KISI INFO INDONESIA 1957(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1957

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Dr IWAN SUWANDY,MHA

PENEMU DAN PRESIDEN PERTAMA

PERHIMPUNAN

KISI

(KOLEKSTOR INFORMASI SEJARAH INDONESIA)

TAHUN 2013-2020

SEJEN KISI

LILI WIDJAJA,MM

DEWAN KEHORMATAN

KETUA

Dr IWAN SUWANDY,MHA

ANGGOTA

ALBERT SUWANDY DJOHAN OETAMA,ST,GEA

ANTON JIMMI SUWANDY ST.MECH.

 

ANNGOTA KEHORMATAN

GRACE SHANTY

ALICE SUWAMDY

ANNABELA PRINCESSA(CESSA(

JOCELIN SUWANDY(CELINE)

ANTONI WILLIAM SUWANDY

ANNGOTA

ARIS SIREGAR

HANS van SCHEIK

 

MASA JABATAN PREDIDEN DAN SEKJEN HANYA SATU KALI SELAMA TUJUH TAHUN, PENGANTINYA AKAN DIPILIH OLEH DEWAN KEHORMATAN

BAGI YANG BERMINAT MENJADI ANGGOTA KISI

MENDAFTAR LIWAT  EMAIL KISI

iwansuwandy@gmail.com

dengan syarat

mengirimkan foto kopi KTP(ID )terbaru dan melunasi sumbangan dana operasional KISI untuk seumur hidup sebanyak US50,-

HAK ANGGOTA

SETIAP BULAN AKAN DI,KIRIMKAN INFO LANGSUNG KE EMAILNYA

DAPAT MEMBELI BUKU TERBITAN KISI YANG CONTOHNYA SUDAH  DIUPLOAD DI

hhtp”//www. Driwancybermuseum.wordpress.com

dengan memberikan sumbangan biaya kopi dan biaya kirim

TERIMA KASIH SUDAH BERGABUNG DENGAN KISI

SEMOGA KISI TETAP JAYA

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

1957

In 1957, President Eisenhower, his secretary of state, John Foster Dulles, and the CIA–unbeknownst to Congress or to the American public–launched a massive covert military operation in Indonesia. Its aims were to topple or weaken Indonesia’s populist President Sukarno, viewed as too friendly toward Indonesia’s Communist Party, and to cripple the Indonesian army.(sukarnoyears)

 

Pada tahun 1957 Jakarta  belum ramai benar, saat itu banyak orang asing memberikan julukan Desa Besar ,belum banyak mobil dan masih banyak orang kekantor naik sepeda.

 

Ahmad Yani  Pindah dari  tempat tinggalnya setelah kembali dari  luar negeri di Hotel Des Indes (saat ini Gajahmada Plaza-Dr Iwan) ke tempat tinggal di Jalan Lembang (menteng) walaupun belum slesai dibangun, mau beli perabot uang tidak ada sehingga dipinjam dari ke Jawatan Kesejahteraan TNI AD dan pinjam uang dari koperasi , PUSKOPAD TNI AD .

Saat ini Ahmad Yani ia masih diberi “Meja Kosong” sebagai Staf di  Markas besar TNI AD, staf Assisten I KASAD.

(Ahmad Yani)

Kunjungan Bung Hatta Ke Sawahlunto Tahun 1957

Pada tahun 1957 ada pesta adat di Sawahlunto, dimana kedua orang tuaku ikut aktif, dengan berpakaian adat kebesaran, lengkap dengan payung kuning.

Pesta adat dilaksanakan dalam menyambut kedatangan Bung Hatta ke Sawahlunto pada saat memperingati hari jadi Dewan Banteng.

 

Pada waktu itu kami sangat senang dan bangga, rasanya banyak kemajuan yang diperolah.Masyarakat bergembira ria, merasakan perkembangan atau kemajuan pembangunan selama Dewan Banteng ada.Bapak saya berfoto dengan berpakaian adat, saat penyambutan Bung Hatta yang datang ke Sawahlunto.

Kami berasal dari Talawi ibu kota Kecamatan Talawi, waktu itu masuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.Bapak saya bernama Djamaluddin gelar Dt. Padoeko Labiah, penghulu suku Caniago di Sijantang Talawi.
Selain tokoh adat di negerinya Bapak saya waktu itu seorang Camat Talawi.
Ibu saya bernama Syamsiri anak Muhammad Dt. Sampanghulu, penghulu suku Patapang di Talawi.

Ibu saya kemenakan Dt. Indosati adalah penghulu pucuak di Talawi, secara otomatis menjadi Bundo Kanduang.Pada waktu itu Bapak saya pengurus MTKAAM (Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, saya tidak tahu jabatannya.

Melihat foto Bapak yang dipayungi dalam upacara adat waktu upacara penyambutan Bung Hatta berkunjung ke Sawahlunto, mungkin saja Bapak saya sebagai ketua MTKAAM Sawahlunto Sijunjung.

Waktu itu Kecamatan Talawi adalah yang paling maju di kabupaten Sawahlunto Sijunjung.Sebenarnya saya tidak begitu paham apa yang akan terjadi, apalagi bicara politik.
Masih terngiang-ngiang di telinga saya ada kata-kata Bapak ke ibu.
Beliau berdiskusi dan Bapak mengatakan bahwa sepertinya ada ketidak cocokan antara Bung Hatta dan Bung Karno.
Bapak saya mengatakan kepada ibu bahwa Bung Hatta telah berhenti jadi Wakil Presiden.

 

Kata Bapak… yah semoga nanti bila ada pemilihan umum, Bung Hatta bisa terpilih menjadi presiden…….??

Ketika itu, ibu saya sebagai isteri seorang pegawai negeri atau isteri Camat, maka beliau disebut juga seorang Bundo Kanduang.Selain itu beliau ikut pula jadi anggota Aisyiah.
Banyak sekali kesibukannya.
Saya tahu bahwa ibu saya, sering kumpul dengan ibu-ibu di kampungnya.
Saya ingat, ibu saya meminta kepada ibu ibu lainnya, bahwa sebelum memasak nasi, beras yang akan dimasak itu diambil 2 genggam dan ditabung (disimpan terpisah) untuk bantuan.
Bila sudah terkumpul kira-kira sebuntil, ada ibu lainnya yang mengumpulkannya.Kegiatan ini dilakukan oleh organisasi ibu-ibu yaitu yang disebut seksi G.Memang organisasi ibu-ibu ini aktif dan sangat efektif, dan ibu saya adalah ketuanya.
Seperti sebelumnya saya sering menemani dan mengantar ibu saya setelah magrib dengan mengggunakan
suluah (semacam obor yang terbuat dari daun kelapa tua yang disusun and diikat kuat, dibakar ujungnya sebagai penerang dijalan).

Ibu mengajak ibu-ibu lainnya, bersama saya, dan saya berteriak memanggil ibu-ibu itu.
Maklum kalau di kampuang memang harus berteriak agar terdengar, karena gelap dan juga halamannya luas-luas.Kemudian ibu-ibu dikumpulkan dan diajak ke surau yang ada di kampung saya, yang disebut
surau Gadang.

Surau di kampung saya banyak dan tiap suku ada yang punya.
Surau Gadang ini adalah surau yang menampung santri-santi dari mana saja, ada yang dari daerah lain.Dengan menggunakan lampu minyak tanah, ibu saya mengajarkan ibu-ibu belajar membaca di surau itu.Waktu itu di kampung saya belum masuk listrik.

(Prof. DR. Ir. Zoer’aini Djamal Irwan)

Kisah lengkap baca  lampiran Kisah Masa PRRI

 

Dewan Banteng Tetap Mengakui Sukarno, Juanda dan Nasution

TUNTUTAN Dewan Banteng yang terpenting diantaranya adalah:

• Menuntut pemberian serta pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangja pelaksanaan sistem Pemerintahan desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar,layak dan adil.

• Menuntut dihapuskan segera sistem sentralisme yang dalam kenyataannya mengkaibatkanb birokrasi yang tidak sehat dan juga menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.

• Menuntut suatu Komando Pertahanan Daerah dalam arti Teritorial, operatif dan administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan komando utama dalam Angkatan Darat.Juga menuntut ditetapkannya eks. Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai kesatuan militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.

Walaupun Letkol Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng mengambil alih jabatan Gubernur Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Mulyoharjo, namun Ahmad Husein tidak ditindak sebagai Komandan Resimen 4 TT. I. BB, malah sebaliknya tuntutan Dewan Banteng agar dibentuk satu Komando Militer di Sumatera Tengah yaitu Komando Militer Daerah Sumatera Tengah (KDMST) dipenuhi lepas dari TT. I BB dan Letkol, Ahmad Husein diangkat menjadi Panglima KDMST. Dewan Banteng tetap mengakuo Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia, tetap mengakui Pemerintahan Juanda dan tetap mengakui Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Berbeda dengan Dewan Banteng, Kolonel Maluddin Simbolon, Panglima TT. I BB setelah mengumumkan pembentukan Dewan Garuda yang seluruh pengurusnya militer pada tanggal 22 Desember 1956, dua hari sesudah Dewan Banteng, pada hari itu juga Simbolon menyatakan melepaskan diri dari Pemerintahan Juanda dan menyatakan daerah TT. I BB dalam keadaan Darurat Perang (SOB). Pemerintah Juanda cepat memberikan jawaban.

Pada hari itu juga memerintah KSAD memecat Simbolon dari jabatan Panglima TT.I BB dan mengangkat Kepala Stafnya Letkol.Jamin Ginting menggantikan Simbolon menjadi Panglima TT.I BB. Simbolon bersama sejumlah anak buahnya akhirnya melarikan diri ke Sumatera Barat, Padang dan tidak kembali lagi ke Medan.

Setelah Pemerintah Pusat tidak memperhatikan usul alokasi dana untuk pembangunan daerah Sumatera Tengah,maka Dewan Banteng tidak mengirimkan lagi seluruh penghasilan Daerah Sumatera Tengah ke Pusat, ditahan di daerah dan digunakan untuk pembangunan Daerah.

Masalah ini meningkatkan konlik dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Dewan Banteng melakukan “Barter”, pedagang langsung dengan luar negeri, tanpa melalui prosedur yang lazim yaitu melalui Departemen Perdagangan dan Bea Cukai

. Yang dibarter adalah teh, karet dan hasil bumi Sumatera Tengah lainnya. Dana yang diperoleh dari hasil barter itu digunakan untuk mendatangkan alat-alat berat untuk pembangunan jalan seperti traktor, buldozer, aspal dan berbagai alat berat lainnya.

Dalam beberapa bulan saja keadaan pembangunan di Sumatera Tengah meningkat, sehingga ada jalan dinamakan orang “ Jalan Dewan Banteng”.Pembangunan Sumatera Tengah di bawah Dewan Banteng dianggap terbaik waktu itu di Indonesia.

 Untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah Kabupaten dan Kota, Dewan Banteng pernah membagi-bagikan uang Rp. 1juta kepada tiap Kabupaten dan Kota.Kalau sekarang uang Rp.1 juta tidak punya harga,

 

 

 

akan tetapi pada tahun 1957 itu uang Rp. 1 juta punya nilai yang tinggi. Keadaan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun, karena situasi politik di Jakarta bertambah panas disebabkan sikap dan tingkah laku Presiden Sukarno yang membela Partai Komunis Indonesia (PKI) yang waktu itu berakiblat ke Moskow. Waktu itu Sukarno akrab dengan Moskow

 

15 January 1957

 

 Bulan Januari 1957 “Dewan Garuda”  di Sumatera Selatan mengambil alih pemerintahan dari Gubernur  Winarno.

 

 

Pada  tanggal 15 Januari 1957, Kolonel Barlian di Sumatera Selatan mendeklarasikan berdirinya Dewan Garuda. Tidak hanya itu, Kolonel Vence Samual di Indonesia Timur mendeklarasikan Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Tuntutan dari Permesta ialah  otonomi, kontrol atas pendapatan daerah, dan kembalinya Dwi Tunggal.

Dapat kita lihat bahwa tuntutan dari daerah-daerah bergolka ini hampir sama yakni seputar otonomi, hubungan pusat-daerah terutama soal ekonomi, dan pemulihan Dwi Tunggal.

(Oetoesan melajoe)

Pada 15-17 Januari 1957 diadakan Kongres Adat Sumatera Selatan yang mengeluarkan “ Piagam Perjuangan Sumatera Selatan” dan Dewan  Garuda.

Pembentukan dewan garuda di Palembang merupakan upaya tiga tokoh Derah sumatera Selatan Kolonel (purn) Nuh, Kapten(purn) Thalib dan Amin Husein. Kolonel  Nuh adalah orang yang sangat berpengaruh pada masa Perang Kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai kepala staf Komando Sumatera ketika Hardjowardjojo pejabat Panglimanya.

