- E-WAR 3 THE THIRD ELECTRONIC WORLD WAR PERANG DUNIA ELEKTRONIK KETIGA
- Protected: PARODI MAK ITAM
- GUYONAN ALA CINA PADANG
- KOLEKSI WARISAN LELUHUR
- EURO HISTORY COLLECTIONS
- MUSEUM KOLEKSI SENTUHAN TANGAN YANG MAHAKUASA
- OBAT DEWA
- KOLEKSI ANUGRAH YANG MAHAKUASA
- BIRO KONSULTASI INFORMASI JODOH WANLI (SATU)
- ANTIQUE PARFUME AROMA BOLLTLE HISTORY COLLECTION CD-ROM
THE INDONESIAN INDEPENDENCE REVOLUTION AND WAR HISTORY COLLECTION
LIMITED E-BOOK IN CD ROM EDITION
SPECIAL FOR SENIOR COLLECTORS ONLY
COPYRIGHT @DR IWAN 2014
Saya adalah putra kelahiran kota Padang Sumatra Barat tahun 1945 bulan pebruari,beberapa bulan sebelum proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Tidak terasa hapir 70 tahun yang lalu, dalam rangka memperinagati hari ulang tahun proklamasi Kemerdeaan Indonesia ke 70, saya tealah mempersiapkan sebuah buku elektronik dalam CD Rom yang akan saya tampilkan pada agustus 2015 yang akan datang.
Saya mengumpulkan prangko sejak berumur 10 tahun tahun 1955, dan pada tahun 1957 saya banyak menemukan postal history Indonesia dari kantor-kantor pemerintah yang lokasi dekat rumah sata dari tempat sampah sedang dibakar.
Sungguh sangat beruntung koleksi tersebut tidak saya lepaskan dari sampul atau dokumennya,mulanya karena malas saja dan saat ini yang postally used on cover dan document sudah sangat langka.
Pada tahun 1980 saat saya mengunjungi kota Bandung, saya mampir di took prangko Go-Go shop di jalan Braga saat keluarga saya berbelanja di area tersebut.
Di Toko ini saya menemukan sebuah buku lelangan prangko dari Vic Esbensen Canada,dan saya diberi izin untuk memfoto kopinya,kemudia saya menghubungi Vic esbensen,dari dari dia saya diberikan buku katalogus postal history proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sampai saat ini masih ada pada saya,dan berdasarkan katalogus yang langka tersebut mulailah saya berburu koleksi.
Tahun 1982 saya sempat membeli suatu koleksi postal history dan juga dokumen milik
Suwil St Bandaro,almarhum Bendahara kantor Pos Padang masa Revolusi dari Isteri dan anak-anaknya dengan menukarnya dengan sebuah rumah real estate di Tabing Padang.
Tahun 1985. P.R.Bulterman pemilik dan penerbit katalogus belanda Indonesia,dan buku DEI Postmark kerumah saya di kota Padang,ia sangat terkejut melihat koleksi saya, dan membeli beberapa koleksi postal stationer pendudukan Jepang untuk bahan katalogus yang di buatnya,tetapi saya larang nama saya dicantumkan,karena saya sebagai Perwira Polri mersa perlu hat-hati karena dsaat tersebut dokumen sejarah Indonesia dilarang untuk disimpan.say hanya jual pendudukan jepang ssja.
Tahun 1986 saya menjual beberapa koleksi revolusi saya kepa Karel dengan syarat tidak dimual kelur negeri, tetapi ternyata kemudian dijual juga liwat Tangera Auction TAM dan Belanda, untuk ko9leksi dokumen asli bekas milik Suwawil Dr Bandaro masih ada sampai sekarang.
Koleksi saya jual karena membutuhkan biaya
untuk membeli rumah di Kelapa Gading Jakarta
dan biaya sekolah saya, isteri dan kedua anak saya serta membeli mobil pada tahun 1989.
Pada tahun 1995 saat pameran filateli hari kemerdekaan Indonesia 1950 sebenarnya saya sudah mempersiapkan untuk memamerkan koleksi dan membuat pertunjukan tetapi oleh karena berbagai hal terpaksa di Tunda.
Setah pak Harto turun tahun 1998,koleksi filateli mengaklami kemunduran yang luar biasa, baru tahun 2008 koleksi filatemi terutama postal history jadi hebat lagi, selamay koleksi filateli sepi saya sempat membeli koleksi postal historu revolusi ke,erdekaan Indonesia dari pulau jawa,dan kemudian membuat buku elektronil dam CD-Rom yang saya upload tahun 1945 saja di web blog saya.
