KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1952 (BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1952

File:Ali Sastroamidjojo Suara Indonesia 2 Aug 1954 p1.jpg

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

Saya baru saja menemukan sebuah buku yang penuh dengan informasi leluhur Kita Bangsa Indoensia, terutama bagi etnis tionhoa yang ingin mengetahui kakek dan neneknya yang dulu menjabat jabatan penting dalam pemerintahan sperti Hakim,Bupati,Wedana dan sebagainya, dan juga semua perushaan yang reklamenya ada gambarnya lengkap denga alamatnya juga ada, lihatlah bbebarap conrtoh dibawah ini, bagi yang ingin mengetahui jati diri dari leluhurnya silahkan menghubunggi email iwansuwandy@gmail.com

Jangan lupa upload jati diri anda seperti kopi KTP,alamat lengkap nomor tilpon, ini penting karena banyak yang menipu saya setelah diberi info lngsung menghilang dari dunia maya tak tahu kemana perginya saya doakan agar mereka sadar telah meruikan seorang tua yang dengan suah payah mencarikan info untuk mereka.

Beberpa conto sebagai berikut

Etnis Tionghoa Yang menjabat dalam Pemerinatahn tahun 1952

Bagi yang telah  dicantumkan segra menghubunggi saya liwat emil dan mentransfer donasi jumlahnay terserah anda asal memai jika tidak tahu caranya isa juga mengirimkan dlam sampul kirim liwat pos Prangko lama,uang lama,kartu pos lama kealamat yang akan sya berikan sebagai donasi anda untuk biaya operasional dan menambh koleksi info museum keluarga museum leluhur kIta WANLI

Untuk Itu saya mengucapkan terima kasih banya
jakarta september 2015

Dr Iwan Suwndy,MHA

KOMBESPOL(Purn)

Konsulan informasi

SILAHKAN DIBACA INFO DIBAWAH INI YANG SAYA KETIK DALAM HURUF BESAR AGAR YANG KELUARGANYA TENTU AKAN SANGAT BANGGA DAN BILA MAU INFO SLI BERUPA SCAN INFO AKAN DAPAT DIPESAN KEPADA SAYA LIWAT EMAIL

 SIN NAN TJHIN , sUNGAI LIAT 12 MEI 1921, HAKIM BANGKA BELITUNG  1951

TJIA TJIN DJIN , PONTIANAK 8 NOPEMBER 1932, HAKIM PONTIANA 1951

TJIANG TJEK SONG, MAKASAR 4 MARET 1928, HAKIM MAKASAR 1951

TJIONG A TAK TJIREBON  13 DJUI 1930,BUPATI MUARA ENIM 1951

TJONG SOEN FOANG,BANGKA 1920,WEDANA LINGGA 1951

WONG VIE REN, MOHJOKERTO 6 AGUSTUS  1930, HAKIM DENPASAR 1951

SELURUHNY ADA 3820 ORANG TIONGHOA

HAL INI BERDASARKAN LAPORAN ATAS NAMA MENTERI KEHAKIMAN KEPALA BAGIAN “HUKUM TIONGHOA’ MR RAHARDJO.

KOPYAH(SONGKOK) GAMBAR MERK SONGKOK SINAR BULAN MILIK PERUSHAAN TAN HAN BING, JL GEMBONG IV/50 SURABAYA

REKLAME BUBUK OBAT LING CHI MEDICINE  IMPORTIR DARI  PERUSHAN DARI HONGKONG , MILIK LAU WONG HONG BERKEDUDUKN DI KANTOR OEI TAT HWAY DSBNYA JALAN  KALI BESAR BARAT  5 JAKARTA

 IKLAN 23 JUNI 1952 ISINYA ,LIE UI HIM , MENINGGAL DUNIA TANGGAL INI, BAGI YANG MEMILIKI TAGIHAN HARAP DIAJUKAN  SELAMBAT-LAMBATNYA 30 AGUSTUS 1952 WALI BAPA PADANG

IKLAN GAMBAR SEPERTI GAMBAR SAYAP BURUNG DAN OLEH RAGA, MILIKTENG  CHAO PIN ,PETAK SEMBILN NO 20 DJAKARTA

ADA RIBUAN INFORMASI TERKAIT ORANG TIONGHOA DAN ETNIS LAINYA SILAHKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN EGRA KE EMAIL

iwnsuwandy@gmail.com

SYUKUR ALHAMDULLAH  AMIN…AMIN

SAYA MENEMUKAN SUATU KUMPULAN INFORMASI YANG LUAR BIASA SEHINGGA BAGI YANG MENCARI IDENTITAS NGKOTJO(KAKEKNYA) ATAU EYANGNYA SILAHKAN HUBUNGGI EMAIL TERSEBUT DIATAS,SOAL FEE SUDAH TERTERA DIATAS

TERIMA KAIH TERIMA KASIH

BACA INFO BERIKUT ,DAN MASIH BANYAK LAGI INFO YANG SAYA RASA BILA DIUPLOAD AKAN MEMBOSKAN AND, SEPERTI LPORAN DARI BERKAS SIDANG DPR TAHUN 19541-1955,LENGKAP SEMUA DALAM BEBRAPA BUNDEL DALAM KONDISI YANG MASIH PRIMA,JELAS BILA DISAN ATAU DIFOTO

 

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

 

1952

 

 

 

Pada tahun 1952, Andi Mattalatta memprakarsai pembangunan Stadion Mattoanging, Makassar yang dilengkapi gedung olahraga, kolam renang, serta fasilitas olahraga lainnya di Makassar

 

 

 

   

Apel Of RMS at Halsidere Netherland in 1952

 

Hartini Soekarno

 

Lahir di Ponorogo Jawa imur pada tanggal 20 September 1924 beragama Islam. Hartini menempuh pendidikan awal di HIS ( Holland Indlands School ) dan terakhir Kelas dua SMA yaitu pada tahun 1942. Wanita Karir di bidang Wiraswasta ini beralamat di Jalan Proklamasi No. 62 di Jakarta Pusat.  Enam belas tahun dalam suka maupun duka, Hartini setia mendampingi suaminya hingga wafat. Resmi menjadi istri Soekarno, setahun setelah pertemuannya yang pertama di Prambanan, Yogyakarta tahun 1952. Ketika itu ia sudah menjadi janda berusia 28 tahun. Dengan suaminya yang pertama, Suwondo, ia dikaruniai lima anak. Menikah dengan Soekarno, ia mendapat dua anak.  Biasa dipanggil Tien, ia anak kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, Osan, pegawai kehutanan, mendidiknya secara tradisional. Tidak mengherankan bila Tien berpendidikan formal hanya hingga kelas dua SMA. Pendapatnya tentang istri cukup sederhana. Selain sebagai istri, kita juga adalah ibu, kawan, dan kekasih bagi suami.

Sebagai ibu, menurut Tien, bila suami sakit harus dilayani dengan cermat. Meminumkan obat, memijati, dan mengelusnya hingga terlena. Sebagai kawan, di mana dan kapan pun, patut mengimbangi pembicaraannya. Ia banyak membaca dan rajin mengumpulkan informasi, agar mampu menjadi kawan bicara yang baik dan bijak.

Awet muda dan tampak cantik dalam usia 60 tahun. Rahasia kecantikan Hartini, setiap bangun pagi ia segera minum segelas air putih dan olah raga ringan. Juga minum jamu ramuan sendiri berupa kunyit, daun asam, temu, asem kawak, daun beluntas, dan gula merah, yang direbusnya. Ia minum jamu dua kali sehari dan tidak makan yang amis, seperti ikan dan telur.

 

 

 

 

 

 

March 1952

 

Pada bulan Maret 1952

sesungguhnya pasukannya diberinya nama Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR). Baru pada 7 Agustus 1953, tepat empat tahun sesudah proklamasi Negara Islam Kartosoewirjo, Abdul Qahhar Mudzakkar mempermaklumkan bahwa daerah Sulawesi dan daerah-daerah sekitarnya (yaitu Indonesia Timur lainnya, termasuk Irian Barat) menyatakan bagian dari Negara Islam Indonesia. Bersamaan dengan ini ia menamakan pasukannya Tentara Islam Indonesia.

 

Source

http://trimudilah.blogspot.com/2010/09/abdul-qahhar-mudzakkar-sang-patriot.html

 

Kalau pada mulanya mereka hanya menyelematkan nasib gerilyawan pejuang kemerdekaan dari pengkhianatan yang dilakukan oleh komandan TNI bekas KNIL, membela hak-hak dan membela nasib saudara/kawan, terutama nasib para pejuang dari daerah-daerah

 

 

 

April 1952

 

DI/TII Jawa Tengah

muncul berawal dari adanya Majelis Islam yang dipimpin oleh Amir Fatah

 

 

Gerakan ini sebenarnya sudah dapat didesak oleh TNI akan tetapi pada tahun 1952, kembali menjadi kuat setelah adanya pemberontakan Batalion 423 dan 426 di Kudus dan Magelang yang menyatakan bergabung dengan mereka.

Guna menumpas pemberontakan tersebut maka pemerintah membentuk pasukan baru yang disebut Banteng Raiders dengan operasinya yang disebut Gerakan Benteng Negara (GBN). Pada 1954 dilakukan Operasi Guntur guna menghancurkan gerombolan sementara sisanya tercerai-berai.

Machinal translate

DI / TII Central Java appears originated from the Islamic Council  led by Amir Fatah   This movement is already going to be pressured by the military, but in 1952, returned to be strong after the uprising Battalion 423 and 426 in the Holy and Magelang stating join them. In order to quell the uprising, the government formed a new force called the Bull Raiders with operations called Fort State Movement (GBN). Operations conducted in 1954 in order to destroy the hordes of Guntur and the rest scattered

 

 

May 1952

SURAT van KLEEF(SMITH) KEPADA WESTERLING

Untuk membuka tabir  yang seakan-akan masih menutupi hal yang tertentu dari anasir Darul Islam Kartosuwirjo , maka dibawah ini dimuat intisari  isi surat dari Ch.van Kleef kepata Westerling.Surat ini jatuh ketangan yang berwajib Republik Indonesia didaerah Bodjonegoro saat kurir pembawanya tertangkap.

Belangrijk

Ergens in Indonesia Mei 1952

Aan:Kapitein R.WESTERLING

Bismillahirohmanirrohiem

Assalumu’alaikum wr.wb.

1.Alhamdullilah !  Alhamdullilah !

2.Hooggeachte Kapitein ; in verband met recente  gebeurtenissen ,betreffende  Uw persoon, alsook naar aanleiding van verschillende omstandigheden welke anwijzingen verschaffen omtrent Uw geestelijke overtuiging en de richting  waarin Uw streven uitgaat, acht de NII (Negara Islam Indonesia) het tijdstip gunstig om contact op te nemen met Uw en aangaande verschillende kwesties  van gedachten te wisselen

Machinal translate

Kapten terhormat, sehubungan dengan kejadian terakhir, pada orang, serta dalam menanggapi kondisi yang berbeda yang sikannya memperjelas keyakinan spiritual dan arah di mana tujuan Anda pergi, apakah NII (Negara Islam Indonesia) waktu yang tepat untuk menghubungi Anda dan berkaitan dengan berbagai isu pertukaran pandangan

Wij doendeze stap  eerstens om redenen van “herinnering” aan een zekere graad  van “bondgenooschap” in het nabije verleden, alsook  nar aanleiding van het feit  dat newstadtbladen een radio-oomroep  de laatste tijd dikwijls berichten omtrent Uw  Lanceeren , de uitgifte  van Uw “ memoires” , het rumoer rond Uw recente “ gevangenneming” en weder vrijlating” in Nederlands ,  en last but not least Uw mint of  meer oficieelen uitlantingen betreffende  Uw onveranderd besluit de RI(Republik Indonesia)  te bestrijden  tot haar ondergang.

Uit en under heben wij gemeend  te mogend  concluderen, , dat he schijnbaar Uw wensch is wederen op de voorgrond te treden en aan Uw  streven een begin van uivoering te geven.

 

 

Daar ons streven  en het uwe, namelijk :

Opruiming der Republik Indonesia en Uitroeiing met wortel en tak van het communisme in Indonesia

Parallel gaan , beschouwen we U automatische als bondgenoot en komt het ons gewescht voor, onze krachten te combineren  ter verwezenlijking van het gemeenschaplijke  doel, ten einde verzekerd te zijn van gusntige resultante.

Insja Allah Amin !

Daar de Taak

Contact met U tot, stand te brengen

Aan mijn is toegewezen , wit ik niet nalaten ter vermelden, dat het inderdaad ook reeds sedert lang mijn persoonilijke wenscht is , wederom contact me U op te nemen in het belang der Negara Islam Indonesia.

Machinal translate

Kami melakukan langkah ini terlebih dahulu karena alasan “pengingat” untuk tingkat tertentu “bondgenooschap” pada masa lalu, serta hasil badut fakta bahwa newstadtbladen suratkabar  sebuah oomroep radio akhir-akhir ini sering laporan Lance Eren Anda, penerbitan “memoair” Anda ,

Menangak kebisingan di sekitar Anda baru-baru ini” dan re-release” dalam bahasa Belanda, dan terakhir namun tidak sedikit mint atau lebih oficieelen uitlantingen pada berubah Anda memutuskan untuk berjuang sampai kehancurannya. RI (Republik Indonesia) Keluar dan mendapatkan yang berkuasa di bawah heben mogend menyimpulkan bahwa ia tampaknya keinginan Anda wederen di latar depan untuk bertindak dan untuk memberikan usaha  dari uivoering Karena usaha kami dan Anda, yaitu: Izin der Republik Indonesia dan Pembasmian oleh akar komunisme di Indonesia Secara parallel kami menganggap Anda sebagai sekutu dan otomatis datang gewescht kita untuk menggabungkan untuk mencapai  tujuan masyarakat , agar hasil gusntige. Tertanggung kekuatan kita, Insya Allah Amin! Bahwa untuk menghubungi Anda karena tugas , Saya  ditugaskan untuk  tidak gagal untuk menyebutkan bahwa memang sudah ada, sejak lama keinginan saya setelah Anda menghubungi saya

Persoonilijke  secara pribadi  untuk memasukkan kepentingan Negara Islam Indonesia.

 

 

 

 

3.

Het past mijn , U thans mijn naam beken te maken , namelijk : Ch. H. van Kleef . Ten einde U duidelijkheid te verschaffen omtrent mijn person, dien Ik Uw herrinering te verlevendingen en terug te gaan tot December 1949 .

Door tusschenkomt van Kolmust ( Sgt.Nefis) heb ik me op 12 December 1949 bij de APRA aangesloten en wel in het Tjileungsirsche  (Tjibinong Bogor). Omstreeks op de 15 December 1949 heb ik persoonenlijk met U kennis gemaakt ten huize van een Uwer ex-onderhebbenden te Djakarta(Garut Weg) .

Na de eerste Tjileungsir affaire ,was het Uw…mij te vaardingen naar het Tjipajungsche(Sumedang) ;dit it echter  met doorgeld war ik te Bandung.ingekwartierd ben ( Lembang weg Pastuer weg 21)

Met groep vermoelen  ben ik midden Januari vertrokken naar het Tjililinscche (vanuit Dennenlust),van waaruit wij op 21 Januari 1950  den Militair-succesvollen stoot uitgevoerd heben op Bandung .

Door sammenloop van omstndigheden ben ik den midden van 21 Januari 1950 afgesplitst van groep-Vermoelen aan te Bandung achtergebleven .

De tragiek van vernoemde groep zult U uit de nieuwsbladen- in groote trekken berustende op waarheid – vernomen hebben .

 

 De Geschidenis  van mijn verblijf naderhand in Bandung etc.wil ik U besparen.

Ook wensch ik te verdiepen in de oorzaken van het uiteen-vallen der  contacten  van de APRA .

In de loop van 1950 heb ik vruchtelooze pongingen aangewend wederom contact te verkrijgen met de APRA.