Dengan pangkat Kolonel, ia merupakan salah seorang perwira senior di sumatera selatan, pengaruhnya cukup luas. Thalib pernah menjadi pernah menjabat perwira Intel dari colonel simbolon, tetapi meninggalkan  militer tahun 1951 dan berwiraswasta ,ia dikenal sebagai pengusaha diwilayah ini.

Susunan Dewan Garuda

Ketua Let.Kol Barlian

Dengan anggota

Mayor Nawawi Wakil kepala staf TT II, Mayor Alamsyah Ratuprawira Assisten I, Mayor  Hariman assisetn II, Mayor Asnawi Mangkualam assiten IV, Mayor Jusuf Singadikane assiten V.

Komandan komandan Batalion dan Resimen :Let Kol Pangabean dan Let Worang.

Dewan garuda berhasil menyusun Strategi Pembangunan yang dinamakan Piagam Pembangunan, intinya sama dengan Piagam Dewan Banteng.

 

Sejak awal ada keretakan  ada keretakan dalam tubuh Dewan garuda , secara politis sesungguhnya wilayah Suamtera Selata dikuasai oleh  PNI  sejak Perang Kemerdekaan , peran tokoh A.K.Gani sangat menonjol ,demikan pula tokoh PNI lainnya Dr Moh Isa karena selama Perang Kemerdekaan, tokoh-tokoh militer diwilayah ini seperti Kol Bambang Utoyo dan Lek Kol Ibnu Sutowo sangat dekat dengan tokoh politik di Jakarta, selain itu potensi masyarakat ayng dominan adalah pegawai negeri. Dipihka lain,kepala-kepakla adat yang juga menjadi kepala marga demikian kuatnya organisasi primordial ini sehingga tidak mengherankan kaum kepala adat inilah yang mensponsori langkah-langkah kearah perubahan seperti yang tampak dalam Kongres adat Sumatera Selatan.

Dampak ketidak kompakan Dewan Garuda juga disebabkan tokoh-tokoh militer itu tetap berhubungan dengan KSAD, sehingga segala perkembangan Dewan garuda dapat diketahui di Jakarta.

Sesungguhnya, Dewan Garuda bersifat mendua, disatu pihak ada tokoh seperti Mayor Nawawi yang lebih dekat ke Dewan banteng dan dipihak lain ada yang lebih dekat dengan Jkarta seperti Bambang utoyo dan Ryucudu.

 

(R.Z.Leirissa)

 

Februari 1957

 

Sukarno Penyebab pemberontakan PRRI dan PERMESTA ?

 

Awal kediktatoran rezim Sukarno ini dimulai pada bulan Februari tahun 1957,

Sukarno menelurkan konsepsi “DEMOKRASI TERPIMPIN”,yang pada hakekatnya adalah selubung untuk MEMBERANGUS DEMOKRASI SEJATI.Sukarno juga membentuk sebuah lembaga negara yang baru yang TIDAK ADA DALAM UUD,yang dinamakannya DEWAN NASIONAL.

 

Tugas Dewan Nasional ini adalah untuk memberi nasihat pada kabinet,dan dewan ini diketuai oleh PYM Sukarno sendiri.

 

 

 

Jadi dalam hal ini Sukarno adalah pemimpin daripada DEMOKRASI TERPIMPIN!.Gagasan ini dengan tegas ditolak oleh seluruh komponen demokrasi di Indonesia,Masyumi,Partai Katolik,PSI,NU,PSII,IPKI, PARKINDO……..HANYA PKI yang sangat mendukungnya dengan gigih dan kuat.

 

Daerah -daerah bergolak dan menolaknya mentah mentah, didaerah daerah terbentuk perlawanan bersenjata seperti PRRI dan PERMESTA.

 Jadi Sukarno sendirilah yang menciptakan pergolakan daerah dan ketidak stabilan politik diseluruh Indonesia.

 (Sumber Faried fibez,2012)

 

15 Pebruari 1957

 

 KSAD telah melarang diadakan RE-UNI oleh DEWAN-DEWAN yang lahir didaerah , sebagai akibat  dari situasi Pergolakan  Daerah tersebut.

(Ahmad Yani)

 

 

27 Pebruari 1957

CIA Director Allen Dulles had told the National Security Council on February 27 1957 that if the dissident movement failed, Indonesia would move into the Communist camp. At this point Eisenhower told the council that the United States “would have to go in” to prevent a Communist take-over..

As the situation worsened, Secretary Dulles and other State Department officials had discussed with Eisenhower the possibility of covert assistance to the rebels. The President authorized a confidential message to the rebel leaders, telling them that if they mounted a “stubborn resistance” to the expected attack by government forces, the United States would offer some form of recognition, which would in turn permit overt U.S. support.

In 1957, President Eisenhower, his secretary of state, John Foster Dulles, and the CIA — unbeknownst to Congress or to the American public — launched a massive covert military operation in Indonesia.
it was a covert intervention by the United States in Indonesia in the late 1950s involving among other things the supply of thousands of weapons, creation and deployment ofa secret CIA airforce and logistical support from the Seventh Fleet.
The operation has been kept almost totally secret from the American public for nearly 40 years.
This CIA operation proved to be even more disastrous than the Bay of Pigs.(sukarnoyears)

 

 

28 Februari 1957

 

Pada 28 Februari 1957, Gubernur dan para pejabat daerah di seluruh Sulawesi berusaha berunding dengan Jakarta mengenai tuntutan otonomi pembangunan.

 

Kami bertemu mereka dalam pesawat saat pulang ke Makassar.

 

Lantaran upaya negosiasi tidak digubris Jakarta, begitu tiba di Makassar kami sepakat menggelar rapat menyusun konsep perjuangan otonomi. Rapat hari itu,

 (Ventje Samual)

 

Maret 1957

 

Maka Kabinet  Ali Sastro Atmidjojo Ke _II  yang dibentuk atas dasar Pemilihan Umum menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk menguasai situasi Negara.

Presiden menyatakan Negara dalam keadaan

 SOB (Darurat )

Dan dengan demikian membebankan tugas keamanan Negara sepenuhnya kepada Angkatan Bersenjata republic Indonesia.

(Ahmad Yani)

Begitu pula mulai bulan Maret mulai peristiwa di Bagian Timur Indonesia yang terkenal dengan Proklamasi Permesta yang pada hahekatnya mencari jalan sendirimemutuskan diri dari Pusat dan tidak lagi menjalankan beleid politik ,militer maupun ekonomi dari Pemerintah Pusat.

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

1 Maret 1957

 

Rapat berlangsung hingga menjelang subuh di rumah Gubernur.

 

Pada akhir rapat, 51 orang yang hadir meneken Piagam Perjuangan Semesta.

 

Saya peneken(menanda tangani)  pertama. Penanda tangan lain di antaranya Mayor M. Yusuf dan Sjamsoeddin, ayah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin.

 

 

 

 Kami kemudian membacakan Deklarasi Permesta.

 

Setelah itu, saya sebagai Panglima TT Wirabuana menyatakan Indonesia Bagian Timur dalam keadaan darurat perang. Gubernur Andi Pangerang juga membacakan seruan agar rakyat tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

 

Saya juga menggelar Kongres Bhinneka Tunggal Ika di Makassar,

 (Ventje Samual)

 

 

2 Maret 1957

 

 Pada tanggal 2 Maret 1957 di Manado diumumkan “Piagam Perjoangan Semesta

(PERMESTA)” oleh Letnan Kolonel Ventje  Sumual, menentang pemerintah Pusat.

(ventje Samual)

 

Silahkan lihat info yang lengkap di  CD-Rom Dr Iwan

 Koleksi sejarah Permesta

 

 

 

12 Maret 1957

 

 

 

Foto IPPHOS Penjelasan  mengenai berlakunya  SOB kepada wartawan di Palembang 12 Maret 1957

 

(Nugroho Notosutanto)

 

 

21 Maret 1957

 

Sepanjang tahun 1957, koran komunis dan pers nasional seperti Harian Rakyat dan Bintang Timur melansir pemberitaan buruk tentang Sumitro. Ia dituduh melakukan korupsi besar-besaran.

Pada 23 Maret 1957 Sumitro dipanggil Corps Polisi Militer (CPM) Bandung. Tapi pemeriksa menyatakan, tidak ada alasan untuk menahan Sumitro. Panggilan kedua oleh CPM terjadi pada tanggal 6 – 7 Mei 1957. Kemudian 8 Mei 1957, ia dipanggil lagi.

Sumitro semakin tertekan oleh serangan koran prokomunis dan merasa hendak ditangkap. Atas prinsip “pengabdian dan perlawanan” ia memilih melawan rezim Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan golongan komunis dan mengabaikan pembangunan daerah.(iluni)

 

 

April 1957

 

Pada April 1957, Roeslan Abdul Gani dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap dan melanggar aturan (Ulf Sundhausen, Politik Militer Indonesia 1945-1967, 1986 : 177). Penangkapan itu lantas mendapat dukungan luas dari korps perwira TNI-AD.

Namun, perseteruan Zulkifli dan Nasution berlanjut. Ada kelompok perwira senior yang tergolong menentang pimpinan AD.

 Mereka adalah Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel A.E. Kawilarang, Letkol Warouw, dan Letkol Sumual.

(mustprast web blog)

Permasalahan ketimpangan Pusat – Daerah menuai protes sejumlah perwira di Sumatera dan terbentuklah Dewan Gajah di Sumatera Utara Dewan Banteng di Sumatera Tengah serta Dewan Garuda di Sumatera Bagian Selatan. Tahap awal yang terjadi adalah Dewan Garuda melatih kedisiplinan untuk membantu pembangunan dengan anggota pemuda dari PSI, MASYUMI dan sebagian dari mliter.

Gerakan ini ternyata tercium oleh MBAD atas laporan dari Lettu Sainan Sagiman yang kelanjutanya adalah pada April 1957 Asisten I MBAD Letkol. Achmad Sukendro mengeluarkan perintah kepada Komandan Resimen V Mayor Djuhartono untuk menangkap perwira TT. II/SRIWIJAYA termasuk Panglimanya Letkol Burlian

(KODAM Sriwjaya web blog)

26 April 1957

 

 

Foto IPPHOS

Rapat seluruh Penguasa Militer, Gubernur, Pemerintah Pusat  di Istana Negara, 26 April 1957(Nugroho Notosutanto)

 

 

 

 

 

 

27 April 1957

 

 

Pidato Let Kol Ahmad Husein

Pada Rapat Penguasa militer Pusat Di Istana Negara Jakarta

 

Yang terhormat Ketua Sidang

 

Saudara-saudara para rekan serta hadirin yang terhormat.

Saya merasa berbahagia atas kesempatan yang diberikan oleh ketua Sidang pada Rapat Penguasa Militer seluruh Indonesia pada saat ini.

Untuk mengucapkan satu dan lain hal dimuka para hadirin yang terhormat , yang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas keselamatan Negara di masa sekarang dan dimasa yang akan dating  yang mana oleh karena keadaan , sampai drewasa ini belum pernah dapat dilaksanakan, dan atas pemberian kesempatan ini saya menyatakan penghargaan serta mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga.

 

Izinkanlah saya menyampaikan pernyataan “ maaf saya” dan rombongan, terutama kepada Ketua Rapat dan selanjutnya kepada hadirin yang terhormat, atas terlambatnya kami dating menghadiri rapat ini, hal mana yang menyebabkan terlambat itu telah kami sampaikan kepada KSAD.

 

 

 

 

Saudara Ketua dan hadirin yang terhormat,

Saya tidak berani menyatakan bahwa persoalan-persoalan  yang akan saya k3emukakan pada hadirin akan cukup menarik perhatian para rekan dan hairin yang terhormat, tetapi sungguhnya demikian perkenankanlah saya  dari sini mengemukakan beberapa persolan yang menurut anngapan kami adalah berfaedah sekali untuk ditinjau dan dipahami agara hasild an maksud rapat ini dapat kita peroleh  menurut proporsi yang sewajarnya.

Setelah kami mempelajari acara rapat yang disampaikan kepada kami, timbullah rasa kegembiraan di hati kami , karena rapat ini akan membahas persoalan-persoalan otonomi, ekonomi, keuangan dan keamanan daerah secara teknis, yang akan diekmukakan kelak dalam seksi-seksi yang akan dibentuk untuk memendekkan waktu, tetapi sayang rasa kegembiraan ini segera berkurang , setelah kami perhatiakan bahwa rapat sekarang ini tidak membicarakan soal-soal pokok dari sebab musabab timbulnya pergolakaan di daerah-daerah yang didorong oleh semangat rakyat yang bergejolak , menghendaki perubahan-perubahan radikal dalam taraf pimpinan nasional dan perubahan dari mismajemen yang bersimarajalela dalam segala lapanga.