Saya hanya jual satu CD-ROM saja yaitu ke Pad Tono R.Putranto semarang, dan saya tidak mau jual kepada pedagang karena banyak ditemukan koleksi Asli tetapi palsu(fake) terutama dari kota Medan,mereka marah kepada saya karena pernah saya memberikan komentar di facebook.
Tahun 2014,ternyata Pak Tono dan dua orang lagi memperoleh medali Mas dari Philakorea 2014,termasuk koleksi revolusi milik pak Agus,yang memiliki 5 prangko militer Surakarta.
Bagi yang ingin memiliki CD-ROM ini,harap memnghubungi saya liwat emaikl
dan khusu bagi yang membeli CD-ROM edisi terbatas ini hanya 100 buah, nanti akan mendapat undangan gratis untuk menyaksikan pertunjukan yang saya laksanakan bulan agustu 2016.
Terima kasih atas segala bantuan yang saya rtelah terima khususnya almarhum Vic Esbensen,Ramkema,P>R>Bulterman,Pak Untung, Suwito, Harri siregar,Herry dan Pak Tono dan masih banyak lagi yang namanya tidak dapat saya tulis disini.
Jakarta Agustus 2014
Dr Iwan suwandy,MHA
I was born in the city of Padang in West Sumatra month of February 1945, several months before the proclamation of Indonesian independence.
Nothing feels hapir 70 years ago, in order memperinagati birthday proclamation Kemerdeaan Indonesia to 70, I tealah prepare an electronic book on CD Rom which I will show at the upcoming August 2015.
Collecting stamps since I was 10 years old in 1955, and in 1957 I found many Indonesian postal history of government offices that location near the sata from trash being burned.
It is very fortunate that collection I did not remove it from the cover or the document, initially just being lazy and this time the postally used on covers and a document has been extremely rare.
In 1980 when I visited the city of Bandung, I stopped at the shop stamp Go-Go shop at the Braga family when I was shopping in the area.
In this shop I found a book of stamps auction Vic Esbensen Canada, and I was given permission to photograph his coffee, later I contacted Vic esbensen, from of him I was given a book catalogs the proclamation of Indonesian independence postal history that is still available to me, and based on the catalog of the rare collections began my hunt.
In 1982 I had bought a collection of postal history and also documents belonging Suwil Dr. Bandaro, late Treasurer of the Revolution Padang Post office of his wife and children by exchanging with a home real estate in Tabing Padang.
1985 PRBulterman owner and publisher catalogs Dutch Indonesia, and book DEI PostMark my house in the city of Padang, he was surprised to see my collection, and bought some postal stationary collection for the Japanese occupation of the catalog material is in him, but I forbid my name listed , because I am a police officer need a hat Mersa careful because it documents the history of Indonesia dsaat forbidden to sell only disimpan.say ssja Japanese occupation.
In 1986, I sold some of my collection kepa Karel revolution on condition dimual kelur country, but it was later sold also through Tangera TAM Auction and Dutch, for ko9leksi original documents used to belong Suwawil Dr. Bandaro still there today.
Selling my collection because it cost money to buy a house in Kelapa Gading Jakarta and school fees both wife and my son and bought a car in 1989.
In 1995 when the Indonesian independence day philately exhibition in 1950 in fact I’ve been preparing to showcase a collection and make the show but because of various things forced on Pause.
Setah Pak Harto down in 1998, a collection of philatelic mengaklami tremendous setback, the new 2008 collection of postal history filatemi especially so powerful, quiet selamay philatelic collection I had bought a collection of postal historu revolution, erdekaan Indonesia on the island of Java, and then make a book elektronil dam CD-Rom which I uploaded in 1945 alone in my web blog.
I only sell one CD-ROM course is to Pad Tono R.Putranto Semarang, and I do not want to sell to traders because many found a collection of original but fake (fake) primarily from the city of Medan, they are angry with me because I never leave a comment on facebook .
In 2014, it turns out Mr. Tono and the other two medal Mas from Philakorea 2014, including the collection belongs pack revolution Agus, who has 5 military stamps Surakarta.
For those who want to have a CD-ROM, please memnghubungi me through emaikl
and khusu for those who buy the limited edition CD-ROM is only 100 pieces, later will receive a free invitation to watch the show that I carried out in agustu 2016.
Thank you for all the help I received, especially the late Vic Esbensen, Ramkema, P. R. Bulterman, Mr. Untung, Suwito, Harri Siregar, Herrera and Mr. Tono and many more whose names I can not write here.