Daar het altijd mijn wensch geweest is, mij aan te sluiten bij de NII ofwel “ in de volksmond”  D.I. genoemd, zijn mijn stappen in de loop van februari 1951 kunnen voegen bij de Negara Islam Indonesia Alhamdullilah !

Ik hoop U middels het voorgende genoegzaam geinformeerd te hebben

Machinal translate

Ini cocok saya, Anda sekarang membuat  nama saya , yaitu: Ch. H. Van Kleef . Untuk memperjelas orang saya, kepada siapa saya verlevendingen herrinering Anda dan terus sampai Desember 1949. Kembali Anda kejelasan Oleh antara berasal dari Kolmust (Sgt.Nefis), saya bergabung dengan APRA pada tanggal 12 Desember 1949 atau dalam Tjileungsirsche (Tjibinong Bogor).

 

Sekitar 15 Desember 1949 saya benar-benar orang yang Anda berkenalan dengan rumah mantan Mu antara para pemangku kepentingan di Jakarta (jalan Garut ). Setelah urusan Tjileungsir pertama, itu adalah Anda …saya di panggil oleh  pengadilan untuk Tjipajungsche (Sumedang) saya, tapi ini bingung dengan uang dengan aku Bandung.ingekwartierd (jaln Lembang jalan Pastuer 21) Dengan kelompok vermoelen pertengahan Januari aku pergi ke Tjililinscche (dari Pine Lust), dari mana kita pada tahun 1950 yang berhasil  Eksekusi Pukulan serangan Militer pada tanggal 21 Januari  di Bandung. Dengan sammenloop dari omstndigheden saya membagi pertengahan 21 Januari 1950 kelompok-Vermoelen untuk mundur Bandung. telah mendengar Tragedi grup dengan nama Anda akan mengundurkan diri dari koran-imbang besar pada kebenaran .   Dari sejarah saya tinggal setelah etc.wil saya menyelamatkan Anda. Bandung Saya juga ingin menyelidiki penyebab disintegrasi kontak dari APRA. Dalam perjalanan tahun 1950, saya menggunakan kreasi  sia-sia lagi untuk mendapatkan kontak APRA. Seperti itu selalu menjadi keinginan saya, untuk bergabung dengan NII saya baik “populer” DI disebutkan langkah-langkah saya untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia Alhamdullilah! selama Februari 1951 Saya berharap untuk memiliki Anda dengan informasi  berikut yang cukup

 

 

6.

de NII durf

 

(Kempen 1955)

July,16th. 1952

Surat Perintah Angkatan Perang Negara Islam Indonesia

No. 060/W.I./32

tentang  Menyambut Hari Ulang Tahun ketiga Proklamasi Negara Islam Indonesia

sifat: penting /rahasia

Dari : Plm. W.I.APNII

Kepada : Yth.Komandan K.D./Resimen dilingkungan W.I.

Tarich : Tanggal 16 Juli 1952 jam 10.00

Bismillahirohmanirrohim

Assalam’ualaikum W.W.

  1. 1.     Alhamdullilah !….Allahu Akhbar !

Allahumma ! Iyaka nu’budu ,wa iya kannas ta’in, ichdinasjsjirathal musthaqiem….!

Bismillahi tawakkalna ‘Alla’llah  !

La Haula wala quwatta illa billah !

 2.Sjahdan ,dengan Pertolongan dan  Kurnia Illahy Rabby !

Kurang lebih selang sebulan pada selesainya melaksanakan tugas suci dengan berpuasa sebulan Ramadhon yang baru lalu , maka sebntar hari lagi akan tibalah genap tiga tahun Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia

 (Tanggal 7 Agustus 191952 /Dhuzul –waidah 1371)

 3.Berkenaan dengan lahirnya hari yang bersejarah , mulia dan Utama bagi Umat Islam Bangsa Indonesia, teristimewa Mujahiddin Kampanyon NIII perlu perlu dan patut “menyambut –merayakan” secara sesuai dengan tradisi dan  keadaan dimasa perang (fiel-waqtil-harby)

Perayaan ditiap-tiap daerah wajib dilakukan demikian rupa hingga diseluruh W.I. akan tumbuh gerakan  / sereangan merata yang keseumuanya merupakan dorongan mutlak atas hancurnya  ORI dan luhurnya Negara Republik Indonesia.

Insja  Allah Amin !!

4. Untuk tanda Syukur kita kepada  Dzat Wahidul-qahhar dalam hari peringatan tiga tahun daripada Proklamasi NIII

Bersama ini sirkular (Surat Edaran) dan program perayaan hendaknya diterima dengan baik.

Kemudian dengan ini kami perintahkan :

(1)           Hendaknya Sirkular plus lampirannya itu disiarkan kepada Komandan yang berkepentingan untuk sama-sama diteliti dan diperhatikan dengan baik

(2)         Melaksanakan segala program yang tercantum dalam lampiran Sirkuler tersebut dengan penuh bertanggung jawab , dari dank arena Allah semata-mata

(3)         Taktis dan tehnis pelaksanaan program tersebut diserahkan atas beleid  kebijaksanaan Komandan-komandan  TII / Pemimpin-pemimpin KD/RES, dan KK dan Binaanya. Yang bersangkutan.menginggat keadaan strategi dan situasi.

5. Selesai

Semoga Allah berkenan membenarkan dan melindungi kita sekalian dapat menyatakan “amal perbuatan yang nyata dalam melaksanakan tugas suci tersebut diatas ,Isja Allah Amin !!!

Joqtal aujahlib

Bismillahi….Allahu Akhbar !!

 

Wassalam

PLM W.I. APTII

Tertanda

(Agus Abdullah)

Tembusan 1.Pimpinan W. VII 2.Pimpinan W II dan W III 3. KSU KT APNII 4.Plm T.AONII 5.Alas

 

August,1st.1952

 

Dokumen

Tugas Militer Tentara Islam Indonesia

  1. 1.     Komandan tentara KD/Res  dan KK/Bn mengatur dan melaksanakan gerakan politik Militer, muali tanggal 1 sampai 31 Agustus 1952 terus menerus siang malam .
  2. 2.   Pada tnaggal 7 Agustus dan 17 Agustus 1952 wajib dilakukan gerakan /serangan besar-besaran dengan objek tersebut  anatar lain :

(1)           Serangan atas kota dan sekitarnya siang maupun malam

(2)         Penjegatan  besar-besaran atas hubungan lalulintas kendaraan bermotor dengan kemungkinan terjadi pertempuran dijalan-jalan.

 

(3)         Sabotase jalan / jembatan Kereta Api, kabel listrik, kabel telepon,  dan lain-lain yang dianggap penting menguntungkan NII, merugika musih /Orang Republik Indonesia(ORI)

(4)         Melakukan gerakan Mobilisasi besar-besaran (diutamakan setiap rombongan 1 bataljon) mengelilingi kecamatan-kecamatan ( harus terang-terangan)  dan tinggal dikampung/desa selama mobilisasi dengan tidak melupakan mengisi tempat-tempat tinggi/strategis.

(5)          Mengunakan mengerakan tenaga-tenaga terpendam di kota-kota

 

 

 

Dokumen

Tugas Polisi Dan Baris  Negara Islam Indonesia

Komandan KD/Res memerintahkan kepada K.K./Bn supaya Polisi dan Baris bergerak dinamis dan praktis  antara lain sebagai berikut :

(1)Sebagi dari pada tenaga Polisi dan Barismengikuti serangan Politik Militer bersama-sama Tentara

(2)Sebagian besar tenaga Polisi dan Baris melakukan sabotase dan perusakan jalan kereta api, jembatan ,membongkar jalan ,membongkar kabel telepon dan listrik, membongkar dan mensita harta karun dan rumah gadai dan sebagainya yang merugikan musuh dan menguntungkan NII.

(3)Sebagian besar tenaga Polis dan baris memperhebat dan memperbanyak penculikan, pembunhan atas pemimpin ORI  dan penkhianat dan pembakaran yang besar-besaran (membuat Lautan Api) atas setiap tempat keduduka Musuh/ORI , pengkhianat dan Kaki Tangannya.

 

(4) Melakukan Gerakan Bendera Merah-Putih Berbulan Bintang didaerah / tempat yang mungkin dilakukan.

 

Jaqtal Au Jahlib!

Bismillahi…Allahu Akbar !

Wassalam

Panglima W.I, APNII

Tertanda

(AGUS ABDULLAH)

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PERAYAAN D.I.

Program perayaan DI yang pada hakekatnya adalah merupakan tindakan-tindakn kearah anarksime yang dikendalikan oleh perasan tidak puas dan nafsu akan kekuasaan.

Apa yang dinamakan program Perayaan DI itu pada kenyataannya bukan program insidentil atau momentum  saja, tetapi lebih bersifat permanent (tetap) dan dimulai sejak ada apa yang dinamakan “Proklamasi NII” serta dimana ada kesempatan terbuka.

Didalam banyak hal gerakan DI memang sudah dapat dilokalisir, sehingga tidak merajalela .Korban yang sudah jatuh karena kekejaman dan Rumah serta Harta Benda yang sudah musnah  disebabkan Bumi Hangus DI sudah banyak.

Malahan dibeberapa tempat merekapun merusak pula Mesjid karena dianggapnya didalam lingkungan tersebut terdapat orang-orang yang tidak menyetujui Gerakan Djahilyah DI Kartosuwirjo yang dianggap mereka benar  seba merupakan apa yang sering mereka gemborkan sebagai “ Djihad Fi Sabilah”

Kereta Api ditembak dan digulingkan mereka didaerah Warungbandrek pada bulan Juli 1952, atau juga perampokan penumpang bus didaerah Nagrek , harus tetap dibenarkan demikianlah pendapat dari Gerembolan Pengacau DI Kartosuwirjo.

Didesa-desa yang menjadi sasaran terutama adalah Kuwu atau Lurah  serta Anggotanya  dan Pagar Desa.

 

 

(kempen 1955)

1952

Kepala staf Angkatan Perang RI

 

Kolonel T.B.Simatupang

Dalam aksi politionsil kedua TB SImatupang memimpin Grilya di Jawa tengah  dan ketika perundingan KMB  ia duduk dalam komisi Milter sebagai wakil delegasi Republik Indonesia dan tahun 1952 ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RI

Kepala Staf Angkatan Darat R.I

 

Kol A.H.Nasution

 

Kurs Rupiah tahun 1952

Rp. 1,- sama dengan satu Gulden Belanda,

dan satu US $ sama dengan Rp. 3,80

(Alamanak Indonesia 1952)

sekedar untuk meringankan beban serta menghargai jasa-jasa para pegawai kita yang sedang bertugas didaerah/tempat yang tidak/kurang aman oeh Jawatan telah dikeluarkan Surat Keliling PTT No.22 tahun 1952

(Dr Iwan)

 

April 1952

.  Pada bulan April 1952 Brigade Banteng diciutkan menjadi satu Resimen yang menjadi Resimen Infanteri 4 di dalam Komando Tentera Teritorium (TT) I Bukit Barisan (BB) di bawah Komando Panglimanya

 

Kolonel Simbolon.

Letkol. Ahmad  Husein diangkat kembali menjadi Komandan Resimen Infanteri 4 TT I Bukit Barisan  itu.Pemecahan Batalion-Batalion dan pembubaran Komando Divisi Banteng itu menimbulkan bibit-bibit dendam dari para Pejuang Kemerdekaan yang berperan dalam melawan Belanda yang bernaung di bawah panji-panji Divisi Banteng itu.

Pengurus Dewan Banteng terdiri dari 17 orang, yang terdiri dari 8 orang perwira aktif dan pensiunan, 2 orang dari Kepolisian dan 7 orang lainnya dari golongan sipil, ulama, pimpinan politik, dan pejabat.

Lengkapnya susunan Pengurus Dewan Banteng itu adalah : Ketua,Letkol, Ahmad Husein,Komandan Resimen Infanteri 4, Sekretaris Jenderal Mayor (Purn)Suleman, Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumatera Tengah, sedangkan anggota-anggotanya adalah Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa, Kepala Polisi Sumatera Tengah, Sutan Soeis, Kepala Polisi Kota Padang, Mayor Anwar Umar, komandan Batalion 142 Resimen 4. Kapten Nurmatias Komandan Batalyon 140, Resimen Infanteri 4. H. Darwis Taram Dt. Tumanggung, Bupati 50 Kota, Ali Luis Bupati d/p di Kantor Gubernur Sumatera Tengah, Syekh Ibrahim Musa Parabek Ulama, Datuk Simarajo, Ketua Adat (MTKAAM).

Kolonel (Purn) Ismael Lengah, Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau), Saidina Ali Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Kampar, Riau, Letnan Sebastian Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau, A. Abdulmanaf, Bupati Kabupaten Merangin, Jambi, Kapten Yusuf Nur, Akademi Militer, Jakarta dan Mayor Syuib, Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta.

Selain itu Dewan Banteng didukung oleh segenap Partai Politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, alim ulama, cadiak pandai, kaum adat sehingga waktu itu lahirlah semboyan,” timbul tenggelam bersama Dewan Banteng”.

Suasana demokrasi liberal di tahun 1950-an telah menimbulkan kekacauan dan pergolakan-pergolakan dengan kekerasan. (DEPLU,1955)

3 April 1952

Semenjak menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo-Prawoto (3 April 1952 – 30 Juli 1953), Sumitro merasakan adanya ketimpangan daerah. Terjadi pergolakan dalam dirinya sebagai politikus dan akademisi

(iluni

Juli 1952

 

Koleksi tanda tangan Kol Bambang Supeno

Kasak kusuk Kol Bambang  Supeno ini menyangkut issu : reorganiasi tentara, rencana KASAD,  AH Nasution mengikuti pendidikan/study banding ke luar negeri dan berimplikasi pada penggantiannya sebagai  KASAD, rencana Kol Bambang Sugeng menjadi atase militer di India, sinyalemen bahwa Kementerian Pertahanan menjadi “sarang PSI (Partai Sosialis Indonesia)”, dugaan terjadi korupsi dalam pembelian kapal “Tasikmalaya” yang tidak melibatkan Dephub dan AL, dan banyak lagi issu lain yang berkaitan dengan Perwira di Daerah.

Sepak terjang Kol Bambang Supeno ini membuat risau corps Angkatan Darat sehingga dilakukan beberapa pertemuan “kolegial” yang salah satunya dipimpin oleh Kolonel paling senior Gatot Soebroto. Pertemuan dihadiri lebih kurang 18 perwira dan hampir bulat menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Kol Bambang Supeno menyalahi prosedur karena masalah tersebut tidak berproses melalui atasannya (KASAD) Kol AH Nasution, KASAP Gen May TB Simatupang dan Menhan Sri Sultan HB IX. Bambang Supeno langsung ke Presiden dan Parlemen.(Saat itu diduga Kol B Supeno dianggap sangat dekat dengan Partai Nasional Indonesia/PNI).

Atas sikap Kol B Supeno yang “mbalelo” itu KASAD Kol AH Nasution memberhentikan anak buahnya tersebut (ada yang menyebut skorsing).

Kol B Supeno yang punya juga pendukung di AD seperti Kol Suhud dll melakukan “perlawanan” dengan mengadukan masalah ini ke Presiden dan Parlemen.

Kolonel Bambang Supeno mestinya bernama Bambang Ekalaya, sebuah karakter dalam lakon Mahabarata. Pilih tanding dalam memanah hingga melampaui Arjuna, namun tak tak pernah bisa membubung tinggi karena dijegal panutannya sendiri, Durna. Hidup Supeno mirip seperti itu. Ia salah satu satu dari sedikit perwira intelektual di masa awal revolusi, tapi kelebihannya itu tak pernah bisa membawanya dalam puncak karir militer. Sebaliknya, dimana-mana ia terantuk.

Berbeda dengan perwira-perwira konseptor yang kebanyakan berpendidikan militer Belanda (TB Simatupang – KMA Bandung, Soewarto – CORO, AH Nasution – KMA Bandung, GPH Djatikusumo – CORO), Supeno (dan juga Achmad Sukendro) merintis jalur kemiliteran dari PETA. Ia mulai berdinas di Jawa Timur dan tak lama setelah pembentukan TKR karena pemikirannya yang menonjol ditarik sebagai staf di markas besar TKR di Yogyakarta.