Ketua siding yang terhormat

Semenjak meletusnya Peristiwa Dewan Banteng pada tanggal 20 Desember 1956, bayaklah hal-hal yang telah terjadi yang pasti menimbulkan pertanyaan : apakah yang sebenarnya menjadi latar belakang dan sebab musabab daris egala rentetan kejadian-kejadian yang dinamakan gerakan daerah tersebut.

Sebagai seorang petugas Negara dan sebagai TNI sejati yang ingin betanggung jawab bersama masyarakat dalam rangka usaha untuk menyelamatkan Nusa dan Bangsa, kami tidak dapat mengesampingkan fakta-fakta , yang tumbuh dan hidup disekeliling kami.

Kami merasa  berkewajiban  untuk menguraikan secara ringkas dan umum apa yang dinamakan sebab musabab gerakan daerah yang tersebut tadi, sehingga jelas b agi kita kedudukan dan tujuan dari pada gerakan daerah itu dan seterusnya terserahlah bagi yang bertanggung jawab untuk memahami.

Yang menjadi latar belakang dari gerakan daerah adalah pada pokoknya bersumber pada pengalaman pahit selama sebelas tahun sampai saat ini dalam melaksanakan apa yang dinamakan “ demokrasi “.

 

 

Penyalahgunaan demokrasi yang telah meningkat kepada politieke verwording dan verwording van het partijwezen (degenerasi dan degenerasi dari Partai)

yang memang diberi kesempatan bertumbuh dan berkembang oleh system-sistem sentralisme yang sudah kita pakai sampai saat ini.

 

Tidak dapat disangkal kiranya , bahwa system sentralisme mengakibatkan birokrasi yang tidak sehata, stagnasi dalam segala lapangan  terutama dalam lapangan pembangunan daerah, sehingga mengakibatkan seakan-akan seluruh rakyat menjadi apatis dan kehilangan inisiatif, apalagi adanya unsur-unsur dan golongan-golongan yang tidak bertangungg jawab yang hendak memaksakaan kemauan mereka yang tidak sesuai dengan alam pikiran rakyat Indonesia yang demokratis dan bersendikan Ke-Tuahanan.

 

Keadaan yang seperfti itulah pada umumnya menjadi latar belakang dan sebab musabab dari tumbuhnya gerakan daerah di Sumatera tengah dan daerah-daerah lain.

Jelaslah bahwa perjuangan atau Gerakan-Gerakan di daerah-daerah tersebut justru bersumber kepada tujuan yang suci kearah pembinaan suatu masyarakat yang adil,makmur dan  berwtaak seperti berbahagia, dibawah pemerintah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat., dimana terkandung unsure-unsur persamaan dalam lapangan ekonomi, social dan kebudayaan.

 

Ketua siding yang terhormat,

Pada tempatnya kiranya, Pimpinan Negara berteriama kasih kepada Gerakan Rakyat di Daerah-Daerah , yang ingin mencegah pembelokan cicta-cita Proklamasi 1945, yang disebabkan oleh usaha yang tidak jujur dari pemimpin-pemimpin yang berkuasa diwaktu-waktu yang lalu, tapi alangkah kecewanya kami mendengar reaksi-reaksi dari beberapa  pemimpin dan Golongan di Ibu Kota ini, sekan-akan Gerakan-Gerakan yang timbul didaerah itu adalah suatu kesalahan yang besar, dan kami menolak dengan keras dan tegas segala provokasi dan propaganda palsu yang dilancarkan oeh siapapun, yang mencap perjuangan suci rakyat didaerah-daerah  untuk mempertahankan  Republik Indonesia sebagai dicita-citakan oleh Proklamasi 1945, sebagai gerakan saparatisme, sukuisme, agen imperialism, dan lain-lain nama, yang hanya hati yang jahat dapat memikirkannya dan mulut yang kotor dapat mengucapkannya.

 

 

 

 

Puncak kesabaran rakyat di daerah-daerah hamper mencapai puncaknya mendengar fitnahan dan tuduhan durhaka dari golongan-golongan demikian itu yang mencap perjuangan dan keinginan luhur dari rakyat sebagai pengkhianatan terhadap Proklamasi 1945.

Apabila kita boleh berkata tentang pengkhianatan, maka sejarahlah yang telah dan akan menentukannya, tetapi yang pasti pada masa yang silam Daerahlah yang telah menyelamatkan kelanjutan hidup Pemerintah Negara Republik Indonesia yang ada sekarang ini , dengan diselamatkannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada waktu masa  Revolusi tengah bergejolak.

 

Jauh berbeda dengan orang-orang yang siang-siang telh menaikkan Bendera merah Putih karena tidak mempunyi kesanggupan untuk melanjutkan perjuangan yang maha berat itu.

 

Ketua Sidang yang terhormat

Kami merasa kasihan bahwa masih ada orang, pemimpin  dan go.longan dalam masyarakat Indonesia  ini, yang belum sanggup mengerti, bahwa perjuangan di daerah-daerah justru bersumber pada kesetiaan terhadap cita-cita proklamasi yang sedang terbengkalai dan terinjak-injak itu.

 

Bagi mereka itu rupanya sulit dapat menginsjafi bahwa perjuangan daerah-daerah ditujukan dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab kepada kebahagiaan dan Kemakmuran yang merata bagi Rakyat Semesta di Tumpah darah Indonesia yang kita cintai ini.

Adalah menjadi keyakinan Rakyat di daerah-daerah bahwa kegiatan yang dinamis did aerah-daerah itu adalah reaksi terhadap kebobrokan Kehidupan Negara dan Kehidupan Politik di Negara kita ini, yang harus dikoreksi dengan jiwa dan cara radikal, dinamis dan revolusioner.

 

Ketua Sidang yang terhormat

Adalah suatu kejadian yang logis, bahwa tenaga-tenaga yang revolusioner dalam masyarakat telah bangkit serentak dengan tenaga-tenaga dalam TNI , apabila kita mau melayangkan pandangan kita kembali kepada sejarah pertumbuhan dan sejarah Perjuanagn TNI serta masyarakat kita.

Unsur yang dua sejoli ini tidak dapat dipisahkan  dalam meninjau , mempelajari dan menilai Pergolakan di daerah-daerah sekarang.

Pikiran-pikiran yang menyatakan :” You are not human being, but only a soldier” adalah perkataan yang tidak tepat dan sangat tidak sesuai sekali dengan prinzip yang sebeanrnya.

 

Harus kianya dapat diinsjafi bahwa Landasan Perjuangan di daerah-daerah adalah tetap Proklamasi 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan tuntutan  serta program Perjuangan di daerah baik dalam taraf Nasional maupun Taraf Regional adalah ditujukan kepada realisasi  yang adil dan luhur dari Bhinneka Tunggal ika.

Justru karena itulah salah satu tuntutan dari pada daerah-daerah yang berjalan sejajar dengan keinginan –keinginan TNI ditujukan kepada utuhnya kembali Dwitunggal Sukarno-Hatta.

 

Menurut pertumbuhan waktunya  walaupun bagaimana bentuknya, guna dapat memelihara Landasan yang kuat dari Persatuan dan Perdamaian Nasional agar tercapai dan terpelihara Stabilitas dalam segala Lapangan , yang menjadi syarat mutlak bagi pembangunan Negara dalam arti yang seluas-luasnya in woord in daad.

 

Demikian pun mengenai tuntutan lain , yang menjadi jaminan pokok bagi Pembangunan yang dicita-citakan oleh Gerakan Daerah , yaitu menitik-beratkan Usaha Negara pada Pembangunan Daerah dalam segala lapangan, dengan segala jaminannya dalam rangka Kenegaraan dan Sistem Pemerintahan, memakai bentuk Negara yang tetap Berbentuk Negara Kesatuan yang bersifat desentralistis anatranya memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah-Daerah sesuai dengan jiwa Bhinneka Tunggal Ika,

 

serta dengan financiele verhoudingen yang layak dan adil, memakai system dan dua-kamar dalam DPR Pusat.

 

Sewajarnyalah bahwa dalam masa Peralihan adanya Dewan Nasional yang bersifat Pra-Senaat ( Perwakilan Daerah Yang Ditunjuk Oleh Daerah sendiri) sementara menunggu terbentuknya Senaat yang sebenarnya.

 

Disamping itu seharusnyalah diutamakan pengisian (besetting) dari controle –organen (organ Pengawas) termasuk Markas Besar Angkatan-Angkatan  dengan orang-orang yang ahli, jujur, dinamis, serta berwataksehingga terhindar adanya klik-klikan dan birokrasi yang tidak sehat serta inmoralitas.

 

Ketua Sidang uang terhormat

Adalah sangat bertentangan dengan cita-cita dan kepentinagn-kepentinagn Rakyat Indonesia yang hidup sekarang da generasi yang akan dating , apabila reaksi daerah terhadap kebobrokan seperti yang diuaraikan tadi disambut oleh sementara Golongan Instansi-instansi yang sedang Berwenang katanya di Ibu Kota dengan suatu Reaksi untuk memadamkan c.q. meniadakkan Pergolakan di daerah-daerah itu dengan mempergunakan kekerasan berupa apapu juga. Apabila hal yang demikian terjadi maka lahirlah Tragedi Nasional yag mungkin akan membawa maut bagi Negara kita.

Baiklah kita sadari benar-benar bahaya kemungkinan yang terkutuk itu  dan berusaha menghindarinya. Marilah kita pertimbangkan tuntutan-tuntutan Daerah itu dengan tenang dan dengan jiwa yang besar, lepas dari nafsu ingin berkuasa sendiri.

 

 

 

 

Ketua Sidang yag terhormat

Adalah kewjiban yang utama daris emua Pemimpin kita baik yang di Pusat maupun yang di Daerah untuk kanaliseer hasrat-hasrat Rakyat ini menurut semestinya dan akan sangat berbahayalah apabila tidak diacuhkan dan diindahkan.

Adalah menjadi kenyataan sekarang akibat dari segala persoalan-persoalan tersebut, timbullah keinginan untuk mencari penyelesaiaan yang konkret , baikpun datangnya dari Pusat maupun suara-suara dari daerah.

Tetapi yang mengelikan sekali segala keinginan itu yang seharusnya disampingkan dan dijadikan bahan untuk menentukan sikap  selanjutnya tidka dilaksanakan, melainkan mengambil  suatu tindakan penyelesaiaan yang dipaksakan menurut keinginan sendiri dengan tidak mengindahkan sma sekali keinginan-keinginan yang jujur dari pihak lain, dengan menonnjolkan semboyan yang hebat dan menarik yaitu Kebijaksanaan, tegas dan cepat, yang sebenarnya adalah kekeliruan, kesalahan dan keserampangan belaka.

 

Ketua Sidang yang terhormat

Mengenai SOB , berhubung antara Pengumuman SOB dengan Kejadian-kejadian di daerah-daerah jelas maka sebuah pertanyaan apakah SOB itu dimaksud untuk membentug cq memadamkan Perjuanagn Rakyat di Daerah,Dus sebagai Senjata Politik. Kalau itu betul maka jelas kita tidak dapat menyetujui maksud-maksud serupa itu.

 

Apabila SOB diadakan untuk memerangi korupsi dan untuk mencegah anasir-anasir yang ingin menangguk di air Keruh, maka kalau boleh dikatakan kita setuju tidak seratus persen melainkan seribu persen. Hal yang demikian lebih cocok dengan maksud dan tujuan SOB sebagai Undang-Undang dalam alam Kemerdekaan kita.

Kita juga sangat setuju untuk mempergunakan SOB  itu dipergunakan oleh Pwnguasa-Penguasa Militer untuk Pembangunan dan dalam pengertian ini sudah termasuk umpamanya Pengerahan Tenaga rakyat,Pembatasan Hak Mogok untuk mempertinggi Produksi dan Pembrantasan Penyalahgunaan da lain-lain.

 

Kita juga sangat setuju untuk mengunakan SOB dlam arti meneliti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Sipil serta Jawatan Sipil untuk melancarkan Jalannya Roda Pemerintahan.

Tegasnya janganlah kita pergunakan SOB sebagai momok terhadap Rakyat dan janganlah SOB dipergunakan sebagai Senjata Politik untuk menghancurkan sesuatu Golongan dalam Masyarakat, sebab pasti akan menimbulkan Ketagnagan-Ketegangan cq Permusuhan-Permusuhan yang akan merember-rembet dan sulit diselesaikan.

 

Tentang soal lain seperti finaciel otonomi,Pembangunan Daerah dan sebagainya akan diamsukkan nati ke dalam seksi-seksi yang akan dibentuk untuk ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Ketua pada pembukaan siding.

Sekian dan terima kasih.

 

(sumber  buku PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis ,R.Z.Leirissa,Jakarta,  1991)

 

 

 

Mei 1957.

