KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1955(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1955

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

1955

1 Mei 1955

Merasa terjepit, KSAD Jenderal Mayor Bambang Soegeng memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan Angkatan Darat kepada

 

 Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis.

 Kolonel bermarga Lubis ini masih terbilang sepupu Kolonel Nasution, namun kerapkali bersilang jalan dalam beberapa peristiwa karena berbeda pendapat dan sikap.

(gungun Gunawan)

21 Juni 1955

Tanggal 21 Djuni 1955 adalah hari ulang tahun ke-4 Teritorial I “Bukit Barisan”. Empat tahun juang lalu pada tanggal 21 Djuni 1951 oleh panglima Tentara Teritorium I(Bukit barisan) diresmikan ,kewadjiban pemakaian lentjana”Bukit barisan” untuk anggota Angkatan darat Territorium I.

(SK Penerangan,koleksi Dr Iwan)

 

Peristiwa 27 Juni 1955

Pemerintah mengisi kekosongan jabatan KSAD itu dengan mengangkat

 

 Kolonel Bambang Utojo

 pada 27 Juni 1955, yang tadinya adalah Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya.

Namun ketika Kolonel Bambang Utojo dilantik oleh Presiden Soekarno, tak seorangpun perwira teras dan pimpinan Angkatan Darat yang hadir, mengikuti apa yang diinstruksikan Wakil KSAD Zulkifli Lubis, untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka –yang tadinya tidak digubris oleh pemerintah.

 Zulkifli Lubis sekaligus menolak melakukan serah terima jabatan KSAD dengan Bambang Utojo yang telah berpangkat Jenderal Mayor.

 Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa 27 Juni, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan sipil Kabinet Ali-Wongso

(gungun Gunawan)

 

Foto pelantikan Bambang utoyo diIstana Megara

(Nugroho Notosutanto)

Saya pernah membaca disurat kabar(sayang belum ketemu dimana menaruhnya,sedang dicari),saat pelantikan diistana Negara para tamu yang bersalaman dengan Bambang Utoyo binggung  saat mengajukan tangan kanan untuk bersalaman ternyata  tanggannya bunting(akibat ledakan franat) sehingga bersalaman dengan kedua tangan saja ,tak mungkin dengan tangan kiri kurang etis.

(Dr Iwan)

12 Agustus 1955

Masalah penggantian pimpinan Angkatan Darat ini akhirnya diselesaikan oleh kabinet baru – koalisi Masjumi dengan beberapa partai, dengan PNI sebagai partai oposisi – yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap yang dilantik 12 Agustus 1955, hanya 38 hari sebelum Pemilihan Umum 1955 untuk DPR.

(gungun Gunawan)

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956) dan Sumitro kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan.(iluni)

 

 

 

 

 

29 September 1955

 

pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 1955 –yakni pemilihan 272 anggota DPR 29 September

(gungun Gunawan)

Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota MPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu

(wiki)

Koleksi dokumen Kampanye Pemilu Pertama

 

Brosur sebaran PSI Pada Pemilu I

 

Kartupos Partai Pada Pemilu I

(Dr Iwan)

Kampanye Pemilu Pertama

 

 

 

 

 

Sutan Syahrir kampanye PSI pada Pemilu Pertama 1955

Sukarno saat Pemilu pertama

 

 

 

 

 

 

Suasana Pemilu Pertama

 

 

Koleksi Kartu Suara Pemilu Pertama Indonesia 29 September  1955

 

Koleksi Dr Iwan suwandy

 

1. bagian atas kartu suara

2. (Tanda gambar Partai Peserta PEMILU

a. Seluruh Partai)

 

 

 

 

 

 

b. tanda Gambar beberapa Partai

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dr Iwan)

 

 

 

 

 

 

Pemilihan Umum Indonesia 1955

 

adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.

Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan Konstituante. Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi MPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi MPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi MPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi MPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi MPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).

Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD (bukan PRD modern), ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso).