Jakarta in August 2014
Dr Iwan Suwandy, MHA
For foreign collectors please aks helping from Indonesian collectors if you want to by the CD-Rom because difficult and high cost to send the CD abroad.
Republic Of China(Taiwan)
Main article: Prehistory of Taiwan
In the Late Pleistocene, sea levels were about 140 m lower than in the present day, exposing the floor of the shallow Taiwan Strait as a land bridge that was crossed by mainland fauna. The oldest evidence of human presence on Taiwan consists of three cranial fragments and a molar tooth found at Chouqu and Gangzilin, in Zuozhen District, Tainan. These are estimated to be between 20,000 and 30,000 years old. The oldest artifacts are chipped-pebble tools of a Paleolithic culture found in four caves in Changbin, Taitung, dated 15,000 to 5,000 years ago, and similar to contemporary sites in Fujian. The same culture is found at sites at Eluanbi on the southern tip of Taiwan, persisting until 5,000 years ago. At the beginning of the Holocene 10,000 years ago, sea levels rose, forming the Taiwan Strait and cutting off the island from the Asian mainland.
Around 3,000 BC, the Neolithic Dapenkeng culture (named after a site in Taibei county) abruptly appeared and quickly spread around the coast of the island. Their sites are characterized by corded-ware pottery, polished stone adzes and slate points. The inhabitants cultivated rice and millet, but were also heavily reliant on marine shells and fish. Most scholars believe this culture is not derived from the Changbinian, but was brought across the Strait by the ancestors of today’s Taiwanese aborigines, speaking early Austronesian languages. Some of these people later migrated from Taiwan to the islands of Southeast Asia and thence throughout the Pacific and Indian Oceans. Malayo-Polynesian languages are now spoken across a huge area from Madagascar to Hawaii, Easter Island and New Zealand, but form only one branch of the Austronesian family, the rest of whose branches are found only on Taiwan.
The Dapenkeng culture was succeeded by a variety of cultures throughout the island, including the Tahu and Yingpu cultures. Iron appeared at the beginning of the current era in such cultures as the Niaosung Culture. The earliest metal artifacts were trade goods, but by around 400 AD wrought iron was being produced locally using bloomeries, a technology possibly introduced from the Philippines.
Early Chinese histories refer to visits to eastern islands that some historians identify with Taiwan. Troops of the Three Kingdoms state of Wu are recorded as visiting an island known as Yizhou (夷洲) in the 3rd century. The Book of Sui relates that Emperor Yang of the Sui dynasty sent three expeditions to a place called Liuqiu early in the 6th century. Later the name Liuqiu (Japanese: Ryukyu) referred to the island chain to the northeast of Taiwan, but some scholars believe it may have referred to Taiwan in the Sui period. Neither of these names has been definitively matched to the main island of Taiwan.
Dutch and Spanish rule
Portuguese sailors, passing Taiwan in 1544, first jotted in a ship’s log the name of the island Ilha Formosa, meaning “Beautiful Island”. In 1582 the survivors of a Portuguese shipwreck spent ten weeks battling malaria and aborigines before returning to Macau on a raft.
Dutch traders in search of an Asian base first arrived on the island in 1623 to use the island as a base for Dutch commerce with Japan and the coastal areas of China. The Dutch East India Company (VOC) built Fort Zeelandia on the coastal islet of Tayowan (off modern Tainan). The Spanish established a settlement at Santissima Trinidad, building Fort San Salvador on the northwest coast of Taiwan near Keelung in 1626 which they occupied until 1642 when they were driven out by a joint Dutch–Aborigine invasion force. They also built a fort in Tamsui (1628) but had already abandoned it by 1638.
The Dutch built a second administrative castle on the main island of Taiwan in 1633 and set out to earnestly turn Taiwan into a Dutch colony. The first order of business was to punish villages that had violently opposed the Dutch and unite the aborigines in allegiance with the VOC. The first punitive expedition was against the villages of Baccloan and Mattauw, north of Saccam near Tayowan. The Mattauw campaign had been easier than expected and the tribe submitted after having their village razed by fire. The campaign also served as a threat to other villages from Tirossen (modern Chiayi) to Lonkjiaow (Hengchun). The 1636 punitive attack on Lamay Island in response to the killing of the shipwrecked crews of the Beverwijck and the Golden Lion ended ten years later with the entire aboriginal population of 1100 removed from the island including 327 Lamayans killed in a cave, having been trapped there by the Dutch and suffocated in the fumes and smoke pumped into the cave by the Dutch and their allied aborigines from Saccam, Soulang and Pangsoya. The men were forced into slavery in Batavia (Java) and the women and children became servants and wives for the Dutch officers. The events on Lamay changed the course of Dutch rule to work closer with allied aborigines, though there remained plans to depopulate the outlying islands.