 Wakil dari semua kabupaten di empat provinsi Indonesia Timur hadir sekaligus menyatakan dukungan kepada Permesta. Belakangan, Nasution dan Ahmad Yani setuju dengan konsep itu.

 

 Sekitar Mei 1957, saat berkunjung ke Makassar, Nasution menyatakan sepakat dengan isi Permesta.

(Ventje Samual)

 

 

Pada Mei 1957 ia ke Sumatra, bertemu

 

 

 

Letkol Barlian

 

dan Mayor Nawawi di Palembang. Ia sempat menyamar sebagai Letnan Dua Rasyidin

 

 

 

 Pada 13 Mei 1957, ia tiba di Padang, bertemu Panglima Divisi Banteng,

 

 

 

 

 

Letkol Achmad Husein.

Malamnya Sumitro menuju Pekanbaru, menemui Kapten Yusuf Baron. (iluni)

Dari Jakarta, Sjahrir menugaskan Djoeir Moehamad dan Djohan Sjahruzah menghubungi dewan-dewan militer di daerah. Sekaligus menghubungi Sumitro Djojohadikusumo.

 

Mereka “mengejar” Sumitro hingga ke Padang. Tapi Sumitro keburu ke Pekanbaru, kemudian ke Bengkalis, sempat menyamar jadi kelasi kapal menuju Singapura.

 “Ia ternyata menempuh jalan sendiri dan diumumkan menjadi salah seorang menteri PRRI,” tulis Djoeir dalam bukunya, Memoar Seorang Sosialis (1997, hlm 268)

 

1 Juni 1957

 

 

Andi Matalatta dilantik oleh KASAD May.Jendral A.H. Nasution sebagai Panglima Komando Daerah Militer  Sulawesi selatan dan tengara (KDMSST) pertama tanggal 1 juni 1957

 

Juli 1957

Saya mengikuti Ujian Negara pertama Sekolah Rakyat(saat ini SD sekolah dasar) untuk mata pelajaran Menulis, Berhitung dan Bahasa Indonesia di sekolah lain dibelakan Rumah sakit tentara Padang,saya diantar orang tua, dan akhirnya saya LULUS.

(Dr Iwan)

 

 

 

 

Di dalam bulan Agustus 1957

rumah Kol. Dahlan Jambek di granat, tetapi tidak menimbulkan korban. Akibatnya Kol. Dahlan Jambak dan keluarganya hijrah ke Padang.

Sejak itu Kol.Dahlan Jambek bersama dengan Yazid Abidin menggiatkan kampanye anti komunis di Sumatera Tengah.

Di Padang dibentuk Gerakan Bersama Anti Komunis (Gebak) yang dipimpin langsung oleh Kol Dahlan Jambek bersama Yazid Abidin.

Gerakan anti komunis di Sumatera Tengah itu secara tidak disadari atau mungkin memang disengaja untuk menarik bantuan dari Amerika Serikat, karena sejak tahun 1953, tiga tahun sebelum Dewan Banteng, Amerika telah memperhatikan perkembangan Komunisme di Indonesia.

(kedaikopi web blog)

 

8 September 1957

 

Pertemuan Palembang

 

Di Sumatra Selatan Dewan Garuda menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tokoh-tokoh militer di wilayah tersebut. Ini berlangsung menjelang Musyawarah Nasional September 1957 dan melahirkan Piagam Palembang sebagai dasar perjuangan bersama dari daerah-daerah bergolak.

 

 Namun sebenarnya dalam tubuh Dewan garuda terjadi keretakan. Dewan Garuda bersifat mendua. Ini disebabkan tokoh-tokoh militer masih berhubungan dengan kasad sehingga segala perkembangan Dewan garuda Dapat diketahui oleh pemerintah pusat di Jakarta. Tetapi dilain fihak Dewan Garuda juga memihak pada dewan Banteng. Keretakan ini juga mengakibatkan pada saat konflik bersenjata antara PRRI dengan pemerintash pusat Dewan Garuda memihak pada pemerintah Pusat

 

 

(kolektorsejarah web blog.)

 

 

 

 

 

 

Info terkait

 

pada pertemuan Palembang yang diadakan pada tanggal 8 September 1957, para pemimpin daerah yang bergolak ini dengan berani menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Dalam pertemuan ini diambil kesepakatan untuk membantuk suatu “Dewan Perjuangan” yang akan mengakomodir segala dewan-dewan yang ada.

Adapun dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa keputusan yang dikenal dengan nama Piagam Palembang. Isinya antara lain:

  1. 1.      Memulihkan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta
  2. 2.      Penggantian pimpinan Angkatan Darat
  3. 3.      Pembentukan senat di samping DPR yang akan mewakili daerah-daerah.
  4. 4.      Melaksanakan otonomi daerah.
  5. 5.          Melarang Komunisme di Indonesia.

Pertemuan ini diadakan dua hari sebelum Munas yang telah direncanakan di Jakarta.

Diharapkan Munas ini dapat meredekan ketegengan antara pusat dan daerah.

(oetoesan melajoe)

 

8 September, 1957

 

Pada 8 September, 1957 saya bertemu dengan Letkol Ahmad Husein dan Letkol Barlian di Palembang.Hasilnya, lahir enam pasal tuntutan yang kami bawa ke Munas.

 

 Di antaranya, pemulihan kembali dwitunggal Soekarno-Hatta, penggantian pimpinan TNI-AD (terutama Nasution), desentralisasi dengan otonomi luas bagi daerah, pembentukan senat, penyederhanaan aparatur negara, dan pelarangan komunisme.

 

Namun Jakarta ternyata hanya mengagendakan tiga masalah: pemulihan kembali dwitunggal, pelaksanaan pembangunan nasional, dan perubahan pimpinan Angkatan Darat. Soal komunis tidak dibahas.

 

Para perwira yang “bermasalah” juga tidak diundang. Hasilnya, dwitunggal setuju dipulihkan kembali.

 

Pada saat penutupan Munas, Soekarno berjanji akan segera berbaikan dengan Hatta.

 

Sedangkan urusan keretakan pimpinan AD dibahas tim tujuh yang diketuai Soekarno sendiri.

 

 Anggotanya enam orang: Hatta, Djuanda, Wakil Perdana Menteri Leimena, Sultan Hemengku Buwono IX, Aziz Saleh, dan Nasution. Sewaktu tim itu diumumkan, kami protes.

 

Kami bilang, Nasution itu terlibat masalah, kenapa masuk.

 

Dalam rapat terjadi perdebatan sengit antara Nasution dan saya tentang legalitas dan disiplin militer, hingga akhirnya saya menggebrak meja dan keluar ruangan.

 

Munas rencananya akan dilanjutkan dengan Musyawarah Pembangunan pada akhir November.(Ventje Samual)

 

 

 

 

 

 

 

PIAGAM PERSETUJUAN PALEMBANG

 

 

Z.Lubis

 dan komplotannya ketika sedang bersiap sedia untuk melaksanakan rencana mereka, digempur oleh adanya Kabinet Djaunda  untuk melangsungkan Musyawarah Nasional di Jakarta guna mencari jalan keluar mengatasi kesulitan-kesulitan Negara.

Maka mereka mengadakan pertemuan untuk menghadapi Musyawarah Nasional tersebut.

Pertemuan itu tidak hanya dilangsungkan sekali  melainkan beberapa kali  dan menghasilkan Persetujuan Palembang yang bunyinya sebagai berikut:

 

Kami Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.Let.Kol. Ahamd Husein

2.Lektok H.N.V.Samual

3.Let.Kol Barlian

 Masing-maaing pemimpin daerah yang bergolak, setlah mengadakan perundingan yang mendalam mulai tanggal 012030- sampai 080100 september 1957 bertempat di Staf Kwartier Palembang mengambil keputusan bersama sebagai berikut:

 

1.Tentang Musyawarah Nasional

a.Kami belum mempunyai keyakinan melihat kenyataan-kenyataan  yang berlaku, bahwa Musyawarah Nasional  tanggal 10 September yang akan datang  ini  akan menghasilkan penyelesaian  Nasional.

b.Demi  untuk mengharapkan tiap-tiap usaha kearah Musyawarah ,maka kami mengambil ketetapan untuk memerlukan hadir.

c.Kehadiran kami itu adalah  dengan tujuan sekurang-kurangnya  dapat memperjuangkan tercapainya Musyawarah  Nasional yang sebenarnya.

 

2.Pokok-pokok Tuntutan

a.Menuntut segera dipulihkan nya DWI TUNGGAL  dalam rangka Pimpinan Negara dan Bangsa  dan jika ini tidak mungkin harus mengambil jalan yang tegas.

b.Negara menganti Pimpinanan Angkatan Darat sebagai langkah Pertama  terhadap stabilitas Tentara Nasional Indonesia yang akan menjadi landasan mutlak bagi stabilitas Negara.

c.Dilaksanakannya Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan Negara yang antaranya meliputi antaranya memberi otonomi yang lebih luags bagi Daerah dan Reoranisasi dalam organ-organ Sentral bagi Pusat.

d.Pembentukan Senaat

e.Peremajaan dan Penyederhanaan seluruh  Lapangan dan Angkatan.

f.Dilarang Komunisme yang pada dasarnya berpusat Internasional.

 

3.Koordinasi Perjuangan

a.Solider-konsekwen mengutuk dan menentang segala Jalan Kekerasan fisik maupun administrasi yang mungkin diambil  oleh Pusat terhadap sesuatu Daerah  Pengikut.

b.Mengadakan Koordinasi/Kerjasama Militer dan Finec. Radio.

c. Mengadakan langkah-langkah untuk mempersiapkan perwujudan Komando Sumatra.

 4.Selesai

 

Palembang 081415 September ‘57

 

Ttd                                                                                                      Ttd

Barlian                                                                                      Ahmad Husein

Let.Kol.                                                                                         Let.kol.

Ttd

H.N.V.Samual

Let.kol.

 

 

 

 

(Sekts Massa Des.1958,koleksi Dr iwan)

 

 

9-14 September 1957

Untuk menghindari perpecahan  Nasional serta untuk menyelesaikan pertentangan  antara daerah-daerah yang bergolak dengan  pemerintah secara damai, maka pada tanggal 9 dampi 14 September 1957 di Jakarta diadakan  Musyawarah Nasional (MUNAS)  yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Daerah ,Tokoh – Tokoh Politik dan Militer dari seluruh Indonesia untuk menyelesaikan maslah yang timbul secara Musyawarah.

(Ahmad Yani)

 

Pertengahan September 1957,

 

 

 

Soekarno dan Kabinet Perdana Menteri Djuanda menggelar Musyawarah Nasional (Munas).

 

Sebenarnya ini tawaran kompromi pemerintah atas tuntutan daerah.

 

 

Terlihat sekali Soekarno ingin melakukan rekonsiliasi.

 

Ia bahkan melepaskan 41 anggota Dewan Banteng dan Garuda yang ditahan.

 

Agenda Jakarta ini membuat kami merapat.

(Ventje Samual)

 

 

10-15 September 1957

Munas diadakan selama lima hari yakni dari tanggal 10-15 September 1957, tuntutan Dewan Perjuangan yang termaktup dalam Piagam Palembang disetujui, kecuali point nomor lima.

Dari tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh pimpinan di daerah dapat kita tarik kesimpulan, gerangan apa yang menyebabkan mereka memberontak?

Tak lain dan tak bukan ialah: Komunisme, dimana Soekarno lebih dekat dengan PKI.

hubungan pusat dan daerah dimana pola pemerintahan lebih mengarah kepada Sentralistis. Dan pecahnya Dwi Tunggal, dimana terpetik kabar bahwa Hatta hendak mengundurkan diri dari jabatan Wapres.

Kita juga tidak memungkiri akan keterlibatan kekuatan asing dalam pergolakan ini. Karena walau bagaimanapun juga, dalam tatanan yang lebih besar sedang terjadi ketegangan antara Blok Timur (Komunis) dan Blok Barat (Kapitalis). Dan masing-masing kekuatan berkeinginan untuk menananmkan pengaruh di sebanyak mungkin negara yang berhasil dikuasai oleh ideologi mereka.

(Oetoesan Melajoe)

 

 

Dalam menghadiri Musyawarah Nasional tersebut ketiga sekutu Palembang  tersebut dalam menghadapi masalah Dwi Tunggal  mempunyai bekal berjuang yang isinya sebagai bewrikut :

 

Secara positif harus diperjuangkan

1.Bung Karno sebagai Presidendna Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden

2. Bung karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri suatu zaken cabinet

3. Dibentuk suatu Presidentiel Kaninet dengan Bung Karno sebagai Presiden sebagai Perdana menteri  satu dan Bung Hatta sebagai perdana menteri kedua dengan berpatokan satu program Nasional dimanamaaing-masing mempunya lapangan tugas Pertanggung Jawab yang penuh : Bung Karno bidang politis dan Bung Hatta bidang ekonomi

 

Yang Nagatif Harus diperjungkan ialah:

  1. 1.       Kedua tokoh nasional itu berhenti sama sekali dan atau diadakan Pemlihan Presiden baru atau dibentuk suatu Presidium.