Posisi tersebut tidaklah buruk, meski tak pegang pasukan, namun ia ikut merumuskan reorganisasi TKR/TNI, penempatan perwira komandan di daerah dan bahkan merumuskan doktrin. Ingat dengan Sapta Marga yang seolah menjadi way of life prajurit TNI hingga kini? Itulah buah karya Supeno yang penyusunannya dibantu oleh Ir Sakirman, Prof Purbacaraka dan Drs Moh Ali.

Tak cuma pintar, Supeno juga ngotot dan berani demi hal yang diyakininya. Saat KNIL dan TNI lebur menjadi APRIS, Belanda menyisipkan keharusan setiap perwira harus menjalani reeduksi lewat wadah SSKAD. Supeno saat itu menjadi perwira yang paling vokal mengkritiknya. Baginya, reedukasi bisa melunturkan patriotisme TNI. Karena itu, ia membuat lembaga tandingan, Chandradimuka dan mensyaratkan setiap perwira lulusan SSKAD ikut kursus Chandradimuka.

Namun agaknya, sikap seperti keminter plus ngotot seperti itu tak membuat tiap orang suka. Dua kali markas besar tentara berniat menjajalnya menjadi panglima di daerah, dan dua kali pula Supeno ditolak calon anak buahnya. Tahun 1948, bersamaan dengan pencanangan program rera yang ditetapkan PM Hatta, 3 divisi yang ada di wilayah Jawa Timur akan diciutkan menjadi hanya 1 Divisi. Divisi V Ronggolawe (Cepu), Divisi VI (Mojokerto) dan DivisiVII (Malang) dilebur.

Komandan-komandannya, Kol GPH Djatikusumo, Kol Soengkono dan Kol Imam Sujai akan ditarik ke Yogya. Adapun sebagai panglima di-plot Bambang Supeno. Tapi apa lacur, peleburan ini terkatung-katung. Djatikusumo tak ada persoalan, ia manut pulang ke Jogja, namun 2 divisi lainnya menolak dengan dalih macam-macam.

Sementara pada waktu bersamaan pecah peristiwa Madiun. Alih-alih kepepet, akhirnya pusat menunjuk Soengkono sebagai panglima Divisi I Jawa Timur.

(anusapati blog)

 

Sejak itulah sepanjang hari di bulan Juli 1952 Parlemen diramaikan dengan issu “pertempuran” Kementerian Pertahanan (Menhan,KASAP,KASAD) disatu pihak melawan sebagian besar anggota Parlemen yang dibela oleh media massa khususnya koran Merdeka. Pada tingkatan politik Kemhan kalah dalam opini karena melawan politisi dan opini sebagian media dan banyak selebaran gelap.

Dipihak tentara yg waktu itu panglimanya masih rata rata 30 tahun terasa tidak tahan lagi hadapi cercaan politis. Sampai sampai Kol Gatot Soebroto mengeluarkan kata kata ketus : “Mereka(maksudnya parlemen) atau kita (tentara) yang bubar!”

Memang dikalangan sebagian perwira ada kejengkelan atas DPRS yang lahir sebagai salah satu “produk” Konprensi Meja Bundar tersebutb.

Apalagi akhir2 ini sikap parlemen dipandang sudah terlalu jauh setelah adanya mosi tidak percaya dari Komisi (Panitya) Pertahanan DPR yang dimotori Baharuddin yang antara lain menyatakan : “Tidak percaya atas kebijaksanaan Menhan dalam menyelesaikan pertikaian yang ada dalam Angkatan Perang”

(Baratamedia web blog)

 

Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang.

Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution , Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi.

Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin

SYAHDAN Menteri Pertahanan

 

 Sultan Hamengku Buwuno IX,

 

Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Mayjen T.B. Simatupang,

 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kol. A.H. Nasution

 mengunjungi Presiden Soekarno di Istana Negara untuk membicarakan sikap Kol Bambang Supeno yang di depan publik telah mengecam pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI. Apa pasal? Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara baru Indonesia, setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) ialah apakah yang harus dilakukan dengan tentara. Jumlahnya sudah terlalu besar, antara 250 dan 300 ribu orang. Ditambah dengan 26.000 serdadu KNIL Nica-Belanda yang harus ditampung. Pada masa kabinet RIS di bawah PM Muhammad Hatta telah dimulai oleh Menteri Pertahanan Sultan Yogya bersama pimpinan tentara untuk mengadakan reorganisasi dan rasionalisasi.

Proses itu rumit.

 

Kabinet Hatta digantikan oleh

 

kabinet Muhammad Natsir,

 

 lalu kabinet Dr Sukiman Wirjosandjojo,

 

lalu kabinet Mr Wilopo,

proses reorganisasi mengurangi jumlah tentara masih tersendat-sendat. TNI waktu itu terdiri dari berbagai elemen. Ada yang berasal dari Tentara Pembela Tanah Air (Peta) zaman Jepang, ada yang dari TNI zaman revolusi, dan ada yang dari KNIL sesudah penyerahan kedaulatan.

Kebanyakan mereka yang dari PETA tidak setuju dengan kebijakan pimpinan tentara (Nasution-Simatupang) yang bersekolah di Akademi Militer Breda Cabang Bandung. Juru bicara mereka ialah Kol Bambang Supeno, komandan pelatihan Chandradimuka di Bandung.

Mereka menginginkan diteruskannya semangat revolusi, lalu desentralisasi tentara, dan minimum hierarki. Sedangkan Sultan Yogya, Nasution dan Simatupang menginginkan profesionalisme.

Bambang Supeno di luar Markas Besar TNI mengkritik pimpinan tentara, dan pergi mengadukan halnya kepada Presiden Soekarno yang mendengarkan Bambang dengan simpati.

Maka marah sangat pimpinan tentara dibuatnya. Diskusi Panas Alkisah Sultan Yogya, Nasution dan Simatupang beraudiensi pada Presiden Soekarno.

Terjadi diskusi panas karena Simatupang bicara blak-blakan. Soekarno menolak mendesavuir atau mengambil tindakan tegas terhadap Bambang cs.

Perbincangan tidak menghasilkan apa-apa. Ketiga orang itu meninggalkan Istana, diantar ke pintu oleh Soekarno.

Ketika Simatupang keluar, pintu di belakangnya tutup dengan bunyi keras. Menurut Nasution hal itu disebabkan oleh terpaan angin yang sekonyong-konyong datangnya.

Tapi Soekarno menyangka bahwa Simatupang telah membanting pintu tepat di depan hidungnya dan Soekarno tidak melupakan sikap (Simatupang) yang tidak menghormatinya itu. Sekembalinya di markas, Jenderal Simatupang memanggil Bambang untuk diminta pertanggungjawabannya.

Bambang yang merasa dapat backing Presiden, menunjukkan sikap menentang, tidak mau diajari oleh seorang yang sebaya dengan dia, dan dengan marah keluar dari kamar Simatupang.

Keesokan harinya Bambang menulis surat berisi keluh kesahnya kepada Menteri Pertahanan dan PM Wilopo.

Tembusan surat itu dikirimnya ke Komisi Pertahanan.

Empat hari kemudian Simatupang mengenakan skorsing terhadap Bambang atas alasan insubordinasi (tidak taat pada atasan). Tembusan surat Bambang punya buntut panjang. Parlemen mencampuri soalnya. Selama sepuluh minggu parlemen membicarakan reorganisasi tentara. Dua kubu timbul dalam perdebatan, yaitu kaum ideolog di satu pihak dan kaum pragmatis di lain pihak. Akhirnya tiga mosi diajukan. Anggota Zainal Baharuddin dari non-partai secara ekstrem mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan Sultan Yogya.

 

Anggota I.J. Kasimo dari fraksi Katolik

mengajukan mosi penyeimbang yang dengan nada lunak meminta dibentuknya sebuah komisi yang terdiri dari anggota parlemen dan pemerintah dengan tugas mempelajari seluruh persoalan dengan saksama dan objektif. Tapi PNI menganggap mosi kasimo terlalu lembek,

 

 

 

lalu memajukan mosi Manai Sophian yang juga meminta pembentukan komisi penyelidik dengan tugas memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan perbaikan dalam pimpinan Kementerian Pertahanan dan Tentara. Sebelum dilakukan voting, tersiar isu bahwa mosi Manai Sophian dinilai oleh Sultan Yogya sebagai serangan pribadi terhadap dirinya.

Tekanan dilakukan terhadap Manai untuk menarik kembali mosinya dan menyetujui saja mosi Kasimo. Manai tampaknya mau melunakkan sikap, tapi ketika tanggal 15 Oktober parlemen membahas mosi yang tiga itu, ternyata Manai tidak menarik kembali mosinya. Apa yang telah terjadi?

Soekarno berperan di belakang layar. Dia panggil beberapa konco lamanya dari PNI,

 

 antara lain Mr. Sartono,

dan memerintahkan kepada mereka untuk meneruskan mosi Manai Sophian. Pagi tanggal 16 Oktober terjadi voting. Mosi Manai Sophian diterima oleh sidang parlemen dengan perbandingan suara 91 lawan 54.

(Rosihan Anwar)

23 September 1952

.

Tanggal 23 September 1952

Ketua seksi pertahanan  DPR RI, Zainul Baharuddin  mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah.

Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini.

Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. 

Mosi dibalas mosi, dan “perang mosi” di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952

Tanggal 23 September 1952

I.J.Kasimo dan Mr Sartono  mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah.

 Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini. Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. Mosi dibalas mosi, dan “perang mosi” di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober

17 Oktober 1952

peristiwa 17 Oktober 1952.

 

 

Tntara di Istana Merdeka

 

 

 

Demonstrasi rakyat di Jakarta dan dikeluarkannya Pernyataan Pimpinan Angkatan Darat kepada Presiden Soekarno

 

di Istana Merdeka Jakarta oleh 16 perwira menengah Angkatan Darat.Petisi yang disampaikan kepada Presiden di depan Istana tersebut meminta agar Parlemen dibubarkan karena bukan hasil pilihan rakyat, dan menuntut agar segera diadakan Pemilu. 

Peristiwa yang berlangsung pagi hari ini terjadi akibat kemelut yang terjadi di kalangan TNI Angkatan Darat sehubungan dengan diberlakukannya rasionalisasi tentara dan keterlibatan militer dalam lapangan politik.Atas demonstrasi tersebut

 

presiden akan memperhatikan semua tuntutan itu dan berpesan agar Angkatan Perang tetap menjaga ketenteraman umum.

Presiden juga mengatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah mengenai hal ini dan mengusahakan secepat mungkin diadakan Pemilu.erjadinya Peristiwa 17 Oktober berkaitan dengan pro dan kontra rasionalisasi di tubuh militer. Kelompok lain dalam TNI, terutama dari kalangan yang dilatih pada jaman Jepang, berpendapat bahwa rasionalisasi yang hanya didasarkan pada kriteria pendidikan, umur, dan keterampilan saja, akan menimbulkan rasa kecewa dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan faktor nilai yang dibawa dari revolusi, yakni semangat. Semangat inilah yang membuat TNI berhasil mempertahankan kemerdekaan. Jadi bukan semata-mata karena profesionalisme keprajuritan.

Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang.

Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution , Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi.

Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin.

17 Oktober 1952 Semua orang mengira Sultan Yogya akan meletakkan jabatannya. Tapi sebelum Sultan mengambil keputusan, terjadilah peristiwa 17 Oktober 1952.

Pagi hari itu sejumlah orang mengadakan demonstrasi. Mereka datang ke gedung Parlemen di Lapangan Banteng, mengusung spanduk bertulisan tuntutan “Bubarkan Parlemen”, “Parlemen bukan warung kopi”. Pelaku-pelaku demo terdiri dari abang becak, pelajar, rakyat biasa yang mau ikut karena dikasih bayaran.

Demo itu diorganisasi

 

oleh Kol. Drg. Mustopo Kepala Perawatan Gigi Tentara. Mustopo mengira Presiden akan senang dengan adanya demonstrasi itu, karena dianggapnya Soekarno tidak suka parlemen menurut model Barat. Ketika Mustopo melapor di Istana, bukannya dia dipuji oleh Soekarno, melainkan dimarahi. Para demonstran mendapati gedung parlemen kosong, karena sudah mulai rusak.

 Mereka lalu bergerak menuju Lapangan Merdeka. Di tengah jalan rakyat biasa dan ingin tahu, bergabung.

 

Tiba di depan Istana jumlah orang demo sudah mencapai kira-kira 30.000 orang. Mereka berteriak “Bubarkan Parlemen”. Presiden keluar dari Istana, lalu berjalan kaki menuju kerumunan yang berkumpul dekat pagar. Ia mengucapkan pidato singkat. Ia tidak menuruti tuntutan para demonstran. Ia malahan berkata membubarkan parlemen berarti membuat dirinya sebagai diktator. Dia tak mau jadi diktator. Dia mau jadi abdi pertama dari rakyat. Ketika selesai bicara dia melihat ke tempat di belakang kumpulnya para demonstran. Di sana terdapat dua buah tank dengan laras meriamnya ditujukan ke arah Istana.

Demonstrasi yang diorganisasi oleh Kol. Mustopo rupanya bukan perkara kecil.

Komandan KMKBDR (Komando Militer Kota Besar Djakarta Raja) yang diberitahu ada sesuatu yang terjadi, lalu atas insiatif sendiri mengumumkan keadaan darurat dan mengirim satuan tentara

 

di bawah komando Mayor Kemal Idris ke Istana tanpa memberitahukan kepada Kemal apa tujuannya. Soekarno yang melihat semua itu dengan tenang menyelesaikan pidatonya, kemudian balik masuk Istana. Tidak lama setelah demo bubar, sejumlah perwira staf dan panglima daerah dengan dipimpin oleh Simatupang-Nasution datang menemui Soekarno di Istana. Mereka mau berbicara, Soekarno terlebih dulu meminta hadir Wakil Presiden Hatta dan PM Wilopo, Sultan Yogya tidak hadir.

Nasution menyampaikan keluhan bahwa parlemen mencampuri organisasi tentara. Itu adalah urusan pimpinan tentara, bukan urusan politisi.

Lalu Letkol Sutoko Deputi KSAD dengan hampir menangis memohon kepada Presiden untuk membubarkan parlemen,

 

Panglima TT I Kol Simbolon dari Sumatera Timur mendukung permohonan Sutoko dan menyerahkan sebuah petisi dengan alasan kenapa mereka minta parlamen dibubarkan. Simbolon meminta agar isi petisi bisa dipublikasikan. Soekarno menasihatkan supaya jangan menyiarkan petisi tersebut. Dia menjanjikan akan mendesak kabinet agar mempercepat persiapan pemilihan umum. Setelah itu para perwira tadi pulang dengan tangan hampa. Peristiwa 17 Oktober 1952 kemudian dicap oleh penulis-penulis Barat sebagai suatu “Wuld-be cup”, maunya satu kudeta. Tapi tidak jadi, karena aksi itu mempunyai ciri maksimum improvisasi , tapi minimum organisasi. Tak lama kemudian Nasution dipecat dan digantikan sebagai KSAD oleh Kolonel Bambang Sugeng. Simatupang pada usia 34 tahun minta pensiun sebagai KSAP. Sultan Yogya keluar exit sebagai Menteri Pertahanan. Itulah sejarah 17 Oktober 1952 (Rosihan Anwar)

 

 

Apa yang terjadi pada 17 oktober 1952?

Pagi-pagi sekali, 17 oktober 1952, 5000-an orang muncul di jalanan Jakarta. Mereka berbaris menuju gedung parlemen di Pejambon, Jakarta Pusat—sekarang jadi kantor Departemen Luar Negeri.

