KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1956(BERSAMBUNG)

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

1956

 

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

 

1956

19 56 waktunya lupa

 

Natsir bicara apa adanya
Ummat Islam menghadapi bahaya
Inilah cobaan Allah ta’ala

Akan diindang, ditampi teras
Biar terpisah padi dan beras
Kaum muslimin haruslah tegas
Orang Komunis sedang mengganas

Dengan serius Natsir berqalam
Ibarat Ikan di dalam kolam
Dilempar batu jatuh ke dalam
Ummat Islam sedang terancam

 

Akan terjadi suatu drama
Ummat Islam harus waspada
Maju kena, mundurpun kena
Kepada Allah kita berdoa

Tiada perlu berpikir lama
Ummat Islam siaplah segera
Membela negeri, tanah tercinta
Diancam Komunis anti agama

Ada ditulis di koran koran
D.N. Aidit pernah mengatakan
Orang P.K.I anti Tuhan
Hatiku geram tiada tertahan

Membaca syair mungkin bosan
Tapi cerita perlu diteruskan
Eseipun ditulis dalam karangan
Silakan dibaca untuk dipikirkan

Nagari Com

1956

 

 

The Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) Rebellion
In late 1956, there were demands by Regional Commanders in Sumatra for more autonomy in the Provinces.

.

 

Akan tetapi kekekecewaan daerah terhadap kebijakan nasional lebih dari sekedar merupakan akumulasi anekaragam masalah yang timbul paska Pemilu 1955.

Di antaranya ialah:
(i) tuntutan otonomi daerah luas dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi serta tuntutan perimbangan keuangan yang wajar, layak dan berkeadilan antara daerah dan pusat.
Erat kaitannya dengan ini penguasaan sumber daya ekonomi luar Jawa, khususnya Sumatera Tengah (perkebunan, tambang dan sektor moneter dan ekonomi manufaktur) berada di bawah kendali pusat dan hanya sedikit yang disisakan untuk daerah.
(ii) masalah integrasi berbagai kesatuan bersenjata lokal menjadi angkatan darat regular, termasuk masalah akseptabilitas tokoh kepala staf angkatan darat; campur tangan parlemen terhadap masalah intern angkatan darat; hubungan antara Presiden Soekarno dengan kabinet parlementer dan kepemimpinan angkatan darat; (iii) masalah keretakan Dwitunggal Soekarno-Hatta yang berakhir dengan pengunduran diri Wakil Presiden Hatta bulan Desember 1956;
(iv) masalah ideologis pasca Pemilihan Umum I tahun 1955 sehubungan dengan penyusunan konstitusi baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950; masalah konsepsi Soekarno sejak tahun 1957 dan last but not least ialah come-back-nya PKI sebagai salah satu partai besar pemenang Pemilu 1955 yang berlindung di balik gezag Presiden Soekarno.

Yang lebih menyakitkan lagi bagi daerah ialah bahwa selama perang kemerdekaan mereka telah memperlihatkan loyalitas dan pengorbanan tanpa batas untuk kemerdekaan.
Namun banyak kebijakan pemerintah pusat yang sewenang-wenang, yang membuat para pemimpin dan rakyat di pulau itu merasa diperlakukan tidak adil.

Mereka memandang rejim Jakarta tak tahu berterima kasih dan diskriminatif.
Dalam kaitan ini tidak heran jika jajaran kelompok tentara di daerah paling merasakannya.
Terlebih lagi tatkala upaya pembonsaian satuan tentara Divisi Banteng yang di masa perjuangan kemerdekaan sangat kuat dan andal dalam pertempuran melawan Belanda dipandang sebagai tindakan pecah-belah.

Divisi ini kemudian dipecah-belah, beberapa unit dikirim ke daerah lain di Indonesia dan sisanya ditempatkan di bawah komando teritorial Sumatera Utara di Medan; pemindahan komandan terbaik mereka, keharusan menerima bekas tantara KNIL masuk ke tentara Republik, dikeluarkannya sebagian tentara pejuang dari kedinasan.

Faktor-faktor ini meninggalkan pengalaman pahit dan menimbulkan perasaan dendam terhadap pusat yang diidentikkan dengan Jawa.

(DR Mestika Zed)

Februari 1956

 Soekarno mengumumkan apa yang disebut “Konsepsi Presiden” yang menyatakan bahwa sistem demokrasi parlementer ala Barat tidak sesuai dengan Indonesia seraya memperkenalkan dan mengusulkan apa yang disebutnya Demokrasi Terpimpin. Untuk itu ia menyatakan perlu dibentuk kabinet baru yang bersifat gotong royong yang terdiri dari semua partai dan organisasi demi perimbangan dalam masyarakat. Ia menyebut Kabinet Kaki Empat yang ditopang terutama oleh 4 besar Pemilu 1955 yakni Masjumi, PNI, NU dan PKI.

Presiden Soekarno juga mengintrodusir Dewan Nasional yang berisi wakil-wakil fungsional dalam masyarakat untuk membantu dan memberi nasehat kepada kabinet. Dua dari empat kaki yang diharapkan turut serta, yakni Masjumi dan NU bersama beberapa partai lain –PRI, Partai Katolik dan PSII– menolak konsep presiden itu, karena menganggap perubahan radikal seperti itu keputusannya hanya boleh diambil dalam Konstituante. Konsepsi presiden ini memberi efek meningkatnya pergolakan di daerah.

(gungun Gunawan)

24 Februari 1956

 

Surat keputusan Komisaris Polisi TK I Soetan Soeis,Kepala Bagian urusan Pegawai Bukittinggi  Kepolisian Negera  RI Sumatera tengah yang kemudian menjadi Kepala Polisi PRRI  Padang Pariaman (DrIwan)

14 Maret 1956

Ali Sastroamidjojo SH yang menghadapi masalah yang beruntun-runtun akhirnya memilih untuk mengembalikan mandatnya 14 Maret 1956 apalagi ada isyarat kuat dari Soekarno untuk pembentukan suatu kabinet baru.

