKO (Marinir sekarang).

Indonesia menyerang dari dua arah, yaitu dari Kalimantan Barat yang menyerang Serawak dan dari Kalimantan Timur yang menyerang Sabah. Sementara KKO dipersiapkan untuk menyerang pulau Sebatik bagian utara yang dikuasai Persemakmuran. Banyak terjadi bentrokan antara RPKAD dan SAS, sehingga menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Akibat dari agresifnya serangan Indonesia kedaerah Serawak dan Sabah maka penduduk setempat jadi tidak bersimpati kepada Indonesia.

Melihat dari alutsista Indonesia saat itu yang memiliki perlengkapan AURI (TNI-AU sekarang) yang memiliki perlengkapan yang memadai, sudah dipastikan pasti Indonesia akan menang dalam konfrontasi tersebut. Juga ALRI (TNI-AL sekarang) memiliki beberapa kapal laut yang modern dan terbaru sehingga menebarkan ketakutan kepada Malaysia dan Persemakmuran. Tapi hal itu tidak terjadi juga dikarenakan Indonesia berkomitmen untuk tidak menggelar pasukan regulernya lebih besar. Dan juga tidak ada gerakan profokatif lagi dari Malaysia dan Persemakmuran.

Akhir dari konfrontasi ini adalah penarikan mundur Indonesia dari Serawak dan Sabah. Dikarenakan 1966 Indonesia mengalami G30S-PKI yang mengakibatkan Presiden Soekarno turun dari jabatannya dan diganti Jenderal Soeharto yang langsung menghentikan konfrontasi dan menyetujui perjanjian Bangkok. Indonesia & Malaysia mengalami kerugian yang besar dari harta dan jiwa. Jika terjadi perang yang lebih besar dan terbuka maka tidak akan terelakkan lagi kerugiaan yang lebih besar dikedua belah pihak.

Note :

1. Mapalindo (Malaysia-Pilifina-Indonesia) adalah jargon yang digembar-gemborkan Inggris sebagai penyudut Pemerintahan Soekarno. Inggris menuduh Soekarno ingin menciptakan sebuah Negara yang melingkupi Malaysia-Pilifina-Indonesia yang disingkat MAPALINDO. Sesuai dengan literature yang ada Soekarno tidak ada rencana untuk melakukan hal tersebut, hal itu hanya tuduhan tak berdasar dari Inggris. Malahan Soekarno memiliki komitmen tidak mengakui wilayah Timor Leste yang pada saat itu masih daerah jajahan Portugal. Soekarno hanya menginginkan persatuan Papua dan Borneo Utara dengan Indonesia.

2. TNKU (Tentara Nasional Kalimantan Utara) Pasukan yang dikatakan berhaluan komunis dan melakukan pemberontakan didaerah kesultanan Brunei dan menginginkan kemerdekaan daerah Borneo Utara. TNKU dinyatakan dibantu oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan pemberontakan diwilayah Borneo Utara. Sehingga dalam buku-buku sejarah Malaysia sekarang ada sepenggalan cerita tentang pemberontakan komunis di Borneo Utara yang kebetulan bertepatan dengan konfrontasi Malaysia-Indonesia. Sehingga mereka menyatakan kalau Indonesia membantu pemberontakan komunis di Borneo Utara tersebut. Padahal ide perlawanan tersebut sudah berbeda dengan Indonesia yang hanya ingin mempersatukan Borneo Utara ke Indonesia. Sementara TNKU menginginkan kemerdekaan wilayah tersebut dengan haluan komunis.

Pendaratan Pasukan Inggris Di Brunei

Anggota KKO (Marinir) Ditangkap Gurkhas (Nepal)

Gurkhas Soldier (Pasukan Nepal yang Dilatih UK)

 

RPKAD (Kopassus) Yang Akan Diterjunkan Di Sabah

Dwikora hingga Ambalat

28 Agu

 

Sejarah selalu berulang. Begitu kata orang bijak. Hal itu pula yang kini muncul ke permukaan dalam hubungan negara serumpun, Indonesia dan Malaysia yang bertetangga. Suasana mesra dan friksi datang silih berganti.

Jika pada 1964 dikenal jargon politik konfrontasi menentang Nekolim (Neo Kolonialisme Imperialisme), kini Ambalat seolah menjadi ‘genderang politik’ 2005 untuk mempertahankan wilayah NKRI.

 

Konfrontasi berlanjut dengan digelarnya operasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) sebagai reaksi pengumuman pembentukan Malaysia di London dan Kuala Lumpur 29 Agustus 1964 dan adanya intervensi Inggris melalui sikap demontratif Dubes Mayor Roderick Walker saat menghadapi demontrasi massa di Jakarta.

Indonesia kian alergi dengan asing [Barat] ketika diketahui pasukan khusus Inggris, SAS, terlibat langsung dalam menghadapi RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) pimpinan L.B Moerdani dan KKO TNI AL pimpinan Mayor Sumari. Kedua komandan tempur Indonesia itu tengah mengkoordinasikan Tentara Nasional Kalimantan Utara dan sukarelawan asal Indonesia.

Dalam otobiografi L.B Moerdani, perang kucing-kucingan antara korps pasukan khusus terbaik di dunia di garis perbatasan Kalimantan Utara sepanjang 1.000 km itu terjadi secara tertutup.

Banyak pihak mengatakan kegagalan operasi Dwikora lebih karena keengganan Angkatan Darat mendukung penuh operasi yang dipimpin Laksda Omar Dhani dari Angkatan Udara.

Selain itu terjadi dualisme kepemimpinan antara Komando Siaga (KOGA) Laksda Omar Dhani dengan Operasi A (G-1 KOTI) E.Y Magenda dari Direktur Intelejen Staf Angkatan Bersenjata.

Padahal komponen Operasi A dari Komando Pasukan Katak (KOPASKA) dibawah koordinasi Roejito sudah siap menyusup melalui Tarakan, Nunukan, Tanah Merah, Sebuku dan Sebatik, maupun menyusupkan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) Angkatan Udara melalui Bangkok.

Harold Crouch, pakar politik militer Indonesia asal Australia, mencatat bahwa akibat dualisme itu akhirnya KOGA diubah menjadi Komando Mandala Siaga (KOLAGA) dengan mengangkat Soeharto dari unsur AD sebagai Wakil Panglima I KOLAGA yang sebetulnya lebih berkuasa dibandingkan Panglima Kolaga.

Faktor Soeharto dan Angkatan Darat yang mencium pengalihan kekuatan keluar pulau Jawa inilah yang akhirnya menjadikan Operasi Dwikora makin tidak jelas. Bahkan berhenti usai kegagalan G30S PKI 1965.

Tentu saja kondisi militer maupun geopolitik Indonesia saat ini sudah jauh berbeda. Namun jelas terlihat kondisi militer Indonesia memang masih jauh jika dikatakan sebuah kekuatan perang yang profesional.

Lain era Dwikora, lain pula kisruh Ambalat. Sejauh ini tidak terlihat campur Inggris seperti ketika pembentukan Malaysia. Tapi negara tetangga itu sepertinya ingin ‘bermain api’ dengan Indonesia tanpa-seperti di era 1960-an itu-dukungan Inggris.

Padahal Indonesia, sebagai negara serumpun, pernah memberi bantuan dalam memadamkan pemberontakan PGRS/PARAKU di perbatasan Kalimantan pada 1967 hingga mengirim guru bantu hingga periode 1970-an.

Entah kebetulan, entah tidak, yang jelas kondisi ekonomi Indonesia dalam menghadapi konflik dengan Malaysia itu (1964 dan 2005) sedang terengah-engah. Dalam kondisi demikian, emosi publik terasa mudah sekali meletup.

Bedanya, dulu, di era konfrontasi dengan Malaysia lewat jargon Ganyang Malaysia, kemarahan publik tercermin dalam rapat-rapat raksasa yang digalang pemerintah Soekarno.

 

 

27 Agustus 1964

Kabinet Dwikora I adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia dengan masa kerja dari 27 Agustus 1964-22 Februari 1966[1]. Presiden pada kabinet ini adalah Soekarno.

Perdana Menteri[sunting]

#

Jabatan

Nama

1

Presiden / Perdana Menteri / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata / Mandataris MPRS / Pemimpin Besar Revolusi

Paduka Yang Mulia Soekarno

Presidium[sunting]

#

Jabatan

Nama

2

Wakil Perdana Menteri I

Dr. Subandrio

3

Wakil Perdana Menteri II

Dr. Johannes Leimena

4

Wakil Perdana Menteri III

Chaerul Saleh

Menteri Koordinator di bawah presiden melalui Presidium[sunting]

#

Jabatan

Nama

5

Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin

Adam Malik

6

Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mayjen TNI Dr. Soemarno Sosroatmodjo

Menteri-Menteri diperbantukan pada Presidium[sunting]

#

Jabatan

Nama

7

Menteri Negara

Oei Tjoe Tat, SH

8

Menteri Negara

Njoto

9

Menteri Negara

Arifin Harahap, SH

10

Menteri Negara

Brigjen (Pol) Moedjoko Koesoemodirdjo

11

Menteri Negara

Brigjen (TNI) Drs. Achmad Sukendro

12

Menteri Negara

Kombes (Pol) Drs. Boegie Soepeno

13

Menteri Negara

Mayjen (TNI) Dr. Ibnu Sutowo

14

Menteri Negara

H. Aminuddin Azis

Menteri-Menteri berkedudukan sebagai Menko[sunting]

#

Jabatan

Nama

15

Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dr. Suharto

16

Menteri/Ketua Pimpinan BPK

Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Menteri Kompartimen[sunting]

Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi dan Perdagangan luar negeri[sunting]

#

Jabatan

Nama

17

Menteri Koordinator

Dr. Subandrio

 

Menteri Luar Negeri & Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Dr. Subandrio

Kompartimen Hukum & Dalam Negeri[sunting]

#

Jabatan

Nama

18

Menteri Koordinator

Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.

19

Menteri Dalam Negeri

Mayjen TNI Dr. Soemarno Sosroatmodjo

20

Menteri Kehakiman

Astrawinata S.H.

21

Menteri/Ketua Mahkamah Agung

Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.

22

Menteri/Jaksa Agung

Brigjen TNI A. Sutardhio

Kompartimen Pertahanan Keamanan[sunting]

#

Jabatan

Nama

23

Menteri Koordinator/Kepala Staf ABRI

Jenderal TNI Abdul Haris Nasution

24

Menteri/Panglima Angkatan Darat

Letjen TNI Achmad Yani

25

Menteri/Panglima Angkatan Laut

Laksdya (Laut) R.E. Martadinata

26

Menteri/Panglima Angkatan Udara

Laksdya (Udara) Udara Omar Dani

27

Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian

Irjen (Pol) Sutjipto Judodihardjo

Kompartimen Keuangan[sunting]

#

Jabatan

Nama

28

Menteri Koordinator

Sumarno S.H.

29

Menteri Urusan Bank Sentral

Jusuf Muda Dalam

30

Menteri Urusan Anggaran Negara

Drs. Surjadi

31

Menteri Iuran Negara

Brigjen (Pol) Drs. Hoegeng Imam Santoso

32

Menteri Urusan Perasuransian

Sutjipto S. Amidharmo

Kompartimen Pembangunan[sunting]

#

Jabatan

Nama

33

Menteri Koordinator

Dr. Chaerul Saleh

34

Menteri Urusan Penertiban Bank & Modal Swasta

J.D. Massie

35

Menteri Perburuhan

Soetomo Martopradoto

36

Menteri Urusan Research Nasional

Prof. Dr. Sudjono Djuned Pusponegoro

37

Menteri Urusan Minyak & Gas Bumi

Dr. Chaerul Saleh

38

Menteri Pertambangan

Armunanto

39

Menteri Perindustrian Dasar

Hadi Thayeb

40

Menteri Urusan Veteran & Demobilisasi

Mayjen TNI Sarbini

Kompartimen Pertanian & Agraria[sunting]

#

Jabatan

Nama

41

Menteri Koordinator

Sadjarwo S.H.

42

Menteri Pertanian

Sadjarwo S.H.

43

Menteri Perkebunan

Drs. Frans Seda

44

Menteri Kehutanan

Soedjarwo

45

Menteri Agraria

R. Hermanses S.H.

46

Menteri Pembangunan Masyarakat Desa

Ipik Gandamana

47

Menteri Pengairan Rakjat

Ir. Surachman

Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga[sunting]

#

Jabatan

Nama

48

Menteri Koordinator

Mayjen TNI Suprayogi

49

Menteri Listrik & Ketenagaan

Ir. Setiadi Reksoprodjo

50

Menteri Pengairan Dasar

Ir. P.C. Harjasudirdja

51

Menteri Binamarga

Brigjen TNI Hartawan Wirjodiprodjo

52

Menteri Ciptakarya & Konstruksi

David Gee Cheng

53

Menteri Jalan Raya Sumatera

Ir. Bratanata

54

Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum & Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi

Ir. Sutami

Kompartimen Perindustrian Rakjat[sunting]

#

Jabatan

Nama

55

Menteri Koordinator

Mayjen TNI Dr. Azis Saleh

56

Menteri Perindustrian Dasar

Hadi Thayeb

57

Menteri Perindustrian Ringan

Brigjen TNI Muhammad Jusuf

58

Menteri Perindustrian Tekstil

Brigjen TNI Ashari Danudirdjo

59

Menteri Perindustrian Kerajinan

Mayjen TNI Dr. Azis Saleh

60

Menteri diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen
Perindustrian Rakyat untuk “Berdikari”

T.D. Pardede

Kompartimen Distribusi[sunting]

#

Jabatan

Nama

61

Menteri Koordinator

Dr. J. Leimena

62

Menteri Perdagangan Dalam Negeri

Brigjen TNI Achmad Jusuf

63

Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata

Letjen TNI Hidayat

64

Menteri Perhubungan Udara

Partono

65

Menteri Transmigrasi & Koperasi

Drs. Achadi

Kompartimen Maritim[sunting]

#

Jabatan

Nama

66

Menteri Koordinator

Mayjen (KKO) Ali Sadikin

67

Menteri Perhubungan Laut

Mayjen (KKO) Ali Sadikin

68

Menteri Perikanan & Pengolahan Laut

Laksda (Laut) Hamzah Atmohandojo

69

Menteri Perindustrian Maritim

Mardanus

Kompartimen Kesejahteraan[sunting]

#

Jabatan

Nama

70

Menteri Koordinator

H. Muljadi Djojomartono

71

Menteri Sosial

Ny. Rusiah Sardjono S.H.

72

Menteri Kesehatan

Mayjen TNI Prof. Dr. Satrio

Kompartimen Urusan Agama[sunting]

#

Jabatan

Nama

73

Menteri Koordinator

Prof. K.H. Saifuddin Zuchri

74

Menteri Agama

Prof. K.H. Saiffudin Zuchri

75

Menteri Urusan Haji

Prof. K.H. Farid Ma’ruf

76

Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama

K.H. Moh Iljas

77

Menteri Negara diperbantukan pada Menteri
Koordinator Kompartimen Agama

K.H. Fattah Jasin

Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan[sunting]

#

Jabatan

Nama

78

Menteri Koordinator

Prof. Dr. Prijono

79

Menteri Pendidkan Dasar & Kebudayaan

Ny Artati Marzuki-Sudirdjo

80

Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan

Brigjen TNI Dr. Syarif Thayeb

81

Menteri Olah Raga

Maladi

Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat[sunting]

#

Jabatan

Nama

82

Menteri Koordinator

Dr. Roeslan Abdulgani

83

Menteri Penerangan

Mayjen TNI Achmadi

84

Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA/Front Nasional

Ds. W.J. Rumambi

85

Menteri/Sekjen Front Nasional

Sudibyo

Menteri Negara[sunting]

Menteri Negara Penasehat Presiden[sunting]

#

Jabatan

Nama

86

Menteri Penasehat Presiden Urusan Funds & Forces

Notohamiprodjo

87

Menteri Negara diperbantukan pada Presiden

Prof. Iwa Kusuma Sumantri S.H.

88

Menteri Penasehat Militer Presiden

Laks. (Udara) Suryadi Suryadarma

89

Menteri Penasehat Presiden Urusan Keamanan Dalam Negeri

Jend.(Pol)Sukarno Djojonegoro

90

Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Kepolisian

Komjen (Pol) Sunarto

91

Menteri Negara diperbantukan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata

Laksda (Udara) H. Sri Mulyono Herlambang

Menteri Langsung Dibawah Presiden[sunting]

#

Jabatan

Nama

92

Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional

Mayjen TNI Wilujo Puspojudo

Pejabat Negara[sunting]

Pejabat berkedudukan sebagai Menteri Koordinator[sunting]

#

Jabatan

Nama

93

Ketua MPRS

Chaerul Saleh

94

Ketua DPR Gotong Royong

Arudji Kartawinata

95

Wakil Ketua MPRS

Ali Sastroamidjojo

96

Wakil Ketua MPRS

Dr. K.H. Idham Chalid

97

Wakil Ketua MPRS

D.N. Aidit

98

Wakil Ketua MPRS

Mayjen TNI Wilujo Puspojudo

Pejabat berkedudukan sebagai Menteri[sunting]

#

Jabatan

Nama

99

Sekretaris Negara

Moh. Ichsan S.H.

100

Sekretaris Presidium Kabinet

Abdul Wahab Surjoadiningrat S.H.

101

Wakil Ketua II DPA

Prof. Sujono Hadinoto S.H.

102

Wakil Ketua DPR-GR

I.G.G. Subamia

103

Wakil Ketua DPR-GR

M.H. Lukman

104

Wakil Ketua DPR-GR

Laksda (Laut) Mursalin Daeng Mamangung

105

Wakil Ketua DPR-GR

H. A. Syaichu

106

Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan BPK

Sukardan S.H.

107

Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan BPK

Drs. Radius Prawiro

108

Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan BPK

Mochtar Usman S.H.

109

Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional

Prof. Dr. G.A. Siwabessy

Referensi[sunting]

  1. 1.       ^ http://www.tempointeraktif.com/harian/fokus/39/2,1,131,id.html

 

 

20 Mei 1964

Pada tanggal 20 Mei 1964 di syahkan pembentukan Brigade Sukarelawan tempur Dwikora yang dipimpin oleh Komando Sabirin Mukhtar. Pada tingkat pusat dibentuk Komando operasi tertinggi (KOTI), sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian barat dibentuk Komando siaga.

Dengan meningkatnya operasi militer Komando siaga disempurnakan menjadi Komando Mandala siaga (Kolaga)yang membawahi Komando Mandala I dan II. Pasukannya terdiri dari beberapa kesatuan yang terdapat di ABRI. Diantaranya adalah brigif‑ 5 Kodam VII / Diponegoro.

Brigif ‑ 5 dipimpin oleh Kolonel Sujono dengan kekuatan 3.050 orang bertugas di Kalimantan Barat dalam rangka operasi di perbatasan.

.

20 Juni 1964

Pada tanggal 20 Juni 1964 berlangsung Konferensi tingkat tinggi tiga negara di Tokyo. Presiden Philipina Macapagal dalam KTT mengusulkan supaya dibentuk komisi perdamaian Asia Afrika dengan anggota empat negara. Presiden Sukarno menyetujui usul tersebut, kemudian ketiga kepala pemerintah mengintruksikan kepada Menteri Luar Negeri  masing ‑ masing untuk mempelajari usul ‑ usul tersebut. Namun akhirnya Konferensi tingkat tinggi Tokyo itu tidak menghasilkan perdamaian.

 

 

 

 

Terganyang di Malaysia

24-01-2013 19:19

untuk sang marinir telah usai berjam – jam lalu. Dia tengah mengayuh sampan nelayan menembus garis belakang pertahanan Malaysia di Tawao. Sampan itu dipenuhi kepiting untuk dijual. Siapa kira timbunan kepiting itu hanya kedok untuk menutupi senjata. Setelah tiga hari mengayuh dan berhasil melewati patroli kapal perang Inggris, sampan itu mendarat di pantai yang sepi di sebelah utara Tawao, Sabah. Target pertama si marinir: menemui seorang haji yang akan menjadi penghubung.

 

2 Septembe4 1964

 

Trtagis Hercules T-1307

Pada saat melaksanakan operasi Antasari tanggal 2 September 1964, tiga pesawat angkut C-130 Hercules membawa satu kompi pasukan PGT yang dipimpin oleh Kapten Udara Suroso.

Dalam pesawat Hercules dengan nomor ekor T-1307 yang diterbangkan Pilot Mayor Pnb Djalaluddin Tantu, ikut serta seorang perwira menengah pimpinan PGT Letkol Udara Sugiri Sukani, yang ikut sekalian untuk memberi semangat kepada pasukannya.

Hercules Tipe B tersebut diterbangkan oleh Mayor Pnb Djalaluddin Tantu berserta ko-pilot Kapten Pnb Alboin Hutabarat membawa delapan awak pesawat dan 47 personil PGT yang dipimpin Kapten Udara Suroso, untuk diterjunkan  di daerah operasi Kalimantan Utara. Namun dari tiga pesawat Hercules, hanya dua pesawat yang kembali ke Halim Perdanakusuma. Satu akhirnya dinyatakan hilang bersama 55 orang yang ada didalamnya, yaitu T-1307 C-130B Hercules.

Selama operasi Dwikora, pasukan PGT merupakan pasukan payung yang telah di terjunkan ke wilayah konfrontasi dengan kehilangan 83 orang anggotanya. Nama Sugiri Sukani akhirnya dinyatakan hilang dalam tugas dan di abadikan sebagai nama Pangkalan Udara di Jatiwangi, Cirebon dan Suroso menjadi nama lapangan bola di kompleks Dwikora, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta

 

Desember 1964

Sial! Haji itu ditangkap tentara Malaysia beberapa hari sebelumnya. Di penanggalan, tercatat waktu: Desember 1964.

Kenangan 42 tahun silam itu kembali berputar di kepala Pembantu Letnan Satu (Purnawirawan) Manaor Nababan, 64 tahun, ketika menuturkan nostalgia itu kepada Tempo, pekan lalu. Ia beruntung pulang dengan utuh seusai konfrontasi Ganyang Malaysia. Tapi teman-temannya? Jangankan nyawa, kerangka pun tidak. “Saya berat bicara soal ini,” ujarnya sembari terisak.

Manaor adalah anggota intelijen tempur Korps Komando (KKO) Angkatan Laut. Ia salah satu dari 30 marinir yang mendapat latihan intelijen di Pulau Mandul, selatan Tarakan, Kalimantan Timur. Mereka disaring dari sekitar 3.000 marinir yang bersiaga di perbatasan-menunggu titah untuk mengganyang Malaysia.

Tugas pun datang kepadanya pada akhir 1964. Pria dari Dolok Sanggul, Tapanuli, ini diperintahkan untuk memetakan posisi dan menghitung kekuatan lawan di sekitar Tawao. Seorang anggota KKO lain dan satu sukarelawan menemani Manaor. Mereka juga bertugas mencari tempat pendaratan terbaik-di wilayah yang berstatus protektorat Inggris kala itu.

Misi ini sejatinya “one way ticket” alias tak ada jaminan pulang dengan selamat. Maka, “Malam sebelum berangkat, saya dipestakan. Kami makan – makan dan diberi semangat,” kata bapak enam anak ini. “Barangkali juga itu perpisahan”.

Manaor dan kedua rekannya berhasil menyusup ke Tawao. Namun karena penghubungnya tertangkap, mereka masuk hutan. Dua bulan di belantara, Hendrik sukarelawan TNI bekas bajak laut tertangkap saat berbelanja makanan. Mereka tak berkutik ketika dikepung tentara Inggris dan Malaysia.

Sebelum Manaor, sekitar empat kompi marinir berhasil menyusup hingga ke Kalabakan, sekitar 50 kilometer di belakang perbatasan Sabah. Pasukan kecil itu dipimpin dua anggota KKO paling disegani, Kopral Rebani dan Kopral Subronto. Keduanya adalah anggota Ipam (Intai Para Ampibi, sekarang disebut Detasemen Jalamangkara) dan sudah kenyang asam – bergaram dalam aneka operasi tempur.

Pada 29 Desember 1963, unit kecil itu berhasil melumpuhkan pos pertahanan tentara Malaysia di Kalabakan. Dalam sejarah militer Malaysia, kejadian ini dikenang sebagai Peristiwa Kalabakan. Dari 41 anggota Rejimen Askar Melayu Diraja yang bersiaga di pos , 8 tewas dan 18 lainnya luka-luka. Salah satu yang mati adalah Mayor Zainal Abidin, komandan kompi. Tapi ajal juga menghadang Rebani dan Subronto di saat pulang.

Januari 1964. Di perairan Tawao, kapal patroli Inggris memergoki rakit mereka. Haram untuk menyerah kepada Inggris. Di bawah bulan yang sedang purnama, perang pecah: rakit versus kapal, senapan melawan meriam. Rebani, Subronto, dan 22 anggota KKO gugur. Tiga tentara berhasil meloloskan diri, yakni Kelasi Satu Rusli, Suwadi, dan Bakar, dicokok pasukan Gurkha di pantai.

Saat ditangkap, mereka sedang mengumpulkan mayat rekan-rekannya yang dapat diseret ke darat. Para Gurkha tak memberi mereka kesempatan untuk menguburkannya. Jenazah dibiarkan tergeletak di pantai!

Adalah Rusli yang menyampaikan cerita itu kepada Manaor. Ia bertemu Rusli sekilas saat keduanya diterbangkan dari kamp tawanan Jesselton (Kinibalu) ke Johor Bahru, Semenanjung Malaysia, awal 1966.

Di Semenanjung, keduanya ditahan di tempat terpisah. Rusli dan 21 tentara yang dijatuhi hukuman 11 – 13 tahun dibui di Negeri Sembilan. Manaor dikerangkeng di Detention Camp Johor. Sekitar 502 prajurit Indonesia dari berbagai angkatan dikurung di sini untuk digantung karena menjadi penceroboh (pengacau-Red).

Konfrontasi Indonesia – Malaysia yang dikenal sebagai Dwi Komando Rakyat (Dwikora) resmi diumumkan oleh Presiden Soekarno di Istana Negara, Jakarta, 3 Mei 1964. Muasalnya adalah upaya Inggris menggabungkan koloninya di Kalimantan (Sabah, Serawak, dan Brunei) dengan Semenanjung Malaya pada 1961. Soekarno, yang menganggap Malaysia sebagai boneka Inggris, memerintahkan tentara untuk menggagalkannya. Caranya, dengan membantu perjuangan rakyat setempat.

Waktu itu sekitar seribu tentara dan sukarelawan menyusup ke Malaysia. Jumlah ini tak sebanding dengan gembar – gembor pemerintah, yang mengatakan ada 22 juta sukarelawan Front Nasional Ganyang Malaysia dan sekitar 8.000 anggota TNI bersiap di perbatasan. Saat dilakukan normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia pada Juni 1966, beberapa ratus pejuang tinggal nama. Mereka tak pernah kembali, seperti kisah Rebani – Subronto.

Manaor dan alumni Dwikora yang berhasil kembali hidup-hidup rupanya punya cita-cita memulangkan kerangka kawan mereka ke Tanah Air. Sayang, upaya yang telah dilakukan berpuluh – puluh tahun itu belum membuahkan hasil. Belakangan, hasrat untuk membawa pulang kerangka – kerangka itu makin menjadi. “Kami tak mungkin menunda lagi karena sudah tua,” kata Kolonel Marinir (Purn.) W. Siswanto, 68 tahun, Ketua Ikatan Keluarga Eks Tawanan Pejuang Dwikora.

Kini usia rata – rata pelaku pertempuran itu di atas 60 tahun sudah di tubir makam. Jika mereka meninggal, ingatan akan pertempuran yang mereka alami akan ikut mati. “Ini menyulitkan identifikasi saat pemulangan kerangka dilakukan,” ujar mantan Komandan Tim Brahma I Marinir di sektor barat (Semenanjung Melayu) itu.

Maksudnya, kesaksian para alumni Dwikora dibutuhkan untuk mengidentifikasi kerangka rekan – rekan mereka. Sebab, prajurit Indonesia yang turut dalam operasi infiltrasi itu menggunakan nama – nama samaran Melayu, tidak ada identitas Indonesia yang dibawa. Pangkat, seragam, dan atribut yang dipakai umumnya milik Tentara Nasional Malaya.

Identifikasi kerangka jenazah bakal mudah jika pemulangan dilakukan lebih cepat. Tapi, itu muskil. Bukan karena mereka terlupakan oleh teman-teman seperjuangannya, “Namun karena situasi politik belum memungkinkan,” kata Siswanto.

Berbeda dengan rekan-rekannya dari Resimen Pelopor (sekarang Brigade Mobil) dan Angkatan Darat, nasib korban Dwikora dari KKO dan Pasukan Gerak Cepat (PGT, sekarang Pasukan Khas TNI Angkatan Udara) terlunta – lunta. Penyebabnya : kedua kesatuan dituduh terlibat pemberontakan PKI.

Tahun 1990-an, ketika sebagian pelaku konfrontasi sudah berpangkat dan menjadi pejabat teras kemiliteran, usaha mulai digulirkan. Saat itu salah seorang tokoh eks Dwikora, Mayor Jenderal Marinir (Purn.) Mohamad Anwar (almarhum), mengirimkan surat permintaan kepada Menko Polkam Laksamana (Purn.) Sudomo. Permintaan tersebut ditanggapi positif dengan pembentukan Tim Penelitian dan Inventarisasi Pemindahan Makam Pejuang Dwikora oleh Menteri Sosial Haryati Subadio.

Pemimpin tim itu adalah Mayor Jenderal (Purn.) Rudjito (almarhum). Hasil kerjanya segera terlihat. Ditemukan 168 prajurit dan sukarelawan yang gugur di Malaysia. Pada masa Menteri Sosial Inten Soeweno dua tahun kemudian, tim tetap dipertahankan dengan beberapa pembaharuan.

Tiba-tiba, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara Mayor Jenderal Sudibyo memerintahkan penghentian inventarisasi pada 6 Januari 1996. Alasannya: upaya itu dikhawatirkan bakal merusak hubungan Indonesia – Malaysia.

Reformasi membawa angin segar. Ratusan pensiunan prajurit rendah, ditambah beberapa perwira menengah yang purnatugas, menghimpun diri dalam Ikatan Keluarga Eks Tawanan Pejuang Dwikora tahun 1999. Mereka menghidupkan kembali cita-cita memulangkan kerangka rekan – rekannya. Ketua Ikatan Eks Tawanan Pejuang Dwikora saat itu, Kolonel Mar (Purn.) Kadar Mulyono (almarhum) mengirim surat kepada Presiden Megawati pada Januari 2003. Surat itu hingga kini tak berbalas.

Lelah menunggu, dua tahun kemudian para pejuang “mengadu” ke DPR. Ketua DPR Agung Laksono menyatakan mendukung rencana pemulangan kerangka prajurit eks Dwikora di Malaysia. Pada saat bersamaan, muncul tanggapan positif dari Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. “Pak Menteri berjanji akan melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dan presiden,” kata Siswanto. Lagi – lagi, janji tinggal janji.

Departemen Sosial belum melakukan langkah apa pun seperti dijanjikan menterinya. “Dulu memang pernah dibentuk tim, tapi sekarang belum ada koordinasi,” kata Toto Utomo, Direktur Kepahlawanan Departemen Sosial. Toto menunjuk Departemen Pertahanan atau Markas Besar TNI yang berwenang mengurusi soal tersebut. Apa kata Mabes TNI?

“Saya belum bisa berkomentar, karena baru dengar,” kata Laksamana Muda Sunarto Sjoekronoputra kepada Tempo, pekan lalu.

Kompleks makam di Kampung Kalabakan Lama, Sabah, tampak cukup terawat, kecuali di beberapa gundukan tanah mirip kuburan. Konon itulah makam Rabeni, Subronto, dan beberapa anak buahnya. Tanpa nisan, tanpa nama.

Adalah sesepuh Tawao, Dato Mamun, yang mengidentifikasi makam itu kepada Tempo. “Saya tahu dari mandor hutan yang ada di sana,” ujar mantan warga negara Indonesia yang kini telah dinobatkan sebagai Sultan Bulungan di Kalimantan Timur itu.

Tentara Indonesia yang gugur di Sebatik lebih beruntung. Jenazahnya dibawa ke Tawao dan dikuburkan di pemakaman Melayu, Masjid Wilis. “Kuburnya ada nisan, tapi tanpa nama,” ujar Dato Mamun. Polisi setempat sempat memotret jenazah mereka sebelum dikubur, lalu didokumentasikan.

Maka, harapan untuk menginventarisasi dan memulangkan kerangka pahlawan Dwikora sungguh bergantung pada Malaysia. Sayang, pemerintah negeri jiran itu belum bersedia memberikan tanggapan. Sebabnya, “Kami baru dengar kabar ini,” kata Hamidah binti Azhari, juru bicara Kedutaan Malaysia di Jakarta.

(Arif A. Kuswardono, Eduardus Karel Dewanto)

Statistik Dwikora

24-01-2013 19:40

credit for garudamiliter

Front Terpanjang
Medan perang itu berserak : di laut, di hutan, di sungai, membentang 2.000 kilometer dari Nunukan di Kalimantan Timur hingga Semenanjung Malaya.
Front Malaka Medan tempur dengan jumlah korban terbanyak bagi Indonesia.

Kekuatan : 1 brigade (sekitar 3.500 personel)
Gugur : 78 personel (2 dimakamkan di Kalibata, 18 tidak jelas makamnya)
Hilang (MIA) :70 personel
Ditawan : 217 personel (ditahan di penjara Johor Bahru, Malaysia)

Sektor Labis dan Pontian ( Johor )
Gugur : 6 personel PGT
Ditawan : 123 personel PGT
Makam : 6 personel PGT

Sektor Kuala Kelang ( Selangor )
Gugur : Tidak diketahui
Ditawan : 19 personel AD

Sektor Kota Tinggi ( Johor )
Gugur : 25 personel Pelopor/Brimob Polri
Ditawan : 55 personel Pelopor/Brimob Polri
Makam : 25 personel Pelopor/Brimob Polri

Sektor Johor Bahru ( Johor )
Gugur : 27 personel PGT
Makam : 27 personel PGT

Sektor Singapura
Gugur: 20 personel KKO
Ditawan: 19 personel KKO, 1 personel Pasukan Katak

 

 

 

Front Kalimantan Timur
Pertempuran paling sengit di front Kalimantan terjadi pada 28 Juni 1965, ketika Korps Komando (KKO) Angkatan Laut memasuki perbatasan Malaysia dari timur Pulau Sebatik.
Kekuatan : 3.500 personel (1 brigade)
Gugur : 15 personel (11 personel tak diketahui makamnya)
Hilang : 6 personel
Ditawan : 14personel (di kamp tahanan Tawao dan Kepayan)

Kekuatan Musuh (Inggris/Malaysia/Australia/Selandia Baru)
Brigade Barat dengan panjang wilayah sekitar 1.000km dengan kekuatan :
– 5 Batalyon 5000 personel ( 1 Inggris, 3 Gurkha, 1 Malaysia )
– Helikopter : 25 buah

Brigade Tengah panjang wilayah sekitar 500km dengan kekuatan :
– 2 Batalyon Gurkha
– Helikopter : 12 buah

Brigade Timur panjang wilayah sekitar 150km dengan kekuatan :
– 1 Batalyon Australia/Selandia Baru (1000 personel)
– 1 Skuadron Komando SAS
– 1 Satuan Tugas Kapal Perang ( Inggris/Australia/Selandia Baru)
– 10 Helikopter

Cat :
Dalam Operasi Dwikora, pasukan2 kita tidak berhadapan langsung dengan tentara Malaysia, melainkan berhadapan dengan tentara Inggris, komando SAS, Brigade Gurkha

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1966(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1966

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

7 Januari 1966

 

 

Pada 28 September 1950, Indonesia tercatat sebagai anggota PBB dengan nomor urut 60. Banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika Indonesia menjadi anggota PBB, baik semasa perang kemerdekaan, penyeleseian sengketa Irian Barat maupun bantuan dari lembaga-lembaga khusus PBB seperti UNESCO, WHO, IMF, IBRD dan sebagainya.  

 

 

Namun hubungan yang harmonis itu terganggu ketika Indonesia pada 7 Januari 1965 keluar dari PBB. Akibatnya Indonesia terkucil dari pergaulan internasional, kenyamanan dan kebersamaan hidup dengan bangsa lain tidak dirasakan lagi, yang lebih parah pembangunan negara menjadi terhambat imbasnya muncul kesengsaraan rakyat.

 

.

 

10 januari 1966

Peristiwa G 30 S membawa bencana pada pemerintahan Orde Lama, sebab ketidak tegasan pemerintah terhadap para pemberontak membawa dampak negatif pada pemerintah. Ketidak puasan rakyat makin meningkat karena ekonomi makin terpuruk, keamanan rakyat juga tidak terjamin.

 

Akibatnya dengan dipelopori oleh mahasiswa terjadi berbagai demonstrasi. Untuk lebih mengkoordinasi demonstrasinya para mahasiswa membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), sedangkan para pelajar membentuk KAPPI (Kersatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia ).

 

Pada 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI menggelar demonstrasi di depan gedung DPR-GR, dengan tuntutan (TRITURA) :

1.Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.

2. Bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI.

3. Turunkan harga barang.

 

Ternyata pemerintah tidak menuruti tuntutan para demonstran, sebab pemerintah tidak membubarkan kabinet tetapi hanya mereshufle Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan atau yang lebih dikenal sebagai kabinet seratus menteri.

 

 Pembentukan kabinet ini membuat rakyat semakin tidak puas sebab masih banyak tokoh yang diduga terlibat peristiwa G 30 S masih dilibatkan dalam kabinet seratus menteri.Untuk menggagalkan pelantikan kabinet,

 

pada 24 Februari 1966

 

para mahasiswa memblokir jalan yang akan dilalui para menteri. Karena tindakan mahasiswa itu terjadi bentrokan dengan fihak keamanan, akibatnya seorang mahasiswa yang bernama ARIEF RAHMAN HAKIM gugur terkena tembakan pasukan keamanan. Sehari setelah insiden itu,

 

 pada 25 Februari 1966

 

KAMI dibubarkan.

 

 

 

 

8 – 9 Maret 1966

 

 

Pembubaran KAMI tidak menyurutkan tekat para mahasiswa, bahkan mahasiswa membentuk LASKAR ARIEF RAHMAN HAKIM yang bersama dengan kesatuan aksi lainnya pada 8 – 9 Maret 1966 menggelar aksi besar-besaran di depan kantor Waperdam I / MENLU, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Kedutaan Besar CINA, sebab ketiga tempat itu dianggap sebagai sumber dukungan yang utama terhadap PKI.

 

10 maret 1966

 

Untuk mengatasi krisis politik yang tak kunjung reda, pada 10 Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan para utusan partai politik. Dalam pertemuan itu presiden meminta agar partai politik turut mengecam tindakan para demonstran, tetapi ditolak oleh para utusan partai yang tergabung dalam FRONT PANCASILA, sebab partai politik yang tergabung dalam front itu juga menuntut pembubaran PKI.