After ejecting the Spanish from Fort Santo Domingo in northern Taiwan in 1642, the Dutch erected Fort Anthonio on the site, which still stands (now part of the Fort Santo Domingo museum complex). They then sought to establish control of the western plains between the new possessions and their base at Tayouan. After a brief but destructive campaign in 1645, Pieter Boon was able to subdue the tribes in this area, including the Kingdom of Middag.
The VOC administered the island and its predominantly aboriginal population until 1662, setting up a tax system, schools to teach romanized script of aboriginal languages and evangelizing. Although its control was mainly limited to the western plain of the island, the Dutch systems were adopted by succeeding occupiers. The first influx of migrants from coastal Fujian came during the Dutch period, in which merchants and traders from the mainland Chinese coast sought to purchase hunting licenses from the Dutch or hide out in aboriginal villages to escape the Qing authorities. Most of the immigrants were young single males who were discouraged from staying on the island often referred to by Han as “The Gate of Hell” for its reputation in taking the lives of sailors and explorers.
The Dutch originally sought to use their castle Zeelandia at Tayowan as a trading base between Japan and China, but soon realized the potential of the huge deer populations that roamed in herds of thousands along the alluvial plains of Taiwan’s western regions. Deer were in high demand by the Japanese who were willing to pay top dollar for use of the hides in samurai armor. Other parts of the deer were sold to Han traders for meat and medical use. The Dutch paid aborigines for the deer brought to them and tried to manage the deer stocks to keep up with demand. The Dutch also employed Han to farm sugarcane and rice for export, some of these rice and sugarcane products reached as far as the markets of Persia. Unfortunately the deer the aborigines had relied on for their livelihoods began to disappear forcing the aborigines to adopt new means of survival.
Kingdom of Tungning
Main article: Kingdom of Tungning
Manchu forces broke through Shanhai Pass in 1644 and rapidly overwhelmed the Ming dynasty. In 1661, a naval fleet led by the Ming loyalist Koxinga, arrived in Taiwan to oust the Dutch from Zeelandia and establish a pro-Ming base in Taiwan.
Koxinga was born to Zheng Zhilong, a Chinese merchant and pirate, and Tagawa Matsu, a Japanese woman, in 1624 in Hirado, Nagasaki Prefecture, Japan. He was raised there until seven and moved to Quanzhou, in the Fujian province of China. In a family made wealthy from shipping and piracy, Koxinga inherited his father’s trade networks, which stretched from Nagasaki to Macao. Following the Manchu advance on Fujian, Koxinga retreated from his stronghold in Amoy (Xiamen) and besieged Taiwan in the hope of establishing a strategic base to marshal his troops to retake his base at Amoy. In 1662, following a nine-month siege, Koxinga captured the Dutch fortress Zeelandia and Taiwan became his base (see Kingdom of Tungning). Concurrently the last Ming pretender had been captured and killed by General Wu Sangui, extinguishing any hope Koxinga may have had of re-establishing the Ming Empire. He died four months thereafter in a fit of madness after learning of the cruel killings of his father and brother at the hands of the Manchus. Other accounts are more straightforward, attributing Koxinga’s death to a case of malaria.
Qing dynasty rule
Main article: Taiwan under Qing rule
There has been much confusion about Taiwan’s association with the rumored “Island of Dogs,” “Island of Women,” etc., which were thought, by Han literati, to lie beyond the seas. Taiwan was officially regarded by the Kangxi Emperor as “a ball of mud beyond the pale of civilization” and did not appear on any map of the imperial domain until 1683. The act of presenting a map to the emperor was equal to presenting the lands of the empire. It took several more years before the Qing court would recognize Taiwan as part of the Qing realm. Prior to the Qing dynasty, China was conceived as a land bound by mountains, rivers and seas. The idea of an island as a part of China was unfathomable to the Han prior to the Qing frontier expansion effort of the 17th Century.