(gungun Gunawan)

 

9 April 1956

 

Penegasan Perdana Menteri Mr. A l i Sastroamidjojo dalamsidang Parlemen 9 April 1956, sebagai jawaban Pemerintahmengenai program Kabinet, yang antara lain berbunyi: “Bahwa terhadap gerombolan illegal, Pemerintah tidak akan menjalankan politik melemahkan diri, tetapi dengan demikian itutidak berarti Pemerintah menutup mata terhadap usaha-usahapreventif yang dapat dijalankan untuk memulihkan keamanan itu. Misalnya di antara kalangan pemberontak itu ada tandatandayang nyata…”

(Syamaun Gaharu)

 

13 Agustus 1956

Peristiwa 13 Agustus 1956, pada waktu ini beberapa Kolonel AD berusaha menjatuhkan  Pemerintah  dengan jalan  Aksi Anti Korupsi .

Soal ini kita tidak bisa selesaikan  dengn jalan hokum  ssaja dengan  tegas mengingat banyak factor-faktor , akan tetapi  bagi mereka  yang dalam soal itu cukup diikut sertakan  sebagai orang-orang  dalam  dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya dari pada peristiwa 13 Agustus itu, begitu juga peristiwa pada waktu itu  untuk mengagalkan  bermacam-macam timbang terima  Kepanglimaan .(Kol Bambang Utoyo)

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Fen 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

 

Hanya satu setengah jam setelah Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat, Soekarno mengumumkan negara dalam keadaan darurat perang.

Sejak saat itu Indonesia menjadi negara SOB (Staat van Oorlog en Beleg), suatu situasi yang memberi tentara begitu banyak keleluasaan yang konsesif dan mencipta satu sinergi kekuasaan dengan Soekarno setahap demi setahap pada masa-masa berikutnya.

 Kabinet Ali II kemudian diganti dengan Kabinet Karya yang dipimpin  Ir Juanda. Dua militer turut dalam kabinet, salah satunya Jenderal Mayor Nasution dan lainnya Kolonel Azis Saleh.

Peristiwa demi peristiwa itu membuka berbagai momentum dengan serba kemungkinan. Suatu momentum terbuka. Jenderal Nasution menjalankan peranan sebagai tentara pusat yang loyal kepada pemerintahan sipil Jakarta dan Soekarno, dan militer menjadi salah satu kaki yang tangguh penopang tegaknya kekuasaan Soekarno yang lebih besar.

Apalagi ketika kemudian keadaan berkembang ke arah krisis dengan terjadinya Pemberontakan PRRI dan Permesta, di Sumatera dan Sulawesi. Namun pada saat yang bersamaan kancah tersebut telah melahirkan bintang baru bernama Ahmad Yani yang dikenal tidak dekat dengan Nasution, namun punya kedekatan hubungan pribadi yang lebih erat dengan Presiden Soekarno. Ahmad Yani yang terjun ke daerah-daerah operasi penumpasan dengan pangkat Letnan Kolonel menjadi ‘bintang’ baru yang meluncur karirnya hingga jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat. Ia berada di posisi puncak itu dengan pangkat Letnan Jenderal, hingga 1 Oktober 1965.

Tentara dalam masa SOB adalah tentara yang berkuasa. Eksesnya juga ada. Beberapa perwira tentara atau menjadi makin otoriter, atau menikmati benefit lainnya, atau sekaligus kedua-duanya.

(gungun Gunawan)

 

16 Agustus 1956

 

Sepanjang karirnya di militer, Zulkifli Lubis pernah menjabat sebagai wakil KSAD dan pejabat KSAD. Namun, tak ada yang lebih menghebohkan ketika dia (saat itu wakil KSAD) dan Kolonel A.E. Kawilarang memerintahkan penahanan terhadap Menlu Roeslan Abdul Gani pada 16 Agustus 1956. Roeslan dituduh terlibat perkara korupsi yang dilakukan Lie Hok Thay (wakil direktur Percetakan Negara). Saat itu Roeslan hendak menghadiri konferensi tingkat tinggi mengenai pengambilan Terusan Suez oleh Mesir.

Namun, istri Roeslan keburu menelepon Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo untuk memberitahukan penangkapan itu. Ali segera mengabarkan ke KSAD Nasution yang tidak tahu-menahu peristiwa tersebut.

Kemudian, Nasution memerintahkan Garnizun Jakarta Mayor Djuchro untuk membebaskan Roeslan. Hari itu juga Roeslan bertolak menuju London (Kompas, 25 November 1987).

Karena memang ”musuhan”, Kolonel Zulkifli Lubis langsung menuding Ali Sostroamidjojo dan Nasution membantu dan melindungi kejahatan dengan meloloskan Roeslan dari penangkapan. Koran Indonesia Raya dan Pedoman langsung menyerang kebijakan Nasution.

(musprast web blog)

sejak Agustus 1956 , KSAD sudah menetapkan Simbolon harus menyerahkan Tongkat Komandonya di Medan kepada Kolonel Lubis tetapi tidak terlaksana karena Kol Lubis menghilang dan colonel Simbolon tidak mau melapor ke jakarta

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

Tahun 1956,

hal serupa terulang. Pimpinan AD (Nasution-Zulkifli Lubis, mungkin salah satu ikhtiar untuk rujuk pasca 1952) menaruh nama Supeno sebagai Panglima Divisi Diponegoro. Warta penunjukan ini bocor ke daerah. Letkol Soeharto, sebagaimana diakui Yoga Sugama dalam memoarnya, akhirnya men-set mosi penolakan perwira terhadap penunjukan Supeno. Alasannya, kepemimpinan Supeno berpotensi menimbulkan konflik internal kodam.

Adalah peristiwa 1952 yang dijadikan dasar. Oleh Yoga Cs, Supeno dianggap sebagai pemecah TNI. Pada waktu itu, Supeno memang tampil garang. Ia menunjukkan ketidakpuasannya pada KSAD Nasution di depan umum. Bukan itu saja, ia juga menghadap presiden dan mengirim surat ke DPR soal uneg-unegnya. DPR pun jadi turut campur. Akibatnya, Nasution marah besar. Supeno dipecat dan Nasution mengumpulkan perwira pendukungnya balas menghadap Bung Karno.