Sampai di gedung parlemen, massa langsung menerobos masuk dan menghancurkan beberapa kursi. Setelah menggelar aksinya di gedung parlemen, massa bergerak menuju ke istana Presiden. Jumlah massa bertambah besar: 30-an ribu jumlah mereka.

Sementara itu, di depan istana negara, tentara juga bertindak. Beberapa tank dan panser diparkir dengan moncong menghadap istana. Tidak ketinggalan empat meriam diarahkan tepat ke arah istana.

Bung Karno punya cerita tersendiri tentang kejadian itu. Dalam buku otobiografinya, Bung Karno: penyambung lidah rakyat, Soekarno bercerita: “pagi-pagi pada tanggal 17 oktober 1952, dua buah tank, empat kendaraan lapis baja, dan ribuan orang menyerbu memasuki gerbang Istana Merdeka. Mereka membawa poster –poster ‘bubarkan parlemen’. Satu batalyon altileri dengan empat buah meriam memasuki lapangan keliling istana. Meriam-meriam 25 pounder dihadapkan kepadaku. Pameran kekuatan ini mencerminkan kelatahan daripada jaman itu. Tindakan ini tidak dapat dikatakan bijaksana, olehkarena para panglima yang menciptakannya berada denganku di dalam Istana.”

Upaya Kudeta militer

Indonesianis terkemuka, Herbert Feith, dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in IndonesiaI, menyebut para perwira angkatan darat berada di belakang aksi tersebut.

 

Ada juga yang menuding PSI, yang saat itu memainkan kartu anti-Soekarno dan anti-komunis, berada di balik gerakan tersebut. Posisi ini dipegang oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan pernah disampaikan langsung oleh ketuanya, DN Aidit, saat kongres ke-VI PKI.

Pemicunya, kata Aidit, PSI dan Masyumi tersingkir dari kekuasaan paska kejatuhan kabinet Sukiman. Kita tahu, kabinet Sukiman sangat disokong oleh PSI-Masyumi dan karakter kabinet ini sangat anti-kiri.

Soekarno sendiri punya pandangan lain perihal peristiwa tersebut. Kepada penulis otobiografinya, Cindy Adams, Soekarno menganggap peristiwa 17 oktober 1952 itu sebagai percobaan “setengah coup”. Istilah “percobaan setengah coup” itu disampaikan sendiri oleh Nasution kepada Bung Karno.

Hanya saja, versi Nasution, seperti dikutip Bung Karno, “upaya kudeta tersebut bukan ditujukan kepada Bung Karno, melainkan kepada sistim pemerintahan.” Mereka (Nasution dan kelompok) menuntut Bung Karno membubarkan parlemen.

Gerakan 17 oktober 1952 juga dirancang rapi. Pada 16 oktober 1952, perencanaan gerakan ini disusun. Wakil KSAD Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman ditunjuk sebagai pelaksana operasi. Sedangkan pelaksana di lapangan ditunjuk Kolonel dr Mustopo dan Letkol Kemal Idris.

Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibu Kota dengan menggunakan truk militer. Komondao militer kota Djakarta raya mengarahkan para jagoan betawi untuk memobilisasi massa.

Pagi hari, 17 oktober 1952, militer sudah bergerak sesuai pos masing-masing. Rakyat kebanyakan, termasuk buruh, juga diprovokasi untuk bergabung dalam aksi. Koran Harian Rajat pada edisi 18 oktober melaporkan bahwa banyak kantor dan pabrik yang tutup karena buruhnya berbelot ikut demonstrasi.

Pemicu Kudeta Militer

Di penghujung 1952, militer sudah sangat gerah dengan politisi sipil dan parlemen. Sementara, pada sisi lain, parlemen juga resah dengan meningkatnya pengaruh militer sebagai kekuatan politik tersendiri.

Pada tahun 1952, kementerian pertahanan dan angkatan perang, yang sangat dipengaruhi oleh PSI, berencana menjalankan reorganisasi dan memberhentikan 60 ribu pasukan non-reguler dan 30 ribu pasukan kepolisian. Selain itu, militer telah aktif melakukan kerjasama dan menerima bantuan dari Belanda.

Tindakan angkatan perang ini memicu protes dari dalam dan luar. Dari dalam, sejumlah perwira, khususnya yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno, mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan angkatan perang.

Sedangkan dari luar, yakni sejumlah kekuatan politik di parlemen, telah mengajukan mosi tidak percaya.

 

Sejumlah pemimpin angkatan perang, khsusunya Nasution dan TB Simatupang, menganggap tindakan Kolonel Bambang Supeno telah melanggar hirarki dalam angkatan perang. Pada malam 11 Juli 1952, bertempat di rumah Mayor Jenderal T.B. Simatupang, berlangsung rapat 17 perwira tinggi angkatan perang.

Sementara itu, di parlemen, sejumlah politisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap angkatan perang. Pada 28 September, anggota parlemen Zaenul Baharuddin mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik Angkatan Perang. Ia meminta selekasnya disusun Undang-Undang Pertahanan Negara.

Dua pekan setelah Baharuddin, Kasimo, dari Partai Katolik, mengajukan mosi yang lain: menuntut penyempurnaan Angkatan Perang dan pembentukan Panitia Negara untuk keperluan itu.

Sehari setelahnya, Manai Sophiaan menambah tuntutan Kasimo, yaitu usul agar Panitia Negara diberi kewenangan memecat pemimpin Angkatan Perang.

“Serangan” parlemen membuat para perwira angkatan perang mendidih.

Mereka menganggap parlemen telah memasuki wilayah teknis militer. Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Teritorium VII/Sulawesi Selatan, bahkan sampai memberikan ultimatum. “Pokoknya di sana atau di sini harus bubar!,” katanya.

Pada tanggal 16 oktober 1952, parlemen menyetujui mosi Manai Sophiaan. Posisi Bung Karno, seperti dicatat Herbert Feith, cenderung menyetujui langkah Manai Sophiaan ini. Apalagi, sejak awal Bung Karno kurang setuju dengan langkah militer berpolitik dan mencampuri kehidupan sipil.

Sementara, pada persoalan yang lain, angkatan perang mengetahui ketidaksukaan Bung Karno terhadap demokrasi liberal. Bung Karno gerah dengan perdebatan panjang di parlemen tetapi tidak menyentuh persoalan rakyat.

Bahkan, tidak jarang debat warung kopi itu mengancam persatuan nasional. Jadinya, seolah-olah hendak menyatakan pandangan politik yang sama, pimpinan angkatan perang berusaha memanfaatkan Bung Karno untuk membubarkan parlemen.

 

Sikap Bung Karno

Bung Karno, yang ditempa puluhan tahun oleh alam perjuangan dan revolusi, bukanlah pemimpin yang gampang ditekan. Ia sama sekali tidak takut menghadapi aksi massa yang digerakkan oleh militer itu.

Bung Karno juga tidak gentar dengan tank, panser, dan meriam yang diarahkan kepadanya. “Hatiku tidak gentar melihat sekitar itu (istana) dikuasai oleh meriam-meriam lapangan. Bahkan, sebaliknya, aku menantang langsung kedalam mulut senjata itu dan kulepaskan kemarahanku kepada mereka yang hendak mencoba mematikan sistim demokrasi dengan pasukan bersenjata.”

Yah, pada saat itu Bung Karno memang sangat marah kepada Nasution. “Engkau benar dalam tuntutanmu, tetapi salah dalam caranya,” kata Bung Karno.

Saat itu, Presiden meminta lima orang perwakilan massa untuk menemui dirinya. Akan tetapi, tak satupun dari pemimpin massa itu yang berani. Akhirnya, Bung Karno keluar sendiri menemui massa.

“Utusan kalian menyampaikan tuntutan agar parlemen dibubarkan,” katanya seperti dikutip harian Suara Rakjat. “Ini jawaban saya: Bapak tidak mau berbuat dan dikatakan sebagai diktator.”

Bung Karno lebih lanjut mengatakan: “Siapa hendak memperkosa demokrasi, dia hendak memperkosa kemerdekaan itu sendiri. Siapa hendak diktator, dia akan digilas oleh rakyat sendiri. Bila kita tinggalkan demokrasi, negara kita ini akan hancur….”

Setelah mendapat penjelasan dari Bung Karno, massa pun membubarkan diri. Mereka tahu bahwa Presiden tidak menyetujui aksi mereka.

Setelah massa bubar, giliran petinggi militer, termasuk Nasution, menemui Bung Karno. Konon, Nasution menyodorkan konsep keadaan bahaya di seluruh Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak Bung Karno.

Hari itu, seusai menggelar aksi, militer memutus jalur telpon, melarang pertemuan massa yang melebihi 5 orang, dan memperpanjang jam malam dari pukul 22.00-05.00 menjadi pukul 20.00-05.00.

Militer juga membredel sejumlah media yang tidak mendukungnya: Harian Merdeka, Madjalah Merdeka, Mimbar Indonesia, dan Berita Indonesia. Sejumlah anggota parlemen juga ditangkap.

Beberapa bulan setelah kejadian, pertentangan di tubuh militer makin menajam. Sejumlah perwira militer yang tunduk kepada Bung Karno melancarkan gerakan pengambil-alihan kepemimpinan terhadap perwira militer pro-17 Oktober 1952. Itu terjadi di Teritorium V/Brawijaya (Jatim), Teritorium VII/Sulawesi Selatan, Teritorium II di Sumatera Selatan.

Nasution juga sempat diberhentikan karena kejadian itu. Akan tetapi, karena pertimbangan persatuan nasional, Bung Karno mengaktifkan kembali Nasution pada jabatan lain.

 

Sumber

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2249/Peristiwa-17-Oktober-1952

info lain yang terkait

Pada tahun 1952 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain.

Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat. Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu.

Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup. Kemudian, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri.

Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng. Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI.

Partai Masjumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan intenal. Koalisi PSI-Masjumi-PNI yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara.

Bahkan dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara kemudian juga retak –sebelum pada akhirnya bubar– dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh Angkatan Perang.

Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui PKI berhasil menjadi satu diantara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas karena terencana baik.

Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu memang Angkatan Perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan eks KNIL (Koninklijk NederlandIndisch Leger) sesuai perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB).

Bahkan internal AD, sejumlah perwira –Kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan– pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD Kolonel Nasution.

Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD Kolonel Nasution dan bersamaan dengan itu, 13 Juli, menyurati KSAP dan Parlemen, menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan Angkatan Perang itu menjadi bahan pembahasan di parlemen, dan parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi (Manai Sophian dan kawan-kawan) di antara beberapa mosi, mengenai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah.

Tentara menganggap parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya parlemen mencampuri masalah internal Angkatan Perang, apalagi menurut mereka dalam parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut –yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan.

Kelak dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran Angkatan Bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai ‘politician in uniform’.

Dalam dimensi militer, 17 Oktober 1952 pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen.

KSAP TB Simatupang bersama pimpinan-pimpinan AD menemui Soekarno di istana dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan parlemen. Soekarno menolak.

Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras –padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya.

 

Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya.

Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik.

Sejumlah perwira militer di beberapa daerah melakukan pengambilalihan komando teritorium dari tangan panglima-panglima yang pada Peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan Pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat. 

(sosio ploitica web blog)

Menghadapi kemelut ini perwira2 Angkatan Darat menyusun strategi dengan membuat langsung statemen apa yang dikenal sebagai : PERNYATAAN PIMPINAN ANGKATAN DARAT, yang ditanda tangan 5 Kolonel (termasuk Nasution,Simbolon,Kawilarang,Sadikin dan Gatot Soebroto) dan 11 Letkol (ada nama S Parman dan Soeprapto korban G 30S) dan diantar langsung ke Presiden Soekarno di istana pada tanggal 17 Oktober 1952. Inilah peristiwa yang sering diplesetkan seolah KUDETA.Padahal intinya cuma minta DPRS dibubarkan karena terlalu jauh mencampuri urusan internal tentara/Angkatan Perang.

Hari itu Bung Karno meminta agar pernyataan sikap tentara itu tidak disiarkan tetapi dengan sigap memperhatikan seluruh aspirasi tentara. Termasuk akan segera gelar PEMILU. Memang ada bumbu bumbu demonstrasi hari itu yang dimotori Kol Mustopo yang sangat jengkel dengan sebagian anggota parlemen yang dianggap tidak jelas jasanya dalam merebut kemerdekaan.

Karena pernyataan tentara ini tidak disiarkan itulah sebabnya dimasyarakat luas berbagai interpretasi atas peristiwa tersebut dan menggelinding bagai bola salju sehingga Kol AH Nasution melepas jabatan KASAD nya yang pertama

 

Banyak pelajaran politik yang bisa diambil dari peristiwa 17 Oktober 1952. Bagi yang belum membaca naskah PERNYATAAN PIMPINAN ANGKATAN DARAT ataupun MOSI TIDAK PERCAYA BAHARUDDIN bisa lihat dalam buku aotobiografi DR AH Nasution jilid 3 MEMENUHI PANGGILAN TUGAS hal 163

(baratmedia web blog)

 

“Waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya”.

KEKUATAN bawah tanah penentang Soekarno di kalangan politik Islam –yang datang dari eks Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia) yang telah menjadi partai terlarang bersama PSI (Partai Sosialis Indonesia) di era pemberontakan bersenjata PRRI dan Permesta– dapat diimbangi dengan adanya dukungan kelompok Islam lainnya yang terutama berasal dari NU (Nahdatul Ulama) yang kala itu berbentuk partai politik.

NU ini memang memiliki sejarah, karakter dan tradisi pilihan untuk selalu berada sebagai pendukung kekuasaan negara ketimbang di luar lingkungan kekuasaan. Sikap seperti ini memang amat menonjol pada NU. Tetapi dalam perjalanan waktu, terlihat bahwa hampir semua partai politik di Indonesia sangat kuat berorientasi kepada kekuasaan.

Bila tak berhasil memperolehnya sendiri, diupayakan memperolehnya dengan pendekatan kepada pemegang kekuasaan untuk mendapatkan tetesan distribusi kekuasaan. Kekuatan politik di Indonesia tidak memiliki kultur oposisi yang konsisten. Pengecualian adalah pada masa kepemimpin Abdurrahman Wahid, di mana NU bisa bergerak cepat berpindah dari kutub kekuasaan dan kutub anti kekuasaan, vice versa.

Abdul Harris Nasution adalah tokoh penting di kalangan militer yang telah menghidangkan dukungan terkuat –suatu peran yang kerap dinilai secara dubious– yang pernah diterima Soekarno dari kalangan militer sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Tetapi hubungan antara Nasution dengan Soekarno terlebih dulu melalui suatu perjalanan panjang yang penuh lekuk-liku taktis.

 Dari lawan menjadi kawan, untuk akhirnya kembali menjadi lawan sejak tahun 1966, saat Nasution berperan besar membentangkan jalan ‘konstitusional’ bagi proses mengakhiri kekuasaan Soekarno dan pada waktu bersamaan menghamparkan karpet merah kekuasaan selama 32 tahun ke depan bagi Jenderal Soeharto.

Jenderal Nasution adalah tokoh yang tercatat amat banyak ‘meminjam’ dan mengoptimalkan simbol maupun pemikiran Jenderal Soedirman, meskipun tak bisa dikatakan bahwa ia sepenuhnya memiliki sikap dan jalan pikiran yang sama dengan sang jenderal besar.

Surut tujuh tahun ke belakang dari 1959.

 

 Pada tahun 1952

 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain. Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat.

 Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu.

Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup.

Kemudian, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri. Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng.

 Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI. Partai Masjumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan intenal. Koalisi PSI-Masjumi-PNI yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara.

 Bahkan dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara kemudian juga retak –sebelum pada akhirnya bubar– dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh Angkatan Perang. Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui PKI berhasil menjadi satu diantara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas karena terencana baik.

Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu memang Angkatan Perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan eks KNIL – Koninklijk NederlandIndisch Leger– sesuai perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB).

Bahkan internal AD, sejumlah perwira –Kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan– pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD Kolonel Nasution.

 Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD Kolonel Nasution dan bersamaan dengan itu, 13 Juli, menyurati KSAP dan Parlemen menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan Angkatan Perang itu menjadi bahan pembahasan di parlemen, dan parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi (Manai Sophian dan kawan-kawan) di antara beberapa mosi, mengenai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah.

Tentara menganggap parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya parlemen mencampuri masalah internal Angkatan Perang, apalagi menurut mereka dalam parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut –yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan. Kelak dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran Angkatan Bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai ‘politician in uniform’ (Lihat juga tulisan lain dalam blog ini, Jenderal Ahmad Yani, Dilema Politician in Uniform). Dalam dimensi militer,

17 Oktober 1952 pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen.

 KSAP TB Simatupang bersama pimpinan-pimpinan AD menemui Soekarno di istana dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan parlemen.

 Soekarno menolak. Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras –padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya.

Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya.

Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik.

Sejumlah perwira militer di beberapa daerah melakukan pengambilalihan komando teritorium dari tangan panglima-panglima yang pada Peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan Pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat.

 Setelah peristiwa tanggal 17, selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel AH Nasution menyatakan diri bertanggungjawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut.

 Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD, dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun. Dalam masa ‘istirahat’ tanpa jabatan militer –bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non militer tidak dijalaninya– yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik. Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Harris Nasution dalam kumpulan tulisan itu menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep Dwifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret

“Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam”.

Bersamaan dengan tersisihnya AH Nasution, KSAP Tahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya.

Sebagai KSAD baru diangkat

 

 Kolonel Bambang Soegeng.

Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan.

Tapi Simatupang –bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution– melalui penyampaian uraian dan tulisan-tulisannya ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep Dwifungsi ABRI dikemudian hari.

Menurut Simatupang, kedudukan Angkatan Perang yang agak berdiri sendiri sebetulnya telah merupakan kenyataan sebelum Republik Indonesia ada.

Unsur-unsur yang kemudian menjadi pendiri dan pimpinan Angkatan Perang adalah orang-orang yang mengambil peran mendorong agar kemerdekaan segera diproklamasikan.

Menurutnya, setelah Angkatan Perang dibentuk secara resmi, selama tahun-tahun perjuangan eksistensi dan pengembangan dirinya, Angkatan Perang itu tidak pernah dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah. “Angkatan Perang tidak menganggap dirinya pertama-tama sebagai alat teknis di tangan Pemerintah, melainkan sebagai pendukung dan pembela kemerdekaan dan dasar-dasar negara”.

Sejarah juga memang mencatat fakta bahwa ketika Presiden Soekarno dan sejumlah anggota kabinet dan pemimpin pemerintahan yang lain ditawan Belanda setelah serangan militer bulan Desember 1948, secara de facto Angkatan Perang mengambil peran meneruskan perjuangan melalui perang gerilya melawan tentara Belanda seraya mengambil fungsi-fungsi sebagai pimpinan aparat pemerintahan hingga tingkat desa dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan eksistensi teritorial pemerintahan negara.

(gungun Gunawan)

 

Setelah peristiwa tanggal 17 Oktober 1952,

selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel AH Nasution menyatakan diri bertanggungjawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut. Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD, dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun.

 

Dalam masa ‘istirahat’ tanpa jabatan militer –bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non militer tidak dijalaninya– yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik.

Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Harris Nasution dalam kumpulan tulisan itu menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep Dwifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret. Bersamaan dengan tersisihnya Nasution itu,

KSAP Tahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya.

Sebagai KSAD baru diangkat Kolonel Bambang Sugeng. Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan.

Tapi Simatupang –bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution– melalui penyampaian uraian dan tulisan-tulisannya ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep Dwifungsi ABRI dikemudian hari.

(sosio politica web blog)

 

 

 

Pergolakan internal AD pasca Peristiwa 17 Oktober 1952

 ternyata tak selesai begitu saja. Dalam masa kepemimpinan Kolonel Bambang Soegeng, gejolak perpecahan internal terus berlangsung hingga bulan pertama, bahkan sebenarnya sampai pertengahan tahun 1955.

 Para perwira militer ini mengadakan Rapat Collegiaal (Raco) pada 21 hingga 25 Februari di Yogyakarta.

 Rapat ini menghasilkan ‘Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia’. 29 perwira senior dan berpengaruh dalam Angkatan Darat ikut menandatangani piagam tersebut. Dengan piagam tersebut, secara internal dianggap pertentangan di tubuh Angkatan Darat berkaitan dengan Peristiwa 17 Oktober 1952 telah selesai.

Namun perbedaan pendapat antara para perwira itu dengan pemerintah tidak serta merta ikut berakhir, sehingga tak tercapai kesepakatan tentang penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952.

(gungun Gunawan)

 

August,17th.1952

PENGACAU GEREMBOLAN DARUL ISLAM  MENGHALANGI PERAYAAN 17 AGUSTUS

Sehari sebelum tanggal 17 Agustus, Gerembolan Bersenjata didaerah Kecamatan Bandjarsari ,Pamaritjan dan Tjimaragas (Kabupaten Tjiamais) melakukan aksi menganggu keamanan dan menyebarkan banyak siaran (berita)  yang berbunyi

“ Awas jangan ikut merayakan Hari Proklamasi 17 Agustus,Kalau ikut akan digempur”.

Ternyata bahwa ancaman itu dilaksanakan (dipraktekan) yqaitu pada malam Minggu kira-kira jam 23.00, Gerembolan Bersenjata yang terdiri dari 45 orang memasuki Kota Kecamatan Bandjarsari  dimana terjadi tembak-menembak dengan pihak Polisi dan Tentara RI.

Sebelum terpukul mundur Gerembolan DI merusak Pintu Gerbang dan Bendera Merah-Putih yang disiapkan untuk perayaan 17 Agustus dan dua buah rumah penduduk dibakar.

 

Pada malam 17 Agustus kira-kira jam 20.30 Gerembolan DI memasuki Desa Tjibeber Kecamatan Tjimaragas 4 buah rumah digarong , dan dirusak juga persiapan untuk perayaan 17 Agustus, Gerembolan melarikan diri ketika Tentara dan Polisi RI dating ketempat itu.

Pada Malam Minggu yang lalu 50 gerembolan bersenjata  DI memasuki desa Saguling tidak kurang 11 rumah dibakar  sampai habis. Kerugian Harta benda karena serangan Gerembolan ini ditaksir sebanya Rp.80.000(cukup banyak pada saat itu karena kuurs masih tinggi-pen),dan didesa Seguling terjadi tembak menembak antara Gerembolan dengan Pagar Desa yang mempertahankan diri.

Bila Gerembolan DI sudah merusak Bendera Merah Putih dan bahan persiapan perayaan Hari Proklamasi ke,merdekaan RI 17 Agustus  serta menghalang-halangi pelaksanaanya, naka tindakan itu sudah anti Nasional.

(kempen 1955)

1952

Kepala staf Angkatan Perang RI

 

Kolonel T.B.Simatupang

Dalam aksi politionsil kedua TB SImatupang memimpin Grilya di Jawa tengah  dan ketika perundingan KMB  ia duduk dalam komisi Milter sebagai wakil delegasi Republik Indonesia dan tahun 1952 ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RI

Kepala Staf Angkatan Darat R.I

 

Kol A.H.Nasution

 

Kurs Rupiah tahun 1952

Rp. 1,- sama dengan satu Gulden Belanda,

dan satu US $ sama dengan Rp. 3,80

(Alamanak Indonesia 1952)

sekedar untuk meringankan beban serta menghargai jasa-jasa para pegawai kita yang sedang bertugas didaerah/tempat yang tidak/kurang aman oeh Jawatan telah dikeluarkan Surat Keliling PTT No.22 tahun 1952

(Dr Iwan)

 

April 1952

.  Pada bulan April 1952 Brigade Banteng diciutkan menjadi satu Resimen yang menjadi Resimen Infanteri 4 di dalam Komando Tentera Teritorium (TT) I Bukit Barisan (BB) di bawah Komando Panglimanya

 

Kolonel Simbolon.

Letkol. Ahmad  Husein diangkat kembali menjadi Komandan Resimen Infanteri 4 TT I Bukit Barisan  itu.Pemecahan Batalion-Batalion dan pembubaran Komando Divisi Banteng itu menimbulkan bibit-bibit dendam dari para Pejuang Kemerdekaan yang berperan dalam melawan Belanda yang bernaung di bawah panji-panji Divisi Banteng itu.

Pengurus Dewan Banteng terdiri dari 17 orang, yang terdiri dari 8 orang perwira aktif dan pensiunan, 2 orang dari Kepolisian dan 7 orang lainnya dari golongan sipil, ulama, pimpinan politik, dan pejabat.

Lengkapnya susunan Pengurus Dewan Banteng itu adalah : Ketua,Letkol, Ahmad Husein,Komandan Resimen Infanteri 4, Sekretaris Jenderal Mayor (Purn)Suleman, Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumatera Tengah, sedangkan anggota-anggotanya adalah Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa, Kepala Polisi Sumatera Tengah, Sutan Soeis, Kepala Polisi Kota Padang, Mayor Anwar Umar, komandan Batalion 142 Resimen 4. Kapten Nurmatias Komandan Batalyon 140, Resimen Infanteri 4. H. Darwis Taram Dt. Tumanggung, Bupati 50 Kota, Ali Luis Bupati d/p di Kantor Gubernur Sumatera Tengah, Syekh Ibrahim Musa Parabek Ulama, Datuk Simarajo, Ketua Adat (MTKAAM).

Kolonel (Purn) Ismael Lengah, Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau), Saidina Ali Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Kampar, Riau, Letnan Sebastian Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau, A. Abdulmanaf, Bupati Kabupaten Merangin, Jambi, Kapten Yusuf Nur, Akademi Militer, Jakarta dan Mayor Syuib, Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta.

Selain itu Dewan Banteng didukung oleh segenap Partai Politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, alim ulama, cadiak pandai, kaum adat sehingga waktu itu lahirlah semboyan,” timbul tenggelam bersama Dewan Banteng”.

Suasana demokrasi liberal di tahun 1950-an telah menimbulkan kekacauan dan pergolakan-pergolakan dengan kekerasan. (DEPLU,1955)

3 April 1952

Semenjak menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo-Prawoto (3 April 1952 – 30 Juli 1953), Sumitro merasakan adanya ketimpangan daerah. Terjadi pergolakan dalam dirinya sebagai politikus dan akademisi

(iluni

Juli 1952

 

Koleksi tanda tangan Kol Bambang Supeno

Kasak kusuk Kol Bambang  Supeno ini menyangkut issu : reorganiasi tentara, rencana KASAD,  AH Nasution mengikuti pendidikan/study banding ke luar negeri dan berimplikasi pada penggantiannya sebagai  KASAD, rencana Kol Bambang Sugeng menjadi atase militer di India, sinyalemen bahwa Kementerian Pertahanan menjadi “sarang PSI (Partai Sosialis Indonesia)”, dugaan terjadi korupsi dalam pembelian kapal “Tasikmalaya” yang tidak melibatkan Dephub dan AL, dan banyak lagi issu lain yang berkaitan dengan Perwira di Daerah.

Sepak terjang Kol Bambang Supeno ini membuat risau corps Angkatan Darat sehingga dilakukan beberapa pertemuan “kolegial” yang salah satunya dipimpin oleh Kolonel paling senior Gatot Soebroto. Pertemuan dihadiri lebih kurang 18 perwira dan hampir bulat menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Kol Bambang Supeno menyalahi prosedur karena masalah tersebut tidak berproses melalui atasannya (KASAD) Kol AH Nasution, KASAP Gen May TB Simatupang dan Menhan Sri Sultan HB IX. Bambang Supeno langsung ke Presiden dan Parlemen.(Saat itu diduga Kol B Supeno dianggap sangat dekat dengan Partai Nasional Indonesia/PNI).

Atas sikap Kol B Supeno yang “mbalelo” itu KASAD Kol AH Nasution memberhentikan anak buahnya tersebut (ada yang menyebut skorsing).

Kol B Supeno yang punya juga pendukung di AD seperti Kol Suhud dll melakukan “perlawanan” dengan mengadukan masalah ini ke Presiden dan Parlemen.

Kolonel Bambang Supeno mestinya bernama Bambang Ekalaya, sebuah karakter dalam lakon Mahabarata. Pilih tanding dalam memanah hingga melampaui Arjuna, namun tak tak pernah bisa membubung tinggi karena dijegal panutannya sendiri, Durna. Hidup Supeno mirip seperti itu. Ia salah satu satu dari sedikit perwira intelektual di masa awal revolusi, tapi kelebihannya itu tak pernah bisa membawanya dalam puncak karir militer. Sebaliknya, dimana-mana ia terantuk.

Berbeda dengan perwira-perwira konseptor yang kebanyakan berpendidikan militer Belanda (TB Simatupang – KMA Bandung, Soewarto – CORO, AH Nasution – KMA Bandung, GPH Djatikusumo – CORO), Supeno (dan juga Achmad Sukendro) merintis jalur kemiliteran dari PETA. Ia mulai berdinas di Jawa Timur dan tak lama setelah pembentukan TKR karena pemikirannya yang menonjol ditarik sebagai staf di markas besar TKR di Yogyakarta.

Posisi tersebut tidaklah buruk, meski tak pegang pasukan, namun ia ikut merumuskan reorganisasi TKR/TNI, penempatan perwira komandan di daerah dan bahkan merumuskan doktrin. Ingat dengan Sapta Marga yang seolah menjadi way of life prajurit TNI hingga kini? Itulah buah karya Supeno yang penyusunannya dibantu oleh Ir Sakirman, Prof Purbacaraka dan Drs Moh Ali.

Tak cuma pintar, Supeno juga ngotot dan berani demi hal yang diyakininya. Saat KNIL dan TNI lebur menjadi APRIS, Belanda menyisipkan keharusan setiap perwira harus menjalani reeduksi lewat wadah SSKAD. Supeno saat itu menjadi perwira yang paling vokal mengkritiknya. Baginya, reedukasi bisa melunturkan patriotisme TNI. Karena itu, ia membuat lembaga tandingan, Chandradimuka dan mensyaratkan setiap perwira lulusan SSKAD ikut kursus Chandradimuka.

Namun agaknya, sikap seperti keminter plus ngotot seperti itu tak membuat tiap orang suka. Dua kali markas besar tentara berniat menjajalnya menjadi panglima di daerah, dan dua kali pula Supeno ditolak calon anak buahnya. Tahun 1948, bersamaan dengan pencanangan program rera yang ditetapkan PM Hatta, 3 divisi yang ada di wilayah Jawa Timur akan diciutkan menjadi hanya 1 Divisi. Divisi V Ronggolawe (Cepu), Divisi VI (Mojokerto) dan DivisiVII (Malang) dilebur.

Komandan-komandannya, Kol GPH Djatikusumo, Kol Soengkono dan Kol Imam Sujai akan ditarik ke Yogya. Adapun sebagai panglima di-plot Bambang Supeno. Tapi apa lacur, peleburan ini terkatung-katung. Djatikusumo tak ada persoalan, ia manut pulang ke Jogja, namun 2 divisi lainnya menolak dengan dalih macam-macam.

Sementara pada waktu bersamaan pecah peristiwa Madiun. Alih-alih kepepet, akhirnya pusat menunjuk Soengkono sebagai panglima Divisi I Jawa Timur.

(anusapati blog)

 

Sejak itulah sepanjang hari di bulan Juli 1952 Parlemen diramaikan dengan issu “pertempuran” Kementerian Pertahanan (Menhan,KASAP,KASAD) disatu pihak melawan sebagian besar anggota Parlemen yang dibela oleh media massa khususnya koran Merdeka. Pada tingkatan politik Kemhan kalah dalam opini karena melawan politisi dan opini sebagian media dan banyak selebaran gelap.

Dipihak tentara yg waktu itu panglimanya masih rata rata 30 tahun terasa tidak tahan lagi hadapi cercaan politis. Sampai sampai Kol Gatot Soebroto mengeluarkan kata kata ketus : “Mereka(maksudnya parlemen) atau kita (tentara) yang bubar!”