 

Berhubung gagalnya perjuangan mereka dalam Musyawarah Nasional , maka mereka menyusun siasat baru.

 

Ketiga tokoh Militer petualang tersebut , Ahmad Hussein, Samual dan Barlian  mengadakan Pertemuan lagi  dan menentukan  siasat baru dengan dasar Piagam Palembang.

Pertemuan itu tersebut resminya hanya diantara ketiga petulang tersebut , tetapi didukung oleh Z.Lubis sebagai “ dalqang” denga actor intelektualis Natsir.

Adapun wujud dari siasat baru itu  rencana Perjaunagn baru yang menuju proklamasi PRRRI adalah sebagai berikut

 

 

MENETAPKAN DASAR,PEDOMAN DAN PROGRAM BERSAMA  DARI PERJUANGAN DAERAH YANG BERGOLAK

I.DASAR-DASAR PERJUANGAN

Dalam menuju  cita-cita Perjuangan Daerah Yang Bergolak maka Piagam Persetujuan Palembang tetap dijadikan Dasar yang memuat antara lain :

 

1.Justru karena kenyataan menunjukkan bahwa realisasi dari pemulihan  keutuhan Dwi Tunggal  tidak mungkin lagi dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan Daerah-Daerah yang Bergolak maka sesuai dengan Piagam Perjuangan Palembang punt 2a, mulai dari saat ini Mengambil Jalan Yang Tegas yaitu:

a.Melaporkan dan Meniadakan “Mythos Dwi Tunggal”

b.Memperjuangkan terlaksananya Pemilihan Presiden RI Yang baru.

 

2.Tetap memperjuangkan terbentuknya suatu Senaat yang merupakan suatu Instiut Perwakilan Daerah.

 

3.Tetap menghendaki pelaksanaan Pengantian Pimpinan Angkatan Darat (KSAD dan SUAD) yang sekarang.

 

4.Berpendirian secara mutlak bahwa kejelasan soal Angkatan Darat terus dilaksanakan dengan Musyawarah yang lebih luas .dimana Permasalah semua Tokoh-Tokoh Angkatan Darat yang terlibat dalam Pergolakan daerah-Daerah.

 

5.Menganggap mutlak adanya suatu Panitia atau Dewan ( Super-Team) yang akan menampung dan memecahkan persoalan-persoaln yaitu Persoalan-Persoalan Politik yang Pokok, persoalan-persoalan Militer yang pokok yang sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya sebagai yang diinginkan oleh Daerah-Daerah Yang Bergolak.

Panitia atau Deawan(Super-team ) tersebut haruslah merupakan Forum Tertinggi dalam rangka Kenegaraan dalam masa Peralihan.

 

6.Menegaskan harus ada Larangan terhadap Komunisme yang ada Hakekatnya bersifat anti Ketuhanan , anti kebangsaan, bersifat Diktatur, Internasional dan Subversif ,pendeknya berrtentangan dengan Ideologi Negara (Pancasila).

 

7.Tetap menganggap  mutlak terlaksananya Peremajaan ,Penyederhanaan, dalam segala Angkatan dan Lapangan.

 

8.Tetap menganggap mutlak adanya desentralisai dan dekonsentrasi dalam system Pemerintahan  yang anatarnya meliputi otonomi yang seluas-luasnya bagi Daerah-Daerah serta Reorganisasi dalam oragn-oran sentral dari Pusat

 

 

 

II.PEDOMAN PERJUANGAN

 

1.Menyusun Seluruh  Kekuatan dalam segala Bidang dan Tingkatan  untuk menjamin terlaksananya  dari semua Dasar-Dasar Perjuangan tersebut diatas.

 

2.Selama masih bercokolnya PKI di Pusat (Pulau Jawa) selama itu pula Pusat tak dapat diakui sebagai Pusat  dari Negara R.I. dan untuk menampung hal-hal  tersebut haruslah semenjak sekarang dimulai usaha kearah pembentukan suatu Pemerintah Pusat Darurat  Republik Indonesia yang berkedudukan diluar pulau Jawa (Sandaran Piagan Jakarta 22 Juni 1945)

 

3.Dari pada hidup dibawah Penjajahan Komunis ,lebih baik hancur dalam mempertahankan Perjuangan Dearah dalam rangka Menegakan  Negara ( Ketuahan Yang Maha Esa,Kebangsaan) menuju Pembinaan Indonesia Baru.

 

 

III.PROGRAM PERJUANGAN

 

1.Bidang Politik

a.Dalam rangka Kewaspadaan Nasional membentuk dengan segera dan seluas mungkin suatu Front Anti Komunis untuk membasmi bahaya nasional, dan menyelamatkan Peri Kehidupan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Yang Hidup berTuhan ,biasa hidup damai dan demokrasi.

b.Menciptakan Undang-Undang KePartaian, yang akan menyehatkan hidup Kepartaiaan dan menghindarkan Ekses(exes-partijverwording)

c.Tetap meluaskan dan meyakinkan seluruh daerah dan Golongan akan cita-cita Indonesia baru sebagai penyempurnaan bentuk dan isi  dari cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945.

d.Mempergunakan segala bentuk alat komunikasi dalam rangka member Pengertian dan Keyakinan tentang Cita-Cita Indonesia Baru tersebut.

e.Segera mulai persiapan membentuk suatu Pemerintahan Pusat Darurat R.I. yang berkedudukan diluar Pulau Jawa.

 

2.Bidang Militer

a.Segera merealisir Komando Bersama  yang akan menyusun Strategi bersama dalam bentuk Komando Antar daerah sedapat-dapatnya didahului pembentukan Komando Sumatra yang diprcayakan kepada Kol.Simbolon cs.

b.Memakai dasar”Collective Defense” dengan tetap solider,konsekwen, mengutuk dan menentang segela kekerasan fisik maupun administratif yang mungkin diambil oleh Pusat terhadsp daerah Pengikut .

 

 

Dengan demikian apabila tindakan administrative dan Militer/operatif, maupun fiansial ekonomi yang dianggap merugikan Perjuangan Daerah yang Bergolak, maka serentak seluruh Daerah yang menyokong Piagam Perjuahngan Palembang mengadakan Reaksi sebagai Tindakan Balasan.

c.Memperhatikan keperluakan akan adanya suatu ALRI dengan suatu AURI dalam rangka suatu Komando Bersama.

d.Memperhatiak akan adanya “Operation Special”

e.Membentuk Panitia Teknis Antar Daerah untuk segera mewujudkan hubungan Telekomunikasi.

 

3.Bidang Finec.

Dalangan Ekonomi Kuangan, mempertinggi potensi daerah dengan memperhitungkan Putusnya hubungan PUSAT-DAERAH pada suatu waktu.

Membentuk suatau Kerjasama menuju kesatuan Pimpinan secara intergral dalam lapangan FINEC antara daerah-daerah.

 

Demikianlah kami menetapkan bersama

DASAR,PEDOMAN DAN PROGRAM BERSAMA DARI PERJUANGAN DAERAH”(D-P2PB)

Dengan penuh kesadaran Keinsjafan serta rasa tangung jawab terhadap

 

cita-cita murni dalam menyelamatkan Negara dan Bangsa Indonesia menuju kearah Indonesia baru.

 

Ditetapkan Dikota Perjuangan

Pada tanggal 5 Oktober 1957

Pada Jam 24.00 GMT

Pimpinan-Pimpina Dewrah Bergolak

 

Barlian

Let.Kol. NRP 13574

 

Ahmad Hussein

Let.Kol. NRP

 

H.N.V. Samual

Let.Kol. NRP 15958

Dari dasar ,pedoman dan program bersama inilah lahirnya Pemberontakn dengan dikobarkan dan di”nasehati”  oleh Petualang Politik yang gagal serta didudukung gerakan Subversif Asing yang menjanjikan yang menjanjikan mantual material,moril dan Politis, tetapi gagal dan berantakan.sebab Republik Kesatuan Proklamasi 17 agustus 1945 adalah Keramat.

Siapa mencoba dan berusaka mendobraknya, menghancurkankan,pasti hancur lebur sendiri.

SATRYA

Penulis Majalah Skets Masa 1958

 

 

(Skets Masa 1958,koleksi Dr iwan)

September 1957

Beberapa ikhtiar untuk mendamaikan konflik pusat dan daerah telah dilakukan, baik lewat lobi-lobi pribadi maupun lewat forum terbuka nasional seperti Munas kemudian Munap bulan September 1957, Piagam Palembang dan lain-lain.

(DR Mestika Zed)

27 September  1957

 

Pekan Olah Raga Nasional Ke IV dilaksanakan di Makasar dari tanggal 20 september 1957 sampai  6 Oktober 1957

Andi Mattalatta jugalah yang memrakarsai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) IV di Makassar pada 1957

 

Saya batal   ikut dengan Kontingen  Sumatera Tengah ke PON Makasar walaupun saya berhak karena

 

 

 saya  yang berumur 12 tahun telah  merebut juara tunggal  putra tennis meja sumatera tengah

  setelah merebut juara Sumatera Barat,dan menang dari RIAU dan Jambi karena dilang orang tua karena takut ketinggalan sekolah akibat tim berangkat dengan kapal dari Padang tiga bulan lamanya, sebenarnya saya diajak pelatih Perkumpulan sepak bola Padang PSP Tjia Piet Kai untuk berangkat naik pesawat terbang bersama rombongan Let Kol Ahmad Husein tetapi orang tua tetap tidak mengizinkan,prinzipnay sekolah adalah proritas nomor satu.

Kontingen sepak Bola Sumatera tengah yang diperkuat PSP dengan pemainnya yang saya idolakan Arifin menjadi  jaura kedua ,juara pertama tim sepakbola sumatera Utara Medan.

 

 

Foto Dr iwan main Tennis meja

 

(Dr.Iwan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartupos peringatan PON IV Makassar

 

8 Oktober 1957

Letkol Wahab Macmour karean memperdenjatai orang-orang Preman dan membentuk OPD(Organisasi Penjagaan Desa) , pada tanggal 8 Oktober 1957 menyerang kota Pematang Siantar, beberapa waktu kemudian Letkol Wahab Macmour dimutasikan ke Pakistan untuk belajar , sedangkan kedudukannya diganti oleh Mayor  A Manaf Lubis dan Senjata OPD ditarik kembali.

(terang bulan,1958)

 

 

17 Oktober 1957

Pada tanggal 17 Oktober 1957 terjadilah sebuah peristiwa lagi, yang meminta KSAD Jendral  Mayor Nasution harus pulang-pergi Jakarta – Medan .

Peristiwa ini  adalah peristiwa yang ingin menjatuhkan Let.Kol. Djamin Gintings  dari kedudukannya  dan yang menjadi objek peristiwa tersebut adalah Let.KolArto Komanda KMKB  Medan, via radio  dia menyatakan telah mengantikan kedudukan Let Kol Djamin Gintings  sebagai Panglima TT-I  karena itu pulalah Kota Medan  mlam berkeliaran  motor-motor berlap[is Baja  dan mengepung Staf Kwartier  dimana let KolDjamin Ginting bekerja.

Karena Itulah Let.Kol Djamin Ginting  terpaksa mengungsi  pada sebuah desa  didaerah Karo dan Mayor A.Manaf Lubis mengerahkan  anak buahnya dari Pematang Siantar untuk mengempur Kota Medan  pabila Let.Kol. Sugih Arto tidak menyerah ,kembali apa yang dipegangnya .

KASAD muncul dan  berakhirlah peristiwa ini , ia dimutasikan ke  Jakarta.karena mereka terlibat.

Juga Pasukan Sektor FF dibawah komando Kapten Jusuf  dipindahkan ke Jawa, karena terlibat pengepungan Staf Kwartier  untuk menangkap Let.Kol Djamin Ginting dan Let.Kol Sugih Arto kembali menjabat komandan KMKB Medan yang  yag belakangan dipindahkan ke Bandung,  serta Let.Kol.Djamin Gintings  pulang masuk ke Medan kembali setealh pasukan RPKAD didatangkan dari Jakarta.

 

 

 

 

 

 

19 Oktober 1957

 

Saya merasa perlu menyampaikan laporan tentang situasi terakhir di Aceh dan usul-usul mengenai penyelesaian masalahkepada Pemerintah Pusat.

 

Laporan dan usul itu saya buat dalam bentuk Memorandum Mengenai Penyelesaian

Masalah Keamanan di Provinsi Aceh, yang sifatnya sangat rahasia.