Saat itu tanggal 17 Oktober 1952. Bersamaan dengan menghadapnya Nasution Cs, di luar istana ada demontrasi yang direkayasa kubu Nasution, ditambah lagi pasukan artileri dengan meriam terkokang yang dipimpin Letkol Kemal Idris, mereka menuntut parlemen dibubarkan. Gantian, aksi ini yang membuat Soekarno murka. Nasution dicopot dan diganti dengan Kol Bambang Sugeng yang dianggap netral, sementara Supeno dipulihkan dinas militernya. Krisis ini akhirnya berakhir tahun 1955, dengan dikembalikannya jabatan KSAD kepada Nasution oleh Soekarno.

Kembali ke Supeno, hadangan Yoga Sugama cs tersebut lagi-lagi membuatnya gagal menjadi panglima. Setelah itu posisinya tidak cukup jelas, sekadar mengisi posisi staf pimpinan. Nasution pun meski mengaku secara pribadi tak punya dendam pada Supeno (Ia mengaku pernah meminjamkan mobilnya pada Supeno saat Supeno butuh untuk menjemput mertuanya), pada prakteknya tak pernah menaikkan pangkat Supeno. Padahal banyak perwira yunior menjadi jenderal.

(anusapati)

 

 

1 September 1956

 

Setelah  sembilan bulan Ahmad Yani  Tugas Belajar keluar negeri yaitu Kursus di London Inggris dan di Fort Leavenworth Kansas,USA mengikuti  Sekolah Komando dan  Staf  (Command General Staff Collage ), Ia dipindahkan Ke Jakarta, dan di tempatkan di Markas TNI Angkatan Darat sebagai staf

Assisten -2 KASAD Mayor Sueb terhitung tanggal 1 September 1956.

 

(Ahmad Yani Sebauh Kenang-Kenangan,oleh Ibu Ahmad Yani,TNI AD,Jakarta,1981)

 

 

21 September 1956

Gagasan membentuk Dewan Banteng saat reuni eks Devisi banteng di Jakarta

Gagasan membentuk Dewan Banteng timbul di Jakarta pada 21 September 1956 dari sejumlah Perwira Aktif dan Perwira Pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah dulu setelah mereka melihat nasib dan keadaan tempat tinggal para prajurit yang dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam perang Kemerdekaan melawan Belanda tahun 1945 -1950, keadaan Kesehatan amat sederhana, anak-anak mereka banyak yang menderita penyakit dan kematian.

Ada asrama yang ditinggalkan oleh KNIL (tentera Belanda), akan tetapi tidak mencukupi, karena jumlah mereka yang banyak

(banyak bangunan gereja katolik di Padang digunakan sebagai asrma seperti SMA Don Bosco asrama Polisi, dan bagunan sebalah gerjea  katedral Theresia ,saat ini jadi aula,digunakan tentara termasuk SMP negri 2 bundokandung ,bekas sekolah Siti Nurbaya disamping markas Dewan Banteng  ,saat ini Detasmen POM -Dr iwan ).

Para perwira aktif dan perwira pensiunan dari eks. Divisi Banteng juga melihat nasib masyarakat yang semakin jauh dari janji-janji dalam perang Kemerdekaan, hidup mereka semakin susah,tidak bertemu janji keadilan dan kemakmuran bersama itu.

Pemerintah Pusat lebih mementingkan Daerah Pulau Jawa ketimbang Daerah diluar pulau Jawa dalam hal pembagian “kue” pembangunan, sedang daerah di luar pulau Jawa adalah penghasil devisa yang terbanyak.

Sejumlah perwira bekas Divisi Banteng yang masih bertugas menggugah berbagai tokoh politik dan swasta yang pernah bergabung dengan Divisi Banteng. Keprihatinan ini melahirkan gagasan mencari penyelesaian dengan mengadakan pertemuan pada 21 September 1956 di kompleks perumahan Persari milik Jamaludin Malik di Jakarta

(Ventje Samual)

 

Info terkait

21 September 1956

 

Gagasan pertama untuk membentuk Dewan Banteng muncul pada pertemuan para perwira aktif maupun pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Jakarta pada tanggal 21 September 1956

(Seeloeh Melajoe)

 

Komando Daerah Militer Sumatera Tengah didirikan pada tahun 1956 dengan singkatan KDMST dibawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Husein dengan kedudukan Markas Komandonya dijalan Samudera Padang

10 oktober 1956

 

 

Pada 11 Oktober 1956, ada desas-desus kudeta. Zulkifli Lubis dituding melakukan makar

 

11 Oktober 1956

 

Reuni  Ex Divisi Banteng di Padang 11 Oktober 1956 dan menyusul pertemuan-pertemuan yang lain.

 

Reuni divisi Banteng ini menghasilkan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah negara terutama perbaikan progressive di tubuh angkatan darat diantaranya adalah dengan menetapkan peabat-pejabat daerah yang jujur dan kreatif, menuntut agar diberi otonomi luas untuk daerah Sumatra tengah serta menuntut ditetapkannya eks Divisi Banteng Sumatra Tengah yang diciutkan menjadi kesatuan pelaksana Proklamasi sebagai satu korps dalam Angkatan Darat(Ventje Samual)

 

16 Oktober 1956

 

Saya ingin peringatan  soal-soal ini kembali ,yang ini meningkat kepada Peristiwa 16 Oktober di Jakarta pada waktu RPKAD dan sebagian Pasukan  didalam kota tersangkut  untuk melakukan pula  suatu tindakan yang melanggar hokum , yaitu Menagkap Pimpinan Angkatan darat  dan ingin memaksakan perubahan Pemerintah.

Syukurlak soal ini semua yang terutama  berlangsung dikalangan Markas Besar angkatan Darat TT III dan Jakarta Raya sendiri dapat diatasi walaupun tindakan-tindakan ini tidak diselesaikan sebagimana sesuatu tentara, tapi dapat diselesaikan dalam arti kita kembali kepada pendirian sebagai Negara dan sebagai Alat Negara yang sebagaimana mustinya.