Memang dikalangan sebagian perwira ada kejengkelan atas DPRS yang lahir sebagai salah satu “produk” Konprensi Meja Bundar tersebutb.

Apalagi akhir2 ini sikap parlemen dipandang sudah terlalu jauh setelah adanya mosi tidak percaya dari Komisi (Panitya) Pertahanan DPR yang dimotori Baharuddin yang antara lain menyatakan : “Tidak percaya atas kebijaksanaan Menhan dalam menyelesaikan pertikaian yang ada dalam Angkatan Perang”

(Baratamedia web blog)

 

Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang.

Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution , Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi.

Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin

SYAHDAN Menteri Pertahanan

 

 Sultan Hamengku Buwuno IX,

 

Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Mayjen T.B. Simatupang,

 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kol. A.H. Nasution

 mengunjungi Presiden Soekarno di Istana Negara untuk membicarakan sikap Kol Bambang Supeno yang di depan publik telah mengecam pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI. Apa pasal? Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara baru Indonesia, setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) ialah apakah yang harus dilakukan dengan tentara. Jumlahnya sudah terlalu besar, antara 250 dan 300 ribu orang. Ditambah dengan 26.000 serdadu KNIL Nica-Belanda yang harus ditampung. Pada masa kabinet RIS di bawah PM Muhammad Hatta telah dimulai oleh Menteri Pertahanan Sultan Yogya bersama pimpinan tentara untuk mengadakan reorganisasi dan rasionalisasi.

Proses itu rumit.

 

Kabinet Hatta digantikan oleh

 

kabinet Muhammad Natsir,

 

 lalu kabinet Dr Sukiman Wirjosandjojo,

 

lalu kabinet Mr Wilopo,

proses reorganisasi mengurangi jumlah tentara masih tersendat-sendat. TNI waktu itu terdiri dari berbagai elemen. Ada yang berasal dari Tentara Pembela Tanah Air (Peta) zaman Jepang, ada yang dari TNI zaman revolusi, dan ada yang dari KNIL sesudah penyerahan kedaulatan.

Kebanyakan mereka yang dari PETA tidak setuju dengan kebijakan pimpinan tentara (Nasution-Simatupang) yang bersekolah di Akademi Militer Breda Cabang Bandung. Juru bicara mereka ialah Kol Bambang Supeno, komandan pelatihan Chandradimuka di Bandung.

Mereka menginginkan diteruskannya semangat revolusi, lalu desentralisasi tentara, dan minimum hierarki. Sedangkan Sultan Yogya, Nasution dan Simatupang menginginkan profesionalisme.

Bambang Supeno di luar Markas Besar TNI mengkritik pimpinan tentara, dan pergi mengadukan halnya kepada Presiden Soekarno yang mendengarkan Bambang dengan simpati.

Maka marah sangat pimpinan tentara dibuatnya. Diskusi Panas Alkisah Sultan Yogya, Nasution dan Simatupang beraudiensi pada Presiden Soekarno.

Terjadi diskusi panas karena Simatupang bicara blak-blakan. Soekarno menolak mendesavuir atau mengambil tindakan tegas terhadap Bambang cs.

Perbincangan tidak menghasilkan apa-apa. Ketiga orang itu meninggalkan Istana, diantar ke pintu oleh Soekarno.

Ketika Simatupang keluar, pintu di belakangnya tutup dengan bunyi keras. Menurut Nasution hal itu disebabkan oleh terpaan angin yang sekonyong-konyong datangnya.

Tapi Soekarno menyangka bahwa Simatupang telah membanting pintu tepat di depan hidungnya dan Soekarno tidak melupakan sikap (Simatupang) yang tidak menghormatinya itu. Sekembalinya di markas, Jenderal Simatupang memanggil Bambang untuk diminta pertanggungjawabannya.

Bambang yang merasa dapat backing Presiden, menunjukkan sikap menentang, tidak mau diajari oleh seorang yang sebaya dengan dia, dan dengan marah keluar dari kamar Simatupang.

Keesokan harinya Bambang menulis surat berisi keluh kesahnya kepada Menteri Pertahanan dan PM Wilopo.

Tembusan surat itu dikirimnya ke Komisi Pertahanan.

Empat hari kemudian Simatupang mengenakan skorsing terhadap Bambang atas alasan insubordinasi (tidak taat pada atasan). Tembusan surat Bambang punya buntut panjang. Parlemen mencampuri soalnya. Selama sepuluh minggu parlemen membicarakan reorganisasi tentara. Dua kubu timbul dalam perdebatan, yaitu kaum ideolog di satu pihak dan kaum pragmatis di lain pihak. Akhirnya tiga mosi diajukan. Anggota Zainal Baharuddin dari non-partai secara ekstrem mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan Sultan Yogya.

 

Anggota I.J. Kasimo dari fraksi Katolik

mengajukan mosi penyeimbang yang dengan nada lunak meminta dibentuknya sebuah komisi yang terdiri dari anggota parlemen dan pemerintah dengan tugas mempelajari seluruh persoalan dengan saksama dan objektif. Tapi PNI menganggap mosi kasimo terlalu lembek,

 

 

 

lalu memajukan mosi Manai Sophian yang juga meminta pembentukan komisi penyelidik dengan tugas memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan perbaikan dalam pimpinan Kementerian Pertahanan dan Tentara. Sebelum dilakukan voting, tersiar isu bahwa mosi Manai Sophian dinilai oleh Sultan Yogya sebagai serangan pribadi terhadap dirinya.

Tekanan dilakukan terhadap Manai untuk menarik kembali mosinya dan menyetujui saja mosi Kasimo. Manai tampaknya mau melunakkan sikap, tapi ketika tanggal 15 Oktober parlemen membahas mosi yang tiga itu, ternyata Manai tidak menarik kembali mosinya. Apa yang telah terjadi?

Soekarno berperan di belakang layar. Dia panggil beberapa konco lamanya dari PNI,

 

 antara lain Mr. Sartono,

dan memerintahkan kepada mereka untuk meneruskan mosi Manai Sophian. Pagi tanggal 16 Oktober terjadi voting. Mosi Manai Sophian diterima oleh sidang parlemen dengan perbandingan suara 91 lawan 54.

(Rosihan Anwar)

23 September 1952

.

Tanggal 23 September 1952

Ketua seksi pertahanan  DPR RI, Zainul Baharuddin  mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah.

Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini.

Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. 

Mosi dibalas mosi, dan “perang mosi” di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952

Tanggal 23 September 1952

I.J.Kasimo dan Mr Sartono  mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah.

 Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini. Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. Mosi dibalas mosi, dan “perang mosi” di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober

17 Oktober 1952

peristiwa 17 Oktober 1952.

 

 

Tntara di Istana Merdeka

 

 

 

Demonstrasi rakyat di Jakarta dan dikeluarkannya Pernyataan Pimpinan Angkatan Darat kepada Presiden Soekarno

 

di Istana Merdeka Jakarta oleh 16 perwira menengah Angkatan Darat.Petisi yang disampaikan kepada Presiden di depan Istana tersebut meminta agar Parlemen dibubarkan karena bukan hasil pilihan rakyat, dan menuntut agar segera diadakan Pemilu. 

Peristiwa yang berlangsung pagi hari ini terjadi akibat kemelut yang terjadi di kalangan TNI Angkatan Darat sehubungan dengan diberlakukannya rasionalisasi tentara dan keterlibatan militer dalam lapangan politik.Atas demonstrasi tersebut

 

presiden akan memperhatikan semua tuntutan itu dan berpesan agar Angkatan Perang tetap menjaga ketenteraman umum.

Presiden juga mengatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah mengenai hal ini dan mengusahakan secepat mungkin diadakan Pemilu.erjadinya Peristiwa 17 Oktober berkaitan dengan pro dan kontra rasionalisasi di tubuh militer. Kelompok lain dalam TNI, terutama dari kalangan yang dilatih pada jaman Jepang, berpendapat bahwa rasionalisasi yang hanya didasarkan pada kriteria pendidikan, umur, dan keterampilan saja, akan menimbulkan rasa kecewa dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan faktor nilai yang dibawa dari revolusi, yakni semangat. Semangat inilah yang membuat TNI berhasil mempertahankan kemerdekaan. Jadi bukan semata-mata karena profesionalisme keprajuritan.

Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang.

Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution , Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi.

Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin.

17 Oktober 1952 Semua orang mengira Sultan Yogya akan meletakkan jabatannya. Tapi sebelum Sultan mengambil keputusan, terjadilah peristiwa 17 Oktober 1952.

Pagi hari itu sejumlah orang mengadakan demonstrasi. Mereka datang ke gedung Parlemen di Lapangan Banteng, mengusung spanduk bertulisan tuntutan “Bubarkan Parlemen”, “Parlemen bukan warung kopi”. Pelaku-pelaku demo terdiri dari abang becak, pelajar, rakyat biasa yang mau ikut karena dikasih bayaran.

Demo itu diorganisasi

 

oleh Kol. Drg. Mustopo Kepala Perawatan Gigi Tentara. Mustopo mengira Presiden akan senang dengan adanya demonstrasi itu, karena dianggapnya Soekarno tidak suka parlemen menurut model Barat. Ketika Mustopo melapor di Istana, bukannya dia dipuji oleh Soekarno, melainkan dimarahi. Para demonstran mendapati gedung parlemen kosong, karena sudah mulai rusak.

 Mereka lalu bergerak menuju Lapangan Merdeka. Di tengah jalan rakyat biasa dan ingin tahu, bergabung.

 

Tiba di depan Istana jumlah orang demo sudah mencapai kira-kira 30.000 orang. Mereka berteriak “Bubarkan Parlemen”. Presiden keluar dari Istana, lalu berjalan kaki menuju kerumunan yang berkumpul dekat pagar. Ia mengucapkan pidato singkat. Ia tidak menuruti tuntutan para demonstran. Ia malahan berkata membubarkan parlemen berarti membuat dirinya sebagai diktator. Dia tak mau jadi diktator. Dia mau jadi abdi pertama dari rakyat. Ketika selesai bicara dia melihat ke tempat di belakang kumpulnya para demonstran. Di sana terdapat dua buah tank dengan laras meriamnya ditujukan ke arah Istana.

Demonstrasi yang diorganisasi oleh Kol. Mustopo rupanya bukan perkara kecil.

Komandan KMKBDR (Komando Militer Kota Besar Djakarta Raja) yang diberitahu ada sesuatu yang terjadi, lalu atas insiatif sendiri mengumumkan keadaan darurat dan mengirim satuan tentara

 

di bawah komando Mayor Kemal Idris ke Istana tanpa memberitahukan kepada Kemal apa tujuannya. Soekarno yang melihat semua itu dengan tenang menyelesaikan pidatonya, kemudian balik masuk Istana. Tidak lama setelah demo bubar, sejumlah perwira staf dan panglima daerah dengan dipimpin oleh Simatupang-Nasution datang menemui Soekarno di Istana. Mereka mau berbicara, Soekarno terlebih dulu meminta hadir Wakil Presiden Hatta dan PM Wilopo, Sultan Yogya tidak hadir.

Nasution menyampaikan keluhan bahwa parlemen mencampuri organisasi tentara. Itu adalah urusan pimpinan tentara, bukan urusan politisi.

Lalu Letkol Sutoko Deputi KSAD dengan hampir menangis memohon kepada Presiden untuk membubarkan parlemen,

 

Panglima TT I Kol Simbolon dari Sumatera Timur mendukung permohonan Sutoko dan menyerahkan sebuah petisi dengan alasan kenapa mereka minta parlamen dibubarkan. Simbolon meminta agar isi petisi bisa dipublikasikan. Soekarno menasihatkan supaya jangan menyiarkan petisi tersebut. Dia menjanjikan akan mendesak kabinet agar mempercepat persiapan pemilihan umum. Setelah itu para perwira tadi pulang dengan tangan hampa. Peristiwa 17 Oktober 1952 kemudian dicap oleh penulis-penulis Barat sebagai suatu “Wuld-be cup”, maunya satu kudeta. Tapi tidak jadi, karena aksi itu mempunyai ciri maksimum improvisasi , tapi minimum organisasi. Tak lama kemudian Nasution dipecat dan digantikan sebagai KSAD oleh Kolonel Bambang Sugeng. Simatupang pada usia 34 tahun minta pensiun sebagai KSAP. Sultan Yogya keluar exit sebagai Menteri Pertahanan. Itulah sejarah 17 Oktober 1952 (Rosihan Anwar)

 

 

Apa yang terjadi pada 17 oktober 1952?

Pagi-pagi sekali, 17 oktober 1952, 5000-an orang muncul di jalanan Jakarta. Mereka berbaris menuju gedung parlemen di Pejambon, Jakarta Pusat—sekarang jadi kantor Departemen Luar Negeri.

Sampai di gedung parlemen, massa langsung menerobos masuk dan menghancurkan beberapa kursi. Setelah menggelar aksinya di gedung parlemen, massa bergerak menuju ke istana Presiden. Jumlah massa bertambah besar: 30-an ribu jumlah mereka.

Sementara itu, di depan istana negara, tentara juga bertindak. Beberapa tank dan panser diparkir dengan moncong menghadap istana. Tidak ketinggalan empat meriam diarahkan tepat ke arah istana.

Bung Karno punya cerita tersendiri tentang kejadian itu. Dalam buku otobiografinya, Bung Karno: penyambung lidah rakyat, Soekarno bercerita: “pagi-pagi pada tanggal 17 oktober 1952, dua buah tank, empat kendaraan lapis baja, dan ribuan orang menyerbu memasuki gerbang Istana Merdeka. Mereka membawa poster –poster ‘bubarkan parlemen’. Satu batalyon altileri dengan empat buah meriam memasuki lapangan keliling istana. Meriam-meriam 25 pounder dihadapkan kepadaku. Pameran kekuatan ini mencerminkan kelatahan daripada jaman itu. Tindakan ini tidak dapat dikatakan bijaksana, olehkarena para panglima yang menciptakannya berada denganku di dalam Istana.”

Upaya Kudeta militer

Indonesianis terkemuka, Herbert Feith, dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in IndonesiaI, menyebut para perwira angkatan darat berada di belakang aksi tersebut.

 

Ada juga yang menuding PSI, yang saat itu memainkan kartu anti-Soekarno dan anti-komunis, berada di balik gerakan tersebut. Posisi ini dipegang oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan pernah disampaikan langsung oleh ketuanya, DN Aidit, saat kongres ke-VI PKI.

Pemicunya, kata Aidit, PSI dan Masyumi tersingkir dari kekuasaan paska kejatuhan kabinet Sukiman. Kita tahu, kabinet Sukiman sangat disokong oleh PSI-Masyumi dan karakter kabinet ini sangat anti-kiri.

Soekarno sendiri punya pandangan lain perihal peristiwa tersebut. Kepada penulis otobiografinya, Cindy Adams, Soekarno menganggap peristiwa 17 oktober 1952 itu sebagai percobaan “setengah coup”. Istilah “percobaan setengah coup” itu disampaikan sendiri oleh Nasution kepada Bung Karno.

Hanya saja, versi Nasution, seperti dikutip Bung Karno, “upaya kudeta tersebut bukan ditujukan kepada Bung Karno, melainkan kepada sistim pemerintahan.” Mereka (Nasution dan kelompok) menuntut Bung Karno membubarkan parlemen.

Gerakan 17 oktober 1952 juga dirancang rapi. Pada 16 oktober 1952, perencanaan gerakan ini disusun. Wakil KSAD Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman ditunjuk sebagai pelaksana operasi. Sedangkan pelaksana di lapangan ditunjuk Kolonel dr Mustopo dan Letkol Kemal Idris.

Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibu Kota dengan menggunakan truk militer. Komondao militer kota Djakarta raya mengarahkan para jagoan betawi untuk memobilisasi massa.