Dalam menyikapi keadaan negara yang semakin gawat,

 

11 Maret 1966

 

 

pada 11 Maret 1966 di Istana Negara diadakan sidang Pleno Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan. Para menteri yang akan menghadiri sidang ini mengalami kesulitan karena mereka dihadang oleh para demonstran. Untuk menjaga keamanan sidang maka prajurit RPKAD ditugaskan menjaga istana negara secara     kamuflase, tetapi oleh Ajudan Presiden yaitu Brigjend Sabur pasukan itu dianggap akan menyerbu istana negara.

 

Akibatnya bersama dengan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Soebandrio dan Waperdam III Chairul Saleh, presiden mengungsi ke Istana Bogor. Setelah pimpinan sidang diserahkan kepada Waperdam II  Dr. J. Leimena.

 

Karena situasi negara yang semakin gawat dan kewibawaan  pemerintah yang semakin merosot, dan didorong oleh rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memulihkan situasi negara maka tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Mayjend Basuki Rahmat, Brigjen  M.Yusuf,  dan Brigjen Amir Mahmud berinisiatif menemui presiden di Istana Bogor setelah sebelumnya meminta ijin kepada Letjen Soeharto.

 

Pertemuan itu menghasilkan suatu konsep surat perintah kepada MEN / PANGAD  LETJEN SOEHARTO, untuk atas nama presiden mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itulah yang pada akhirnya dikenal sebagai SUPER SEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret).

 

 

 

Berdasar surat perintah itu, Letjen Soeharto  mengambil beberapa langkah, yaitu:

1.  Terhitung mulai tanggal 12 Maret 1966, PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dan di

nyatakan sebagi partai terlarang. Dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS  No IX / MPRS / 1966 yang intinya melarang penyebaran ajaran komunis dan  sejenisnya di Indonesia.

2.   Mengamankan 15 orang menteri Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan yang                                            diduga  terlibat dalam peristiwa G 30 S / PKI.

3. Membersihkan MPRS   dan lembaga negara   yang lain dari   unsur-unsur                         G 30 S / PKI   dan   menempatkan peranan lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945

 

Dengan mengacu pada Ketetapan MPRS  No. XIII /MPRS/1966, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan dan kemudian menyerahkan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk membentuk kabinet AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat). Tugas pokok kabinet Ampera tertuang dalam Dwidarma Kabinet Ampera, yang intinya mewujudkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Ternyata Kabinet Ampera belumdapat menjalankan fungsinya dengan baik karena terganjal persoalan “DUALISME KEPEMIMPINAN NASIONAL”, yaitu Presiden Soekarno selaku pemimpin negara / pemerintahan dan Letjen Soeharto selaku pelaksana pemerintahan.

Konflik itu berakhir setelah timbul tekanan dan desakan agar presiden Soekarno segera mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/ 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu. Akhirnya pada sidang umum MPRS V tanggal 21 – 30 Maret 1967 Jendral Soeharto diangkat sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 1968 – 1973.

 

 Pada 3 Juni 1966,

panitia musyawarah DPR-GR membahas usulan Komisi C tersebut. Akhirnya disepakati Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan organisasi yang bernaung dibawahnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak

Akhirnya pada 28 Desember 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Tindakan itu mendapat sambutan baik dari anggota PBB yang lain, dengan bukti terpilihnya ADAM MALIK sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

 

B.     Menghentikan Konfrontasi Dengan Malaysia.

Konfrontasi dengan Malaysia, dianggap sebagi tindakan yang kuarang sesuai dengan politik luar negri yang Bebas dan Aktif, tindakan ini sangat merugikan kedua belah fihak sebab hubungan sebagai negara tetangga terputus.

Upaya m   erintis normalisasi hubungandimulai dengan diselenggarakannya perundingan

 

Bangkok pada 29 Mei – 1 Juni 1966

 

. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negri Adam Malik, delegasi Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Pertemuan ini menghasilkan tiga hal pokok, yaitu :

1.      Rakyat Sabah dan Serawak, diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang   telah mereka ambil mengenai kedudukannya dalam Federasi Malaysia.

2.      Indonesia – Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

3.      Tindakan-tindakan permusuhan harus dihentikan.

Peresmian normalisasi hubungan diplomatik Indonesia – Malaysia di tandatangani di Jakarta, pada 11 Agustus 1966 dengan ditandatanganinya perundingan Bangkok oleh

Menlu Adam Malik dan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menlu RI Adam Malik dan Menlu Malaysia Tun abdul Razaq menandatangani normalisasi hubungan RI-Malaysia

Sumber : 30 Th Indonesia Merdeka

 

11 Maret 1966

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER 30

1965

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supersemar

March 11, 1966, was a turning point in Indonesia’s history. It was the day the late president Sukarno issued an order, later known as Supersemar (Surat Perintah 11 Maret, or the March 11 Order) to Soeharto, then a major general.
The primary significance of the Supersemar is that it was used by Soeharto as the basis of the establishment of what he called “The New Order” to replace the “Old Order”, which referred to the era of “Guided Democracy” under Sukarno.

The rationale for the change, as Soeharto stated in his first “State of the Union Address” as acting president in 1967, was that Sukarno’s Old Order had been a deviation and betrayal of the 1945 Constitution, particularly the ideology of Pancasila (five principles) embodied in its Preamble, and Soeharto’s New Order was meant to be a “total correction” of that deviation, for his New Order would be based on a “pure and consistent” implementation of Pancasila, whatever that meant.

 

 

Historicel Supersemar document dated 11 March 1966
A mandate to Suharto in which Sukarno instructs
Lt General Suharto to, on his behalf, take any action considered
necessary to restore security, order and stability to the country.

This mandate is generally considered the start of
the transfer of power from Sukarno to Suharto.

Authenticity of this widely publicized document is being disputed
and is surrounded by mystery. The original is not available.
Therefore there are doubts as regards the exact wording of the document.

The original document, said to be typed on different letterhead, reportedly
included the stipulation that after restoring the situation Suharto should report
back and return the mandate to President Sukarno. This never happened
and Suharto used the publicized document to take over full power by converting it into a Parliamentary decree eventually leading to his appointment as President.
If the document proves to be false there could be serious historical implications.
Suharto’s take-over as president could then be considered unconstitutional.

 


The 3 generals, Basuki Rachmat, Amir Machmud and M. Jusuf ,
who handled the Supersemar document are no longer alive.
(Picture from the book cover “Supersemar palsu” – see below)

 

Several questionable points in the widely circulating “Supersemar” document:

The document shows 2 logos: The Garuda logo on the left and the rice and cotton logo
in the centre.
A Presidential Decree usually only shows the rice/cotton logo.
The Garuda Pancasila logo is only used by government departments.

The spelling also raises questions:
The new spelling was introduced in 1972. This document purportedly generated in 1996 already uses the new spelling which was not intrduced until 1972.
The name “Sukarno” is spelled with a “u” as per the new spellings, instead of the “oe” commonly used in 1966.

In 1966 we did not have the use of photocopiers yet and documents were multiplied using stencils.

 
 

ORDER


I. Considering
1.1 The current state of the Revolution, together with the national and international political situation
1.2 The Order of the Day of the Supreme Commander of the Armed Forces/President/Supreme Commander of the Revolution dated 8 March 1966

II. Taking into account
2.1 The need for calm and stability of the Government and the progress of the Revolution
2.2 The need for a guarantee of integrity of the Great Leader of the Revolution, [the Armed Forces] and the People to preserve the leadership and obligations of the President/Supreme Commander/Supreme Commander of the Revolution and his teachings

III. Decides/Orders
LIEUTENANT GENERAL SOEHARTO, MINISTER/ARMY COMMANDER
To: In the name of the President/Supreme Commander/Great Leader of the Revolution
1. Take all measures deemed necessary to guarantee security and calm as well as the stability of the progress of the Revolution, as well as to guarantee the personal safety and authority of the leadership of the President/Supreme Commander/Great Leader of the Revolution/holder of the Mandate of the [Provisional People's Consultative Assembly] for the sake of the integrity of the Nation and State of the Republic of Indonesia, and to resolutely implement all the teachings of the Great leader of the Revolution.
2. Coordinate the execution of orders with the commanders of the other forces to the best of his ability.
3. Report all actions related to duties and responsibilities as stated above.

IV. End

Djakarta, 11 March 1966

 

 

Student Demonstrations
US State Department documents
reveal that Ambassador Marshal Green authorized financial aid to the students.

Ambassador Green’s December 2, 1965 endorsement of a 50 million rupiah covert payment to the “army-inspired but civilian-staffed action group [Kap-Gestapu]… still carrying burden of current repressive efforts targeted against PKI….” The document immediately following, presumably CIA’s response to this proposal from December 3, 1965 (written by William Colby of CIA’s Far East division to the State Department’s William Bundy), was withheld in full from the volume. (pp.379-380)

 

The Events of March 11, 1966

On March 11 the cabinet met at the palace on the square. The topic was again the student demonstrations. Again the students were in the streets in the vicinity of the palace, letting air out of the tires of vehicles, and bringing traffic to a halt. Notably absent was Soeharto, pleading a sore throat. The atmosphere in the room was said to be tense. Sukarno began by calling on his ministers to resign if they were not prepared to follow his leadership. At this point an aide rushed to his side with a message: large numbers of unidentified troops were in the square and were advancing on the palace. Alarmed, Sukarno rushed from the room, followed by Subandrio and Chaerul Saleh, and fled the palace grounds by helicopter.

By early afternoon it was established that Sukarno was at the palace in Bogor. Three major generals of the army– Amir Machmud, Basuki Rachmat, and Andi Muhammad Jusuf–went to Bogor by helicopter to see him. They found Sukarno in the company of Subandrio, Leimena, Chaerul Saleh, and one of Sukarno’s wives, Hartini. Discussions among them went on for some hours. When the talks ended, the generals returned to Jakarta, carrying a short letter signed by Sukarno and addressed to General Soeharto, instructing him “to take all measures considered necessary to guarantee security, calm, and stability of the government and the revolution, and to guarantee the personal safety and authority of the President/Supreme Commander/Great Leader of the Revolution/Mandatory of the MPRS in the interests of the unity of the Republic of Indonesia and to carry out all teaching of the Great Leader of the Revolution.”


Soeharto acted promptly. On March 12, on the president’s behalf, he signed a decree banning the Communist Party of Indonesia. On March 18, having failed to persuade Sukarno to dismiss them, he ordered the arrest of Subandrio and other leftist cabinet members. Soeharto aides were soon referring to the March 11 letter as the Surat Perintah Sebelas Maret (Letter of Instruction of March Eleven) from which was coined the acronym Super-Semar . The acronym gave the letter, and Soeharto, a symbolic tie to one of the most mystical and powerful figures in the Javanese wayang .
For all their ambiguity, the events of the day were powerfully evocative of the forces operating in Jakarta at the time. They also were revealing of the personality of the new chief executive.

 

 

Kepulangan Dewi ke Indonesia bersamaan dengan Supersemar. Tetapi ia belum menyadari arti penting surat itu bagi kekuasaan Bung Karno. Karena itu, ia pun berusaha menjembatani suaminya dengan Soeharto.

Pada tanggal 17 Maret 1966, ia mengundang Soeharto makan bersama di Wisma Yaso. Lalu,

 pada tanggal 20 Maret 1966, ia bermain golf dengan Soeharto.

“Soeharto saat itu menganjurkan Dewi agar mendorong suaminya ke luar negeri untuk istirahat. Saat itulah Dewi baru menyadari kalah,” ungkap Aiko.

.

Ulfa Ilyas

Supersemar document

Supersemar, the Indonesian abbreviation for Surat Perintah Sebelas Maret (Order of March the Eleventh) was a document ostensibly signed by the Indonesian President Sukarno on March 11, 1966, giving the Army commander Lt. Gen. Suharto authority to take whatever measures he “deemed necessary” to restore order in the chaotic situation following the events of the previous September.

 

On September 30, 1965, a group calling itself the 30 September Movement killed six senior Army generals, seized control of the center of Jakarta and issued a number of decrees over Republic of Indonesian Radio. Suharto and his allies defeated the movement, but Sukarno was fatally weakened. The Army accused its long standing rival, the Indonesian Communist Party (PKI) of being behind the “coup attempt” (see Indonesian Civil War). Over the next few months, Suharto and the army seized the initiative, and during a cabinet meeting (which Suharto did not attend), troops without insignia surrounded the presidential palace where the meeting was being held. Sukarno was advised to leave the meeting, and did so, flying to the presidential palace in Bogor, 60km south of Jakarta, by helicopter. Later that afternoon, three Army generals, Maj. Gen. Basuki Rahmat (1921-1969), Minister for Veteran Affairs, Brig. Gen. M Jusuf (1928-2004), Minister for Basic Industry and Brig. Gen. Amirmachmud (1923-1995), Commander of the V/Jaya [Jakarta] Military Area Command, visited Sukarno and came away with the signed Supersemar, which they then presented to Suharto. The next day, Suharto used the powers thus conferred on him to ban the PKI, and on March 18, fifteen Sukarno loyalist ministers were arrested. Suharto changed the composition of the Provisional People’s Consultative Assembly (MPRS),

Akhirnya, pada November 1966, Dewi ke Jepang untuk pemeriksaan kehamilannya. “Tetapi ternyata Presiden (Soekarno) mengharapkan Dewi melahirkan di Jepang,” tambah Aiko.

Atas nasihat dokter, Dewi tinggal di Jepang dan melahirkan disana.

 Ia melahirkan putrinya, Karina Kartika Sari Dewi Soekarno, pada tanggal 17 Maret 1966. Karina sendiri tidak pernah bertemu dengan Soekarno

 

Pada 29 Mei – 1 Juni 1966,

diadakan perundingan antara Menteri Luar Negeri RI Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak di Bangkok atas bantuan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman. Puncak dari semua perundingan adalah ditandatanganinya persetujuan Indonesia dan Malaysia untuk normalisasi hubungan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan itu dikenal dengan Jakarta Accord yang mengakui kedaulatan Malaysia. KOLAGA (Komando Mandala Siaga) mengeluarkan instruksi dengan radiogram tanggal 10 Agustus 1966 No. TSR-26/1966 kepada semua Komando Bawahan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan operasi. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Komando Tempur (Kopur) IV/Mandau adalah menyerukan agar PGRS/PARAKU mengadakan konsolidasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ternyata yang mengikuti seruan tersebut hanya 99 orang, sedangkan sejumlah 739 orang membangkang.[2] AM Hendropriyono, prajurit Para Komando dengan kemampuan di bidang Sandi Yudha pada 1969-1972 di belantara Kalimantan Barat-Sarawak, mengungkapkan:

Ini kita (TNI) melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara dan PGRS di Surabaya, Bogor, dan Bandung. Akhirnya, setelah pergantian pemerintah, Presiden Soeharto memutuskan berdamai dengan Malaysia dan gerilyawan tersebut diminta meletakkan senjata. Karena PGRS tidak menyerah, terpaksa kita sebagai guru harus menghadapi murid dengan bertempur di hutan rimba Kalimantan.”[6]

Tendensi politik anti-komunis serta keinginan untuk berdamai dengan Malaysia-Inggris menempatkan Paraku-PGRS sebagai musuh pemerintah Indonesia dan TNI.[1] Gerakan PGRS / PARAKU yang memiliki dasar ideologi komunis merupakan sumber potensial terhadap munculnya kerawanan sosial politik yang mengancam terhadap eksistensi suatu negara.[7] TNI bersekutu dengan militer Malaysia dan Inggris dalam menumpas Paraku-PGRS, dan memberikan julukan baru bagi Paraku-PGRS, yaitu Gerombolan Tjina Komunis (GTK)[1], sementara pihak Malaysia yang sudah berdamai dengan Indonesia memberi cap ”CT” (Communist Terrorist).[6] Perang antara TNI dengan gerilyawan Paraku-PGRS meletus, salah satunya yang terjadi di Pangkalan Udara Sanggau Ledo, Bengkayang, Kalimantan Barat. Memasuki tahun 1967, operasi penumpasan diintensifkan oleh pemerintah Orde Baru melalui Operasi Sapu Bersih (Saber) I, II, dan III yang digelar sejak April 1967 hingga Desember 1969 dibawah komando Brigadir Jenderal AJ Witono.[1]

Peristiwa Mangkok Merah[sunting]

Pelaksanaan Operasi Saber I tidak memuaskan. Faktor-faktor kegagalan disebabkan kurangnya tenaga tempur, dan pihak PGRS/PARAKU lebih mengenal keadaan medan dan dapat menarik simpati kaum pribumi yaitu suku Dayak setempat. PGRS/PARAKU juga mudah memencar dan menyusup ke dalam masyarakat untuk menghilangkan diri dari pengejaran. Hal itu disebabkan masyarakat dan kampung-kampung Tionghoa tersebar luas sampai daerah pedalaman seluruh Kalimantan Barat.[2] Dalam Operasi Saber, terjadi peristiwa Mangkok Merah pada bulan Oktober-November 1967. Peristiwa Mangkok Merah dipicu oleh terjadinya penculikan dan kekerasan yang dialami Temenggung Dayak di Sanggau Ledo.[1] Bulan Maret 1967, seorang guru orang Dayak ditemukan dibunuh di Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Tanggal 3 September 1967 ada sembilan orang Dayak diculik di Kampung Taum dan baru ditemukan tidak bernyawa oleh masyarakat dan TNI pada tanggal 5 September 1967.[8] TNI mempropagandakan kekerasan itu dilakukan oleh GTK alias Paraku-PGRS. Propaganda diperkuat penemuan sembilan mayat oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang diklaim sebagai mayat tokoh-tokoh Dayak.[1]

Gerakan pembasmian PGRS/PARAKU pada tanggal 14 Oktober 1967 dikenal dengan sebutan “Demonstrasi Suku Dayak”. Gerakan ini kemudian menyebar luas menjadi luapan emosi etnis Dayak, hingga upacara mangkok merah diadakan. Gerakan ini menjadi sentimen rasial dengan mengidentikkan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS/PARAKU dan menjadi korban gerakan demonstrasi. Gerakan ini mengakibatkan pengungsian besar-besaran etnis Tionghoa menuju ke Kota Pontianak, menimbulkan masalah beban pengungsi di kota-kota penampungan, derita psikis yang dialami keluarga korban pembantaian, dan lumpuhnya sirkulasi perdagangan di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Setelah gerakan Suku Dayak, kegiatan-kegiatan PGRS/PARAKU mulai menurun. Tekanan-tekanan Pasukan Indonesia menyebabkan PGRS/PARAKU semakin terjepit. Putusnya jalur logistik dengan mengungsinya ribuan orang Tionghoa menyebabkan banyak anggota PGRS/PARAKU yang menyerahkan diri.[2] Presiden Soeharto, dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1968 malam, secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Suku Dayak di Kalbar yang telah membantu pemerintah menumpas tuntas sisa-sisa gerombolan PGRS/PARAKU di Kalbar.[8]

Status selanjutnya[sunting]

Pada tahun 1974, pecahan fraksi yang dipimpin oleh Bong Kee Chok menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah. Fraksi Bong Kee Chok lebih besar daripada sisanya yang dipimpin oleh Wen Ming Chyuan.

NKCP menurun secara bertahap. Tahun 1989, CIA memperkirakan fraksi tersebut memiliki sekitar 100 pasukan. Akhirnya, tanggal 17 Oktober 1990, NKCP menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah. Beberapa prajurit gerilya selanjutnya hidup sebagai masyarakat biasa.

Paraku dan pelanggaran HAM[sunting]

Kasus Paraku/PGRS didokumentasikan sebagai salah satu pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa pihak menengarai dalam peristiwa ini juga terjadi pembersihan etnis terhadap warga Tionghoa di pedalaman Kalimantan.[9] Dalam buku Tandjoengpoera Berdjoeng, 1977, disebutkan setidaknya ada 27.000 orang mati dibunuh, 101.700 warga mengungsi di Pontianak dan 43.425 orang di antaranya direlokasi di Kabupaten Pontianak.[8]

. Persaingan politik dua kubu PKI dan Angkatan darat tidak bisa menanti untuk didamaikan lagi. Tidak tahu bagaimana kejadiannya secara pasti karena sampai sekarangpun orang masih banyak menyebutnya sebagai misteri. 7 orang jenderal Angkatan darat kedapatan diculik dan dibunuh. Seperti apa yang disampaikan oleh yang empunya cerita…..PKI lah yang dianggap biang keladinya.

Maka sejak tanggal 12 Maret 1966, stelah menerima SP 11 Maret (SUOERSEMAR) dari Soekarno, Jenderal Soeharto Men.Pangad pengganti Jenderal Yani (salah satu korban G30S) mengadakan pembersihan nasional dari anasir PKI dan onderbo

 

and in March 1967

 it voted to strip Sukarno of his powers and appointed Suharto acting president. In 1968, the MPRS removed the word ‘acting’, and Suharto remained in power until toppled by the Indonesian Revolution of 1998.

 
 

 

October 1966
General Suharto – US Ambassador Marshal Green

Marshall Green served as US Ambassador in Indonesia July 26, 1965 – March 25, 1969
and is reported to have provided financing to student organizations involved in
demonstrations against President Sukarno and to be behind the anti- communist actions resulting in the dissolution of the PKI and mass purge of PKI members and sympathizers.
US links with Suharto reportedly date from 1958, the time of the unsuccessful
US government/CIA attempt to remove Sukarno.

With the Supersemar document Suharto took over
US and Western relations improved tremendously
and US investment grew as never before.
Almost overnight the Indonesian government went from being a fierce voice
for cold war neutrality and anti-imperialism to a quiet, compliant partner
of the U.S. world order.

 
 

Friendly Fascism (Excerpt)

As a master diplomat for Washington, among further similar achievements, Green’s track record also includes “direct experience of the CIA-sponsored replacement of President Syngman Rhee by the military regime of Chung Hee Park” when he was a US Foreign Service Officer in Seoul, South Korea, in 1960 (“Ten Years’ Military Terror in Indonesia”, p243).

Rhee resigned because of student-led disorder and Peter Dale Scott suggests that one of Green’s qualifications for the Ambassador’s post in Indonesia in 1965 was his proven ability
at fomenting violent student movements. “Because of the role of students in that eventual military takeover [Park's coup], Green was widely suspected in Indonesia of encouraging
the student activists in the post-coup purge of the PKI” (ibid, p244).

 

Sukarno, the Coup of 1965

The British, Australian and rarely, the Americans treat war like a game of “cricket”, playing war by the rules. However as this collection of reports will show behind the scenes the story is far from “cricket”. The coup that deposed President Sukano from power in Indonesia, contributed to the end of “Confrontation” however the cost in human lives was enormous; as many as two million people may have died with the full knowledge, assistance and gloating of Australia, Britain and the US!

 

End of the Sukarno Era

 

11 Agustus 1966

 Pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta di tanda tangani naskah persetujuan pemulihan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia oleh Wakil PM / Menlu Malaysia Tun Abdul Rozak dan Menteri utama Bidang Politik / Menteri Luar Negri Indonesia Adam Malik. Dengan demikian konfrontasi terhadap Malaysia telah berakhir

 

 

SUKARNO SPEECH

 

 


SUPERSEMAR PALSU
(False Supersemar document)
by A.Pambudi.

Published by Media Pressindo

The document is still surrounded by mystery. Three versions are in circulation.
Why different versions?
In other words, why should there be a Fake Supersemar document?
Have certain parts been covered up?
   
 

MISTERI SUPERSEMAR (The Supersemar Mystery)
By Eros Djarot and others.

Published by Media Kita
Includes interview with Ali Ebram who typed the original document.

Quotes:

Ret. Major General Kemal Idris in reference to Suharto’s non-appearance when summoned
by Sukarno due to illness: “Who says so? I came to his house and he was fit.

General Nasution: Many doubts have been expressed as regards contents of the document.
Was Bung karno willing to surrender his power? No. He wanted to stay in power for life, remain a lifelong president of Indonesia.

   
 

Supersemar, a letter signed by Sukarno 11/3/66 handing over powers to the military, is the document used to justify the New Order. Rumour is strong that Soeharto has never publicized its second page, which lists many conditions on his power. M Jusuf is widely supposed to have the original text.

Jenderal M Jusuf
by Atmadji Sumarkidjo

General Jusuf died 7 September 2004
His biographer states on page 186 that in May 1991 General Jusuf showed him a photocopy of a 2-page document statng “This is is the original text of the 11 March 1966 instruction” .

   
 

H. Maulwi Saelan
Testimony of Tjakrabirawa Vice Commander:
From the 1945 Revolution to the 1965 Coup.

Bung Karno as quoted:

Saelan, percayalah!
Saya yakin nanti sejarah mengungkapkan kebenaran
dan siapa yang sebetulnya benar, Soeharto atau Soekarno.

(Translation:)
Saelan: believe it!
I am convinced that history will reveal the truth
on who was right, Soekarno or Soeharto
.

(Tjakrabirawa: Presidential Palace Guard)

   
 
 

 

Dr. H. Subandrio
Kesaksianku tentang G30S

Dr. Subandrio’s statement reflecting
his knowledge and experience regarding the “Gestapu” affair.

He states that the objective of his writing is :
” to straighten history – to set straight what has commonly been distorted”.
Dr. Subandrio, was Foreign Minister under President Sukarno

NOTE:

Dr. Subandrio was sentenced to death by the Extraordinary Military Court on charges
of being involved in the “30th of September Movement,” although there was no real evidence that Subandrio knew of the coup attempt in advance or played any part in it
(he was in Sumatra at the time). This sentence was afterwards reduced to life imprisonment. He served until 1995, when he was released due to ill health.
He died in Jakarta in 2004.

 

Supersemar

The Supersemar, the Indonesian abbreviation for Surat Perintah Sebelas Maret (Order of March the Eleventh) was a document ostensibly signed by the Indonesian President Sukarno on March 11, 1966, giving the Army commander Lt. Gen. Suharto authority to take whatever measures he “deemed necessary” to restore order in the chaotic situation following the events of the previous September

Background
One version of the documentOn September 30, 1965, a group calling itself the 30 September Movement killed six senior Army generals, seized control of the center of Jakarta and issued a number of decrees over Republic of Indonesia Radio. Suharto and his allies defeated the movement, but Sukarno was fatally weakened. The Army accused its long standing rival, the Indonesian Communist Party (PKI), of being behind the “coup attempt” (see Indonesian Civil War). Over the next few months, Suharto and the army seized the initiative, and during a cabinet meeting (which Suharto did not attend), troops without insignia surrounded the presidential palace where the meeting was being held. Sukarno was advised to leave the meeting, and did so, flying to the presidential palace in Bogor, 60km south of Jakarta, by helicopter. Later that afternoon, three Army generals, Maj. Gen. Basuki Rahmat (1921-1969), Minister for Veteran Affairs, Brig. Gen. M Jusuf (1928-2004), Minister for Basic Industry and Brig. Gen. Amirmachmud (1923-1995), Commander of the V/Jaya [Jakarta] Military Area Command, visited Sukarno and came away with the signed Supersemar, which they then presented to Suharto. The next day, Suharto used the powers thus conferred on him to ban the PKI, and on March 18, fifteen Sukarno loyalist ministers were arrested. Suharto changed the composition of the Provisional People’s Consultative Assembly (MPRS), and in March 1967 it voted to strip Sukarno of his powers and appointed Suharto acting president. In 1968, the MPRS removed the word ‘acting’, and Suharto remained in power until toppled by the Indonesian Revolution of 1998 (Riklef 1982).

The Document
The Supersemar itself is a simple document of less than 200 words. It reads as follows:

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ORDER

I. Considering
1.1 The current state of the Revolution, together with the national and international political situation
1.2 The Order of the Day of the Supreme Commander of the Armed Forces/President/Supreme Commander of the Revolution dated 8 March 1966

II. Taking into account
2.1 The need for calm and stability of the Government and the progress of the Revolution
2.2 The need for a guarantee of integrity of the Great Leader of the Revolution, [the Armed Forces] and the People to preserve the leadership and obligations of the President/Supreme Commander/Supreme Commander of the Revolution and his teachings

III. Decides/Orders
LIEUTENANT GENERAL SOEHARTO, MINISTER/ARMY COMMANDER
To: In the name of the President/Supreme Commander/Great Leader of the Revolution
1. Take all measures deemed necessary to guarantee security and calm as well as the stability of the progress of the Revolution, as well as to guarantee the personal safety and authority of the leadership of the President/Supreme Commander/Great Leader of the Revolution/holder of the Mandate of the [Provisional People's Consultative Assembly] for the sake of the integrity of the Nation and State of the Republic of Indonesia, and to resolutely implement all the teachings of the Great leader of the Revolution.
2. Coordinate the execution of orders with the commanders of the other forces to the best of his ability.
3. Report all actions related to duties and responsibilities as stated above.

IV. Ends

Djakarta, 11 March 1966

PRESIDENT/SUPREME COMMANDER/GREAT LEADER OF THE REVOLUTION/HOLDER OF THE MANDATE OF THE [PROVISIONAL PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY]

[signed]
SUKARNO

(Sekretariat Negara (1985), translated by the author)


Controversy

The Circumstances Surrounding the Signing of the Supersemar
Indonesians usually end documents with the place the document was signed and the date.
Given that the Supersemar was supposedly signed in Bogor, it is odd that the Supersemar is signed “Djakarta”. In his account of the
events of March 1966, Hanafi (1999), close friend of Sukarno and ambassador to Cuba says that he went to Bogor on March 12 and met with Sukarno. He says that Sukarno told him Suharto had sent three generals with a document they had already prepared for him to sign. He says that Sukarno felt he had to sign it because he was in a tight spot, but that the generals had promised to defend Sukarno and that the order would not be misused. However, Martoidjojo (1999), the commander of the presidential bodyguard, who went with Sukarno in the helicopter to Bogor, says that the Supersemar was typed in Bogor by Sukarno’s adjutant and military secretary, Brig. Gen. Mochammed Sabur (? -1972). Djamaluddin (1998) corroborates this.

The wording of the Supersemar itself could be read as a threat, namely the section reading “to guarantee the personal safety and authority of the leadership of Sukarno. However, in 1998, accusations appeared (reported in Center of Information Analysis (1999) of an even more direct threat, namely that two members of the presidential guard had seen Gen. M. Jusuf and Gen M. Panggabean (1922-2000), second assistant to the Army minister, pointed their pistols at Sukarno. M. Jusuf and others have denied this, and that Panggabean was even present. They called into doubt the credibility of key parts of the accusations, and said it was impossible for the two men to be so close to the president at the time.

The Disappearance of the Original
One of the most obvious oddities regarding the Supersemar is that the original document can no longer be traced. Although Indonesia was in a fairly chaotic state at the time, it is surprising that more care was not taken to preserve a document that school history books cite as the legitimization of Suharto’s ensuing actions. After all, the original document of the Indonesian Declaration of Independence is still preserved.

The Existence of Multiple Versions
Signatures of Sukarno on the four versionsOne of the publications to appear since the fall of Suharto alleges that there were several versions of the Supersemar (Center for Information Analysis 1999). Even before the fall of Suharto, an official publication commemorating 30 years of Indonesian independence reproduced one version of Supersemar, while an officially sanctioned high school history textbook featured a different version (Sekretariat Negara March 1985, Chaniago et al 1997).

In 2005, there was an exhibition at Jakarta’s Satriamandala Military Museum (home of the Indonesian Military History Center). Among the exhibits were fairly poor quality photocopies of no less than four versions of the Supersemar. The text is substantially the same, but there are differences in layout, letter heading and, most importantly, of Sukarno’s signature.

The differences in the texts are as follows:
In two versions, there is a missing plural marker after the word “force” (Angkatan) in section III, paragraph 2
In the same two versions, there is an extra definite article marker after the word “responsibilities” (tanggung-djawab”) in section III paragraph 3
One version runs to two pages, whereas the other versions are all on the one page.
The differences in the signatures are less clear, given the poor quality of some of the photocopies, but there are a number of features that are inconsistent. For example one signature, in the version used in the official account ( Sekretariat Negara March 1985) lacks the characteristic dot-and-horizontal-line after the word “Soekarno”. There are also minor differences in the proximity and shapes of the letters, although some of these may be artifacts of the camera angle and the poor quality of the photocopying. Interestingly, in all the versions, the president’s signature appears to read “Soekarno”, whereas the typed name underneath is spelled “Sukarno”.

The Order of March 13
According to
Hanafi (1999), in his discussions with Sukarno at the Bogor Palace on March 12, Sukarno was angry that the Supersemar had been used to ban the PKI, as it was the prerogative of the president to ban political parties. He said he had asked Third Deputy Prime Minister Leimena (1905-1977) to take a written order to Suharto, and that he would wait to see what Suharto’s reaction was – whether he would obey it or not. He asked Hanafi to help Third Deputy Prime Minister Chaerul Saleh (1916-1967) and First Deputy Prime Minister Subandrio (1914-2004). The two men showed Hanafi the “Order of March 13″, which stated that the Order of March 11 was technical and administrative in nature, not political, warned General Suharto that he was not to take any actions outside the scope of the order and asked Suharto to report to the president at the palace. Saleh planned to make copies of the order and distribute them to loyal members of the palace guard and to Sukarno’s young followers. Hanafi says 5,000 copies were made, and that he took a few back to Jakarta with him, but he does not know what happened to the others.

In their official biography of Suharto, Dwipayana and Sjamsuddin (1991) also say that Sukarno questioned Suharto’s use of the Supersemar and sent Leimena to ask Suharto to take responsibility for his actions. Saelan (2001) says Suharto ignored the order, and Hanafi says that Suharto sent a message back via Leimena, who returned to Bogor later that evening, saying he would take responsibility for his actions, and that he was unable to come to Bogor as he was due to attend a meeting of all the military commanders at 11am the following day, to which he invited Sukarno. Incidentally, Hanafi is ambiguous as to the dates in his account, as he says he was in Bogor on March 12, but the “correction” to the Supersemar was known as the Order of March 13.

Note on Spelling
In 1970, Indonesian and Malaysia agreed on a common spelling system for their languages., the EYD (Perfected Spelling) As a result, there are two or more versions of many of the names mentioned above. For example, “Jusuf” is spelled “Joesoef” in Bachtiar (1988). The modern spelling would be “Yusuf”. The convention is wherever possible to use the spelling the person him/herself used, but this is not always possible to determine. I have tried to use the original spellings in this article while striving for consistency. Incidentally, the old spelling of “Jakarta” as “Djakarta” was used in all the versions of the Supersemar.

 

Supersemar

Date: 7 April 1994
Byline: Nazir Amin
Original title: Reading the general’s face <Menunggu firasat sang
jenderal>
Abridged

Supersemar, a letter signed by Sukarno 11/3/66 handing over powers to the military, is the document used to justify the
New Order. Rumour is strong that Soeharto has never publicized its second page, which lists many conditions on his power. M Jusuf is widely supposed to have the original text.

Gen (ret) M Jusuf, at an Abri public gathering in Ujung Pandang 26/3, went close to exposing the secret of the
“sacred document” . Supersemar. He suggested he would publish the full text in his memoirs, and that it was important not a comma or full stop be changed to suit personal interests. “I don’t like that. But in reality… That’s why I’ve never talked about it”, he said suggestively. “Once the President came to me. Jusuf, that what’s its name, give it to the Secretary of State so we can make a book out of it. No! That’s my personal right. Let me be the one to make the book. Otherwise who will read it later on, read my memoirs. When is it coming out? Whether it comes out or not is
none of your business! That’s my business!”.

Secretary of State Moerdiono has publicly called for the document to be given to him.
On 28/3./1994 Jusuf denied categorically on national television that he had the document.

Editor’s Note:
General Jusuf died 7 September 2004
His biography mentions that the original signed document consisted of 2 pages (page 186)

 
 
   

 


“I recruited and ran Adam Malik,” McAvoy said in an interview in 2005. “He was the highest-ranking Indonesian we ever recruited.” A mutual friend had introduced them, vouching for McAvoy; the go between was a Japanese businessman in Jakarta and a former member of Japan ‘s communist party.

After Malik’s recruitment, the CIA won approval for a stepped-up program of covert action to drive a political wedge between the left and the right in Indonesia .

 

LEGACY OF ASHES: THE HISTORY OF THE CIA
by Tim Weiner,
Winner of the Pulitzer Prize

For the last sixty years, the CIA has managed to maintain a formidable reputation in spite of its terrible record, burying its blunders in top-secret archives. Its mission was to know the world. When it did not succeed, it set out to change the world. Its failures have handed us, in the words of President Eisenhower, “a legacy of ashes.”

Now Pulitzer Prize–winning author Tim Weiner offers the first definitive history of the CIA—and everything is on the record. LEGACY OF ASHES is based on more than 50,000 documents, primarily from the archives of the CIA itself, and hundreds of interviews with CIA veterans, including ten Directors of Central Intelligence. It takes the CIA from its creation after World War II, through its battles in the cold war and the war on terror, to its near-collapse after 9/ll.

Tim Weiner’s past work on the CIA and American intelligence was hailed as “impressively reported” and “immensely entertaining” in The New York Times. The Wall Street Journal called it “truly extraordinary . . . the best book ever written on a case of espionage.” Here is the hidden history of the CIA: why eleven presidents and three generations of CIA officers have been unable to understand the world; why nearly every CIA director has left the agency in worse shape than he found it; and how these failures have profoundly jeopardized our national security.

Pages related to Indonesia: 259 – 262

“WE ONLY RODE THE WAVES ASHORE”

The CIA had warned the White House that a loss of American influence in Indonesia would make victory in Vietnam meaningless.
The agency was working hard to find a new leader for the world’s most populous Muslim nation.
Then, on the night of October 1, 1965, a political earthquake struck Seven years after the CIA tried to overthrow him, President Sukarno of Indonesia secretly launched what appeared to be
a coup against his own government.

“WE ONLY RODE THE WAVES ASHORE”

The CIA had warned the White House that a loss of American influence in Indonesia would make victory in Vietnam meaningless. The agency was working hard to find a new leader for the world’s most populous Muslim nation.

Then, on the night of October 1, 1965, a political earthquake struck Seven years after the CIA tried to overthrow him, President Sukarno of Indonesia secretly launched what appeared to be a coup against his own government.

After two decades in power, Sukarno, his health and his judgment failing, had sought to shore up his rule by allying himself with the Indonesian Communist Party, the PKI. The party had grown in strength, winning recruits with ceaseless reminders of the CIA’s assaults on the nation’s sovereignty. It was now the world’s largest communist organization outside Russia and China , with 3.5 million nominal members.

Sukarno’s lurch to the left proved a fatal mistake. At least five generals were assassinated that night, including the army chief of staff. The state-run radio announced that a revolutionary council had taken over to protect the president and the nation from the CIA. The station in Jakarta had few friends within the army or the government.