 

Konsep Memorandum itu dikerjakan oleh Mayor A.Sani dan Achmid Abdullah berdasarkan petunjuk saya. Memorandumitu diketik di bawah pengawasan ketat SekretarisPenguasa Perang, A. K. Abdullah, dan dibuat sebanyak

5 (lima) eksemplar.

 

Masing-masingnya disampaikan

kepada Presiden Soekarno, Perdana Menteri Ir. Djuanda,KSAD/Penguasa Perang Jendral AH Nasution, Wakil KetuaDewan Nasional Ruslan Abdulgani dan satu eksemplaruntuk saya sendiri.

 

Memorandum itu terdiri dari lima bagian,memuat pendahuluan, laporan keadaan, pendapat-pendapat,kesimpulan dan penutup.

 

Agar memorandum itu sampai ke tempat yang dituju,setelah mempersiapkan segala sesuatunya, maka saya,Gubernur Ali Hasjmi dan beberapa staf berangkat ke Jakarta

menemui Presiden, Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri,KSAD dan beberapa pejabat lainnya. Saya juga harushadir dalam sidang Kabinet Istimewa.

 

 

Dapat saya terangkan juga, bahwa sebelum kamimembuat memorandum itu, Perdana Menteri Ir. Djuanda sudah berkunjung ke Aceh,

 

 yaitu tanggal 19-25 Oktober1957,

 

dengan membawa beberapa Menteri, di antaranyaMenteri Agama K. H. Ilyas, Menteri Sosial Mulyadi JoyoMartono, Menteri PUD Ir. Pangeran M. Noor, dan MenteriAntar Daerah Dr. Ferdinan Lumban Tobing.

 

Waktu itu,

Perdana Menteri Ir. Djuanda tidak hanya berkunjung ke Kutaraja, tetapi beliau sempat berjalan hampir ke seluruhAceh, antara lain ke Takengon, Lhok Seumawe, Langsa,

 

Kuala Simpang dan Rantau Kuala Simpang. Dengandemikian beliau dapat melihat apa yang sedang dialamioleh rakyat Aceh dengan semua penderitaannya. Tidakmengherankan ketika saya membawa missi ke Jakarta, beliau langsung menyuruh memaparkan apa yang terjadi diAceh.

(syamaun Gaharu)

 

Akhir Nopember 1957

MUNAS selanjutnya diikuti dengan Musyawarah Pembangunan Nasional (MUNAP) karena Usaha Pemerintah untuk penyelesaian persengakatan dengan Daerah yang bergolak dalam MUNAS tidak membawa hasil  sehingga  pergolakan-pergolakan didaerah telah meningkat kearah untuk mencetuskan suatu pemberontakan.

 Hal ini terbukti dengan didapatkan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Penolakan Pergolakan di Sumatera telah ditunggangi oleh petualang politik dan militer yang meningkatkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memberontak.

Didaerah yang bergolak telah nampak persiapan-persiapan dibidang militer dengan melakukan barter memasukkan senjata,mengadakan latihan  militer  dikalangan Mahasiswa dan Pegawai negeri, mengadakan kampanye Politik dan menghasut Rakyat  untuk memusuhi Pemerintah Pusat  yang sah serta menghasut untuk mengadakan aksi pemberontakan

(Ahmad Yani)

 

Titik yang tertinggi daripada Musyawarah nasional itu adalah dalam arti penyelesaian antara Dwitunggal danPersoalan Angkatan darat.

Dalam persoalan Angkatan darat dibentuk Panitia 7 dan dalam persoalan Dwitunggal timbulah statement bersama Sukarno-Hatta yang kemudian dioper oleh Parlemen dengan membentuk Panitia 9

Panitia 7 Akan Adakan Amnesti Umum

Panitia 7 pun tidak mempunyai status dalam hokum Negara kita tetapi dalam susunannya dimana duduk Dwitunggal sendiri,diharapkan bahwa keputusannya itu akan ditaati oleh semua.Maka tentu sebagai badan yang timbuldari suatu kompromi ,keputusannyapun merupakan hasil Kompromi.

Oleh aktiviteit dari anngota Panitia 7 akhirnya timbul sesuatu yang disebut Rangka Penyelesaian  yang telah diputuskan dalm bulan November .

 

Dalam rangka penyelesaian itu disebut bahwa kan diadakan Amensti Umum kepada semua Pelangaran Hukum dan Disiplin yang bercorak Politik yang telah terjadi dalam Pergolakan Politik itu akan ditanyakan apakah akan mau menjadi Militer selanjutnya ,apakah akan jadi Politikus.

Kalau akan jadi militer maka pada saat itu kembalilah kepada Disiplin dan Hukum Militer.Kalau mau jadi Politikus silahkan meninggalkan Angkatan Perang dengan Pensiun yang terhormat.

Kemudian berhubung dianggap Pimpinan Angkatan darat dianggap kurang bijaksana selama ini dalam rangka itu diputuskan membentuk suatu Dewan Militer yang dimana akan dibahas hal-hal pokok untuk Kebijkasanaan penyelesaian Angkatan darat, selanjutnya yaitu mengalihkan Tentara itu kepada yang disebut Tenra regu lain.

Dan di Dewan Militer itu dimaksukan akan didudukan mereka yang telah berperistiwa-peristiwa itu  dan yang diberi Amensti dan akan  setia kembali sebagai militer untuk mengabdi kepada tentara kita

Inilah rangka yang telah diputuskan Panitia 7.Keputusan ini tentu sangat berat dan dapat kita ketahui  lebih dulu bahwa Panitia 7 akan menghadapi dalam soal ini Kesulitan-kesulitan dari mereka yang tegas tetap berdiri diatas dasar Hukum dan Disiplin yang tidak bisa menerima ini.

Dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa dipihak lain daripada yang bermula juga tidak dapat menyetujui kepada cara Musyawarah Nasional

yang lalu  juga tidak dapat menerima Keputusan ini sehingga dari pihak hokum yang lainpun sudah dapat kita perhitungkan dengan tegas bahwa sejumlah Perwira-Perwira Menengah tidak dapat menerima keputusan itu.

Jadi dapatlah kita lihat Keputusan Kompromi yang semacam itu berarti mengorbankan suatu pihak ujung dan dilain pihak ujung tidak dapat mengikuti itu.Yang satu karena tegas atas dasar hokum dan disiplin , yang satu karena tegas Musyawarah 100 % .Jadi dapat kita perhitungkan lebih dahulu kemungkinan  yang semacam itu.

(Pidato A.H.Nasution di Garnizun Jakarta Feb 1958)

 

30 November 1957.

 

 

Cover buku peristiwa cikini(Dr Iwan)

(Infomasi lengkap baca pad CD-Rom Dr iwan “Koleksi sejarah Indonesia 1957)

 

Kisah peristiwa cikini dapat dibaca dalam buku peristiwa cikini koleksi Dr Iwan yang ilustrasi sampulnya diatas.

 

 

 

Bung Karno ikut di stand menembak sesaat sebelum terjadinya peristiwa cikini(Dr Iwan)

 

Terjadi Peristiwa Cikini.

 

 Presiden Soekarno digranat ketika sedang menghadiri acara sekolah anaknya di Perguruan Cikini

 

 

Usaha pembunuhan Presiden gagal, tapi banyak siswa jadi korban.Soekarno marah.

 

 Sampai di Istana, ia berkata kepada wartawan, pelakunya adalah kami.

 

Zulkifli Lubis, rekan kami yang dikenal ahli intelijen, dituding sebagai dalang utama.

 

(Ventje Samual)

 

 

 

 

Akhir Nopember 1957

 

Namun niat baik itu menjadi mentah ketika terjadi “Peristiwa Cikini di akhir November 1957, sehingga segala sesuatu yang diupayakan sebelumnya menjadi buyar dan pada saat yang sama teror, intimidasi dan fitnah makin tak terkendali.

 

Sejumlah pemimpin terpaksa menyelamatkan diri keluar Jakarta dan bergabung dengan dewan-dewan perjuanagan di daerah yang dipelopori oleh kelompok militer Sumatera Tengah (Kol. Ahmad Husein) dengan mendirikan Dewan Banteng, kemudian disusul oleh Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Kol. Burlian), Dewan Gajah di Sumatera Utara (Kol. Simbolon), Dewan Lambung Mangkurat dan Permesta di Sulawesi (Kol. Ventje Samual).

Dengan pelembagaan gerakan protes menentang Jakarta ini, polarisasi pertentangan pusat dan daerah dan sebaliknya semakin mendekatkan daerah ke tubir jurang perpecahan yang lebih dalam.

(DR Mestika Zed)

 

1 Desember 1957

 

Panitia 7 Beku Berhubung Peristiwa Cikini

Panoitia 7 dari Musyawarah Nasional beku karena Peristiwa Cikini, peristiwa percobaan pembunuhan  presiden sukarno  dalam rangka usaha-usaha politik Setelah  berlampau 24 jam ditangkap sejumlah dari merekaPelaksana dari pembuhunan tersebut.

Maka sudah dapat jelas bahwa usaha itu bukan satu kali tau usaha yang berdiri sendiri.tetapi rentetan Usaha sejak dulu, yaitu terror dan pengranatan –pengranatan yang telah berlaku di Ibukota ini dan dilakukan oleh Golongan yang sama,orang-orang yang sama, yang dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis.

Inilah ketentuan yang didapat dari pemeriksaan itu, bahkan dari pemeriksaan itu kita dapat melihat  lebih luas apa yang telah kita hentikan.

Seperti telah diketahui Musyawarah Nasional yang telah dihentikan ,penangkapan-penangkapan dan tindakan lebih lanjut dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ,bahkan sejumlah besar dari orang-orang yang telah tersangkut dalam tindakan-tindakan sebelumnya telah dilepaskan.

Yang dengan ini, kita kembali kepada taraf , kit kembali menangkapi, kembali harus bertindak.

Seperti diketahui Panitia 7 maupun Pemerintah berpendirian yang sama bahwa Peristiwa Cikini dan yang bersangkutan dengan itu tidak dimusyawarkan tetapi ditindaki dengan hokum militer,

Tidak ada satu orangpun dari Panitia 7 yang ingin bermusyawarah Peristiwa itu.Tetapi pemeriksaan dari itulah membawa kita kepada perdoalan-persoalan yang lebih luas. Seperti yang saya katakan, dimana kita melihat sejumlah senjata yang ditangkap dari sumatera selatan ke Jakarta yang digunakan dalam teror-teror disini yang sampai sekarang belum dapat kita tentukan siapa-siapa dari sumatera selatan yang bertanggung jawab tentang pembawaan senjata-senjata ke Jakarta.

Begitu juga kemudian  bahwa mereka yang tersangkut dalam komplot ini yang antara lain Kolonel Zulkifli Lubis dm lain-lain  yang bersifat preman, sudah dapat melarikan diri dari jkarta melalui sumatera selatan dan terus ke Sumatera tengah.sehingga menimbulkan persoalan baru dimana KASAD telah mengeluarkan Perintah menankap semua yang tertuduh dalam soal itu, bahwa ada Pejabat-Pejabat didaerah itu yang membantu kepada mereka, ini sehingga menimbulkan persoalan yang baru.

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

Amnesti Umum Tak Jadi Karena Peristiwa Cikini

Pekerjaan Panitia 7 setelah peristiwa Cikini terpaksa dibekukan  dan amnesty umum tidak bisa diteruskan,karena tidak ada dikalangan kita maupun dalam masyarakat yang dapat membenarkan  bahwa jmereka yang berbuat itu akan diamnestikan ,tapi harus ditindaki menurut hokum , yang saya harap setelah itu ditangan Jaksa selekas mungkin memang secara hokum diselesaikan, begitu juga lain-lain peristiwa yang berhu ung dengan itu, karena seperti yang saya katakana semua  satu rentetatan.

Pembunuhan terhadap kepala Negara dan pemeriksaan ternyata bukan sekali itu saja diusahakan.Selama Musyawarah Nasional Pembangunan berkali-kali diusahakan tetapi gagal dan juga pada peristiwa-peristiwa sebelumnya begitu juga dapat  kita ketahui usaha pembununahan terhadap diri saya sendiri.

Dengan demikian timbul kesulitan-kesulitan berhubung dengan penahanan dan pemeriksaan dari mereka yang tersangkut, ini termasuk Lubis Cs.dan Preman-premannya yang kebetulan dapat lolos ke Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah   tidak dapat diurus berhubung adanya pejabat yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka.

Jandi memang dalam hubungan itu kita masih belum dapat melaksanakan tindakan sebagaimana mestinya.

Sementara itu juga Panitia 9 dalam mencari bentuk resmi kerjasama dwitunggal  pada saat Presiden berangkat keluar negeri dalam laporannya yang telah diumumkan  juga disurat kabar belum dapat dicapai sesuatu pendirian dalam soal ini. Memang adalah soal yang sulit dimana kita melihat 2 pendirian yang berbeda pada waktu itu banyak pendirian itu tentu yang berbeda.