DPR[sunting]

No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 57
2. Masyumi 7.903.886 20,92 57
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 2,66 8
7. Partai Katolik 770.740 2,04 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 1,99 5
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 1,43 4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 1,28 4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 2
12. Partai Buruh 224.167 0,59 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 219.985 0,58 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 2
16. Murba 199.588 0,53 2
17. Baperki 178.887 0,47 1
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 178.481 0,47 1
19. Grinda 154.792 0,41 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 149.287 0,40 1
21. Persatuan Daya (PD) 146.054 0,39 1
22. PIR Hazairin 114.644 0,30 1
23. Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) 85.131 0,22 1
24. AKUI 81.454 0,21 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,21 1
26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 64.514 0,17 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 53.306 0,14 1
29. Lain-lain 1.022.433 2,71

Jumlah

37.785.299 100,00 257

 

(wiki)

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan reaksi atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 Nopember 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia. Pemilu pun – menurut Maklumat – harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundangan dan logistik (juga kericuhan politik dalam negeri seperti pemberontakan), Pemilu tersebut baru diadakan tahun 1955 dari awalnya direncanakan Januari 1946.

Landasan hukum Pemilu 1955 adalah Undan-undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah proporsional. Menurut UU nomor 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:[3]

o Jumlah anggota konstituante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas;

o Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 150.000; Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 6, dibulatkan menjadi 6; Sisa jumlah anggota konstituante dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;

o Jika dengan cara poin ke dua di atas belum mencapai jumlah anggota konstituante seperti di poin ke satu, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan yang memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 6 kursi itu;

o Penetapan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas;

o Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 300.000; Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 3, dibulatkan menjadi 3; Sisa jumlah anggota DPR dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;

o Jika dengan cara poin ke lima di atas belum mencapai jumlah anggota DPR seperti di poin ke empat, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 3 kursi itu.

Pemilu 1955, sebab itu, ada dua putaran. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955.[4] Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118 parpol atau gabungan atau perseorangan dengan total suara 43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 37.837.105 suara.

 

parpol peserta pemilu 1955

Hasil akhir Pemilu 1955 adalah sebagai berikut:

DPR

No. Partai > Jumlah Suara > Persentase > Jumlah Kursi

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)> 8.434.653> 22,32> 57
2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)> 7.903.886> 20,92> 57
3. Nahdlatul Ulama (NU)> 6.955.141> 18,41> 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) > 6.179.914> 16,36> 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)> 1.091.160>2,89 >8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)> 1.003.326>2,66 >8
7. Partai Katolik >770.740> 2,04> 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) >753.191> 1,99> 5
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)>541.306>1,43>4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)> 483.014>1,28>4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN)>242.125>0,64>2
12. Partai Buruh> 224.167> 0,59> 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)>219.985 >0,58> 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)> 206.161>0,55>2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)>200.419>0,53 >2
16. Murba> 199.588 >0,53> 2
17. Baperki> 178.887> 0,47> 1
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro>178.481>0,47>1
19. Grinda> 154.792> 0,41> 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)>149.287>0,40>1
21. Persatuan Daya (PD)>146.054>0,39>1
22. PIR Hazairin> 114.644 >0,30> 1
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)>85.131>0,22>1
24. AKUI> 81.454> 0,21> 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)> 77.919 >0,21 >1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)>72.523 >0,19 >1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) >64.514 >0,17> 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso >53.306 >0,14> 1
29. Lain-lain> 1.022.433> 2,71 >-
Jumlah > 37.785.299> 100,00 > 257

 

Konstituante

No. Partai/Nama Daftar>Jumlah Suara>Persentase>Jumlah Kursi

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) >9.070.218> 23,97> 119
2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) >7.789.619> 20,59 >112
3. Nahdlatul Ulama (NU)> 6.989.333> 18,47> 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)> 6.232.512> 16,47> 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)> 1.059.922>2,80 >16
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)> 988.810 >2,61> 16
7. Partai Katolik >748.591>1,99> 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) >695.932>1,84> 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)>544.803>1,44>8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)> 465.359>1,23>7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN)>220.652>0,58>3
12. Partai Buruh> 332.047 >0,88> 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)>152.892>0,40> 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)> 134.011 >0,35> 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)>179.346>0,47>3
16. Murba> 248.633 >0,66> 4
17. Baperki >160.456>0,42> 2
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro>162.420>0,43>2
19. Grinda >157.976> 0,42> 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)>164.386>0,43>2
21. Persatuan Daya (PD)>169.222>0,45>3
22. PIR Hazairin> 101.509> 0,27> 2
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)> 74.913 >0,20> 1
24. AKUI> 84.862> 0,22> 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)> 39.278 >0,10> 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)>143.907>0,38 >2
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma)> 55.844> 0,15> 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso >38.356 >0,10> 1
29. Gerakan Pilihan Sunda> 35.035> 0,09> 1
30. Partai Tani Indonesia >30.060 >0,08 >1
31. Radja Keprabonan >33.660 >0,09 >1
32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)>39.874>0,1>
33. PIR NTB >33.823 >0,09> 1
34. L.M.Idrus Effendi> 31.988> 0,08> 1