It had precisely one well-situated agent: Adam Malik, a fortyeight-year- old disillusioned ex-Marxist who had served as Sukarno’s ambassador to Moscow and his minister of trade. After a permanent falling-out with his president in 1964, Malik had met up with the CIA’s Clyde McAvoy at a Jakarta safe house. McAvoy was the covert operator who a decade before had helped recruit the future prime minister of Japan , and he had come to Indonesia with orders to penetrate the PKI and the Sukarno government.

“I recruited and ran Adam Malik,” McAvoy said in an interview in 2005. “He was the highest-ranking Indonesian we ever recruited.” A mutual friend had introduced them, vouching for McAvoy; the go between was a Japanese businessman in Jakarta and a former member of Japan ‘s communist party.

After Malik’s recruitment, the CIA won approval for a stepped-up program of covert action to drive a political wedge between the left and the right in Indonesia .
Then, in a few terrifying weeks in October 1965, the Indonesian state split in two. The CIA worked to consolidate a shadow government, a troika composed of Adam Malik, the ruling sultan of central Java, and an army major general named Suharto. Malik used his relationship with the CIA to set up a series of secret meetings with the new American ambassador in Indonesia , Marshall Green. The ambassador said he met Adam Malik “in a clandestine setting” and obtained “a very clear idea of what Suharto thought and what Malik thought and what they were proposing to do” to rid Indonesia of communism through the new political movement they led, the Kap-Gestapu.

“I ordered that all 14 of the walkie-talkies we had in the Embassy for emergency communications be handed over to Suharto,” Ambassador Green said. “This provided additional internal security for him and his own top officers”—and a way for the CIA to monitor what they were doing. “I reported this to Washington and received a most gratifying telegram back from Bill Bundy,” the assistant secretary of state for the Far East, and Green’s good friend of thirty years from their days together at Groton. In mid-October 1965, Malik sent an aide to the home of the American embassy’s senior political officer, Bob Martens, who had served in Moscow while Malik was the Indonesian envoy. Martens gave the emissary an unclassified list of sixty-seven PKI leaders, a roster he had compiled out of communist press clippings. “It was certainly not a death list,” Martens said. “It was a means for the non-communists that were basically fighting for their lives—remember, the outcome of a life-and-death struggle between the communists and non-communists was still in doubt—to know the organization of the other side.”

Two weeks later, Ambassador Green and the CIA station chief in Jakarta , Hugh Tovar, began receiving secondhand reports of killings and atrocities in eastern and central Java, where thousands of people were being slaughtered by civilian shock troops with the blessings of General Suharto. McGeorge Bundy and his brother Bill resolved that Suharto and the Kap-Gestapu deserved American support. Ambassador Green warned them that the aid could not come through the Pentagon or the State Department. It could not be successfully concealed; the political risks were too great. The three old Grotonians—the ambassador, the national security adviser, and the assistant secretary of state for the Far East—agreed that the money had to be handled by the CIA.

They agreed to support the Indonesian army in the form of $500,000 of medical supplies to be shipped through the CIA, with the understanding that the army would sell the goods for cash, and provisionally approved a shipment of sophisticated communications equipment to Indonesian army leaders.

 


Ambassador Green, after conferring with the CIA’s Hugh Tovar, sent a cable to Bill Bundy recommending a substantial payment for Adam Malik:

This is to confirm my earlier concurrence that we provide Malik with fifty million rupiahs [roughly $10,000] for me activities of the Kap-Gestapu movement. This army-inspired but civilian staffed action group is still carrying burden of current repressive efforts. . . . Our willingness to assist him in this manner will, I think, represent in Malik’s mind our endorsement of his present role in the army’s anti-PKI efforts, and will promote good cooperating relations between him and the army. The chances of detection or subsequent revelation of our support in this instance are as minimal as any black bag operation can be.

A great wave of violence began rising in Indonesia . General Suharto and the Kap-Gestapu massacred a multitude. Ambassador Green later told Vice President Hubert H. Humphrey, in a conversation at the vice president’s office in the U.S. Capitol, that “300,000 to 400,000 people were slain” in “a blood bath.” The vice president mentioned that he had known Adam Malik for many years, and the ambassador praised him as “one of the cleverest men he had ever met.”

Malik was installed as foreign minister, and he was invited to spend twenty minutes with the president of the United States in the Oval Office. They spent most of their time talking about Vietnam .. At the end of their discussion, Lyndon Johnson said he was watching developments in Indonesia with the greatest interest, and he extended his best wishes to Malik and Suharto..

With the backing of the United States, Malik later served as the president of the General Assembly of the United Nations. Ambassador Green revised his guess of the death toll in Indonesia in a secret session of the Senate Foreign Relations Committee. “I think we would up that estimate to perhaps close to 500,000 people,” he said in testimony declassified in March 2007. “Of course, nobody knows. We merely judge it by whole villages that have been depopulated. “

The chairman, Senator J. William Fulbright of Arkansas , put the next question simply and directly.
“We were involved in the coup?” he asked. “No, sir,” said Ambassador Green.
“Were we involved in the previous attempt at a coup?” said the senator.
“No,” said the ambassador. “I don’t think so.”
“CIA played no part in it?” asked Fulbright.
“You mean 1958?” said Green. The agency had run that coup, of course, from the bungled beginning to the bitter end. “I am afraid I cannot answer,” the ambassador said. “I don’t know for sure what happened.”

A perilous moment, veering close to the edge of a disastrous operation and its deadly consequences— but the senator let it pass. “You don’t know whether CIA was involved or not,” Fulbright said. “And we were not involved in this coup.”
“No sir,” said the ambassador. “Definitely not.”

More than one million political prisoners were jailed by the new regime. Some stayed in prison for decades. Some died there. Indonesia remained a military dictatorship for the rest of the cold war. The consequences of the repression resound to this day.

1968
Foreign Minister Adam Malik says that Indonesia will make an independent foreign policy, but one friendly with the USA.

March 21 Suharto wins Presidential election in the Assembly (MPR). Muslim members of the Assembly try to bring up the issue of the Jakarta Charter and measures against “religious conversions”, but Armed Forces members of the Assembly cut off debate.

 

 

The United States has denied for forty years that it had anything to do
with the slaughter carried out in the name of anticommunism in Indonesia .

“We didn’t create the waves,” said Marshall Green.
“We only rode the waves ashore.”

 

Reflecting on Fallen Presidents: Indonesia

Excerpt

March 11, 1966, was a turning point in Indonesia’s history. It was the day the late president Sukarno issued an order, later known as Supersemar (Surat Perintah 11 Maret, or the March 11 Order) to Soeharto, then a major general.

The primary significance of the Supersemar is that it was used by Soeharto as the basis of the establishment of what he called “The New Order” to replace the “Old Order”, which referred to the era of “Guided Democracy” under Sukarno.

The rationale for the change, as Soeharto stated in his first “State of the Union Address” as acting president in 1967, was that Sukarno’s Old Order had been a deviation and betrayal of the 1945 Constitution, particularly the ideology of Pancasila (five principles) embodied in its Preamble, and Soeharto’s New Order was meant to be a “total correction” of that deviation, for his New Order would be based on a “pure and consistent” implementation of Pancasila, whatever that meant.

Yet, Supersemar has been full of mystery. Until now nobody knows, perhaps except Soeharto himself, where the original order is. Three generals — Basuki Rachmat, Amir Mahmud and M. Yusuf, all dead now, were Soeharto’s messengers to see Sukarno in Bogor to receive the order. The first died in 1967 of a heart attack. The other two died much later, both taking the secret to their graves.

 

Supersemar Decree Vanishes!
From: apakabar@igc.apc.org
Date: Tue Mar 12 1991 – 12:29:00 EST

——————————————————————————–
Source: Kyodo. Date: 11 March 91. Story Type: News. Original
Language: English. Dateline: Jakarta. Byline: None. Text:

Abridged. Brief Remark:
“Supersemar” is the “11 March Order” which Soeharto reportedly extracted from Soekarno and then interpreted to assume virtual full powers executive power in 1966.
How Soeharto managed to get several generals to induce Soekarno to sign the decree has long been cloaked in controversy and mystery. The full story has yet to be revealed. Perhaps current State Audit Board head and former
ABRI Commander/Defense and Security Minister Gen. (Ret.) M. Jusuf knows the secrets.

Editor’s Note: General M. Jusuf died without revealing any information on the subject.

CRUCIAL DECREE GIVING SUHARTO POWER MISSING

A controversial presidential decree issued in March 1966 which helped catapult Suharto to power is missing, raising doubts about the legitimacy of his authority, the independent Media Indonesia daily newspaper reported Monday.
The paper said State Secretary Murdiono admitted for the first time that the government was unable to locate the original decree issued by then President Sukarno on March 11, 1966, granting broad political power to Suharto, then army chief of staff. The decree, issued amid widespread anti-Sukarno student unrest, has been widely viewed by historians as having allowed Suharto to crush the political opposition and stage a “bloodless coup.”
Suharto, who turns 70 this year, was inaugurated as president in 1968. His current term expires in March 1993.
While Murdiono said misplacing such a key document was understandable given the chaotic circumstances of the time, one diplomat said the report could be used by the opposition to call Suharto’s political legitimacy into question.
Political observers believe the report could be politically embarrassing and indicate that Suharto’s authority is already on the decline. The aging leader has not yet announced whether he will seek a sixth five-year term as president.
Mainstream textbooks and popular history publications on modern Indonesia have typically presented the contents of the decree as being beyond dispute. “People opposed to Suharto may now be better able to claim that the use of the decree was expanded beyond its original intention,” said one diplomat

 

Reflections on fall of Sukarno, and the rise of Suharto
Jakarta Post – March 14, 2006

J. Soedjati Djiwandono, Jakarta – Scanning the print media around March 11, it was clear that few, if any, remembered, or perhaps most just ignored or could not care less, what happened on March 11 in 1966. During the 32 years of the New Order regime under Soeharto, March 11 was regarded as sacred.

Several important national occasions were later held on that date, such as the beginning session of the People’s Consultative Assembly (MPR), the supreme governing body of the republic, according to the 1945 Constitution, until the onset of the “era of reform” after the resignation of Soeharto in 1998.

March 11, 1966, was a turning point in Indonesia’s history. It was the day the late president Sukarno issued an order, later known as Supersemar (Surat Perintah 11 Maret, or the March 11 Order) to Soeharto, then a major general.
The primary significance of the Supersemar is that it was used by Soeharto as the basis of the establishment of what he called “The New Order” to replace the “Old Order”, which referred to the era of “Guided Democracy” under Sukarno.

The rationale for the change, as Soeharto stated in his first “State of the Union Address” as acting president in 1967, was that Sukarno’s Old Order had been a deviation and betrayal of the 1945 Constitution, particularly the ideology of Pancasila (five principles) embodied in its Preamble, and Soeharto’s New Order was meant to be a “total correction” of that deviation, for his New Order would be based on a “pure and consistent” implementation of Pancasila, whatever that meant.

Yet, Supersemar has been full of mystery. Until now nobody knows, perhaps except Soeharto himself, where the original order is. Three generals – Basuki Rachmat, Amir Mahmud and M. Yusuf, all dead now, were Soeharto’s messengers to see Sukarno in Bogor to receive the order. The first died in 1967 of a heart attack. The other two died much later, both taking the secret to their graves.

Some time after the resignation of Soeharto in 1998, however, a TV station rebroadcast Sukarno’s speech about the March 11 order. This proved the existence of Supersemar. The most important part of Sukarno’s usual fiery speech was his emphasis that the March 11 order was “not a transfer of authority”. In fact, he said “poverty” instead of “authority”, but he immediately corrected his slip of the tongue.
In other words, Soeharto clearly interpreted the order to his own advantage, in the interest of power. That interpretation was sustained by having Supersemar firmly entrenched in a decision by the powerful MPR (then the provisional MPRS), especially considering that the 1945 Constitution provided no mechanisms for judicial reviews or the separation of powers with an effective system of checks and balances. Indeed, in the face of a student demonstration (if I remember correctly, against the Taman Mini Indonesia Indah project in 1972), Soeharto threatened to use the power of supersemar.

A huge number of articles and books have been published over the years since the Gestapu, the Indonesian acronym for the “September 30 Movement”. Scholars and journalists across the world have analyzed and attempted to understand the Gestapu, its aims, the forces behind it, and other aspects. Yet so many questions remain to be answered, and perhaps will remain unanswered.
From the dozens of books and articles that I have perused over the years, perhaps all I can say is some may be closer to the truth than others. After all, the “truth” of an affair such as the Gestapu may be too complex to understand completely. Using an article by W.F. Wertheim,
Soeharto and the Untung Coup: The missing link in Journal of Contemporary Asia,
vol. 1 and 2, winter 1970, as a starting point for her analysis, a PhD thesis later published by Nawaz B Mody of Bombay University, Indonesia under Soeharto (1987) is probably, I believe, as close to the truth as anyone has gotten.

Yet what is the “truth” of anything, anyway? What sounds logical, coherent and sensible may not be true, while what is true may not sound logical, coherent and sensible, particularly in the circumstances prevailing in Indonesia at the time of the complex Gestapu affair.
One of the most recent books was by Antonie C.A. Dake, Berkas- berkas Soekarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan (2005), which while using a large number of ideas and facts from lots of largely secondary sources, does not come to any conclusion. Yet all the ideas and facts may help change previous conclusions, which may in the end result in a better understanding of what happened around the Gestapu in 1965.

First, the Gestapu was not really a coup d’etat, because Sukarno, a dictatorial ruler, remained in control. It was ridiculous that for some time he was suspected of being involved in the “coup d’etat”. It was, indeed, a struggle for power, involving not just two, but at least three “centers of powers”: Sukarno, the Army, or particularly a group of Army generals, and the Indonesian Communist Party (PKI).

There might have been a fourth “center” of power, a question that remains to be answered. Will it ever be answered? There is no need for elaboration here. However, for those interested, Prof. Nawaz B. Mody, among others, is trying to provide the answer, supported by, among other sources, the memoirs of Sukarno’s close aides Dr. Soebandrio and Omar Dhani, who have made allusions to that effect.

[The writer, a political analyst, received his PhD from The London School of Economics and Political Science.]


Supersemar dan Kisah Tak Tertutur

Tjipta Lesmana

Pelaku utama terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 berjumlah sembilan orang, yaitu Bung Karno, Soebandrio, Chairul Saleh, Leimena, Sabur, Soeharto, dan trio utusan Soeharto, yaitu M Jusuf, Amir Machmud, serta Basoeki Rahmat. Kesembilan pelaku tersebut bisa dibagi ke dalam dua kelompok, kubu Soekarno dan kubu Soeharto.

Pelaku kubu Soekarno tidak pernah memberi kesaksian sebab mulut mereka sejak awal disumpal rapat-rapat. Hingga awal tahun 1970-an, mereka sudah mati semua, kecuali Soebandrio yang masih dikurung dalam tahanan. Dari kubu Soeharto, saat itu Basoeki juga sudah berpulang, tinggal tiga orang tersisa (Soeharto, Amir, dan Jusuf). Dari mulut ketiga saksi kunci ini sering terlontar kesaksian yang bertentangan.

Ketika memperingati lima tahun Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) di Jakarta pada tahun 1971, Soeharto mengaku dialah yang sebenarnya menjadi penggagas Supersemar. Namun, menurut Amir Machmud (alm) dalam bukunya, Supersemar: Tonggak Sejarah Perjoangan Orde Baru (1985), inisiator Supersemar adalah Jusuf; sedangkan Basoeki mengklaim dirinya sebagai inisiator (Basoeki Rahmat dan Supersemar, 1998).

Menurut Jusuf, dari Bogor, rombongan ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim. Namun, menurut Amir, mereka langsung ke Markas Kostrad.

Kudeta konstitusional

Soal inisiator menjadi penting guna menjawab, Benarkah Supersemar suatu aksi kudeta konstitusional Soeharto terhadap kekuasaan Soekarno? Menurut sebuah dokumen Departemen Luar Negeri Inggris, PRO FO No 371/181457, pada 2-3 November 1965 Brigjen Sukendro (orang dekat Soeharto) mengadakan pembicaraan rahasia di Bangkok dengan Dato Ghazali Shafie, petinggi Kementerian Luar Negeri Malaysia, mengenai penghentian konfrontasi Indonesia. Saat itu Sukendro menjelaskan, Angkatan Darat perlu waktu enam bulan untuk mengonsolidasi kekuatan politiknya.

Menarik disimak kesaksian Amir Machmud. Menjelang penandatanganan surat perintah (SP), Sabur memberi tahu Bung Karno (BK), Secara teknis administratif, Pak, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena permulaan kalimat pada halaman kedua tidak tercantum pada bagian bawah halaman pertama.

Soekarno kaget, lalu memandangi ketiga jenderal itu. Sebelum BK berkomentar, Amir angkat bicara, Buat apa persoalan teknis-teknisan itu? Ini kan dalam revolusi. Kita ini semua sudah menjadi saksi-saksinya! (Kompas, 15/3/1971).

Dari Bogor, ketiga jenderal kembali ke Jakarta dengan mobil. Baru sampai di Jembatan Satu Duit (Bogor), Amir meminjam SP itu dari tangan Basoeki. Dengan bantuan lampu senter, Amir membacanya kata per kata. Lho, Pak, ini kan penyerahan kekuasaan kepada Pak Harto? Amir sedikit berteriak. Jusuf dan Basoeki menjawab, Ya, ya, penyerahan kekuasaan….

Pertanyaan kita, begitu bodohkah BK plus ketiga Waperdamnya? Bukankah draf SP semula diperlihatkan kepada ketiga Waperdam untuk dikoreksi dan memang di sana-sini dicoret oleh Soebandrio? Sebagai seorang diplomat ulung, Soebandrio pasti tahu, SP yang baru saja diteken Presiden bukan berisi transfer of authority, tetapi hanya delegation of authority.

Tutup mulut

Semua orang dari kubu Soeharto kini sudah mati, kecuali Soeharto. Pada tahun 1995, tiba-tiba dokumen asli Supersemar dinyatakan hilang. Jusuf seperti hendak dikambinghitamkan sebagai orang yang memegang naskah asli. Lalu, pada tahun 2000 terembus isu, Jusuf telah menyerahkan naskah asli kepada Jenderal Feisal Tanjung. Berita itu ditepis Jusuf. Timbul desakan agar ia bicara jujur seputar Supersemar agar bangsa tidak terbebani oleh kebohongan dan kebingungan. Sayang, Jusuf tutup mulut. Isu pun beredar, menurut sanak keluarga Jusuf, rahasia Supersemar baru akan dibuka setelah Jusuf meninggal.

Benarkah naskah asli Supersemar hilang? Atau dihilangkan? Jika sengaja dihilangkan, apa motifnya? Roeslan Abdulgani (almarhum) pernah menyatakan keyakinannya, isi Supersemar yang beredar di Indonesia selama puluhan tahun itu berbeda dengan naskah asli. Bisa saja yang asli sesungguhnya berisi delegation of authority; sedangkan yang palsu yang beredar kini adalah transfer of authority. Teori ini bukan mengada-ada.

Kita tahu, tindakan pertama yang diambil Pak Harto beberapa jam setelah menerima Supersemar ialah mengeluarkan SK Presiden/PANGTI ABRI/Mandataris MPRS/PBR No 1/3/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). BK terkejut dan marah. Ia menilai tindakan Soeharto ngawur dan bertentangan dengan isi dan jiwa Supersemar. Maka, BK memerintahkan Leimena ke Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto. Trio Jusuf-Basoeki- Amir dipanggil ke Istana Bogor. Di sana Presiden menumpahkan amarahnya, Kamu nyeleweng! Kamu bikin laporan salah kepada Soeharto!

Sehari setelah kejadian di Bogor itu, Soekarno mengeluarkan SP 13 Maret 1966 yang intinya mencabut kembali Supersemar. Hanafi, mantan Duta Besar RI di Kuba, mengaku memperbanyak dokumen itu sejumlah 5.000 eksemplar untuk dibagikan kepada para pendukung BK. BK mengutus Leimena dan Brigjen Hartono (Komandan KKO) untuk menyerahkan SP 13 Maret 1966 kepada Soeharto. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Soeharto tak menggubris perintah kedua ini. Sampaikan kepada Presiden, segala tindakan yang saya ambil adalah tanggung jawab saya sendiri!

Dokumen Departemen Luar Negeri Inggris memberi kesaksian berbeda antara Basoeki, Amir, dan Jusuf, kemarahan BK atas tindakan Soeharto membubarkan PKI, keluarnya SP 13 Maret 1966, dan kabar tentang raibnya naskah asli Supersemar.

Lalu, masih adakah kisah tak tertutur (the untold story) yang disingkap M Jusuf dalam biografi Jenderal M Jusuf, Panglima Para Prajurit yang diluncurkan semalam di Jakarta? Saya ragu. Orang kita, tampaknya, sudah terbiasa untuk tidak mau bersikap jujur terhadap sejarahnya sendiri!

 Reflecting on Fallen Presidents: Indonesia
By Wombat | March 15th, 2006
Presidents in Indonesia come and go like summer and winter.
In The Opinion, J. Soedjata Djiwandono reflects on two presidents – Sukarno and Soeharto.

Reflections on fall of Sukarno, and the rise of Soeharto
J. Soedjati Djiwandono, Jakarta

Scanning the print media around March 11, it was clear that few, if any, remembered, or perhaps most just ignored or could not care less, what happened on March 11 in 1966.
During the 32 years of the New Order regime under Soeharto, March 11 was regarded as sacred.

Several important national occasions were later held on that date, such as the beginning session of the People’s Consultative Assembly (MPR), the supreme governing body of the republic, according to the 1945 Constitution, until the onset of the “era of reform” after the resignation of Soeharto in 1998.

 


Bogor Palace

 

M. Jusuf, Basuki rRchmat, Amir Machmud


March 11, 1966, was a turning point in Indonesia’s history. It was the day the late president Sukarno issued an order, later known as Supersemar (Surat Perintah 11 Maret, or the March 11 Order) to Soeharto, then a major general.

The primary significance of the Supersemar is that it was used by Soeharto as the basis of the establishment of what he called “The New Order” to replace the “Old Order”, which referred to the era of “Guided Democracy” under Sukarno.

The rationale for the change, as Soeharto stated in his first “State of the Union Address” as acting president in 1967, was that Sukarno’s Old Order had been a deviation and betrayal of the 1945 Constitution, particularly the ideology of Pancasila (five principles) embodied in its Preamble, and Soeharto’s New Order was meant to be a “total correction” of that deviation, for his New Order would be based on a “pure and consistent” implementation of Pancasila, whatever that meant.

Yet, Supersemar has been full of mystery. Until now nobody knows, perhaps except Soeharto himself, where the original order is. Three generals — Basuki Rachmat, Amir Mahmud and M. Yusuf, all dead now, were Soeharto’s messengers to see Sukarno in Bogor to receive the order. The first died in 1967 of a heart attack. The other two died much later, both taking the secret to their graves.

Some time after the resignation of Soeharto in 1998, however, a TV station rebroadcast Sukarno’s speech about the
March 11 order. This proved the existence of Supersemar. The most important part of Sukarno’s usual fiery speech was his emphasis that the March 11 order was “not a transfer of authority”. In fact, he said “poverty” instead of “authority”, but he immediately corrected his slip of the tongue.

In other words, Soeharto clearly interpreted the order to his own advantage, in the interest of power. That interpretation was sustained by having Supersemar firmly entrenched in a decision by the powerful MPR (then the provisional MPRS), especially considering that the 1945 Constitution provided no mechanisms for judicial reviews or the separation of powers with an effective system of checks and balances. Indeed, in the face of a student demonstration (if I remember correctly, against the Taman Mini Indonesia Indah project in 1972), Soeharto threatened to use the power of supersemar.

A huge number of articles and books have been published over the years since the Gestapu, the Indonesian acronym for the “September 30 Movement”. Scholars and journalists across the world have analyzed and attempted to understand the Gestapu, its aims, the forces behind it, and other aspects. Yet so many questions remain to be answered, and perhaps will remain unanswered.

From the dozens of books and articles that I have perused over the years, perhaps all I can say is some may be closer to the truth than others. After all, the “truth” of an affair such as the Gestapu may be too complex to understand completely. Using an article by W.F. Wertheim, Soeharto and the Untung Coup: The missing link in Journal of Contemporary Asia, vol. 1 and 2, winter 1970, as a starting point for her analysis, a PhD thesis later published by Nawaz B Mody of Bombay University, Indonesia under Soeharto (1987) is probably, I believe, as close to the truth as anyone has gotten.

Yet what is the “truth” of anything, anyway? What sounds logical, coherent and sensible may not be true, while what is true may not sound logical, coherent and sensible, particularly in the circumstances prevailing in Indonesia at the time of the complex Gestapu affair.

One of the most recent books was by Antonie C.A. Dake, Berkas-berkas Soekarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan (2005), which while using a large number of ideas and facts from lots of largely secondary sources, does not come to any conclusion. Yet all the ideas and facts may help change previous conclusions, which may in the end result in a better understanding of what happened around the Gestapu in 1965.

First, the Gestapu was not really a coup d’etat, because Sukarno, a dictatorial ruler, remained in control. It was ridiculous that for some time he was suspected of being involved in the “coup d’etat”. It was, indeed, a struggle for power, involving not just two, but at least three “centers of powers”: Sukarno, the Army, or particularly a group of Army generals, and the Indonesian Communist Party (PKI).

There might have been a fourth “center” of power, a question that remains to be answered. Will it ever be answered? There is no need for elaboration here. However, for those interested, Prof. Nawaz B. Mody, among others, is trying to provide the answer, supported by, among other sources, the memoirs of Sukarno’s close aides Dr. Soebandrio and Omar Dhani, who have made allusions to that effect.

The writer, a political analyst, received his PhD from The London School of Economics and Political Science.

 

The real Gestapu plotters

Col. A. Latief, the commander of the Army’s Jakarta region, is Suharto’s friend dated back as far as the Revolution in which they had fought together. He was one of the Gestapu plotters and was brought to trial in summer 1978. Whereas the other plotters, Lt.Col. Untung and Brig.Gen. Supardjo, had been sentenced to death and were excuted soon after the events, Latief had not been tried for all these years, but kept in an isolation cell in Salemba prison in Jakarta.
What’s the problem with him will be revealed very soon !!

On May 5th, 1978 (during his trial), he submitted to the court a detailed ‘Eksepsi’ (demurrer) and is quoted as writing:

“Two days before the October 1, 1965, events I visited with my family Suharto’s home in Jalan Haji Agus Salim. At the time General Suharto was still commander of KOSTRAD. Besides speaking about family affairs, I also intended to ask him some questions regarding information I received concerning the Generals’ Council (“Dewan Djendral”) ….. He [Suharto] himself told me the following: the previous day he had learned from a former subordinate of his from Yogyakarta, whose name was Subagyo, that there was information about the existence of a generals’ council of the Army, which had plans for a coup d’e’tat against the power of President Sukarno and his government.”
Latief further reported who were present at that visit; among them was Suharto’s youngest son who the same day got hot soup over his body. Then Latief continues:

“In addition, I wish to confirm a report which a writer, Brackman, has published an interview with General Suharto ….. General Suharto told him the following: ‘Two days before September 30, our three-year-old son had an accident at home. He poured hot soup on himself, and we had to rush him to the hospital. Many friends visited my son there and on the night of September 30, I was there, too. … I remembered Col. Latief dropped into the hospital that evening to inquire about my son’s health. I was touched by his thoughtfullness. …. Today I realize that he didn’t go to the hospital to on
my son but, rather, to CHECK ON ME….’
There also exists (Latief goes on) an interview of Suharto published in Der Spiegel of June 1970, in which he was asked how it could happen that he didn’t appear on the list of generals who were to be killed. Suharto replied: ‘About eleven o’clock in the night, Col. Latief of the putsch conspiracy came to the hospital with the intention to KILL ME, but evidently he shrank back from effectuating this plan in a public place.’

I believe (Latief continues) that the President of the Court, …. will ask: ‘Why did Latief come at this extremely important moment ? Did Latief really want to kill General Suharto that night?’

Is it imaginable (Latief pursues his argument) that I should be planning to do harm to a man I highly esteemed, whom I had known for a long time and who had been, in the past, my commander ? It is, moreover, logical that if I would actually have planned to kill “Bapak” General Suharto, such an act would certainly have amounted to a BLUNDER that would cause the whole movement of October 1, 1965, to fall through.

I was firmly convinced that if anybody could be considered LOYAL to the leadership of President SUKARNO, IT WAS HE. I know him already from Yogyakarta and I truly did know who “Bapak” General Suharto was. I came to him, in full agreement with Brig.Gen.Supardjo and Lt.Col. Untung, after we had gathered that evening about 9 o’clock in my house. The aim was to be able to appeal at any time to him for support. This is why I found it important to visit him. Lt.Col.Untung had also been his subordinate in Central Java and later he had been transferred to the Raiders’ Corps. He was selected to be parachuted on West Irian, which earned him high honours. Still, Untung dared not appear before Suharto, as I did….”

In his “Eksepsi”, Col. Latief remarks that Sukarno was deposed as President because it was assumed that Sukarno had possessed foreknowledge that something that night and, thus, had a certain co-responsibility for the events.

“We have to observe,” writes Laties, “that Gen. Suharto, TOO, ‘possessed foreknowledge’, and had information both about the existence of a generals’ council and about the existence of a movement to thwart the plan of the generals’ council for a coup d’etat. When he was informed about that or, at least had learned about it, he did NOT as quickly as possible report it to his chief the Minister concurrently Commander of the Army [Gen. Ahmad Yani] or to the President [Sukarno].”

 

Keluarnya Supersemar

Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri”. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden’ Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu menendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai surat Supersemar itu tiba.

Beberapa Kontroversi tentang Supersemar

Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar “Lho ini khan perpindahan kekuasaan”. Tidak jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan dimana karena pelaku sejarah peristiwa “lahirnya Supersemar” ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank.

Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah Reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. “Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,” ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu.

Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya “A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto”, seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap diistana untuk menghindari kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari istana merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta ijin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yangdatang ke Istana Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir.

Tentang pengetik Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.

Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan. |

Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, lembaga ini berkali-kali meminta kepada Jendral (purn) M. Jusuf saksi terakhir hingga akhir hayatnya ( 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun, penyakit stroke yang pernah dideritanya pada usia lanjut saat ini, membuat mantan presiden Soeharto kesulitan bila mengingat kembali peristiwa lampau.

Dengan kesimpangsiuran Supersemar itu, kalangan sejarawan dan hukum Indonesia mengatakan bahwa peristiwa G-30-S/PKI dan Supersemar adalah salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap.

 


Supersemar dan Kisah Tak Tertutur
Kompas 11 Maret 2006


Tjipta Lesmana

Pelaku utama terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 berjumlah sembilan orang, yaitu Bung Karno, Soebandrio, Chairul Saleh, Leimena, Sabur, Soeharto, dan trio utusan Soeharto, yaitu M Jusuf, Amir Machmud, serta Basoeki Rahmat. Kesembilan pelaku tersebut bisa dibagi ke dalam dua kelompok, kubu Soekarno dan kubu Soeharto.

Pelaku kubu Soekarno tidak pernah memberi kesaksian sebab mulut mereka sejak awal disumpal rapat-rapat. Hingga awal tahun 1970-an, mereka sudah mati semua, kecuali Soebandrio yang masih dikurung dalam tahanan. Dari kubu Soeharto, saat itu Basoeki juga sudah berpulang, tinggal tiga orang tersisa (Soeharto, Amir, dan Jusuf). Dari mulut ketiga saksi kunci ini sering terlontar kesaksian yang bertentangan.

Ketika memperingati lima tahun Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) di Jakarta pada tahun 1971, Soeharto mengaku dialah yang sebenarnya menjadi penggagas Supersemar. Namun, menurut Amir Machmud (alm) dalam bukunya, Supersemar: Tonggak Sejarah Perjoangan Orde Baru (1985), inisiator Supersemar adalah Jusuf; sedangkan Basoeki mengklaim dirinya sebagai inisiator (Basoeki Rahmat dan Supersemar, 1998).

Menurut Jusuf, dari Bogor, rombongan ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim. Namun, menurut Amir, mereka langsung ke Markas Kostrad.

Kudeta konstitusional

Soal inisiator menjadi penting guna menjawab, Benarkah Supersemar suatu aksi kudeta konstitusional Soeharto terhadap kekuasaan Soekarno? Menurut sebuah dokumen Departemen Luar Negeri Inggris, PRO FO No 371/181457, pada 2-3 November 1965 Brigjen Sukendro (orang dekat Soeharto) mengadakan pembicaraan rahasia di Bangkok dengan Dato Ghazali Shafie, petinggi Kementerian Luar Negeri Malaysia, mengenai penghentian konfrontasi Indonesia. Saat itu Sukendro menjelaskan, Angkatan Darat perlu waktu enam bulan untuk mengonsolidasi kekuatan politiknya.

Menarik disimak kesaksian Amir Machmud. Menjelang penandatanganan surat perintah (SP), Sabur memberi tahu Bung Karno (BK), Secara teknis administratif, Pak, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena permulaan kalimat pada halaman kedua tidak tercantum pada bagian bawah halaman pertama.

Soekarno kaget, lalu memandangi ketiga jenderal itu. Sebelum BK berkomentar, Amir angkat bicara, Buat apa persoalan teknis-teknisan itu? Ini kan dalam revolusi. Kita ini semua sudah menjadi saksi-saksinya! (Kompas, 15/3/1971).

Dari Bogor, ketiga jenderal kembali ke Jakarta dengan mobil. Baru sampai di Jembatan Satu Duit (Bogor), Amir meminjam SP itu dari tangan Basoeki. Dengan bantuan lampu senter, Amir membacanya kata per kata. Lho, Pak, ini kan penyerahan kekuasaan kepada Pak Harto? Amir sedikit berteriak. Jusuf dan Basoeki menjawab, Ya, ya, penyerahan kekuasaan….

Pertanyaan kita, begitu bodohkah BK plus ketiga Waperdamnya? Bukankah draf SP semula diperlihatkan kepada ketiga Waperdam untuk dikoreksi dan memang di sana-sini dicoret oleh Soebandrio? Sebagai seorang diplomat ulung, Soebandrio pasti tahu, SP yang baru saja diteken Presiden bukan berisi transfer of authority, tetapi hanya delegation of authority.

Tutup mulut

Semua orang dari kubu Soeharto kini sudah mati, kecuali Soeharto. Pada tahun 1995, tiba-tiba dokumen asli Supersemar dinyatakan hilang. Jusuf seperti hendak dikambinghitamkan sebagai orang yang memegang naskah asli. Lalu, pada tahun 2000 terembus isu, Jusuf telah menyerahkan naskah asli kepada Jenderal Feisal Tanjung. Berita itu ditepis Jusuf. Timbul desakan agar ia bicara jujur seputar Supersemar agar bangsa tidak terbebani oleh kebohongan dan kebingungan. Sayang, Jusuf tutup mulut. Isu pun beredar, menurut sanak keluarga Jusuf, rahasia Supersemar baru akan dibuka setelah Jusuf meninggal.

Benarkah naskah asli Supersemar hilang? Atau dihilangkan? Jika sengaja dihilangkan, apa motifnya? Roeslan Abdulgani (almarhum) pernah menyatakan keyakinannya, isi Supersemar yang beredar di Indonesia selama puluhan tahun itu berbeda dengan naskah asli. Bisa saja yang asli sesungguhnya berisi delegation of authority; sedangkan yang palsu yang beredar kini adalah transfer of authority. Teori ini bukan mengada-ada.

Kita tahu, tindakan pertama yang diambil Pak Harto beberapa jam setelah menerima Supersemar ialah mengeluarkan SK Presiden/PANGTI ABRI/Mandataris MPRS/PBR No 1/3/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). BK terkejut dan marah. Ia menilai tindakan Soeharto ngawur dan bertentangan dengan isi dan jiwa Supersemar. Maka, BK memerintahkan Leimena ke Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto. Trio Jusuf-Basoeki- Amir dipanggil ke Istana Bogor. Di sana Presiden menumpahkan amarahnya, Kamu nyeleweng! Kamu bikin laporan salah kepada Soeharto!

Sehari setelah kejadian di Bogor itu, Soekarno mengeluarkan SP 13 Maret 1966 yang intinya mencabut kembali Supersemar. Hanafi, mantan Duta Besar RI di Kuba, mengaku memperbanyak dokumen itu sejumlah 5.000 eksemplar untuk dibagikan kepada para pendukung BK. BK mengutus Leimena dan Brigjen Hartono (Komandan KKO) untuk menyerahkan SP 13 Maret 1966 kepada Soeharto. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Soeharto tak menggubris perintah kedua ini. Sampaikan kepada Presiden, segala tindakan yang saya ambil adalah tanggung jawab saya sendiri!

Dokumen Departemen Luar Negeri Inggris memberi kesaksian berbeda antara Basoeki, Amir, dan Jusuf, kemarahan BK atas tindakan Soeharto membubarkan PKI, keluarnya SP 13 Maret 1966, dan kabar tentang raibnya naskah asli Supersemar.

Lalu, masih adakah kisah tak tertutur (the untold story) yang disingkap M Jusuf dalam biografi Jenderal M Jusuf, Panglima Para Prajurit yang diluncurkan semalam di Jakarta? Saya ragu. Orang kita, tampaknya, sudah terbiasa untuk tidak mau bersikap jujur terhadap sejarahnya sendiri!

Tjipta Lesmana Pengajar Universitas Pelita Harapan

 

U. S. Policy / Indonesia

Martens, Robert J., formerly a political officer in the U. S. Embassy, referring to 1965 coup events.
“I probably have a lot of blood on my hands, but that’s not all bad. There’s a time when you have to strike hard at a decisive moment.” Martens described how U. S. diplomats and CIA officers provided up to 5000 names to Indonesian Army death squads in 1965, and checked them off as they were killed or captured.

Kathy Kadane, reporter who interviewed Martens; article was in San Francisco Examiner (5/20/90) and
Washington Post (5/21/90). Michael Wines of the New York Times did a damage control effort (7/12/90)
which caused this story to die down.

The events of 1965-1966, dismissed at the time by the world’s media as an ‘abortive Communist coup,’ are still hotly disputed, and appear suspicious by any reasonable standard — the whole thing could have been set up by the CIA

The coup of 1965 was described in a CIA study: “In terms of the numbers killed the anti-PKI massacres in Indonesia
rank as one of the worst mass murders of the 20th century, along with the Soviet purges of the 1930s, the Nazi mass murders during the Second World War, and teh Maoist bloodbath of the early 1950s

 

 

 

7-12 Maret  1967

 

 

Sidang Istimewa MPRS 7-12 Maret 1967

menghasilkan keputusan untuk menarik mandat dari Pemimpin Besar Revolusi itu. Bung Karno harus keluar dari Istana Merdeka. Dalam nama ia masih presiden, tetapi dalam kenyataan ia tahanan rumah di Bogor.

 

Mungkin BK sebelumnya sudah merasa bahwa hal itu akan terjadi. Namun tetap saja, keputusan itu bagaikan sambaran petir. Majelis yang sebagian besar anggotanya dia pilih, berbalik menentangnya.