Pagi hari, 17 oktober 1952, militer sudah bergerak sesuai pos masing-masing. Rakyat kebanyakan, termasuk buruh, juga diprovokasi untuk bergabung dalam aksi. Koran Harian Rajat pada edisi 18 oktober melaporkan bahwa banyak kantor dan pabrik yang tutup karena buruhnya berbelot ikut demonstrasi.

Pemicu Kudeta Militer

Di penghujung 1952, militer sudah sangat gerah dengan politisi sipil dan parlemen. Sementara, pada sisi lain, parlemen juga resah dengan meningkatnya pengaruh militer sebagai kekuatan politik tersendiri.

Pada tahun 1952, kementerian pertahanan dan angkatan perang, yang sangat dipengaruhi oleh PSI, berencana menjalankan reorganisasi dan memberhentikan 60 ribu pasukan non-reguler dan 30 ribu pasukan kepolisian. Selain itu, militer telah aktif melakukan kerjasama dan menerima bantuan dari Belanda.

Tindakan angkatan perang ini memicu protes dari dalam dan luar. Dari dalam, sejumlah perwira, khususnya yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno, mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan angkatan perang.

Sedangkan dari luar, yakni sejumlah kekuatan politik di parlemen, telah mengajukan mosi tidak percaya.

 

Sejumlah pemimpin angkatan perang, khsusunya Nasution dan TB Simatupang, menganggap tindakan Kolonel Bambang Supeno telah melanggar hirarki dalam angkatan perang. Pada malam 11 Juli 1952, bertempat di rumah Mayor Jenderal T.B. Simatupang, berlangsung rapat 17 perwira tinggi angkatan perang.

Sementara itu, di parlemen, sejumlah politisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap angkatan perang. Pada 28 September, anggota parlemen Zaenul Baharuddin mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik Angkatan Perang. Ia meminta selekasnya disusun Undang-Undang Pertahanan Negara.

Dua pekan setelah Baharuddin, Kasimo, dari Partai Katolik, mengajukan mosi yang lain: menuntut penyempurnaan Angkatan Perang dan pembentukan Panitia Negara untuk keperluan itu.

Sehari setelahnya, Manai Sophiaan menambah tuntutan Kasimo, yaitu usul agar Panitia Negara diberi kewenangan memecat pemimpin Angkatan Perang.

“Serangan” parlemen membuat para perwira angkatan perang mendidih.

Mereka menganggap parlemen telah memasuki wilayah teknis militer. Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Teritorium VII/Sulawesi Selatan, bahkan sampai memberikan ultimatum. “Pokoknya di sana atau di sini harus bubar!,” katanya.

Pada tanggal 16 oktober 1952, parlemen menyetujui mosi Manai Sophiaan. Posisi Bung Karno, seperti dicatat Herbert Feith, cenderung menyetujui langkah Manai Sophiaan ini. Apalagi, sejak awal Bung Karno kurang setuju dengan langkah militer berpolitik dan mencampuri kehidupan sipil.

Sementara, pada persoalan yang lain, angkatan perang mengetahui ketidaksukaan Bung Karno terhadap demokrasi liberal. Bung Karno gerah dengan perdebatan panjang di parlemen tetapi tidak menyentuh persoalan rakyat.

Bahkan, tidak jarang debat warung kopi itu mengancam persatuan nasional. Jadinya, seolah-olah hendak menyatakan pandangan politik yang sama, pimpinan angkatan perang berusaha memanfaatkan Bung Karno untuk membubarkan parlemen.

 

Sikap Bung Karno

Bung Karno, yang ditempa puluhan tahun oleh alam perjuangan dan revolusi, bukanlah pemimpin yang gampang ditekan. Ia sama sekali tidak takut menghadapi aksi massa yang digerakkan oleh militer itu.

Bung Karno juga tidak gentar dengan tank, panser, dan meriam yang diarahkan kepadanya. “Hatiku tidak gentar melihat sekitar itu (istana) dikuasai oleh meriam-meriam lapangan. Bahkan, sebaliknya, aku menantang langsung kedalam mulut senjata itu dan kulepaskan kemarahanku kepada mereka yang hendak mencoba mematikan sistim demokrasi dengan pasukan bersenjata.”

Yah, pada saat itu Bung Karno memang sangat marah kepada Nasution. “Engkau benar dalam tuntutanmu, tetapi salah dalam caranya,” kata Bung Karno.

Saat itu, Presiden meminta lima orang perwakilan massa untuk menemui dirinya. Akan tetapi, tak satupun dari pemimpin massa itu yang berani. Akhirnya, Bung Karno keluar sendiri menemui massa.

“Utusan kalian menyampaikan tuntutan agar parlemen dibubarkan,” katanya seperti dikutip harian Suara Rakjat. “Ini jawaban saya: Bapak tidak mau berbuat dan dikatakan sebagai diktator.”

Bung Karno lebih lanjut mengatakan: “Siapa hendak memperkosa demokrasi, dia hendak memperkosa kemerdekaan itu sendiri. Siapa hendak diktator, dia akan digilas oleh rakyat sendiri. Bila kita tinggalkan demokrasi, negara kita ini akan hancur….”

Setelah mendapat penjelasan dari Bung Karno, massa pun membubarkan diri. Mereka tahu bahwa Presiden tidak menyetujui aksi mereka.

Setelah massa bubar, giliran petinggi militer, termasuk Nasution, menemui Bung Karno. Konon, Nasution menyodorkan konsep keadaan bahaya di seluruh Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak Bung Karno.

Hari itu, seusai menggelar aksi, militer memutus jalur telpon, melarang pertemuan massa yang melebihi 5 orang, dan memperpanjang jam malam dari pukul 22.00-05.00 menjadi pukul 20.00-05.00.

Militer juga membredel sejumlah media yang tidak mendukungnya: Harian Merdeka, Madjalah Merdeka, Mimbar Indonesia, dan Berita Indonesia. Sejumlah anggota parlemen juga ditangkap.

Beberapa bulan setelah kejadian, pertentangan di tubuh militer makin menajam. Sejumlah perwira militer yang tunduk kepada Bung Karno melancarkan gerakan pengambil-alihan kepemimpinan terhadap perwira militer pro-17 Oktober 1952. Itu terjadi di Teritorium V/Brawijaya (Jatim), Teritorium VII/Sulawesi Selatan, Teritorium II di Sumatera Selatan.

Nasution juga sempat diberhentikan karena kejadian itu. Akan tetapi, karena pertimbangan persatuan nasional, Bung Karno mengaktifkan kembali Nasution pada jabatan lain.

 

Sumber

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2249/Peristiwa-17-Oktober-1952

info lain yang terkait

Pada tahun 1952 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain.

Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat. Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu.

Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup. Kemudian, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri.

Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng. Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI.

Partai Masjumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan intenal. Koalisi PSI-Masjumi-PNI yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara.

Bahkan dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara kemudian juga retak –sebelum pada akhirnya bubar– dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh Angkatan Perang.

Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui PKI berhasil menjadi satu diantara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas karena terencana baik.

Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu memang Angkatan Perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan eks KNIL (Koninklijk NederlandIndisch Leger) sesuai perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB).

Bahkan internal AD, sejumlah perwira –Kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan– pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD Kolonel Nasution.

Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD Kolonel Nasution dan bersamaan dengan itu, 13 Juli, menyurati KSAP dan Parlemen, menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan Angkatan Perang itu menjadi bahan pembahasan di parlemen, dan parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi (Manai Sophian dan kawan-kawan) di antara beberapa mosi, mengenai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah.

Tentara menganggap parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya parlemen mencampuri masalah internal Angkatan Perang, apalagi menurut mereka dalam parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut –yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan.

Kelak dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran Angkatan Bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai ‘politician in uniform’.

Dalam dimensi militer, 17 Oktober 1952 pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen.

KSAP TB Simatupang bersama pimpinan-pimpinan AD menemui Soekarno di istana dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan parlemen. Soekarno menolak.

Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras –padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya.

 

Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya.

Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik.

Sejumlah perwira militer di beberapa daerah melakukan pengambilalihan komando teritorium dari tangan panglima-panglima yang pada Peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan Pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat. 

(sosio ploitica web blog)

Menghadapi kemelut ini perwira2 Angkatan Darat menyusun strategi dengan membuat langsung statemen apa yang dikenal sebagai : PERNYATAAN PIMPINAN ANGKATAN DARAT, yang ditanda tangan 5 Kolonel (termasuk Nasution,Simbolon,Kawilarang,Sadikin dan Gatot Soebroto) dan 11 Letkol (ada nama S Parman dan Soeprapto korban G 30S) dan diantar langsung ke Presiden Soekarno di istana pada tanggal 17 Oktober 1952. Inilah peristiwa yang sering diplesetkan seolah KUDETA.Padahal intinya cuma minta DPRS dibubarkan karena terlalu jauh mencampuri urusan internal tentara/Angkatan Perang.

Hari itu Bung Karno meminta agar pernyataan sikap tentara itu tidak disiarkan tetapi dengan sigap memperhatikan seluruh aspirasi tentara. Termasuk akan segera gelar PEMILU. Memang ada bumbu bumbu demonstrasi hari itu yang dimotori Kol Mustopo yang sangat jengkel dengan sebagian anggota parlemen yang dianggap tidak jelas jasanya dalam merebut kemerdekaan.

Karena pernyataan tentara ini tidak disiarkan itulah sebabnya dimasyarakat luas berbagai interpretasi atas peristiwa tersebut dan menggelinding bagai bola salju sehingga Kol AH Nasution melepas jabatan KASAD nya yang pertama

 

Banyak pelajaran politik yang bisa diambil dari peristiwa 17 Oktober 1952. Bagi yang belum membaca naskah PERNYATAAN PIMPINAN ANGKATAN DARAT ataupun MOSI TIDAK PERCAYA BAHARUDDIN bisa lihat dalam buku aotobiografi DR AH Nasution jilid 3 MEMENUHI PANGGILAN TUGAS hal 163

(baratmedia web blog)

 

“Waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya”.

KEKUATAN bawah tanah penentang Soekarno di kalangan politik Islam –yang datang dari eks Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia) yang telah menjadi partai terlarang bersama PSI (Partai Sosialis Indonesia) di era pemberontakan bersenjata PRRI dan Permesta– dapat diimbangi dengan adanya dukungan kelompok Islam lainnya yang terutama berasal dari NU (Nahdatul Ulama) yang kala itu berbentuk partai politik.

NU ini memang memiliki sejarah, karakter dan tradisi pilihan untuk selalu berada sebagai pendukung kekuasaan negara ketimbang di luar lingkungan kekuasaan. Sikap seperti ini memang amat menonjol pada NU. Tetapi dalam perjalanan waktu, terlihat bahwa hampir semua partai politik di Indonesia sangat kuat berorientasi kepada kekuasaan.

Bila tak berhasil memperolehnya sendiri, diupayakan memperolehnya dengan pendekatan kepada pemegang kekuasaan untuk mendapatkan tetesan distribusi kekuasaan. Kekuatan politik di Indonesia tidak memiliki kultur oposisi yang konsisten. Pengecualian adalah pada masa kepemimpin Abdurrahman Wahid, di mana NU bisa bergerak cepat berpindah dari kutub kekuasaan dan kutub anti kekuasaan, vice versa.

Abdul Harris Nasution adalah tokoh penting di kalangan militer yang telah menghidangkan dukungan terkuat –suatu peran yang kerap dinilai secara dubious– yang pernah diterima Soekarno dari kalangan militer sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Tetapi hubungan antara Nasution dengan Soekarno terlebih dulu melalui suatu perjalanan panjang yang penuh lekuk-liku taktis.

 Dari lawan menjadi kawan, untuk akhirnya kembali menjadi lawan sejak tahun 1966, saat Nasution berperan besar membentangkan jalan ‘konstitusional’ bagi proses mengakhiri kekuasaan Soekarno dan pada waktu bersamaan menghamparkan karpet merah kekuasaan selama 32 tahun ke depan bagi Jenderal Soeharto.

Jenderal Nasution adalah tokoh yang tercatat amat banyak ‘meminjam’ dan mengoptimalkan simbol maupun pemikiran Jenderal Soedirman, meskipun tak bisa dikatakan bahwa ia sepenuhnya memiliki sikap dan jalan pikiran yang sama dengan sang jenderal besar.

Surut tujuh tahun ke belakang dari 1959.

 

 Pada tahun 1952

 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain. Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat.

 Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu.

Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup.

Kemudian, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri. Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng.

 Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI. Partai Masjumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan intenal. Koalisi PSI-Masjumi-PNI yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara.

 Bahkan dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara kemudian juga retak –sebelum pada akhirnya bubar– dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh Angkatan Perang. Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui PKI berhasil menjadi satu diantara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas karena terencana baik.

Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu memang Angkatan Perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan eks KNIL – Koninklijk NederlandIndisch Leger– sesuai perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB).

Bahkan internal AD, sejumlah perwira –Kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan– pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD Kolonel Nasution.

 Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD Kolonel Nasution dan bersamaan dengan itu, 13 Juli, menyurati KSAP dan Parlemen menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan Angkatan Perang itu menjadi bahan pembahasan di parlemen, dan parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi (Manai Sophian dan kawan-kawan) di antara beberapa mosi, mengenai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah.

Tentara menganggap parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya parlemen mencampuri masalah internal Angkatan Perang, apalagi menurut mereka dalam parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut –yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan. Kelak dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran Angkatan Bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai ‘politician in uniform’ (Lihat juga tulisan lain dalam blog ini, Jenderal Ahmad Yani, Dilema Politician in Uniform). Dalam dimensi militer,

17 Oktober 1952 pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen.

 KSAP TB Simatupang bersama pimpinan-pimpinan AD menemui Soekarno di istana dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan parlemen.

 Soekarno menolak. Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras –padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya.

Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya.

Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik.

Sejumlah perwira militer di beberapa daerah melakukan pengambilalihan komando teritorium dari tangan panglima-panglima yang pada Peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan Pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat.

 Setelah peristiwa tanggal 17, selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel AH Nasution menyatakan diri bertanggungjawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut.

 Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD, dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun. Dalam masa ‘istirahat’ tanpa jabatan militer –bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non militer tidak dijalaninya– yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik. Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Harris Nasution dalam kumpulan tulisan itu menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep Dwifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret

“Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam”.

Bersamaan dengan tersisihnya AH Nasution, KSAP Tahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya.

Sebagai KSAD baru diangkat

 

 Kolonel Bambang Soegeng.

Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan.

Tapi Simatupang –bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution– melalui penyampaian uraian dan tulisan-tulisannya ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep Dwifungsi ABRI dikemudian hari.

Menurut Simatupang, kedudukan Angkatan Perang yang agak berdiri sendiri sebetulnya telah merupakan kenyataan sebelum Republik Indonesia ada.

Unsur-unsur yang kemudian menjadi pendiri dan pimpinan Angkatan Perang adalah orang-orang yang mengambil peran mendorong agar kemerdekaan segera diproklamasikan.

Menurutnya, setelah Angkatan Perang dibentuk secara resmi, selama tahun-tahun perjuangan eksistensi dan pengembangan dirinya, Angkatan Perang itu tidak pernah dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah. “Angkatan Perang tidak menganggap dirinya pertama-tama sebagai alat teknis di tangan Pemerintah, melainkan sebagai pendukung dan pembela kemerdekaan dan dasar-dasar negara”.

Sejarah juga memang mencatat fakta bahwa ketika Presiden Soekarno dan sejumlah anggota kabinet dan pemimpin pemerintahan yang lain ditawan Belanda setelah serangan militer bulan Desember 1948, secara de facto Angkatan Perang mengambil peran meneruskan perjuangan melalui perang gerilya melawan tentara Belanda seraya mengambil fungsi-fungsi sebagai pimpinan aparat pemerintahan hingga tingkat desa dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan eksistensi teritorial pemerintahan negara.

(gungun Gunawan)

 

17 Oktober 1952

peristiwa 17 Oktober 1952.