Despite the expense of the military and diplomatic campaign that brought Taiwan into the imperial realm, the general sentiment in Beijing was ambivalent. The point of the campaign had been to destroy the Zheng-family regime, not to conquer the island. The Kangxi Emperor expressed the sentiment that Taiwan was “the size of a pellet; taking it is no gain; not taking it is no loss” (彈丸之地。得之無所加，不得無所損). His ministers counseled that the island was “a ball of mud beyond the sea, adding nothing to the breadth of China” (海外泥丸，不足為中國加廣), and advocated removing all the Chinese to mainland China and abandoning the island. It was only the campaigning of admiral Shi Lang and other supporters that convinced the emperor not to abandon Taiwan.[unreliable source?] Koxinga’s followers were forced to depart from Taiwan to the more unpleasant parts of Qing controlled land. By 1682 there were only 7000 Chinese left on Taiwan as they had intermarried with aboriginal women and had property in Taiwan. The Koxinga reign had continued the tax systems of the Dutch, established schools and religious temples.
The Qing authorities tried to limit immigration to Taiwan and barred families from traveling to Taiwan to ensure the immigrants would return to their families and ancestral graves. Illegal immigration continued, but many of the men had few prospects in war weary Fujian and thus married locally, resulting in the idiom “Tangshan (Chinese) grandfather no Tangshan grandmother” (有唐山公無唐山媽). The Qing tried to protect aboriginal land claims, but also sought to turn them into tax paying subjects. Chinese and tax paying aborigines were barred from entering the wilderness which covered most of the island for the fear of raising the ire of the non taxpaying, highland aborigines and inciting rebellion. A border was constructed along the western plain, built using pits and mounds of earth, called “earth cows”, to discourage illegal land reclamation.
From 1683 to around 1760, the Qing government limited immigration to Taiwan. Such restriction was relaxed following the 1760s and by 1811 there were more than two million Chinese immigrants on Taiwan. In 1875 the Taipei government (台北府) was established, under the jurisdiction of Fujian province. Also, there had been various conflicts between Chinese immigrants. Most conflicts were between Han from Fujian and Han from Guangdong, between people from different areas of Fujian, between Han and Hakka settlers, or simply between people of different surnames engaged in clan feuds. Because of the strong provincial loyalties held by these immigrants, the Qing government felt Taiwan was somewhat difficult to govern. Taiwan was also plagued by foreign invasions. In 1840 Keelung was invaded by the British in the Opium War, and in 1884 the French invaded as part of the Sino-French War. Because of these incursions, the Qing government began constructing a series of coastal defenses and on 12 October 1885 Taiwan was made a province, with Liu Mingchuan serving as the first governor. He divided Taiwan into eleven counties and tried to improve relations with the aborigines. He also developed a railway from Taipei to Hsinchu, established a mine in Keelung, and built an arsenal to improve Taiwan’s defensive capability against foreigners.
Following a shipwreck of a Ryūkyūan vessel on the southeastern tip of Taiwan in winter of 1871, in which the heads of 54 crew members were taken by the aboriginal Taiwanese Paiwan people in Mutan village (牡丹社), the Japanese sought to use this incident as a pretext to have the Qing formally acknowledge Japanese sovereignty over the Ryukyu islands as a Japanese prefecture and to test reactions to potential expansion into Taiwan. According to records from Japanese documents, Mao Changxi (毛昶熙) and Dong Xun (董恂), the Qing ministers at Zongli Yamen (總理衙門) who handled the complaints from Japanese envoy Yanagihara Sakimitsu (柳原前光) replied first that they had heard only of a massacre of Ryūkyūans, not of Japanese, and quickly noted that Ryūkyū was under Chinese suzerainty, therefore this issue was not Japan’s business. In addition, the governor-general of the Qing province Fujian had rescued the survivors of the massacre and returned them safely to Ryūkyū. The Qing authorities explained that there were two kinds of aborigines on Taiwan: those governed by the Qing, and those unnaturalized “raw barbarians … beyond the reach of Qing government and customs.” They indirectly hinted that foreigners traveling in those areas settled by indigenous people must exercise caution. After the Yanagihara-Yamen interview, the Japanese took their explanation to mean that the Qing government had not opposed Japan’s claims to sovereignty over the Ryūkyū Islands, disclaimed any jurisdiction over Aboriginal Taiwanese, and had indeed consented to Japan’s expedition to Taiwan. The Qing dynasty made it clear to the Japanese that Taiwan was definitely within Qing jurisdiction, even though part of that island’s aboriginal population was not yet under the influence of Chinese culture. The Qing also pointed to similar cases all over the world where an aboriginal population within a national boundary was not completely subjugated by the dominant culture of that country.