 

Pertengahan April 1967

drg. Oei Hong Kiankedatangan Pak Djamin, utusan Bung Karno. Selain menyampaikan salam BK, ia juga mengantarkan satu set ballpoint dan pena Mont Blanc, sehelai dasi sutera warna putih berinisial ‘S’, serta sebotol besar parfum Shalimar buatan Guerlain. Ada juga sampul besar berisi foto Bung Karno ukuran 17,5 X 23 cm dengan tulisan: “Untuk Dr. Oei Hong Kian” dan dibubuhi tanda tangan BK serta tanggal 12-4-1967.

 

Malam harinya Oei Hong Kian memperhatikan foto BK dengan seksama. Dia merasa terharu. Oei Hong Kian mersakan bahwa BK pada saat itu pasti sedang dalam keadaan sulit. Tetapi rupanya ia tidak lupa menunjukkan penghargaan kepada dokter giginya yang baru beberapa bulan dikenal.

 

Keharuan juga terasa ketika mengingat pertanyaannya yang disampaikan lewat Pak Djamin apakah Oei Hong Kian masih dapat menghargai fotonya?

 

Maklum, foto itu diberikan pada saat ia bukan lagi presiden. Mungkin itu termasuk salah satu foto terakhir yang ia berikan secara pribadi kepada seseorang.

 

Dalam fikiran Oei Hong Kian mengira hubungannya dengan BK telah berakhir. Menurut berita burung yang dia dengar, kesehatan BK menurun drastis. Ingatannya lemah, jalannya pincang.

 

 September 1967

 

Tiba-tiba sekitar awal September 1967,

dokter pribadi BK memberitahu bahwa BK ingin berobat lagi. Ia akan datang ke rumah drg. Oei Hong Kian. Dokter pribadi itu berpesan agar Oei Hong Kian memperhatikan keamanan. Tapi, apa yang bisa dilakukan seorang dokter gigi untuk melindungi keamanan pasiennya?

 

Dalam konsidsi yang serba sulit Oei Hong Kian memutuskan agar BK memasuki rumah lewat pintu samping. Kedua mobil Oei Hong Kian akan dikeluarkan dari garasi, lalu pintu garasi akan dibuka lebar-lebar. Begitu mobil BK masuk ke garasi, pintunya akan ditutup.

 

Pukul 08.45 keesokan harinya, seorang prajurit datang mengendarai jip militer. Ia menyetujui prosedur yang Oei Hong Kian tawarkan. Tepat pukul 09.00 BK tiba dengan sedan Mercedes 600, diiringi lima jip putih penuh prajurit. Cuma tidak ada raungan sirene, dan fungsi pengawalannya sudah berbeda.

 

Bung Karno duduk di bangku belakang yang sangat lapang, tetapi tanpa ajudan. Celananya abu-abu, bajunya putih berlengan pendek dan dibiarkan keluar. Peci hitam tidak ketinggalan. Ia kelihatan sehat wal afiat. Dengan gesit, tanpa bantuan, ia keluar dari mobil.

 

“Selamat pagi, Pak Dokter,” sapanya sambil mengulurkan tangan. “Tidak disangka-sangka, ya, kita akan bertemu lagi dalam waktu secepat ini. Ini, gigi saya ada yang terganggu. Bagaimana, baik-baik semua?”

 

Sikapnya biasa saja, seolah-olah tidak ada sedikit pun ganjalan di dalam hati.

Oei Hong Kian persilakan BK masuk ke kamar praktik. Seorang prajurit mengikuti, tetapi ditolak oleh drg. Oei Hong Kian. Dia bilang tidak bisa bekerja sambil ditunggui. Untunglah si prajurit mengerti walaupun semula menolak.

 

Oei Hong Kian dibantu keponakan istrinya, seorang wanita dokter gigi juga. Bung Karno rupanya selalu ingat pada nama orang yang dijumpainya. Sejak itu, kalau keponakan istri Oei Hong Kian tidak ada, BK tak pernah lupa menanyakannya.

 

Oei Hong Kian merasa lega melihat keadaan BK tidak menyedihkan. Pria itu masih tetap jernih, riang seperti dulu, dan juga penuh humor.

Sambil melepaskan pecinya, BK bertanya, “Saya ingin tahu, apakah Pak Dokter masih bisa menghargai foto saya?”

“Bapak tentu pernah memberikan foto kepada banyak orang. Tetapi karena Bapak memberikannya kepada saya pada saat itu, foto itu tinggi nilainya bagi saya.” Demikian Oei Hong Kian menjawab pertanyaan BK namun demikian perasaan haru sangat menyelimuti batin dan hati Oei Hong Kian.

Oei Hong Kian belum lama mengenal BK.

 

Saat ia terpukul karena kekuasaannya dilucuti, ternyata ia masih ingat memberikan cendera mata. Apakah itu penghargaan atas pelayanannya sebagai dokter gigi, ataukah tanda mata bagi salah satu dari segelintir orang yang membantu mengusir kesepiannya di saat sulit, walau cuma sebentar?

 

“Bapak saat ini tidak bisa memberi imbalan apa-apa,” lanjut BK. Mendengar ucapan BK Oei Hong Kian sampai tidak bisa berkata-kata.

 

Mungkin ia tahu tidak ada yang memikirkan honorarium saya. Terus terang Oei Hong Kian sendiri juga tidak pernah memikirkannya. Oei Hong Kian tahu bahwa dalam keadaan normal dokter pribadi akan memperoleh fasilitas khusus. Namun saat itu bukanlah keadaan normal. Yang ada sat ini adalah BK diambang senja kekuasaannya

 

Ketika akan pulang, BK minta bertemu dengan istri Oei Hong Kian. Di ruang duduk istri Oei Hong Kian mempersilakan BK untuk singgah, tetapi BK menolak. “Terima kasih. Nanti suami Anda bisa dikira yang bukan-bukan kalau saya berlama-lama di sini.”

 

Walau tidak pernah berlama-lama, BK beberapa kali datang lagi untuk periksa. Suatu kali, ketika ia datang, putri Oei Hong Kian sedang mengerjakan PR. Bung Karno mengusap-usap kepala anak itu sambil berkata, “Belajar baik-baik ya, Nak. Supaya nanti pandai.”

 

Kebetulan putri Oei Hong Kian yang nomor tiga memasuki ruangan. “Wah, kau pasti ingin jadi dokter kelak, seperti ayahmu,” kata BK seraya mengampiri anak itu dan (juga) mengusap-usap kepalanya. Kedua putera Oei Hong Kian itu belakangan memang menjadi dokter gigi.

 

Pada suatu pagi BK datang tanpa iringan jip.

“Kok sendirian, Pak?” tanya Oei Hong Kian.

“Mereka belum datang. Padahal saya tidak mau terlambat.” Bung Karno memang selalu datang sesuai waktu perjanjian. Hal itu tentu sangat memudahkan Oei Hong Kian yang anti jam karet.

 

Bung Karno memerlukan dua-tiga kali kunjungan setiap kali merasa giginya terganggu. Suatu saat ia berkata, “Saya ingin bicara blak-blakan. Saya ingin tinggal agak lama sedikit di Jakarta. Di Jakarta saya lebih dekat dengan anak-anak. Tapi mungkinkah itu?”

 

Pada saat itu BK tinggal di Bogor. Tetapi kalau sedang membutuhkan perawatan, ia tinggal di Wisma Yaso (Museum ABRI Satria Mandala) di Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Dari situ BK hanya boleh pergi-pulang ke rumah Oei Hong Kian.

 

Mendengar pertanyaan yang agak merenyuhkan maka Oei Hong Kian spontan menjawab, “Tentu mungkin, Pak. Waktu pengobatan bisa diulur. Seandainya diulur tiga minggu, cukup Pak?”

 

BK kelihatan gembira sekali. “Wah, terima kasih banyak!” Oei Hong Kian sampai terharu karena hal kecil saja bisa membuat bahagia bekas presiden yang pernah menggegerkan pata tokoh dunia namun saat ini sedang kesepian dan terasing.

 

Selama lebih dari setahun merawat gigi BK, Oei Hong Kian tak pernah membicarakan soal politik. Suatu kali BK bertanya di mana Profesor Ouw, dokter giginya sebelumnya, berada. Oei Hong Kian jawab, dia di Hong Kong. Bung Karno tidak mengerti mengapa ia pindah ke sana.

“Itu karena Bapak,” kata Oei Hong Kian.

“Saya disalahkan lagi,” ia menanggapi.

“Ya. Bapak mengangkatnya jadi anggota DPA. Ketika mahasiswa mulai bergolak, ia takut dan cepat-cepat pergi.”

“Namun ia toh bisa pamit. Atau paling sedikit bisa menulis surat,” BK ngotot.

Oei Hong Kian hanya bisa mengatakan bahwa orang itu takut.

Dua anak Oei Hong Kian sedang menuntut ilmu di Universitas Amsterdam. Tak lama lagi kedua adiknya akan menyusul.

 

Jadi Oei Hong Kian hanya akan berdua dengan istrinya di Jakarta. Daripada terpisah-pisah, lebih baik pindah saja ke Amsterdam.

Ketika BK datang pada bulan Februari 1968, Oei Hong Kian beritahukan rencananya untuk pindah pada akhir Maret.

 

Bung Karno menanggapi, “Tidak perlu menjelaskan kepada Bapak apa artinya kesepian. Bapak mengerti. Tapi kita masih akan berjumpa beberapa kali lagi, ‘kan?”

 

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1967(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1967

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

March,12th.1967
March 12 Assembly (MPR), chaired by Gen. Nasution, receives a committee report on Sukarno’s role in the September 30, 1965 events. The Assembly takes all power away from Sukarno, and names Suharto acting president.

March 12, 1967
Suharto became Acting President
one year after the socalled ” Supersemar” letter

Sumber sukarnoyears

Oktober 1967

Dalam Operasi Saber inilah  peristiwa “Mangkok Merah” terjadi pada bulan Oktober-November 1967. Peristiwa Mangkok Merah sendiri dipicu oleh terjadinya penculikan dan kekerasan  yang dialami Temenggung Dayak di Sanggau Ledo. TNI kemudian mempropagandakan bahwa kekerasan itu dilakukan oleh  GTK alias Paraku-PGRS. Propaganda ini diperkuat lagi dengan penemuan sembilan mayat oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang kemudian mereka  sebut sebagai mayat tokoh-tokoh Dayak.

Tak pelak, temuan RPKAD ini membuat marah banyak warga Dayak. Ditambah lagi, Harian milik TNI,  Angkatan Bersenjata (AB),  segera ‘mengipas-ngipas’ orang Dayak agar membalas kematian para pemuka adat mereka.

Kekerasan  horizontal pun dimulai. Warga Dayak terprovokasi untuk turut  bersama TNI melakukan perburuan terhadap anggota Paraku-PGRS.  Namun, gerakan penumpasan oleh orang Dayak ini ternyata tidak hanya menyasar anggota Paraku-PGRS saja, tetapi juga warga etnis Tionghoa secara umum! Wilayah Kalimantan Barat pun segera tenggelam dalam ‘lautan’ kekerasan  berdarah bernuansa rasialis.

Sebenarnya, kekerasan rasialis yang dilakukan warga Dayak ini tidaklah murni inisiatif mereka mengingat harmoni diantara etnis Dayak dan Tionghoa di Kalimantan Barat telah terbangun selama ratusan tahun. Rusaknya hubungan yang harmonis ini terjadi dikarenakan strategi penumpasan Paraku-PGRS yang digunakan militer  Indonesia adalah dengan cara ‘pengeringan kolam’.

Menurut Indonesianis asal Amerika Serikat (AS), Herbert Feith, pengertian dari istilah ini adalah : mengeringkan ‘kolam berarti  menghabisi masyarakat Tionghoa, agar ‘ikan’  atau yang dalam kasus ini diasosiasikan kepada pihak gerilyawan Paraku-PGRS  bisa  mudah terlihat  dan dengan begitu juga mudah  untuk ditumpas. Dan warga Dayak tak lebih Sebagai operator dari implementasi strategi militer tersebut.

Gerakan Warga Dayak yang disokong TNI sebagai upaya melakukan “pengeringan kolam” terhadap warga Tionghoa inilah yang kemudian dikenal sebagai  peristiwa Mangkok Merah.

 Istilah Mangkok Merah diambil dari terminologi adat suku Dayak, dimana terjadi mobilisasi besar-besaran warga suatu klan untuk membalas rasa malu atau penderitaan dari anggota klannya yang disebabkan oleh ulah warga dari klan lain.

 Mobilisasi ini menggunakan alat peraga sebuah mangkuk yang bagian dalamnya diolesi getah jaranang berwarna merah sebagai simbolisasi dari  “ pertumpahan darah “ yang akan dilakukan sebagai bentuk balas dendam tersebut.

Jadi, tampak militer dengan lihai memanfaatkan adat istiadat suku Dayak demi mengobarkan konflik rasialis.

Hasil dari  peristiwa ‘Mangkuk Merah’ ini adalah terbunuhnya ribuan orang Tionghoa Kalimantan Barat. Far Eastern Economic Review (FEER)  terbitan bulan Juni 1978 menyatakan peristiwa tersebut menelan korban jiwa 3.000 orang Tionghoa, terutama mereka yang tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Akibatnya, banyak warga Tionghoa pedalaman pindah  ke daerah  perkotaan seperti Pontianak dan Singkawang. Bahkan, adapula  warga Tionghoa yang lari ke Kalimantan Utara. .

Peristiwa Mangkok Merah pun menjadi bagian dari catatan kelam riwayat pembantaian massal dan penindasan terhadap golongan kiri dan etnis Tionghoa diawal Orde Baru.

Sejarah telah menunjukkan, bahwasanya dibutuhkan banyak tumbal manusia bagi tegaknya sebuah rezim kaki-tangan imperialis. Peristiwa ini juga merefleksikan sebuah tragedi kemanusiaan yang  lahir sebagai  buah dari ‘perkawinan’ antara  imperialisme dan rasialisme.

Hiski Darmayana, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan alumnus FISIP Universitas Padjajaran (Unpad

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/gotong-royong/20130120/peristiwa-mangkok-merah-ketika-imperialisme-mengawini-rasialisme.html#ixzz2gXBCqMPU
Follow us:
@berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

 

Dalam operasi gelombang kedua (Operasi Sapu Bersih II) kesatuan-kesatuan

tempur Kodam XII/Tanjungpura telah diperkuat dengan RPKAD, Siliwangi,

Kopasgat AURI, dan KKO. Operasi Sapu Bersih II menghasilkan lebih memuaskan,

dibanding dengan operasi-operasi sebelumnya. Operasi Sapu bersih II ini ternyata

54 Ibid., hlm. 235. Hierarki dalam pelaksanaan Dwikora adalah (1) KOTI (Komando Tertinggi)

 

dipimpin Presiden Soekarno; (2) KOGA (Komando Siaga) yang berganti nama menjadi KOLAGA(Komando Mandala Siaga) sebagai komandan gabungan angkatan-angkatan; (3) Kopur (KomandoTempur) dan Kodam (Komando Daerah Militer) sebagai pelaksanan dan supporting unit..

55 Ibid., hlm. 243.

56 Ibid., hlm. 244.

57 Soemadi, op. cit., hlm. 87.

58 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm. 256.

59 Soemadi, op. cit., hlm. 87.

 

1967

 

60 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm.258.

memakan waktu kurang lebih dua (2) tahun yaitu Agustus 1967 hingga Februari

1969.61 Operasi-operasi militer yang dilakukan ternyata belum mampu

melumpuhkan semua kekuatan PGRS/PARAKU. Dalam perjalanan selanjutnya

pihak militer menggandeng suku Dayak untuk melumpuhkan kekuatan PGRS/

PARAKU.

Pada tanggal 14 Oktober 1967 terjadi peristiwa yang membantu Tentara

Indonesia dalam menumpas PGRS/PARAKU. Gerakan pembasmian terhadap

PGRS/PARAKU dikenal dengan sebutan “Demonstrasi Suku Dayak”. Gerakan ini

kemudian menyebar luas menjadi luapan emosi etnis Dayak, hingga upacara

“mangkok merah”62 pun diadakan. Gerakan Suku Dayak ini kemudian menjadi

sentimen rasial dengan mengidentikkan etnis Tionghoa sebagai anggota

PGRS/PARAKU. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang “bulu” menjadi

korban dari gerakan demonstrasi.63

Gerakan ini mengakibatkan pengungsian besar-besaran yang dilakukan oleh

etnis Tionghoa menuju ke Kota Pontianak.64 Pengungsian ini tidak saja menimbulkan

masalah di kota-kota penampungan dan derita psikis yang dialami keluarga korban

pembantaian oleh etnis Dayak tersebut. Namun juga, sirkulasi perdagangan di

daerah pedalaman Kalimantan Barat menjadi lumpuh. Setelah gerakan Suku Dayak

terhadap PGRS/PARAKU, maka kegiatan-kegiatan PGRS/PARAKU mulai

menurun intensitasnya. Tekanan-tekanan Pasukan Indonesia menyebabkan

PGRS/PARAKU semakin terjepit. Putusnya jalur logistik dengan mengungsinya

ribuan orang Tionghoa menyebabkan banyak anggota PGRS/PARAKU yang

menyerahkan diri.

Dilihat dari sudut ekonomi dan sosial akibat yang dapat dirasakan adalah

sebagai berikut: (1) Putusnya aliran perdagangan yang semula dilakukan oleh

pedagang-pedagang Tionghoa, maka muncul problema bagaimana mengalirkan lalu

lintas perdagangan dari dan ke pedalaman; (2) Kebun dan ladang yang ditinggalkan

pemiliknya menjadi terlantar yang berakibat turunnya produksi beberapa jenis

komoditi Kalimantan Barat; (3) Arus pengungsi yang mengalir ke kota-kota

merupakan beban yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat.65

F. Penutup

Terbentuknya Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan

Utara (PGRS/PARAKU) merupakan kristalisasi dari gerakan kelompok-kelompok

yang menentang pembentukan Federasi Malaysia. Pihak yang secara langsung

dirugikan atas pembentukan Federasi Malaysia melakukan perlawanan, yang

61 Soemadi, op. cit., hlm. 87.

62 Upacara adat yang merupakan ajakan (solidaritas) perang, berupa sesajen yang diletakkan di

mangkok dan diedarkan dari kampung ke kampung. Bagi kampung/orang yang menerimanya

wajib mengirimkan perwakilannya untuk berperang. Bagi masyarakat umum Mangkok Merah juga

dapat dijadikan ukuran bahwa konflik/perang yang terjadi merupakan perang besar, yang

membutuhkan solidaritas lintas sub-suku Dayak.

63 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm.270.

64 Dalam Tandjungpura Berdjuang, idem, hlm. 277, disebutkan 50.000 orang Tionghoa mengungsi

dan 250 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Menurut Tyhie Dju Khian atau Petrus yang

diperolehnya dari badan dunia yang menangani pengungsi saat kejadian, ada 3.000 orang

meninggal dan 70.000 mengungsi, lihat Muhlis Suhaeri, “The Lost Generation (10)”, Borneo

Tribune, Selasa, 19 Februari 2008, tulisan dikutip dari blog pribadi penulis dengan alamat

http://muhlissuhaeri.blogspot.com

65 SEMDAM XII/Tanjungpura, op. cit., hlm.280..

ditandai dengan terbentuknya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) dan

kemudian PGRS/PARAKU. Sedangkan di luar negeri, Indonesia dan Filipina

sebagai penentang utama Federasi Malaysia kemudian mendukung gerakan anti

Malaysia, yang berarti mendukung NNKU dan PGRS/PARAKU.

Sikap Pemerintah Indonesia pada Orde Lama yang menentang pembentukan

Federasi Malaysia menyebabkan keluarnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang

mendukung PGRS/PARAKU. PGRS/PARAKU berhasil bertahan dan terus

melakukan perlawanan terhadap Federasi Malaysia karena dukungan yang

diberikan Pemerintah RI, bahkan PGRS/PARAKU berhasil mendapat suntikan

tenaga dengan bekerja sama dengan PKI dan terbantu dengan pengerahan para

sukarelawan oleh Pemerintah Indonesia.

Sikap Pemerintah Orde Baru sangat bertolak-belakang dengan Orde Lama.

Dengan ditandatanganinya Jakarta Accord, maka konflik antara Indonesia-Malaysia

berakhir. Namun, PGRS/PARAKU tidak mengakui persetujuan tersebut dan tetap

menolak pembentukan Federasi Malaysia. Akibatnya Pemerintah Orde Baru

menumpas PGRS/PARAKU. Operasi-operasi penumpasan yang dilakukan Tentara

Indonesia, seperti Operasi Sapu Bersih dan Operasi Tertib berhasil melumpuhkan

sebagian kekuatan PGRS/PARAKU. Puncaknya ketika terjadi gerakan Suku Dayak,

yang pada awalnya ditujukan untuk menumpas PGRS/PARAKU, namun meluas

menjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa.

Daftar Pustaka

Baskara T. Waradaya. 2007. Cold War Shadow: United States Policy Toward Indonesia

1953-1963, Yogyakarta: Galang Press.

Departemen Penerangan RI. 1964. Gelora Konfrontasi Menggajang Malaysia. Jakarta:

Departemen Penerangan.

Hidayat Mukmin. 1991. TNI Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian

Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

La Ode, M.D. 1997. Tiga Muka Etnis Cina–Indonesia Fenomena di Kalimantan Barat.

Yogyakarta: Biograf Publishing.

Moedjanto, G. 1988. Indonesia Abad ke-20. Yogyakarta: Kanisius.

Muhlis Suhaeri, 2008. “The Lost Generation (1)”. Borneo Tribune. Minggu. 10 Februari

2008.

____________, 2008. “The Lost Generation (10)”. Borneo Tribune. Selasa. 19 Februari

2008.

Ongkili, James P. 1985. Nation-Building in Malaysia 1946-1974. Singapura: Oxford

University Press.

Pembayun Sulistyorini. 2004. “Pemberontakan PGRS/PARAKU di Kalimantan

Barat”. Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan, edisi 03/2004. Pontianak: Balai

Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Halaman 39.

Ricklef, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.

SEMDAM XII/Tanjungpura. 1970. Tandjungpura Berdjuang, Pontinak: Kodam XII

Tanjungpura.

Soemadi. 1974. Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia

Tenggara. Pontianak: Yayasan Tanjungpura.

__________________. Amanat Komando Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin

Besar Revolusi Indonesia Pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan

Malaysia di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 3 Mei 1964.

Wawancara langsung dengan L.H. Kadir, pada hari Minggu, 20 Juni 2008 pukul

17.00 Wib lokasi di kediaman L.H. Kadir, jalan M.T. Haryono No. 40 Pontianak,

Kalimantan Barat.

Muhlis Suhaeri. “The Lost Generation”. http://muhlissuhaeri.blogspot.com

 

Seragam PARAKU (Eksponen Komunis Cina)

 

Seragam PARAKU

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1968(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1968

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

21 Maret 1968

Pertengahan Maret BK menyatakan ingin pulang ke Bogor. Padahal Oei Hong Kian akan memasang tambalan emas pada gigi BK. Diantara dua sahabat itu berjanji akan bertemu untuk terakhir kalinya 21 Maret 1968.

 

Ternyata antara tanggal 21-30 Maret 1968 ada Sidang Umum MPRS, Oei Hong Kian diberitahu pihak berwajib bahwa BK tidak bisa datang pada tanggal itu.

 

Ternyata pada hari-hari berikut pun BK tidak datang. Padahal tanggal 30 Maret Oei Hong Kian harus berangkat. Terpaksa pemasangan tambalan emas pada gigi BK dipercayakan kepada rekannya sejawat.

 

Dan sejak itu Oei Hong Kian tidak pernah lagi bertemu dengan BK, yang tersisa adalah cedera mata dari BK yang senatisa mengingatkan drg. Oei Hong Kian bahwa dia pernah menjalin persahabat dengan BK disaat kekuasaan tak lagi di tangan BK. Dan mungkin Oei Hong Kian hanya bagian dari segelintir orang yang berani menjalin persahabatan dengan BK disaat Putera Sang Fajar akan menjelang runtuh

(penasukarno)

 

 

 

END OF THE HISTORIC SUKARNO ERA

   

1930
On Trial by the Dutch Government for his nationalist activities
Convicted-Imprisoned-Exiled until Japanese inasion

 


17 August 1945
Proclamation of Independence

 

 
1945 August
Interviewed by the Foreign Press

 


1948
2nd Dutch Police Action
Exiled to Bangka

 

 
1949 December
Alhamdulillah – We are Free

 

President Republic of Indonesia

 

 

18 April 1955
Opening speech at the Asia-Africa Conference
“Let a new Asia and Africa be born”

 


A Famous Orator

 


October 1965
Funeral procession of the victims of the Gestapu affair

 


Mourning the victims

 


Visiting the graves

 
 
 

 

11 March 1966 
Supersemar document mystery – Transfer of Power???

 

July 1966
Addressing cabinet session

 


17 August 1966
Leaving the ceremony after his last Independence Day speech

 


October 1966
Ambassador Green – GeneralSuharto

 
 
 
 

Indonesia 1965
A power move with far-reaching implications
by Clinton Fernandes; October 16, 2005


On September 1, 1965, the US State Department prepared a Special National Intelligence Estimate for Indonesia.
Written by the
Central Intelligence Agency and the intelligence organisations of the Departments of State and Defence and the National Security Agency, it assessed the prospects for, and strategic implications of, a communist takeover
in Indonesia.

It assessed that the Indonesian Communist Party (PKI) was “by far the best organised and most dynamic entity in Indonesia”.

1

Only a few months later, the PKI would cease to exist.
Its destruction, according to former US ambassador Marshall Green,
“was a momentous event in world affairs, and I don’t think that the press and the public
has ever seen it that way”

2

This article will discuss aspects of that event

3

Indonesia after independence

Indonesian independence was proclaimed on August 17, 1945. There followed a four-year guerrilla war to defeat Dutch attempts to recolonise the territory. The Dutch conceded defeat in 1949, and Indonesia’s political independence was assured. The newly independent state assigned a high priority to the education of its population, establishing schools
and literacy programs at a rapid rate. It was quite successful in its efforts: in 1950, basic literacy was estimated at
about 10 per cent of the population and only 230 Indonesians had received tertiary education. Ten years later, almost
every village had a school and basic literacy was nearly 80 per cent. Tertiary education had also shot up dramatically.

Formal schooling was only one aspect of the new, post-independence culture. The public began to participate in politics to a much greater extent. Centuries of colonisation had stifled popular involvement in the social, political and cultural spheres. Such involvement had grown fitfully in the final decades of the independence struggle, although colonial repression remained a significant constraining factor. With political independence, however, a more participatory culture took shape. The social and cultural spheres were occupied by numerous organisations such as credit unions, chess clubs, prayer groups, housewives’ associations, cultural groups, worker and peasant unions, youth groups and student bodies. These diverse organisations were associated with certain political parties. The combination of political party and associated organisations came to be known as cultural streams or ‘aliran’. The years after independence brought the growth of several such aliran, which were an everyday affair ie more than simply a machine for generating votes in the lead-up to an election campaign. Many Indonesian citizens saw these aliran as constituting their primary identity. As a result, political life beame connected to the population’s social and cultural life.

Australian planners recognised that Indonesia had “a strong Communist Party with considerable prospects of increasing its popular appeal”.4 The Indonesian Communist Party (PKI) defended the interests of the poor and was rapidly increasing its support among landless peasants. The PKI was allied with the left wing of the Indonesian Nationalist Party (PNI). Under this allied leadership, an organised movement of workers and peasants campaigned for the redistribution of land in the countryside, the nationalisation of foreign companies and greater economic equality. It opposed the US war in Vietnam and supported national liberation movements around the world.

The PKI was no tool of China or the Soviet Union, however. According to a standard source on the subject, the PKI “had won widespread support not as a revolutionary party but as an organisation defending the interests of the poor within the existing system”. As the US’s Special National Intelligence Estimate put it, should the PKI come to power, its “foreign policy decisions . would stress Indonesian national interests above those of Peking, Moscow, or international communism in general”. It “would be sufficiently nationalistic to refuse to grant air or naval bases or missile sites to either Moscow or Peking”.6

The Australian government viewed the PKI’s growing support with alarm. Australian strategic planners shared this concern, warning that a communist victory “would be a considerable blow to Western prestige in South East Asia and would assist in the growth of Communist and neutralist sentiment throughout the area”.7 Subsequent analysis by US intelligence agreed, observing that in the longer term “Indonesia would provide a powerful example for the underdeveloped world and hence a credit to communism and a setback for Western prestige.”8

The reference to “neutralist sentiment” is instructive. As a leading anti-colonialist advocate and founding member of the Non-Aligned Movement, Indonesia wielded great influence in the Third World. Australian planners feared that other countries would join it in pursuing similar goals and choose their own path of economic and social development. By the mid-1950s, Indonesia’s non-alignment, coupled with the growing popularity of the PKI, was a matter of serious concern to Western policymakers. US President Eisenhower wondered out loud, ‘Why the hell did we ever urge the Dutch to get out of Indonesia?’9 The US, with Australian participation, tried to break up Indonesia by encouraging an outer islands rebellion on Sumatra and Sulawesi. The Indonesian military demonstrated its strength by crushing this rebellion. The US therefore realised the importance of cultivating the military, and began providing it with limited military aid in order to sustain anti-communist elements in the officer corps.

Until 1957 the PKI had been excluded from government, but it benefited from the system of so-called Guided Democracy. This system was proposed by President Sukarno, who argued that the indigenous Indonesian way of deciding important questions was to have extensive deliberation (musyawarah) designed to achieve a consensus (mufakat). Since this “democracy with guidance” operated at the village level, he argued that it should be the model for the nation. Guided Democracy would consist of a government based on the four main political parties plus a national council representing the parties and “functional groups” – workers, peasants, entrepreneurs, intellectuals, religious bodies, youth groups, women’s groups, and so on. Under presidential guidance, a national consensus could be formulated.

From 1957 onwards, Dutch-owned assets in Indonesia were occupied in a series of direct actions, and then nationalised as part of a campaign for the recovery of West Irian. The army took over the management of these plantations, mines and other estates. Military entrepreneurs began to play a strong role in the domestic economy. (In later years, it became customary to attribute the decline in the productivity of these assets to the influence of the PKI. In fact, however, they declined under military management.) The influence of the PKI continued to increase. Its members began to hold a range of bureaucratic and political posts. From 1957, several cities on Java had communist mayors and several provincial governors were close to the party. However, the PKI and the left wing of the PNI did not occupy any but the most symbolic positions in Cabinet. Control over the productive capacity of the economy rested in the hands of senior bureaucrats and military officers, who did not support Sukarno’s economic program. It was they – not Sukarno or the PKI – who implemented strategic economic decisions. As for Cabinet, it too disagreed with Sukarno in the economic sphere.

When John F. Kennedy became president of the United States, there was a tactical shift in US policy towards Indonesia. Kennedy and several of his key officials on the National Security Council believed that Eisenhower’s approach had been counter-productive, driving Indonesia even further away from US influence. They therefore used a more tolerant rhetoric toward the Non-Aligned Movement, and received Sukarno amiably in Washington in April 1961. The Dutch were persuaded to leave West Irian soon after.

Growth of the Indonesian Communist Party

Between 1960 and 1965, the PKI and its allied peasant organisations began to carry out a program of land seizures in order to make landlords comply with existing laws. These actions resulted in violent responses by landlords, and fights between security forces and peasants. Mass mobilisations began to increase very rapidly, with large protests in the main cities and a growing number of smaller protests in other towns and villages. The party also took up the cause of plantation and industrial workers in North Sumatra, and of Javanese migrants in North and South Sumatra. It supported Hindus against East Javanese orthodox Muslims who were members of the local elite, as well as opponents of Hindu priestly authority in Bali. All this grassroots activity contributed to a major increase in the membership of the PKI and the left wing of the PNI. By 1965, the PKI had three million members and was said to be the largest communist party in the world outside the Soviet Union and China. In addition to its vast membership, more than 15 million people had indirect connections to it through their membership of the peasant associations, labour unions and other affiliates.

The PKI was opposed by sections of the commercial and land-owning establishment, senior figures in the bureaucratic apparatus, and a number of right-wing intellectuals and students. This conservative alliance also had the support of a large number of smaller Islamic parties. Crucially, it was backed by the powerful – and increasingly apprehensive – Indonesian military. While there were important left-wing and populist forces within the army itself, the right wing was always stronger. Indeed the army had demonstrated its power and right-wing credentials in 1948 when it put down an uprising supported by the PKI in the Madiun region of Central Java. The divisions in Indonesian society were reflected in an increasingly tense situation inside the army as well. In subsequent years, particularly from 1962-65, there were sharp internal struggles between left-wing populists and right-wing forces within the army.

In late 1963, US policy became more aggressive. Lyndon Johnson had succeeded Kennedy as president, and his “personal antipathy toward Sukarno, along with several important bureaucratic changes . combined to introduce a far less forgiving stance toward Indonesian actions in the Far East Bureau of the State Department and on McGeorge Bundy’s National Security Council (NSC) staff'”.10 This policy shift coincided with regional friction as Indonesia challenged Britain’s role in the creation of Malaysia. In March next year, after an American magazine called for the US to end all aid unless Indonesian attacks on Malaysia were halted, Sukarno said in a speech in Jakarta that he would tell any country that tried to attach strings to its foreign assistance, “You can go to hell with your aid.” This remark (made in English) was widely reported in the US. All US aid came to an end, except for “military assistance” intended for the Indonesian army.

Western intelligence analysts turned their attention to Sukarno, describing him as an “intuitive politician” and a “mass leader of extraordinary skill”. State Department analysts believed that Sukarno operated according to “opportunistic, play-it-by-ear policies rather than by a long-range fixed plan”. The CIA concluded that his “Marxist inclination”‘ were “largely emotionally based”. It characterised his relationship with the Communists as one of “mutual exploitation”. Sukarno needed the PKI because he lacked a mass political organisation of his own; the PKI needed Sukarno for protection against the army. As for the army, Sukarno used it to counterbalance the PKI, and the army saw Sukarno as the best person to hold the far-flung and diverse parts of Indonesia together.11

Strengthening the Indonesian military

It became clear to US policymakers that the Indonesian army’s hand would have to be strengthened. US ambassador to Malaysia James Bell, who had had considerable previous Indonesian experience, suggested reassuring the army that the West would not interfere if it moved against the PKI: “If we can give them this kind of shot in the arm they might have more inclination to act.”12 McGeorge Bundy, National Security Advisor to President Johnson, sent Bell’s memo to Chester Cooper, his senior assistant on the Far East. He wrote, “Cooper: It makes sense to me. Can we do it? MG.B.” US ambassador to Indonesia Howard Jones argued against Bell, warning that such an approach “would rebound as [an] unwarranted attempt [to] interfere internally”. Cooper therefore wrote back to Bundy, attaching his note to the cables from Bell and Jones: “Mac – You asked my views on the coming from Malaya (attached). I have brooded and have checked around and agree with Jones. Chet.”13

Ambassador Jones approached a friendly Indonesian diplomat, asking what would happen if Sukarno were “suddenly removed from the scene”. The diplomat predicted a polarisation of the country around Defence Minister Nasution and D.N. Aidit, the head of the PKI. He said that General Nasution was “the strongest man in the country” who had the loyalty of the officer corps. Jones visited Nasution three days later, asking him “whether some military leaders welcomed the disintegration of the economy on the theory that the PKI would make a bid for power and the military could then crack down on the PKI”. Nasution “avoided like the plague any discussion of a possible military takeover, even though this hovered in the air throughout the talk, and at no time did he pick up obvious hints of US support in time of crisis”. But Nasution had obviously talked it over with his fellow generals, for they met two weeks later. This time Nasution assured the ambassador that the military was “strongly pro-US and anti-PKI”. He said the PKI was probably unprepared to make a bid for power, but if it did, “Madiun would be mild compared with an army crackdown today.”14. The US kept encouraging the Indonesian military to increase the pressure on Sukarno. The 303 Committee of the National Security Council approved a CIA-State Department political action program aimed at portraying the PKI “as an increasingly ambitious, dangerous opponent of Sukarno and legitimate nationalism and instrument of Chinese neo-imperialism”.15 Western policymakers knew that it would be folly to take on Sukarno directly because of his tremendous popularity.

In April 1965, President Johnson dispatched his special envoy Ellsworth Bunker to Indonesia. Bunker reported back that relations with Indonesia were unlikely to improve. He confirmed that Sukarno “is still the symbol for Indonesian unity and independence, believes in himself and his destiny, and is able and shrewd. There is little question of his continued hold on the loyalty of the Indonesian people, who in large measure look to him for leadership, trust his leadership, and are willing to follow him. No force in this country can attack him nor is there evidence that any significant group would want to do so.”16 As for the PKI, Bunker argued that its strengths were “powerful organisation”, “brilliant manipulation of other political forces”, “dominance in the labour field”, and “virtual control of the national press and radio”. Its weaknesses were that: “The bulk of its strength is in Java, a handicap in a country where animosity against Javanese is strong in the outer islands; it has no paramilitary arm to challenge the army, although it is now making strong efforts to build one; and its freedom of action remains limited by the need to continue a subservient posture toward Sukarno.”17

Indonesia’s poor economic performance under military management was compounded by the fact that sales of rubber, its major export earner, were shrinking as a result of competition from synthetic alternatives. Indonesia was therefore deprived of an important source of foreign currency. Despite the economic problems, Bunker noted the country’s “resilience to economic adversity” because “over half the population live outside the monetised sector of the economy as self-sufficient farmers”.18 As for the Indonesian government, it “occupies a dominant position in basic industry, public utilities, internal transportation and communication”. Bunker warned that should the drift towards PKI dominance continue: “It is probable that private ownership will disappear and may be succeeded by some form of production-profit-sharing contract arrangements to be applied to all foreign investment.” In Bunker’s assessment: “The avowed Indonesian objective is ‘to stand on their own feet’ in developing their economy, free from foreign, especially Western, influence.”19

Bunker advised that the US should reduce its visibility “so that those opposed to the communists and extremists may be free to handle a confrontation, which they believe will come, without the incubus of being attacked as defenders of the neo-colonialists and imperialists”.20 He warned against any attempt to foment military rebellion along the lines of 1958 because “the ideal of national unity is an overriding obsession with practically all Indonesians, stronger by far than any real divisive regional feeling”.21

Accordingly, the US adopted a “low silhouette” policy; its official presence “shrank from over 400 in April to only 35 in August. But the CIA station maintained its staff of 12, including its full complement of eight clandestine operatives responsible for intelligence collection and, on occasion, covert action. Similarly, the top personnel in the Embassy’s political section and the military attaches remained.”22 Soon after, Marshall Green replaced Howard Jones as the new ambassador to Indonesia. He arrived in Jakarta on July 23, 1965.23 Green “had the complete trust of the State Department”, which “never moved a muscle without his advice”.24

The mutiny Tensions within a now thoroughly polarised Indonesian society continued to build, until they exploded into open conflict on the evening of September 30, 1965, when a small number of middle-ranking, left-wing army officers staged a mutiny. The mutineers killed six generals (Yani, Suprapto, Parman, Sutojo, Harjono and Panjaitan) and a lieutenant (Tendean). The circumstances of this mutiny have never been fully explained, but there are good reasons to believe that it was designed to prevent a coup by a right-wing Council of Generals. However, the mutineers – led by Lieutenant Colonel Untung, a left-wing commander in the Presidential Guard – failed to arrest key generals, including Major General Suharto. Strong evidence suggests that Suharto had been tipped off beforehand about the mutiny.