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

20 Oktober  1956

Setelah peristiwa ini(13 agustus dan 16 oktober 1956), mka pada bulan Desember Peristiwa di daerah-daerah , saya mengingatkan  kepada para Panglima  yang terakhir pad tanggal 20 Oktober dimana memang  jelas dikalangan Pimpinan Angkatan darat timbul suatu  pendapat yang sama  bahwa  keadaan Negara  banyak sekali  tidak memuaskan menurut  apa yang dicita-citakan  dan dalam saat ini sejumlah  dari teman-Teman kita dengan tegas  menyatakan  satu-satunya jalan ialah bahwa  Tentara  mengambil tindakan  untuk mempelopori yang akhir ini dan tidak bisa diharapkan lagi dalam rangka Tata Negara yang berlaku sekarang ini.

 

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

 

 

November 1956.

 

Salah satu yang dibahas adalah kekecewaan atas kepemimpinan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dia dianggap kurang memiliki perhatian kepada prajurit.Kawan-kawan di Korps SSKAD itu bersepakat, situasi ke depan bakal semakin gawat.

 

Keretakan di tubuh TNI tak terbendung. Apalagi pengaruh komunisme semakin merajalela. Dalam reuni itu diputuskan, “Bila kami terpaksa berhadapan, tidak akan saling menembak.”

 

 

Ventje samual dan Bung Karno

 

Keresahan di sejumlah daerah di Sumatera akhirnya melahirkan pergolakan.

( Ventje Samual )

Pada bulan November 1956 Rombongan Alumni SSKAD(Sekolah Staf Komando Angkatan Darat)  TT Bukit Barisan kembali dari reuni Alumni SSKAD di bandung, Tim TT Bukit Barisan, yang dipimpin Mayor Wahab Makmour memberi penjelasan panjang lebar kepada Palingmanya . Intinya adalah masalah Pemimpin Angkatan darat dan kekacauan yang terjadi dalam jajaran Alat Negara ini,

 

KOl Simbolon berkesimpulan situasi Negara sudah sangat gawat karenya,sesuai desakan para stafnya, ia menunda berangkat ke Jakarta padahal KSAD ingin ia segera ke Jakarta hendak mengantinya dengan Kolonel Lubis sebagai Panglima TT Bukit Barisan, sementara itu Kolonel Lubis pun telah menghilang. Berbagai lasan perlu dikemukakan karena Kolonel Yani datang ke Medan, menanyakan mengapa Simbolon belum ke Jakarta.

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

 

10 November 1956

 

Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. 

 

 

20-24 November 1956

Pertemuan sejumlah perwira aktif dan perwira pensiunan eks. Divisi Banteng di Jakarta itu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan Reuni di Padang dari perwira-perwira aktif dan pensiunan eks. Divisi Banteng pada tanggal 20 –24 Nopember 1956 yang pada pokoknya membahas masaalah politik dan sosial ekonomi rakyat di Sumatera Tengah.

Reuni yang dihadiri oleh sekitar 612 orang perwira aktif dan pensiunan dari eks. Divisi Banteng itu akhirnya membuat sejumlah keputusan yang kemudian dirumuskan di dalam tuntutan Dewan Banteng

(Ventje Samual)

Info terkait

Reuni Padang November 1956

Reuni Jakarta  dilanjutkan dengan Reuni  di Padang pada tanggal 20-24 November 1956. Reuni ini dihadiri oleh 612 orang perwira aktif maupun pensiunan.

(oetoesan melajoe)

 

 

 

26 November 1956

Dua hari setelah deklarasi yang dikeluarkan Dewan Banteng di Padang, Kolonel Maluddin Simbolon di Sumatera Utara mengeluarkan deklarasi serupa namun lebih radikal dari Deklarasi Dewan Banteng.

 Simbolon langsung menyatakan tidak mengakui pemerintahan PM. Djuanda dan menyatakan daerahnya berada daam Darurat Perang (SOB).

Akibatanya Simbolon digantikan dengan Djamin Ginting, akibatnya Simbolon beserta pasukannya melarikan diri ke Padang.

Sangat aneh sekali, kenapa Kol. Maluddin Simbolon memutuskan membangkang terhadap pusat?

Sebab kondisi pasukan dan daerahnya tidak serupa dengan di Sumatera Tengah. Selain itu, deklarasi Simbolonpu lebih radikal, tidak seperti Dewan Banteng. Salah satu penyebab kenapa Simbolon tidak berhasil di Sumatera Utara ialah karena keragaman etnis dan agama. Sehingga tempat berpijaknya kurang kokoh. Kondisi ini berlainan dengan yang berlaku du Sumteng.

Lalu kenapa Simbolon yang seorang Nasrani memutuskan melarikan diri ke Padang? Kenapa bukan ke Singapura ataupun Sulawesi Utara? Kenapa Ahmad Hussein menerimanya di sana, padahal Simbolon sedang bermasalah dengan pusat? Bukankah hal tersebut dapat mempersulit posisi Ahmad Husein di hadapan pemerintahan pusat?

(Oetoesan Melajoe)

20 November 1956

Adalah juga pada bagian kedua tahun 1956 itu di masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo, bermunculan gerakan-gerakan yang berdasar kepada ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat.

Gerakan-gerakan daerah ini secara signifikan diperlopori oleh kalangan militer di daerah. Dalam reuni eks Divisi Banteng di Padang pada 20 Nopember, muncul inisiatif pembentukan Dewan Banteng yang diketuai oleh Komandan Resimen IV Tentara dan Teritorium (TT) I, Letnan Kolonel  Achmad Husein. Dewan ini menuntut otonomi daerah yang lebih luas.

(gungun Gunawan)

 

On December 1, 1956, Mohammad Hatta had resigned as vice president in protest against Sukarno’s growing authoritarianism. Hatta’s exit from the political scene did not improve the relations among the central government, Sumatra, and the eastern archipelago, where Hatta was very popular.

4 Desember 1956

 

Melihat situasi yang gawat, simbolon mengadakan rapat perwira yang disebut “Ikrar 4 Desember 1956

(kolektor sejarah Web Blog)

 

Ikrar 4 Desember 1956

Situasi Negara yang gawat mendorong Simbolon mengadakan Rapat dengan Perwira-Perwira Utama dalam TT I pada 4 Desember 1956 di Medan.Disini  Keputusan reuni Korps SSKAD di bandung kembali dibicarakan.