35. Lain-lain> 426.856 >1,13>-
Jumlah > 37.837.105 > 514

(saripedia web blog)

Pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Daerah-daerah di luar Jawa merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga di beberapa daerah muncul gerakan-gerakan menuntut otonomi luas.

Di bidang ekonomi dan perdagangan hasil ekspor yang sebagian berasal dari daerah-daerah luar Jawa, pembagian penggunaan di Pulau Jawa dianggap tidak adil.

Di samping kekecewaan-kekecewaan tersebut, ada suatu masalah yang cukup serius yang mendorong Letnan Kolonel Ahmad Husein di Sumatera Barat bertekad menentang pemerintah Pusat, yaitu adanya penilaian bahwa Bung Karno dianggap mulai dipengaruhi Partai Komunis Indonesia.(Ventje Samual)

1. Pemilu 1955 menghasilkan 4 partai yang mendapat suara terbanyak: yaitu PNI, Masjumi, NU dan PKI.
Masyumi menang di luar Jawa sedangkan PNI, NU dan PKI mendapat suara terbanyak di pulau Jawa.

2. Presiden Soekarno memilih PNI untuk memimpin kabinet/pemerintah dengan mengikutsertakan/merangkul PKI.
Hal semacam ini ditentang oleh Masyumi karena kaum Komunis anti Tuhan dan menghalalkan kudeta untuk meraih kekuasaan, ….. dengan kata lain PKI anti demokrasi.

Ketika itu Masyumi tidak menuntut agar PKI dibubarkan,

(Nagari com)

Pemilihan Umum 1955 di satu pihak memang menjadi contoh keberhasilan demokrasi, karena dilangsungkan dalam suasana bebas. Namun jumlah peserta pemilihan umum yang terlalu banyak, agaknya bagaimanapun pada sisi lain menjadi satu masalah tersendiri. Tapi bagaimanapun itu berkaitan pula dengan tingkat kematangan dan kesiapan rakyat dari suatu negara yang baru merdeka 8 tahun namun penuh pergolakan. Rakyat Indonesia dianggap pandai bergotong-royong, namun para politisi sipil yang tergabung dalam puluhan partai besar dan kecil ternyata tak punya kepandaian untuk berkoalisi. Meneruskan pola jatuh bangun kabinet, sesudah pemilihan umum kebiasaan jatuh bangun juga berlanjut. Tetapi sebagai proses politik, semua itu selalu ada penjelasannya, dalam satu rangkaian pola sebab dan akibat, yang akarnya ada dalam budaya bangsa.

Pemilihan Umum 1955, tidak menghasilkan –dan memang takkan mungkin dalam satu pola ideologis di negara yang plural seperti Indonesia– partai pemenang yang mayoritas yang dapat memerintah sendirian dalam suatu stabilitas politik. Kendati misalnya dikatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam, mencapai 90 persen, nyatanya partai-partai Islam secara bersama-sama bahkan tak mencapai separuh dari perolehan suara. Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam.

Selain itu, pada pihak lain sebagian dari rakyat Indonesia yang resmi memeluk agama Islam, sesuai penelitian Clifford Geertz, sesungguhnya adalah kaum abangan. Pembagian masyarakat di pulau Jawa atas kaum santri di satu pihak dan kaum abangan di pihak lain yang dilontarkan Clifford Geertz ini paling banyak dirujuk dalam berbagai uraian sosiologis hingga kini. Penelitian Geertz itu sendiri dilakukan di Pulau Jawa, tetapi dianggap berlaku untuk Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia juga punya kenyataan dan catatan tersendiri, tentang keanekaragaman persepsi, penafsiran dan realitas dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan kultur Hindu dan kultur animistis yang telah berakar berabad-abad lamanya, sebelum Wali Songo menyebarluaskan Islam di Indonesia.