The mutiny did not appear to have planned in much detail – no serious measures were taken to seize choke points in the capital. The worker and peasant movements had been given no forewarning, and most of them were caught unawares. The PKI did not try to mobilise its massive party membership. According to a US clandestine source, the PKI central committee reacted only after hearing the mutineers’ radio broadcast. Sir Andrew Gilchrist, the British ambassador, also suspected that the PKI had not been kept in the loop, joining in only “because they feared that if the army crushed Untung it would crush them as well”.25 The Australian Joint Intelligence Committee noted that while individual communist groups clearly participated in the mutiny, “evidence of actual PKI involvement – that is, of prior planning by the Central Committee – is largely circumstantial”.26

The US appears to have been caught by surprise.27 One of its diplomats saw roadblocks and unusual military activity as he went to work on the morning of October 1, 1965. At first he assumed that Sukarno had died or become incapacitated. So did other US diplomats, who did not know much about Major-General Suharto. There was more than one Suharto in the senior ranks of the army, and at first they misidentified him. Similarly, the CIA’s research bureau knew little of Suharto or his politics; all it could say of him in the initial period was that he was “considered to be an anti-Communist”28 – not very illuminating, considering his profession and rank. US analysts later realised that five of the six generals killed had been trained in the US. Suharto himself had not trained in the US but thirteen of his top aides had.29 The crackdown

The Indonesian military moved swiftly and decisively. It arrested PKI members and took control of the media, using Radio Indonesia and the Antara news agency to encourage anti-PKI action. A major theme in its propaganda campaign was the murder of the six Indonesian generals. The military claimed that the generals were tortured and their genitals cut off by members of the PKI-affiliated women’s organisation Gerwani. Major-General Suharto said that “it was obvious for those of us who saw [the bodies] with our own eyes what savage tortures had been inflicted by the barbarous adventurers calling themselves ‘The September 30th Movement'”.30 Autopsies – ordered personally by Major-General Suharto – revealed that these stories were false, but the propaganda continued. (According to the autopsies, none of the victims’ eyes had been gouged out, and all their penises were intact.31) Sukarno and his foreign minister Subandrio tried to inform the public that the post mortem certificates had not mentioned any abnormalities, but the army was firmly in command of the media and these messages did not get through32.

Through the Antara news agency, the Indonesian military claimed that the PKI had drawn up lists of hundreds of government officials marked for execution if the mutineers had succeeded.33 Other stories claimed that members of PKI youth organisation Pemuda Rakyat had kidnapped two youths in Sumatra and tortured them for five days, removing eyes and cutting off hands and testicles, before killing them. It was also claimed that other Pemuda Rakyat members had tortured and murdered Muslims praying on the bank of a river.34 Other, extremely successful, propaganda stories alleged that PKI leader Aidit had encouraged Gerwani and Pemuda Rakyat members to take part in “delirious sexual orgies” for six months before the mutiny.35

Full-scale massacres of PKI members across the Indonesian archipelago occurred when special forces or parachute troops went into the regions. These soldiers participated in the killings, but more frequently used local militias to liquidate suspected PKI sympathisers. Local military units made it clear that they wanted to annihilate the PKI. They provided weapons, equipment, training and encouragement to youth organisations, eg the Muslim Ansor in Central and East Java. These groups usually went from village to village, grabbing PKI members and taking them away to be murdered. In some cases, entire villages were obliterated, but more typically the killers used hit lists and local informants to identify their victims. Particular attention was given to teachers and other village intellectuals. According to declassified British reports, many of the victims were the “merest rank and file” of the PKI, who were “often no more than bewildered peasants who give the wrong answer on a dark night to bloodthirsty hooligans bent on violence”.36 According to British historian Mark Curtis, an Australian diplomat learnt that: “Torture was the customary prelude to death and was in fact carried out in the army establishment next door to his own home. The nightly executions, carried out just outside Kupang, were open to the public provided those who attended took part in the executions. The Army was in complete control of these operations.”37

Robert Cribb, a leading scholar on these events, writes that the killings were “largely done with knives or swords, but some victims were beaten to death and some were shot. In some cases the victims were forced to dig their own shallow, mass graves in secluded places, or the bodies were dumped in rivers, or concealed in caves . The regions most seriously affected were Central and East Java, Bali and North Sumatra, where the [PKI] had been most active, but there were massacres in every part of the archipelago where communists could be found. A scholarly consensus has settled on a figure of 400,000-500,000 deaths.”38 Western support

Western policymakers and diplomats were keen to support the army, but there was a problem: Sukarno’s previous anti-imperialist rhetoric had resonated strongly with the Indonesian public. Any overt support would therefore serve only to expose the army as a tool of the West. Sukarno’s towering reputation presented a significant obstacle. A deft touch was required.

US ambassador Marshall Green understood that economic aid should not be offered because economic difficulties hurt the reputation of the civilian administration, not the army. His military contacts told him that there was an urgent need for food and clothing in Indonesia but it was more important to let Sukarno and Subandrio “stew in their own juice”.39

The information campaign in support of the killings was informed by similar principles. The Indonesian army secretly urged that foreign broadcasts not give the army “too much credit” or criticise Sukarno; rather, they should emphasise PKI atrocities and the party’s role in the mutiny.40 While Sukarno could not be directly attacked, an Indonesian general offered to send background information on foreign minister Subandrio, who was regarded as more vulnerable. Australian ambassador Keith Shann was told that Radio Australia should never suggest that the army was pro-Western or right-wing. Instead, credit should be given to other organisations, such as Muslim and youth groups.41

Radio Australia had an important role to play because of its overwhelming popularity with Indonesian listeners. It was said to be more popular than Radio Indonesia because its listeners included both the elite and students, who liked it because it played rock music, which had been officially banned.42 Australia’s Department of External Affairs (as it was then known) was aware that its high signal strength and massive listening audience meant that its Indonesian broadcasts were “a particularly important instrumentality in the present situation”. It was therefore told to “be on guard against giving information to the Indonesian people that would be withheld by the Army-controlled internal media”. The Australian ambassador worked to ensure that it gave “prominent coverage” to “reports of PKI involvement and Communist Chinese complicity” while playing down or not broadcasting “reports of divisions within the army specifically and armed services more generally”. Another senior official recommended that Radio Australia “not do anything which would be helpful to the PKI”; rather it “should highlight reports tending to discredit the PKI and show its involvement in the losing cause”.43

The US, Britain and Australia co-operated closely in the propaganda effort. Marshall Green urged Washington to “Spread the story of PKI’s guilt, treachery and brutality”, adding that this was “perhaps the most needed immediate assistance we can give army if we can find [a] way to do it without identifying it as [a] sole or largely US effort”.44 The British Foreign Office hoped to “encourage anti-Communist Indonesians to more vigorous action in the hope of crushing Communism in Indonesia altogether”. Britain would emphasise “PKI brutality in murdering Generals and families, Chinese interference, particularly arms shipments, PKI subverting Indonesia as the agents of foreign Communists”.45 British ambassador Sir Andrew Gilchrist wrote: “I have never concealed . my belief that a little shooting in Indonesia would be an essential preliminary to effective change.”46 Throughout this period, Western radio stations continued to recycle stories from Radio Jakarta or the army newspapers and broadcast them back to Indonesia. US Embassy officials established a back-channel link through the US army attache in Jakarta, who regularly met with an aide to General Nasution.

The US Embassy also compiled lists of PKI leaders and thousands of senior members and handed them over to the Indonesian military.47 While these kinds of lists were based entirely on previous reporting by the communist press, they proved invaluable to the military which seemed “to lack even the simplest overt information on PKI leadership at the time”.48 General Sukendro secretly approached the US Embassy, asking for assistance in the army’s operations against the PKI. Marshall Green advised the State Department that “we should do what we can as soon as we can, to meet request for medical supplies. Cost is not prohibitive and quantity is such that both finance and shipping could probably be handled covertly.”49 As for the army’s requests for small arms, Green said that he “would be leery about telling army we are in position to provide same, although we should act, not close our minds to this possibility. There is a chance that situation in central Java might take such a turn for the worse that we would wish to move quickly with packages of certain types of arms. Meanwhile, we could explore availability of small arms stocks, preferable of non-US origin, which could, if necessary, provide covert assistance to army for purchase of weapons.”50 Green also authorised the provision of 50 million rupiahs to the Kap-Gestapu movement, which was leading the crackdown. He advised the State Department that there was “no doubt whatsoever that Kap-Gestapu’s activity is fully consonant with and co-ordinated by the army. We have had substantial intelligence reporting to support this.”51 Overall, the US provided the Indonesian army with money, medicines, communications equipment, weapons and intelligence. It was satisfied with the return it received on this investment. As Marshall Green put it, the Embassy and the US government are “generally sympathetic with and admiring of what army [is] doing”.52 It would be necessary “to lay [the] foundation of understanding between us” in order to “make it easier for us to act effectively if at some future date army should want help from US”. There were potential problems that needed sorting out. “One such problem was [the] position [of] American oil companies.”53

On February 21, 1966, Sukarno tried to reshuffle his cabinet and sack General Nasution as Defence Minister. But with the public cowed in fear of the killings, his attempt to assert his authority failed. There were large demonstrations backed by the army, and on March 11, 1966, armed troops mounted a show of force outside the presidential palace. Sukarno capitulated and signed a letter of authority handing over executive power to General Suharto. The aftermath

In the wake of the massacres, Indonesia’s pre-eminent cultural and intellectual organisations – the Peoples’ Cultural Institute, the National Cultural Institute, and the Indonesian Scholars’ Association – were shut down, and many of their members were arrested or imprisoned. More than one and a half million Indonesians passed through a system of prisons and prison camps. The PKI was physically annihilated, and popular organisations associated with it were suppressed. The whole of Indonesian society was forcibly depoliticised. In village after village, local bureaucrats backed by the army imposed a control matrix of permits, rules and regulations. Citizens were required to obtain a “letter of clean circumstances” certifying that they and their extended families had not been associated with the left before 1965. Indonesian society became devoted to the prevention of any challenge to elite interests.

Control of the universities, newspapers, and cultural institutions was handed to conservative writers and intellectuals, who collaborated with the New Order’s program and did not oppose the jailing of their left-wing cultural rivals. Along with the violence, certain cultural values were strongly promoted – discussion of personal, religious and consumerist issues was encouraged, while discussion of politics was considered to be in bad taste. The conservative establishment also monopolised Indonesia’s external cultural relations.

Suharto would rule for more than 30 years until a popular uprising and a crisis-ridden economy forced his resignation on May 21, 1998.

Dr Clinton Fernandes is a historian and author of Reluctant Saviour: Australia, Indonesia and the independence of East Timor (Scribe, 2004). He is currently a Visiting Fellow at the Australian National University. These are his views.

 
 
 
 


THE LESSONS OF THE SEPTEMBER 30 AFFAIR

APPROVED FOR RELEASE 1994
CIA HISTORICAL REVIEW PROGRAM
2 JULY 96

CONFIDENTIAL
No Foreign Dissem

Perspective on Indonesia
Richard Cabot Howland

“Indonesia stands today with one foot in the national-democratic stage and one foot in the socialist. stage . . .
in order to consummate the revolution, there is only one road for the working class-rebuikan kekuasaan polilik!
Seize political power!”

Bung Karno,
May 1, 1965

He is dead now, but his mad rhetoric still echoes in the mind for those who were there. Speech after speech, Sukarno’s cadence set the rhythm for our work and our lives in that long summer of 1965. We battened down the Embassy hatches and waited, straining to fathom his purpose and predict his next move. One after another, faster and faster, the PKI’s enemies were over-run; the domino theory was being tested before our eyes. “All of history,” Emerson once wrote, “stands in the long shadow of one man.” So too did Indonesia by September 30 of that year . . . until the last domino refused to fall.

In retrospect, it is easy now to say that our initial interpretation of the “September 30 Movement”-the so-called PKI coup attempt of October 1, 1965–was correct. We knew from the start that it was not a coup in the classic sense. Our first reaction was that Sukarno was behind it all. We knew that he believed he stood on the stage of history, that he wanted his Indonesian revolution to become “the greatest of all revolutions, even a summing-up of all revolutions,” as he put it. For months he had tried to raise the curtain on the next act of his scenario for this “greatest of all revolutions,” an act which he called “entry into the Socialist stage”–the juncture at which collaboration with the bourgeois nationalists is abruptly terminated, the latter are removed from the stage in disgrace, and the drama moves inexorably toward its finale: the full-fledged Communist state.

Yet, when it happened, it came as a surprise. We expected something to break; Djakarta was unbearably tense, poised on the edge of crisis; but no one knew what form the next crisis would take. No one thought that Sukarno would go for the jugular-the Army-quite so soon. There was still plenty of time, plenty of other targets. Civilian anti- Communist elements had been isolated but not liquidated. We suspected that Sukarno and the PKI would link “entry into the socialist stage” with announcement of a Communist-dominated “Nasakom Cabinet” and the removal of civilian bourgeois nationalists- -the once-powerful Third Deputy Premier Chairul Saleh, the political gadfly Adam Malik, the leaders of the banned right-wing of the Nationalist Party, perhaps the fanatical Moslem students from the former Masjumi affiliate, the HMI. All had been under severe propaganda attack for some time and were rumored for imminent arrest. They were logically the next dominoes in the line.

Nobody hurries in Djakarta, especially to a showdown, but Sukarno chose this moment to break the rules of the game. Impelled by his ideological timetable, he must have believed that conditions were right for a dramatic move of historical consequence: a violent purge of the Army General Staff in preparation for establishment of a “People’s Army” based on an armed worker/peasant militia and controlled by a political commissar system under the PKI. He had pressed for both throughout the year, but the Army had objected, and on September 1 he warned Army Commander Yani publicly that “the revolution was about to leave him behind.” Had the move succeeded, a “Nasakom Cabinet” would have followed, then the arrest of other “counterrevolutionaries,” eventually the seizure of land and capital by the state and the collectivization of agriculture, all hallmarks of the “socialist stage” in Communist revolutionary theory.

Instead, insha’allah, everything went awry, as is often the case on Java, and the Movement failed. Sukarno and the PKI, not the bourgeois nationalists, left the stage in disgrace and the latter in control. From the confusion of those exciting days have emerged many myths, in particular a set of generalizations about the origins and outcome of the event, which gained credence within some U.S. Government circles and especially “outside the wall” of classification. Simply stated, these generalizations were that (1) Communist China instigated the “PKI coup attempt” in an effort to “make an end-run” around the U.S. “forward-line” in South Vietnam, but (2) our decision to commit American troops in that country, signifying our readiness to block the southward extension of Chinese Communist power, stiffened the backbones of the Indonesian officer corps, and (3) bought sufficient time for them to crush their own Communist threat in a “massacre” which took the lives of some 350,000 or more party members at no cost to the United States.

These generalizations were based on inadequate data-all data was inadequate in the early days of the affair. They make Asian politics sound like American football, and are suspect on that account alone. Yet they seemed logical in geo-political terms, especially at a time when Washington sought justification for the American stance in South Vietnam, and the Indonesians sought propaganda ammunition against Peking and the PKI. In Djakarta, however, we were particularly struck by the uniquely indigenous character of the events which led to the purge attempt and by the minimal influence on its outcome that could be ascribed to non-Indonesian factors. The geo-political generalizations about the incident, which I summarized above, clashed in our minds with a point that we felt was its strongest feature-that it was, from start to finish, a peculiarly and exclusively Indonesian phenomenon.

Half a decade has passed since the September 30 Movement collapsed, bringing down with it Sukarno’s bloated edifice of words. Personal and institutional memories are growing dimmer. The time may thus be appropriate for a new, “inside the wall” look at the three generalizations produced in the public mind by its dramatic and arcane circumstances, in
order to raise serious doubts about their validity before they come to conceal the real value of the Indonesian experience-the lessons of the September 30 affair.

Communist China
. . damned clever, these Chinese.” – – Unknown

In her study The Coup that Backfired, Mrs. Helen Hunter went a long way toward dispelling the myth of Chinese Communist involvement in the purge attempt. She concluded that while Peking had probably learned of the Sukarno/PKI plan, as indeed it must have through agent penetration of the Palace and the PKI, the Chinese did not instigate the plot
or participate in carrying it out. The same conclusion is implicit in an earlier article in Studies in Intelligence on the September 30 Movement by John T. Pizzicaro.

Like us, the Chinese knew something important was imminent. But I doubt whether they could truly have comprehended the nature of the plot and its implications. By mid-September, too many actors had become involved in the drama, each interpreting the script in light of his own self-interest. I doubt whether Sukarno, let alone the Chinese, knew the Generals were to be liquidated, or the Revolutionary Council named as the “source of all state power.” Even Sudisman, fifth-ranking leader of the PKI, subsequently stated under interrogation that the latter statement “was not part of the plan.” Sukarno was unaware of the involvement of Colonel Untung from his own Palace Guards’

Regiment, because he had dealt only with PKI Chairman Aidit, Air Force Commander Omar Dhani, and Army General Supardjo who was in charge of tactical operations for the Movement. The PKI’s “Special Bureau” chief Sjam Kamaruzaman, who planned the details, was actually proceeding under the incredible assumption that “if necessary, the President would be set aside.”

Thus the participants did not have a unified concept of the affair, and the lines of authority among them were blurred from the outset. It is no wonder that General Supardjo told Army interrogators afterwards that when he returned to Djakarta from his post in West Borneo on September 28, everything was in chaos and “there was no clear chain of command.” Whatever Sukarno’s original instructions–probably couched in typical Javanese ambiguity–the thing had gotten badly out of hand, and had assumed an internal dynamic which no single participant, let alone a foreign observer, could understand or control.

A more fundamental brand of skepticism on the myth of Chinese involvement would arise if relations between the Chinese leaders, Sukarno, and the PKI were examined. The Chinese had little real leverage over Sukarno, or Aidit and the party. The two leaders were not the obscure protagonists of a minority faction in some little-known, unimportant country. Both were prominent figures on the international scene, aware of their power. They were vain, hyper-sensitive, paranoid chauvinists to whom foreign leaders had long catered, not dictated. The PKI in turn was the largest Communist party outside the Communist World. A good measure of Indonesian hyper-nationalism and mistrust of foreign powers laced all its activities and plans.

Sukarno was no “dupe of the Communists,” Chinese or any other. He had towered over Indonesian political life for more than a generation, and claimed his own niche in the Marxist pantheon. In his speeches, he listed himself after Marx, Engels, Lenin and Stalin-but not Mao, who was still alive-as a prophet and “great leader of the revolution.” He asserted that with his formulation of “Marhaenism” in 1926, he had discovered the theorem that revolution in a colonial country had to base itself on a broad national front including the peasantry, not on the industrial proletariat alone. Sukarno claimed to have made this discovery before Mao had reached the same conclusion. Both Sukarno and Aidit believed they were still breaking new ideological ground in “adapting Marxism to Indonesian conditions,” and the party formally stated that “the teachings of Bung Karno are identical with the program of the PKI.”

Their approach must have seemed to be paying off from Peking’s point of view, and there was no reason for the Chinese to exert pressure on them for greater speed. The Indonesian revolutionary situation and Indonesian foreign policy were moving in a direction and at a pace which coincided with Chinese desires. At two junctures, Aidit even warned his colleagues that things were going too fast—a warning that later returned to haunt him when he failed to heed it himself.

In Indonesia, the “party of the Chinese” was Partindo, not the PKI. A tiny clot of left-wing extremists, the Partindo leaders drew their influence from their rapport with Sukarno and their interrelationship with the leaders of a powerful association of Indonesian citizens of Chinese descent called “Baperki.” Both organizations followed the PKI line- Partindo in fact was often out in front-and had friendly relations with the Chinese Communist Embassy. The latter also influenced a number of alien ethnic Chinese businessmen’s associations, which parroted the Sukarno/PKI slogans. Yet among all the participants in the September 30 affair no ethnic Chinese name appears, and the leaders of Partindo and Baperki were as confused as we were on the morning of October l, 1965.

The PKI in contrast had virtually no ethnic Chinese on its personnel roster. Not more than a dozen Chinese names could be found among some 2,000 PKI biographic information cards at the American Embassy. The average PKI member often shared the same ingrained suspicion and animosity toward the Chinese as his non-Communist countrymen. The fundamental theme of Aidit’s policy, and the main tool with which he had succeeded in rebuilding the party after the disastrous Moscow-induced Madiun revolt of 1948, was his effort to ensure that the PKI operated as a purely indigenous Indonesian institution. Recruiting efforts focused on ethnic Indonesians. Aidit and Sukarno were only too aware of the potential propaganda backlash that awaited any clearcut identification of the party with the Chinese, either domestically or abroad, in the Indonesian public mind. Aidit could scarcely have favored growing Chinese influence within his party, which might have aggravated factionalism and weakened the PKI before its adversaries. It might even have endangered his own position, since by “taking the parliamentary road” for thirteen years, Aidit had clearly been “following the Moscow line” in terms of the Sino-Soviet split.

For all these reasons, while the PKI made the fraternal and adulatory noises toward Peking and the Chinese revolution that one would expect from an Asian party, its leaders scarcely missed a suitable opportunity to express their independence of any Chinese influence.

It is out of the question for Sukarno or Aidit to have offered any outside power “a piece of the action” or requested help in the September 30 affair.

Vietnam
“Victory has a hundred fathers, but defeat is an orphan.” –John F. Kennedy

The tendency to blame everything bad that happens in the world on Peking or Moscow is matched by the tendency to credit ourselves for all the good things. Both tendencies have clearly been at work in some interpretations of the September 30 affair and its outcome. Some people believe that the Indonesian Army would have been inclined to compromise with Sukarno and the PKI if its leaders were not aware that US forces had tied down the Chinese in South Vietnam by bombing the north and sending in the Marines. In fact, the Army did compromise with Sukarno for almost two years, though not with the PKI.

What options would have been available to the Chinese if the US presence was absent from South Vietnam? They could not have launched an invasion of Java since they lacked transportation and logistical support. They could have mounted an air strike on Djakarta, refueling at Hanoi, but the outcome would have been disastrous. The main victims would have been the predominantly urban ethnic Chinese in Indonesia. As it was, Peking’s constant vituperation of the “rightwing forces,” and its incitement of the Indonesian Chinese to rebel against them only aggravated the latter’s troubles and reinforced Army propaganda that the PKI had been a Chinese tool. Whether the US stood firm in Vietnam or not, there was nothing that Peking could do-except take it on the chin in Indonesia as we had during the Sukarno years.

It has. been argued, however, that while in objective terms the Chinese were clearly powerless to affect the situation by physical means, in psychological terms China was viewed as a potential threat after the purge attempt because of its great size and historical meddling in the area. Thus, the US barrier in Vietnam was said to be a meaningful integer in Indonesian calculations.

I would question whether many Indonesians were troubled by China’s size. They believe Indonesia is the most important country in the world, and boast that the last time China invaded Java-in the thirteenth century-it was repulsed. In addition, I suspect that the whole effort to impute to Indonesian decision-makers any profound or strategic thoughts during those days of crisis is a great mistake.

Perhaps it would be useful in this connection to discuss in detail the turning-point in the events of October 1 itself-the juncture at which the keynote was sounded for the campaign against Sukarno and the eradication of the PK I- to determine whether thoughts of Vietnam or China were on anybody’s mind.

The moment of decision came shortly after noon at Kostrad Headquarters on Djakarta’s main square, where Suharto had assumed temporary command of the Army under standing contingency procedures. The two airborne “Raider” battalions that had deployed on the square earlier in the day in support of the purge attempt still surrounded Suharto and controlled key installations. Suharto was negotiating with their executive officers to get them to withdraw, and at the same time trying to size up the situation and find some reliable troops for himself. So far he had collected two platoons, plus ambiguous expressions of support from duty officers in the Navy and the national police.

Suharto was hurt and enraged at the clear probability that his close friend and patron, Army Commander Yani, had been murdered. N asution, the Armed Forces Chief of Staff and its leading “strategic thinker,” was in a nearby room. Best described later by a western diplomat as “a simple, ambitious coward,” Nasution was paralyzed with shock and grief from the attack on his home. Far from being an asset, to Suharto, Nasution had retreated at the crucial moment, as he had so many times before in crises when Sukarno was involved.

At this point, an emissary from Sukarno arrived. It was one of his adjutants, Marine Corps Lieutenant Colonel Bambang Widjanarko, who accompanied Sukarno when he drove out to join the anti-Army forces at Halim Air Force Base that morning. Widjanarko announced that he brought an order from the “great leader of the revolution” and was taken to Suharto. He told the Kostrad commander that Sukarno ordered him to turn over temporary command of the Army to MajorGeneral Pranoto Reksosamudra. Pranoto was believed to be a PKI sympathizer, and Suharto knew him well. He had replaced Suharto in 1959 as Central Java Army Commander after an incident involving Suharto’s family which had tarnished the latter’s reputation.

Sukarno’s choice of Pranoto to replace Suharto was a clear mistake. His use of a junior officer from an anti-Army service to carry the word made it, a major blunder. The final touch came when Widjanarko belligerently demanded, according to those present, that Suharto “release” several key Generals and allow them to proceed to Halim for consulation with Sukarno. Suharto was already aware that several top Generals had been killed and others were missing. He went into a rage.

Speaking Javanese, he ordered Widjanarko to inform Sukarno that he was retaining temporary command of the Army until Yani’s fate was known, that “no more Generals would go to Halim,” and that Sukarno himself should leave the Air Base as soon as possible because he was preparing to attack it.

The impact and implications of that final clause may be difficult to sense for those who did not endure the long years of deference and propaganda adulation paid to Sukarno by all sectors of the population, including the Army. In effect, Suharto had challenged the power of a latter-day Javanese god-king. But the impact was not lost on Sukarno, who complied, probably unnerved by this singular act of defiance from a hitherto complacent, apolitical, obedient soldier. A test of wills had occurred, and Suharto had won. The news spread rapidly among the political and military elite, and Suharto was able to establish himself as the leader of the anti-PKI forces while the leftists remained in disarray “with no clear chain of command,” as Supardjo subsequently noted. The Rubicon in contemporary Indonesian history had been crossed, and thereafter the tide of events moved irrevocably against Sukarno and the PKI.

What had provoked Suharto to throw down the gauntlet’? lie acted in rage, fear, and desperation. He felt keenly humiliated that Sukarno had sent a junior officer to order him about like a servant. He was incensed at the thought of surrendering his command for a second time to a hated subordinate, and feared that Pranoto’s appointment meant his own name was on the PKI’s liquidation list. He acted in the belief that he was serving the best interests of the Army, of his military comrades, and of Indonesia itself in standing up to Sukarno whatever the latter’s power. All these motivations are reasonable to impute to a tense, puzzled, parochial but able field officer who felt that he alone had to hold the situation together in a crisis endangering the foundations of the state and his own future.

But he certainly did not act from a strategic or geo-political vision of the implications of the U.S. presence in South Vietnam in terms of the Chinese colossus to the north. It was a tactical situation; Yani was dead, Nasution had copped out, Suharto was senior officer present and commanding, and only he could take charge. That he did so without thought of the consequences explains much about him and his later success. Suharto merits our gratitude, not claims of a share in his victory because of our stance in Vietnam, for that moment alone.

The Massacre of the PKI
“We feared the great Communist chiefs: they had magic powers which prevented them from dying. No matter how much we beat them they did not die. We had to inscribe the letters ‘PKI’ on their skulls to prevent their hair from growing out again after we had scalped them. Some would not die even when we forced bamboo sticks into their eyes and mouths, or after we put out their eyes. Especially in the case of the great chiefs, we would put a live cat into their bellies; only then would they suffocate. ‘rhe cat, symbol of the tiger, caused them to lose their magic powers, and they died.”

-quoted by Philippe Gavi, in an article entitled “Indonesia Days of Slaughter,” in the Italian-language weekly theoretical organ of the Italian Communist Party, Rinascita (Rebirth), No. i, Rome, February 16, 1968, pp. 15 18.

Foreign estimates of the number of PKI members and sympathizers killed as a direct result of the reaction to the purge attempt have ranged from 350,000 at the low end to 1.5 million at the high. The Indonesian Government has never issued an official announcement on the subject. In a recent article in the British publication Government and Opposition entitled “Indonesia’s Search for a Political Format,” Donald Ilindley quotes the low-end figure in his text but adds the latter in a footnote. Ilindley is guessing, for no one really knows. IIis citation of both figures, an ostensible effort to attain scholarly balance, actually begs the question whether very many were killed at all. Like the “Cornell group” dissected by John T. Pizzicaro in his recent Studies in Intelligence article, Hindley is forced by the ideological compulsions of the academic “new left” to maintain the polemical attack on the New Order regime, although he personally considers it, as he once told me, “the best government Indonesia has had.”

Hindley’s upper-range figure of 1.5 million was probably acquired from Miss Ruth McVey, the “PEI’s biographer.” Ruth was not in Indonesia at the time of the purge attempt, and had access only to journalistic sources in the months that followed. Yet by the spring of 1966, she had surfaced the figure of 1.5 million Communist dead at a New York meeting of the “Youth against War and Fascism” organization. This astonishing performance by an otherwise able and objective scholar clearly demonstrates how emotions have fogged the whole issue. How could the characteristically disorganized Indonesians possibly construct an efficient murder apparatus on this vast scale in a few months, and systematically exterminate almost one-third the number of people that the Nazi regime killed in ten years?

Following the purge attempt, Djakarta seethed with rumors and stories of bloodshed and terror. The Embassy was aware that this issue would loom large for some time and from the beginning we attempted to develop hard intelligence to put the subject in perspective. A preliminary look at, the data showed, however, that even after the palpable boasts had been detected and discarded, what, remained was spotty and inconsistent. No firm information on alleged killing; of
Communists ever emerged from almost two-thirds of Indonesia’s provinces. In addition, areas where one might have expected massacres of epic proportions-diehard anti-Communist West Java, for instance-.were remarkably unstained with Communist blood. Yet in areas where the PKI had never won more than a modicum of popular support: in Atjeh, or the Madurese regions of East Java, the death tolls boggled the mind. One heard interminable lurid reports of mass killings in Bali, some 50,000 deaths or more, where the PKI had never succeeded in cracking the tightly-knit Balinese social structure or challenging the political domination of the Nationalist Party. Yet in the traditional PKI stronghold of Madiun, the seat of the 1948 rebellion which should have been the first target for liquidation teams, and where there were plenty of Moslems to do the job . . . all was calm. Not one PKI death was ever reported from Madiun to my knowledge. A curious pattern, and one that did not readily hang together.

It was thus not an easy task to determine an overall death-tollPart of the problem derived from the local cultural imperative which we called “deliberate misleading of the outsider,” but the Javanese call “etok-etok.” To a Westerner, a thing is either true or false, an event either happened or it did not. This emphasis on objective reality seems dogmatic to a Javanese, who is more sensitive to the demands made on truth by the social context and his own socio-political status. Javanese seek to avoid potential conflict and embarrassment, and govern their behavior and remarks accordingly. The result is that they believe it is better to tell an outsider what they think he wishes to hear rather than risk the unpredictable consequences of telling the truth. This generalization does not pertain to all social situations, but is the cultural model for what Javanese believe social intercourse should be.

In reviewing the documentary evidence of the so-called massacre, I felt it was obvious that considerable etok-etok was involved. The same was true as I inquired among my contacts in the military and elsewhere, seeking a viable nation-wide estimate of Communist deaths to report to the Department. I found an abundance of exciting, selfserving tales, told with averted eyes, as though the ghost of I). N. Aidit were lurking in the background. Rather than acting like members of a “conspiracy of silence,” most people were “protesting too much” of their ruthless anti-Communist zeal. But they could not produce hard data, lists, names and places, photographs, or any indication that some Indonesian government bureau had been tasked with tracking down and collating the stories in a systematic and objective manner. It was true that Sukarno had directed several of his Ministerial flunkies to survey Java in November, 1965 to obtain information for use in
Communists ever emerged from almost two-thirds of Indonesia’s provinces. In addition, areas where one might have expected massacres of epic proportions-diehard anti-Communist West Java, for instance-.were remarkably unstained with Communist blood. Yet in areas where the PKI had never won more than a modicum of popular support: in Atjeh, or the Madurese regions of East Java, the death tolls boggled the mind. One heard interminable lurid reports of mass killings in Bali, some 50,000 deaths or more, where the PKI had never succeeded in cracking the tightly-knit Balinese social structure or challenging the political domination of the Nationalist Party. Yet in the traditional PKI stronghold of Madiun, the seat of the 1948 rebellion which should have been the first target for liquidation teams, and where there were plenty of Moslems to do the job . . . all was calm. Not one PKI death was ever reported from Madiun to my knowledge. A curious pattern, and one that did not readily hang together.

It was thus not an easy task to determine an overall death-tollPart of the problem derived from the local cultural imperative which we called “deliberate misleading of the outsider,” but the Javanese call “etok-etok.” To a Westerner, a thing is either true or false, an event either happened or it did not. This emphasis on objective reality seems dogmatic to a Javanese, who is more sensitive to the demands made on truth by the social context and his own socio-political status. Javanese seek to avoid potential conflict and embarrassment, and govern their behavior and remarks accordingly. The result is that they believe it is better to tell an outsider what they think he wishes to hear rather than risk the unpredictable consequences of telling the truth. This generalization does not pertain to all social situations, but is the cultural model for what Javanese believe social intercourse should be.

In reviewing the documentary evidence of the so-called massacre, I felt it was obvious that considerable etok-etok was involved. The same was true as I inquired among my contacts in the military and elsewhere, seeking a viable nation-wide estimate of Communist deaths to report to the Department. I found an abundance of exciting, selfserving tales, told with averted eyes, as though the ghost of I). N. Aidit were lurking in the background. Rather than acting like members of a “conspiracy of silence,” most people were “protesting too much” of their ruthless anti-Communist zeal. But they could not produce hard data, lists, names and places, photographs, or any indication that some Indonesian government bureau had been tasked with tracking down and collating the stories in a systematic and objective manner. It was true that Sukarno had directed several of his Ministerial flunkies to survey Java in November, 1965 to obtain information for use in his effort to stymie the anti-Communist bandwagon. But their estimate of 87,000 stemmed directly from political considerations, and had to be rejected on those grounds.

Finally, a Lieutenant Colonel in the Army’s Supreme Operations Command’s “Social-Political Affairs Section” passed me some figures which he swore were accurate compilations from field reporting. The totals were 50,000 dead on Java; 6,000 dead on Bali; 3,000 in North Sumatra. I was skeptical of his methods but accepted his estimates, faute de mieux, and combining them with my own data produced a nation-wide total of 105,000 Communist dead. Admittedly a large figure, it was still a far cry from the claims of 350,000 to 1.5 million victims being bandied about, and at least had partially resulted from a systematic effort.

While the death toll appeared lower than generally believed, the net impact on PKI cohesion and capabilities remained the same. The climate of fear and suspicion that arose in the villages as a result of the widespread rumors of mass killing effectively impaired PKI courier communications, obstructed party meetings, and thus paralyzed lateral coordination and control. Concurrently, the Army seized the central PKI publications apparatus and captured a majority of the Central Committee membership within a few months, thus blocking dissemination of instructions from the top. The PKI’s two strongest features apart from identification with Sukarno, its organization and communications, were thus nullified, and its destruction as a cohesive political force was assured.

By April of 1966, conditions were settling down and the Army relaxed its restrictions on travel. At the first opportunity, another Embassy officer and I left on a trip through Java seeking first-hand intelligence information on a variety of subjects. Among other things, because of my conclusions mentioned above, I hoped to learn something about the alleged severe killing in East Java which had been described in news items filed by Mr. Stanley Karnow of the St. Louis Post-Despatch.

Karnow was an unusual correspondent among the many who came to Indonesia at that time. He actually visited the areas about which he wrote. He interviewed at length the Army Commander of the Kediri district of East Java, Colonel Willy Sudjono. The Colonel had filled his ears with gory details and astonishing death-tolls, including a remark that the Brantas River-which flows past Kediri town-had been “choked with 30,000 Communist bodies.” From a previous trip to Kediri, I remembered the Brantas as a broad, placid stream, its bed raised above the level of the surrounding countryside by years of diking and overflow, somewhat in the manner of the Ilwang Ilo of China. It occurred to me that 30,000 bodies floating down the Brantas would have jammed the gates of the numerous irrigation dams that span the river, causing a severe flood in Kediri town.

In any event, I was anxious to learn just what had happened in Kediri, a fascinating area of marked importance in Javanese history and politics for centuries. It was the seat of an early Hindu-Buddhist kingdom whose legendary ruler produced a set of prophecies which became a. central feature of the Javanese political mystique. Javanese believe that Kediri stands at the center of a peculiarly potent combination of necromantic and mystical geo-magnetic forces. The area in consequence has generated peasant-based millenarian movements for hundreds of years. Prince Diponegoro of Jogjakarta went to Kediri to meditate in a cave before he fomented a messianic revolt, against the Dutch in 182.1. Sukarno always played up his early boyhood in Blitar, near Kediri, and had requested to be interred there. Before the 1965 purge attempt, Kediri was a Sukarnoist/PKI stronghold, as one might expect where severe ethnic (Javanese vs. Madurese) and religious (reformist Moslem vs. animist) antagonisms intersected in a setting that contrasted large land-holdings with abysmal poverty. Here were all the contradictions which provided, for Sukarno and the PKI, the exploitable corridors of power.

In April, 1966, another Embassy officer and myself spent several days at the home of an American Baptist missionary docter and his wife in Kediri. The Baptist mission and hospital were established in Kediri just after the war. They were readily accepted by the nominal Moslem Javanese of the area, who probably saw the Baptists as just another mystical sect drawn to Kediri by its potent ethereal forces. There were eight American families, and many “national preachers”local converts who helped spread the gospel–at the Baptist establishment. They enjoyed excellent relations with local officials and had made many friends in the villages of the area. Every morning, Javanese from all social classes lined up in front of the hospital for medical treatment. Obviously the Baptists were well-attuned to the local environment.