 

Demonstrasi rakyat di Jakarta dan dikeluarkannya Pernyataan Pimpinan Angkatan Darat kepada Presiden Soekarno di Istana oleh 16 perwira menengah Angkatan Darat.

Petisi yang disampaikan kepada Presiden di depan Istana tersebut meminta agar Parlemen dibubarkan karena bukan hasil pilihan rakyat, dan menuntut agar segera diadakan Pemilu.

Peristiwa yang berlangsung pagi hari ini terjadi akibat kemelut yang terjadi di kalangan TNI Angkatan Darat sehubungan dengan diberlakukannya rasionalisasi tentara dan keterlibatan militer dalam lapangan politik.

Atas demonstrasi tersebut presiden akan memperhatikan semua tuntutan itu dan berpesan agar Angkatan Perang tetap menjaga ketenteraman umum. Presiden juga mengatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah mengenai hal ini dan mengusahakan secepat mungkin diadakan Pemilu.

Terjadinya Peristiwa 17 Oktober berkaitan dengan pro dan kontra rasionalisasi di tubuh militer. Kelompok lain dalam TNI, terutama dari kalangan yang dilatih pada jaman Jepang, berpendapat bahwa rasionalisasi yang hanya didasarkan pada kriteria pendidikan, umur, dan keterampilan saja, akan menimbulkan rasa kecewa dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan faktor nilai yang dibawa dari revolusi, yakni semangat. Semangat inilah yang membuat TNI berhasil mempertahankan kemerdekaan. Jadi bukan semata-mata karena profesionalisme keprajuritan. Memang persoalannya tidak sederhana, karena kelompok yang pro-rasionalisasi adalah kelompok perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, dan yang kontra-rasionalisasi adalah kelompok yang berasal dari tentara yang dilatih pada jaman Jepang. Kedua kelompok itu mempunyai pendukung yang beragam walaupun perwira-perwira bekas taruna Akademi Militer sebelum Jepang, seperti Nasution, Simatupang, Hidayat, dan Kawilarang terlihat cukup dominan pada kelompok prorasionalisasi.

Perbedaan kedua kelompok militer ini menjadi terbuka ketika Kolonel Bambang Supeno, bekas Komandan Akademi Militer, berusaha menentang rencana rasionalisasi tentara yang dilancarkan oleh Nasution dan memperoleh dukungan Menteri Pertahanan. Bambang Supeno menulis surat kepada Seksi Pertahanan dan Keamanan di DPR yang isinya menentang kebijaksanaan atasannya mengenai rencana rasionalisasi. Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Supeno segera menjadi perhatian DPR.

Pada tahap ini, konflik yang berkembang tidak lagi bersifat militer belaka namun merentang ke persoalan politik di parlemen. Reaksi parlemen atas surat Kolonel Bambang Supeno dimulai oleh Ketua Seksi Pertahanan sendiri, Zainul Baharuddin. Tanggal 23 September 1952 ia mengajukan mosi yang mengecam kebijaksanaan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan menyatakan bahwa penskorsan atas Kolonel Bambang Supeno tidak sah. Jika mosi diajukan, reaksinya dapat diduga akan mengundang pro dan kontra di antara partai-partai dalam lembaga ini. Presiden Sukarno memberi dukungan kepada Bambang Supeno, tetapi mosi Zainul Baharuddin tidak disetujui oleh Parlemen. Mosi dibalas mosi, dan “perang mosi” di parlemen berlangsung selama bulan Oktober, sampai akhirnya terjadi Peristiwa 17 Oktober

Sumber

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2249/Peristiwa-17-Oktober-1952

 

Apa yang terjadi pada 17 oktober 1952? Pagi-pagi sekali, 17 oktober 1952, 5000-an orang muncul di jalanan Jakarta. Mereka berbaris menuju gedung parlemen di Pejambon, Jakarta Pusat—sekarang jadi kantor Departemen Luar Negeri.

Sampai di gedung parlemen, massa langsung menerobos masuk dan menghancurkan beberapa kursi. Setelah menggelar aksinya di gedung parlemen, massa bergerak menuju ke istana Presiden. Jumlah massa bertambah besar: 30-an ribu jumlah mereka.

Sementara itu, di depan istana negara, tentara juga bertindak. Beberapa tank dan panser diparkir dengan moncong menghadap istana. Tidak ketinggalan empat meriam diarahkan tepat ke arah istana.

Bung Karno punya cerita tersendiri tentang kejadian itu. Dalam buku otobiografinya, Bung Karno: penyambung lidah rakyat, Soekarno bercerita: “pagi-pagi pada tanggal 17 oktober 1952, dua buah tank, empat kendaraan lapis baja, dan ribuan orang menyerbu memasuki gerbang Istana Merdeka. Mereka membawa poster –poster ‘bubarkan parlemen’. Satu batalyon altileri dengan empat buah meriam memasuki lapangan keliling istana. Meriam-meriam 25 pounder dihadapkan kepadaku. Pameran kekuatan ini mencerminkan kelatahan daripada jaman itu. Tindakan ini tidak dapat dikatakan bijaksana, olehkarena para panglima yang menciptakannya berada denganku di dalam Istana.”

Upaya Kudeta militer

Indonesianis terkemuka, Herbert Feith, dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in IndonesiaI, menyebut para perwira angkatan darat berada di belakang aksi tersebut.

Ada juga yang menuding PSI, yang saat itu memainkan kartu anti-Soekarno dan anti-komunis, berada di balik gerakan tersebut. Posisi ini dipegang oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan pernah disampaikan langsung oleh ketuanya, DN Aidit, saat kongres ke-VI PKI.

Pemicunya, kata Aidit, PSI dan Masyumi tersingkir dari kekuasaan paska kejatuhan kabinet Sukiman. Kita tahu, kabinet Sukiman sangat disokong oleh PSI-Masyumi dan karakter kabinet ini sangat anti-kiri.

Soekarno sendiri punya pandangan lain perihal peristiwa tersebut. Kepada penulis otobiografinya, Cindy Adams, Soekarno menganggap peristiwa 17 oktober 1952 itu sebagai percobaan “setengah coup”. Istilah “percobaan setengah coup” itu disampaikan sendiri oleh Nasution kepada Bung Karno.

Hanya saja, versi Nasution, seperti dikutip Bung Karno, “upaya kudeta tersebut bukan ditujukan kepada Bung Karno, melainkan kepada sistim pemerintahan.” Mereka (Nasution dan kelompok) menuntut Bung Karno membubarkan parlemen.

Gerakan 17 oktober 1952 juga dirancang rapi. Pada 16 oktober 1952, perencanaan gerakan ini disusun. Wakil KSAD Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman ditunjuk sebagai pelaksana operasi. Sedangkan pelaksana di lapangan ditunjuk Kolonel dr Mustopo dan Letkol Kemal Idris.

Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibu Kota dengan menggunakan truk militer. Komondao militer kota Djakarta raya mengarahkan para jagoan betawi untuk memobilisasi massa.

Pagi hari, 17 oktober 1952, militer sudah bergerak sesuai pos masing-masing. Rakyat kebanyakan, termasuk buruh, juga diprovokasi untuk bergabung dalam aksi. Koran Harian Rajat pada edisi 18 oktober melaporkan bahwa banyak kantor dan pabrik yang tutup karena buruhnya berbelot ikut demonstrasi.

Pemicu Kudeta Militer

Di penghujung 1952, militer sudah sangat gerah dengan politisi sipil dan parlemen. Sementara, pada sisi lain, parlemen juga resah dengan meningkatnya pengaruh militer sebagai kekuatan politik tersendiri.

Pada tahun 1952, kementerian pertahanan dan angkatan perang, yang sangat dipengaruhi oleh PSI, berencana menjalankan reorganisasi dan memberhentikan 60 ribu pasukan non-reguler dan 30 ribu pasukan kepolisian. Selain itu, militer telah aktif melakukan kerjasama dan menerima bantuan dari Belanda.

Tindakan angkatan perang ini memicu protes dari dalam dan luar. Dari dalam, sejumlah perwira, khususnya yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno, mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan angkatan perang.

Sedangkan dari luar, yakni sejumlah kekuatan politik di parlemen, telah mengajukan mosi tidak percaya.

Sejumlah pemimpin angkatan perang, khsusunya Nasution dan TB Simatupang, menganggap tindakan Kolonel Bambang Supeno telah melanggar hirarki dalam angkatan perang. Pada malam 11 Juli 1952, bertempat di rumah Mayor Jenderal T.B. Simatupang, berlangsung rapat 17 perwira tinggi angkatan perang.

Sementara itu, di parlemen, sejumlah politisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap angkatan perang. Pada 28 September, anggota parlemen Zaenul Baharuddin mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik Angkatan Perang. Ia meminta selekasnya disusun Undang-Undang Pertahanan Negara.

Dua pekan setelah Baharuddin, Kasimo, dari Partai Katolik, mengajukan mosi yang lain: menuntut penyempurnaan Angkatan Perang dan pembentukan Panitia Negara untuk keperluan itu.

Sehari setelahnya, Manai Sophiaan menambah tuntutan Kasimo, yaitu usul agar Panitia Negara diberi kewenangan memecat pemimpin Angkatan Perang.

“Serangan” parlemen membuat para perwira angkatan perang mendidih.

Mereka menganggap parlemen telah memasuki wilayah teknis militer. Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Teritorium VII/Sulawesi Selatan, bahkan sampai memberikan ultimatum. “Pokoknya di sana atau di sini harus bubar!,” katanya.

Pada tanggal 16 oktober 1952, parlemen menyetujui mosi Manai Sophiaan. Posisi Bung Karno, seperti dicatat Herbert Feith, cenderung menyetujui langkah Manai Sophiaan ini. Apalagi, sejak awal Bung Karno kurang setuju dengan langkah militer berpolitik dan mencampuri kehidupan sipil.

Sementara, pada persoalan yang lain, angkatan perang mengetahui ketidaksukaan Bung Karno terhadap demokrasi liberal. Bung Karno gerah dengan perdebatan panjang di parlemen tetapi tidak menyentuh persoalan rakyat.

Bahkan, tidak jarang debat warung kopi itu mengancam persatuan nasional. Jadinya, seolah-olah hendak menyatakan pandangan politik yang sama, pimpinan angkatan perang berusaha memanfaatkan Bung Karno untuk membubarkan parlemen.

Sikap Bung Karno

Bung Karno, yang ditempa puluhan tahun oleh alam perjuangan dan revolusi, bukanlah pemimpin yang gampang ditekan. Ia sama sekali tidak takut menghadapi aksi massa yang digerakkan oleh militer itu.

Bung Karno juga tidak gentar dengan tank, panser, dan meriam yang diarahkan kepadanya. “Hatiku tidak gentar melihat sekitar itu (istana) dikuasai oleh meriam-meriam lapangan. Bahkan, sebaliknya, aku menantang langsung kedalam mulut senjata itu dan kulepaskan kemarahanku kepada mereka yang hendak mencoba mematikan sistim demokrasi dengan pasukan bersenjata.”

Yah, pada saat itu Bung Karno memang sangat marah kepada Nasution. “Engkau benar dalam tuntutanmu, tetapi salah dalam caranya,” kata Bung Karno.

Saat itu, Presiden meminta lima orang perwakilan massa untuk menemui dirinya. Akan tetapi, tak satupun dari pemimpin massa itu yang berani. Akhirnya, Bung Karno keluar sendiri menemui massa.

“Utusan kalian menyampaikan tuntutan agar parlemen dibubarkan,” katanya seperti dikutip harian Suara Rakjat. “Ini jawaban saya: Bapak tidak mau berbuat dan dikatakan sebagai diktator.”

Bung Karno lebih lanjut mengatakan: “Siapa hendak memperkosa demokrasi, dia hendak memperkosa kemerdekaan itu sendiri. Siapa hendak diktator, dia akan digilas oleh rakyat sendiri. Bila kita tinggalkan demokrasi, negara kita ini akan hancur….”

Setelah mendapat penjelasan dari Bung Karno, massa pun membubarkan diri. Mereka tahu bahwa Presiden tidak menyetujui aksi mereka.

Setelah massa bubar, giliran petinggi militer, termasuk Nasution, menemui Bung Karno. Konon, Nasution menyodorkan konsep keadaan bahaya di seluruh Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak Bung Karno.

Hari itu, seusai menggelar aksi, militer memutus jalur telpon, melarang pertemuan massa yang melebihi 5 orang, dan memperpanjang jam malam dari pukul 22.00-05.00 menjadi pukul 20.00-05.00.

Militer juga membredel sejumlah media yang tidak mendukungnya: Harian Merdeka, Madjalah Merdeka, Mimbar Indonesia, dan Berita Indonesia. Sejumlah anggota parlemen juga ditangkap.

Beberapa bulan setelah kejadian, pertentangan di tubuh militer makin menajam. Sejumlah perwira militer yang tunduk kepada Bung Karno melancarkan gerakan pengambil-alihan kepemimpinan terhadap perwira militer pro-17 Oktober 1952. Itu terjadi di Teritorium V/Brawijaya (Jatim), Teritorium VII/Sulawesi Selatan, Teritorium II di Sumatera Selatan.

Nasution juga sempat diberhentikan karena kejadian itu. Akan tetapi, karena pertimbangan persatuan nasional, Bung Karno mengaktifkan kembali Nasution pada jabatan lain.

TIMUR SUBANGUN (Kontributor Berdikari Online)

Setelah peristiwa tanggal 17 Oktober 1952,

selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel AH Nasution menyatakan diri bertanggungjawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut. Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD, dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun.

Dalam masa ‘istirahat’ tanpa jabatan militer –bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non militer tidak dijalaninya– yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik.

Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Harris Nasution dalam kumpulan tulisan itu menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep Dwifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret. Bersamaan dengan tersisihnya Nasution itu,

KSAP Tahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya.

Sebagai KSAD baru diangkat Kolonel Bambang Sugeng. Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan.

Tapi Simatupang –bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution– melalui penyampaian uraian dan tulisan-tulisannya ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep Dwifungsi ABRI dikemudian hari.

(sosio politica web blog)

Pergolakan internal AD pasca Peristiwa 17 Oktober 1952

 ternyata tak selesai begitu saja. Dalam masa kepemimpinan Kolonel Bambang Soegeng, gejolak perpecahan internal terus berlangsung hingga bulan pertama, bahkan sebenarnya sampai pertengahan tahun 1955.

 Para perwira militer ini mengadakan Rapat Collegiaal (Raco) pada 21 hingga 25 Februari di Yogyakarta.

 Rapat ini menghasilkan ‘Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia’. 29 perwira senior dan berpengaruh dalam Angkatan Darat ikut menandatangani piagam tersebut. Dengan piagam tersebut, secara internal dianggap pertentangan di tubuh Angkatan Darat berkaitan dengan Peristiwa 17 Oktober 1952 telah selesai.

Namun perbedaan pendapat antara para perwira itu dengan pemerintah tidak serta merta ikut berakhir, sehingga tak tercapai kesepakatan tentang penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952.

(gungun Gunawan)

October,23th,952

The first flight cover from bandung via KLM to Chile with RIS overprint 30 cent building stamps and sukarno first series stamp RP.1 ,RIS eagle stamps .

Pada tanggal 16 November 1952,

Batalyon 719 yang dipimpin oleh Andi Selle

melucuti satuan CPM dan Sekolah Kader Infanteri (SKI) di Pare-Pare.   Andi Selle juga menguras uang dari Bank setempat dan menyatakan diri sebagai penguasa Pare-Pare, kemudian mundur masuk ke hutan sebagai gerombolan pengacau tatkala TNI merebut Pare-Pare kembali.

 

5 Desember 1952

Kol Bambang soegeng diangkat menjadi kASAD mengantikan A.H.Nasution

(wiki)

Advertisements

One response to “KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1952 (BERSAMBUNG)

  1. Pingback: INFO PENTING BAGI MENCARI IDENTITAS KELUARGANYA TAHUN 1952 | Driwancybermuseum's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s