Dalam kesempatan ini Kolonel Simbolon mengajukan pandangan  Politiknya seperti yang eprnah dikemukakannya kepada Bung Karno di jkarta beberapa tahun sebelumnya.

Baginya, langkah yang tepat adalah mengubah seluruh Sistem Pimpinan Negara, bukan hanya Pimpinan Angkatan darat.Yang diperlukan adalah koreksi menyeluruh yang mencakup keiingan Korps SSKAD,Keputusan Dewan banteng, dan gagasan Kolonel Simbolon  sendiri.

Kesimpulan Rapat ini disebut “Ikrar 4 Desember”, yang realisasinya ,menurut pemahaman Simbolon dan disepakati semua Perwira yang hadir saat ini, dipercayakan kepadanya.

Gelaspun diangkat untuk memperkuat tekad mereka, isinya diminum dan gelas dilemparkan sampai pecah sebagai simbol , mereka bersatu padu, membuang semua perselisihan dan perbedaan yang pernah timbul pada masa lalu.

Pertemuan 4 Desember 1956 ini dihadiri seluruh Staf Pimpinan T & T I dan kemudian Komandan resimen, berberapa Perwira Menengah dan Para Komandan Btalyon Cadangan T & T I .

Para Penanda Tangan Naskah Ikrar 4 Desember 1956 anatar lain : Kolonel simbolon Panglima TT I Bukit Barisan, Letkol Djamin Gintings,KS TT I BBB, Letkol Sjamaun Gaharu Komadan Resimen I(Aceh),Mayor Wahab Makmour,Dan Resimen (Sumatera Timur), Mayor Junis Samosir,Dan Resimen III(Tapanuli), Letkol Ahmad Husein Dan resimen Sumatera tengah.

Persamaan Ikrar 4 Desember 1956 dengan Gagasan dewan Banteng memang banyak, namun sangat banyak perbedaan Politis dan Kemasyarakatn anatara Wilayah sumatera timur dan sumatera tengah. Selan itu, selain ada kesamaan cita-cita gerakan itu, dalam pelaksanaannya tampak perbedaan yang besar, perbedaan yang menyebabkan pelaksanaa”Ikrar 4 desember” tersebut mengalami kegagalan.

Ada beberapa hal perbedaan:

Kedudukan Kolonel Simbolon tidak sekokoh kedudukan Letkol Ahmad Husein.sejak Agustus 1956 , KSAD sudah menetapkan Simbolon harus menyerahkan Tongkat Komandonya di Medan karena itu perannya dalam  Gerakan “Ikrar 4 Desember” merupakan pembangkangan langsung.Pada pihak lain, posisi Letkol Ahmad Husein,yang didukung para perwira eks Divisi Banteng diberbgai daerah Indonesia lebih kuat sehingga kedudukannya sebagai Ketua Dewan Banteng tidak mendapat kecaman terbuka dari pihak MBAD,juka ketika ia mendapat mandat dari Gubernur Sumatera tengah untuk menjalankan tugas Kepala Daerah sejak 21 Desember 1956, kedudukannya bahkan diperkuat setelah MBAD meningkatkan Komandonya Daerah sumatera Tengah(KDMST) sehingga ia pun mendapat predikat Panglima.

(PRRI-Permesta,R.Z.Leirissa.jakarta.1991)

 

 

9 Desember 1956

Tatkala KASAD pada tanggal 9 Desember 1956 mengeluarkan larangan bagi perwira-perwira tentara melakukan kegiatan politik, reaksi balik yang muncul justru adalah meningkatnya ‘pembangkangan’.

(gungun Gunawan)

Berita Pers National tentang Gerakan Subversif  menurut Bung karno termasuk PRRI

 

 

 

Revolusi Nasional Belum Selesai

Dalam Ceramahnya dihadapan Mahasiswa dan Pelajar di Jogya bulan Desember 1956 ,Presiden Sukarno menekankan, jalan keluar dari kesulitan –kesulitan sekarang ini harus dicari oleh segenap tenaga disegenap lapisan  masyarakat dengan persatuan yang kuat.

Bahwa keadaan sekarang tidak memuaskan, adalah disebabkan revo.lusi nasioanl belum selesai. Sebab revolusi Nasional belum selesai karena Imperialis Barat, Gerembolan D.I. dan  Gerembolan subversif lainnya masih merajalela, masih ada Kontrarevolusi yang hendak menumbangkan Republik Indonesia

.(info lengkap baca dalam E-Book dalam CD Rom  Koleksi Sejarah Indonesia 1956,edisi terbatas pribadi Dr Iwan Suwandy,MHA)

.

 

 

3 Desember 1956

Keputusan sidang di Istana Negara, 3 Desember 1956, yangdihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri danWakil Perdana Menteri I dan II, KSAD, KSAL, KSAU dan

lain-lain; yang kemudian disetujui oleh Kabinet antara lainberbunyi: “Dalam hubungan ini (Operasi Militer) perlu diperbaikisikap tindakan alat negara dan agar pasukan-pasukan jugabanyak digerakkan untuk tugas-tugas pembangunan daerah…”

(syamaun Gaharu)

 

9 Desember 1956

 KASAD Mayor Jendral  A.H.Nasution mengeluarkan Perintah  No.PRIN-537/10/1956 yang melarang setiap Anggota TNI  ikut aktif  dalam Partai Politik

 

(Ahmad Yani)

 

18 Desember 1956

Keresahan di sumatera tengah rupanya melanda Sumatera selatan, disini pun berema ketidakpuasan  atas jalannya pembangunan.

Hal ini terutama terasa dalam konperensi dinas di Palembang yang diadakan pada 18 Desember 1956 ,dua hari sebelum peralihan kekuasaan di sumatera tengah dari Gubernur kepada Ketua dewan Banteng.

(R.Z.Leirissa)

 

20 Desember 1956

Dewan Banteng yang dibentuk tanggal 20 Desember  1956 dan Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Banteng. Dewan Banteng dibentuk bertujuan untuk membangun Daerah

 

Untuk melaksanakan keputusan-keputusan Reuni itu,maka dibentuklah suatu Dewan pada tanggal 20 Desember 1956 yang dinamakan “ Dewan Banteng”mengambil nama Banteng dari Divisi Banteng yang sudah dibubarkan.