From several days’ talks with the Baptist group and other local informants, an interesting picture of Colonel Willy Sudjono emerged. Ile had lost several relatives fighting on the Communist side at Madiun in 1948. He was also known as a staunch Sukarnoist and devout follower of the pro-Communist. East Java mystical sect leader, mBah 5uro. Before the purge attempt, he had not obstructed the Comnunist advance. The missionaries remarked that during the August 17,
1965 National Day celebrations, PKI organizations marched down Kediri’s main street for hours, some of them armed, while Willy Sudjono watched and smiled. Yet the missionaries did not believe he was a Communist himself. They had requested troops to protect the hospital against threatened PKI attacks on several occasions, and he had always complied. Sudjono’s family came to the hospital for medical treatment and health exams, as did many of the local officials of the area. Obviously there was more to his story than Karnow had learned.

The missionaries and their local contacts had heard many stories of mass killing in the surrounding area, including the tale of “30,000 bodies choking the Brantas River.” One night, according to a missionary wife, they heard the gamelans (traditional musical instruments) “pounding from darkness till dawn.” They presumed that killing was underway, and that the music was intended to cover the sound of screams. They were surprised that fanatical Moslems would choose to kill by gamelan music, a non-Moslem, Hindu-Javanese cultural manifestation. But the next morning, everything was calm. As the Baptists went through nearby villages, there was no sign of slaughter. In fact, although they preached and dispensed health care in the area throughout the period of the purge attempt and its aftermath, none ever saw a Communist body, in the Brantas or elsewhere. Whenever they asked village contacts about, the subject, they were always told that “there were no PKI members in this village and no killing here, but many dead at the next village down the road.” But at the next village, the answer was the same: “no PKI, no killing here.”

A press correspondent who spent a month on Bali searching for evidence of the mass killing for a feature story told me that he had gotten the same answer in village after village there. Moreover, he pointed out, neither he nor his colleagues had ever managed to photograph a Communist body. ‘ro this day, 1 myself have never seen even one photograph of a PKI corpse.

The missionaries’ story was confirmed by other local informants, who believed that most of the Communist leaders had fled to Surabaja after the failure of the purge attempt, while the peasant masses who had supported the party because of its identification with Sukarno simply melted away. What killing had occurred, they said, had been on a minor, ceremonial scale.

Thus, there must have been considerable elok-etok in the story Willy Sudjono told Stan Karnow. He had done nothing to slow down the PKI in his jurisdiction before the purge attempt. As a known Sukarnophile and mBah Suro devotee, the onus was on him afterwards to demonstrate. his loyalty to the Army. Ile must have welcomed the
chance to proclaim to Djakarta through an American journalist that his severity toward the party after the event had known no bounds. How many other local military commanders and district officials had been under the same pressures after the purge attempt? Virtually all of them were imbued with Sukarno’s “Nasakom” sloganry, including the policy of collaborating with the PKI. What better way to display their newly-discovered anti-Communist colors, without committing themselves to Suharto or Sukarno while the Djakarta power struggle was unresolved, than by inflating the numbers of PKI killed in their jurisdictions? How many opportunistic politicians sought to erase years of riding the PKI’s coat-tails by proclaiming responsibility for a few unverifiable Communist deaths? The IP-KI Party leader Lucas Kustarjo, for instance, though a long-time Sukarnophile, boasted everywhere that he ha6 told Sukarno personally that he killed “300 PKI leaders with his own hands.”

Like the politicians and military leaders, the average village citizen had shrewd motivations for concocting massacre tales. If a villager told the authorities that his Communist neighbor had escaped, he risked guilt by association, or at least faced the prospect of a harangue on the importance of “heightening vigilance against the PKI.” But if he told the authorities that his Communist neighbor had been killed by the “spontaneity of the masses,” he would receive a pat on the back-perhaps even his neighbor’s house or land. Who could check the story’.? The Army has never been able to keep track of its own personnel, let alone the civilians on over-populated Java.

As the reports of massacres moved up along the chain of command, they could easily have been embellished and magnified as successive layers of officialdom sought to display their own anti-Communist zeal. The natural tendency was to accept them at face value, especially among the Western correspondents who flocked to Djakarta in search of sensational copy for lurid feature articles to cable to the outside world. The result was the myth of the massacre. A good part of it must have been etok-etok by everyone concerned.

The Future
“We are independent now. Independence was not granted as a gift from our former colonisers. but we have won it the hard way at a great loss of lives on the part of all the Indonesian people for more than hundreds of years. We have a state philosophy and a Constitution which are not of foreign make but the products of our own inquiry into our own identity and our own history, formulated by Indonesian leaders and Indonesian philosophers. Our Armed Forces are not an inheritance, but have emerged from the midst of a fighting nation . . . all these things are not just the legacy of the days prior to our independence. We have done them ourselves.”

-President Suharto, on the eve of the 25th anniversary of Indonesian independence, on August 16, 1970.

No one will ever know the truth about the September 30 affair. By posing some questions about the myths that have evolved in the public mind in regard to the events that preceded and followed it, I hope at least to have signalled the danger of swallowing them whole. Whatever the popular misinterpretations of newsmen and scholars, “inside the wall”
we should not be misled by the need to practice our own form of etok-etok to justify the policies of the past.
Instead we should look to the real and valuable lessons which this watershed in contemporary Southeast Asian history has provided for the future.

To the strategic thinkers of the outside world, Southeast Asia, like the Balkans, has always looked like a power vacuum about to implode. Like the Javanese area of Kediri, one might almost say, Southeast Asia has loomed as a center of mystical forces, time and again attracting foreign powers to meddle in its murky affairs in the hope of gain-or occasionally in the hope of obtaining the gratitude of Southeast Asians themselves. But time and again the outsider has seen his efforts go unappreciated, his motives mistrusted, and his departure awaited with eager pride. Too often the reason has been the outsider’s inability to see things through Southeast Asian eyes.

Human and interstate relations in Southeast Asia do not occur under ideal laboratory conditions, and the course of events is seldom predictable at a distance by analysis of national interest and balance of power alone. The “strategic planners” who prefer to “focus on the big picture in Asia” to produce sweeping, unverifiable geo-political theories run the risk of overlooking some quirk of human behavior that can easily upset their most sophisticated calculations and ideas. In Indonesia in 1965, the last domino refused to fall, and the tenets of the domino theory proved irrelevant to a major historical change. The course of events turned instead on the personality of one man, as the massive door of a vault pivots on its tiny jewelled bearing. Without the example of Suharto’s courage in defying Sukarno, a thousand similar acts of decision would not have occurred elsewhere in the archipelago, and the whole “strategic situation” in Southeast Asia would not be the same. Suharto and his supporters were not concerned with the “big picture,” or with conditions in other countries of Asia. They had enough to do with their own “little picture,” and concentrated on the job to be done and the people involved. As a result, they won. The PKI was destroyed in the villages of Indonesia, Dot by the American “forward line” in Vietnam.

In Washington things tend to become unreal. Human beings are sometimes viewed as little more than names passing in the stream of paper. unrelated to their past and future. Far from the scene, we are often prone to see Asia impersonally as a cosmic chessboard, where the great powers can conduct their broader strategies without much regard for the pawns. But the pawns too are people, and the human factor is always the key, as it was on the morning of October 1, 196;5 in Indonesia. To be truly viable, all strategic theories based on sophisticated geo-political ideas must also take into account the prospect of those sudden, unexpected acts of human courage and decision which, precisely because they were not a part of preconceived plans, alter and illuminate political affairs.

The origins and outcome of the September 30 affair were the result of Indonesian actions alone. By the time the great powers realized what was underway, it was too late to help or hinder either side. Washington’ could only watch and wait, and hope that when the situation jelled, a new and more constructive relationship could be established with whatever regime survived. Then–but only then-could we offer to help, after the fever had broken and the patient was already on the road to recovery.

The Indonesians were acutely aware after the overthrow of Sukarno and the PKI that the road to recovery meant turning inward to repair the economic deterioration that had contributed significantly to Sukarno’s success in orchestrating the Communist march toward power. Indonesia rejected Sukarno’s mad schemes of leading the “third world” in a crusade of bluff and bluster against the “imperialist powers,” and focussed its attention on its own sad internal plight. Suharto blocked a reversion to unproductive political infighting, and placed the stress of government policy on combatting inflation and preparing the base for economic development. The first battle was won and the development effort shows great promise for the future, although severe challenges remain.

In the wake of the September 30 affair and its aftermath, the lesson of the Indonesian experience began to make itself felt. It was at the heart of the American “low profile” approach to Indonesian efforts to bring their runaway inflation under control. Although advice from the International Monetary Fund and assistance from foreign donors were important, the essential decisions were made by Indonesian economists and implemented because of Suharto’s resolve. American involvement was kept, to a miminum. The low-profile approach also led to our “handsoff” attitude when the Indonesians were attempting to round up expatriate Sarawak Chinese dissidents in West Borneo in 1967, and to
quell an embryonic PKI insurgency effort in East Java the following year. In the first case, Indonesians and Malaysians combined their efforts; in East Java, only a few weeks were needed for the Indonesians to handle the job themselves. In both cases, American involvement would have lent credence to Communist propaganda, and impaired indigenous resolve.

In the larger context, the Vietnamization idea and the “Guam Doctrine” can be seen as efforts to employ the lessons of the September 30 affair in structuring an appropriate American posture for the region as a whole.

Comparisons of what happened in South Vietnam and Indonesia after the critical year of 1965 make it clear that American power can only complement and augment indigenous resolve-the quality that the Indonesians call “national resiliency,” which can be generated through local leadership and enhanced through regional cooperation, but not created or replaced by vast infusions of men and money from abroad. The human factor is always the key.

Very few now believe that the “soft states” of Southeast Asia can manage to survive as independent national entities without massive American help in view of the geo-political menace of Communist China to the north. Yet who among us would have believed-on that hot morning of October 1, 1965, as we drove toward the Embassy between the endless red banners and lurid anti-Western posters along both sides of the main highway into Djakarta, to face yet another day of systematic humiliation by the minions of Sukarno and the PKI that actions and events were already underway which would reverse the course of years of Indonesian history in a matter of days? The Indonesians looked into the abyss, recoiled, and learned their lessons well. Their task and ours is to use those lessons equally well in the future.

 
 

Western Covert Intervention in Indonesia, October 1965 – March 1966

What was less easily resolved and which remains a mystery to this day, is whether Untung was acting on behalf of other forces. There has been a welter of conflicting theories as to who was behind the coup attempt.22 Some on the right have blamed the PKI, Red China, the pro-communist Indonesian Foreign Minister Subandrio or even Sukarno. Others, such as Scott, have constructed an elaborate conspiracy theory that the coup attempt was an army provocation, led by Suharto, to give a pretext for a crack-down on the communists.

There is insufficient space here to assess all the conflicting theories of the coup’s origins but looking at American, British and Australian primary sources it is apparent that despite their interest in covert action and propaganda, the Western powers were surprised by the coup attempt. In the first few days of October American, Australian and British diplomats in Jakarta were shocked and confused and had trouble in finding out what was going on.23 There is no evidence that the coup attempt was a Western-backed army provocation. Indeed, on 1 October the American Deputy Director of Central Intelligence, Richard Helms, told George Ball at the State Department that the CIA ‘had had absolutely nothing to do with it’.24 The immediate suspicion of Western officials was of a possible connection to the PKI.25

Yet evidence for PKI involvement in the coup was not clear-cut. Communist transport and communications unions helped Untung on 1 October by cutting communications in and out of Jakarta and the next day a communist newspaper endorsed the action he had taken. The coup attempt was centred on the Halim air force base and made use of communist cadres being given military training there. But the PKI did not try to mobilize its massive party membership behind the coup and an American ‘clandestine source’ reported that the PKI central committee only decided to give Untung military support after hearing his radio broadcast on 1 October.26 After the coup had failed the PKI denied any involvement and claimed it had been an internal army matter, with junior officers attacking senior officers.

Faced with this conflicting evidence, privately Western policymakers were uncertain how far the PKI was responsible for the abortive coup. US State Department officials believed that the PKI had not planned or engineered the coup attempt.27 Instead they thought that Untung, without consulting the party, might have put into effect a communist contingency plan to seize power on the death of Sukarno. Certainly there had been a flurry of reports in August-September that the president was seriously ill and these could have sparked Untung into action. Once the coup was underway the PKI felt it had no choice but to get on board. Sir Andrew Gilchrist, the British Ambassador in Jakarta, suspected that the communists only became aware of Untung’s plan at a late stage and joined in because they feared that if the army crushed Untung it would crush them as well.28 The Australian Joint Intelligence Committee noted that while individual communist groups clearly participated in the coup, ‘evidence of actual PKI involvement – that is of prior planning by the Central Committee – is largely circumstantial’.29 By contrast, Marshall Green, the US Ambassador to Indonesia, was convinced that party chairman Aidit and other top PKI leaders ‘were almost certainly in on planning’ the coup although he conceded that the ‘PKI decision to participate seems to have been hurried one’.30

If Western policymakers were unsure about the role of the communists the Indonesian army appeared to have no doubts and it pressed Sukarno for strong action against the PKI. However, the president tried to protect the PKI and he refused to ban the party. He promised a peaceful political settlement and called for national unity, warning that division would only benefit the Nekolim. Reportedly at a cabinet meeting on 6 October Sukarno and Subandrio blamed the coup attempt on the CIA and alleged that the CIA’s aim was to spread confusion before an American and British invasion of Indonesia.31 The army, though, was not diverted by Sukarno’s appeals for unity and it began to move against the PKI. It arrested communist cadres and encouraged anti-PKI demonstrations in Jakarta. It also tried to mobilize public opinion by taking control of the mass media.32 The army closed down the communist press while ensuring the continued publication of military newspapers such as Angkatan Bersendjada, Berita Yudha and the English language Jakarta Daily Mail. It took control over Radio Indonesia and the Antara news agency, which was the main supplier of news carried by Indonesian radio stations and newspapers. Through these outlets the army attacked the PKI and linked it to Untung’s coup attempt. On 4 October an editorial in Angkatan Bersendjada lambasted the PKI as ‘devils’ who were ‘injecting poison into the Indonesian nation and the revolution’.33 Two days later the paper claimed the coup attempt was masterminded by the PKI and called on the government to declare the party illegal.34 One prominent theme in this propaganda campaign was the murder of the six Indonesian generals. The army-controlled media alleged that members of the PKI youth organization, Pemuda Rakjat, and the communist women’s group, Gerwani, had brutally tortured the generals before killing them.35 For example, on 10 October Berita Yudha reported that the generals’ eyes had been gouged out. These claims were untrue. Although the generals’ bodies had partially decomposed after being dumped in a well by the rebels, autopsies showed they had not been tortured or mutilated after death.36 Nonetheless this story became a central feature of the army’s propaganda campaign and a founding myth for the later Suharto regime.

In mid-October Suharto seems to have given approval for army units to deal with the PKI and the army rounded up and killed party members throughout the country. It also armed nationalist and Muslim groups, such as the Ansor Muslim youth organization, and encouraged them to eliminate the communists. The result was a wave of mass killings, spreading across Java, Sumatra, Sulawesi and into Bali by December and then onto Timor, Flores and Lombok. News of the slaughter slowly reached Western diplomats in Jakarta, who had only limited information on what was happening outside the capital. On 9 November an Australian teacher returning from central Java reported ‘All manner of atrocities, stakes through heads, eye gouging, live burials being freely committed by both sides’.37 On 14 November an American missionary told her embassy of the massacre of 3,400 PKI activists by Ansor at Kediri, in East Java.38 An Indonesian source informed the British air attaché that PKI men and women were being executed in very large numbers.39 Often they were given knives and told to kill themselves. If they refused they were shot in the back. An American observer in Bali reported ‘many headless bodies encountered on roads’ and a traveller in Sumatra saw Muslim youth group members stop a bus, drag out numerous communist passengers and hack them to death.40 In February 1966 a visiting Australian diplomat learnt that 250 PKI members had been killed in the town of Kupang in Timor.41 He was told by the chief of the Public Works Department in Kupang that torture was the customary prelude to death and was in fact carried out in the army establishment next door to his own home. The nightly executions, carried out just outside Kupang, were open to the public provided those who attended took part in the executions. The Army was in complete control of these operations.

Precisely how many were killed in the massacres is not known and may never be known. Estimates varied widely.42 In January 1966 Colonel Stamboul, an army liaison officer, confided to the British military attaches that the army had no exact idea of the death toll but he estimated 500,000. Others in the army put the figure far higher. Major-General Adjie, the fiercely anti-communist commander of the Siliwangi division in West Java, told the Australian military attaché that nearly two million were killed. Short of hard evidence Western governments were cautious on the scale of the bloodletting. In April 1966 the State Department thought that around 300,000 had died.43 Even so, the violence from October 1965 to January 1966 would still rank as one of the largest mass killings of the twentieth century.

The army-controlled media in Indonesia did not report the massacres. Instead the media stoked up hatred of the communists by portraying them as sadistic murderers, intent on killing their opponents. It alleged that the coup attempt and the murder of the generals had been only the start of the communists’ plans for a reign of terror. Antara reported at the beginning of November that a list had been found in Garut of the names of hundreds of government officials the PKI had planned to kill if the coup had been a success.44 In December the news agency ran a story that Aidit had offered party activists in Java 25 million rupiahs if they murdered more than 1,000 people on a PKI black-list.45

Communist atrocity stories were also a prominent feature in the media.46 In November Antara claimed that Pemuda Rakjat members in Sumatra had kidnapped two youths and tortured them for five days, removing eyes and cutting off hands and testicles, before killing them. Another Pemuda Rakjat gang in Sumatra was alleged to have attacked Muslims praying on the bank of a river and again tortured and murdered them. The moral depravity of the communists was emphasized in other ways: Antara reported on 8 December that Aidit had encouraged the Gerwani and Pemuda Rakjat killers of the generals to take part in ‘delirious sexual orgies’ for six months before the coup.47 In December the Jakarta Daily Mail denounced the communists as ‘mentally and morally perverted creatures who consider slander, abduction, mutilation and murder their way of life’.48 The paper declared that there was no place for the PKI in God-fearing Indonesia and called on people to ‘Cast out this spawn of hell root and branch’. Such demonization of the PKI could only have fuelled the pogrom against the party. This is certainly what Sukarno feared. The Indonesian president tried to protect the communists from the massacres – he constantly called for calm and national unity, condemned the killings and threatened to punish by death those who used force against the PKI.49 He also repeatedly warned the press not to incite the public with inflammatory articles and irresponsible reporting.50 Sukarno and Subandrio both denied stories that the communists had tortured and mutilated the six generals during the coup.51 They pointed out that the general’s death certificates had not mentioned any ‘abnormalities’.

These efforts were in vain though. The army retained control of most of the media and it ensured that Sukarno’s message did not get through to the Indonesian public. Newspapers and Antara frequently failed to publish the text of speeches by the president.52 Other papers, such as the Jakarta Daily Mail, carried commentaries which distorted Sukarno’s remarks, to make them appear to add up to a case for destroying the PKI.53 Sukarno was powerless in the face of the massacres. During the period of repression the West gave covert support to the army. The Western powers had been greatly heartened by the events in Indonesia after 1 October. A real chance had appeared to smash the PKI and perhaps remove Sukarno, and the West was anxious that the army leaders fully seized the opportunity. As both the Australian and American embassies put it in telegrams on 5 October, it was ‘now or never’ for the army.54 The key question was how the West could best encourage and help Suharto and Nasution. Any overt support was likely to be counterproductive as Sukarno and Subandrio would immediately denounce Nekolim interference in Indonesia. The West would therefore have to be circumspect in its approach. For Green the priority was to smear the PKI’s image through propaganda. On 5 October the ambassador had urged Washington to ‘Spread the story of PKI’s guilt, treachery and brutality’, adding that this was ‘perhaps the most needed immediate assistance we can give army if we can find way to do it without identifying it as sole or largely US effort’.55 The State Department agreed. It had already begun a VOA and information programme connecting the PKI to the coup attempt.56 Green appeared satisfied with the results. He cabled Washington on 7 November ‘that VOA doing good job’.57 There are also indications that the CIA carried out covert anti-PKI propaganda after the coup.58

The Australians were also active in this field. After 1 October the Department of External Affairs gave daily guidance to Radio Australia over its broadcasts to Indonesia.59 The Department stressed that Radio Australia should not give information to the Indonesian people that the army-controlled internal media would withhold, such as disavowals by the PKI of responsibility for the coup. Instead the station should highlight reports discrediting the PKI and showing its involvement in the Untung coup attempt. The station seems to have faithfully followed these guidelines, for Keith Shann, the Australian Ambassador in Jakarta, was pleased with Radio Australia’s output, describing it as ‘generally good’.60

For their part the Malaysians tried to blame the putsch on the communists and inflame popular feeling in Indonesia. For example, on 13 October a news commentator on Radio Malaysia read out an editorial from the Beirut newspaper Lissan Al-Hal which claimed that, ‘without the slightest shade of doubt’, the coup was contrived by the PKI.61 He recalled the murder of Naustion’s daughter and ‘the mutilated bodies of the six Muslim generals. who [were] dismembered, cut to small bits and thrown in a well’. Whipping up feelings further, the newsreader said ‘Such atrocities against Muslims cannot but make the blood boil in every Muslim heart . they open every Muslim eye to the dirty work which no communist lackey would hesitate to do whenever the master dictates’. The British were working on similar lines. The Foreign Office hoped to ‘encourage anti-Communist Indonesians to more vigorous action in the hope of crushing Communism in Indonesia altogether’ .62 The Information Research Department would stimulate broadcasts to Indonesia by the BBC, Radio Malaysia, Radio Australia and VOA. It would also try to disseminate propaganda through newspapers read in Indonesia such as the Straits Times. The same anti-PKI message was to be spread by more clandestine outlets, such as a ‘black transmitter’ (presumably Radio Free Indonesia) and ‘IRD’s regular newsletter’, which seems to have been ‘black’ propaganda prepared in Singapore by the Information Research Department’s South East Asia Monitoring Unit.63 Suggested propaganda themes included ‘PKI brutality in murdering Generals and families, Chinese interference, particularly arms shipments, PKI subverting Indonesia as the agents of foreign Communists’.64 On 9 October the Foreign Office reported that it was mounting some ‘short term unattributable ploys designed to keep the Indonesian pot boiling’.65

British propaganda efforts were strengthened by the arrival in November of Norman Reddaway as Political Warfare Coordinator in Singapore. Reddaway received news on the situation in Indonesia from the embassy in Jakarta and from intelligence sources, which seem to have included signals intelligence, as Britain had broken the Indonesian ciphers.66 He would then supply information that suited British purposes to news agencies, newspapers and radio via contacts in Singapore, Kuala Lumpur and Hong Kong. This news would be carried out into the world’s media and return to Indonesia, allowing Britain to influence Indonesian opinion. The reports were designed to damage the communists. A draft Foreign Office brief in late November explained that Britain had been ‘blackening the PKI’s reputation within Indonesia and outside, by feeding into the ordinary publicity media news from Indonesia that associates the PKI and the Chinese with Untung’s treachery plus corresponding covert activity’. Thus, despite some private doubts over communist responsibility for the coup attempt, all four Western powers used the media to pin the blame on the PKI and discredit the party in Indonesia. This propaganda offensive supported the army’s own activities, as the stories on VOA, Radio Malaysia, Radio Australia and the BBC and in the press confirmed the stories in the army-controlled media. The synergy between the two publicity campaigns was not accidental. The British and Americans recycled reports from Radio Jakarta or the army newspapers by broadcasting them back to Indonesia.67 For example, on 5 November the Jakarta Daily Mail claimed that on the day of the coup 100 women from Gerwani had tortured one of the generals by using razor blades and knives to slash his genitals before he was shot.68 In December an Information Research Department official noted that this atrocity story would be included in the South East Asia Monitoring Unit’s propaganda output.69 Furthermore the Indonesian army actively advised the Western powers on the themes they should or should not use in their propaganda. On 2-3 November Indonesian Brigadier-General Sukendro had secret talks in Bangkok with Dato Ghazali Shafie, the Permanent Secretary at the Malaysian Ministry of External Affairs.70 Sukendro said that Radio Malaysia should not give the army ‘too much credit’ or criticize Sukarno but should emphasize PKI atrocities and the party’s role in the coup. Sukendro also asked for help in ‘the character and political assassination’ of Subandrio and offered to send background information on the Foreign Minister which could be used by the Malaysians. On 5 November an Indonesian military contact also approached the Americans and warned them against broadcasts that implied approval of army actions.71 An officer in the army information section told Shann that Radio Australia should never suggest that the army was pro-Western or rightist and should mention other organizations, such as Muslim and youth groups, opposing the PKI.72

As well as using propaganda against the PKI the Western powers helped the army in other ways. The Americans set up a back-channel link to the army leaders through Colonel Willis Ethel, the US Army Attaché in Jakarta, who regularly met with an aide to Naustion. Through this channel the Americans reassured the Indonesian army about British activities and intentions, for although these two groups shared a common interest in the removal of the communists, because of the Confrontation the army was suspicious of Britain.

The mistrust could reach ludicrous levels. In mid-October Nasution’s aide quizzed Ethel about reports of British arms shipments to the PKI and asked whether the coup could have been a plot by Britain and communist China.73 To Washington these bizarre ideas showed the ‘somewhat naïve international view ‘ of the army leaders, but they genuinely seemed to suspect a conspiracy between London and Beijing.74 Ethel had to assure them that Britain had not colluded with the Chinese and the PKI.75

Ethel also gave a broader assurance that Britain would not escalate the Confrontation while the army was dealing with the communists. With the approval of London, on 14 October Ethel told Nasution’s aide that the British did not intend to start any offensive military action.76 In early November the British and Australians reinforced this message.77 Counsellor James Murray promised General Mokoginta, the Commander of Indonesian Armed Forces in Sumatra, that Britain had no intention of stepping up the Confrontation while the army was engaged with the PKI. Gilchrist and Shann said the same thing to Helmi, an Under-Secretary at the Indonesian Ministry of Foreign Affairs who was close to the army. Shann declared that the army ‘would be completely safe in using their forces for whatever purpose they saw fit’.78 The Indonesian army could suppress the communists without worrying about British and Australian operations in the Confrontation. In addition, the Americans secretly gave the army material aid. At the end of October Sukendro asked the US for medical supplies, communications equipment, rice and small arms to support the army’s campaign against the PKI.79 Washington was willing to help but it knew that there were major political risks involved. If American aid was exposed Sukarno and Subandrio would have proof of Nekolim interference in Indonesian internal affairs and this would seriously embarrass both the United States and the army. So the Americans moved carefully. On 12 November the State Department informed the British and Australians that the US had agreed to send $100,000-worth of medical supplies to the Indonesian army via covert channels.80 The 303 Committee also agreed on 19 November to give the army leaders a secure communications system, to maintain contact with each other and with ‘U.S. elements’.81 In interviews in 1981-82 Sukendro confirmed that the US had secretly supplied medicines, radios and small arms through the Bangkok CIA station.82 Money may have been provided as well – in December Green recommended a ‘black bag’ operation giving 50 million rupiahs to Adam Malik, a key figure in KAP-Gestapu, an army-inspired action group that organized anti-PKI demonstrations.83

Finally, the US supplied the army with intelligence.84 The American embassy in Jakarta had compiled lists of names of the PKI leadership and senior cadres and, according to Green, this information was superior to anything held by the Indonesian army. After the coup attempt embassy officials passed on to the army lists of names of known PKI leaders. The army could use this information to round up key communists and dismantle the party structure.

The actions taken by the army in suppressing the communists did seem to trouble the consciences of some of the Western ambassadors in Jakarta. In a telegram to Canberra on 19 December Shann wrote that ‘In many cases the massacre of entire families because one member spoke to the Communists, has occurred. Some of the methods adopted are unspeakable . [It has been] a blood-bath of savage intensity, remarkably unpublicised and locally regarded with a ghoulish cynicism’.85 Gilchrist asked Reddaway in February 1966 ‘What have we to hope from the [Indonesian] generals? 400,000 people murdered, far more than total casualties in Vietnam+nobody cares. “They were communists.” Were they? And are communists not human beings?’86

Yet the massacre of thousands of communists did not affect Western policy.

The logic of the Cold War meant that the army was fulfilling the Western interest by eliminating the PKI and removing the danger of Indonesia falling to communism. The army was also the only means to dispose of Sukarno and end the Confrontation. Therefore, despite distaste for the army’s methods, the West still wanted to support it. The main problem for this policy was not ethical concerns but the fear that overt aid could embarrass the army in its power struggle with Sukaro and Subandrio. On 1-2 December 1965 American, Australian, British and New Zealand officials held secret Quadripartite talks to coordinate policy towards Indonesia.87 The mass killings were not even mentioned. Instead the officials discussed the difficulties in helping the army while Sukarno and Subandrio remained in power. The West still had to take care not to make the army appear to be Nekolim stooges and for this reason it was agreed at the meeting that ‘except for some cautious propaganda (on lines already agreed) we should take no initiative at this moment to help the Generals’.

There was another reason why the West would not offer greater aid, especially economic aid: the army did not seem to want it. In November Sukendro had raised the possibility of the US and Malaysia giving rice, which was in short supply in some areas in Indonesia.88 But by the middle of December the army leaders seemed to have abandoned this idea. On 13 December Malik told Green that there was an urgent need for food and clothing in Indonesia but Suharto and Nasution wanted to let Sukarno and Subandrio ‘stew in their own juice’.89 Economic mismanagement hurt the civilian government, not the army, and if the situation worsened Sukarno and Subandrio would be blamed. Malik advised the US not to give aid yet.

Malik’s prediction about the effects of economic distress soon came true. To try and rescue the floundering economy in mid-December Sukarno’s government devalued the rupiah by an order of 1,000 and then quadrupled fuel prices in early January.90 These harsh fiscal measures provoked mass student protests. An Indonesian Student Action Front, composed mainly of Muslim and nationalist students, organized demonstrations. They linked economic discontent to political protest, demanding not just a reduction in prices but also the removal of left-wing ministers, such as Subandrio, and the formal banning of the PKI. The army gave covert assistance to the students, transporting them to demonstrations and protecting them. The army leaders saw the student protests as a way to undermine Sukarno’s rule and ease him and Subandrio from office.

In their campaign the army and students again received propaganda support from the West. Reddaway reported on 11 February that: We have . stepped up our efforts. The Malaysian black radio is taking our tapes, material written by us in Djakarta is appearing in Middle East Muslim newspapers and being repeated by Radio Malaysia so that Indonesians hear it. The newsletter undoubtedly continues to get through and be read. We pick up anti-Subandrio propaganda circulated within Indonesia and get it published world-wide via news agencies in Hong Kong.91

On 21 February Sukarno tried to reassert his authority by reshuffling his cabinet and sacking Nasution as Defence Minister. But this move backfired. It triggered off even larger student demonstrations, again abetted by the army, and on 11 March troops mounted a show of force outside Sukarno’s palace. Under this pressure Sukarno yielded and he signed a letter of authority handing over executive power to Suharto. Although Sukarno remained nominally in charge real power was now in the hands of the army. The Western allies were delighted with the army’s seizure of power. An American official explained to President Johnson on 12 March that:

It is hard to overestimate the potential significance of the army’s apparent victory over Sukarno (even though the latter remains as a figurehead). Indonesia has more people – and probably more resources – than all of mainland Southeast Asia. It was well on the way to becoming another expansionist Communist state, which would have critically menaced the rear of the whole Western position in mainland Southeast Asia. Now, though the unforeseen can always happen, this trend has been sharply reversed.92

The pro-communist trend had indeed been reversed. During the remainder of 1966 and 1967 Suharto moved methodically to undo all of Sukarno’s policies. He banned the PKI, detained Subandrio, ended Confrontation with Malaysia, rejoined the United Nations and froze relations with communist China. Sukarno was stripped of his remaining powers and died in obscurity.

Indonesia was saved for the West.

The question remains of how far the Western powers were responsible for this outcome. Did Western covert intervention in Indonesia cause the destruction of the PKI and the removal of Sukarno? The origins of the coup attempt in October 1965 remain obscure but on the evidence from currently available American, Australian and British archives it does not seem to have been a Western-inspired or -supported plot. Certainly the West gave covert support to the army after the coup but it appears, as Brands argues, that the indigenous actors were the key to events in Indonesia from October 1965 to March 1966. It was the army that chose to crush the communists and topple Sukarno’s government. While the attitude of the West may have encouraged the army to move against the PKI it probably did not need much encouragement. Nasution, for example, whose daughter had been murdered in the coup, had reasons enough of his own. The United States did help the army by providing radios, medicine, small arms and lists of names and by giving assurances that Britain would not escalate the Confrontation, but this support was not essential to the army’s success.

Western propaganda may have been of more importance in bringing down Sukarno’s regime and in inciting the massacre of the communists. The documentary sources do, for example, corroborate a lot of Lashmar and Oliver’s revelations about British covert propaganda operations in 1965-66. The influence of the West on the anti-communist Terror should not be exaggerated though. The killings were not just political acts in the Cold War, they were also a complex sociological phenomenon and the perpetrators had a wide variety of local motives.93 The PKI had supported land reform in rural areas and this had created bitter resentment between peasant party members and small landlords. Muslims and, in Bali, Hindus were driven by religious fervour to slaughter the atheist communists. The killings sometimes had racial overtones, such as attacks on ethnic Chinese in North Sumatra. In the frenzy of violence people saw a chance to satisfy personal vendettas. Other factors than propaganda drove civilians to murder suspected communists. The killings were not just a reaction to Western propaganda – they were the culmination of years of built up tension and hatred.

It can also be questioned how large the audience for Western propaganda actually was. Australian officials believed that the only about 60 per cent of the adult Indonesian population was literate and the number of newspaper readers was thought to be just 500,000.94 Radio was a more important source of news but the number of listeners was still limited. Radio Indonesia estimated in 1963 that there were 3.5 million radio sets in the country with an effective listenership of 17 million, but this might have been an underestimate, as one radio set could be listened to by a large number in a small village which had no other sources of information.

Of the foreign radio stations Radio Australia was generally agreed to be the most popular, indeed an army officer told the Australians in September 1965 that Radio Australia was more popular than Radio Indonesia.95 It was listened to by the elite – Nasution was said to be a regular listener – and by students, who liked it because it played rock music, which had been officially banned in Indonesia. The BBC Indonesian service had far fewer listeners and was dismissed in an Information Research Department report in June 1965 as being ‘probably only of marginal value’.96 Voice of America suffered from having a weak signal and was difficult to hear.97 Green complained to Washington on 19 October 1965 about the ‘appalling inadequacy of VOA signal to Indonesia’ and called for emergency measures to give a clear reception.98 Radio Malaysia was audible, but in the opinion of Gilchrist it was not trusted by Indonesians and therefore had no great influence.99 The audiences of the West’s covert propaganda outlets are impossible to gauge, but judging by the relatively few newspaper readers and radio listeners in Indonesia, Western propaganda may have only been able to reach and affect a limited number of people.

Nevertheless, there are signs that Western propaganda may have had an impact. The Indonesian government seemed to notice the propaganda campaign and feel threatened by it. In a speech in January 1966 Sukarno declared those unhappy with his leadership should say so openly and ‘not carry out campaigns of secret slander inspired by Nekolim to bring about his downfall’ .100 In February an editorial in the Indonesian Herald newspaper, which acted as the mouthpiece for Subandrio’s Foreign Ministry, warned of a ‘Necolim psywar’ being used to ‘subdue our revolution’.101

On the other side, British officials believed that their propaganda had been effective. Gilchrist wrote in April 1966 that military and political propaganda pressure on Indonesia ‘has had no small effect in breaking up the Soekarno regime’.102 Reportedly, Sir John Grandy, the British Commander in Chief in the Far East, thought Reddaway’s propaganda work ‘made an outstanding contribution to the campaign against the Indonesians’.103

The explanations ordinary Indonesians gave for the massacres also appeared to show the influence of propaganda. Western journalists travelling in Java and Bali in the spring and summer of 1966 observed that people repeatedly justified the killings as self-defence. Seymour Topping wrote in the New York Times that ‘Many Indonesians say bluntly “It was them or us”‘.104 He heard rumours in the towns of the PKI digging mass graves prior to the coup and PKI files naming high-ranking army officers, local officials and religious leaders that were to be executed. Stanley Karnow reported in the Washington Post that ‘Everywhere . people sought to justify the destruction of the Communists with the same phrase “If we hadn’t done it to them they would have done it to us”‘.105 He believed this pervasive attitude was largely due to the ‘the brutal fashion in which the Communists murdered [the] six army generals’. Dennis Warner, quoted an Indonesian in The Sydney Morning Herald as saying ‘I think the murder of the generals and Nasution’s daughter had such an impact on us all, especially when we learnt what was in store for the rest of us, that no one had any sympathy for the PKI’.106

Clearly, some of the themes of the propaganda campaign are present here but there is a difficulty in separating out the effects of internal army propaganda from Western propaganda, as both were conveying the same message. It is likely that Western propaganda played a secondary, supporting role. The news coming from abroad would have confirmed the stories Indonesians were hearing at home – that the PKI had masterminded the coup, that communist women tortured and murdered the six generals, that the communists had planned to massacre their enemies. Western propaganda helped build up the picture of the communists as menacing, bloodthirsty killers that needed to be eradicated. The impact of this campaign was to dehumanize the communists and make it easier to murder them. As one Indonesian civilian, who executed 18 communists, put it to a journalist in 1966 ‘I did not kill people. I killed wild animals’.107 To this extent Western covert intervention may have encouraged the massacres in Indonesia in the winter of 1965-66.