The Japanese nevertheless launched an expedition to Mutan village with a force of 3600 soldiers in 1874. The number of casualties for the Paiwan was about 30, and that for the Japanese was 543; 12 Japanese soldiers were killed in battle and 531 by disease. Eventually, the Japanese withdrew just before the Qing dynasty sent 3 divisions of forces (9000 soldiers) to reinforce Taiwan. This incident caused the Qing to re-think the importance of Taiwan in their maritime defense strategy and greater importance was placed on gaining control over the wilderness regions.
On the eve of the Sino-Japanese War about 45 percent of the island was administered under direct Qing administration while the remaining was lightly populated by Aborigines. In a population of around 2.5 million, about 2.3 million were Han Chinese and the remaining two hundred thousand were classified as members of various indigenous tribes.
As part of the settlement for losing the Sino-Japanese War, the Qing empire ceded the island of Taiwan and Penghu to Japan on 17 April 1895, according to the terms of the Treaty of Shimonoseki. The loss of Taiwan would become a rallying point for the Chinese nationalist movement in the years that followed.
Republic of Formosa
Main article: Republic of Formosa
When the news of the treaty’s contents reached Taiwan, a number of notables from central Taiwan led by Chiu Feng-chia (丘逢甲) decided to resist the transfer of Taiwan to Japanese rule. On 23 May, in Taipei, these men declared independence, proclaiming the establishment of a free and democratic Republic of Formosa. T’ang Ching-sung (唐景崧), the Qing governor-general of Taiwan, was prevailed upon to become the republic’s first President, and his old friend Liu Yung-fu (劉永福), the retired Black Flag Army commander who had become a national hero in China for his victories against the French in northern Vietnam a decade earlier, was invited to serve as Grand General of the Army. [[Qiu Fengjia |Chiu Feng-chia]] was appointed Grand Commander of Militia, with the power to raise local militia units throughout the island to resist the Japanese. On the Chinese mainland Chang Chih-tung (張之洞), the powerful governor-general of Liangkiang, tacitly supported the Formosan resistance movement, and the Republicans also appointed Ch’en Chi-t’ung (陳季同), a disgraced Chinese diplomat who understood European ways of thinking, as the Republic’s foreign minister. His job would be to sell the Republic abroad. Thus the five month old republic ceased to exist.
Main article: Taiwan under Japanese rule
See also: Political divisions of Taiwan (1895–1945), List of Governors-General of Taiwan and Structure of the Taiwan Army of Japan
Japan had sought to claim sovereignty over Taiwan (known to them as Takasago Koku) since 1592, when Toyotomi Hideyoshi undertook a policy of overseas expansion and extending Japanese influence southward, to the west, was invaded and an attempt to invade Taiwan and subsequent invasion attempts were to be unsuccessful due mainly to disease and attacks by aborigines on the island. In 1609, the Tokugawa shogunate sent Harunobu Arima on an exploratory mission of the island. An attempted invasion in 1616, led by Murayama Tōan, failed when the fleet was dispersed by a typhoon and the only ship to reach the island was repelled. In the Mudan Incident of 1871, an Okinawan ship was wrecked on the southern tip of Taiwan and 54 crewmen were beheaded by Paiwan aborigines. After the Qing government refused compensation stating that the aboriginals were not under its control, Japan launched a punitive expedition to the area in 1874, withdrawing after the Qing promised to pay an indemnity.
It took until the defeat of the Chinese navy during the First Sino-Japanese War in 1894–95 for Japan to finally realize possession of Taiwan and the shifting of Asian dominance from China to Japan. The Treaty of Shimonoseki was signed on 17 April 1895, ceding Taiwan and Penghu to Japan, which would rule the island for 50 years until its defeat in World War II.
After receiving sovereignty of Taiwan, the Japanese feared military resistance from both Taiwanese and Aborigines who followed the establishment by the local elite of the short-lived Republic of Formosa. Taiwan’s elite hoped that by declaring themselves a republic the world would not stand by and allow a sovereign state to be invaded by the Japanese, thereby allying with the Qing. The plan quickly turned to chaos as standard Green troops and ethnic Yue soldiers took to looting and pillage. Given the choice between chaos at the hands of Chinese or submission to the Japanese, the Taipei elite sent Koo Hsien-jung to Keelung to invite the advancing Japanese forces to proceed to Taipei and restore order.