Masjumi sebagai partai modern berbasis Islam hanya memperoleh 60 kursi DPR dari 272 kursi yang ada. NU memperoleh 47 kursi, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) memperoleh 8 kursi dan Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia) 4 kursi. Bersama Masjumi jumlahnya hanyalah 119 yang tidak mencapai separuh dari 272. Sementara itu, harus pula dicatat fakta tentang rivalitas berkepanjangan yang terjadi antara Masjumi dan NU dengan suatu latar belakang historis dan perbedaan persepsi secara kualitatif di awal kelahiran mereka, termasuk dalam menyikapi masalah kekuasaan. Dan karena itulah para politisi Islam ini tak pernah padu dalam sepakterjang mereka sebagai satu kekuatan politik. Itulah pula sebabnya sebagian dari politisi Islam ini dalam menjalani political game, dalam perseteruannya dengan kekuatan politik lainnya kerapkali menggunakan faktor emosional yang terkait dengan agama sebagai senjata politik, tatkala kehabisan argumentasi rasional.

“Tentara dalam masa SOB adalah tentara yang berkuasa. Eksesnya juga ada. Beberapa perwira tentara atau menjadi makin otoriter, atau menikmati benefit lainnya, atau sekaligus kedua-duanya”. “Dari posisi-posisi di institusi ekonomi, tentara berhasil menghimpun dana-dana yang kemudian difaedahkan dalam berbagai aktifitas yang sesungguhnya tak lain adalah kegiatan politik praktis dan tak terlepas dari skenario kekuasaan, selain untuk ‘kenyamanan’ hidup bagi sejumlah perwira”.

 

Pada kutub-kutub yang berbeda, dua besar lainnya dalam Pemilihan Umum 1955, juga tidak mencapai suara yang dominan. PNI memperoleh 58 kursi di DPR sedang PKI meskipun cukup mengejutkan, hanya memperoleh 32 kursi (ditambah beberapa kursi, 7 kursi, yang diperoleh oleh calon-calon afiliasinya).

Kursi-kursi untuk PNI dipercayai terutama diperoleh di daerah-daerah pemilihan yang mayoritasnya adalah kaum abangan atau dibeberapa daerah tertentu dimana kaum bangsawan masih cukup kuat pengaruhnya, serta di kalangan non partisan namun merupakan pengagum pribadi Soekarno.

 Pada sejumlah rakyat di berbagai pelosok tanah air, Soekarno yang orator ulung yang seakan tak tertandingi siapa pun pada zaman itu, memang adalah tokoh nan mempesona dan nyaris menjadi legenda seumur hidup bila ia kemudian tak tertahan oleh suatu insiden sejarah.

Sementara itu PKI yang mendasarkan diri pada suatu ideologi internasional yang menggunakan retorika perjuangan kelas, memperolehnya di kalangan masyarakat yang merasa dirinya tak tercapai oleh keadilan sosial dan keadilan hukum –seperti perilaku tak menyenangkan dari aparat negara dan tentara yang pada masa itu mulai sangat gemar akan tindakan-tindakan kekerasan kepada rakyat kecil.

Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa pendukung PKI berasal pula dari mereka yang tidak memiliki hubungan baik atau karena tidak senang terhadap sikap tertentu dari kaum santri yang mencampuri kehidupan pribadi yang berkaitan dengan agama.

Kelak memang terbukti bahwa dua hal yang paling dimusuhi PKI sebagai partai adalah kelompok tentara sebagai kekuatan politik de facto dan kelompok Islam sebagai kekuatan masyarakat –di antaranya para kyai dan haji-haji yang menguasai tanah-tanah luas di pedesaan– maupun sebagai kekuatan politik.

Partai-partai Kristen dan Katolik memperoleh 9 dan 8 kursi, begitu pula PSI yang hanya menempatkan 5 anggota di DPR.

Partai-partai lainnya di luar itu hanya memperoleh kursi yang bisa dihitung dengan jari pada satu tangan, bahkan banyak yang tak memperoleh kursi sama sekali di tingkat nasional untuk kemudian hilang dalam peta politik Indonesia seterusnya.

(gungun Gunawan)

 

 

1955

 

Tahap pertama operasi intelijen dengan membantu dana dua partai politik besar yang disebutnya antikomunis, agar bisa merebut suara dalam Pemilu 1955. Perolehan suara ini diharapkan akan mengurangi dukungan bagi Soekarno.