Notes

1. Scott, ‘The United States and the Overthrow of Sukarno’
2, Scott, ‘The United States and the Overthrow of Sukarno’, 239
3. Brands, ‘The Limits of Manipulation’
4. Brands, ‘The Limits of Manipulation’, 787.
5. Lashmar and Oliver, Britain’s Secret Propaganda War, 1-10.
6. Lashmar and Oliver, Britain’s Secret Propaganda War, 1.
7. Lashmar and Oliver allege that in 1962 the British Prime Minister Harold Macmillan and the American President John Kennedy secretly agreed to ‘liquidate’ Sukarno. This allegation was recently repeated in Blum, Killing Hope. The original basis for this claim is a partially declassified CIA document, Declassified Documents Referencing Service (DDRS), British Library of Political and Economic Science, 1975, Item 240A, CIA Report CS-3/522,563, 17 September 1962. In this document the writer does claim that Macmillan and Kennedy had agreed to liquidate Sukarno. However, although the document has been partially sanitized, it is fairly clear that it is a report from an Indonesian diplomat or intelligence officer which had been obtained by the CIA (the writer tells a Pakistani diplomat that Pakistan should leave the Western bloc and become neutralist; he interchangeably refers to Indonesia and ‘we’ buying parachutes from Pakistan). Furthermore the writer’s claim about the Kennedy-Macmillan plot is, by his own admission, based on ‘impressions I have received in conversations with Western diplomats’ and not on hard evidence. The document might illustrate Indonesian fears about Western intentions but it offers no proof of an Anglo-American plot in 1962 to liquidate Sukarno.
8. The National Archives (TNA) (Public Records Office) CAB 148/19 OPD(65)25, 26 January 1965; National Intelligence Memorandum NIE 54/55-65, 1 July 1965, FRUS, Indonesia 1964-68, vol. 26, 270-71.
9. Easter, ‘British and Malaysian Covert Support’.
10. Easter, ‘British Intelligence and Propaganda’.
11. TNA FO 1101/1, Minute ‘War of nerves Indonesia’, not dated.
12. Easter, ‘British Intelligence and Propaganda’ , 93-4.
13. TNA FO 371/187587, Minute Stanley to Edmonds, 17 June 1966; TNA FO 371/181530, Telegram 2645 Commonwealth Relations Office (CRO) to Kuala Lumpur, 19 October 1965.
14. TNA DEFE 28/144, Minute Drew to PS/Minister, 19 December 1963; TNA FO 953/2140, Telegram 2380 Kuala Lumpur to CRO, 25 October 1963.
15. Political Action Paper, 19 November 1964; Memorandum for 303 Committee, 23 February 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 181-84; 234-37.
16. Memorandum for 303 Committee, 23 February 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 234-7.
17. TNA FO 371/180337, Despatch 10342/65 Stewart to Peck, 26 April 1965.
18. Report from Ambassador Ellsworth Bunker to President Johnson, not dated, FRUS, ‘Indonesia’, 256.
19. National Archives of Australia (NAA) A1838/555/1/9/1 Part 1, ‘Overseas broadcasts to Indonesia. Discussions with United States’ officials’, Canberra 3-4 August 1965, not dated; Bunnell, ‘American “Low Posture” Policy towards Indonesia’.
20. NAA A1838/555/1/9/1 Part 1, Telegram 2122 Washington to Department of External Affairs (DEA), 22 June 1965.
21. NAA A1838/555/1/9/1 Part 1, ‘Overseas Broadcasts to Indonesia. Discussions with United States’ Officials’, Canberra 3-4 August 1965, not dated.
22. For an examination of the different theories see Crouch, The Army and Politics in Indonesia, 97-134, and Elson, Suharto, 110-18.
23. DDRS, Retrospective Collection, Item 605D, Telegram 800 Jakarta to Washington, 1 October 1965; NAA A6364/4 JA 1965/07, Telegram 1149, Jakarta to Canberra, 1 October 1965; TNA FO 371/180317, Gilchrist to Foreign Office (FO), 3 October 1965.
24. FRUS, ‘Indonesia’, 301 footnote.
25. TNA FO 371/180317, Telegram Guidance 398 CRO to Kuala Lumpur, 4 October 1965; NAA A1838/3034/2/18/8 Part 1, Telegram 3445 Washington to DEA, 4 October 1965.
26. DDRS, Retrospective Collection, Item 29C, CIA Office of Central Intelligence, OCI No 2342/65, 28 October 1965.
27. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 1, Telegram 3445 Washington to DEA, 4 October 1965; Telegram 3442 Washington to DEA, 4 October 1965.
28. TNA FO 371/180320, Despatch DH1015/2/5 Gilchrist to Stewart, 19 October 1965.
29. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 7, Note ‘Indonesia, PKI Responsibility for the Attempted Coup’, 9 December 1965.
30. Telegram 1184 Jakarta to State Dept, 26 October 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 335-7.
31. DDRS Retrospective Collection, Item 28E, Telegram CIA/OCI 12980 Jakarta to Washington, 6 October 1965; Retrospective Collection, Item 29A, Telegram CIA/OCI 13185 Jakarta to Washington, 8 October 1965.
32. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 1, Telegram 1156 Shann to DEA, 2 October 1965; NAA A1838/3034/2/1/8 Part 2, UPI report 274, 11 October 1965; NAA A6364/JA1965/015 Political Savingram 52, Jakarta to DEA, 15 October 1965; TNA FO 371/180317, Telegram 2083 Gilchrist to FO, 8 October 1965.
33. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 1, Telegram 1169 Jakarta to DEA, 5 October 1965.
34. TNA FO 371/180317, Telegram 2061 Gilchrist to FO, 6 October 1965.
35. Anderson, ‘How did the Generals Die?’
36. Anderson, ‘How did the Generals Die?’. Simons, Indonesia: The Long Oppression, 173-4.
37. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 5, Record of a conversation with Marietta Smith, 9 November 1965.
38. DDRS Retrospective Collection, Item 615C, Telegram 171 Surabaya to Jakarta, 14 November 1965.
39. TNA FO 371/180325, Letter by Charney, 24 November 1965.
40. Lyndon Johnson National Security Files (NSF), Kings College, London, Reel 8 634-6, Telegram 1814 Jakarta to State Dept, 21 December 1965; Sydney Morning Herald, 30 December 1965.
41. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 11, Despatch Starey to DEA, 25 February 1966.
42. NAA A1838/3034/1 Part 2, Visit to Indonesian Military Establishments 20-27 June 1966 by Warner, 30 June 1966. TNA FO 371/186027, Despatch 1011/66 Jakarta to FO, 13 January 1966.
43. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 13 Memo No 601/66 Birch to DEA, 19 April 1966.
44. TNA FO 371/180322, Telegram 2426 Jakarta to FO, 3 November 1965.
45. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 8, UPI report 284, 18 December 1965.
46. TNA FO 371/180323, Cambridge to Tonkin, 9 November 1965; Telegram 2528 Gilchrist to FO, 13 November 1965.
47. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 7, UPI report 264, 8 December 1965; UPI report 265, 8 December 1965.
48. TNA FO 371/180325, Jakarta Daily Mail, 11 December 1965.
49. NAA A1209/1965/6674 Part 1, Telegram 1278 Jakarta to DEA, 22 October 1965; Telegram 1294 Jakarta to DEA, 26 October 1965; NAA A1838/3034/2/1/8 Part 8, UPI report 10, 17 December 1965.
50. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 5, UPI report 96, 10 November 1965; NAA A6364/JA1965/015, Savingram 59, Jakarta to DEA, 25 November 1965.
51. NAA A1838/3006/4/9 Part 30, Interview Subandrio and Hastings, 15 December 1965; NAA A6364/JA1965/015, Savingram 62 Jakarta to DEA, 17 December 1965.
52. DDRS Retrospective Collection, Item 611C, Telegram 1195 Jakarta to State Dept, 25 October 1965; NAA A1838/3034/2/1 Part 48, Macdonnell to Ottawa, 18 November 1965.
53. NAA A6364/JA1965/015, Savingram 64 Jakarta to DEA, 23 December 1965.
54. DDRS Retrospective Collection, Item 28C, Telegram CIA/OCI 12848 Jakarta to Washington, 5 October 1965; NAA A1838/3034/2/1/8 Part 1, Telegram 1172, Shann to DEA, 5 October 1965.
55. Telegram 868 Green to State Dept, 5 October 1965, FRUS, ‘Indonesia’” 307-8.
56. Telegram 400 State Dept to Jakarta, 6 October 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 308-10.
57. DDRS Retrospective Collection, Item 613A, Telegram 1353 Jakarta to State Dept, 7 November 1965.
58. McGehee, Deadly Deceits , 57-8.
59. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 3, Minute Hay to Minister, 18 October 1965.
60. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 3, Minute Hay to Minister, 18 October 1965; Najjarine and Cottle, ‘The Department of External Affairs’
61. TNA FO 371/180320, Radio Malaysia 2140 hours News Commentary, 13 October 1965.
62. TNA DEFE 25/170, Telegram 1863 FO to Singapore, 8 October 1965.
63. TNA FO 371/187587, Adams to de la Mare, attached diagram, 2 June 1966.
64. TNA FO 371/181455, Telegram 2679 CRO to Canberra, 13 October 1965.
65. TNA FO 371/181530, Telegram 1460 Stanley to Reddaway, 9 October 1965.
66. Easter, ‘British Intelligence and Propaganda’ , 85; TNA FO1101/5, Minute Reddaway to Tovey, 30 October 1965.
67. TNA FO 371/181455, Minute Stanley to Cable, 7 October 1965; Telegram 2679 CRO to Canberra, 13 October 1965.
68. TNA FO 371/180324, Despatch DH 1015/311 Jakarta to FO, 22 November 1965.
69. TNA FO 371/180324, Minute by Weilland, 22 December 1965.
70. TNA FO 371/181457, Record of meeting between Ghazali and Sukendro on 2-3 November 1965, 10 November 1965.
71. Lyndon Johnson NSF, Reel 8, 338-9, Telegram 1357 Jakarta to Washington, 5 November 1965.
72. NAA A6364/JA1965/10, Telegram 1340 Shann to Canberra, 5 November 1965.
73. DDRS Retrospective Collection, Item 610B, Telegram 497 State Dept to Jakarta, 21 October 1965; Johnson NSF, Reel 8, 251-2, Telegram 1139 Jakarta to State Dept, 22 October 1965.
74. Intelligence Memorandum OCI No 2942/65, 18 November 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 372.
75. DDRS Retrospective Collection, Item 611D, Telegram 526 State Dept to Jakarta, 26 October 1965; Johnson NSF Reel 8, 288-289, Telegram 1201, Jakarta to State Dept, 26 October 1965.
76. Telegram unnumbered, Jakarta to State Dept, 10 October 1965; Telegram 1006 Jakarta to State Dept, 14 October 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 317-18; 321-2.
77. TNA FO 371/181457, Record of Conversation with General Mokoginta by James Murray, 9 November 1965; Telegram 2509 Gilchrist to FO, 12 November 1965.
78. NAA A6364/JA1965/10, Telegram 1383 Shann to DEA, 12 November 1965.
79. Telegram 1288 Jakarta to State Dept, 1 November 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 345-7.
80. Telegram 749 State Dept to Bangkok, 4 November 1965; Telegram 951 Bangkok to State Dept, 11 November 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 357-8; 364-6.
81. Memorandum for 303 Committee, 17 November 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 368-71.
82. Bunnell, ‘American “Low Posture” Policy towards Indonesia’, 59, footnote. On the supply of radios see also a letter from the journalist Kathy Kadane to the Editor, New York Review of Books, 10 April 1997.
83. Telegram 1628 Jakarta to State Dept, 2 December 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 379-80.
84. Editorial Note, FRUS, ‘Indonesia’, 386-7; Article by Kathy Kadane in San Francisco Examiner, 20 May 1990.
85. NAA A6364/JA1965/10, Telegram 1503 Jakarta to DEA, 19 December 1965.
86. TNA FO 1101/30, Gilchrist to Reddaway, 9 February 1966.
87. NAA A1209/1968/9055, Memorandum by Eastman for DEA, 9 December 1966.
88. TNA FO 371/181457, Record of meeting Ghazali and Sukendro on 2-3 November 1965, 10 November 1965; Telegram 1288 Jakarta to State Dept, 1 November 1965, FRUS, ‘Indonesia’, 345-7.
89. NAA A1838 3034/2/1/8 Part 8, Telegram 8 Washington to DEA, 4 January 1966; Memorandum of conversation, 14 February 1966, FRUS, ‘Indonesia’, 399-401.
90. NAA A1838 3034/2/1/8 Part 7, UPI report 284, 14 December 1965. NAA A1838 3034/2/1/8 Part 8, UPI report 230, 4 January 1966.
91. TNA FO 1101/23, Minute by Reddaway, 11 February 1966. Reddaway’s comments suggest that the editorial in Lissan Al-Hal broadcast by Radio Malaysia on 13 October 1965 may have been British-inspired.
92. Memorandum Komer to Johnson, 12 March 1966, FRUS, ‘Indonesia’, 419.
93. Cribb, The Indonesian Killings 1965-1966
94. NAA A1838/3034/1 Part 2, ‘Head of Mission Meeting, Bangkok, December 1965, Indonesia’, not dated. NAA A1838/570/5/1/4 Part 1, Upton to DEA, not dated.
95. NAA A1838/555/1/9 Part 2, Conversation Sofjan and Jackson, 21 September 1965; NAA A1838/555/1/9/1 Part 1, Memorandum ‘Radio Australia Indonesian Audience’, by Barnett, not dated; TNA FO1101/1, Gilchrist to Reddaway, 11 August 1965.
96. TNA FO1101/1, Report by Drinkall, 3 June 1965. Audience figures were assessed by the number of letters the station received from Indonesian listeners. While Radio Australia received 16,000 letters a month, the BBC Indonesia service received 4,000 letters a year. NAA A1838 555/1/9 Part 2, Memorandum ‘Australian information policy towards Indonesia’, not dated; TNA FO1101/11, Reddaway to Commander in Chief, 3 March 1966.
97. NAA A1838/555/1/9/1 Part 1, Telegram 2069 Washington to DEA, 17 June 1965.
98. DDRS Retrospective Collection, Item 609G, Telegram 1086 Jakarta to State Dept, 19 October 1965.
99. TNA FO1101/1, Gilchrist to Reddaway, 11 August 1965.
100. NAA A1838/3034/2/1/8 Part 9, Savingram 3 Jakarta to DEA, 19 January 1965.
101. TNA FO1101/23, Indonesian Herald, 3 February 1966.
102. TNA FO 371/186044, Despatch 5 Gilchrist to Stewart, 12 April 1966.
103. TNA FO 1101/32, Telegram 205 POLAD Singapore to Bangkok, 26 September 1966.
104. New York Times, 24 August 1966.
105. Washington Post, 16 April 1966.
106. Sydney Morning Herald, 15 June 1966.
107. The Australian, 22 April 1966.

References
Anderson B. How Did the Generals Die?, Indonesia, 43 (1987) 109-34.
Brands H.W. The Limits of Manipulation: How the United States didn’t Topple Sukarno, Journal of American History, 76(3) (1989) 785-808.
Blum William Killing Hope: US Military and CIA Interventions since World War 2. London: Zed Books (2003).
Bunnell F. American “Low Posture” Policy towards Indonesia in the Months
Leading Up to the 1965 Coup, Indonesia, 50 (1990) 29-60.
Cribb R. The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali.
Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University (1991).
Crouch Harold The Army and Politics in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell University Press (1978).
Easter David, British and Malaysian Covert Support for Rebel Movements in Indonesia during the “Confrontation”, 1963-66, The Clandestine Cold War in Asia 1945-65, R. Aldrich, G. Rawnsley and M. Rawnsley. London: Frank Cass (2000) 195-208.
British Intelligence and Propaganda during the “Confrontation”1963-66, Intelligence and National Security, 16(2) (2001) 83-102.
Elson R. Suharto: A Political Biography. Cambridge: Cambridge University Press (2001).
Lashmar Paul and Oliver James. Britain’s Secret Propaganda War. Stroud: Sutton Publishing (1998).
McGehee R. Deadly Deceits: My 25 Years in the CIA. New York: Sheridan Square Press (1983).
Najjarine K. and D. Cottle. The Department of External Affairs, the ABC and Reporting of the Indonesian Crisis 1965-1969, Australian Journal of Politics and History, 49(1) (2003) 48-60.
Scott Paul The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-67, Pacific Affairs, 58(2) (1985) 239-64.
Simons G. Indonesia: The Long Oppression. Basingstoke: Macmillan (2000).
TNA FO, 371/181457, Minute Stanley to Peck, 25 November 1965.
US Senate Foreign Relations of the United States (FRUS). Indonesia 1964-68, vol. 26. Washington: United States

Government Printing Office (2001).

 
 

KISI INFO Indonesia 1970(bersambung)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1970

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Dr IWAN SUWANDY,MHA

PENEMU DAN PRESIDEN PERTAMA

PERHIMPUNAN

KISI

(KOLEKSTOR INFORMASI SEJARAH INDONESIA)

TAHUN 2013-2020

SEJEN KISI

LILI WIDJAJA,MM

DEWAN KEHORMATAN

KETUA

Dr IWAN SUWANDY,MHA

ANGGOTA

ALBERT SUWANDY DJOHAN OETAMA,ST,GEA

ANTON JIMMI SUWANDY ST.MECH.

 

ANNGOTA KEHORMATAN

GRACE SHANTY

ALICE SUWAMDY

ANNABELA PRINCESSA(CESSA(

JOCELIN SUWANDY(CELINE)

ANTONI WILLIAM SUWANDY

ANNGOTA

ARIS SIREGAR

HANS van SCHEIK

 

MASA JABATAN PREDIDEN DAN SEKJEN HANYA SATU KALI SELAMA TUJUH TAHUN, PENGANTINYA AKAN DIPILIH OLEH DEWAN KEHORMATAN

BAGI YANG BERMINAT MENJADI ANGGOTA KISI

MENDAFTAR LIWAT  EMAIL KISI

iwansuwandy@gmail.com

dengan syarat

mengirimkan foto kopi KTP(ID )terbaru dan melunasi sumbangan dana operasional KISI untuk seumur hidup sebanyak US50,-

HAK ANGGOTA

SETIAP BULAN AKAN DI,KIRIMKAN INFO LANGSUNG KE EMAILNYA

DAPAT MEMBELI BUKU TERBITAN KISI YANG CONTOHNYA SUDAH  DIUPLOAD DI

hhtp”//www. Driwancybermuseum.wordpress.com

dengan memberikan sumbangan biaya kopi dan biaya kirim

TERIMA KASIH SUDAH BERGABUNG DENGAN KISI

SEMOGA KISI TETAP JAYA

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

APRIL 1970

 

SURAT TERBUKA NY. RATNA SARI DEWI SOEKARNO KEPADA SOEHARTO (TERJEMAHAN BEBAS DARI VRIJ NEDERLAND)

Tuan Presiden Suharto

Bersama ini saya ingin mengingatkan Tuan terhadap segala sesuatu yang nampaknya oleh Tuan akan dilupakan. Hal hal yang akan dikemukakan ini saya anggap sebagai kewajiban bagi saya untuk menjelaskannya secara benar karena saya justru mengikuti peristiwa-peristiwa di In­donesia itu dari dekat.

Barangkali sementara orang akan berpendapat akan lebih baik kalau saya diam seribu bahasa seperti Sphinks (arca batu di Mesir) daiam hal ini. Akan tetapi karena saya tanggung jawab maka saya harus melakukan hal ini biar membawa resiko betapapun besrnya terhadap diri saya. Inipun karena makin lama di seluruh dunia maupun di Indonesia sendiri banyak tersebar cerita-cerita palsu yang disebarkan tentang peristiwa-peristiwa di Indonesia itu sehingga membeberkan keadaan yang sebenarnya itu merupakan kewajiban saya.

Karena itulah saya kirimkan surat terbuka ini kepada Tuan dalam kedudukan saya sebagai warga negara Indonesia. Selain itu surat terbuka yang saya kirimkan kepada tuan ini termasuk segala isinya adalah sepenuhnya tanggung jawab saya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang terdahulu.

Sebenarnya agaknya sudah terlambat untuk mempersoalkan kembali tentang para Perwira yang telah dinyatakan sebagai “kontra revolusi” atau pemberontak pemberontak terhadap Negara dimana mereka telah sama dihukum mati.

Selama ini saya selalu berpendirian tidak sependapat dengan adanya dalil bahwa ” yang berkuasa itu selalu benar” (power can do no wrong). Sikap inipun sama sewaktu Presiden Soekarno berkuasa Saya berpendapat bahwa seorang Kepala Negara itu mesti dikerumuni oleh orang orang yang mendukungnya. Begitu juga halnya dengan Tuan bahwa di sekeliling Tuan itu banyak orang-orang berkerumun yang pada umumnya tidak berani membuka mulutnya berpura-pura taat dan tunduk bahkan ada yang menjilat yang pada hakekatnya mereka bertujuan untuk mendapatkan kesempatan berkuasa lebih banyak Karena itulah apa yang sebenarnya terjadi di sekitar Tuan sulit akan terungkap.

Pertama-tama dalam surat terbuka saya ini saya ingin mengemukakan apa yang disebut “proses” dimana banyak orang telah dibunuh karena dituduh melakukan kejahatan terhadap Negara. “proses” ini yang sebenamya terjadi di luar norma-norma Hukum dan Keadilan lebih tepat untuk disebut “teror dan kekerasan”

Dan mereka orang-orang yang tidak puas dan tidak mau bicara sewaktu kekuasaan Soekarno maka setelah situasi berubah lalu bersikap tidak bertanggung jawab dan turut serta melakukan pembunuhan dan teror. Dalam hal ini Tuan telah membiarkahnya. Andai kata nanti pada suatu ketika kedudukan Tuan diganti oleh orang lain sudah tentu akan terjadi hal yang sama dimana pembantu-pembantu Tuan yang penting sipil maupun militer termasuk mungkin Tuan sendiri akan mendapat perlakuan yang sama di mana mereka dituduh dan dituntut dengan hukuman mati dengan berbagai dalih misal “karena melakukan korupsi”

Dalam hubungan ini saya ingin bertanya kepada Tuan : “Mengapa Tuan membiarkan dan memberi kesempatan semua itu berlalu yang dapat menjadi contoh (preseden) jelek bagi suatu Negara yang masih muda dan rakyatnya sedang berkembang yaitu Indonesia ?”

Bukan maksud saya untuk mencela kebijaksanaan politik yang Tuan lakukan. Akan tetapi perhatian tertumpah kepada mereka yang dibunuh dan diteror dengan memakai dalih “pembersihan terhadap golongan merah” sejak peristiwa G 30 S itu terjadi. Padahal kebanyakan dari mereka itu hanyalah pengikut-pengikut Soekarno yang tidak tahu menahu tentang peristiwa G 30 S.

Bahkan saya memperoleh berita bahwa tidak kurang dari 800.000 Rakyat Indonesia yang telah terbunuh diantaranya trdapat kaum wanita dan anak-anak karena hanya sebagai simpatisan PKI.

Harian”London Times” membuat berita pada Januari 1966 sebagai berikut “Bahkan sejak pecahnya peristiwa G 30 S itu dalam 3 bulan telah ratusan ribu kaum komunis yang dibunuh jumlah mana menurut para diplomat barat angka tersebut masih terlalu rendah.

Sementara itu menurut sementara pengusaha-pengusaha dan turis-turis dari Eropa yang pulang dari Indonesia mengatakan bahwa pembunuhan dan teror itu begitu hebatnya sehingga mereka melihat sementara di sungai-sungai penuh dengan hanyutnya mayat- mayat tanpa kepala dan sementara anak-anak di desa-desa katanya bermain sepak bola dengan kepala-kepala manusia yang terbunuh. Pokoknya dalam tempo 3 bulan sesudah peristiwa G 30 S itu situasi di Indonesia dicekam dengan ketakutan dan ketegangan dimana banyak darah mengalir yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia.

Seorang wartawan dari “Washington Post” memberitakan dari Jakarta bahwa di Jawa Timur saja telah terbunuh 250.000 orang, demikian menurut sumber dari golongan Islam. Lebih lanjut “Washington Post” memberitakan bahwa puncak pembunuhan dan teror itu pada bulan November 1965. Kepala-kepala manusia telah dijadikan hiasan (decorasi) pada suatu jembatan. Di tempat lain orang melihat bahwa mayat-mayat tanpa kepala dihanyutkan di sungai-sungai di atas rakit dalam deretan yang panjang. Sungai bengawan Solo yang indah permai ketika itu penuh dengan mayat-mayat sehingga di sementara tempat kadang-kadang airnya tidak terlihat tertutup oleh mayat-mayat itu. Sungai-sungai itu airnya menjadi merah karena darah Rakyat.Pokoknya ketika itu Indonesia seperti neraka demikian tulis Washington Post.

Sementara itu harian Inggris “Economist” memperkirakan bahwa korban yang jatuh karena pembunuhan dan teror itu mencapai 1.000.000 orang.

Saya ingin bertanya kepada Tuan: mengapa pertumpahan darah itu sampai terjadi atas mereka yang belum tentu berdosa? Dan mengapa masyarakat dunia diam seribu bahasa ? Padahal dipihak lain kalau seorang manusia terbunuh di sepanjang tembok Berlin saja, maka seluruh dunia Barat

ramai dan geger. Tapi mengapa dunia Barat itu diam dimana 800.000 Bangsa Asia (Indonesia) telah dibunuh dan diteror dengan darah dingin, bahkanan dalam situasi Dunia sedang damai??

Saya tahu pasti bahwa diantara yang terbunuh itu ada orang komunis. Tapi apa artinya kemerdekaan dan hak azasi manusia kalau Tuan membenarkan pembunuhan besar-besaran itu sekedar karena mereka melakukan gerakan di bawah tan ah yang tidak diketahui oleh Pemerintah Tuan ?

Sebenamya Tuan akan lebih bijaksana kalau Tuan mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya pembunuhan besar-besaran itu sebelunm PK.I dinyatakan dilarang oleh undang-undang.

Akan tetapi Tuan ternyata tidak berbuat demikian dan hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hal-hal azasi manusia dan Tuan tidak mendapatkan respek. Lepas dari ideologi apa yang sudah terjadi itu merupakan “kejahatan nasional”
Tuan Suharto.

Meskipun Tuan akan menolak dengan berbagai dalih untuk bertindak dan mencegah terhadap “kejahtan nasional” yang telah berlangsung itu – dimana telah ratusan ribu orang tak berdaya telah dibantai- bagaimanapun saya juga bersikap tidak membenarkan bahkan mengutuk peristiwa itu. Bukankah telah menjadi kenyataan bahwa pemerintah Orde Baru yang Tuan pimpin memakai slogan demi “penumpasan terhadap PKI”? Ataukah Tuan amat kuatir kalau kekuasaan Soekarno bangkit kembali beserta pendukung- pendukungnya karena Tuan tahu pasti bahwa lebih dari 50 % Rakyat Indonesia itu masih setia pada Soekano? Hal ini pasti Tuan tidak lupa bukan ? Ataukah barangkali Tuan berpendapat bahwa peristiwa G 30 S itu sudah lampau dan harus dilupakan? Bagi saya hal itu bukan soal. Akan tetapi yang menjadi masalah: masih terlalu banyak hal-hal dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dan bahkan sengaja disembunyikan walaupun begitu saya masih merasa beruntung dan bangga bahwa saya dalam peristiwa 1965 itu tahu dari dekat dan mendapat pelajaran yang bermanfaat. Bahwa fakta-fakta yang benar dalam sejarah itu kadang-kadang memang diputar balikkan oleh karena mereka yang berkuasa dengan maksud untuk kepentingan atau keuntungan tujuan politknya. Begitu juga dengan berita-berita dalam pers (koran-koran) telah dibuat demikian rupa oleh penguasa sebagai suatu Propaganda untuk kepentingan politik pemerintah.

Sebagai misal yang paling mudah kita ambil contoh peristiwa G 30 S. Peristiwa ini sebenamya trjadi pada tanggal l Oktober 1965 dinihari yang didukung oleh dewan revolusi dengan dipimpin oleh salah seorang perwira penanggung jawab pengawal istana Presiden Soekarno yaitu Letnan Kolonel Untung. Pengumuman dewan revolusi itu berbunyi sebagai berikut:

“Sekelompok (grup) Jenderal merencanakan untuk mengambil oper kekuasaan (coup) dari Pemerintah Presiden Soekarno dan beliau akan dibunuh. Mereka membentuk dewan Jenderal dengan tujuan untuk membentuk kekuasaan Militer. Rencana coup tersebut akan dilakukan pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1965 yang akan datang. Untuk mencegah itu maka dewan revolusi mendahului mengambil langkah dengan menangkap 6 Jenderal diantaranya Jenderal A Yani,

Dalam hal ini Tuan temyata telah meyakinkan orang banyak (menfitnah) dengan melancarkan berita bahwa G 30 S itu dilakukan oleh PKI. Hal ini jelas tidak benar. Bukankah yang melakukan gerakan ini adalah orang-orang militer? Dan saya meragukan kalau mereka yang melakukan gerakan itu orang komunis.

Saya ingin bertanya kepada Tuan lalu siapakali yang berbuat menyebarkan isyu sehingga timbul situasi dimana masa dibakar dan digerakkan. dengan menuduh G 30 S itu didalangi oleh PKI ?

Menteri Pertahanan sendiri yaitu Jenderal Nasution sebagai salah seorang anggauta Dewan Jenderal yang menunrt rencana seharusnya juga ditangkap oleh gerakan G 30 S telah berkata pada upacara penguburan 6 Jenderal yang terbunuh itu pada HUT ABRI tanggai 5 Oktber 1965 sebagai berikut:

“Sampai hari ini pun HUT ABRI kita masih tetap penuh khitmat dan kebanggaan meskipun ditandai oleh peristiwa yang merupakan noda bagi kita ABRI. Yaitu bahwa telah terjadi suatu fitnah dan pengkhianatan serta kekejaman atas perwira-perwira tinggi kita. Walaupun bagitu saudara saudara kita yang menjadi korban itu adalah tetap merupakan pahlawan-pahlawan di hati kita Bangsa Indonesia. Yang pada akhirnya nanti kebenaran pasti akan menang meskipun kita telah diftnah oleh pengkhianat-pengkhinat int. Hal mana pada waktunya nanti kita akan memperhitungkannya.”

Dalam pidato Jenderal Nasution itu sama sekali tidak nampak ada kesan bahwa terbunuhnya 6 Jenderal itu telah didukung apalagi dilakukan oleh PKI. Bahkan sebaliknya dari kalimat-kalimat yg diucapkan oleh Jenderal Nasution itu jelas, bahwa peristiwa G 30S itu adalah akibat pertentangan yg ada di kalangan ABRI sendiri.

Tuan Suharto – dapatkah saya bertanya kepada Tuan, siapakan yang dimaksud dengan kata-kata Nasution “fitnah dan pengkhianat pengkhianat” itu dan apakah yang dimaksud dengan kalimat “kita akan memperhitungkan mereka”.

Sebenarnya yang penting diperhitungkan dalam peristiwa itu adaiah: siapa dan apa tujuan dari 50 orang “yang bersegam seperti pengawal Presiden Soekarno” itu. Dan ketika mereka menyerbu rumah dan kediaman Jenderal Nasution dengan senjata lengkap diketahui jelas oleh beliau bahwa mereka itu (penyerbu) adalah mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang anti komunis. Justru karena mereka tidak kenal Jenderal itulah maka mereka menyangka Letnan Tendean sebagai Komandan Jaga dikira Jenderal Nasution dan terus menembaknya.

Dari fakta ini jelas menurut penilaian saya bahwa andaikata para penyerbu itu benar-benar pengawal Presidcn Soekarno pasti mereka akan tahu dan kenal betul pada Jenderal Nasution. Jadi tidak masuk akal pula kalau para penyerbu itu adalah orang-orang komunis yang mendapat tugas khusus tidak akan kenal pada Jenderal Nasution sehingga terjadi kegagalan itu.

Apakah Tuan tahu – bahwa banyak orang di Indonesia ini telah membicarakan bahwa timbul tanda tanya yang besar yang penuh prasangka kepada Tuan.

Yalah: mengapa Tuan sebagai komandan tertinggi pada Kostrad justru malah tidak diserbu untuk dibnnuh dengan dalih katanya”karena mereka (penyerbu) tidak tahu alamat Tuan”? Dan yang menarik perhatian lagi – justru Tuanlah yang pada tanggal l Oktober 1965 pada dinihari sudah memainkan peranan dan ambil oper pimpinan ABRI dengan memberikan perintah-perintah sehingga dengan mudah sekali Tuan telah bisa menguasai dan menumpas Dewan Revolusi dalam waktu yang singkat.

Setelah Presiden Soekarno kehilangan Jenderal A. Yani maka beliau terus mengangkat Tuan sebagai Menteri Hankam, sekaligus sebagai Pangab ABRI. Ini terjadi pada tanggai 14 Oktober 1965 dimana Presiden Soekarno pada pengangkatan Tuan itu telah berpesan sebagai berikut:

“Adalah mendesak sekali agar keamanan dan ketertibann harus segera dipulihkan agar terciptanya keadaan, dimana emosi dari golongan kiri maupun golongan kanan dapat ditenangkan dan dikendalikan, sehingga peristiwa G 30 S itu dapat diselesaikan sambil kita mempelajari segala sesuatunya yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kejadian itu tidak akan menenangkan saya

sebelum segala sesuatunya jelas siapa yg bertanggung jawab entah dari pihak manapun, entah merah, hijau ataupun kuning”

Dengan demikian menjadi jelas bahwa Tuan memikul tugas yang diberikan olch Presiden Soekarno untuk menghimpun segala data sekitar peristiwa G 30 S itu dan seharusnya Tuan segera memulai dengan penyelidikan dan pengusutan yang harus dilaporkan pada Presiden Soekarno. Akan tetapi Tuan ternyata tidak mentaati perintah-perintah itu bahkan Tuan telah memberikan tafsiran sendiri dan berkata:: “Sekarang saya sudah memperoleh kepercayaan dari Presiden Soekarno. Dan saya akan terus menumpas sisa-sisa kekuatan dari peristiwa tersebut ” Pernyataan Tuan jelas mempunyai arti tersendiri.

Sebenarnya Presiden Soekarno mengharapkan dan mempercayakan pada Tuan agar Tuan tetap setia dan loyal untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan tujuan selanjutnya akan diambil tindakan-tindakan hukum oleh Presiden Soekarno terhadap siapa yang bersalah tanpa pandang bulu – apakah PKI atau pihak Militer. Akan tetapi Tuan ternyata tidak memberikan laporan apa- apa pada Presiden Soekarno. Bahkan Tuan telah menggerakkan ABRI tanpa persetujuan Presiden bersama-sama dengan beberapa Jenderal antara lain Sarwo Edhie. Dan sejak inilah dimulai pengejaran dan pembunuhan terhadap mereka yang belum tentu bersalah yaitu kaum komunis. Yang kemudian telah terkenal luas di seluruh negeri bahwa TNI di bawah pimpinan Tuan telah melakukan penganiayaan, pembakaran, perarnpokan dan pembunuhan terhadap orang PKI. TNI telah melakukan teror yang berselubung di bawah pimpinan Tuan Rakyat yang hidup tenang dihasut/dibangkitkan untuk membenci dan mengamuk dengan dalih karena adanya kejadian terbunuhnya para Jenderal tersebut. Rakyat telah dihasut untuk anti PKI yang dikaitkan dengan negeri Cina yang dituduh memberikan dukungan terhadap G 30 S tersebut. Dan rakyat telah dibikin rupa sehingga tidak percaya bahwa “Dewan Revolusi” itu ada.

Selanjutnya Presiden Soekarno dipaksakan untuk menyatakan PKI dilarang dan di luar hukum karena dianggap partai itu terlibat pada G 30 S. Selama setahun lamanya mahasiswa-mahasiswa dan kelompok-kelompok yang tidak puas diorganisasi untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi terhadap Soekarno dengan tuntutan-tuntutan termaksud. Akan tetapi Presiden Soekarno menolak untuk membubarkan PKI sebab tidak ada data-data dan bukti-bukti yang menyakinkan yang sudah dilaporkan pada Presiden.

Yang menarik perhatain ialah, bahwa “pemimpin-pemimpin” demonstrasi tersebut yang katanya adalah “mahasiswa-mahasiswa” kenyataannya umumya kebanyakan lebih dari 30 tahun dan bahkan pengikut-pengikutnya demonstrasi iru memakai pakaian seragam para troops (tentara payung) yang masih baru-baru. Sehingga perlu dipertanyakan apakah benar mereka itu mahasiswa-mahasiswa betul ? Dan dari mana dana (keuangan) yang didapat untuk mengorganisasi demonstrasi-demnstrasi itu? Dan mengapa ternyata sekarang, bahwa mereka yang menjadi pemimpin-pemirnpin” demonstrasi itu kini menempati kedudukan-kedudukan penting dalam Pemerintahan Tuan ?

Semua kekacauan dan tidak tenang yang nampaknya dibikin (artificial) telah berlangsung se-lama satu tahun. Sementara itu telah dilancarkan Propaganda secara luas bahwa segala kesulitan dan keburukan diberbagai bidang itu ditimpakan pada PKI? Dan hal ini sampai hari inipun masih berlangsung walaupun peristiwa G 30 S itu telah 4 tahun berlalu.

Akan tetapi tentang hal ini sebenarnya dapat dimengerti sebab dalam politik yang berkuasa itu harus membuat Rakyat yang tidak tahu apa-apa itu sedemikian rupa sehingga rakyat merasa tidak tenteram dan aman dengan menimpakan kesalahan dan ancaman itu pada PKI. yang kemudian

diarahkan bahwa penguasa (pemerintah) itu adalah satu-satunya pelindung rakyat yang sebenarnya.

Kalau demikian halnya maka jelas bahwa Tuan telah mengabaikan perintah dan peringatan Presiden Soekarno pada sidang kabinet tanggal 2 Januari 1966 di Bogor yang meminta kepada Tuan agar situasi yang tidak menentu itu harus segera diakhiri dan dipulihkan sehingga rasa kesatuan dan persatuan bangsa lIndonesia dapat tercipta kembali. Bukan saling membunuh diantara sebangsa dan setanah air. Apabila pembunuhan besar-besaran itu berlangsung terus menerus maka perjuangan kita selama ini akan sia-sia, karena dalam hai ini Tuan ternyata telah menempuh jalan sendiri.

Saya tidak akan mengatakan bahwa G 30 S itu baik. Tapi saya tidak akan menyalahkan siapa-pun dan belum memberikan penilaian terhadap peristiwa itu.

Andaikata sebagai orang komunis atau simpatisan. maka yang pertama-tama menjadi pertanyaan dan yang tidak masuk akal apa perlunya dan apa keuntungannya PKI itu melibatkan diri dalam G 30 S itu. Padahal PKI itu merupakan partai yang besar? Selain itu kalau memang benar PKI itu adalah pengacau? Mengapa TNI tidak mengetahui atau mencegah bahkan yang membakar Markas CG PKI itu dibiarkan untuk selanjutnya diselidiki kalau-kalau bisa diperoleh data yang penting? Dan kalau benar PK1 itu terlibat apakah tidak lebih baik kalau para pemimpinnya yang bertanggung jawab diadili di depan umum untuk diketahui oleh seluruh Rakyat Indonesia? Dan mengapa Tentara yang menangkap DN Aidit itu justru telah membunuhnya dengan diam-diam baru kemudian melapor pada Presiden Soekarno. Dan apa pula sebabnya ketua I dan wakil ketua II PKI. yaitu Sdr. Nyoto dan Lukman juga diperlakukan yang sama dengan cara dibunuh dengan diam-diam dan tanpa proses hukum?

Kata orang bahwa NU itu mempunyai anggota sebanyak 6 juta. Tapi mengapa orang-orang di kalangan partai tersebut terlaiu takut kepada PKI. yang jumlah angggotanya lebih kecil hanya 3 juta orang ? Memang terlalu banyak soal-soal dan pertanyaan- pertanyaan yang tidak bisa terjawab bahkan sengaja ditutup disembunyikan.

Komunisme yang begitu Tuan takutkan itu sebenarnya akan tidak berdaya. apabila kesengsaraan dapat ditiadakan. Hakekat ideologi PKI di bawah pimpinan DN Aidit sebenarnya berdasarkan Pancasila (Soekarnoisme). Dan PKI telah memainkan peranan yang penting dalam kebangkitan dan kebangunan Bangsa Indonesia serta berjuang untuk sosialisme Indonesia.