 

Pada tanggal 20 Desember 1956 Dewan Banteng dibentuk dengan susunan kepengurusan ialah:

  1. 1.      Ketua: Kol. Ahmad Hussein
  2. 2.      Sekjen: Jendral Mayor (Purn) Suleman yang menjabat sebagai Kepala Biro  Rekonstruksi Nasional Sumteng.
  3. 3.      Anggota:

1)    Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa (Kepala Polisi Sumteng)

2)    Sutan Suis (Kepala Polisi Kota Padang)

3)    Mayor Anwar Umar (Komandan Batalion 142 Resimen 4)

4)    Kapten Nurmatias (Komandan Batalyon 140, Resimen Infantri 4)

5)    Darwis Taram Dt. Tumangguang (Bupati 50 Kota)

6)    Ali Luis (Bupati d/p Kantor Gubernur Sumatera Tengah)

7)    Syech Ibrahim Musa Parabek (Ulama)

8)    Datuak Simarajo (MTKAAM)

9)    Kolonel (Purn) Ismael Lengah

10) Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau)

11) Letnan Sebastian (Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau)

12) A. Abdul Manaf (Bupati Kab. Merangin, Jambi)

13) Kapten Yusuf Nur (Akademi Militer Jakarta)

14) Mayor Suib (Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta)

Selain itu Dewan Banteng juga didukung oleh segenap partai politik di Indonesia masa itu kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI). Juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, ulama, cerdik pandai, dan kaum adat. Sehingga masa itu lahirlah semboyan “Timbul Tenggelam Bersama Dewan Banteng”

Dewan ini juga mengluarkan beberapa tuntutan kepada pemerintah pusat, yang isinya ialah:

  1. 1.      Menutut pemberian dan pengisian otonimi luas bagi daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar, layak, dan adil.
  2. 2.      Menuntu dihapuskannya segera Sistem Sentralisme yang dalam kenyataannya mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat dan menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.
  3. 3.      Menuntut Komando Pertahanan Daerah dalam artian Teritorial, Operatif, dan Administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan Komandi Utama dalam Angkatan Darat. Juga menuntut ditetapkannya eks Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai Kesatuan Militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.
  4. 4.      Menuntut pengembalian daerah Irian Barat ke dalam wilayah NKRI
  5. 5.      Menuntut ikut memperjuangkan pemulihan keutuhan Dwi Tunggal Soekarno Hatta.
  6. 6.      Mempercepat realisasi Pemerintahan Otonom Tingkat I Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

(Oetoesan Melajoe)

Pidato Wakil Perdana Menteri K. H. Idham Khalid, yang disampaikan

pada waktu menyatakan bahwa daerah Aceh danKabupaten Langkat dijadikan daerah bantuan militer, padatanggal 20 Desember 1956 di gedung DPRD Sumatera Utara,

yang antara lain berbunyi: “Kita ulur tangan kanan kita untukmenyambut kembalinya saudara-saudara kita yang mempunyaijalan pikiran lain dalam memperjuangkan cita-cita merekaseperti yang telah terjadi sekarang ini, sehingga merekakembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak negara kitayang demokratis ini.

 

Sementara itu kita kepal tangan kiri kitaseperti persiapan diri untuk memukul mereka jika mereka masihberkeras hati untuk tidak menerima uluran tangan kita

yang kita ulurkan dengan tulus dan ikhlas,

 

 

 

 

Info dari majalah Terang Bulan  1 mei 1958 tentang Dewan Gajah dibawah pimpinan Simbolon tahun 1956

 

 

Mayat-mayat bergelimpangan

Oleh  Eddy elizon

 

 

 

 Foto kanan atas  Major W.F.(Boyke) Naingolan

.Gara-gara rencananya ,maka  banyak darah mengalir secara sia-sia.

Foto kiri atas Lts Friets Hutabarat yang memimpin serangan ke kota Pematangsiantar  kini tewas,

 

 

dari sakunya diperoleh dokumen .Ketika revolusi dia korbankan jiwanya untuk kemerdekaan,tetapiakhirnya dia tewas sebagai pemberontak

 

Foto kanan bawah Eddyson Elizon

 

Meskipun peristiwa di Medan itu sudah lewat sedikit,tetapi kegetirannya masih melekat dihati Ibu Pertiwi dan penyesalnnya hingga kini belum ada.Untuk inilah maka kami muat laporan pembantu TB di Medan, Eddy Elyzon . dan selanjutnya kami mencoba terus menghubunginya untuk mendapatkan bahan operasi-operasi didaerah Sumatera Barat. Peristiwa ini perlu kami muatkan ,guna bahan renungan bahwa suatu tindakan serampangan akan buruk akibatnya.                (terang Bulan 1958)

 

 

20 Desember 1956

 Achmad Husein pada 20 Desember malah mengambilalih pemerintahan dari tangan sipil, dari Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo.

 Berturut-turut terbentuk Dewan Gajah di Sumatera Utara di bawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorium I Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan di bawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorium II Letnan Kolonel Barlian serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Panglima Tentara dan Teritorium VII Letnan Kolonel Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual. Berbagai musyawarah yang diselenggarakan sepanjang tahun 1956, di antara para panglima tentara maupun antara tentara dan kalangan pemerintah pusat, tak berhasil menyelesaikan persoalan.

(gungun gunawan)

 

20 Desember 1956

Pada akhir bulan Desember 1956 dan permulaan tahun 1957 terjadi pergolakan menentang pemerintah Pusat, di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi.

Pergolakan ini dimulai dengan pembentukan “Dewan Banteng” di Sumatera Barat tanggal 20 Desember 1956 dipimpin Letnan Kolonel Achmad Hussein. Tindakan pertama dilakukan dengan mengambil alih pimpinan pemerintah Sumatera Barat dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dua hari kemudian, tanggal 22 Desember 1956 di Medan (Sumatera Utara) terbentuk “Dewan Gajah”, dipimpin Kolonel Maludin Simbolon, yang menyatakanbahwa Sumatera Utara melepaskan diri untuk sementara dari hubungan dengan pemerintahPusat.