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

Saya kaget, dan saya suruh orang mencari Lubis. Dia bilang, ”Bukan saya. Kalau saya, mana mungkin gagal?”

 

Maksudnya, jika Lubis yang merencanakan, Soekarno pasti tewas.

 

Terus terang, tudingan ini lucu. Untuk apa kami mengacaukan sendiri usaha kami di Munas yang sedang di atas angin?

 

Akibat peristiwa itu, kami yang sedang menghadiri Musyawarah Pembangunan sempat ditahan. Rencana mengumumkan pelaksanaan hasil Munas,

 (Ventje Samual)

 

Dokumen Lubis

Satu alternatif adalah yang dikatakan membikin front yang lebar  antara daerah yang bergolak , dimana daerah yang begolak  itu  marterieel berdiri sendiri , artinya tidak bergantung pada Pusat , sambil menyerang  macht concentratie di Pusat dalam dokumen itu adalah Kepala Negara dan Pimpinan Angkatan darat sebagai landasannya, dengan cabinets ebagai landasan hukumny dan Dewan Nasional sebagai landasan  penghimpunan tenaga .

Disitu disebut juga  alternative yang kedua  yaitu membentuk  Negara  yang  lain dan  Pemerintah  yang lain sebagai move tactisch yang maksimum dikatakan.

Dalam suasana  keragu-rahuan dan simpang siur berita itu disitulah Penerangan Angkatan Darat mengumumkan isi daripada dokumen ini yang dokumen  ini didapat dari seorang  penjabat Polisi yang tertangkap  dalam komplot Lubis Cs itu.

Dengan itu memang jelas apa yang akan terjadi  sehingga kemudian  kira mengetahui  adanya rapat di Sungai dareh pada tanggal 9 Januari  dimna hadir Panglima TT II,Komandan KDMST,Overste samual,para Kolonel yang pada waktu itu  berperistiwa seperti Kol simbolon, Dahlan Djambek, Bung Natsir, Sumitro dlll lagi yang tentu sduah banyak kita denagr nama-nama itu dimana persoalan  ini dibicarakan.

Pemerintahdan Pimpinan Angkartan darat tidak mengumumkan  seluruhnya apa yang menjadi pembicaraan disitu dan apa yang menjadi  pembicaraan disitu dan apa telah kita tangkap sebagai laporan.

Akan tetapi dapat kita apsti  bahwa satu hal yang penting disini  denag konsep yang disebut dalam dokumen  tadi itu  diketemukan lagi menjadi acara disitu tentang pembentukan suatu Pemerintahan yang lain.

Rapat itu dimana juga hadir Kol Lubis yang sudah diperintahkan untuk menangkapnya berhubung peristiwa Cikini membawa sesuatu  konflik situstie yang baru di Sumatera Tengah

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

Saya suruh mencari Zulkifli Lubis dan ketika ditanyakan apakah ia terlibat peristiw Cikini, jawabanya bila saya terlibat pasti Presiden sukarno sudah mati

 

(Ventje Samual)

 

 

1957

 

Peristiwa penggranatan tanggal 30 November 1957 atau lebih dikenal dengan sebutan Peristiwa Cikini, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari skenario CIA. Walaupun bukti dalam peristiwa yang menewaskan 11 orang dan 30 lainnya cedera masih simpang-siur, tetapi indikasi keterlibatan CIA sangat jelas.

 

Pengakuan Richard Bissell Jr, mantan Wakil Direktur CIA bidang Perencanaan pada masa Allan Dulles, kepada Senator Frank Church, Ketua Panitia Pemilihan Intelijen Senat tahun 1975, yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, membuktikan itu.

 

Ia menyebut sejumlah nama kepala negara, termasuk Presiden Soekarno, untuk “dipertimbangkan” dibunuh. Bagaimana kelanjutannya, ia tidak mengetahui. Bung Karno sendiri yakin CIA di belakang peristiwa ini. David Johnson, Direktur Centre for Defence Information di Washington, juga membuat laporan sebagai masukan bagi Komite Church.

Peristiwa Cikini yang dirancang Kolonel Zulkifli Lubis, yang dikenal sebagai pendiri intelijen Indonesia, bukanlah satu-satunya upaya percobaan pembunuhan atas Bung Karno. Maukar, penerbang pesawat tempur TNI AU, juga pernah menjatuhkan bom dan menghujani mitraliur dari udara ke Istana Presiden.

 

Presiden Eisenhower sendiri memutuskan dengan tergesa persiapan invasi ke Indonesia sepekan setelah percobaan pembunuhan yang gagal dalam Peristiwa Cikini. Ia makin kehilangan kesabaran. Apalagi peristiwa itu justru makin memperkuat dukungan rakyat pada Bung Karno.

 

 

Ketegangan Bung Karno dengan Gedung Putih mulai mengendur setelah Presiden JF Kennedy terpilih sebagai Presiden AS. Ia malah mengundang Bung Karno berkunjung ke Washington. Dalam pandangan Kennedy, seandainya pun Bung Karno membenci AS, tidak ada salahnya diajak duduk bersama. Kennedy yang mengutus adiknya bertemu Bung Karno di Jakarta, berhasil mencairkan hati proklamator ini hingga membebaskan penerbang Allan Pope.

Begitu Kennedy tewas terbunuh, suatu hal yang membuat duka Bung Karno, hubungan Jakarta-Washington kembali memanas. Penggantinya, Presiden Johnson yang disebut-sebut di bawah “todongan” CIA, terpaksa mengikuti kehendak badan intelijen yang “mengangkatnya” ke kursi kepresidenan. Pada masa ini pula seluruh kawasan Asia Tenggara seperti terbakar.

CIA yang terampil dalam perang propaganda, kembali menampilkan watak sesungguhnya. Fitnah dan berita bohong mengenai Bung Karno diproduksi dan disebar melalui jaringan media massa yang berada di bawah pengaruhnya. Tujuannya mendiskreditkan proklamator itu. Hanya di depan publik menyatakan gembira atas kebebasan Allan Pope, tetapi diam-diam diproduksi berita bahwa kebebasan itu terjadi setelah istri Allan Pope berhasil merayu Bung Karno. Sedang pengeboman istana oleh Maukar, diisukan secara sistematis sebagai tindak balas setelah Bung Karno mencoba menggoda istri penerbang itu.

CIA terus melakukan berbagai trik perang urat syaraf mendiskreditkan Bung Karno. Termasuk di antaranya Bung Karno berbuat tidak senonoh terhadap pramuria Soviet dalam penerbangan ke Moskwa. Jauh sebelum itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan CIA pada masa Allan Dulles, pernah meminta bantuan Kepala Kepolisian Los Angeles untuk dibuatkan film cabul dengan peran pria berpostur seperti Bung Karno.

Dalam satu artikel di majalah Probe, Mei 1996, Lisa Pease yang mengumpulkan berbagai arsip dan dokumen, termasuk dokumen CIA yang sudah dideklasifikasikan, menyebut yang terlibat dalam pembuatan film itu Robert Maheu, sahabat milyarder Howard Hughes, serta bintang terkenal Bing Crosby dan saudaranya.

Lantas apa akhir semua ini?

(penasukarno.web blog

 

1 Desember 1957

 

Moh Hatta

 

Akhirnya yang dicemaskan para pemimpin di daerah terjadi juga, Bung Hatta mengundurkan diri pada bulan Desember 1957

(oetoesan melajoe)

 

 

1 Desember 1957

makin mencuat adanya perbedaan pandangan antara Mohammad Hatta dengan Soekarno yang berujung pada pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1957.

 (gungun Gunawan)

 

2 Desember 1957.

 

Sebagai lanjutan musyawarah Nasional , bulan Desember 1957 di Jakarta diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan.

 

Musyawarah-musyawarah ini tidak berhasil mendapatkan cara penyelesaian masalah daerah-daerah yang membangkang terhadap pemerintah Pusat.

 

Kegagalan ini antara lain disebabkan tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono, tidak diikutsertakan dalam pimpinan pemerintahan.

 

 Selain itu daerah-daerah yang bergolak melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa politik pemerintah Pusat mengarah kepada komunisme.

(ventje Samual)

 

 

Persoalan Barter

Persoalan barter sejak kurang lebih satu tahun ini telah merugikan republic Indonesia rata-rata setiap bulan 40 juta dolar. Memang bafter ini buat taraf pertama kita bisa memberikan perbaikan buat daerah yang tersangkut.

 

 

Harus diakui prosedur untuk memasukkan barang-barang  Pembangunan melalui Birokrasi yang sentral di Pusat selama ini sangat sulit buat  daerah-daerah, sehingga dengan jalan Barter mereka mengharapkan langsung bisa mendapatkan alat-alat  yang dibutuhkan dari luar negeri.

Akan tetapi lambat laun barter itu akan merugikan bukan saja seluruh Negara tapi daerah itu sendiri karena dengan barter  itu devisen hilang sama sekali, salah satu sumber dari Negara.

 

Kedua,macam-macam bea  dan Cukai, TPI,bukti eksport dan lain lain yang merupakan penghasilan dari Negara , yang penting dengan  sendirinya hilang dan buat daerah itu sendiripun,karena ini dijual keluar Negara dengan nama partikulir maka penjual-penjual itulah yang membawa dipasaran diluar negeri sehingga pembelinya dari luar negeri yang mempunyai kedudukan  menentukan  sehingga kita  dapat mengetahui barang-barang yang dimasukkan 

 

akhirnya juga  merugikan  terlalu mahal  kita bawa atay kualiasnya  kurang baik dan lain-lain.

Jadi bagaimanapun  juga barter  itu harus  diakhiri dan kalau dilihat  dari segi Pemerintah  sekian puluh juta dolar  tiap bulan yang  kehilangan,dapat dimegerti bagaimana  merosotnya Pendapatan Negara  sampai sekarang  ini karena itu  Pemerintah memutuskan  melarang Barter  dan Angkatan Perang  dan Polisi  diperintahkan mengambil tindakan

 

Pemerintah Buka Jalan Lain

Pemerintah membuka jalan lain, ialah dengan jalan kecuali melaksanakan perimbangan keuangan  buat daerah,juga memberikan sejumlah daripada hasil bea cukai dan devisen eksport,tiap-tiap daerah langsung  buat keperluan daerah itu. Dengand emikian diberkan satu jalan lain,bahwa secara langsung mereka mendapat hasil-hasil itu karena itulah saya berkeliling kedaerah-daerah untuk menyusun BDP-BDP,kantor import/eksport dan lain lain dengan Kementerian-kementerian yang tersangkut supaya selekas mungkin dipenuhi kebutuhan ini.

 

 Persoalan Baru

Timbul lagi persoalan yang baru yaitu keputusan Pemerintah untuk memecat  perwira-perwira  yang secara  pokok telah melanggar norma-norma militer, sudah diketahui  bahwa ini tidak dapat diterima  oleh sejumlah Perwira  yang berperistiwa itu,karena itu dalam meningkat-ningkatnya itu jelas danlah kita melihat salah satu  ketentuan , baik dalam masalah Dwi Tunggal , baik soal  penyelesaian  Angkatan Darat,baik yang disebut soal Pusat dan Daerah itu, dalam suasana  demikianlah  timbul masalah yang baru, yaitu masalah didesas-desuskannya  pembentukan suatu Negara yang baru atau Pemerintah yang baru di Sumatera.

Berita yang pertama kita terima adalah dari Radio Belanda Hilversum, yang telah mengumumkan keseluruh dunia akan digulingkannya Presiden dan dibentuknya Pemerintah yang baru dan bahkan  timbulnya Negara  Sumatera yang merdeka.

Dengan mulainya  Radio Hilversum mengumumkan ini maka ramailah  masyarakat membicarakan persoalan ini.

Begitu juga suatu interview  daripada Simbolon dengan wartawan Amerika, yang mengatakan kalau komunis mengoper Pemerintahan di jawa, kami akan membentuk  Pemerintahan yang baru di Sumatera.

Berita-berita  ini disebarkan diseluruh dunia dan digunakan oleh musuh-musuh kita untuk menyerang kita  dalam lapangan perang  urat syaraf dan perang politik.

Berita itu tidak segera dapat kita men-evalueer isi yang sebenarnya,akan tetapi kemudian berhubung banyak keragu-raguan , maka pimpinan Angkatan Darat merasa perlu mengumumkan suatu dokumen yang terkenal ,dokumen Lubis,dimana dalam cita-cita nenperhjuangkan tindkan mereka itu telah dengan jelas dirumuskan 2 alternatif yang tentu sudah dibaca disurat kabar.

 

 

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

 3 Desember 1957

 

 

 di forum kabinet, bubar. Wakil Perdana Menteri Leimena mengumumkan bahwa segala keputusan Munas dibekukan.