Armed resistance was sporadic, yet at times fierce, but was largely crushed by 1902, although relatively minor rebellions occurred in subsequent years, including the Ta-pa-ni incident of 1915 in Tainan county. Nonviolent means of resistance began to take place of armed rebellions and the most prominent organization was the Taiwanese Cultural Association (台灣文化協會), founded in 1921. Taiwanese resistance was caused by several different factors (e.g., the Taishō Democracy). Some were goaded by Chinese nationalism, while others contained nascent Taiwanese self-determination. Rebellions were often caused by a combination of the effects of unequal colonial policies on local elites and extant millenarian beliefs of the local Taiwanese and plains Aborigines. Aboriginal resistance to the heavy-handed Japanese policies of acculturation and pacification lasted up until the early 1930s. The last major Aboriginal rebellion, the Musha Uprising (Wushe Uprising) in late 1930 by the Atayal people angry over their treatment while laboring in the burdensome job of camphor extraction, launched the last headhunting party in which over 150 Japanese officials were killed and beheaded during the opening ceremonies of a school. The uprising, led by Mona Rudao, was crushed by 2,000-3,000 Japanese troops and Aboriginal auxiliaries with the help of poison gas.
Japanese colonization of the island fell under three stages. It began with an oppressive period of crackdown and paternalistic rule, then a dōka (同化) period of aims to treat all people (races) alike proclaimed by Taiwanese Nationalists who were inspired by the Self-Determination of Nations (民族自決) proposed by Woodrow Wilson after World War I, and finally, during World War II, a period of kōminka (皇民化), a policy which aimed to turn Taiwanese into loyal subjects of the Japanese emperor.
Reaction to Japanese rule among the Taiwanese populace differed. Some felt that the safety of personal life and property was of utmost importance and went along with the Japanese colonial authorities. The second group of Taiwanese were eager to become imperial subjects, believing that such action would lead to equal status with Japanese nationals. The third group was influenced by Taiwan independence and tried to get rid of the Japanese colonials to establish a native Taiwanese rule. The fourth group on the other hand were influenced by Chinese nationalism and fought for the return of Taiwan to Chinese rule. From 1897 onwards the latter group staged many rebellions, the most famous one being led by Luo Fuxing (羅福星), who was arrested and executed along with two hundred of his comrades in 1913. Luo himself was a member of the Tongmenghui, an organization founded by Sun Yat-sen and was the precursor to the Kuomintang.
Initial infrastructural development took place quickly. The Bank of Taiwan was established in 1899 to encourage Japanese private sectors, including Mitsubishi and the Mitsui Group, to invest in Taiwan. In 1900, the third Taiwan Governor-General passed a budget which initiated the building of Taiwan’s railroad system from Kirun (Keelung) to Takao (Kaohsiung). By 1905 the island had electric power supplied by water power in Sun-Moon Lake, and in subsequent years Taiwan was considered the second-most developed region of East Asia (after Japan). By 1905, Taiwan was financially self-sufficient and had been weaned off of subsidies from Japan’s central government.
Under the governor Shimpei Goto‘s rule, many major public works projects were completed. The Taiwan rail system connecting the south and the north and the modernizations of Kirun (Keelung) and Takao (Kaohsiung) ports were completed to facilitate transport and shipping of raw material and agricultural products. Exports increased by fourfold. 55% of agricultural land was covered by dam-supported irrigation systems. Food production had increased fourfold and sugar cane production had increased 15-fold between 1895 to 1925 and Taiwan became a major foodbasket serving Japan’s industrial economy. The health care system was widely established and infectious diseases were almost completely eradicated. The average lifespan for a Taiwanese resident would become 60 years by 1945.
In October 1935, the Governor-General of Taiwan held an “Exposition to Commemorate the 40th Anniversary of the Beginning of Administration in Taiwan,” which served as a showcase for the achievements of Taiwan’s modernization process under Japanese rule. This attracted worldwide attention, including the Republic of China’s KMT regime which sent the Japanese-educated Chen Yi to attend the affair. He expressed his admiration about the efficiency of Japanese government in developing Taiwan, and commented on how lucky the Taiwanese were to live under such effective administration. Somewhat ironically, Chen Yi would later become the ROC’s first Chief Executive of Taiwan, who would be infamous for the corruption that occurred under his watch.
The later period of Japanese rule saw a local elite educated and organized. During the 1930s several home rule groups were created at a time when others around the world sought to end colonialism. In 1935, the Taiwanese elected their first group of local legislators. By March 1945, the Japanese legislative branch hastily modified election laws to allow Taiwanese representation in the Japanese Diet.