 

Pada akhir 1956 dan awal 1957,

 

 lahirlah Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Selatan. Hawa perlawanan merembet ke Sulawesi. Para pemuda Bugis dan Minahasa menuntut pendirian dewan serupa di Sulawesi.

 

Gubernur Andi Pangerang dan para pejabat daerah menangkap keresahan ini. Mereka menyusun konsep tuntutan otonomi daerah yang akan dibawa ke Jakarta. Sejumlah perwira membahas hal serupa. (Ventje Samual)

 

21 Desember 1956

Let Kol Ahmad Husein  mendapat mandat dari Gubernur Sumatera tengah untuk menjalankan tugas Kepala Daerah sejak 21 Desember 1956, kedudukannya bahkan diperkuat setelah MBAD meningkatkan Komandonya Daerah sumatera Tengah(KDMST) sehingga ia pun mendapat predikat Panglima

(Leirizza)

Pada tanggal 21 Desember(satu hari sebelum Simbolon memisahkan diri dari Pemerintah) Peristiwa di Sumatera Tengah, dimana Dewan Banteng dikomandoi oleh Komandan Resimen 4  mengoper kekuasaan dari Gubernur

 

(A.H.Nasution,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

22 Desember 1956

 

Kota Medan sudah ditempatkan untuk menjadi sebuah kota yang harus melalui peristiwa-peristiwa militer.Tanggal 22 Desember 1956, meletuslah peristiwa yang pertama kali, hingga munculah SOB ( Negara dalam keadaan Darurat Perang-Dr Iwan)

 

Kolonel Simbolon yang yang ketika itu menjadi Panglima TT I membahanakan suara melalui RRI Medan , menyatakan bahwa seluruh eilaya TT I Sumatera Utara melepaskan diri dari Pemerintah Pusat.

 

 

Dengan adanya ini Pemerintah Pusat membalas tindakan  tersebut dan diucapkan oleh Presiden Sukarno sendiri  meminta bawahannya  Kol Simbolon yaitu Kepala Staf TT I Letkol Djamin Gintings  dan Komandan Res-II  Letkol Wahab Macmour  mengambil alih  kekuasaan dari tangan Simbolon.Setelah Simbolon berkuasa selama lima hari  dengan menukar nama RRI Medan ,Kotaraja dan Sibolga menjadi Radio Komando Gajah.

 

Pasukan APRI di Medan

(Terang Bulan ,1958)

 

 

 

 Djamin Gintings

 

Pada tanggal 22 Desember 1956 Kolonel Simbolon pemimpin Dewan Gajah melalui RRI Medan mengumumkan pemutusan hubungan wilayah bukit barisan dengan pemerintah pusat. Ia mengubah nama kodam TT I menjadi Kodam TT I Bukit Barisan. Dia melihat pada permasalahan kesejahteraan dan perumahan prajurit yang sangat memprihatinkan.Karena keterbatasan dana dari pusat maka Kolonel Simbolon mencari jalan sendiri membangun asrama dan perumahan prajurit. Dia mencari dana sendiri namun sayang cara yang digunakan adalah cara illegal. Dia menjual secara illegal hasil perkebunan di wilayah Sumatra Utara.

 

Ekspor hasil perkebunan dijual melalui Teluk Nibungh di Muara Sungai Asahan Tanjung Balai. Namun, pers ibukota memberitakan penyulundupan itu dan kasad memerintahkan pemeriksaan pada kasus ini. Kasad pun bermaksud menggantikan panglima TT I Bukit Barisan dengan kolonel Lubis

(kolektorsejarah web blog)

 

 

 

22 Desember 1956

Foto Simbolon memisahkan diri dari Pusat

(Nugroho Notosutanto)

 

 

Tidak lama kemudian mulailah meletus  peristiwa  di Medan  dimana Panglima TT I memisahkan diri dari pusat dan tidak mengakui Pemerintah lagi tetapi menyatakan tetap taat kepada Panglima Tertinggi(Sukarno).

Disusul pula oleh peristiwa daerah-Daerah lain seperti sumatera tengah satu hari sebelumnya, daerah lain seperti Sumatera Selatan atas dasar putusan DPR Peralihan maka diputuskan supaya Panglima TT II memimpin Pemerintahan di Sumatera Selatan.

 

(A.H.Naustion,Ceramah KASAD Dgn Perwira gernizun Jakarta 22 Feb 1958,Majallah PHB AD.1958)

 

 

24 Desember 1956

Menyusul tindakan simbolon di medan tanggal 22 Desember 1956, Let Kol Barlian Panglima TT II (Sriwijaya) pada tanggal 24 Desember 1956 juga menyatakan memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat.

(R.Z.Leirissa)

 

26 Desember 1956

Pada tanggal 26 Desember, di Pematang Siantar, yang menjadi Ibu Kota RES.II , Letkol Wahab Macmour  menyatakan mengambil alih kekuasaan.Letkol Franz Hutabat menyerang  Pematang siantar dan tewas sebagai pemberontak , Let Kol Wahab Makmoer telah mengambil alih kekuasaan Resort II Pematang siantar.karena ketika Pusat merintahkan untuk mengambil alih kekusaan disini, Let Kol djamin Gintings  menyatakan tidak sanggup dan baru bertindak  Letkol Wahab Macmour Kolonel Simbolon melarikan diri  ke Tapanuli , keadaan di  TT –I  boleh dikatakan tenang kembali serta Kol Simbolon dibiarkan berkeliaran di Sumatera Tengah sesuak hatinya

 

 

.(Majallah Terang Bulan Medan 1958)

 

Pada tanggal 26 Desember malam,

Kol Simbolon masih mengadakan Perayaan Natal ditempat Kediaman Panglima yang dihadiri seluruh Perwira Garnizun Medan, termasuk Djamin Gintings. Perayaan ini berlangsung meriah dan tidak ada tanda-tanda bakal terjadi sesuatu.

 

(R.Z.Leirissa)

 

 

27 Desember 1956

Pada tanggal 27 Desember 1956 menjelang pagi, Simbolon menerima berita bahwa Pasukan Mayor Wahab Makmour sedang berusaha menangkapmnya. Tindakan Komandan Rseimen Sumatera timur itu rupanya berhubungan dengan berita bahwa ia diangkat KSAD mengantikan Simbolon di sumatera Utara.