Perkiraan ini meleset. PKI yang paling tidak disukai AS dan dianggap loyal terhadap Soekarno, justru memperoleh jumlah suara mengejutkan, hingga menempatkannya di urutan kelima. Padahal tujuh tahun sebelumnya, atau tahun 1948, PKI sudah dihancurkan dalam peristiwa Madiun.

Peristiwa Madiun yang diprakarsai Muso tidak lama setelah kembali dari pengembaraannya di dunia Marxisme-Leninisme di Uni Soviet, mustahil dapat dipadamkan tanpa sikap tegas Bung Karno.

CIA tidak memahami ini. Bung Karno tetap dianggap condong ke blok komunis. Itu sebabnya setelah gagal mendanai dua partai politik dalam pemilu, CIA kemudian mencoba cara lain yang lebih keras, yaitu “menetralisir” Bung Karno.

(penasukarno)

 

 

 

7 Nopember 1955

Paada  tahun 1955 Bung Karno memanggil kembali Nasution menjabat KASAD untuk kedua kalinya

(baratamedia web blog)

 

Pada penyelesaian akhir, berdasarkan musyawarah para perwira senior dan pimpinan Angkatan Darat, diajukan enam calon KSAD, salah satunya adalah Kolonel Abdul Harris Nasution.

 

 

 Kabinet memilih Nasution. Soekarno ‘terpaksa’ mengangkat kembali

 

 Nasution sebagai KSAD dan melantiknya 7 Nopember 1955

 dengan kenaikan pangkat dua tingkat menjadi Jenderal Mayor.

(gungun Gunawan)

 

 

15 Desember 1955

       Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

        

Konstituante

No. Partai/Nama Daftar Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218 23,97 119
2. Masyumi 7.789.619 20,59 112
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 18,47 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.232.512 16,47 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.059.922 2,80 16
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 988.810 2,61 16
7. Partai Katolik 748.591 1,99 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 695.932 1,84 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 544.803 1,44 8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 465.359 1,23 7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 220.652 0,58 3
12. Partai Buruh 332.047 0,88 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 152.892 0,40 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 134.011 0,35 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 179.346 0,47 3
16. Murba 248.633 0,66 4
17. Baperki 160.456 0,42 2
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 162.420 0,43 2
19. Grinda 157.976 0,42 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 164.386 0,43 2
21. Persatuan Daya (PD) 169.222 0,45 3
22. PIR Hazairin 101.509 0,27 2
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 74.913 0,20 1
24. AKUI 84.862 0,22 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 39.278 0,10 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 143.907 0,38 2
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 55.844 0,15 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 38.356 0,10 1
29. Gerakan Pilihan Sunda 35.035 0,09 1
30. Partai Tani Indonesia 30.060 0,08 1
31. Radja Keprabonan 33.660 0,09 1
32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) 39.874 0,11 1
33. PIR NTB 33.823 0,09 1
34. L.M.Idrus Effendi 31.988 0,08 1
35. Lain-lain 426.856 1,13

Jumlah

37.837.105   514

 

(wiki)

 Pemilihan 542 anggota Konstituante 15 Desember 1955.

Anggota-anggota angkatan bersenjata turut serta dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum yang diikuti puluhan partai berskala nasional maupun berskala lokal itu. Militer tidak ikut untuk dipilih, namun ada Partai IPKI yang dibentuk Nasution dan kawan-kawan yang dianggap membawakan aspirasi militer.

 IPKI dan kelompok sefraksinya di DPR hanya memperoleh 11 kursi (untuk IPKI sendiri hanya 4 kursi), suatu posisi yang secara kuantitatif amat minor. Sementara Fraksi Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia berada di DPR dengan 2 kursi perwakilan.

Dalam masa jabatan Nasution sebagai KSAD, terjadi sejumlah krisis politik yang dalam beberapa peristiwa juga melibatkan tentara yang berujung pada terjadinya peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta.

Pasca Pemilihan Umum 1955, tercatat peristiwa-peristiwa politik yang menyebabkan berlanjutnya krisis seperti yang dialami sebelumnya.

 

 Desember 1955 terjadi insiden internal menyangkut kepemimpinan di tubuh angkatan udara. Dan beberapa bulan setelah terbentuknya Kabinet Ali yang kedua, sebagai kabinet pertama yang terkait dengan hasil pemilihan umum,

(gungun Gunawan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s