 

(ventje samual)

 

 

7 Desember 1957

TANGGAL 7 Desember 1957, pukul 19.39, Laksamana Felix Stump, panglima tertinggi Angkatan Laut (AL) AS di Pasifik, menerima perintah melalui radiogram dari Kepala Operasi Angkatan Laut (AL) Laksamana Arleigh Burke. Isinya, dalam empat jam ke depan gugus satuan tugas di Teluk Subic, Filipina, bergerak menuju selatan ke perairan Indonesia. “Keadaan di Indonesia akan menjadi lebih kritis,” demikian salah satu kalimat dalam radiogram tersebut.

 

Kesibukan luar biasa segera terlihat di pangkalan AL AS. Malam itu juga satuan tugas dengan kekuatan satu divisi kapal perusak, dipimpin kapal penjelajah Pricenton, bergerak mengangkut elemen tempur dari Divisi Marinir III dan sedikitnya 20 helikopter. “Berangkatkan pasukan, kapal penjelajah dan kapal perusak dengan kecepatan 20 knots, yang lainnya dengan kecepatan penuh. Jangan berlabuh di pelabuhan mana pun,” bunyi perintah Laksamana Burke.

 

Inilah keadaan paling genting, yang tidak sepenuhnya diketahui rakyat Indonesia. Perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat, antara mereka yang pro dan kontra Jenderal Nasution, serta yang tidak menyukai Presiden Soekarno, mencapai titik didih.

 

 

Pada saat yang sama, beragam partai politik ikut terbelah memperebutkan kekuasaan.

 

 

Kabinet jatuh bangun. Usianya rata-rata hanya 11 bulan. Paling lama bertahan hanyalah Kabinet Juanda (23 bulan), yang merupakan koalisi PNI-NU.

 

Situasi memanas menjalar ke daerah, benteng terakhir para elite politik di pusat. Daerah terus bergolak. Pembangkangan terhadap Jakarta dimulai sejak militer menyelundupkan karet, kopra, dan hasil bumi lainnya.

 

Militer Indonesia yang lahir dan berkembang dari milisi berdasarkan orientasi ideologi pimpinannya, bukanlah jenis pretorian. Mereka tetap kepanjangan dari parpol, entah itu PNI, PSI, Masyumi, PKI, dan seterusnya.

 

Terlalu kekanak-kanakan jika dikatakan tindakan sekelompok perwira mengepung Istana Bogor dan mengarahkan meriam pada 17 Oktober 1952 sebagai ekspresi ketidakpuasan semata, dan bukan percobaan “kudeta” terselubung.

 

Demikian pula ketika Kolonel Zulkifli Lubis mencoba menguasai Jakarta, sebelum kemudian merencanakan pembunuhan atas Presiden Soekarno dalam Peristiwa Cikini, dengan eksekutor keponakan pimpinan salah satu parpol.

 

Bagi Gedung Putih, inilah saat tepat melaksanakan rencana tahap III, yaitu intervensi militer terbuka ke wilayah RI.

 Presiden Soekarno harus tamat segera.

 

 CIA di bawah Allen Dulles telah mematangkan situasi. Melalui jaringannya di Singapura, Jakarta, dan London, sebagaimana dikemukakan Audrey R Kahin dan George McT Kahin dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia,

 

Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, agen-agen CIA berulang kali melakukan kontak khusus dengan Sumitro Djojohadikusumo, pencari dana untuk pemberontakan tersebut. Demikian pula dengan para perwira pembangkang seperti Kolonel Simbolon, Kolonel Fence Sumual, dan sejumlah perwira dan tokoh parpol lainnya.

 

Namun, ketika perintah menggerakkan elemen Armada VII dikeluarkan, keputusan itu tampak tergesa-gesa yaitu kurang dua jam setelah pembicaraan melalui telepon antara Presiden Eisenhower dengan Menlu John Foster Dulles. Itu sebabnya ketika gugus tugas AL di Teluk Subic bergerak, barulah kedua tokoh ini sadar atas alasan apa intervensi nantinya dilakukan.

(penasukarno web blog)

 

 

 

17 Desember 1957

17 Desember 1957,  keadaan itu ditingkatkan menjadi keadaan bahaya tingkat keadaan perang.

(gungun gunawan)

20 Desemb er 1957

Reuni Militer Pejuang Di Salido

 

*ill pemuka  PRRI di Sumatera Barat

Dari kiri  ke kanan Kol Dahlan Djambek, Letkol Ahmad Husein,Burhanuddin Harahap, Kol. Maludin Simbolon,  Syafei dan lain lain.

 

Pada tanggal  20 Desember 1957, di sebuah kota kecil di Pesisir Barat pantai Sumatera yang bernama Salido(ada tambang emas saat masa hindia belanda disana ,dekat kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan SUMBAR-Dr Iwan s),

 berlangsung suatu iding reuni para militer pejuang yang tergabung dalam Resimen IV Divisi Banteng Sumatera Tengah.

 

 Reuni tersebut menghasilkan dan membentuk suatu badan organisasi yang dinamai “Dewan Banteng” dengan tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel M. Simbolon dan lain-lain sebagai para atasan dan penggeraknya.(ventje Samual)

 

 Salido saat ini , dulu terkenal dengan  Tambang Masnya masa Hindia belnda, dan  kemudian Bukit Langkisau dengan lagunya yang diciptakan Lagu ini diciptakan oleh (alm) Huriah Adam dan dulu dipopulerkan oleh penyanyi Lily Syarief dan Elly Kasim

 

23 Desember 1957

Pemerintah Inggris, sekutu terdekat AS, sempat terperanjat dan menolaknya, sehingga kapal-kapal perang tersebut kembali ke pangkalannya.

 

Namun, setelah lobi-lobi intensif, tanggal 23 Desember 1957 PM Harold Macmillan menyetujuinya dan membentuk kerja sama operasi untuk Indonesia.

(penasukarno web blog)

 

 

Akhir Tahun 1957

Di akhir tahun 1957 terjadi pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda dan dinasionalisir menjadi badan-badan usaha milik negara.

Tentara yang dianggap mempunyai sumber daya manusia yang lebih siap, masuk mengambil posisi-posisi penting penanganan badan-badan ekonomi eks Belanda itu.

 Peran dadakan itu menimbulkan banyak ekses. Salah satu eksesnya adalah terjunnya para perwira ke dalam dunia uang dan bisnis, dan saat itu menjadi awal keterlibatan mereka dalam dunia korupsi.

Ekses lain, terjadi saling intrik karena perebutan posisi, di antara para perwira itu sendiri.

Para perwira ini ternyata gagal menjalankan institusi-institusi ekonomi tersebut dengan baik diukur berdasarkan skala kepentingan umum.

Namun pada sisi lain yang pragmatis, harus diakui bahwa dari posisi-posisi di institusi ekonomi itu, tentara berhasil menghimpun dana-dana yang kemudian difaedahkan dalam berbagai aktifitas yang sesungguhnya tak lain adalah kegiatan politik praktis dan tak terlepas dari skenario kekuasaan, selain untuk ‘kenyamanan’ hidup bagi sejumlah perwira.

Salah satu institusi yang paling strategis ialah sektor perminyakan. BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij) diambil alih dan diserahkan kepada perwira-perwira tentara dan akhirnya menjadi cikal bakal Pertamina (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) –yang merupakan hasil peleburan Pertamin dan Permina.

(gungun Gunawan)

Syekh Muhammad Sa’id Al Khalidi Bonjol

Dizaman pergolakan PRRI sekitar tahun1957 beliau pernah berkebun di seberang Lubuk Mantuang, dekat Sawah Nangguang tempat kelahiran beliau.

Diwaktu itu ada sebatang pohon beringin yang dianggap angker oleh masyarakat ditepi Lubuak Mantuang tersebut, ditebang oleh beliau bersama murid2nya dan seterusnya ditanami dengan padi dan sayur sayuran.

 Disamping untuk mendapatkan hasil tani, beliau ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh mempercayai hal hal tahayul karena yang demikian bisa menjurus kepada syirik. Hal itu menurut beliau sangat bertentangan dengan Al qur’an dan Hadits. Berenang juga sering beliau lakukan.

 

Sebelum shalat zuhur, beliau berenang sambil menangkap ikan untuk kebutuhan makan siang di Lubuk Mantuang.

 Pernah suatu hari sesudah shalat Idul Adha di mesjid Padang Baru, sorenya beliau mau pergi ke kampung Sawah Nangguang dimana isteri beliau Hajah Saleha dan anak cucunya tinggal saat itu (pergolakan PRRI).

Beliau membawa daging kurban yang sudah dimasak dalam periuk. Dari siang hari sampai sore hujan sangat lebat, tiba tiba air sungai banjir sangat deras sekali.

Orang tidak ada yang berani menyeberang. Beliau menyuruh mencari batang pisang beberapa potong kepadi muridnya, namanya Rasyu untuk dibuat pelampung.

Setelah rakit tersebut siap dia berenang ke seberang dengan cucu beliau duduk diatas pelampung tersebut yang dibuat seperti rakit sampil memegang periuk berisikan daging. Berkat keterampilan dan keberanian beliau, Alhamdulillah selamat keseberang. Ini menunjukan beliau mempunyai keberanian dan perhitungan yang tinggi wujud daripada kepercayaan beliau kepada Maha Pencipta walaupun saat itu umur beliau sudah lebih 70 tahun.

KELUARGA DAN ANAK – ANAK BELIAU Sebagai imam dan guru besar agama atau seorang shufi yang terkemuka, Syeikh H. Muhammad Said Al Khalidi Bonjol, saat masa kehidupan beliau, penuh dalam masa pergolakan, penjajahan, dan kejahiliyahan sehingga beliau sering berpindah pindah dari suatu daerah ke daerah lain.

(typepad web blog).

 

When these demands were not met by the Central Government, they began to rebel and by early 1957, they had taken control of Governance in Sumatra by force.

 

 

Subversion as a Foreign Policy
The secret Eisenhower and Dulles
debacle in Indonesia
New York: The New Press, 1995.

George Kahin has taught at
Cornell University since 1951 and
is one of the leading scholars
of Southeast Asian history

 
     

Review by Publishers Weekly

 

In 1957,

 President Eisenhower, his secretary of state, John Foster Dulles, and the CIA — unbeknownst to Congress or to the American public — launched a massive covert military operation in Indonesia.

Its aims were to topple or weaken Indonesia’s populist President Sukarno, viewed as too friendly toward Indonesia’s Communist Party, and to cripple the Indonesian army.

The CIA, run by Allen Dulles, the brother of the secretary of state, funneled financial support and weapons to rebel colonels on the islands outside Java, seat of the government. In the ensuing civil war, thousands of civilians were killed; the Indonesian army put down the rebellion and crushed noncommunist political parties;

Sukarno’s centralized regime became more authoritarian and jettisoned parliamentary government. Historian Audrey Kahin, editor of the journal Indonesia, and Cornell professor of international studies George Kahin have written a disturbing, scholarly expose of a major covert operation that paved the way for the Indonesian army’s massacre of half a million people in 1965-66 with Washington’s support. The authors maintain that Indonesia’s communist party was essentially a homegrown nationalist movement and that the Eisenhower administration’s fears were misguided.

Review by San Francisco Chronicle

Advertisements

2 responses to “KISI INFO INDONESIA 1957(BERSAMBUNG)

  1. Dear Mr. Dr. Iwan Suwandy, MHA

    saya adalah cucu dari kakek yang bernama NOORDONO yg pada tahun 1982 ia menjabat sebagai Let Kol TNI/AU.
    saya sudah terpisah dari kakek dan ayah sejak 29 tahun yang lalu …ketika saya geogling nama kakek maka muncul blog bapak yg mencantum kan kata NOORDONO. yang saya ingat adalah kakek orang jogyakarta yg memiliki hobi melukis…mohon bantuannya agar saya bisa menemukannya kembali keluarga saya. jika bapak memiliki info tentang kakek mohon hub saya di ratih.novitasari@ymail.com.
    saya sangat mengharapkan bantuan dari Bapak, atas informasi nya di ucapkan banyak terima kasih.

    salam

    Ratih Novita Sari, M.Pd.

    • hallo ratih Npvita sari
      harap anda menghubingi saya liwat rmail
      iwansuwandy@gmail.com
      dengan mengupload kopi kTP dan alamat lengkap
      serta identitas lengkap nama kakeknya,berdomisisli imana dan pekerjaannya apa
      nanyi akan saya carikan info terkait kakek anda

      berhubung bviaya operational mencari info cukup tinggi terpaksa
      and a harus mengirim uang dua ratus ribu rupiah ke ATM saya
      beri waktu satu bulan,setiap ada info akan saya kirimkan dan bila sudah ditemukan lengkap akan saya buatjan CD-rom tambah biayanya tiga ratus ribu lagi
      salam
      Dr Iwan Suwandy,MHA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s