 

 Keadaan semakin gawat karena Kepala staf TT I Bukit Barisan Let.Kol. Djamin gintings pun mendapat berita bahwa dirinyalah yang diunjuk menjadi penganti Simbolon sebagai Panglima. Simbolon sendiri tidak mendengar berita itu,juga tidak ad laporan dari Perwira Stafnya.

 

Perwira Staf TT I yang ikut memimpin Penyergapan ke rumah Panglima Kol.Simbolon adalah mayor Ulung Sitepu (yang kemudian terlihat dalam G 30 S PKI dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahmilub,), Mayor Wahab Makmour kemudian ternyata sudah dibina PKI.

 

 

 

Dalam situasi yang serba mendadak itu Kolonel Simbolon hanya bisa mengandalkan satu batalyon di Kota Medan yang tetap setia padanya, Batalyon 132 yang dipimpin Kapten Sinta Pohan, yang merupakan Batalyon cadangan yang tidak dimasukkan dalam salah satu resimen langsung berapa dibawah Panglima.

Batalion 131 yang dipimpin  Mayor Henry Siregar pun sebenarnya batalion cadangan tetapi  ketika itu Batalyon tersebut sedang bertugas ke Aceh .

 

Setelah mempertimbangkan secara matang, Kol Simbolon memutuskan untuk tidak menghadapi Pasukan Wahab Makmour  yng dibantu Kesatuan Kavaleri, ia mengundurkan diri ke Tapanuli  menuju tempat Resimen III yang dipimpin Mayor J.Samosir yang masih bisa diandalkan.

 

Tindakan ini diambilnya  karena bila bertahan dalam kota,pasti akan terjadi pertempuran dan yang akan paling menderita  adalah rakyat umum..Keputusan ini disampaikan juga kepada Gubernur Komala Pontas ,selain itu  ia juga menyarankan  Gubernur  supaya menghubungi pasukan Wahab Makmour  agar gerakan  Pasukan  yang mengawalnya  jangan dihalang-halangi karena suatu provokasi kecil saja akan mengakibatkan pertempuran.

 

(R.Z.Leirissa)

 

 

27 Desember 1956

Pada tanggal 27 Desember 1956 dinyatakan melalui RRI Medan bahwa Let Kol Djamin Ginting  telah mengambil alih kekuasaan dari Kolonel Simbolon dan hubungan ke Pusat dibuka kembali. Kemudian diangkatlah Letkol Djamin Gintings sebagai Panglima TT I .

 

(Terang Bulan,1958)

 

 

 

Foto Jamin Ginting

 

 Tahun 1975, let jen Jamin ginting meninggal di Canada sebagai sebagai Duta besar RI di Canada.

(Dr Iwan)

 

Pada 27 Desember 1956 subuh, Simbolon menerima berita ada pasukan yang diperintahkan menangkapnya. Dengan perlindungan dari Batalyon 132 dibawah Kapten Sinta Pohan, dia bergerak ke Tapanuli bergabung dengan Resimen III Mayor J Samosir

 

(kolektorsejarah web blog)

 

 

Kira-kira sekita jam 09.00 pagi tanggal 27 Desember Kolonel Simbolon dikawal Batalion Sinta Pohan bergerak meninggalkan Medan menuju Tapanuli, melalui wilayah yang dikuasai Pasukan Wahab Makmour.

 

Sejak di Prapat sampai tarutung Rombongan Simbolon selalu diamati oleh Pesawat tempur AURI, yang bahkan sering menukik tanpa menembak, keadaan ini menyadarkan Simbolon  bahwa ia tidak dapat berdiam di tapanuli karena sewaktu-waktu wilayah itu bisa diserang, ia memutuskan bertolak ke Padang tanpa pasukan. Hanya Mayor Rambe  ,ajudan Letda K.Sinaga dan Lettu  Zulkifli Nasution yang menyertainya ke Padang. Ketiga perwira ini kemudian diperintahkan ke Jakarta dan melapor kepada KSAD.

 

Pasukan sinta Pohan diperintahkan bergabung dengan mayor Samosir di Tapanuli,sejak itu Kolonel Simbolon berada di Padang dan mengikuti per-kembangan selanjutnya dari Kota dewan banteng itu dengan mendapat segala fasilitas dari resimen 4 yang kemudian menjadi KDMST.

 

(R.Z.Leirissa)

 

Pada 27 dsember 1956 Gubernur Sumatera selatan Wianrno mengajukan permohonan berhenti  kepada menteri dalam negeri.

(R.Z.Leirissa)

 

 

 

 

 

19 56 waktunya lupa
Natsir bicara apa adanya
Ummat Islam menghadapi bahaya
Inilah cobaan Allah ta’ala

Akan diindang, ditampi teras
Biar terpisah padi dan beras
Kaum muslimin haruslah tegas
Orang Komunis sedang mengganas

Dengan serius Natsir berqalam
Ibarat Ikan di dalam kolam
Dilempar batu jatuh ke dalam
Ummat Islam sedang terancam

Akan terjadi suatu drama
Ummat Islam harus waspada
Maju kena, mundurpun kena
Kepada Allah kita berdoa

Tiada perlu berpikir lama
Ummat Islam siaplah segera
Membela negeri, tanah tercinta
Diancam Komunis anti agama

Ada ditulis di koran koran
D.N. Aidit pernah mengatakan
Orang P.K.I anti Tuhan
Hatiku geram tiada tertahan

Membaca syair mungkin bosan
Tapi cerita perlu diteruskan
Eseipun ditulis dalam karangan
Silakan dibaca untuk dipikirkan

(Burhanuddin St Kayo)

In late 1956, there were demands by Regional Commanders in Sumatra for more autonomy in the Provinces. When these demands were not met by the Central Government, they began to rebel and by early 1957, they had taken control of Governance in Sumatra by force. Then, on 15th February 1958, Lieutenant Colonel Ahmad Hussein declared the establishment of the PRRI (Revolutionary Government of the Republic of Indonesia).
This prompted the Central Government to deploy troops
.(sukarnoyeras)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s