As Japan embarked on full-scale war in China in 1937, it expanded Taiwan’s industrial capacity to manufacture war material. By 1939, industrial production had exceeded agricultural production in Taiwan. At the same time, the “kominka” imperialization project was put under way to instill the “Japanese Spirit” in Taiwanese residents, and ensure the Taiwanese would remain loyal subjects of the Japanese Emperor ready to make sacrifices during wartime. Measures including Japanese-language education, the option of adopting Japanese names, and the worship of Japanese religion were instituted. In 1943, 94% of the children received 6-year compulsory education. From 1937 to 1945, 126,750 Taiwanese joined and served in the military of the Japanese Empire, while a further 80,433 were conscripted between 1942 to 1945. Of the sum total, 30,304, or 15%, died in Japan’s war in Asia.
The Imperial Japanese Navy operated heavily out of Taiwan. The “South Strike Group” was based out of the Taihoku Imperial University (now National Taiwan University) in Taiwan. Many of the Japanese forces participating in the Aerial Battle of Taiwan-Okinawa were based in Taiwan. Important Japanese military bases and industrial centers throughout Taiwan, like Takao (now Kaohsiung), were targets of heavy American bombing.
In 1942, after the United States entered the war against Japan and on the side of China, the Chinese government under the KMT renounced all treaties signed with Japan before that date and made Taiwan’s return to China (as with Manchuria) one of the wartime objectives. In the Cairo Declaration of 1943, the Allied Powers declared the return of Taiwan (including the Pescadores) to the Republic of China as one of several Allied demands. In 1945, Japan unconditionally surrendered with signing of the instrument of surrender and ended its rule in Taiwan as the territory was put under the administrative control of the Republic of China government in 1945 by the United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Per the provisions in Article 2 of San Francisco Peace Treaty, the Japanese formally renounced the territorial sovereignty of Taiwan and Penghu islands, and the treaty was signed in 1951 and came into force in 1952. As of the moment when the San Francisco Peace Treaty came into force, the political status of Taiwan and Penghu Islands were still uncertain. The Republic of China and Japan signed the Treaty of Taipei on April 28, 1952 and the treaty came into force on August 5. Writing in the American Journal of International Law, professors Jonathan I. Charney and J. R. V. Prescott argued that “none of the post–World War II peace treaties explicitly ceded sovereignty over the covered territories to any specific state or government.”
Republic of China rule
Main article: Taiwan after World War II
See also: History of the Republic of China § Republic of China on Taiwan (1949-present) and Legal status of Taiwan
UNDER MARTIAL LAW[EDIT]
The Cairo Conference from 22 to 26 November 1943 in Cairo, Egypt was held to address the Allied position against Japan during World War II, and to make decisions about postwar Asia. One of the three main clauses of the Cairo Declaration was that “all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa, and The Pescadores, shall be restored to the Republic of China”. However, many challenged that the document was merely a statement of intent or non-binding declaration, for possible reference used for those who would draft the post-war peace treaty and that as a press release it was without force of law to transfer sovereignty from Taiwan to the Republic of China. Additional rationale to support this claim is that the Act of Surrender, and SCAP General Order no. 1, authorised the surrender of Japanese forces, not Japanese territories.
The Republic of China established Taiwan Provincial Government in September 1945 and proclaimed on October 25, 1945 as “Taiwan Retrocession Day.” This is the day in which the Japanese troops surrendered. The validity of the proclamation is subject to some debate, with some supporters of Taiwan independence arguing that it is invalid, and that the date only marks the beginning of military occupation that persists to the present. During the immediate postwar period, the Kuomintang (KMT) administration on Taiwan was repressive and extremely corrupt compared with the previous Japanese rule, leading to local discontent. Anti-mainlander violence flared on February 28, 1947, prompted by an incident in which a cigarette seller was injured and a passerby was indiscriminately shot dead by Nationalist authorities. During the ensuing crackdown by the KMT administration in what became known as the 228 Incident, tens of thousands of people were killed, and the incident became a taboo topic of discussion for the entire martial law era.
From the 1930s onward a civil war was underway in mainland China between Chiang Kai-shek‘s ROC government and the Communist Party of China led by Mao Zedong. When the civil war ended in 1949, 2 million refugees, predominantly from the Nationalist government, military, and business community, fled to Taiwan. On October 1, 1949 the People’s Republic of China (P.R.C.) was founded in mainland China by the victorious communists; several months before, Chiang Kai-shek had established a provisional ROC capital in Taipei and moved his government there from Nanjing. Under Nationalist rule, the mainlanders dominated the government and civil services.
the complete info exist in e-book in CD-ROM
if you want that CD-ROM
please send your nama,adress and no tilpon also upload your ID copy
this for secuerit against internet hijeck
the DR price US 1000(hundred dollaras) including sending cost
sen to Dr Iwan email email@example.com
the end @copyright 2014