Juga Nasution pimpinan MPRS. telah menyalahkan PKI karena telah melakukan aksi-aksi di bidang ekonomi. Dia juga menyalahkan PKI bahwa sebab terjadinya inflasi dewasa ini karena adanya hutang pada luar negeri sebanyak $ 2.5 milyard dan diantaranya berupa pembelian sen-jata-senjata seharga $ l milyard pada Uni Sovyet. Yang aneh dalam hal ini justru hutang-hutang pada Uni Sovyet ini bukankah Jenderal Nasution sendiri yang menandatangani kontrak-kontraknya ? Bahkan dia sendiri sudah 2 kali berkunjung ke Moskow. Apakah dengan begitu ucapan Jenderal Nasution itu dapat dipertanggung jawabkan ?

Tuan Suharto.

Saya ingin mengajukan banyak data-data yang Tuan sendiri berharap akan menjadikan data-dala itu sebagai bukti terlibatnya PKI. Tapi mengapa Tuan tidak membuka penyelidikan untuk menghimpun sesungguhnya ? Sudah tentu bukan data-data yang bersifat sepihak. Saya kira seluruh Negri dan rakyat Indonesia berhak untuk tahu dan mengerti yang sebenarnya. Sekali biar seluruh rakyat tahu juga bagaimana pendapat Tuan tentang peristiwa tersebut. Hal ini penting sekali karena telah diisukan bahwa bukan hanya PKI yang terlibat tapi juga Presiden Soekarno yang ikut dituduh merestui ” dewan revolusi.”

Selain itu juga dikatakan bahwa beberapa ribu orang PKI sebelum peristiwa G 30 S itu telah dipersiapkan dengan mengadakan latihan militer di daerah lapangan udara Halim. Dimana Presiden Soekarno pada tengah malam ketika peristiwa itu terjadi juga diamankan disitu. Dengan adanya berita-berita itu orang pada bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi adnya suatu latihan militer yang diikuti oleh ribuan orang dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi ? Dan apa perlunya Presiden Soekarno itu mencari perlindungan di tempat yang tidak menguntungkan baginya?

Kenyataan berita-berita lain yang saya peroleh dari lapangan udara Halim adalah bahwa : peristiwa G 30 S itu adaiah cetusan dari suatu konflik dalam angkatan Darat. Oleh karena itu mereka menggunakan dalih”pribadi Soekarno itu dibawa kesana karena saya sebagai istri merasa khawatir akan keselamatan suami saya. Sampai di Halim saya malah jadi bingung karena ketika saya tanyakan pada sementara orang tenyata tak seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi. Bahkan ketika itu kita tidak tahu bahwa Jenderal A.Yani telah terbunuh. Pokoknya ketika itu kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Hampir semuanya dalam kebingungan dan tidak tahu apa yang akan diperbuat. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi berikutnya.

Dalam mengenang peristiwa G 30 S itu kembali saya kira persoalannya akan lain andaikata Jenderal A.Yani masih hidup. Presiden Soekarno sendiri sangat sedih bagaimana sampai terjadi dia jadi korban dan bagaimana tempat tinggalnya sampai diketahui.

Selain hal diatas dengan ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang penting kepada Tuan yang kiranya Tuan perlu perhatikan.Yalah tentang adanya ” dewan jenderal” yang Tuan telah tentang keras tidak mengetahuinya. Orang hanya tahu bahwa Jenderal A. Yani dan jenderal-jenderal lain yang terbunuh itu yang hanya mengetahui tentang persoalan “dewan jenderal1′ tersebut.

Akan tetapi 2 minggu sebelum peristiwa tersebut Presiden Soekarno bertanya kepada Jenderal A. Yani: bagaimna sebenamya duduk persoalan dewan jenderal tersebut. Yang dijawab oleh Jenderal A. Yani dengan tegas: Bapak Presiden serahkan kepada saya saja segala hal yang bersangkutan dengan anak buah saya tersebut” (maksudnya D.D.)

Dari dialog tersebut bagi saya timbul pertanyaan yang besar: bagaimana bisa terjadi Jenderal A. Yani itu ikut terbunuh? (jelas karena justru ada kontradiksi dalam ABRI sendiri=penyalin).
Jadi andai kata Tuan benar-benar obyektif maka pasti Tuan akan yakin bahwa Soekarno itu benar-benar tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa tentang G 30 S tersebut.

Tuan Suharto.

Dengan mengetahui tentang hal-hal di atas maka lalu timbul pertanyaan saya: apakah kiranya jawaban Tuan ada seluruh rakyat Indonesia yang menduga bahwa dengan adanya tindakan cepat dari Tuan untuk membentuk kekuasaan “orde baru” dalam situasi yang kacau balau itu bukankah justru sebenarnya Tuanlah yang mempunyai semua rencana dan melaksanakan rencana “dewan jenderal”

Bukti-bukti kemudian menunjukkan bahwa dalam situasi yang kacau di Indonesia itu, Tuan telah membangun tentara yang berorientasi ke kanan, bergandengan tangan dengan sementara mahasiswa-mahasiswa (yang tidak puas) yang kemudian didorong dan bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan partai islam serta politisi yang kanan untuk menghancurkan PKI. Yang selanjutnya terjadilah pembunuhan dan pertumpahan darah yang terencana. Bagaimana hal ini sampai terjadi bahwa sikap ABRI malah lebih dekat dengan Pentagon (markas Besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat) dimana hampir semua kegiatan militer didunia dikendalikan dari sana? Apakah dalam situasi demikian itu orang bisa mengharapkan lain kecuali PKI itu menjadi hancur beranakan karenanya dan hubungan dengan RRC dengan sendirinya putus.

Presiden Soekarno telah berulang kali mengatakan bahwa tidak benar untuk hanya menyalahkan PKI. Beliau berkata: “Kita jangan melemparkan semua kesalahan itu kepada PKI saja. Tapi persoalannya terletak pada hal-hal lain.”

Saya sangat menghargai akan sikap Bung Karno yang begitu tegas itu meskipun beliau harus mengorbankan nasibnya sendiri. Beliau telah menolak untuk tunduk pada tekanan pihak ABRI untuk menyatakan PKI itu dilarang dan di luar hukum. Ideenya meskipun telah mengalami tekanan yang berat dari pihak ABRI. Andaikata Bung Karno itu tidak bersikap teguh sedemikian rupa, barangkali situasi dan posisi beliau tidak akan seburuk seperti sekarang, apalagi kalau beliau melakukan langkah-langkah kompromis. Tapi beliau tidak demikian dan tetap berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan.

Adam Malik, Menteri Luar Negri Republik Indonesia pada tahun 1966 telah berbicara di depan mahasiswa-mahasiswa di Tokyo dengan penuh kebohongan dan kebodohan. la menerangkan bahwa Soekarnolah yang bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan massal terhadap kaum komunis di Indonesia itu. Andaikata Soekarno tepat pada waktunya menentukan sikapnya terhadap PKI maka pembunuhan massal itu dapat dihindari.

Dengan pidatonya Adam Malik itu maka orang-orang yang tidak tahu tentang apa sebenarnya yang telah terjadi di Indonesia itu akan menanggapinya dengan benar. Sementara itu Bung Karno masih terus secara terbuka berbicara dan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya tentang PKI itu. Hal ini pun telah ditafsirkan oleh sementara mereka itu, bahwa Presiden Soekarno telah merestui tindakan-tindakan lebih lanjut dari PKI yang ternyata kemudian berakibat terjadinya pembunuhan yang lebih kejam.

Seperti kata pepatah Latin”Cui Bono” yang artinya: yang penting bukan siapa yang benar akan tetapi siapa yang memperoleh keuntungan. Bukankah kemudian ternyata terbukti, bahwa Amerika Serikatlah yang memperoleh keuntungan dengan peristiwa G 30 S itu. Kini terbukti bahwa Jakarta telah dibanjiri oleh Investor-Investor asing (penanam modal) yaitu Amerika Serikat. Tentang inipun tidak menjadi soal andaikan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi itu Indonesia dan rakyatnya yang pertama-tama memperoleh keuntungan. Bung Karno sejak semula sebenarnya selalu menolak untuk dibuatkan patung untuk dirinya. Baru setelah 22 tahun kemudian beliau mengabdi kepada Revolusi Indonesia dengan enggan beliau baru menerima untuk dituliskan autobiografinya (riwayat hidupnya).

Akan tetapi bagi Tuan Suharto sendiri segera setelah tidak lama memegang kekuasaan telah dibuatkan buku riwayat hidup Tuan dengan memakai judul “The Smiling General” (Jenderal yang suka senyum). Selain itu Tuan telah mengabadikan potret Tuan pada uang kertas Republik Indonesia yang sudah tentu agar Tuan cepat dikenal. Semua itu tentunya dengan advis (pertimbangan) para pembantu yang mengelilingi Tuan.

Tetapi sebaliknya – Tuan sama sekali telah meniadakan foto-foto Bung Karno pada kedutaan-kedutaan di Luar Negeri yang mempunyai kebiasaan memancangkan foto tokoh-tokoh dari bangsa di Dunia. Dalam hal ini tidak satu gambar Presiden Soekarno nampak

Tuan Suharto.

Tuan yang pernah mengkritik tentang kediktatoran Presiden Soekarno dan bahkan Tuan telah berjanji akan memulihkan demokrasi di Indonesia, ternyata sekarang Tuan telah berbuat melebih apa yang diperbuat oleh bung Kanio. Langkah pertama yang seharusnya Tuan lakukan untuk men demokratisir keadaan/ situasi antara lain tentang pemilihan Presiden. Temyata tentang halin inipun oleh Tuan selalu ditunda-tunda. Selain itu Tuan telah melarang untuk mencantumkan nama Bung Karno dalam buku-buku sejarah Indonesia yang harus diterbitkan. Sementara itu Tuan telah menahan Bung Karno dengan dalih untuk melindungi keselamatannya yang hakekatnya Tuan telah mengisolir beliau dari dunia luar. Tindakan Tuan yang tidak benar dan tidak adil inilah yang menyebabkan Bung Karno itu menjadi sakit. Beliau tidak mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Dokter-dokter yang disediakan hanya proforma saja. Malah dokter gigi yang sangat diperlukan oleh beliau Tuan tidak berikannya. Bahkan pernah ada orang yang mengingatkannya agar Bung Karno itu jangan selalu diberi obat-obat injeksi sebab ada kemungkinan obat-obat in justru membahayakan kesehatannya.

Disamping itu saya juga berharap mudah-mudahan makanan yang dibuat dan dikirm oleh Putra/Putri Bung Soekarno itu benar-benar akan sampai ke tangan beliau selama beliau dalam isolas dalam tahanan benar-benar dalam keadaan sangat berat dalam hidupnya. Bahkan hak-hak ke manusiannya yang paling azasipun beliau tidak memperolehnya. Satu-satunya kesempatan yang diberikan kepada beliau selama beliau untuk meninggalkan isolasinya ialah ketika menghadir-perkawinan salah satu putrinya. Untuk itu mobil Bung Karno dikawal dengan ketat dengan kendaraan panser dan tidak boleh didekati oleh siapapun. Ketika beliau berdiri dan mendekati putrinya yang sedang menjadi temanten guna memberikan ciuman selamat dari seorang ayah pada anaknya inipun teiah dicegah oleh Polisi Militer yang mengawalnya dan beliau didorong secara kasar sehingga terjatuh duduk di atas sofa. Selain itu wajah beliau ditutupi dan dihalang-halangi agar tidak dapat diambil fotonya.

Andaikata saya yang mendapat perlakuan demikian mungkin pasti jiwa saya akan terpukul keras. Akan tetapi karena Bung Soekarno itu mempunyai jiwa yang besar dan mentalnya kuat perlakuan demikian itu dianggapnya sebagai pengorbanan yang harus dideritanya. Saya benar-benar sangat khawatir bahwa mungkin perlakuan alat-alat kekuasaan Tuan kepada Bung Karno itu kalau sedang sendirian lebih kasar karena di depan umurn pun alat-alat kekuasaan Tuan itu sampai berani berbuat demikian terhadap beliau. Tuan dapat saja menghancurkan jasmani Bung Karno tetapi Tuan tak akan pernah berhasil menghancurkan semangat dan jiwanya dalam membela keadilan dan kebenaran Jiwa dan semangat Bung Karno itu tak akan pernah mati!

Bung Karno telah berjasa membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda yang 350 tahun lamanya. Setelalh 13 tahun di penjara dan dibuang pemerintah Belanda dan memimpin perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan Indonesia selama tahun 1945 sampai tahun 1949. Bung Karno itu pasti tahu apa yang harus diperbuat untuk mengisi kemerdekaan negerinya.

Tanpa kepemimpinan Bung Soekarno Tuan pasti tidak akan punya kedudukan sebagai Presiden seperti sekarang ini. Bung Soekarno itu telah meletakkan Undang-undang dasar yang demokratis untuk Indonesia dan telah mendirikan “Lingua Franca”.

Dibidang seni dan budaya beliau adalah promotor. Beliaulah orangnya yang telah meletakkan dasar untuk pembangunan Bangsa Indonesia. Apakah dengan jasa-jasanya itu tidakkah pantas beliau mendapatkan imbalan?!.

Andaikan Bung Soekarno tahu bahwa akan terjadi suatu pengkhianatan yang berakibat pembunuhan antar sesama Bangsa seperti peristiwa G 30 S itu pasti beliau tidak akan menyetujuinya

Dan sayapun tidak akan tinggal diam apabila sampai suami saya terlibat dalam tindakan kekerasan itu. Didepan mata saya Bung Karno itu sangat terpuji dengan sifat-sifatnya yang luhur! Saya sangat yakin bahwa kalau ada seseorang yang berbuat dengan cara sadar dan sistematis membunuh sesama manusia maka perbuatan itu adalah yang paling keji dan tak beradab. Saya kenal pepatah Jepang yang berbunyi “mencekek seseorang dengan kain sutra: Sehubungan dengan inilah Tuan Suharto. Tuan telah memperkenankan Bung Karno itu diperlakukan sedemikian rupa tersiksa baik lahir maupun batinnya.

Selama ini saya belum pernah mengeluarkan suara atau pernyataan apa-apa karena saya sadar bahwa Tuan sedang menghadapi persoalan-persoalan yang cukup gawat. Tapi kali ini saya harus berbicara secara terbuka kepada Tuan karena: pertama-pertama untuk menjaga keselarnatan dan nama baik Presiden Soekarno.

Ketika Presiden Soekarno menyerahkan wewenangnya kepada Tuan sebagai pejabat Presiden pada tanggal 7 Märet 1967 telah diberikan 3 syarat oleh beliau kepada Tuan. Salah satu diantaranya yalah: bahwa Tuan harus menjaga keselamatan keluarga Presiden Soekarno. Ternyata Tuan tidak memperhatikan permintaan beliau itu.

Sewaktu Tuan diwawancarai oleh wartawan Jepang tentang banyaknya korupsi di Indonesia dewasa ini. Tuan telah memberikan keterangan sebagai berikut: “Tentang masalah korupsi itu saya kira selamanya akan ada. Dan soal korupsi ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari pemerintah Soekarno dulu. Sementara ini akan tetap demikian karena memang sedemikian sejak semula”

Kalau ucapan Tuan itu benar maka ucapan Tuan itu seakan-akan ucapan seorang yang üdak bertanggung jawab. Sikap Tuan itu adalah licik dan tidak jantan karena Tuan ternyata berlindung dibelakang nama Soekarno tentang apa yang sekarang terjadi. Ketika Tuan berbicara demikian didepan wartawan itu maka habislah segala rasa hormat saya pada Tuan sampai yang terakhirpun!

Memang selama masih disebut manusia biasanya siapa yang menang akan selalu menganggap dirinya benar dan sebaliknya mereka yang kalah pasti segala sesuatunya akan ditimpakan kepadanya

Apabila Tuan memang bersedia dan benar-benar mau menyelidiki serta memberantas korupsi sebagai seorang warga negara Indonesia saya sepenuhnya bersedia untuk menjadi saksi dan hadir pada setiap sidang-sidang pengadilan yang dilakukan secara terbuka. Sudah tentu pelaksanaanya harus sesuai dengan norma-norma dan hukum yang berlaku dan tidak ditutup-tutup serta tidak boleh (…?? Sambungan kalimat tidak jelas, oleh penyebar, Enje)

Bung Karno adalah Pahlawan Revolusi Indonesia. Dengan kerendahan hati ingin saya katakan bahwa beliau memang belum tentu bisa menjadi pemimpin diwaktu damai. Akan tetapi saya kira andaikata Bung Karno itu sewaktu menjadi mahasiswa sempat belajar di luar negeri beliau pasti akan lebih banyak mengenal masalah-masalah ekonomi yang akan melengkapi kepemimpinanya. Saya katakan demikian karena mungkin “Nasionalisasi” perusahaan – perusahaan asing di Indonesia yang telah dilakukanya itu sebagai suatu kekhilafan.

Selain itu Bung Karno itu sebenarnya tak pernah mengalami dan berada dalam kehidupan keluarga yang stabil. (Sebagai seorang pejuang pasti tidak mungkin ! penyalin). Andaikata beliau lebih lama mengenal kehidupan rumah-tangga yang harmonis seperti halnya kebanyakan orang mungkin beliau ini akan menjadi Presiden yang lebih baik dalam suatu pemerintahan yang terpimpin dan sosiaiis dinegeri ini. Sayangnya tidak memungkinkan sehingga beliau itu lebih cenderung pada sifat-sifat seorang kaisar. Dan beliau jadi korban dari kekuasaan yang dikuasainya sendirian secara-penuh.

Saya dapat mengatakan demikian kepada Tuan karena saya memang menganggap dan menghomati Soekarno itu sebagai orang besar. Akan tetapi kiranya Tuan tahu, bahwa saya tidak selalu menyetujui setiap pendapatnya.

Sebagai misal terhadap Pancasila yang beliau gali dan ciptakan itu, menunrt pendapat saya adalah sepenuhnya terlalu idealistis. Meskipun idealisme itu perlu akan tetapi dalam abad ke 21 ini tidak sepenuhnya idealisme itu dapat dilaksanakan dalam praktek.

Indonesia sebenarnya belum matang untuk dibawa pada sistem demokrasi ala barat. Oleh karena itulah maka Bung Karno memberikan konsep pemikiran: “Demokrasi Terpirnpin”. Lebih-lebih karena Rakyat Indonesia kebanyakan masih banyak yang buta humf dan taraf pendidikan maupun kemampuan ekonominya tidak sama. Dalam hal ini saya sependapat dengan Bung Karno.

Akan tetapi dipihak lain beliau itu telah meletakan dasar politik yang terlalu tinggi dan terlalu ideal. Karena itu dapatlah dimengerti kalau beliau mendapat kritik yang begitu keras terutama dengan cita-citanya untuk mengadakan perbaikan atas nasib seluruh rakyat Indonesia secara rnasal dan serentak. Beliau sebetulnya harus lebih realistis dengan ide-idenya itu. Pada saat-saat beliau mempunyai posisi yang cukup kuat sebagai penguasa tertinggi mestinya bliau akan mendapatkan dukungan dari pembantu-pembantunya atas ide-idenya tersebut. Akan tetapi kebanyakan dari Rakyat Indonesia itu hanya mengharapkan perubahan-perubahn dalam kebutuhan hidup sehari-harinya. Rakyat hanya menginginkan pemenuhan material yang nyata dan mereka sudah mulai jenuh dengan idealisme yang sering dipidatokan. Bung Karno itu mengemukakan bahwa dunia ini dikuasai oleh 2 blok kekuasaan adi kuasa. Dan ide beliau ingin membentuk kekuatan ke 3 sebagai imbangan. Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita ini Indonesia dapat mempengaruhi dan menggerakkan dunia ke 3 seperti negara- negar di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Ini berarti bahwa Indonesia sekaligus harus bisa berdikari disegala bidang. Demikian yang dicita-citakan oleh Bung Karno.

Kalau kemerdekan penuh dapat diberikan kepada semua negeri dan bangsa-bangsa yang terjajah. Akan sikap politik Indonesia yang mengisolasi diri itu menyebabkan Indonesia menarik diri dari keanggotaan P.B.B, dari Bank Dunia tidak ikut dalam Olympiade di Tokyo. Hal ini terjadi dalam rangka ketegangan dan perjuangan pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia.

Bung Karno berpendapat bahwa P.B.B telah bersikap tidak adil terhadap anggota-anggotanya. Indonesia yang belum pernah mendapat pinjaman dari Bank Dunia (Yang dikuasai oleh Amerika Serikat) telah menolak bantuan itu, kalau memakai syarat-syarat politik. Sebelum olympiade Tokyo dimulai Indonesia telah dituduh mempolitisir olah-raga seluruh bangsa-bangsa Asia-Afrika di Jakarta (Ganefo). Karena Indonesia lalu ditolak untuk ikut dalam Olympiade Tokyo itu. Dalam hal ini Bung Karno menolak tuduhan tersebut kerena ternyata pertandingan-pertandingan Olympiade selama inipun juga tidak mengikut sertakan semua negeri khususnya negara-negara komunis.

Tuan Suharto.

Apabila Tuan juga mencoba memikirkan tentang hari depan Indonesia pada hari-hari yang gawat itu tuan pun akan pasti mempunyai pendapat-pendapat lain mengenai ide-ide Bung Karno itu, yang mempunyai akibat tantangan angin taufan. Saya sendiripun ikut prihatin dengan hati yang berdebar-debar memperhatikan bahwa diplomasi Indonesia itu makin hari makin bergeser kekiri.

Memang tak ada orang yang sempurna! Begitu juga dengan diri Bung Karno menurut saya apa yang dikerjakan oleh beliau itu sama sekali tidak terselip untuk keuntungan diri sendiri tetapi sepenuhnya segala sesuatunya itu diabdikan pada Indonesia dan rakyatnya satu-satunya yang dicintainya dan hendak diabdinya. Dalam perjalanan hidupnya Bung Karno itu selalu berusaha untuk mencegah dan menghindari ada pertentangan dalam negeri yang bisa berakibat adanya korban-korban.

Dibanding dengan sikap Tuan dan pembantu-pembantu Tuan ternyata jauh berbeda dimana Tuan atau pembantu-pembantu Tuan telah memerintah Indonesia dengan perampokan dan pertum-pahan darah. Tuan dan pembantu-pembantu Tuan kelak akan dituntut dengan tuduhan telah melaksanakan pembunuhan yang disengaja terhadap ratusan ribu orang PKI yang tidak bersalah, dengan dalih “penumpasan PKI sampai ke akar-akarnya”

Siapa dapat percaya bahwa Tuan percaya kepada Tuhan ? Dalam hal ini Indonesia seharusnya tidak memerlukan Presiden dimana tangannya penuh berlumuran darah.

Tuan Suharto.

Bung Karno itu saya tahu benar-benar sangat mencintai Indonesia dengan Rakyatnya. Sebagai bukti bahwa meskipun ada lawannya yang berkali-kali hendak menteror beliau beliau pun masih mau memberikan pengampunan kalau yang bersangkutan itu mau mengakui kesalahannya. Dibanding dengan Bung Karno maka dibalik senyuman Tuan itu, Tuan mempunyai hati yang kejam. Tuan telah membiarkan ratusan ribu orang orang PKI dibantai. Kalau saya boleh bertanya : apakah Tuan tidak mampu dan tidak berkuasa untuk mencegah dan melindungi mereka agar tidak terjadi pertumpahan darah?

Mungkin Tuan kelupaan bahwa ketika peristiwa tahun 1965 itu berlangsung Bung Karno tidak juga Tuan suruh bunuh pula. Tuan pasti mudah amat untuk mempersalahkan dan menuduh PKI itu bersalah sehingga terjadinya tragedi tersebut. Kalau Tuan mau berbuat demikian maka pasti rakyat banyak yang menjadi pengagum dan menganut Bung Karno itu akan tetap hidup tenang. Tidak seperti sekarang dimana mereka tidak dapat berbuat apa-apa sementara mereka tidak tahu bagai-mana nasib pemimpinnya.

Semestinya Tuan tidak perlu memperlakukan Bung Karno itu sedemikian rupa, yang rnungkin karena perasaan kerdil Tuan. Sebenarnya Tuan akan lebih terhormat apabila Bung Karno itu sebagai Pemimpin Besar Revolusi dapat meninggal secara wajar bukan karena tersiksa dalam tahanan. Adalah suatu kerugian besar sekali bagi Indonesia bahwa Bung Karno itu telah mendapat perilakuan yang tidak wajar seperti itu setelah beliau mengabdi selama hidupnya untuk Negara Indo­nesia dan bangsanya.

Pada akhir surat terbuka ini saya akan tutup surat ini dengan mengenang kembali akan kecintaan dan kemesraan saya terhadap Bung Karno dengan seruan!!!

Paris tgl 16-4-1970
Tertanda
Ratna Sari Dewi Soekarno

Sumber

(Vrij Nederland)

1970

Rehabilitasi

Sedikit kebahagiaan terpercik dari Sri Kusdiantinah dengan dapat meneruskan pendidikan dan mampu menghidupi kebetuhan keluarga. Bertambah lengkap lagi ketika suaminya Kolonel Bambang Soepeno dibebaskan dari penjara. Sang suami yang sebelumnya dinyatakan sebagai terpidana mati, ternyata dibebaskan dan mendapat rehabilitasi. “Itu pun setelah mendekam lima tahun di penjara,” katanya.

1971

 

Namun untuk kesekian kali, sial bagi Supeno. Yani yang berada di belakangnya malah terbunuh dalam Gestok 1965. Ia yang praktis bukan lagi perwira yang diperhitungkan, juga ikut digulung oleh penguasa militer baru, Mayjen Soeharto.

Tak jelas apa pasal yang dituduhkan padanya. Lima tahun lamanya Supeno hidup dibui, sampai akhirnya dibebaskan pada tahun 1971 dan namanya direhablitasi kembali.

Sebetulnya, ini rehabilitasi omong kosong, karena toh ia tak mendapat ganti rugi apalagi kembali ke jabatan lama.

Apalagi pembebasan itu tak berarti banyak. Jiwa dan fisik Supeno sudah terampas sejak di dalam penjara. Di rumahnya, Supeno hidup sakit-sakitan. Tiga tahun kemudian, ia meninggal dunia.(1974)

Belakangan, mungkin tersadarkan perannya sebagai pencipta doktrin Sapta Marga yang diagungkan tentara Orba, pemerintah akhirnya memberikan pangkat anumerta brigjen untuk Supeno. Ya, Supeno meraih bintang di pundaknya pada saat ia tak lagi punya nyawa.

Supeno benar-benar seperti Bambang Ekalaya, burung yang bisa terbang tinggi tapi tak pernah bisa mencapai langit karena selalu saja terhalang oleh awan.

——

*) Soal jabatan terakhirnya Wakasad ini sebetulnya masih memerlukan data pembanding mengingat pegangannya hanya pengakuan istrinya, Ny Sri Kusdiantinah yang mungkin saja awam istilah atau jabatan militer

(http://anusapati.blogdetik.com/2008/08/22/bambang-supeno/)

 

Padatahun 1974 saya menemukan pada lapak dikawan Menteng buku bekas yang sudah dimakan rayap dan diepannya ada tangda tanggan bambang supeno tahun 1950, inilah salah satu koleksi terkait almarhum Brigjrn anumerta bambang supeno

Koleksi tanda tanggan Kol Bambang Supeno dihalaman depan buku Rusland (Rusia) Epos van  eed en strid dalam bahasa belanda  miliknya  tanggal 13 Desember 1950

(Dr Iwan)

 

Laki-Laki yang Menikahiku, Terpidana Mati

 

Sejak sang suami dijebloskan ke penjara, kehidupan keluarga Kusdiantinah benar-benar “pincang”. Bisa dibayangkan, dari kehidupan yang berkecukupan tiba-tiba harus kehilangan semuanya, termasuk kepala keluarga yang semestinya bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya.

Jadi, meski Mas Bambang (Bambang Soepeno, terpidana mati) meninggalkan banyak materi, toh kalau setiap hari diambil terus-terusan, ya akhirnya habis.

Maka, mulailah saya berpikir untuk merintis usaha, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu aku mulai berimajinasi, usaha apa yang harus saya lalukan,” papar Ny Kus, panggilan akrab Sri Kusdiantinah.

Dalam hati kecil saya, aku harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak. Aku harus menjadi pengganti kepala keluarga. Aku harus membuka mata, dan memandang sekeliling, usaha apa yang mesti kulakukan.

Meski diriku anak wali kota, namun jiwa mandiri sudah tumbuh sejak kanak-kanak. “Pengalaman adalah guru yang baik. Ini saya peroleh ketika romo (ayah, Red) dipindahkan ke Kalimantan sebagai bupati Sintang. Aku pilih tinggal di Madiun, ikut paman yang menjadi bupati di kota ini.

Sejak hidup mandiri itulah berbagai pengalaman unik kudapatkan. Hubungan jarak yang jauh antara Kalimantan dan Madiun, dan kiriman wesel yang sering terlambat dari orang tua, membuat diri saya semakin matang.

Kendati, aku ditampung di rumah sanak famili, tapi kehidupanku tak terlalu bergantung pada orang yang saya tumpangi. Karenanya, aku memberanikan diri minta izin kepada sang paman untuk bekerja. “Wah! celaka sekali, ternyata pamanku malah merestui. Padahal, waktu itu yang ada dalam benak, aku berharap paman melarangku, paman menahanku supaya tidak bekerja. Umurku sendiri waktu itu baru 16 tahun, masih senang-senangnya bermain,” kisah Ny Kus.

Sebenarnya, dalam lubuk hatiku, saya berharap agar dengan permohonan untuk bekerja tersebut membuat sang paman mengkasihani dan melarangku. Karena sebagai bupati Madiun “dalam benak Sri Kusdiantinah- tentulah malu apabila ada keluarga menumpang masih juga bekerja mencari uang sendiri. Apalagi waktu itu sebagai bupati yang merupakan orang nomor satu, tentu dia akan merasa sungkan bila tahu ada anggota keluarga yang menumpang padanya bekerja mencari uang sendiri. Tapi ternyata sang paman justru senang dan merestui. “Saya dianggapnya memiliki pemikiran yang dewasa, walaupun dari segi usia masih terhitung kecil,” ceritanya.

Konsekuen dengan permintaan sendiri, mau tidak mau Sri Kusdiantinah muda memberanikan diri untuk bekerja. Berbekal kemampuan bahasa Belanda, langkah pertama yang dia lakukan adalah melamar bekerja di RRI Madiun.

 Langkahnya sebagai penyiar wanita, serta kemampuan bahasa Belanda yang sangat memadai, membuat dirinya langsung diterima bekerja sebagai penyiar. “Walaupun ketika pertama datang untuk wawancara saya menangis dan lari, tetapi saya bisa diterima bekerja di RRI. Mungkin pengaruh paman ada juga….rada-rada KKN juga sih,” ungkap Sri yang masih menampakkan guratan-guratan kecantikan di usia tua ini.

Penterjemah Buku

Dari situ kemudian jiwa kemandirian Sri Kusdiantinah terasah. Masa muda mampu menghasilkan uang sendiri, membuatnya tidak terlalu kaget ketika mendapati dirinya menanggung beban tiga anak, dan tidak berpenghasilan sama sekali.

Dengan berbekal pengalaman, Ny Kus mulai berpikir usaha apa yang dapat dia lakukan. “Walaupun kalau mengingat saya yang perempuan dengan suami di penjara, tentu tidak begitu saja cepat bisa kerja tho,” ujar wanita berdarah biru ini.

 

Tetapi kepercayaan Ny Kus yang begitu besar terhadap kekuasaan Tuhan membuat dirinya pasrah tentang apa yang akan menimpa diri dan keluarganya. Akhirnya terbukti, Tuhan memang menunjukkan jalan kehidupan itu. Tidak tanggung-tanggung jalan yang diberikan Tuhan kepadanya, malah berlipat-lipat, jauh dari perkiraannya. “Pokoknya saya yakin kalau Tuhan itu tak pernah tidur, buktinya keluargaku yang hampir jatuh diberikannya pemecahan yang tidak terduga.

 

Bermula dari perjumpaan yang tidak terduga dengan suhu sastra Indonesia, Sutan Takdir Alisyahbana, membuka jalan baginya untuk menggeluti dunia yang lain sama sekali. Dari beliau Sri Kusdiantinah memperoleh pekerjaan baru sebagai penterjemah buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.

Karya-karya Kahlil Gibran dan Alvin Toffler adalah buku pertama yang dialihbahasakan olehnya, kemudian menyusul ratusan buku-buku lain. “Dari situlah kemudian saya berpikir, mengalihbahasakan buku ternyata memberikan penghasilan yang cukup untuk dapat menghidupi keluarga,” kata perempuan yang sampai sekarang masih meneruskan profesi penterjemah buku ini.

Lewat pak Takdir inilah kemudian membukakan cakrawala baru bagi Sri Kusdiantinah, selain jadi penterjemah, Ny Kus juga diterima menjadi mahasiswi di Universitas Nasional. “Ini suatu berkah yang tak terhingga nilainya, di mana waktu itu untuk memasuki universitas negeri tidak ada tempat untuk saya.

Jangankan saya, Mas Guruh saja tidak dapat diterima masuk ke UI, dan Mbak Mega bahkan di-DO dari IPB. Itu kan semua karena anggapan keterlibatan dengan PKI dari rezim Orde Baru,” cerita Ny Kus sedikit geram.

1974

Kebahagiaan yang dialami keluarga ini tidak berumur panjang. Setelah tiga tahun berkumpul kembali dengan sang suami, serta anak-anak, pada tahun 1974 sang suami meninggal dunia karena sakit yang dideritanya semenjak dari dalam penjara.

Walaupun kemudian suaminya memperoleh kenaikan pangkat anumerta sebagai Brigadir Jenderal, tetapi itu tidak cukup mengobati luka batin yang dialami Kusdiantinah. “Yaa….namanya suami, bebas dari penjara dan dinyatakan tidak bersalah, tetapi begitu keluar sebentar kemudian dipanggil yang kuasa. Sopo sing kuat atine…loro…. ati iki lo sing loro (siapa yang kuat hatinya sakit…..hati ini yang sakit, Red),” ujarnya sambil menekan-nekan dadanya.

Sakit hati yang dialami Sri Kusdiantinah berbuntut panjang. Derita batin kembali menderanya, hingga membuat semangat hidupnya oleng. Kalau semula hidupnya menyala seperti kobaran api dengan kembalinya sang suami, lalu psikologinya melorot drastis.

Hari-hari yang dilewati Ny Kus terasa hambar, dan melelahkan. Kuliahnya yang hampir selesai, dibiarkan tebengkalai. Pekerjaan menterjemahkan buku rasanya mau ditinggalkan begitu saja.

 Bahkan perhatian terhadap anak-anaknya yang mulai beranjak dewasa, sedikit berkurang. “Pokoknya saat itu merupakan hari-hari paling berat yang pernah saya alami,” kenangnya dengan tatapan mata berbinar.

Bagaimana tidak, Ny Kus yang semula begitu tegar menghadapi berbagai persoalan hidup, semenjak kematian sang suami sontak kehilangan gairah kehidupan. Semua yang pernah dikerjakan begitu saja ditinggalkan.

Hari-harinya dihabiskan untuk merenungi perjalanan hidup yang rasanya tidak pernah berpihak kepadanya. Segala nasihat dari orang-orang terdekatnya diabaikan. “Saya yang memang keras kepala, dan menjadi lebih kepala batu lagi. Semua nasihat dari anak, sahabat, dan orang tua masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Semua nasihat aku cuekin,” paparnya.

Begitulah saking kerasnya dia berpikir sampai badannya kurus tak terurus. Segala urusan yang dia hadapi semuanya dia limpahkan kepada orang lain. Sedangkan dirinya sendiri tenggelam dalam lamunan, seolah-olah dirinya menyesali telah terlahir ke dunia ini.

1975

Sampai suatu saat, ketika di rumahnya diadakan peringatan atas wafatnya Brigjen Bambang Soepeno, di antara handai taulan yang hadir terdapat seorang famili jauh yang sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati. “Waktu itu kebetulan dia sedang mendapat cuti tahunan dari LP-nya,” kisahnya.

Orang tersebut adalah Mr. Soebandrio, mantan wakil perdana menteri pada zaman pemerintahan Bung Karno yang dituduh terlibat dengan G30S/PKI, dan mendapat vonis hukuman mati. Dalam menunggu pelaksanaan hukuman itulah kemudian hukumannya berubah menjadi penjara seumur hidup. “Dirinya banyak menasihati saya, membangkitkan semangat saya yang memudar, dan mengingatkan saya akan nasib masa depan anak-anak, yang semuanya tergantung pada kehadiran saya sebagai satu-satunya orang tua tempat mereka berlindung,” katanya berapi-api.

Dari nasihat yang diberikan oleh Mr. Soebandrio itulah kemudian timbul semangat baru dalam diriku. Ternyata, masih banyak orang yang membutuhkan belaian kasih sayangku, yakni anak-anak. Masih ada anak-anak yang mengharapkan perlindunganku. “Menariknya, semangat itu terpompa dari nasihat orang yang tinggal menunggu dieksekusi. Terus terang saya sangat kagum atas semangat hidup yang dimiliki Pak Ban,” tandas Ny Kus mengenang masa lalunya.

Rupanya dari kekaguman itu menularkan semangat hidup baru bagi Sri Kusdiantinah — berkembang menjadi hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Di satu sisi Sri membutuhkan orang yang dapat diajak berbicara, sedangkan di sisi lain Mr. Soebandrio merasa bertanggung jawab atas kelangsungan masa depan anak-anak Bambang Soepeno. “Dia itu sangat sayang terhadap anak-anak saya. Mungkin karena dia merasa sebagai paman yang harus melindungi keponakan-ponakannya itu ya,” imbuhnya.

1980

Entah siapa yang memulai kemudian hubungan mereka berdua(Subandrio and Ny Bambang Supeno) berkembang menjadi sangat serius. Sehingga keduanya memutuskan untuk menikah. Pernikahan terjadi pada saat Idul Fitri di tahun 1980. “Pernikahan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, takut ketahuan pemerintah. Walaupun semua anak-anak dan keluarga saya menyetujui, tetapi berita perkawinan saya dengan Pak Ban tidak sampai bocor keluar. Karena sehari setelah menikah dengan saya, Pak Ban juga terus masuk ke bui lagi,” ceritanya panjang lebar.

 

Tetapi waktu itu saya yakin, saya dapat hidup bahagia dengan Pak Ban walaupun dirinya terpidana mati. Terbukti kan setelah itu dia mendapat amnesti dan bebas dari penjara sewaktu peringatan 50 tahun Indonesia merdeka. Semenjak itu kehidupan kami mulai ditata kembali. Saya masih terus menjadi penterjemah dan sekaligus dosen di Unas dan Pak Ban meneruskan kegiatannya menulis buku autobiografinya,” kata Sri Kusdiantinah bersemangat, serta mengakhiri pembicaraan.

(sumber : marsoedioetomo)